Kebijakan Akuntansi Jurnal Standar Ilustrasi
tedi – last 02/17
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pembiayaan (financing) : seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Berdasarkan SAP, Pembiayaan meliputi : 1. Penerimaan Pembiayaan 2. Pengeluaran Pembiayaan Kewenangan penatausahaan pembiayaan ada pada : PPKD
…lanjutan : KEBIJAKAN AKUNTANSI
Penerimaan Pembiayaan : 1. Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 2. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengeluaran Pembiayaan : 1. Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. 2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
…lanjutan : KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pengukuran Pembiayaan berdasarkan : 1. Nilai sekarang kas yang diterima/ yang akan diterima (utk Penerimaan Pembiayaan), atau ; nilai sekarang kas yang dikeluarkan/ yang akan dikeluarkan (utk Pengeluaran Pembiayaan). 2. Pembiayaan dalam mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
…lanjutan : KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pembiayaan disajikan dalam LRA, dan pengungkapan dalam CaLK memuat informasi : 1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran; 2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/ pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; 3. Informasi lainnya yang diangggap perlu.
…lanjutan : KEBIJAKAN AKUNTANSI
Contoh Penyajian Pembiayaan dalam LRA :
…lanjutan : KEBIJAKAN AKUNTANSI
Lanjutan : LRA :
JURNAL STANDAR Pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan Pembiayaan : 1. Fungsi Akuntansi – PPKD, memiliki tugas sbb : a) Mencatat transaksi/kejadian ke Buku Jurnal Umum; b) Memposting jurnal-jurnal ke dalam Buku Besar masingmasing rekening (rincian objek); c) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, LAK, Neraca, dan CaLK. 1. BUD, melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD. 2. PPKD, memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.
…lanjutan : JURNAL STANDAR
Dokumen yang digunakan dalam akuntansi pembiayaan antara lain : 1. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan; 2. Naskah Perjanjian Kredit; 3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah; 4. Nota Kredit; 5. Dokumen lainnya.
…lanjutan : JURNAL STANDAR
Transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD dengan jurnal standar :
CONTOH : AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN Contoh 1 : Penerimaan Pinjaman. Berdasarkan Perjanjian Kredit untuk jangka waktu 5 tahun antara Pemerintah Kota “Gn Roay” dengan Bank “Japar”, pada tgl 5 Mei 2015, Pemerintah “Gn Roay” menerima Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar Rp 500.000.000,oo. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :
…lanjutan : CONTOH AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Contoh 2 : Penerbitan Obligasi. Berdasarkan Perda tentang Obligasi Daerah, Pemerintah Kota “Gn Roay” menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 2015 dan berakhir 28 Februari 2020 sebanyak 1000 lembar @ Rp 500.000,oo dengan suku bunga 12%/tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September (mulai 1 September 2015). Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :
…lanjutan : CONTOH AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Contoh 3 : Penerimaan Kembali Pinjaman. Tgl 2 Nopember 2015, Pemerintah Daerah menerima uang hasil tagihan atas cicilan pinjaman yang telah diberikan kepada PDAM untuk periode cicilan pinjaman tahun 2015 sebesar Rp 250.000.000,oo. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :
…lanjutan : CONTOH AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Contoh 4 : Pencairan Dana Cadangan Tgl 25 Juni 2015, diterbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Daerah dalam rangka pencairan dana cadangan Rp 9.550.000.000,00 yang terdiri atas Rp 9.000.000.000,oo hasil pemupukan dana cadangan dari APBD, dan Rp 550.000.000,oo bersumber dari jasa giro dana cadangan. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :
CONTOH : AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN Contoh 1 : Penyertaan Modal. Tgl 5 Maret 2015, PPKD menerbitkan SP2D-LS Rp 1.000.000.000,oo untuk realisasi penyertaan modal pada PDAM “Chai” yang sebelumnya telah diatur dalam Perda Penanaman Modal Th 2015. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :
…lanjutan : CONTOH AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Contoh 2 : Pembayaran Pokok Pinjaman. Tgl 5 Maret 2015, PPKD menerbitkan SP2D-LS Rp 60.000.000,oo untuk membayar cicilan pokok utang kepada Bank “Japar” yang jatuh tempo (sebelumnya telah dilakukan reklasifikasi utang jangka panjang ke akun Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan). Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :
…lanjutan : CONTOH AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Contoh 3 : Pembentukan Dana Cadangan. Tgl 2 Pebruari 2015, PPKD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan Rp 2.000.000.000,oo sebagai tindak lanjut dari Perda tentang Pemupukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Balai Kota untuk 5 (lima) tahun kedepan TMT Anggaran 2015 senilai Rp 10.000.000.000,oo, (Rp 2.000.000.000,oo/tahun). Fungsi Akuntansi PPKD mencatat :
tedi.doc
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Th 2013
