KETAHANAN PANGAN DAN GIZI disampaikan pada :
Temu Ilmiah Internasional
Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian November 2014
OUTLINE 1. 2. 3. 4.
Pendahuluan Permasalahan Pangan dan Gizi Situasi Pangan dan Gizi Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi
1. PENDAHULUAN
POSISI PANGAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
1
Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang: • Pemenuhannya merupakan hak asasi • Pemenuhannya tidak dapat ditunda • Tidak dapat disubtitusi dengan bahan lain
2
Pangan adalah bagian dari budaya yang merupakan hasil adaptasi antara manusia dan lingkungan;
3
Sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
4
Pilar utama bagi pembanguan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. 4
Dasar Hukum Pelaksanaan Pembangunan Pangan dan Gizi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Pembangunan pangan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Arah perbaikan gizi adalah meningkatnya mutu gizi perorangan dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang bergizi secara merata dan terjangkau
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH tentang KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
Kerangka Pikir Filosofis Penyelenggaraan Pangan
Kedaulatan Pangan Masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif, dan produktif, secara berkelanjutan
Ketahanan Pangan
Kemandirian Pangan Keamanan Pangan
6
PENGERTIAN Kedaulatan Pangan Hak negara dan bangsa yang secara mandiri : • menentukan kebijakan pangannya sendiri. • menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya. • memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian Pangan Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam: • memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri • yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan • dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. 7
Ketahanan Pangan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari :
• tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat (ukuran kinerja). • untuk hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan (outcome). 8
SISTEM PANGAN NASIONAL KETAHANAN
• Kebijakan Ekonomi dan Pangan • Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi
Sumberdaya
Lahan Air SDM Teknologi Kelembagaan Budaya
Pasar Pangan DN/LN
KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Keterjangkauan
SDM yang tangguh (sehat, aktif, produktif)
Konsumsi (Pangan dan Gizi)
Lingstrat LN & DN: Penduduk, Perubahan Iklim, Kinerja Ekonomi, Dinamika Pasar Pangan, Shock/Bencana 9
SUBSISTEM KETAHANAN PANGAN Produksi Dalam Negeri
Ketersediaan
Cadangan Nasional Ekspor dan Impor Penganekaragaman Penanganan Krisis Pangan Distribusi
Keterjangkauan
Perdagangan dan Pemasaran
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok Bantuan Pangan
Konsumsi Pangan dan Gizi
Konsumsi
Penganekaragaman Konsumsi Perbaikan Gizi 10
PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI PANGAN DAN GIZI DALAM UNDANG-UNDANG No.18 Th 2012
11
Pasal 42
Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilakukan dengan:
a. b. c. d. e. f.
g. h. i. 12
Penetapan kaidah Penganekaragaraman Pangan; Pengoptimalan Pangan Lokal Pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal; Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan; Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan; Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan; Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pangan; dan Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.
Bagian Kesatu Konsumsi Pangan Pasal 59 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui: a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi; b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman. 13
Bagian kedua PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN Pasal 60
(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeka-ragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat & mendukung hidup sehat, aktif dan produktif;
(2)Penganekaragaman Konsumsi pangan (dalam ayat 1) dDiarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang B2SA sesuai potensi dan kearifan lokal. 14
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN Pasal 61 Penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan dengan :
a. Mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan; b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan prinsip gizi seimbang;
c. Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal, dan d. Mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal
15
Bagian Ketiga Perbaikan Gizi Pasal 63 (1) Pemerintah menetapkan kebijakan di bidang Gizi untuk perbaikan status Gizi masyarakat. (2) Kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status Gizi masyarakat; b. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan Gizi Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan; c. pemenuhan kebutuhan Gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan Gizi lainnya; dan d. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal. (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun. 16
2. PERMASALAHAN PANGAN DAN GIZI
ASPEK PENYEDIAAN Semakin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pangan Degradasi lingkungan yang menurunkan sumber daya air untuk pertanian Pengaruh perubahan iklim ekstrem terhadap sektor pertanian (produksi dan produktivitas). Lemahnya kelembagaan petani dan kecenderungan petani bekerja sendiri-sendiri Ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya, modal, dan teknologi antar wilayah, Tingginya prosporsi kehilangan hasil pertanian dan pemborosan pangan (30% dari total produksi pangan). Tidak berkembangnya industri pengolahan dan penciptaan nilai tambah produk primer pertanian Tidak berkembangnya sektor jasa penunjang pertanian
Lanjutan…
Belum memadainya prasarana dan sarana transportasi baik darat dan terlebih antar pulau, sehingga meningkatkan biaya distribusi pangan; Buruknya infrastruktur yang menghubungkan sentra produksi dengan kota Buruknya kelembagaan pasar dan tingginya biaya transaksi Waktu panen tidak merata antar waktu dan daerah; Lokasi sentra produksi bahan pangan masih terpusat di beberapa wilayah; Cadangan pangan pemerintah masih terbatas (hanya beras dan dikelola oleh pemerintah pusat), sementara cadangan pemerintah daerah dan masyarakat belum berkembang, termasuk belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lumbung pangan masyarakat.
ASPEK KONSUMSI Peningkatan populasi global khususnya di kawasan Asia dan di antaranya 75 % berada di negara berkembang. Laju pertumbuhan rata-rata di Indonesia sebesar 1,38% per tahun, dengan jumlah penduduk tahun 2013 mencapai 248,82 Juta Jiwa. Meningkatnya rata – rata pendapatan per kapita di negara Asia sehingga meningkatkan permintaan pangan dari segi kuantitas, kualitas, dan keamanan pangan. Perubahan struktur demografis dan urbanisasi Meningkatnya jumlah wanita yang bekerja sehingga meningkatkan kebutuhan akan makanan olahan. Peningkatan kebutuhan bahan pangan sebagai sumber energi, pakan, dan kegunaan industri (penyebab volatilitas harga pangan)
Lanjutan …
Ketergantungan konsumsi pada salah satu jenis bahan pangan (beras) sangat tinggi, dan belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal untuk konsumsi pangan harian; Proporsi jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar dan cenderung meningkat; Masih terjadinya kasus keracunan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan sehingga menimbulkan rendahnya ketahanan pangan masyarakat; Rendahnya kualitas dan kuantitas pola konsumsi pangan penduduk, karena pengetahuan, budaya dan kebiasaan makan masyarakat kurang mendukung konsumsi pangan yang B2SA; Skor PPH cenderung mengalami penurunan.
3. SITUASI PANGAN DAN GIZI
Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein Nasional, 2009 - 2013 Ketersediaan Energi
Ketersediaan Protein
Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) Standar Ketersediaan Energi
3,320 2200
2009
3,754 2200
2010
3,646
3,737
2200
2200
2011
2012
Ketersediaan Protein (g/kap/hari) Standar Ketersediaan protein
4,110
2200
2013
87.75
93.4
93.13
94.14
55
55
55
55
2009
2010
2011
2012
99.35
55
2013
Sumber : Neraca Bahan Makanan 2009 – 2013
Ketersediaan energi dan protein selama tahun 2009 – 2013 sudah melebihi rekomendasi ketersediaan energi dan protein sebesar 2.200 Kal/kap/hr untuk energi dan 57 gr/kap/hr untuk protein (WNPG VIII tahun 2004).
Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Nasional, 2009 - 2013 Konsumsi Protein
Konsumsi Energi
Konsumsi Protein (gram/kap/hari) Standar konsumsi protein 59.1 57.9
Konsumsi Energi (kkal/kap/hari) Standar konsumsi energi 2025 2000
2000
2048 2000
1927
2009
2000 1944
2010
2011
2012
2000
55.9
54.3 52
52
52
52
55.7 52
1930 2013
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : Susenas 2009, 2010, (2011-2013 triwulan 1); BPS diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP
• Capaian konsumsi pangan penduduk secara kuantitatif periode 2009-2013, menunjukkan tingkat konsumsi energi yang cenderung meningkat meskipun berfluktuasi setiap tahunnya, dengan pertumbuhan rata-rata 0,1% per tahun. Konsumsi energi tahun 2013 telah mencapai 96, 6% dari AKE 2000 kkal/kap/hari. • Capaian konsumsi protein tahun 2009-2013 telah melebihi AKP dengan kisaran 104,5 – 113,7%. Laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,7% per tahun, namun masih didominasi oleh kontribusi protein nabati yang berasal dari kelompok padi-padian (beras)
Perkembangan Skor PPH Nasional Tahun 2009-2013 Skor PPH PPH 85.0
Target (Perpres Nomor 22 Tahun 2009)
86.4 85.7
88.1
89.8
85.6
83.5
75.7
2009
2010
2011
2012
91.5
81.4
2013
Sumber : Susenas 2009, 2010, (2011-2013 triwulan 1); BPS diolah dan dijustifikasi dengan penekatan pengeluaran, oleh BKP
• Capaian skor PPH Tahun 2013 sebesar 81,4 atau 89% dari target skor PPH berdasarkan Perpres No. 22 Tahun 2009 (skor PPH 91,5). • Perkembangan rata-rata kualitas konsumsi pangan masyarakat tahun 2011-2013 menunjukkan sedikit penurunan, terutama dipengaruhi oleh menurunnya konsumsi kelompok pangan padi-padian, pangan hewani serta sayur dan buah.
KONSUMSI PER KELOMPOK PANGAN TAHUN 2012-2013 Pola Konsumsi Tahun 2012-2013 % Anjuran Kecukupan
120.0
BATAS
100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0
2012
2013
Konsumsi padi-padian, minyak dan lemak serta buah/biji berminyak telah melebihi BATAS
Konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta26 sayur dan buah masih RENDAH
26
Stabilitas Harga Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2009 - 2013
Tahun
Coefisien Varian (CV) Komoditi Beras Umum (%) Termurah (%)
2009
1,29
0,96
2010
7,22
8,57
2011
5,83
6,76
2012
1,09
1,06
2013
1,33
1,14
Rata - Rata
3,35
3,70
- Sumber : BPS, diolah BKP
• Harga beras di tingkat konsumen relatif stabil selama periode 2009-2013 yang ditunjukkan dengan koefisien variasi harga beras di tingkat konsumen di bawah 10%. 27
PROPORSI PENDUDUK SANGAT, RAWAN PANGAN, DAN TAHAN PANGAN 2008–2012 (Berdasarkan %AKG)
Ket. : Data hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS, diolah oleh BKP
28
Peta Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Indonesia Tahun 2009
Status Gizi Balita 2005 - 2013
SASARAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI PADA TAHUN 2015 •Prevalensi balita : - Gizi kurang (15.5%) - Pendek : (32%)
SEBUAH INVESTASI CERDAS • Investasi pada gizi membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara 2 - 3% per tahun.
• Investasi $1 pada gizi dapat menghasilkan kembalinya $30 dalam peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktivitas ekonomi. Rates of return in Indonesia are estimated as high as $48 per $1 spent (PERMATA program design, 2014). • The Copenhagen Declaration 2012: Para ekonom terkenal dunia mengidentifikasi cara paling cerdas mengalokasikan uang untuk menghadapi tantangan utama dunia adalah: Investasi untuk perbaikan status gizi penduduk
Sumber: SUN Movement Secretariat, 2013
31
3. KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
Sasaran Pokok Pembangunan 2015-2019 (RPJMN Teknokratik 2015-2019) - Tentative Sasaran Pokok Pembangunan 2015-2019
Ekonomi
Pembangunan Sektor Ekonomi
Lingkungan Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi Kesejahteraan Rakyat Kewilayahan
Pengamanan Ketahanan Pangan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi
VISI MISI PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015-2019 JOKOWI-JK (Tentative)
Cetak sawah 1 Juta Ha
Rehabilitasi Jaringan Irigasi 3 Juta Ha
Pemulihan Kesuburan Lahan
Pengendalian Konversi Lahan (UU 41/2009)
Pembangunan Prasarana Pasca Panen dan Gudang Hasil Pertanian
Pengendalian Impor pangan
1.000 Desa Berdaulat Benih
1.000 Desa Pilot Pangan Organik
Meningkatkan Akses Petani Gurem dari Kepemilikan Lahan 0,3 Ha/KK menjadi 2,0 Ha/KK
Mendirikan Bank Pertanian dan UMKM
RENCANA STRATEGIS KEMENTAN 2015-2019 Tentative
VISI
“Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”
SASARAN STRATEGIS 1. Peningkatan ketahanan pangan 2. Peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor, dan substitusi impor 3. Penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi 4. Peningkatan kesejahteraan petani
TARGET SUKSES
Swasembada : Padi, Jagung, Kedelai Peningkatan produksi : - Tebu - Hasil Ternak - Cabe - Bawang Merah Diversifikasi Pangan : Peningkatan kualitas konsumsi, Penurunan 35 Konsumsi Beras
KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Pangan Penyediaan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan. Swasembada untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai) Penyediaan beragam pangan berdasarkan potensi sumberdaya dan budaya lokal; Pemberian bantuan pangan (Jaring Pengaman Sosial) bagi masyarakat rawan pangan kronis (miskin/rawan pangan) Pemberian bantuan pangan untuk penangan cepat/darurat bagi rawan pangan transien (akibat bencana/darurat)
36
Lanjutan…
Distribusi/Keterjangkauan Pangan Menyediakan cadangan beras nasional yang cukup untuk mengatasi gejolak pasokan harga; Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah (provinsi, kabupaten/kota dan desa); Mengembangkan dan merevitalisasi lembaga distribusi dan lumbung pangan masyarakat; Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode khusus/tertentu.
37
Lanjutan…
Konsumsi Pangan Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras per kapita; Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan: Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); Pengembangan produk pangan lokal; Peningkatan penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar.
38
39
