Kebijakan Akuntansi Jurnal Standar Ilustrasi tedi – last 04/17
Dana cadangan : Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya berdasarkan perencanaan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah yg mencakup : 1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri; 4. Sumber dana cadangan; dan 5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
Kebijakan Penganggaran Dana Cadangan: 1. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, 2. PencairanDana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. 3. Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah.
Pengakuan dan pengukuran Dana Cadangan : 1. Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS yaitu saat terjadinya pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan, dan diukur sebesar nilai nominal. 2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan (misal : jasa giro/bunga) diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. 3. Pencairan Dana Cadangan (bila telah memenuhi pagu anggaran) berdasarkan Surat Perintah BUD untuk pemindah-bukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
Penyajian Dana Cadangan dalam Neraca pada kelompok aset dengan akun Dana Cadangan. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memuat informasi : 1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan; 2. Tujuan pembentukan dana cadangan; 3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; 5. Sumber dana cadangan; dan 6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.
Pihak-pihak yang terkait dalam Sistem Akuntansi Dana Cadangan : 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) : a) Mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum b) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek) c) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2. PPKD a) Menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD b) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan Dana Cadangan : 1. Peraturan Daerah tentang dana cadangan; 2. SP2D-LS sebagai dokumen pembentukan/ transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan; 3. Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah; 4. Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan; dan dokumen lainnya yang relevan.
Pembentukan, Hasil Pengelolaan, dan Pencairan Dana Cadangan :
Contoh 1 : Pembentukan Dana Cadangan. Tgl 1 Februari 2015, Pemerintah Kota “Nyantong membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp 10 milyar, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masingmasing Rp 2 milyar per tahun anggaran. Untuk tahun 2015, diterbitkan SP2D-LS No 04/1/II/2015 sebagai setoran ke Rekening dana Cadangan di Bank “Japar”
maka, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :
Contoh 2 : Pencatatan atas Hasil Pengelolaan Dana Cadangan. Tgl 2 Maret 2015, diterima Nota Kredit Bank “Japar” yang menyebutkan adanya penerimaan jasa giro untuk Rekening Dana Cadangan – Pilkada, sebesar Rp 10.000.000,oo. maka, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :
Contoh 3 : Pencairan Dana Cadangan. Tgl 01 April 2015, Pemerintah menyetujui pencairan Dana Cadangan yang dibentuk sejak 5 tahun lalu untuk pembangunan gedung balai kota sebesar Rp 25,5 milyar. Jumlah tersebut terdiri atas hasil pementukan dana cadangan Rp 20 milyar, dan akumulasi pendapatan jasa giro Rp 5,5 milyar. PPKD menerima Nota Kredit Bank “Bara” No 007/NK/04/2015 mengenai pemindahbukuan dana dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Daerah. maka, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :
tedi.doc
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Th 2013
