17 Kebijakan Akuntansi Jurnal Standar Ilustrasi Jurnal

Kebijakan Akuntansi Jurnal Standar Ilustrasi Jurnal tedi – last 02/17

KEBIJAKAN AKUNTANSI Perbedaan Belanja dan Beban

Lanjutan :

Klasifikasi Beban/Belanja Dan Kewenangan Pencatatannya :

…lanjutan : KEBIJAKAN AKUNTANSI

BELANJA Belanja : semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja pada LRA diklasifikasi menurut : 1. Klasifikasi ekonomi (misal : Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga). 2. Klasifikasi organisasi (misal : belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas).

…lanjutan : KEBIJAKAN AKUNTANSI - BELANJA

Pengakuan Belanja : 1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. 2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. 3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.


Pengukuran dan penilaian Belanja : 1.Belanja

diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. 2.Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada LRA berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.


Penyajian Belanja pada LRA


Pengungkapan Belanja dalam CaLK meliputi informasi : 1. Rincian belanja per SKPD. 2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka. 3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah. 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

…lanjutan : KEBIJAKAN AKUNTANSI - BEBAN

BEBAN

Beban : penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran, atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban pada LO diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban), misalnya : beban operasiLO (beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban penyusutan dan amortisasi, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, dll).


Beban diakui pada saat : 1. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (misal : tagihan rekening telepon dan rekening listrik). 2. Terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah (misal : pengadaan barang/jasa). 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu (misal : penyusutan atau amortisasi).


Beban diakui berdasarkan : 1. Metode pendekatan Beban, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin. 2. Metode pendekatan Aset, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga. Pengukuran Dan Penilaian Beban : 1. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. 2. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).


Penyajian Beban pada LO :


Pengungkapan beban pada CaLK meliputi informasi : 1. Rincian beban per SKPD. 2. Penjelasan unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka. 3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

PEMBUKUAN BEBAN DAN BELANJA PADA SAPD PPKD Dalam hal penatausahaan belanja dan beban, PPKD memiliki kewenangan untuk menatausahakan : 1. Beban dan Belanja Operasi-LO, yaitu : (1) Beban dan Belanja Bunga (dari pinjaman/obligasi) ; (2) Beban dan Belanja Subsidi ; (3) Beban dan Belanja Hibah (dalam bentuk uang), dan ; (4) Beban dan Belanja Bantuan Sosial (dalam bentuk uang). 2. Beban dan Belanja Transfer 3. Defisit Non Operasional 4. Beban Luar Biasa dan Belanja Tidak Terduga

…lanjutan : PEMBUKUAN

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain : Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Bendahara Pengeluaran PPKD.

PPK-PPKD melaksanakan Fungsi Akuntansi PPKD dengan tugas sebagai berikut: 1. Mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 2. Melakukan posting kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); 3. Menyusun Laporan Keuangan (LRA, LO, LP-SAL, LAK, LPE, Neraca dan CaLK. Bendahara Pengeluaran PPKD, yang bertugas : 1. Mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum PPKD; 2. Membuat SPJ atas beban dan belanja.


Dokumen yang diperlukan sbg dasar pencatatan pada SAPD PPKD : :


Jurnal Standar.

Pencatatan dalam bentuk jurnal, dilakukan dengan memperhatikan kebijakan akuntansi sesuai dengan transaksinya, yaitu : 1. Beban (Basis Akuntansi Akrual), diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk membayar sejumlah dana, dengan cara mengakui utang. 2. Belanja (Basis Akuntansi Kas), diakui pada saat terjadi pengeluaran dana dari kas daerah.


Pencatatan beban dan belanja dilakukan sbb :

ILUSTRASI (Aplikasi pada SAPD PPKD) Contoh 1 : Beban/Belanja Bunga. Tgl 20 Juni 2015 PPKD Kota Gn Roay menerbitkan Bukti Memorial terkait pengakuan beban bunga kredit Smt I Rp 5.000.000,oo berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Bank Japar No 007. Tgl 30 Juni 2015 PPKD menerbitkan SP2D-LS untuk belanja bunga utang, dan melakukan pembayaran kepada Bank Japar. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :

…lanjutan : ILUSTRASI

Contoh 2 : Beban/Belanja Subsidi. Tgl 20 September 2015 Pemerintah Kota “Gn Roay” menerbitkan SK Walikota mengenai Pemberian Subsidi kepada Lembaga “Q” sebesar Rp 50.000.000,oo. Tgl 15 Oktober 2015 PPKD menerbitkan SP2D-LS dan melakukan pembayaran pemberian subsidi kepada Lembaga “Q”. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :


Contoh 3 : Beban/Belanja Hibah. Tgl 15 September 2015 Pemerintah Kota “Gn Roay” menerbitkan SK penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD kepada kelompok masyarakat dalam bentuk uang sebesar Rp75.000.000,oo. Tgl 05 Oktober 2015 PPKD menerbitkan SP2D-LS dan melakukan pembayaran sebesar Rp75.000.000,oo kepada penerima hibah. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :


Contoh 4 : Beban/Belanja Transfer. Tgl 10 Januari 2015 Pemerintah Kota “Gn Roay” menerbitkan SK Walikota tttg Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp 100.000.000,oo Tgl 25 Maret 2015 PPKD menerbitkan SP2D-LS sebesar Rp 100.000.000,oo dan dibayarkan kepada penerima bantuan keuangan. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :

PEMBUKUAN BEBAN DAN BELANJA PADA SAPD SKPD Dalam hal penatausahaan belanja dan beban, SKPD memiliki kewenangan untuk menatausahakan : 1. Belanja/Beban Operasi, yaitu : (1) Beban/belanja Pegawai ; (2) Beban/belanja Barang dan Jasa ; (3) Beban/belanja Hibah (dalam bentuk barang/jasa) ; (4) Beban/belanja Bantuan Sosial (dalam bentuk barang/jasa) ; (5) Beban Penyusutan dan Amortisasi ; (6) Beban Penyisihan Piutang, dan ; (7) Beban/Belanja Lain-lain. 2. Belanja Modal

…lanjutan pembukuan skpd :

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja : 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang memiliki tugas : a) Mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal. b) Melakukan posting kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek). c) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, Neraca, LPE, dan CaLK. 2. Bendahara Pengeluaran SKPD yang memiliki tugas : a) Mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum SKPD. b) Membuat SPJ atas beban dan belanja.

Lanjutan pembukuan skpd :

Dokumen yang diperlukan sbg dasar pencatatan pada SAPD SKPD :


JURNAL STANDAR

Pencatatan dalam bentuk jurnal, dilakukan dengan memperhatikan kebijakan akuntansi sesuai dengan transaksinya, yaitu : 1. Beban (Basis Akuntansi Akrual), diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk membayar sejumlah dana, dengan cara mengakui utang. 2. Belanja (Basis Akuntansi Kas), diakui pada saat terjadi pengeluaran dana dari kas di Bendahara Pengeluaran.


Berdasarkan sifat dan prosedur pengakuan beban dan belanja pada SAPD SKPD, pencatatan pada buku jurnal dilakukan sbb : 1) Beban/Belanja Pegawai :


2) Beban/Belanja Barang dan Jasa :


3) Beban/Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (dlm bentuk barang) :


4) Beban Penyusutan Dan Amortisasi :

5) Beban Penyisihan Piutang :

ILUSTRASI (Aplikasi Pada SAPD SKPD) Contoh 1 : Tgl 01 Januari 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD “Nyantong” melakukan pembayaran atas Beban dan Belanja pegawai melalui mekanisme LS (dengan dokumen SP2D-LS) sebesar Rp50.000.000,oo langsung ditransfer ke rekening masing masing PNS. Fungsi Akuntansi SKPD mencatat :

Lanjutan ilustrasi :

Contoh 2 : Tgl 25 Nopember 2015 SKPD “A” membeli ATK Rp 10.000.000,oo dengan bukti BAST dari rekanan. Bendahara Pengeluaran belum melakukan Pembayaran. Tgl 20 Desember 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD “A” melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D LS. Tgl 31 Desember dilakukan stock opname dan diterbitkan bukti memorial yang menyatakan nilai persediaan yang masih ada Rp 1.500.000,oo Fungsi Akuntansi SKPD mencatat (berdasarkan Pendekatan Beban) :


Contoh 3 : Tgl 22 Agustus 2015 SKPD “A” membeli barang yang akan dihibahkan kpd pihak ketiga sebesar Rp 40.000.000,oo. BAST dari rekanan telah diterima tetapi bendahara pengeluaran belum melakukan pembayaran. Barang tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah bansos berdasarkan NPHD yg ditandatangani pejabat berwenang. Tgl 24 September 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD Nyantong melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS. Fungsi Akuntansi SKPD mencatat :


Contoh 4 : Tgl 31 Desember 2015, SKPD “A” membuat bukti memorial penyusutan aset tetap kendaraan dinas R4 dengan beban penyusutan per tahun Rp 10.000.000,oo. Fungsi Akuntansi SKPD mencatat :


Contoh 5 : Berdasarkan analisis umur piutang atas saldo piutang pajak Rp 375.000.000,oo, SKPD Nyantong menerbitkan bukti memorial penyisihan piutang tak tertagih dengan perhitungan sbb :

Fungsi Akuntansi SKPD mencatat :

tedi.doc

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Th 2013

17 Kebijakan Akuntansi Jurnal Standar Ilustrasi Jurnal

Recommend Documents