Kebijakan Akuntansi Jurnal Standar Ilustrasi
tedi – last 04/17
KEBIJAKAN AKUNTANSI Definisi : Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi Aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya : 1. Tanah, yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 2. Peralatan dan Mesin, meliputi mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
…lanjutan : kebijakan akuntansi
3. Gedung dan Bangunan, meliputi seluruh gedung dan
bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, meliputi jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 5. Aset Tetap Lainnya, meliputi aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan, meliputi aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
…lanjutan : kebijakan akuntansi
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, dengan kriteria : 1. Berwujud; 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan 7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
…lanjutan : kebijakan akuntansi
Pengukuran aset tetap : 1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 2. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 3. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
…lanjutan : kebijakan akuntansi
Penyajian Aset tetap di Neraca : 1. Berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. 2. Bila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan Aset Tetap : 1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. 3. Metode penyusutan yg dapat digunakan : Metode Garis Lurus (straight line method)/Metode Saldo Menurun Ganda (double declining balance method)/Metode Unit Produksi (unit of production method).
…lanjutan : kebijakan akuntansi
Aset Bersejarah : 1. Disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. 2. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
…lanjutan : kebijakan akuntansi
Penghentian Aset Tetap : 1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. 2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sementara itu, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
…lanjutan : kebijakan akuntansi
Pengungkapan secara penuh Aset Tetap pada CaLK meliputi : 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a) Penambahan; b) Pelepasan; c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (bila ada) ; d) Mutasi aset tetap lainnya. 3. Informasi penyusutan, meliputi: a) Nilai penyusutan; b) Metode penyusutan yang digunakan; c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; 4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
JURNAL STANDAR Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap : 1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang, yang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumendokumen atas pengelolaan aset tetap. 2. Bendahara Pengeluaran, yang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap. 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
…lanjutan : jurnal standar
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah : 1. Bukti Belanja/Pembayaran Aktiva Tetap, yg merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran UP. 2. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, yg merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran LS. 3. SP2D LS, yg merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS. 4. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap, yg merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya. 5. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset, yg merupakan dokumen sumber utk pengakuan penghapusan aset tetap. 6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, yg merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan.
…lanjutan : jurnal standar
PENGADAAN ASET TETAP
Pengadaan aset tetap dapat dilakukan melalui : 1. Mekanisme LS (Pembayaran Langsung), atau; 2. Mekanisme UP (GU/TU). Pembelian aset tetap melalui mekanisme LS, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga kepada SKPD terkait yang ditunjukkan dengan adanya dokumen Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima. PPK-SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal : Jurnal LO dan Neraca :
…lanjutan : jurnal standar PENGADAAN ASET TETAP
Pada saat pembayaran perolehan aset tetap dengan penerbitan SP2D-LS, PPK-SKPD akan membuat jurnal : Jurnal LO atau Neraca :
Jurnal LRA :
…lanjutan : jurnal standar PENGADAAN ASET TETAP
Bila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal : Jurnal LO atau Neraca :
Jurnal LRA :
…lanjutan : jurnal standar PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN
Pengeluaran setelah perolehan dikapitalisasi bila memenuhi kriteria : 1. Menambah manfaat ekonomi berupa: a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau ; b) bertambah umur ekonomis, dan/atau ; c) bertambah volume, dan/atau ; d) bertambah kapasitas produksi. 2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Jurnal kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan adalah : Jurnal LO dan Neraca :
Jurnal LRA :
…lanjutan : jurnal standar PENYUSUTAN ASET TETAP
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penyusutan adalah Bukti Memorial. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud. Berdasarkan bukti memorial tersebut, Fungsi Akuntansi PPK SKPD membuat jurnal : Jurnal LO dan Neraca :
Catatan : 1. Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. 2. Akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam Neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan.
Lanjutan : jurnal standar PELEPASAN ASET TETAP
Pelepasan aset tetap dilakukan melalui penghapusan aset tetap yang diikuti dengan pemusnahan atau pemindahtanganan (misal : penjualan). Penghapusan aset tetap dengan pemusnahan : PPK SKPD akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap, dan mencatat : Jurnal LO dan Neraca :
…lanjutan : jurnal standar PELEPASAN ASET TETAP
Penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan : SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di PPKD. PPK SKPD mencatat penghapusan aset tetap sbb : Jurnal LO atau Neraca :
PPK SKPD mencatat penyerahan aset tetap ydm ke PPK PPKD sbb :
…lanjutan : jurnal standar PELEPASAN ASET TETAP
PPKD mencatat penerimaan aset yang dilimpahkan dari SKPD sbb : Jurnal LO dan Neraca :
Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal : Jurnal LO dan Neraca (bila terjadi surplus) :
Jurnal LRA :
ILUSTRASI Contoh 1 : Perolehan Aset Tetap Dg 1 (satu) kali Pembayaran LS. Tgl 2 April 2015 Dinas Pendidikan membeli 10 unit komputer dengan bukti BAST atas pembelian 10 unit komputer seharga Rp 7.000.000,00/unit. Tgl 10 April 2015, PPKD menerbitkan SP2D-LS untuk pembayaran pembelian tersebut. Maka, PPK-Dinas Pendidikan mencatat :
ilustrasi
Contoh 2: Perolehan aset tetap dengan sistem Pembayaran Termin. Tgl 1 Juli 2015, Dinas Pendidikan menandatangani kontrak pengadaan Komputer berikut jaringannya senilai Rp 100.000.000,oo yang akan diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Bendahara Dinas membayar uang muka kerja Rp25.000.000,00 melalui mekanisme LS. Tgl 1 Agustus 2015, Bendahara membayar termin I Rp 50.000.000,oo dengan mekanisme LS (tingkat penyelesaian 75%) Tgl 1 September 2015, Bendahara Dinas menerima BAST, dan kemudian membayar termin II (pelusanan) Rp 25.000.000,oo dg mekanisme LS. Berdasarkan transaksi tersebut, PPK-Dinas Pendidikan mencatat :
lanjutan
.
ke slide berikutya
ilustrasi
.
ilustrasi
Contoh 3: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset. Tgl 4 Maret 2015, PPKD Kota “Nyantong” menerima BAST Pertukaran Aset (berdasarkan Perjanjian dengan PT “X”). Pemerintah menyerahkan Tanah/Bangunan Kantor LT/LB 200/300 di Jl Q-9, dan menerima dari PT “X” Tanah seluas 2 Ha di Jl Z-Persil 0123. Tanah dan bangunan milik Pemerintah memiliki harga perolehan Rp 600 juta (Tanah Rp 200 jt, dan Bangunan Rp 400 jt) dg Akumulasi Penyusutan bangunan Rp 200 jt. Pada pertukaran tersebut, disepakati nilai pasar kedua aset yang dipertukarkan adalah sama yaitu Rp 900 juta. Maka,Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :
ilustrasi
Contoh 4 : Perolehan aset tetap dari hibah. Tgl 16 September 2015 Pemerintah Pusat menyerahkan hibah kepada Pemerintah Kota “Nyantong” berupa Mobil Ambulance senilai Rp 800 juta. Mobil tersebut diperuntukan bagi Dinas Kesehatan. Maka, PPK-Dinas Kesehatan mencatat :
ilustrasi
Contoh 5 : Perolehan aset tetap secara gabungan. Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanah dan bangunan LB/LT 200/500 m2 untuk Kantor UPTD dengan biaya perolehan Rp 3,2 milyar (berdasarkan BAST tgl 7 September 2015). Nilai wajar (harga pasar) tanah di daerah tersebut adalah Rp 1,8 juta/m2, sedangkan bangunannya memiliki nilai wajar sebesar Rp 2,7 milyar. Tgl 15 September 2015, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian tanah dan gedung tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung biaya perolehan dari masing-masing aset, yaitu:
Maka, PPK-SKPD mencatat :
ilustrasi
.
ilustrasi
Contoh 6 : Kapitalisasi Biaya. Tgl 27 Oktober 2015, Dinas Pendidikan melakukan renovasi pada gedung kantor dengan biaya Rp 50 juta yg dibayar dengan LP2D-LS. Masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah Rp 300 juta. Bila diketahui capitalization thresholds ditetapkan 10% dari harga perolehan aset, maka biaya renovasi tersebut dapat dikapitalisasi. Maka, PPK-Dinas Pendidikan mencatat :
ilustrasi
Contoh 7 : Beban Penyusutan Dinas Pendidikan memiliki 1 unit laptop seharga Rp 8.000.000,oo (dibeli tgl 4 Januari 2015). Estimasi umur ekonomisnya adalah 4 tahun dengan nilai residu Rp 1,oo (limit nol). Penyusutan aset tetap menggunakan Metode Garis Lurus. Pada Tgl 31 Desember 2015, berdasarkan bukti memorial, PPK-Dinas Pendidikan mencatat :
ilustrasi
Contoh 8 : Penghapusan Aset Tetap dgn Pemusnahan. Tgl 1 Nopember 2015, Dinas Pendidikan (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang) mengubah status kondisi 5 unit komputer dari status baik menjadi rusak berat karena tersambar petir. Ke-5 unit komputer memiliki harga perolehan Rp 35 juta, dengan nilai buku Rp 10 juta. Tgl 5 Nopember 2015, Dinas Pendidikan menyerahkan ke-5 unit komputer tersebut kepada PPKD Kota “Nyantong”. Tgl 30 Desember 2015, Kepala Daerah menerbitkan SK Penghapusan Barang untuk kelima komputer tsb. Maka, PPK-Dinas Pendidikan mencatat :
ilustrasi
.
ilustrasi
Contoh 9 : Penghapusan Aset Tetap dengan Penjualan. Tgl 1 Nopember 2015, Dinas Pendidikan (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang) menghentikan penggunaan 5 unit komputer, dan menetapkan status tidak laik pakai. Ke5 unit komputer memiliki harga perolehan Rp 35 juta, dengan nilai buku Rp 10 juta. Tgl 5 Nopember 2015, Dinas Pendidikan menyerahkan ke-5 unit komputer tersebut kepada PPKD Kota “Nyantong”. Berdasarkan SK Penghapusan Aset Melalui Penjualan, pada tgl 30 Desember 2015 diterima hasil penjualan ke-5 unit komputer tersebut sebesar Rp 12 juta, Maka, PPK-Dinas Pendidikan mencatat :
ilustrasi
.
tedi.doc
.
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Th 2013
