15346-Set.Disdik TENTANG

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881 Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973 BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 422.1/15346-Set.Disdik TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka pada pasal 10, Gubernur memberi mandat kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menetapkan mekanisme, prosedur dan daya tampung penerimaan peserta didik baru; b. bahwa mekanisme, prosedur dan daya tampung penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu disusun dalam bentuk Petunjuk Teknis; c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka Tahun Pelajaran 2017/2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 1

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2

5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196 Tahun 2016 Seri E); 14. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK/RA/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah (SMA/ MA); 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

3

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C; 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif; 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus; 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru; 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar; 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016, tentang Komite Sekolah; 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; 29. Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: 07/D/BP/2017 dan Nomor: 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017; 30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat; 31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka.

4

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 422.1/15346-Set.Disdik TANGGAL : 5 Mei 2017 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKA TAHUN PELAJARAN 2017/2018. PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN PELAJARAN 2017/2018 I 1

KETENTUAN UMUM PENGERTIAN Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan bagi calon peserta didik.

2

JALUR SELEKSI 2.1 JALUR NON AKADEMIK Jalur Non-Akademik adalah Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan afirmasi (keberpihakan) terhadap kelompok tertentu dan atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil Ujian Nasional (UN) dan atau nilai hasil Ujian Sekolah (US) sebagai dasar utama seleksi. 2.1.1 AFIRMASI Afirmasi (keberpihakan) untuk warga yang tidak mampu secara ekonomi, penyandang disabilitas, warga sekitar sekolah yang memiliki nota kesepahaman (MoU) atau dilindungi oleh ketentuan peraturan perundangundangan. 2.1.2 PRESTASI Apresiasi prestasi siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seni, olahraga, keagamaan, dan lain-lain. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan lembaga atau Organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Daerah Kabupaten-Kota, tingkat Daerah Provinsi, dan Pusat. 2.2

3

JALUR AKADEMIK Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Akademik adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil Ujian Nasional (UN ) sebagai dasar seleksi.

KUOTA DAN DAYA TAMPUNG 3.1 Kuota atau daya tampung ditentukan oleh Satuan Pendidikan/sekolah dengan mempertimbangkan jumlah ruang

26

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan peminatan pada struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya; Satuan Pendidikan/sekolah mengajukan kuota daya tampung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) di wilayahnya masing-masing paling lambat tanggal 24 Mei 2017 untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai kuota pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tahun Pelajaran 2017/2018; Informasi daya tampung untuk SMK disertai informasi tentang Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian yang mengacu pada Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2016; Kuota dan daya tampung dari jalur Non Akademik afirmasi tidak mampu sebanyak 20% (dua puluh persen) atau lebih dari keseluruhan daya tampung peserta didik di satuan pendidikan dan berdomisili di wilayah terdekat dengan tempat tinggal calon peserta didik; Kuota dan daya tampung dari jalur Non Akademik Prestasi paling banyak 10% ( sepuluh persen ) dari keseluruhan daya tampung peserta didik di satuan pendidikan dengan komposisi maksimal 50% dari luar Jawa Barat; Kuota daya tampung untuk sekolah tertentu yang memiliki kekhususan lingkungan (MoU), dilindungi Undang-Undang dan berada pada perbatasan paling banyak 10 % (sepuluh persen); Apabila ada Calon Peserta Didik yang memiliki disabilitas dan memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar di SMK, maka sekolah dapat menerima sebagai calon peserta didik; Kuota dan daya tampung dari jalur Akademik sebesar 70% ( tujuh puluh persen ) dari keseluruhan daya tampung peserta didik di satuan pendidikan dan dapat bertambah jika jalur non akademik belum terpenuhi dengan komposisi maksimal 2,50% dari luar Jawa Barat.

4

JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR 4.1 Jumlah Peserta Didik dalam setiap kelas SMK berjumlah paling sedikit 15 peserta didik dan paling banyak berjumlah 36 peserta didik; 4.2 Rombongan Belajar (rombel), SMK dalam satu sekolah paling sedikit berjumlah 3 rombel dan paling banyak berjumlah 72 rombel dengan jumlah tiap tingkat sebanyak 24 rombel.

II 1

PELAKSANAAN CALON PESERTA DIDIK BARU 1.1 Calon Peserta Didik Baru SMK adalah semua calon peserta didik baru yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan usia sekolah; 1.2 Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMK: 1.2.1 Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/Paket B/ sederajat; 1.2.2 Memiliki SHUN SMP/MTs/Paket B/ sederajat kecuali bagi calon peserta didik yang sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen;

27

1.2.3 1.2.4

2

Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; Bagi Calon Peserta Didik yang mendaftar ke SMK dapat dilengkapi dengan persyaratan khusus ( test minat bakat dan kesehatan/buta warna) sesuai dengan ketentuan spesifik bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian di SMK yang dituju.

PERSYARATAN PENDAFTARAN 2.1 JALUR NON AKADEMIK (AFIRMASI) 2.1.1 Menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu; 2.1.2 Menyerahkan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN, paket B asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, yang diterbitkan Sekolah/Madrasah, bagi calon peserta didik lulusan Tahun Pelajaran 2016/2017; 2.1.3 Bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs, paket B asli; 2.1.4 Menyerahkan fotokopi Akta Kelahiran; 2.1.5 Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP orang tua calon peserta didik serta KK asli; 2.1.6 Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal yang menyatakan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran, dan genk motor, sedangkan bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian; 2.1.7 Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang dibuat Orangtua/Wali (format disediakan sekolah/madrasah, Form: SPTJM-OTW); 2.1.8 Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak afirmasi dari Kepala Sekolah/Madrasah asal (format disediakan sekolah, Form: SPTJM-KS); 2.1.9 Khusus calon peserta didik Jalur Non Akademik prestasi peserta didik: Menunjukkan sertifikat asli dan menyerahkan fotokopi sertifikat penghargaan yang dilegalisasi oleh Pejabat/Lembaga berwenang (format disediakan sekolah/madrasah, form: SPTJM-PJO). 2.2

JALUR AKADEMIK 2.2.1 Menyerahkan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN, paket B asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, yang diterbitkan Sekolah/Madrasah, bagi calon peserta didik lulusan Tahun Pelajaran 2016/2017. 2.2.2 Bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs, paket B asli. 2.2.3 Menyerahkan fotokopi Akta Kelahiran.

28

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP orang tua calon peserta didik serta KK asli. Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah/madrasah asal yang menyatakan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran, dan genk motor, sedangkan bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian. Menyerahkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak yang dibuat Orangtua/Wali (format disediakan sekolah, Form: SPTJM-OTW).

3

MEKANISME PENDAFTARAN Pendaftaran, berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi Calon Peserta Didik yang dilakukan secara langsung atau daring (online) oleh panitia/operator tingkat sekolah 3.1 Calon Peserta Didik boleh memilih dua pilihan Sekolah yang berada di seluruh Daerah Provinsi; 3.2 Setiap Calon Peserta Didik dapat memilih dua sekolah pilihan yang berada di Daerah Kabupaten/Kota yang sama; 3.3 Setiap Calon Peserta Didik bebas memilih untuk sekolah pilihan ke-1, pilihan ke-2 wajib memilih sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggal; 3.4 Calon Peserta Didik SMK dapat memilih 2 (dua) Kompetensi Keahlian (pilihan ke-1 dan ke-2) dalam satu SMK, atau Kompetensi Keahlian yang sama/Kompetensi Keahlian berbeda (pilihan ke-1 dan ke-2) untuk 2 (dua) SMK; 3.5 Calon Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat diterima di SMK sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; 3.6 Calon Peserta Didik yang sudah mendaftar, tidak dibenarkan mengubah pilihan satuan pendidikan yang menjadi pilihannya; 3.7 Seluruh berkas pendaftaran, tidak dapat diambil sampai dengan pengumuman penerimaan peserta didik baru ditetapkan oleh satuan pendidikan.

4

PROSES SELEKSI 4.1. Jalur Non-Akademik 4.1.1 Seleksi, SMK jalur non akademik afirmasi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, dilakukan melalui verifikasi database dan/atau verifikasi lapangan Calon Peserta Didik; 4.1.2 Bagi Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima di sekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan secara otomatis oleh sistem ke sekolah pilihan ke-2 untuk selanjutnya diperingkat di sekolah pilihan ke-2 sampai dengan jumlah daya tampung di sekolah pilihan ke-2 tersebut; 4.1.3 Seleksi SMK jalur non akademik apresiasi siswa berprestasi, dilakukan melalui pemeringkatan, dimana Prestasi tertinggi pada tiap cabang kejuaraan yang dimiliki Calon Peserta Didik dan lolos verifikasi, masingmasing diberi skor;

29

4.1.4 4.1.5

4.1.6

4.1.7 4.1.8

4.1.9

Skor total yang merupakan hasil penjumlahan dari skor setiap prestasi dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ ranking; Calon Peserta Didik jalur Prestasi diseleksi berdasarkan Database prestasi siswa, yaitu daftar nama siswa dan prestasi yang diperoleh dari berbagai kejuaraan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, organisasi induk olahraga/kesenian atau lembaga lainnya dan telah ditetapkan Dinas; Bagi Calon Peserta Didik jalur Prestasi yang ternyata tidak masuk dalam Sistem PPDB akan dilakukan verifikasi, data yang dientri operator sekolah akan diproses oleh sistem menjadi skor; Seleksi didasarkan perolehan skor dari sertifikat prestasi yang dimiliki Calon Peserta Didik (daftar prestasi dan penskoran terlampir); Daftar urut perolehan skor tertinggi Calon Peserta Didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan ditetapkan melalui sidang panitia PPDB sekolah dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan diumumkan sebagai Calon Peserta Didik SMK yang diterima pada tahun pelajaran berjalan; Jika pada batas akhir daya tampung terdapat skor akhir yang sama, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.

4.2. Jalur Akademik 4.2.1 Seleksi Calon Peserta Didik SMK dilakukan melalui pemeringkatan nilai peserta didik berdasarkan SHUN; 4.2.2 Nilai Calon Peserta Didik selanjutnya diperingkat. Urutan teratas Calon Peserta Didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan Peserta Didik masingmasing sekolah; 4.2.3 Bagi Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima di sekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan ke sekolah pilihan ke-2 untuk selanjutnya diperingkat di sekolah pilihan ke-2 sampai dengan jumlah daya tampung di sekolah pilihan ke-2 tersebut; 4.2.4 Jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilai akhir yang sama, maka: Dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan bila masih sama didasarkan pada jarak terdekat calon peserta didik dengan sekolah yang dituju. 5

PENGUMUMAN HASIL PPDB Hasil PPDB merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada display yang diumumkan di sekolah, sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, kemudian ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi dan diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui Sistem PPDB.

6

PENETAPAN PESERTA DIDIK YANG DITERIMA Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima tahun pelajaran berjalan di masing-masing

30

sekolah berdasarkan data yang telah ditetapkan dan diumumkan melalui Sistem PPDB. 7

DAFTAR ULANG 7.1 Sekolah melakukan proses daftar ulang terhadap Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima; 7.2 Selama pelaksanaan daftar ulang tidak diperkenankan ada pungutan apapun; 7.3 Bagi Peserta Didik yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.

8

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS ) 8.1 Kegiatan MPLS dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari setelah masuk awal KBM tahun Pelajaran berjalan dalam minggu pertama; 8.2 Kegiatan MPLS tidak diperkenankan adanya pembebanan biaya kepada Peserta Didik dan mengarah kepada kegiatan perpeloncoan; 8.3 Materi wajib dalam kegiatan MPLS adalah Pendidikan kePramukaan / Pendidikan Karakter.

9

JADWAL No Kegiatan Jalur Non Akademik 1 Pendaftaran dan Seleksi 2 Pengumuman 3 Daftar Ulang Jalur Akademik 1 Pendaftaran dan Seleksi 2 Pengumuman 3 Daftar Ulang 4 5

Awal Tahun Pelajaran 2017/2018 Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ( MPLS )

Tanggal

Keterangan

6 – 14 Juni 2017 16 Juni 2017 3 – 5 Juli 2017 3 – 8 Juli 2017 10 Juli 2017 11 – 13 Juli 2017 17 Juli 207 17 – 18 Juli 2017

10 PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 10.1 Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju; 10.2 Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada 10.1, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik); 10.3 Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 10.1 dan ayat 10.2 wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan jumlah Rombongan Belajar; 10.4 Peserta didik SMK di negara lain dapat diterima di SMK di Indonesia setelah menunjukan: a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang

31

diselenggarakan sekolah yang dituju. 10.5 Perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; 10.6 Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan. 11 PEMBIAYAAN Selama kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru, Calon Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya. III

KEPANITIAAN 1 Panitia Pelaksana tingkat Provinsi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Audit Pengelolaan ICT, Tim Perumus Petunjuk Teknis, Tim Pengembang Sistem PPDB, Koordinator Bidang SMK, Balai (BP3). Panitia Pendaftaran Tingkat Satuan Pendidikan, Tim Verifikasi Data, dan Penanggung Jawab Operasi Sistem PPDB; 2 Kepala Sekolah di tiap satuan pendidikan wajib membentuk panitia penyelenggara tingkat Satuan Pendidikan atau disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan masingmasing; 3 Tim Pengaduan/Aspirasi Masyarakat terdiri dari Pengawas internal Dinas meliputi Pengawas SMK serta Pengawas eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan masyarakat.

IV KEPENGAWASAN 1 Penjaminan pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan PPDB ini, pengawasan dan pengendalian dilakukan Tim Pengawas internal dan eksternal ditetapkan oleh Kepala BP3 Wilayah; 2 Semua pejabat, panitia, dan petugas PPDB termasuk Tim IT serta para pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan PPDB, wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak di atas materai 6000 untuk tidak melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan; 3 Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. V 1

PELANGGARAN DAN SANKSI PELANGGARAN 1.1 Menerima/mendaftarkan Calon Peserta Didik dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagaimana dipersyaratkan; 1.2 Menyetujui untuk menerima dan mengentri data pendaftar yang tidak sesuai dengan wilayah tempat pendaftaran; 1.3 Membantu pendaftar untuk mencabut pendaftaran/mengganti pilihan yang telah dientri untuk dipindahkan ke sekolah lain;

32

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

Mengentri data palsu (surat keterangan miskin/surat keterangan prestasi/mengubah data asli nilai UN dan nilai raport) ke dalam sistem saat pendaftaran; Menerima pendaftaran pada waktu diluar yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB; Menerima Calon Peserta Didik melebihi kuota daya tampung yang telah ditetapkan; Menerima sejumlah uang/gratifikasi dari Orang Tua Calon Peserta Didik/pihak lain untuk penerimaan Calon Peserta Didik yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi; Memungut biaya PPDB; Pelanggaran lainnya yang sejenis.

SANKSI Sanksi diberikan terhadap pelanggaran pelaksanaan PPDB disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbang-kan jenis pelanggaran setelah diobservasi, konfirmasi, dan klarifikasi melalui prosedur pelaporan pengaduan pelanggaran PPDB.

VI PELAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN 1 Pelapor memiliki identitas yang jelas; 2 Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dilengkapi dengan bentuk tulisan disertai bukti fisik kejadian pelanggaran; 3 Pelaporan pengaduan dilakukan mengikuti alur pengaduan PPDB; 4 Saksi dan Pelapor dilindungi oleh Undang-Undang; 5 Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada Tim Penanganan Pelaporan/Pengaduan Masyarakat dengan alamat pengaduan: "Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat"; 6 Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada semua pihak yang telah melaksanakan tugas PPDB.

33

FORMAT 1

: KRITERIA DAN PEDOMAN SKORING

KRITERIA PESERTA DIDIK DARI WARGA EKONOMI TIDAK MAMPU MISKIN NO. 1. 2.

KRITERIA

SKOR

Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

9 6

KRITERIA PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS NO.

KRITERIA

SKOR

1.

Peserta Didik Tuna Netra

9

2.

Peserta Didik Tuna Rungu

9

3.

Peserta Didik Tuna Daksa

9

4.

Peserta Didik Autis

6

5.

Peserta Didi Tuna Grahita Ringan

3

PEDOMAN SKORING JALUR NON AKADEMIK PRESTASI NO.

KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD/KEMENAG

SKOR

1.

Juara International

48

2.

Juara 1 Nasional

24

3.

Juara 2 Nasional

15

4.

Juara 3 Nasional

13,5

5.

Juara 1 Provinsi

12

6.

Juara 2 Provinsi

10,5

7.

Juara 3 Provinsi

9

8.

Juara Harapan Provinsi

9.

Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten

6

10.

Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten

4,5

11.

Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten

3

7,5

KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI DAN DI LUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG 12.

Juara International

12

13.

Juara 1 Nasional

10,5

14.

Juara 2 Nasional

9

15.

Juara 3 Nasional

7,5

16.

Juara 1 Provinsi

4

34

17.

Juara 2 Provinsi

3,5

18.

Juara 3 Provinsi

3

19.

Juara Harapan Provinsi

20.

Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten

2

21.

Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten

1,5

22.

Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten

1

2,5

Keterangan : 1. Skor yang diperoleh Peserta Didik merupakan akumulasi dari skor-skor tiap peringkat dari hasil kejuaraan secara berjenjang dalam bidang yang sama; 2. Apabila skor yang diperoleh peserta didik tidak berjenjang dalam bidang yang sama, maka tidak diakumulasikan (diambil skor tertinggi); 3. Skor untuk juara beregu dibedakan dari skor juara individu.

35

Form: SPTJM-PNT

FORMAT 2

: FORMULIR SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PANITIA PPDB

Yang bertanda tangan di bawah ini: a. Nama Lengkap

: ..................................................................

b. NIP/NUPTK

: ..................................................................

c. Jabatan

: ..................................................................

d. Pangkat/Golongan : .................................................................. e. Instansi/Unit Kerja : .................................................................. f. Alamat Unit Kerja

: .................................................................. .................................................................. ..................................................................

g. No. HP /email

: .................................................................. MENYATAKAN

1. Bahwa saya akan melaksanakan tugas PPDB dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk teknis yang berlaku sebagaimana sumpah dan janji. 2. Bahwa saya tidak akan menyalahgunakan wewenang, tidak akan melakukan suap-menyuap, dan/atau perbuatan yang melawan hukum serta akan melayani kepentingan masyarakat dengan benar sesuai dengan ketentuan dan akan mendukung peraturan, mengamankan pelaksanaan PPDB ini dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya. ……………….., ............................................. Yang membuat pernyataan Bermaterai 6000 ...................................................................

36

Form: SPTJM-OTW

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA / WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap Orang Tua : ................................................................ Nama Calon Peserta Didik : ................................................................ Alamat Rumah

: ................................................................. ................................................................. .................................................................

No. HP /email

: ................................................................. MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumendokumen persyaratan PPDB ini adalah benar. 2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap menyuap dan/atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini. 3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. ……………….., ............................................. Yang membuat pernyataan Bermaterai 6000 ...................................................................

37

Form: SPTJM-KS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA SEKOLAH Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap

: ..................................................................

NIP

: ..................................................................

Jabatan

: ..................................................................

Pangkat/Golongan

: ..................................................................

Sekolah Asal/PKBM

: ..................................................................

Alamat Kantor

: .................................................................. .................................................................. ..................................................................

No. HP/email

: .................................................................. MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data / informasi yang diberikan tentang keterangan miskin/yatim/yatim piatu untuk dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar. 2. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi / hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya. ……………….., ............................................. Yang membuat pernyataan Bermaterai 6000 ...................................................................

38

Form: SPTJM-PJO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEJABAT / ORGANISASI Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap

: ..................................................................

Jabatan

: ..................................................................

Organisasi/Instansi

: ..................................................................

Alamat Kantor

: .................................................................. .................................................................. ..................................................................

No. HP/email

: .................................................................. MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan tentang keterangan prestasi atas nama .............................................. adalah benar. 2. Surat ini diajukan sebagai bahan pertimbangan bagin panitia PPDB untuk seleksi Peserta Didik Baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya. ……………….., ............................................. Yang membuat pernyataan Bermaterai 6000 ...................................................................

39

FORMAT 3

: DAYA TAMPUNG PPDB TAHUN PELAJARAN 2017-2018

A. IDENTITAS SEKOLAH : 1. Nama Satuan Pendidikan : ............................................................ 2. Alamat

: ............................................................ RT........................./ RW ……………...

3. Kelurahan

: ............................................................

4. Kecamatan

: ............................................................

5. Kabupaten / Kota

: ............................................................

6. Kompetensi keahlian) : a)………........................................................ b)………........................................................ c)………........................................................ d) ...... dst. B. TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PENDUKUNG : 1.

JUMLAH GURU

2.

KESIAPAN RUANG

: ……………….orang

Jumlah ruang kelas untuk kelas X: …… Ruang R1 Luas : …….......m2 R2 Luas :……........m2 R3 Luas :……........m2 R4 dst. C.

ANALISA RUANG KELAS, ROMBEL DAN PESERTA DIDIK Tingkat Kelas

No

Komponen/Aspek

1

Jumlah Ruang Kelas

2

Jumlah Rombel

X

XI

XII

Jumlah

-

40

3

Jumlah Peserta Didik

4

Rencana Jumlah Rombel

-

Peserta Didik Baru 5

Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X

6

Rencana Jumlah Rombel Tahun 2017-2018

7

Rencana Jumlah Peserta Didik Tahun 2017-2018

D. DAYA TAMPUNG PPDB Kompetensi Keahlian No

Aspek

1

Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X

2

Daya Tampung Akademik (Plus-minus 70 %)

3

Daya Tampung Non – Akademik (Max 10 %)

4

Daya Tampung Afirmasi/siswa miskin (Min 20

KK

KK

KK

Jumlah

%) 5

Siswa Tidak Naik Kelas

6

Jumlah Total Daya Tampung (Point 1 dikurangi jumlah point 2,3,4,5)

Catatan *) 1. Untuk SMK 4 tahun sampai kelas XIII 2. Daya tampung dibuat sesuai Kompetensi Keahlian

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56