1688 TENTANG KETAHANAN PANGAN)

IMPLEMENTASI PROGRAM ONE DAY NO RICE DI KOTA DEPOK (BERDASARKAN SURAT EDARAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 500/1688 TENTANG KETAHANAN PANGAN) Ratna Rosmauli Pakpahan dan Lisman Manurung Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia ABSTRAK Program One Day No Rice yang merupakan sebuah himbauan untuk melaksanakan gerakan “sehari tanpa nasi” yang dituangkan dalam Surat Edaran Walikota Depok Nomor 500/1688 tentang Ketahanan Pangan sudah berjalan sejak September 2011 lalu. Program yang menekankan terhadap Diversifikasi pangan atau yang biasa dikenal dengan istilah penganekaragaman pangan menghimbau secara khusus Aparatur PNS Kota Depok, secara umum masyarakat Kota Depok untuk ikut serta dalam implementasi program ODNR tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program ODNR di Kota Depok berdasarkan Surat Edaran Walikota Depok Nomor 500/1688 tentang Ketahanan Pangan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari empat tepat (tepat kebijakan, tepat pelaksananya, tepat target, dan tepat lingkungan). Selain itu dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Aparatur PNS Kota Depok sudah berjalan dan masih berjalan sampai saat ini dengan pemahaman yang berbeda-beda oleh masing-masing PNS, dalam mengimplementasikan program ODNR memberikan manfaat dari sisi kesehatan. Terdapat hambatan baik dari segi supply, produksi, distribusi dan strategi pemasaran. Kata Kunci: One Day No Rice, Implementasi Program, Ketahanan Pangan, Diversifikasi Pangan, Depok

ODNR (One Day No Rice) Program Implementation in Depok city (based on Circular Letter of Depok Mayor Number 500/1688 about Food Security) ABSTRACT One Day No Rice program that is a call to implement the movement "one day without rice" as outlined in Circular Letter depok mayor number 500/1688 about Food Security has been running since September 2011. Program that emphasizes the diversification of food or commonly known as food diversity specifically urged civil servants Apparatus Depok, in general people depok to partake in implementation program ODNR (One Day No Rice), 1     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

Depok City community in general to participate in the implementation of the ODNR program. This study aimed to describe the ODNR (One Day No Rice) Program Implementation in Depok city (based on Circular Letter of Depok Mayor Number 500/1688 about Food Security). Researcher used qualitative method with in-depth interview and literature study for this research. The results of this study can be seen from four right (right policies, the right executive, right targets, and the right environment). moreover the results of this study stated that the implementation is done by civil servants Apparatus Depok is already running and is still running until now with a different understanding by individual civil servants, in implementing ODNR program provides benefits in terms of health. There are barriers in terms of supply, production, distribution and marketing strategies. Keywords: One Day No Rice, Program Implementation, Food Security, Food Diversified, Depok 1.

Pendahuluan

Tujuan nasional dari pembentukan pemerintahan adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan tujuan nasional tersebut dibutuhkan pemerintahan yang kuat dan baik juga dibutuhkan sebuah peraturan atau kebijakan dalam membantu pelaksanaan tugas pemerintah untuk mencapai sasaran sebagai pemerintah yang baik. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah juga merupakan hal yang dibutuhkan karena hal ini berhubungan dengan Pemerintahan yang memiliki kuasa untuk membangun sebuah daerah dan memajukan daerahnya tersebut. Dalam kaitannya dengan konteks otonomi daerah, konsep good governance dapat berjalan seiring dan saling melengkapi satu sama lain. Konsep otonomi daerah dan good governance memiliki irisan konseptual (inter-section) yang sangat erat satu sama lain. Hal ini berkaitan dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Kebijakan publik, sejatinya menjaga artikulasi kepentingan publik (public interest) dalam proses pengambilan kebijakan. Rakyat dan publik menjadi instrumen dan variabel yang sangat penting dalam proses kebijakan publik (perumusan - implementasi - evaluasi kebijakan publik). Suatu kebijakan publik tidak terjadi begitu saja, melainkan harus melalui proses dan tahapan-tahapan. Tahapan tersebut secara garis besar terdiri dari Perencanaan (perumusan kebijakan), Implementasi (pelaksanaan kebijakan), dan Evaluasi (penilaian kebijakan). Kebijakan memiliki ragam penggunaan istilah, Hogwood dan Gunn dalam Wahab (1990:1314) mengelompokkan aneka ragam penggunaan sitilah kebijakan ke dalam sepuluh macam, 2     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

yaitu: (1) Policy as a label for a field of activity (Kebijaksanaan sebagai suatu merk bagi suatu bidang kegiatan tertentu); (2) Policy as an expression of general purpose or desired state of affairs (Kebijaksanaan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum ataau keadaan tertantu yang dikehendaki); (3) Policy as specific proposals (Kebijaksanaan sebagai usulanusulan khusus); (4) Policy as decision of govenment (Kebijaksanaan sebagai keputusankeputusan pemerintah); (5) Policy as formal authorization (Kebijaksanaan sebagai bentuk pengesahan formal); (6) Policy as a programme (Kebijaksanaan sebagai program); (7) Policy as output (Kebijaksanaan sebagai keluaran); (8) Policy as outcome (Kebijaksanaan sebagai hasil akhir); (9) Policy as a theory or model (Kebijaksanaan sebagai teori atau model); (10) Policy as process (Kebijaksanaan sebagai proses). Kebijakan publik yang ada di Indonesia jika diperhatikan sudah sangat banyak yang ditetapkan dan dilaksanakan, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kebijakan tersebut pada umumnya diturunkan menjadi program-program yang dapat mensukseskan tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat merupakan hasil dari pengamatan terhadap masalah publik. Salah satu permasalahan yang dari dulu, kini dan tidak menutup kemungkinan sampai seterusnya menjadi sorotan ialah permasalahan pangan. Berdasarkan data BPS tahun 2011, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 242,3 juta jiwa, dan sebanyak 98% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Dalam beberapa media elektronik yang ada menyatakan bahwa selama tahun 2012 Depok tercatat memiliki tingkat inflasi tertinggi di Jawa Barat. Tercatat, dalam satu tahun inflasi Kota Depok mencapai 4,11 persen. Juga tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 tepatnya bulan November kota Depok memiliki inflasi tertinggi di antara kabupaten dan kota di Jawa Barat, dengan 1,08 persen. Alasan utama yang menyebabkan inflasi yang tinggi yaitu kenaikan harga beberapa komoditi seperti nasi, beras, daging sapi, mie, bawang putih, bawang merah, tahu mentah dan jeruk. Dari beberapa komponen tersebut, beras dan turunannya (nasi matang) memiliki andil terbesar dalam kenaikan inflasi di Depok. Hal inilah yang menjadi sorotan perhatian pemerintah Kota Depok dalam menindaklanjuti peraturan yang sudah ada sebelumnya untuk melaksanakan suatu program yang merupakan turunan dari sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan One Day No Rice atau sering disebut dengan singkatan ODNR. Kebijakan yang kemudian diturunkan menjadi sebuah program yaitu “Gerakan ODNR” yang diimplementasikan. Gerakan ini ditetapkan pada bulan September 2011, tepatnya pada tanggal 23 September 2011 yang lalu. Hal ini ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran 27 Desember 2011 yang dibuat oleh Walikota Depok. 3     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

Kebijakan ini memiliki dasar hukum yaitu: 1.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 penganti Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

3.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

4.

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

5.

Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/ OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota;

6.

Paraturan Gubernur Jawa arat No. 501/34/Binprod tentang Gerakan Menurunkan Konsumsi Beras.

7.

Surat Edaran Walikota Depok Nomor 500/1688-Ekonomi tentang Gerakan “Satu Hari Tanpa Nasi” (One Day No Rice).

Kebijakan One Day No Rice dibuat dengan memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan data dari beberapa sumber, baik itu media cetak maupun salah satu pegawai di kantor walikota Depok, mengatakan bahwa tujuan dan asal muasal sehingga kebijakan ini dibuat yaitu untuk penganekaragaman atau diversivikasi pangan. Kebijakan One Day No Rice yang saat ini dikenal dengan sebutan program ODNR merupakan bagian dari kebijakan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn dalam Wahab (1990:13-14) dalam penggolongan istilah kebijakan. Salah satunya yaitu Policy as a programme (Kebijaksanaan sebagai program). Sehingga dapat dikatakan bahwa program ODNR ini juga merupakan sebuah kebijakan, walaupun program ODNR merupakan program yang memberikan himbauan kepada Aparatur PNS Kota Depok melalui Surat Edaran, yang mana Surat Edaran tersebut tidak memiliki ikatan sanksi atau punishment dan penghargaan atau reward jika melaksanakan atau tidak melaksanakan program tersebut. Program merupakan kebijakan, program yang ada di Kota Depok salah satunya adalah program ODNR yang dijalankan berdasarkan himbauan Surat Edaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran juga merupakan kebijakan publik yang mempunyai kekuatan hukum. Program yang merupakan turunan dari sebuah kebijakan, yaitu gerakan One Day No Rice tertuang dalam Surat Edaran Walikota Depok nomor 500/1688. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Depok memberikan himbauan kepada seluruh warga PNS Kota 4     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

Depok untuk ikut melaksanakan dan mensukseskan program tersebut. Kebijakan yang telah dibuat dan diturunkan menjadi sebuah program merupakan hal yang menuntut adanya tindakan nyata atau implementasi, dan sejak tahun 2011 program ini mulai dilaksanakan. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui implementasi program One Day No Rice berdasarkan Surat Edaran Walikota Depok nomor 500/1688 yang telah dikeluarkan pada tahun 2011. Dengan demikian melatarbelakangi peneliti mengangkat masalah terkait “Implementasi Program One Day No Rice di Kota Depok (Berdasarkan Surat Edaran Walikota Depok Nomor 500/1688 dalam Rangka Ketahanan Pangan)”. 2. Tinjauan Teoritis Konsep Kebijakan Publik. Thoha, (2003:59) dalam arti yang luas policy mempunyai dua aspek pokok pertama, policy merupakan praktika sosial, ia bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kedua, policy adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan claim dari pihakpihak yang konflik, atau untuk menciptakan incentive bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dari dua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa policy di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang komplek dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak policy merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif. Konsep Implementasi Kebijakan. Implementasi Kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Rangkaian implementasi kebijakan yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model rangkaian tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik, sebagaimana digambarkan berikut ini:

5     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

Misi   Visi   Strategi/   Rencana   Kebijakan   Program   Proyek  

Umpan balik (feedback)

Kegiatan  

Sumber: Sumber: Riant Nugroho, 2011: 620 Gambar 1 Sekuensi Implementasi Kebijakan Menurut Wahab (2012:133), bahwa implementasi dalam arti seluas-luasnya dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Menurut Nugroho (2011, 625-632) rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana mengendalikan impelemntasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dujumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003: 158). Ada empat “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal implementasi kebijakan (Nugroho, 2003: 179-182). Pertama, apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai 6     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Selanjutnya apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, serta apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya. Kedua adalah “tepat pelaksanaannya”. Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama dengan masyarakat. Ketiga adalah “tepat target”. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja berarti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. Keempat adalah “tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan yang mempunyai interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari public opinion yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. Keempat “tepat” di atas masih harus didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategik, dan dukungan teknis.

3. Metode Penelitian Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan menggunakan dua studi. Pertama studi kepustakaan (library research) dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dan mempelajari data mulai dari peraturan-peraturan tentang perencanaan pembangunan daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Depok, buku-buku, paper atau makalah, jurnal, surat kabar, dan penelusuran di internet guna mendapatkan data sekunder dan tulisantulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kedua studi lapangan (field research) yang dimulai dengan merumuskan topik, memilih kelompok sosial atau lingkungan alami dalam penelitian, mengakses dan memilih suatu peran sosial, dan 7     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

mengamati secara terperinci. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara secara mendalam (in depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara. Gorden (dalam Herdiansyah, 2010: 118) mendefinisikan wawancara, yaitu: “Interviewing is conversation between two people in which one person tries to direct the conversation to obtain information for some specific purpose.” Definisi tersebut dapat diartikan bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada para narasumber yang berhubungan dan menguasai tema skripsi peneliti. Dalam wawancara tidak terstruktur ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dengan lengkap. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat pelaksanaan program One Day No Rice dan pihak yang berkompeten terkait pelaksanaan program, yang keduanya memahami masalah penelitian dan kenyataan di lapangan. Kedua teknik pengumpulan data ini digunakan agar ditemukan penjelasan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik Analisis Data. Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan, dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna (Martono, 2011:

143). Analisis data kualitatif yang dilakukan pada

penelitian ini dimulai dengan mengolah dan mempersiapkan data-data yang diperoleh, baik melalui studi lapangan, maupun studi kepustakaan untuk dianalisis. Data yang diperoleh dari informan yang dilakukan melalui wawancara mendalam dibuat dalam bentuk transkripsi wawancara (Creswell, 2010: 286). Data-data yang diperoleh dijabarkan untuk dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini kemudian disusun dengan menganalisis data yang penting dan relevan saja untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan data yang tidak relevan tidak dianalisis. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dan kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan interpretasi atau memaknai data. Interpretasi dalam penelitian kualitatif berarti bahwa peneliti dapat menarik makna dari hasil analisis data. Makna ini dapat berupa pelajaran atau informasi untuk melakukan perbandingan dengan penelitian lain dan pengalaman pribadi (Creswell, 2010: 347). 8     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

Narasumber/Informan Penelitian. Informan adalah orang yang diwawancara dan diminta informasi karena orang tersebut diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2007, h.115). Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memahami dan menguasai program One Day No Rice di Kota Depok. Informan penelitian yang diwawancarai adalah Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi, Kepala Seksi Ketahanan Pangan Kota Depok, PNS Bagian Ekonomi Sub Bagian Koperasi dan UMKM, PNS Bagian Ekonomi Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, PNS Bagian Ekonomi Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan, PNS Bappeda Kota Depok, Kementerian Pertanian, PKK Kota Depok, Pengelola Kantin Pemerintahan Kota Depok, Deputi Bagian Pengkajian Sumberdaya UKMK, dan masyarakat umum Kota Depok. 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pemahaman Konsep Pangan (Beras) dan Ketahanan Pangan. Pemahaman masyarakat Indonesia yang salah dan keliru mengenai ketahanan pangan yang hanya berkutat pada beras, sedangkan ketahanan pangan itu sendiri memiliki cakupan yang luas bahkan tidak hanya terbatas pada beras perlu diarahkan untuk lebih memahami ketahanan pangan secara benar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan berarti pangan menjadi sorotan utama. Pangan dan permasalahan yang terjadi didalamnya bukan merupakan masalah baru. Di Indonesia kerawanan pangan pernah terjadi pada periode 1960-an. Saat itu terjadi musim paceklik yang menyebabkan menurunnya semua produksi pertanian di Indonesia sehingga pemerintah terpaksa mengimpor beras dari negara lain. Permasalahan kekurangan pangan memiliki akar permasalahan yang tidak sama pada setiap masa. Di era Orde Baru, paceklik pangan ini lebih disebabkan oleh belum ditemukannya teknologi pangan yang efektif untuk meningkatkan produksi makanan. Sementara saat ini, permasalahan pangan lebih disebabkan oleh kurang tersedianya pangan akibat ketersediaan lahan pertanian, pemanasan global, gejolak harga, menurunnya lahan pertanian, iklim yang tidak jelas, dan bencana alam, hal yang juga terjadi di Depok. Kekurangan pangan yang terjadi dikarenakan masyarakat mengkonsumsi sebagian besar jenis pangan yaitu beras. Pemahaman yang keliru oleh masyarakat dengan bergantung pada beras sebagai pemenuhan akan karbohidrat memberikan dampak yang sangat berpengaruh untuk masa depan. Kondisi yang ada merupakan kondisi yang terjadi akibat permasalahan yang juga sedang dihadapi, 9     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

yaitu permasalahan pangan. Hal inilah yang membuat pemerintah mengambil sebuah tindakan untuk merumuskan sebuah kebijakan yang disebut diversifikasi pangan. Kebijakan yang dikeluarkan jika diamati merupakan kebijakan yang menjawab permasalahan yang sedang terjadi, yaitu masalah ketahanan pangan. Kebijakan yang ada merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah selaku aktor utama yang memiliki tanggung jawab penuh. Kebijakan diversifikasi pangan yang kemudian diturunkan menjadi program ODNR dirumuskan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang yang sesuai dengan bidangnya dan karakter dalam kebijakan. Tidak hanya merumuskan program ODNR, pemerintah juga ikut melaksanakan program tersebut. Pelaksana suatu program pada kenyataannya terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Aktor pelaksana program ODNR sejauh ini yang terlibat yaitu pemerintah dan swasta, namun untuk masyarakat masih dalam tahap sosialisasi pemberian pemahaman mengenai program ODNR. Hal ini berkaitan dengan lingkungan sekitar yang juga merupakan bagian dalam melihat implementasi sebuah kebijakan. Lingkungan yang ada yaitu internal dan kesternal. Lingkungan internal yaitu adanya interaksi antara lembaga perumus dengan pelaksana, yaitu antara pemerintah dengan swasta, dan masyarakat. Interaksi yang ada antara lembaga perumus kebijakan ODNR dijalin terhadap pihak swasta dengan mengajak pihak swasta untuk menyediakan menu ODNR, sedangkan interaksi dengan masyarakat diawali dengan adanya sosialisasi. Sedangkan lingkungan eksternal yaitu opini publik (media massa dan masyarakat). Opini publik atau persepsi dari lingkungan eksternal terlihat dalam bentuk sikap mendukung dan tidak mendukung, yang kemudian sikap mendukung publik dijadikan oleh pemerintah sebagai kekuatan untuk tetap memotivasi dan memberikan pemahaman kepada publik mengenai arti penting dan tujuan dari program ODNR. Pemahaman Mengenai Program Diversifikasi Pangan. Konsep diversifikasi pangan bukan merupakan hal yang baru dalam peristilahan kebijakan pertanian, oleh karena itu konsep tersebut telah banyak dirumuskan dan diinterpretasikan oleh pakar sesuai dengan konteks tujuannya. Diversifikasi pangan ini mencakup aspek produksi, konsumsi, pemasaran, dan distribusi. Dari aspek produksi, diversifikasi pangan berarti perluasan spektrum komoditas pangan, baik dalam hal perluasan pemanfaatan sumber daya, pengusahaan komoditas maupun pengembangan produksi komoditas pangan. Dari sisi konsumsi, diversifikasi pangan mencakup aspek perilaku yang didasari baik oleh pertimbangan ekonomis seperti pendapatan dan harga komoditas, maupun non ekonomis seperti kebiasaan, selera dan pengetahuan. 10     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

Sedangkan jika dari sisi pemasaran dan distribusi hal ini berkaitan dengan cara-cara dan tindakan pemerintah dalam memfungsikan peranan pangan tradisional untuk menjamin ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan akan impor komodita asing khususnya produk pangan. Program Diversifikasi Pangan atau yang sering disebut Penganekaragaman Pangan merupakan hal yang penting untuk dilakukan, dengan berbagai alasan sehingga diversifikasi pangan merupakan hal yang penting yaitu tingginya ketergantungan konsumsi pada satu jenis pangan (seperti beras) akan menyebabkan munculnya penyakit regeneratif. Penyakit yang berkaitan dengan pangan yaitu dengan mengkonsumsi satu jenis pangan. Kesehatan merupakan hal yang juga menjadi sorotan pemerintah, dengan adanya masalah kesehatan, sehingga pemerintah menganggap perlu adanya diversifikasi pangan, agar dapat mengurangi dan menghindari penyakit regeneratif tersebut. Dikatakan bahwa ini merupakan penyakit keturunan, namun seiring dengan berjalannya waktu penyakit ini bukan disebabkan karena keturunan, namun juga karena pola makan yang belum terjaga dengan baik. Pola makan yang biasa dianut adalah pola 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna, yaitu pola makanan yang terdiri dari nasi, daging/ikan, sayura-sayuran, buah-buahan serta susu yang menyempurnakan. Pola makan seperti ini tidak lagi digunakan karena sudah melebihi takaran sajian makanan yang masuk dalam tubuh. Pola makan sekarang yang menggantikan empat sehat lima sempurna yaitu B2SA yaitu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman. Pola makanan ini merupakan pola yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan perhitungan dan pembagian nilai gizi yang ada di masing-masing menu makanan berdasarkan Tumpeng Gizi Seimbang (TGS). Pola B2SA melalui TGS dapat dilihat melalui gambar 2 berikut:

Sumber: Hasil olahan peneliti, tanggal 09 Juni 2013 Gambar 2 Tumpeng Gizi Seimbang 11     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pemahaman Aparatur PNS secara mendasar mengenai program ODNR (One Day No Rice) merupakan program nasional yang sudah ada sejak dahulu dan sekarang merupakan bentuk dukungan program tersebut, di samping itu pemahaman lainnya mengenai program ODNR adalah penganekaragaman konsumsi pangan yang ditujukan kepada Aparatur PNS Kota Depok yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Pemahaman yang lain juga yang terkandung dalam program ODNR yaitu mengajak masyarakat, secara khusus PNS Kota Depok untuk berpikir cerdas. Pola cerdas yang dimaksudkan merupakan bagian dari diversifikasi pangan. Dengan adanya diversifikasi pangan membantu masyarakat lebih cerdas dalam memilih jenis makanan, dan mampu menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin terjadi kedepannya terkait pangan. Melihat kondisi penggunaan serta ketergantungan masyarakat pada beras tidak menutup kemungkinan akan terjadi kelangkaan pangan di kemudian hari, oleh karena itu dengan adanya program diversifikasi pangan ini diharapkan membantu masyarakat juga melihat dan mengambil bagian dalam kondisi dan kenyataan yang ada saat ini dan masa yang akan datang. Penerapan Program ODNR di kalangan Pemerintah Kota Depok. 1.

Sosialisasi Program ODNR. Sebuah program yang dikeluarkan untuk dilaksanakan perlu adanya sosialisasi agar memberikan informasi dan memberikan pemahaman sehingga program yang ada dapat dilaksanakan dengan pemahaman yang benar serta dapat mencapai tujuannya. Begitu juga dengan Program ODNR di Kota Depok memerlukan adanya sosialisasi untuk tujuan implementasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Walikota Depok pada saat rapat koordinasi dengan seluruh Aparatur PNS Kota Depok dilakukan dengan memberikan pemahaman, kemudian memberikan bukti konkrit seperti penyediaan makanan non beras, serta ajakan untuk melakukan bersama-sama. Rapat koordinasi yang dilakukan merupakan pertemuan yang cukup efektif untuk melakukan sosialisasi, karena dalam rapat koordinasi yang terjadi didalamnya terdapat perwakilan-perwakilan dari dinas-dinas yang ada di Kota Depok, sehingga diharapkan setelah mengikuti rapat koordinasi, masing-masing perwakilan dapat disosialisasikan kembali kepada dinas-dinas terkait. Tidak hanya pada saat rakor saja melainkan di setiap kesempatan yang ada, Bapak Walikota juga tetap melakukan sosialisasi untuk mengingatkan dan mendorong Aparatur PNS serta masyarakat umum untuk bersamasama melaksanakan program ini. 12  

  Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

2.

Penyediaan Menu ODNR di kantin Pemerintahan Kota Depok. Dalam mendukung program ODNR yang diwajibkan bagi PNS Kota Depok, maka di hari Selasa dan tepatnya di lingkungan Pemerintahan Kota Depok tidak dianjurkan dan tidak disarankan untuk mengkonsumsi nasi yang terbuat dari beras. Seperti tema dari program tersebut yaitu Satu Hari Tanpa Nasi sehingga dalam satu minggu berjalan ada satu hari yang ditetapkan untuk tidak memakan nasi yaitu hari Selasa. Jika nasi tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi pada hari Selasa, oleh karena itu perlu adanya alternatif lain pengganti nasi untuk dikonsumsi yaitu dengan menggunakan jagung, umbi-umbian, singkong dan lain sebagainya. Salah satu menu ODNR yang disediakan di kantin Pemerintahan Kota Depok yaitu menu ODNR yang berbahan dasar jagung (Beras ODNR).

3.

Teladan Pemimpin (Kepemimpinan). Program ODNR merupakan program yang dikeluarkan oleh Walikota Depok selaku pemimpin Kota Depok. Program ODNR membutuhkan respon untuk diimplementasikan. Pelaksanaan program ODNR dapat diikuti oleh PNS Kota Depok hal ini tidak lepas dari adanya teladan yang ditunjukkan oleh Pemimpinnya. Peran pemimpin yaitu untuk memotivasi anggotanya untuk melaksanakan program tersebut. Pemimpin Kota Depok atau orang pertama di Kota Depok yaitu Bapak Nur Mahmudi Ismail selaku Walikota Depok sebelum mengeluarkan surat edaran atau program ini, Bapak Nur Mahmudi Ismail merasa selaku pemimpin harus dapat membuktikan manfaat sesuai harapan yang akan dicapai dari program ini, sehingga Bapak Nur Mahmudi Ismail melaksanakan program ini terlebih dahulu. Kurang lebih elama 60 hari uji coba yang dilakukan oleh Bapak Walikota menggantikan nasi dengan bahan pangan lainnya yang juga memiliki kandungan karbohidrat yang sama. Keteladanan yang diberikan oleh pemimpin dalam hal ini walikota Depok merupakan salah satu tindakan yang menunjukkan ikut campur tangan dan memberikan pikiran serta perhatiannya terhadap program satu hari tanpa nasi ini.

4.

Implementasi oleh PNS. Program yang dikeluarkan dalam bentuk himbauan dari surat edaran mewajibkan PNS Kota Depok untuk melaksanakan. Dalam pelaksanaan yang dilakukan PNS Kota Depok memiliki berbagai jenis pelaksanaan, yaitu program ODNR merupakan program pendukung kegiatan yang sudah dilakukan oleh beberapa PNS Kota Depok, namun ada juga yang menjadikan program ODNR merupakan program baru. Program pendukung yaitu PNS Kota Depok telah terlebih dahulu melakukan tindakan diversifikasi pangan sebelum adanya program ODNR, sehingga tidak merasa asing jika program ini diterapkan di lingkungan pemerintah. 13  

  Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

Manfaat Penerapan Program ODNR (One Day No Rice). Program yang sudah diimplementasikan oleh Aparatur PNS Kota Depok pada dasarnya memiliki dampak yang dirasakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dampak yang dirasakan yaitu badan agak lemas dikarenakan kandungan karbohidratnya lebih rendah, namun tetap dalam mengimplementasikan program ODNR (One Day No Rice) ini tidak ada gangguan pencernaan atau yang lainnya yang dirasakan. Manfaat yang lain yang dirasakan juga dari sisi kesehatan dalam hal ini kestabilan gula dalam darah dalam tubuh. Hambatan-hambatan dalam Penerapan Program ODNR (One Day No Rice). Hambatan yang ada yaitu baik dari dalam diri Aparatur PNS Kota Depok maupun dari luar. Hambatan yang berasal dari dalam diri Aparatur PNS Kota Depok yaitu ketika pemahaman sebagian PNS yang belum memahami secara utuh mengenai program ini, sehingga dalam pelaksanaannya masih mengalami kesulitan. Pemahaman yang masih ada di antara PNS yang ada yaitu program dalam bentuk gerakan ini merupakan program untuk mengurangi jumlah beras yang dikonsumsi sehingga dalam pelaksanaannya beberapa PNS melaksanakan program ini menyamakannya dengan puasa. Selain itu hambatan yang lainnya yang juga berasal dari dalam diri Aparatur PNS Kota Depok adalah permasalahan kultur atau budaya. Ketersediaan beras yang masih dirasakan dan masih dapat dipenuhi oleh masyarakat dalam hal ini juga PNS Kota Depok, membuat mereka enggan untuk melaksanakan program tersebut, dan lebih memilih untuk membeli dan mengkonsumsi nasi-beras daripada makanan pangan sumber karbohidrat yang lainnya. Hambatan yang lain juga yang berasal dari dalam diri Aparatur PNS Kota Depok adalah kepedulian terhadap sesama dalam hal memberitahu setiap hal yang sudah diketahui kepada masyarakat secara umum. Sedangkan hambatan yang berasal dari luar diri Aparatur PNS Kota Depok yaitu dari sisi supply, distribusi, produksi, strategi pemasaran dan lain sebagainya. Pertama dari sisi supplynya yaitu ketersediaan bahan pangan pengganti beras yang tidak menentu. Ketersediaan bahan pengganti pangan beras tergantung musim dan juga lokasi. Wilayah seperti Depok dengan lahan yang sedikit juga memungkinkan untuk memenuhi pemenuhan pangan pengganti beras mengalami kesulitan. Hal ini berpengaruh juga terhadap sisi produksi, dimana ketergantungan produksi berasal dari kemampuan alamnya. Cuaca mempengaruhi produksi makanan pengganti pangan beras, namun pada kenyataannya juga cuaca mempengaruhi produksi beras yang ada, sehingga hal ini menjadi hambatan bersama. Hambatan yang lainnya yaitu dari segi distribusi dan juga strategi pemasarannya. 14     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

Keterkaitan dari sisi supply, produksi, distribusi, dan strategi pemasaran juga mempengaruhi penyediaan makanan pengganti pangan beras dalam jenis dan bentuk yang seperti apa yang harus disajikan. Hal ini lebih mempengaruhi distribusi karena ini menyangkut proses untuk didistribusikan. Ketika bahan pangan pengganti beras sudah ada, namun masyarakat mengalami kebingungan dalam menyajikan menu makanan tersebut juga merupakan hambatan dalam melaksanakan program ODNR (One Day No Rice) ini. Hambatan yang lain juga yang perlu untuk diperhatikan adalah kondisi lahan pertanian, atau lahan untuk menghasilkan pangan serta pengganti pangan. Depok bukan merupakan Kota Pertanian. 5. Simpulan Implementasi Program One Day No Rice di Kota Depok dengan tujuan dan sasaran utama yaitu PNS Kota Depok, dapat dilihat dari “empat tepat” (Riant Nugroho, 2003:179-182). Tepat yang pertama yaitu tepat kebijakan. Program ODNR merupakan program yang menjawab permasalahan yang sedang terjadi yaitu permasalahan pangan dalam hal ini ketergantungan masyarakat pada satu jenis bahan pangan yaitu beras. Tepat yang kedua yaitu tepat pelaksananya. Aktor implementasi program ODNR yang terlibat yaitu pemerintah, dan kerjasama pemerintah dengan swasta, namun untuk kerjasama pemerintah dengan masyarakat masih diawali dengan melakukan sosialisasi. Tepat yang ketiga yaitu tepat target. Program ODNR merupakan program yang mendukung implementasi kebijakan sebelumnya serta mendapat dukungan baik dari kebijakan lain dan dari pemerintah lain (pemerintah pusat dan pemerintah daerah), namun untuk kesiapan kondisi target dalam hal ini kondisi lahan pertanian untuk mendukung program ODNR mengalami perubahan jumlah luas lahan pertanian yaitu semakin sempit, hal ini dikarenakan lahan yang ada sebagain besar dipakai untuk membangun rumah atau gedung-gedung bangunan yang lainnya, sehingga terjadi penyempitan lahan pertanian. Tepat yang keempat yaitu tepat lingkungan. Lingkungan pertama yaitu lingkungan internal dimana adanya interaksi antara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan, dalam hal ini perumus kebijakan yaitu pemerintah Kota Depok dan pelaksana kebijakan yaitu pihak swasta, masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Interaksi antara pemerintah dengan pihak swasta yaitu terlihat dari adanya kerjasama untuk menyediakan makanan ODNR, sedangkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat terlihat dari adanya sosialisasi kepada masyarakat Kota Depok. Lingkungan yang kedua yaitu lingkungan eksternal dimana adanya persepsi publik akan implementasi program ODNR. 15     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

Persepsi publik yaitu masyarakat, dan media massa. Bentuk persepsi dari masyarakat yaitu ditunjukkan dengan sikap mendukung dan tidak mendukung. Sikap mendukung dari masyarakat dijadikan oleh pemerintah sebagai kekuatan, sedangkan untuk sikap masyarakat yang tidak mendukung menjadi perhatian pemerintah untuk tetap memberikan pemahaman secara terus menerus. Sedangkan untuk media massa baik media massa elektronik maupun media massa cetak yang mengeluarkan informasi mencakup sikap yang mendukung dan tidak mendukung program ODNR. Namun seiring berjalannya waktu media massa mengalami perubahan dengan memberikan dukungan terhadap program tersebut yaitu menerbitkan dan mengeluarkan informasi mengenai program ODNR untuk membantu sosialisasi kepada masyarakat. Dari impelementasi yang dilakukan oleh Aparatur PNS Kota Depok dapat dikatakan bahwa dengan berlandaskan himbauan Surat Edaran Walikota kepada Aparatur PNS Kota Depok, program ODNR (One Day No Rice) sudah diimplementasikan dan masih diimplementasikan sampai saat ini. Namun dalam pengimplementasian program ODNR (One Day No Rice) tersebut terdapat hambatan yang menghambat pelaksanaan program ODNR (One Day No Rice). Hambatan tersebut yaitu dari sisi pemahaman beberapa PNS yang masih belum memahami secara utuh, serta pemenuhan dan penyediaan makanan pengganti pangan – beras yang tidak sesuai dengan kondisi lahan Kota Depok

6. Saran Pemberian pemahaman yang utuh terlebih dahulu terhadap PNS Kota Depok secara keseluruhan, sehingga seluruh PNS Kota Depok memiliki satu pemahaman yang sama. Sebaiknya, penyebaran informasi dalam bentuk sosialisasi mengenai program ODNR (One Day No Rice) perlu dikemas dan dibuat secara berkala atau secara terus menerus, dengan cakupan yang lebih luas. Sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus terhadap masyarakat juga penting tetapi ada hal yang juga tidak kalah pentingnya yaitu berkaitan dengan pemimpin selanjutnya yang akan memimpin Kota Depok agar dapat melanjutkan tongkat estafet ODNR (One Day No Rice). Perlu adanya penyediaan bahan pengganti pangan yang lebih terjangkau baik dari segi harga dan kualitas yang sama. Serta penyediaan bahan pengganti pangan beras yang keratif serta menarik. Hal ini dapat didukung dengan adanya penegmbangan

teknologi

pengolahan

pangan

lokal.

Dalam

upaya

membantu

mengimplementasikan program ODNR (One Day No Rice) perlu penerapan kedalam bentuk peraturan yang lebih mengikat dalam hal ini terkait penetapan harga beras, sehingga 16     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013

masyarakat juga dapat mengendalikan konsumsi beras yang semakin hari semakin sulit diproduksi. Ketersediaan lahan untuk menghasilkan makanan pengganti pangan. Dengan kondisi lahan yang sempit perlu adanya perhatian pemerintah setempat untuk mengatur agar lahan yang sudah ada saat ini dapat dimanfaatkan untuk kedepannya, serta alternatif lainnya jika program ini berhasil mengajak masyarakat Depok untuk melaksanakan, sehingga perlu penyediaan makanan pengganti dalam jumlah yang besar.

Daftar Referensi Bungin, Burhan. (2010). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: kencana. College Publishing. Creswell, John W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Herdiansyah, Haris. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. Martono, Nanang. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta: Rajawali Pers. Nugroho, Riant. (2003). Kebijakan Publik - Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta. PT Elex Media Komputindo ______________ (2011). Public Policy – Dinamika Kebijakan; Analisis Kebijakan; Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo. Thoha, Miftah. (2003). Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Wahab, Solichin. (1990) Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta  

17     Implementasi program…, Ratna Rosmauli Pakpahan, FISIP UI, 2013