15346-Set.Disdik TENTANG

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881 Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973 BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 422.1/15346-Set.Disdik TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka pada pasal 10, Gubernur memberi mandat kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menetapkan mekanisme, prosedur dan daya tampung penerimaan peserta didik baru; b. bahwa mekanisme, prosedur dan daya tampung penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu disusun dalam bentuk Petunjuk Teknis; c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka Tahun Pelajaran 2017/2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 1

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 2

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196 Tahun 2016 Seri E); 14. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK/RA/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah (SMA/ MA); 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C; 3

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif; 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus; 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru; 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar; 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016, tentang Komite Sekolah; 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; 29. Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: 07/D/BP/2017 dan Nomor: 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017; 30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat; 31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka.

4

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 422.1/15346-Set.Disdik TANGGAL : 5 Mei 2017 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKA TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) TAHUN PELAJARAN 2017/2018 I. KETENTUAN UMUM A. Calon Peserta Didik Baru, yaitu: 1. Calon peserta didik baru SMA, adalah semua calon peserta didik baru yang telah memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan 2. Calon peserta didik baru SMA, adalah semua calon peserta didik baru lulusan tahun berjalan dan lulusan satu tahun sebelumnya, termasuk lulusan program Paket B, tahun berjalan dan tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Jalur Seleksi Peserta Didik Baru terdiri dari Jalur Akademik dan Jalur Non Akademik: 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Akademik adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil UN sebagai dasar seleksi; 2. Jalur Non-Akademik adalah penerimaan peserta didik baru berdasarkan afirmasi (keberpihakan) terhadap kelompok tertentu dan atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil US dan atau nilai hasil UN sebagai dasar utama seleksi. Jalur Non-Akademik terdiri atas: a. Afirmasi (keberpihakan) untuk warga yang tidak mampu secara ekonomi, penyandang disabilitas, warga sekitar sekolah yang memiliki nota kesepahaman (MOU) atau dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Apresiasi prestasi siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seni, olahraga, keagamaan, dan lain-lain. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan lembaga atau Organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Daerah Kabupaten-Kota, tingkat Daerah Provinsi, dan Pusat. C. Kuota atau Daya Tampung. Pelaksanaan Pembelajaran bagian A butir 2 tentang jumlah rombongan belajar, jumlah maksimum peserta didik per rombel SMA. Kuota atau daya tampung ditentukan oleh Satuan Pendidikan/sekolah dengan mempertimbangkan jumlah ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan peminatan pada struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya. Selanjutnya satuan Pendidikan/sekolah mengajukan 6

kuota daya tampung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat paling lambat tanggal 24 Mei 2017 untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai kuota pada` Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun Pelajaran berjalan. 1. SMA wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili diperbatasan baik antar kabupaten-kota, maupun antar provinsi dari zona terdekat. Dengan menggunakan rumus; Hasil Seleksi = Hasil UN + Skor Zona Radius “J” = jarak domisili tetap pendaftar ke sekolah yang dituju. a. Jika 0 Km ≤ J < 1 Km; insentif 0.9 (UN + 0.9); b. Jika 1 Km ≤ J < 3 Km; insentif 0.8 (UN + 0.8); c. Jika 3 Km ≤ J < 5 Km; insentif 0.7 (UN + 0.7); d. Jika 5 Km ≤ J < 7 Km; insentif 0.6 (UN + 0.6); e. Jika 7 Km ≤ J < 9 Km; insentif 0.5 (UN + 0.5); f. Jika 9 Km ≤ J < 11 Km; insentif 0.4 (UN + 0.4); g. Jika 11 Km ≤ J < 13 Km; insentif 0.3 (UN + 0.3); h. Jika 13 Km ≤ J < 15 Km; insentif 0.2 (UN + 0.2); i. Jika 15 Km ≤ J < 17 Km; insentif 0.1 (UN + 0.1); j. J ≥ 17 Km; insentif 0.0 (UN + 0.0). 2. SMA wajib menerima calon peserta didik yang berkedudukan dari zona terdekat paling sedikit 60 %. Seleksi untuk menentukan zona terdekat dilakukan perhitungan mengacu pada Perhitungan Penentuan Skor Zona Radius pada poin a; 3. Kuota Jalur Akademik untuk calon siswa dari penduduk luar Provinsi Jawa Barat sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah peserta didik jalur Akademik yang akan diterima di sekolah tersebut; 4. Ketentuan calon peserta penduduk Provinsi Jawa Barat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat se kurang-kurangnya 6 bulan. D. Peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah provinsi sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh prosen) dari keseluruhan peserta didik yang diterima; E. Jika pendaftar siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak terpenuhi sebanyak kuota yang sudah di tentukan, dialihkan sesuai dengan kewenangan satuan pendidikan (MBS) dalam jalur non akademis; F. Jika animo Peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu di suatu sekolah tertentu (terutama sekitar pemukiman mayoritas warga berekonomi tidak mampu) tinggi, daya tampung jalur warga berekonomi tidak mampu pada sekolah tersebut dapat bertambah dari alokasi daya tampung sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh prosen) sesuai kondisi riil, diusulkan oleh kepala sekolah setelah disyahkan oleh UPT/BP3 dengan melakukan penyeleksian skoring jarak terdekat calon peserta didik dengan sekolah yang dituju; G. Apresiasi siswa berprestasi olah raga, Seni, keagaaman, keterampilan , atau prestasi lainnya paling banyak 10 % (sepuluh prosen); H. Kuota Afirmasi untuk peserta didik disabiltas paling banyak 3 (tiga) orang per sekolah; 7

I.

Kuota daya tampung untuk sekolah tertentu yang memiliki Perjanjian Kerjasama Sekolah (PKS), dilindungi Undang Undang sebanyak 10 % (sepuluh prosen);

J. Apabila kuota pada penjelasan huruf F, G, H, dan I tidak terpenuhi, maka pengaturan kuota menjadi tanggung jawab satuan pendidikan; K. Jumlah Peserta Didik dan Rombongan Belajar: 1. Jumlah Peserta Didik dalam setiap kelas SMA, berjumlah paling sedikit 20 peserta didik, paling banyak berjumlah 36 peserta didik; 2. Rombongan Belajar (rombel), SMA dalam satu sekolah paling sedikit berjumlah 3 rombel, paling banyak berjumlah 36 rombel dengan jumlah tiap tingkat sebanyak 12 rombel. L. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Penyelenggara PPDB terdiri dari Penyelenggara Tingkat Provinsi, dan Tingkat Satuan Pendidikan, dengan uraian sebagai berikut: 1. Panitia Pelaksana tingkat Daerah Provinsi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Audit Pengelolaan Information Comunnication Technology (ICT), Tim Perumus Petunjuk Teknis, Tim Pengembang Sistem PPDB, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum (PMU). Adapun tugas pokok panitia PPDB tingkat provinsi sebagai berikut: a. Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Panitia PPDB tingkat provinsi; b. Menyusun dan menetapkan regulasi PPDB; c. Melakukan sosialisasi PPDB; d. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB di tingkat satuan pendidikan; e. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung PPDB online; f. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk pelaksanaan PPDB online; g. Memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pengaduan dari Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) Wilayah; h. Melaporkan pelaksanaan dan hasil PPDB tingkat satuan pendidikan yang dikoordinir oleh Kepala BP3 Wilayah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; i. Kepala BP3 Wilayah Menetapkan kepanitiaan seleksi jalur non akademik dan akademik di tingkat satuan pendidikan sesuai dengan wilayah kerjanya; j. Kepala BP3 Wilayah memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelaksanaan seleksi jalur non akademik dan Non akademik; k. Kepala BP3 Wilayah melaporkan hasil seleksi non akademik akademik dan di wilayah kerjanya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Bidang PMU. 2. Panitia Pelaksana tingkat Satuan Pendidikan, terdiri atas ketua (Kepala Sekolah), sekretaris (Wakasek Kesiswaan), Bendahara (Bendahara BOS), dan Anggota sesuai kebutuhan. Adapun tugas panitia PPDB tingkat satuan pendidikan sebagai berikut : a. Menyusun Kepanitiaan penyelenggaran PPDB tingkat satuan pendidikan dan ditetapkan oleh kepala BP3; b. Menyusun panitia seleksi non akademik; c. Mensosialisasikan penyelenggaraan PPDB; d. Melaksanakan seleksi jalur non akademik; 8

e. Menyiapkan sarana dan prasarana seleksi jalur non akademik dan akademik ; f. Mengumumkan hasil seleksi jalur non akademik melalui sistem online; g. Melaporkan hasil seleksi non akademik ke BP3. M. Mekanisme Seleksi Seleksi PPDB dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung. Proses seleksi untuk SMA dilaksanakan secara langsung atau daring (online) dengan memperhatikan kalender pendidikan. N. Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru Tatacara Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dan Tahapan PPDB: 1. Pendaftaran jalur akademik, jalur non akademik(prestasi) dan afirmasi dilakukan secara langsung atau daring (online) dengan mekanisme pendaftaran sebagai berikut : a. Jalur Akademik 1) Calon Peserta Didik yang berdomisili di Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online) cukup dengan memasukan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Peserta UN pada aplikasi pendaftaran dan meng upload surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali dan selanjutnya mencetak bukti pendaftaran; 2) Calon Peserta Didik yang berdomisili diluar Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online) dan wajib mengisi form pendaftaran, mengisi biodata lengkap pada aplikasi pendaftaran serta meng upload persyaratanpersyaratan yang diperlukan dalam proses PPDB dan mencetak bukti pendaftaran untuk selanjutnya di verifikasi data oleh Tim Verifikasi Data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang tercantum pada lembar bukti pendaftaran. b. Jalur Non Akademik Seleksi Jalur Non Akademik terdiri atas : 1. Afirmasi; 2. Prestasi; 3. MoU/Kerjasama dan Bina Lingkungan 1) Calon Peserta Didik yang berdomisili di Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online) cukup dengan memasukan NISN dan Nomor Peserta UN pada aplikasi pendaftaran dan meng-upload persyaratanpersyaratan yang diperlukan dalam proses PPDB dan mencetak bukti pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang tercantum pada lembar bukti pendaftaran oleh Tim Seleksi Jalur Non Akademis sesuai bidangnya, sedangkan bagi Calon Peserta Didik Afirmasi dilakukan verifikasi data dan home visit oleh Tim Verifikasi Data PPDB; 2) Calon Peserta Didik yang berdomisili diluar Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online) dengan mengisi form pendaftaran, mengisi biodata lengkap pada aplikasi pendaftaran serta meng upload persyaratanpersyaratan lain yang diperlukan dalam proses PPDB dan mencetak bukti pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang tercantum pada lembar bukti pendaftaran oleh Tim Verifikasi Data serta uji kompetensi oleh Tim Uji Kompetensi sesuai bidangnya (bagi Calon Peserta Didik 9

Jalur Non Akademik/prestasi). Sedangkan bagi Calon Peserta Didik Afirmasi dilakukan verifikasi data dan home visit oleh Tim Verifikasi Data PPDB; 3) Pendaftaran jalur akademik, jalur non akademik (prestasi) dan afirmasi bagi sekolah yang tidak memungkinkan pendaftar melakukan secara daring (online) karena keterbatasan sarana dan atau infrastruktur internet dapat melakukan pendaftaran langsung ke sekolah yang dituju dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dan Panitia Sekolah yang dituju akan memasukan data-data serta persyaratan ke dalam aplikasi PPDB yang disiapkan khusus untuk sekolah tersebut. Selanjutnya Panitia Sekolah akan mensinkronisasi seluruh data pendaftar agar terpublikasi pada website PPDB Jabar; 4) Calon Peserta didik Jalur Akademik, Non Akademik dan Afirmasi bebas memilih untuk sekolah pilihan 1, pilihan kedua wajib memilih sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggal; 5) Calon Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat diterima di SMA, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; 6) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Non Akademik mulai tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni 2017. Sedangkan Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Akademik mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 8 Juli 2017; 7) Pelaksanaan seleksi non akademik mulai tanggal 12 sampai 14 Juni 2017; 8) Pelaksanaan seleksi akademik mulai tanggal 3 sampai dengan 10 Juli 2017. c. Verifikasi data/informasi, dilakukan oleh Tim Verifikasi Satuan Pendidikan dan bekerjasama dengan pihak terkait untuk menjamin kebenaran data/informasi Calon Peserta Didik yang telah di input melalui aplikasi PPDB. Verifikasi lapangan data akan dilakukan kepada Calon Peserta Didik jalur non-akademik, baik apresiasi siswa berprestasi ataupun afirmasi warga miskin yang datanya tidak terdapat dalam database PPDB; d. Seleksi. 1) Proses seleksi Jalur akademik dilakukan oleh sistem aplikasi PPDB dengan pola pemberian skor (scoring) yang mengacu terhadap data dan kriteria persyaratan yang dimiliki Calon Peserta Didik masing-masing jenjang/jenis sekolah; 2) Seleksi SMA jalur non-akademik afirmasi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, dilakukan melalui verifikasi database dan/atau verifikasi lapangan (home visit) calon Peserta Didik verifikasi oleh Tim Verifikasi Data PPDB satuan pendidikan; 3) Seleksi SMA jalur non-akademik apresiasi siswa berprestasi, dilakukan melalui: a) pemeringkatan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Prestasi tertinggi pada tiap cabang kejuaraan yang dimiliki Calon Peserta Didik dan lolos verifikasi, masingmasing diberi skor. Skor total yang merupakan hasil penjumlahan dari skor setiap prestasi dan hasil uji kompetensi sesuai bidangnya dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ ranking; (2) Pemeriksaan dokumen 10

pemeriksaan dokumen dilakukan untuk memastikan bahwa prestasi yang diraih siswa sesuai dengan bakat dan potensinya. 4) Tes praktek Tes ini dilakukan untuk mengetahui keselarasan antara dokumen yang didaftarkan dengan kemampuan nyata calon peserta. 5) Seleksi Untuk Nilai Sama Pada Batas kuota Jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilai akhir yang sama, maka: a) Untuk jalur akademik Sistem UN Dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA (untuk Calon Peserta Didik SMA); b) Untuk jalur non-akademik kelompok siswa berprestasi (1) Diperingkat berdasarkan nilai UN; (2) Jika dengan mempertimbangkan total nilai UN juga masih sama, dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris , Matematika, dan IPA (untuk Calon Peserta Didik SMA). e. Pengumuman hasil PPDB 1) Hasil PPDB merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada laman resmi aplikasi PPDB online atau display sekolah yang mengacu pada laman resmi aplikasi PPDB online, sesuai kuota/daya tampung masing-masing. kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui sistem aplikasi PPDB dan diumumkan secara serempak, langsung, transparan, dan akuntabel melalui Aplikasi Online PPDB; 2) Pengumuman kelulusan PPDB jalur Non Akademik langsung melalui Aplikasi Online PPDB pada tanggal 16 Juni 2017; 3) Pengumuman kelulusan PPDB jalur Akademik langsung melalui Aplikasi Online PPDB pada tanggal 10 Juli 2017. f. Penetapan peserta didik yang diterima Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima tahun pelajaran 2017/2018 di masingmasing sekolah berdasarkan data yang telah ditetapkan dan diumumkan melalui Sistem PPDB pada tanggal 16 Juni 2017 untuk jalur Non Akademik dan 10 Juli 2017 untuk jalur Akademik. g. Daftar Ulang Sekolah melakukan proses daftar ulang terhadap Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Daftar ulang untuk jalur Non Akademik (Prestasi dan Siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu ) dilaksanakan tanggal 3 juli sampai dengan 8 Juli 2017; 2) Daftar ulang untuk jalur Akademik dilaksanakan tanggal 11 juli sampai dengan 13 Juli 2017; 3) Daftar ulang tidak dipungut biaya apapun; 11

4) Peserta Didik yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri. O. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Hari pertama KBM tahun pelajaran 2017/2018 dimulai pada tanggal 17 Juli 2017. P. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ( MPLS ) 1. Kegiatan MPLS dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari setelah masuk awal KBM tahun Pelajaran 2017/2018 dalam minggu pertama; 2. Kegiatan MPLS tidak diperkenankan adanya pembebanan biaya kepada Peserta Didik dan mengarah kepada kegiatan perpeloncoan; 3. Materi wajib dalam kegiatan MPLS adalah Pendidikan kePramukaan/ Pendidikan Karakter.

12

II.

KETENTUAN KHUSUS A. Penerimaan Peserta Didik Baru SMA 1. Persyaratan Calon Peserta Didik a. Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B; b. Berusia paling tinggi 21 (duapuluh satu) tahun pada awal Tahun Pelajaran Baru. 2. Persyaratan Administrasi Pendaftaran a. Jalur Akademik 1) Nomor Peserta UN SMP/SMPLB/MTs, atau ljazah paket B; 2) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat Orang Tua/Wali (format disediakan sekolah, contoh format terlampir). b. Jalur Non -Akademik 1) Fotocopy akte kelahiran; 2) Nomor Peserta UN atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional; 3) Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak Orang Tua/Wali (format dapat diunduh pada aplikasi PPDB Jabar, contoh format terlampir); 4) Khusus Calon Peserta Didik Jalur Non-Akademik untuk afirmasi warga masyarakat berekonomi tidak mampu, masyarakat yang memiliki MOU /dilindungi undang-undang yang berlaku: a) Menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang (Camat); b) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak pejabat yang menerbitkan surat keterangan (format dapat diunduh pada aplikasi PPDB Jabar, contoh format terlampir); c) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Orang Tua/Wali (format dapat diunduh pada apliasi PPDB Jabar, contoh format terlampir). 5) Khusus Calon Peserta Didik Jalur Non-Akademik untuk apresiasi prestasi siswa: a) menyerahkan fotocopy Sertifikat penghargaan yang dilegalisasi oleh Pejabat terkait; b) menyerahkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak dari calon peserta diketahui oleh orang tua/wali yang bersangkutan (format dapat diunduh pada apliasi PPDB Jabar, contoh format terlampir); c) menyerahkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak dari Pimpinan Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat (format dapat diunduh pada apliasi PPDB Jabar, contoh format terlampir). 3. Tata cara pendaftaran a. Pendaftaran bisa dilakukan oleh Orang Tua/Wali atau secara kolektif oleh sekolah asal, dengan membawa kelengkapan syaratsyarat yang ditentukan; b. Calon Peserta Didik yang sudah mendaftar, tidak dibenarkan mengubah pilihan satuan pendidikan yang menjadi pilihannya; c. Seluruh berkas pendaftaran, tidak dapat diambil sampai dengan pengumuman penerimaan peserta didik baru ditetapkan oleh satuan pendidikan;

13

d. Bagi Satuan Pendidikan yang menggunakan sistem PPDB secara Langsung, wajib melakukan sinkronisasi pada sistem daring( online) setiap sore hari waktu pendaftaran. 4. Seleksi Penerimaan a. Jalur Akademik 1) Seleksi Calon Peserta Didik SMA dilakukan melalui pemeringkatan nilai peserta didik; 2) Nilai Calon Peserta Didik selanjutnya diperingkat. Urutan teratas Calon Peserta Didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan Peserta Didik masing-masing sekolah ditetapkan sidang pleno Panitia PPDB satuan pendidikan yang dihadiri oleh unsur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hasilnya diumumkan sebagai Calon Peserta Didik SMA, yang diterima pada tahun pelajaran berjalan yang selanjutnya Kepala Sekolah menerbitkan surat keputusan diterima dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang PMU; 3) Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima di sekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan ke sekolah pilihan ke-2 untuk selanjutnya diperingkat di sekolah pilihan ke-2 sampai dengan jumlah daya tampung di sekolah pilihan ke-2 tersebut. b. Jalur Non-Akademik 1) Afirmasi masyarakat tidak mampu a)Afirmasi kelompok masyarakat berekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangni oleh Camat; b)Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima di sekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan secara otomatis oleh sistem ke sekolah pilihan ke-2 untuk selanjutnya diperingkat di sekolah pilihan ke-2 sampai dengan jumlah daya tampung di sekolah pilihan ke-2 tersebut. 2) Apresiasi prestasi siswa a) Calon Peserta Didik jalur ini diseleksi berdasarkan database prestasi siswa, yaitu daftar nama siswa dan prestasi yang diperoleh dari berbagai kejuaraan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Organisasi Induk olahraga/kesenian atau lembaga lainnya dan telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan menjadi database dalam Sistem PPDB; b) Seleksi jalur prestasi dilakukan sebagai berikut: (1) Seleksi dokumen (piagam/sertifikat); (2) Tes keterampilan; (3) Pemeringkatan. c) Calon Peserta Didik jalur Non-Akademik yang prestasinya tidak ada dalam Sistem PPDB akan dilakukan verifikasi data, dan akan dimasukkan pada Tim Help Desk Satuan Pendidikan atau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk diproses menjadi hasil pemeringkatan; d) Seleksi didasarkan perolehan pemeringkatan dari sertifikat prestasi yang dimiliki Calon Peserta Didik (daftar prestasi dan pemeringkatan terlampir); e) Selanjutnya Kepala Sekolah menerbitkan surat keputusan penerima dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Calon Peserta Didik yang tidak diterima di sekolah pilihan ke - 1, akan dilimpahkan ke sekolah pilihan 14

ke-2. Selanjutnya diperingkat di sekolah pilihan ke-2 sampai dengan jumlah daya tampung di sekolah pilihan-2 terpenuhi. 5. Perpindahan Peserta Didik Baru a. Perpindahan peserta didik untuk kelas 10 baru dilaksanakan pada semester 2 setelah memperolah buku laporan pendidikan semester 1, sedangkan perpindahan untuk kelas 11 dapat dilaksakan pada semester 1 atau semester 2 dan untuk kelas 12 hanya bisa dilakukan pada semester 1 saja; b. Perpindahan Peserta Didik antar sekolah hanya boleh dilakukan apabila di sekolah yang dituju terdapat kekurangan kuota/daya tampung sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016; c. Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam Wilayah BP3 harus mendapatkan persetujuaan dari Kepala BP3 Wilayah; d. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Provinsi Jawa Barat atau perpindahan dari luar Provinsi harus mendapatkan mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; e. Perpindahan peserta didik dari sekolah Luar Negeri ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atas rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; f. Perpindahan Peserta Didik dari Sekolah Internasional ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, setelah lolos tes kecocokan di sekolah yang dituju; g. Proses perpindahan Peserta Didik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; h. Daftar nama Peserta Didik pindahan yang sudah ditetapkan Kepala Sekolah, diumumkan melalui papan pengumuman dan/atau website sekolah, serta website Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; i. Perpindahan Peserta Didik dari satu sekolah ke sekolah lain pada SMA tidak dipungut biaya apapun. B. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada saat pendaftaran, dan daftar ulang di Sekolah Negeri, Calon Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya. C. Pengawasan dan Pengaduan 1. Penjaminan pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan PPDB ini, pengawasan dan pengendalian dilakukan Tim Pengawas internal dan eksternal ditetapkan oleh Kepala BP3 Wilayah; 2. Semua pejabat, panitia, dan petugas PPDB termasuk Tim ICT serta para pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan PPDB, wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak di atas segel (materai 6000) untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan; 3. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Sanksi Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada: 1. Calon Peserta Didik dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagaimana dipersyaratkan; 2. Pihak/orang yang membantu pendaftar untuk mencabut pendaftaran/ mengganti pilihan ke - 2 yang telah dientry untuk dipindahkan ke sekolah lain; 15

3. Pihak/orang yang mengentri data palsu (surat keterangan miskin/surat keterangan prestasi dan atau mengubah data asli nilai UN dan nilai rapor) ke dalam sistem saat mendaftar; 4. Pihak/orang yang menerima pendaftaran selain waktu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB; 5. Pihak/orang yang menerima Calon Peserta Didik melebihi kuota dan atau daya tampung yang telah ditetapkan; 6. Pihak/orang yang menerima sejumlah uang/gratifikasi dari Orang Tua Calon Peserta Didik sebagai peruntukan penerimaan Calon Peserta Didik yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi; 7. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB; 8. Pihak/Pelanggar lain yang sejenis. E. Pelaporan Pengaduan Pelanggaran 1. Pelapor memiliki identitas yang jelas; 2. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dilengkapi dengan bentuk tulisan disertai bukti fisik kejadian pelanggaran; 3. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur pengaduan PPDB tahun pelajaran 2017/2018; 4. Saksi dan Pelapor dilindungi oleh Undang-Undang; 5. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada Tim Penanganan Pelaporan/ Pengaduan Masyarakat kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3); 6. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada semua pihak yang telah melaksanakan tugas PPDB tahun pelajaran 2017/2018. III.

PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) satuan pendidikan SMA di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2017/2018 disusun untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA. Hal-hal teknis yang tidak teratur dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA ini diatur oleh satuan pendidikan masing-masing. Petunjuk Teknis Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA ini berlaku sejak ditetapkan.

16

DAFTAR SKOR PRESTASI DALAM CABANG OLAH RAGA DAN SENI CALON PESERTA DIDIK BARU NO.

PRESTASI SKOR KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN KEMDIKBUD/KEMENAG 1. Juara International 48 2. Juara 1 Nasional 24 3. Juara 2 Nasional 15 4. Juara 3 Nasional 13,5 5. Juara 1 Propinsi 12 6. Juara 2 Propinsi 10,5 7. Juara 3 Propinsi 9 8. Juara Harapan Provinsi 7,5 9. Juara 1 Tk. Kota 6 10. Juara 2 Tk. Kota 4,5 11. Juara 3 Tk. Kota 3 KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN DI LUAR KEMDIKBUD/KEMENAG 12. Juara International 12 13. Juara 1 Nasional 10,5 14. Juara 2 Nasional 9 15. Juara 3 Nasional 7,5 16. Juara 1 Propinsi 4 17. Juara 2 Propinsi 3,5 18. Juara 3 Propinsi 3 19. Juara Harapan Provinsi 2,5 20. Juara 1 Tk. Kota 2 21. Juara 2 Tk. Kota 1,5 22. Juara 3 Tk. Kota 1 Keterangan : 1. Skor yang diperoleh Peserta Didik merupakan akumulasi dari skor-skor tiap peringkat dari hasil kejuaraan secara berjenjang dalam bidang yang sama; 2. Apabila skor yang diperoleh peserta didik tidak berjenjang dalam bidang yang sama, maka tidak diakumulasikan (diambil skor tertinggi); 3. Skor untuk juara beregu dibedakan dari skor juara individu; 4. Pemberian skor prestasi untuk juara beregu dihitung sebanyak 75% dari skor prestasi individu. A. ALUR MEKANISME

PPDB

TAHUN 2017/2018

1. Alur Mekanisme Pendaftaran PPDB dalam bagan sebagai berikut :

Jalur

Akademik,

dapat

dilihat

17

2. Alur Mekanisme Pendaftaran PPDB Non Jalur Akademis

18

FORMULIR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) JALUR AKADEMIK

FORMAT : 1 Nama calon Tempat dan tanggal lahir Asal Satuan pendidikan/ lulusan tahun Agama Nama orang tua Alamat orang tua

Pekerjaan orang tua Agama No. Peserta UN atau US/M Nilai UN atau US/M No. 1. 2. 3. 4.

: ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : Kp/Jl...................................................................................... RT.........RW........Kelurahan.................................................. Kecamatan............................................................................. Kabupaten/Kota .................................................................... No. Tlp/HP ........................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ...............................................................................................

Mata Pelajaran

Nilai

Jumlah Satuan Pendidikan yang dituju

: Pilihan 1................................................................................. Pilihan 2.................................................................................

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ..................................., ................. 2017 Mengetahui, Orang tua

Calon Siswa,

Catatan : Dibuat rangkap 3 (tiga) *) Coret yang tidak perlu

19

FORMULIR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) (SMA) JALUR NON AKADEMIK (PRESTASI) FORMAT : 2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama calon Tempat dan tanggal lahir Asal Satuan pendidikan/ lulusan tahun Agama Nama orang tua Alamat orang tua

: ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : Kp/Jl...................................................................................... RT.........RW........Kelurahan.................................................. Kecamatan............................................................................. Kabupaten/Kota .................................................................... No. Tlp/HP ........................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : Mata Pelajaran Nilai

7. 8. 9. 10.


Jumlah 11. Prestasi yang diperoleh : Peringkat Kejuaraan Bidang Prestasi yang Diraih

Tingkat

Penyelenggara

12. Satuan Pendidikan yang dituju

: Pilihan 1................................................................................. Pilihan 2................................................................................. Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ..................................., ................. 2017 Mengetahui, Orang tua

Calon Siswa,


20

FORMULIR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) (SMA) JALUR NON AKADEMIK AFIRMASI RAWAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAT : 3 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama calon Tempat dan tanggal lahir Asal Satuan pendidikan/ lulusan tahun Agama Nama orang tua Alamat orang tua

7. 8. 9. 10.


: ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : Kp/Jl...................................................................................... RT.........RW........Kelurahan.................................................. Kecamatan............................................................................. Kabupaten/Kota .................................................................... No. Tlp/HP ........................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... : ............................................................................................... :

Mata Pelajaran

Nilai

Jumlah 11. Dokumen bukti fisik yang dimiliki 12. Satuan Pendidikan yang dituju

: ............................................................................................... : Pilihan 1................................................................................. Pilihan 2.................................................................................

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ..................................., ................. 2017 Mengetahui, Orang tua Calon Siswa,


21

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANGTUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap Orang Tua : .......................................................................................................... Nama Calon Siswa : .......................................................................................................... Alamat Rumah : .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... No. HP /email : .......................................................................................................... MENYATAKAN 1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar. 2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap menyuap dan / atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini. 3. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. .........................., ....................2017 Yang membuat pernyataan Ttd Bermaterai 6000

.........................................................

22

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEJABAT KELURAHAN / KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap : .......................................................................................................... Jabatan : .......................................................................................................... Organisasi/Instansi : .......................................................................................................... Alamat Kantor : .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... No. HP /email : .......................................................................................................... MENYATAKAN 1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan tentang keterangan miskin/yatim/yatim piatu untuk dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar. 2. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya.

.........................., ....................2017 Yang membuat pernyataan Ttd Bermaterai 6000

.........................................................

23

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEJABAT ORGANISASI / INSTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap : .......................................................................................................... Jabatan : .......................................................................................................... Organisasi/ Instansi : .......................................................................................................... Alamat Kantor : .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... No. HP/ Email : .......................................................................................................... MENYATAKAN 1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan tentang keterangan prestasi atas nama ........................................................................................................... adalah benar. 2. Surat ini diajukan sebagai bahan pertimbangan Panitia PPDB untuk seleksi Peserta Didik Baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

.........................., ....................2017 Yang membuat pernyataan Ttd Bermaterai 6000

.........................................................

24

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 422.1/15346-Set.Disdik TANGGAL : 5 Mei 2017 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKA TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN PELAJARAN 2017/2018 I 1

KETENTUAN UMUM PENGERTIAN Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan bagi calon peserta didik.

2

JALUR SELEKSI 2.1 JALUR NON AKADEMIK Jalur Non-Akademik adalah Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan afirmasi (keberpihakan) terhadap kelompok tertentu dan atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil Ujian Nasional (UN) dan atau nilai hasil Ujian Sekolah (US) sebagai dasar utama seleksi. 2.1.1 AFIRMASI Afirmasi (keberpihakan) untuk warga yang tidak mampu secara ekonomi, penyandang disabilitas, warga sekitar sekolah yang memiliki nota kesepahaman (MoU) atau dilindungi oleh ketentuan peraturan perundangundangan. 2.1.2 PRESTASI Apresiasi prestasi siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seni, olahraga, keagamaan, dan lain-lain. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan lembaga atau Organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Daerah Kabupaten-Kota, tingkat Daerah Provinsi, dan Pusat. 2.2

3

JALUR AKADEMIK Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Akademik adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil Ujian Nasional (UN ) sebagai dasar seleksi.

KUOTA DAN DAYA TAMPUNG 3.1 Kuota atau daya tampung ditentukan oleh Satuan Pendidikan/sekolah dengan mempertimbangkan jumlah ruang

26

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan peminatan pada struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya; Satuan Pendidikan/sekolah mengajukan kuota daya tampung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) di wilayahnya masing-masing paling lambat tanggal 24 Mei 2017 untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai kuota pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tahun Pelajaran 2017/2018; Informasi daya tampung untuk SMK disertai informasi tentang Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian yang mengacu pada Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2016; Kuota dan daya tampung dari jalur Non Akademik afirmasi tidak mampu sebanyak 20% (dua puluh persen) atau lebih dari keseluruhan daya tampung peserta didik di satuan pendidikan dan berdomisili di wilayah terdekat dengan tempat tinggal calon peserta didik; Kuota dan daya tampung dari jalur Non Akademik Prestasi paling banyak 10% ( sepuluh persen ) dari keseluruhan daya tampung peserta didik di satuan pendidikan dengan komposisi maksimal 50% dari luar Jawa Barat; Kuota daya tampung untuk sekolah tertentu yang memiliki kekhususan lingkungan (MoU), dilindungi Undang-Undang dan berada pada perbatasan paling banyak 10 % (sepuluh persen); Apabila ada Calon Peserta Didik yang memiliki disabilitas dan memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar di SMK, maka sekolah dapat menerima sebagai calon peserta didik; Kuota dan daya tampung dari jalur Akademik sebesar 70% ( tujuh puluh persen ) dari keseluruhan daya tampung peserta didik di satuan pendidikan dan dapat bertambah jika jalur non akademik belum terpenuhi dengan komposisi maksimal 2,50% dari luar Jawa Barat.

4

JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR 4.1 Jumlah Peserta Didik dalam setiap kelas SMK berjumlah paling sedikit 15 peserta didik dan paling banyak berjumlah 36 peserta didik; 4.2 Rombongan Belajar (rombel), SMK dalam satu sekolah paling sedikit berjumlah 3 rombel dan paling banyak berjumlah 72 rombel dengan jumlah tiap tingkat sebanyak 24 rombel.

II 1

PELAKSANAAN CALON PESERTA DIDIK BARU 1.1 Calon Peserta Didik Baru SMK adalah semua calon peserta didik baru yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan usia sekolah; 1.2 Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMK: 1.2.1 Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/Paket B/ sederajat; 1.2.2 Memiliki SHUN SMP/MTs/Paket B/ sederajat kecuali bagi calon peserta didik yang sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen;

27

1.2.3 1.2.4

2

Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; Bagi Calon Peserta Didik yang mendaftar ke SMK dapat dilengkapi dengan persyaratan khusus ( test minat bakat dan kesehatan/buta warna) sesuai dengan ketentuan spesifik bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian di SMK yang dituju.

PERSYARATAN PENDAFTARAN 2.1 JALUR NON AKADEMIK (AFIRMASI) 2.1.1 Menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu; 2.1.2 Menyerahkan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN, paket B asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, yang diterbitkan Sekolah/Madrasah, bagi calon peserta didik lulusan Tahun Pelajaran 2016/2017; 2.1.3 Bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs, paket B asli; 2.1.4 Menyerahkan fotokopi Akta Kelahiran; 2.1.5 Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP orang tua calon peserta didik serta KK asli; 2.1.6 Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal yang menyatakan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran, dan genk motor, sedangkan bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian; 2.1.7 Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang dibuat Orangtua/Wali (format disediakan sekolah/madrasah, Form: SPTJM-OTW); 2.1.8 Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak afirmasi dari Kepala Sekolah/Madrasah asal (format disediakan sekolah, Form: SPTJM-KS); 2.1.9 Khusus calon peserta didik Jalur Non Akademik prestasi peserta didik: Menunjukkan sertifikat asli dan menyerahkan fotokopi sertifikat penghargaan yang dilegalisasi oleh Pejabat/Lembaga berwenang (format disediakan sekolah/madrasah, form: SPTJM-PJO). 2.2

JALUR AKADEMIK 2.2.1 Menyerahkan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN, paket B asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, yang diterbitkan Sekolah/Madrasah, bagi calon peserta didik lulusan Tahun Pelajaran 2016/2017. 2.2.2 Bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs, paket B asli. 2.2.3 Menyerahkan fotokopi Akta Kelahiran.

28

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP orang tua calon peserta didik serta KK asli. Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah/madrasah asal yang menyatakan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran, dan genk motor, sedangkan bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian. Menyerahkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak yang dibuat Orangtua/Wali (format disediakan sekolah, Form: SPTJM-OTW).

3

MEKANISME PENDAFTARAN Pendaftaran, berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi Calon Peserta Didik yang dilakukan secara langsung atau daring (online) oleh panitia/operator tingkat sekolah 3.1 Calon Peserta Didik boleh memilih dua pilihan Sekolah yang berada di seluruh Daerah Provinsi; 3.2 Setiap Calon Peserta Didik dapat memilih dua sekolah pilihan yang berada di Daerah Kabupaten/Kota yang sama; 3.3 Setiap Calon Peserta Didik bebas memilih untuk sekolah pilihan ke-1, pilihan ke-2 wajib memilih sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggal; 3.4 Calon Peserta Didik SMK dapat memilih 2 (dua) Kompetensi Keahlian (pilihan ke-1 dan ke-2) dalam satu SMK, atau Kompetensi Keahlian yang sama/Kompetensi Keahlian berbeda (pilihan ke-1 dan ke-2) untuk 2 (dua) SMK; 3.5 Calon Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat diterima di SMK sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; 3.6 Calon Peserta Didik yang sudah mendaftar, tidak dibenarkan mengubah pilihan satuan pendidikan yang menjadi pilihannya; 3.7 Seluruh berkas pendaftaran, tidak dapat diambil sampai dengan pengumuman penerimaan peserta didik baru ditetapkan oleh satuan pendidikan.

4

PROSES SELEKSI 4.1. Jalur Non-Akademik 4.1.1 Seleksi, SMK jalur non akademik afirmasi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, dilakukan melalui verifikasi database dan/atau verifikasi lapangan Calon Peserta Didik; 4.1.2 Bagi Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima di sekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan secara otomatis oleh sistem ke sekolah pilihan ke-2 untuk selanjutnya diperingkat di sekolah pilihan ke-2 sampai dengan jumlah daya tampung di sekolah pilihan ke-2 tersebut; 4.1.3 Seleksi SMK jalur non akademik apresiasi siswa berprestasi, dilakukan melalui pemeringkatan, dimana Prestasi tertinggi pada tiap cabang kejuaraan yang dimiliki Calon Peserta Didik dan lolos verifikasi, masingmasing diberi skor;

29

4.1.4 4.1.5

4.1.6

4.1.7 4.1.8

4.1.9

Skor total yang merupakan hasil penjumlahan dari skor setiap prestasi dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ ranking; Calon Peserta Didik jalur Prestasi diseleksi berdasarkan Database prestasi siswa, yaitu daftar nama siswa dan prestasi yang diperoleh dari berbagai kejuaraan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, organisasi induk olahraga/kesenian atau lembaga lainnya dan telah ditetapkan Dinas; Bagi Calon Peserta Didik jalur Prestasi yang ternyata tidak masuk dalam Sistem PPDB akan dilakukan verifikasi, data yang dientri operator sekolah akan diproses oleh sistem menjadi skor; Seleksi didasarkan perolehan skor dari sertifikat prestasi yang dimiliki Calon Peserta Didik (daftar prestasi dan penskoran terlampir); Daftar urut perolehan skor tertinggi Calon Peserta Didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan ditetapkan melalui sidang panitia PPDB sekolah dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan diumumkan sebagai Calon Peserta Didik SMK yang diterima pada tahun pelajaran berjalan; Jika pada batas akhir daya tampung terdapat skor akhir yang sama, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.

4.2. Jalur Akademik 4.2.1 Seleksi Calon Peserta Didik SMK dilakukan melalui pemeringkatan nilai peserta didik berdasarkan SHUN; 4.2.2 Nilai Calon Peserta Didik selanjutnya diperingkat. Urutan teratas Calon Peserta Didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan Peserta Didik masingmasing sekolah; 4.2.3 Bagi Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima di sekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan ke sekolah pilihan ke-2 untuk selanjutnya diperingkat di sekolah pilihan ke-2 sampai dengan jumlah daya tampung di sekolah pilihan ke-2 tersebut; 4.2.4 Jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilai akhir yang sama, maka: Dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan bila masih sama didasarkan pada jarak terdekat calon peserta didik dengan sekolah yang dituju. 5

PENGUMUMAN HASIL PPDB Hasil PPDB merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada display yang diumumkan di sekolah, sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, kemudian ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi dan diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui Sistem PPDB.

6

PENETAPAN PESERTA DIDIK YANG DITERIMA Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima tahun pelajaran berjalan di masing-masing

30

sekolah berdasarkan data yang telah ditetapkan dan diumumkan melalui Sistem PPDB. 7

DAFTAR ULANG 7.1 Sekolah melakukan proses daftar ulang terhadap Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima; 7.2 Selama pelaksanaan daftar ulang tidak diperkenankan ada pungutan apapun; 7.3 Bagi Peserta Didik yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.

8

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS ) 8.1 Kegiatan MPLS dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari setelah masuk awal KBM tahun Pelajaran berjalan dalam minggu pertama; 8.2 Kegiatan MPLS tidak diperkenankan adanya pembebanan biaya kepada Peserta Didik dan mengarah kepada kegiatan perpeloncoan; 8.3 Materi wajib dalam kegiatan MPLS adalah Pendidikan kePramukaan / Pendidikan Karakter.

9

JADWAL No Kegiatan Jalur Non Akademik 1 Pendaftaran dan Seleksi 2 Pengumuman 3 Daftar Ulang Jalur Akademik 1 Pendaftaran dan Seleksi 2 Pengumuman 3 Daftar Ulang 4 5

Awal Tahun Pelajaran 2017/2018 Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ( MPLS )

Tanggal

Keterangan

6 – 14 Juni 2017 16 Juni 2017 3 – 5 Juli 2017 3 – 8 Juli 2017 10 Juli 2017 11 – 13 Juli 2017 17 Juli 207 17 – 18 Juli 2017

10 PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 10.1 Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju; 10.2 Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada 10.1, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik); 10.3 Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 10.1 dan ayat 10.2 wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan jumlah Rombongan Belajar; 10.4 Peserta didik SMK di negara lain dapat diterima di SMK di Indonesia setelah menunjukan: a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang

31

diselenggarakan sekolah yang dituju. 10.5 Perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; 10.6 Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan. 11 PEMBIAYAAN Selama kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru, Calon Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya. III

KEPANITIAAN 1 Panitia Pelaksana tingkat Provinsi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Audit Pengelolaan ICT, Tim Perumus Petunjuk Teknis, Tim Pengembang Sistem PPDB, Koordinator Bidang SMK, Balai (BP3). Panitia Pendaftaran Tingkat Satuan Pendidikan, Tim Verifikasi Data, dan Penanggung Jawab Operasi Sistem PPDB; 2 Kepala Sekolah di tiap satuan pendidikan wajib membentuk panitia penyelenggara tingkat Satuan Pendidikan atau disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan masingmasing; 3 Tim Pengaduan/Aspirasi Masyarakat terdiri dari Pengawas internal Dinas meliputi Pengawas SMK serta Pengawas eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan masyarakat.

IV KEPENGAWASAN 1 Penjaminan pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan PPDB ini, pengawasan dan pengendalian dilakukan Tim Pengawas internal dan eksternal ditetapkan oleh Kepala BP3 Wilayah; 2 Semua pejabat, panitia, dan petugas PPDB termasuk Tim IT serta para pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan PPDB, wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak di atas materai 6000 untuk tidak melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan; 3 Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. V 1

PELANGGARAN DAN SANKSI PELANGGARAN 1.1 Menerima/mendaftarkan Calon Peserta Didik dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagaimana dipersyaratkan; 1.2 Menyetujui untuk menerima dan mengentri data pendaftar yang tidak sesuai dengan wilayah tempat pendaftaran; 1.3 Membantu pendaftar untuk mencabut pendaftaran/mengganti pilihan yang telah dientri untuk dipindahkan ke sekolah lain;

32

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

Mengentri data palsu (surat keterangan miskin/surat keterangan prestasi/mengubah data asli nilai UN dan nilai raport) ke dalam sistem saat pendaftaran; Menerima pendaftaran pada waktu diluar yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB; Menerima Calon Peserta Didik melebihi kuota daya tampung yang telah ditetapkan; Menerima sejumlah uang/gratifikasi dari Orang Tua Calon Peserta Didik/pihak lain untuk penerimaan Calon Peserta Didik yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi; Memungut biaya PPDB; Pelanggaran lainnya yang sejenis.

SANKSI Sanksi diberikan terhadap pelanggaran pelaksanaan PPDB disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbang-kan jenis pelanggaran setelah diobservasi, konfirmasi, dan klarifikasi melalui prosedur pelaporan pengaduan pelanggaran PPDB.

VI PELAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN 1 Pelapor memiliki identitas yang jelas; 2 Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dilengkapi dengan bentuk tulisan disertai bukti fisik kejadian pelanggaran; 3 Pelaporan pengaduan dilakukan mengikuti alur pengaduan PPDB; 4 Saksi dan Pelapor dilindungi oleh Undang-Undang; 5 Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada Tim Penanganan Pelaporan/Pengaduan Masyarakat dengan alamat pengaduan: "Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat"; 6 Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada semua pihak yang telah melaksanakan tugas PPDB.

33

FORMAT 1

: KRITERIA DAN PEDOMAN SKORING

KRITERIA PESERTA DIDIK DARI WARGA EKONOMI TIDAK MAMPU MISKIN NO. 1. 2.

KRITERIA

SKOR

Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

9 6

KRITERIA PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS NO.

KRITERIA

SKOR

1.

Peserta Didik Tuna Netra

9

2.

Peserta Didik Tuna Rungu

9

3.

Peserta Didik Tuna Daksa

9

4.

Peserta Didik Autis

6

5.

Peserta Didi Tuna Grahita Ringan

3

PEDOMAN SKORING JALUR NON AKADEMIK PRESTASI NO.

KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD/KEMENAG

SKOR

1.

Juara International

48

2.

Juara 1 Nasional

24

3.

Juara 2 Nasional

15

4.

Juara 3 Nasional

13,5

5.

Juara 1 Provinsi

12

6.

Juara 2 Provinsi

10,5

7.

Juara 3 Provinsi

9

8.

Juara Harapan Provinsi

9.

Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten

6

10.


4,5

11.


3

7,5

KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI DAN DI LUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG 12.

Juara International

12

13.

Juara 1 Nasional

10,5

14.

Juara 2 Nasional

9

15.

Juara 3 Nasional

7,5

16.

Juara 1 Provinsi

4

34

17.

Juara 2 Provinsi

3,5

18.

Juara 3 Provinsi

3

19.

Juara Harapan Provinsi

20.


2

21.


1,5

22.


1

2,5

Keterangan : 1. Skor yang diperoleh Peserta Didik merupakan akumulasi dari skor-skor tiap peringkat dari hasil kejuaraan secara berjenjang dalam bidang yang sama; 2. Apabila skor yang diperoleh peserta didik tidak berjenjang dalam bidang yang sama, maka tidak diakumulasikan (diambil skor tertinggi); 3. Skor untuk juara beregu dibedakan dari skor juara individu.

35

Form: SPTJM-PNT

FORMAT 2

: FORMULIR SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PANITIA PPDB

Yang bertanda tangan di bawah ini: a. Nama Lengkap

: ..................................................................

b. NIP/NUPTK

: ..................................................................

c. Jabatan

: ..................................................................

d. Pangkat/Golongan : .................................................................. e. Instansi/Unit Kerja : .................................................................. f. Alamat Unit Kerja

: .................................................................. .................................................................. ..................................................................

g. No. HP /email

: .................................................................. MENYATAKAN

1. Bahwa saya akan melaksanakan tugas PPDB dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk teknis yang berlaku sebagaimana sumpah dan janji. 2. Bahwa saya tidak akan menyalahgunakan wewenang, tidak akan melakukan suap-menyuap, dan/atau perbuatan yang melawan hukum serta akan melayani kepentingan masyarakat dengan benar sesuai dengan ketentuan dan akan mendukung peraturan, mengamankan pelaksanaan PPDB ini dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya. ……………….., ............................................. Yang membuat pernyataan Bermaterai 6000 ...................................................................

36

Form: SPTJM-OTW

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA / WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap Orang Tua : ................................................................ Nama Calon Peserta Didik : ................................................................ Alamat Rumah

: ................................................................. ................................................................. .................................................................

No. HP /email

: ................................................................. MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumendokumen persyaratan PPDB ini adalah benar. 2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap menyuap dan/atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini. 3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. ……………….., ............................................. Yang membuat pernyataan Bermaterai 6000 ...................................................................

37

Form: SPTJM-KS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA SEKOLAH Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap

: ..................................................................

NIP

: ..................................................................

Jabatan

: ..................................................................

Pangkat/Golongan

: ..................................................................

Sekolah Asal/PKBM

: ..................................................................

Alamat Kantor

: .................................................................. .................................................................. ..................................................................

No. HP/email

: .................................................................. MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data / informasi yang diberikan tentang keterangan miskin/yatim/yatim piatu untuk dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar. 2. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi / hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya. ……………….., ............................................. Yang membuat pernyataan Bermaterai 6000 ...................................................................

38

Form: SPTJM-PJO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEJABAT / ORGANISASI Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap

: ..................................................................

Jabatan

: ..................................................................

Organisasi/Instansi

: ..................................................................

Alamat Kantor

: .................................................................. .................................................................. ..................................................................

No. HP/email

: .................................................................. MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan tentang keterangan prestasi atas nama .............................................. adalah benar. 2. Surat ini diajukan sebagai bahan pertimbangan bagin panitia PPDB untuk seleksi Peserta Didik Baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya. ……………….., ............................................. Yang membuat pernyataan Bermaterai 6000 ...................................................................

39

FORMAT 3

: DAYA TAMPUNG PPDB TAHUN PELAJARAN 2017-2018

A. IDENTITAS SEKOLAH : 1. Nama Satuan Pendidikan : ............................................................ 2. Alamat

: ............................................................ RT........................./ RW ……………...

3. Kelurahan

: ............................................................

4. Kecamatan

: ............................................................

5. Kabupaten / Kota

: ............................................................

6. Kompetensi keahlian) : a)………........................................................ b)………........................................................ c)………........................................................ d) ...... dst. B. TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PENDUKUNG : 1.

JUMLAH GURU

2.

KESIAPAN RUANG

: ……………….orang

Jumlah ruang kelas untuk kelas X: …… Ruang R1 Luas : …….......m2 R2 Luas :……........m2 R3 Luas :……........m2 R4 dst. C.

ANALISA RUANG KELAS, ROMBEL DAN PESERTA DIDIK Tingkat Kelas

No

Komponen/Aspek

1

Jumlah Ruang Kelas

2

Jumlah Rombel

X

XI

XII

Jumlah

-

40

3

Jumlah Peserta Didik

4

Rencana Jumlah Rombel

-

Peserta Didik Baru 5

Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X

6

Rencana Jumlah Rombel Tahun 2017-2018

7

Rencana Jumlah Peserta Didik Tahun 2017-2018

D. DAYA TAMPUNG PPDB Kompetensi Keahlian No

Aspek

1

Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X

2

Daya Tampung Akademik (Plus-minus 70 %)

3

Daya Tampung Non – Akademik (Max 10 %)

4

Daya Tampung Afirmasi/siswa miskin (Min 20

KK

KK

KK

Jumlah

%) 5

Siswa Tidak Naik Kelas

6

Jumlah Total Daya Tampung (Point 1 dikurangi jumlah point 2,3,4,5)

Catatan *) 1. Untuk SMK 4 tahun sampai kelas XIII 2. Daya tampung dibuat sesuai Kompetensi Keahlian

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT, KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dr. Ir. H. AHMAD HADADI, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19611231 198703 1 042

56

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 422.1/15346-Set.Disdik TANGGAL : 5 Mei 2017 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKA TAHUN PELAJARAN 2017/2018. PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA (TKLB),SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB) TAHUN PELAJARAN 2017/2018 A. Pengertian 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kelainan/kekhususan/penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB di Sekolah Luar Biasa (SLB); 2. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang memiliki hambatan fisik, mental, intelektual, sosial, dan perilaku pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat; 3. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB di SLB; 4. Satuan Pendidikan khusus adalah TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB; 5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik berkebutuhan khusus yang terdaftar pada tingkat kelas dalam satu satuan pendidikan; 6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat; 9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. B. Tujuan PPDB PPDB pada TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB di SLB bertujjuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. C. Tata Cara PPDB 1. Setiap SLB membentuk Panitia PPDB; 2. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) atau dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan;

57

3. SLB Negeri dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat (SLB Swasta) melaksanakan PPDB pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun; 4. SLB Negeri dan SLB Swasta wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar untuk setiap satuan pendidikan khusus TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB, jenis kekhususan peserta didik baru, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru berdasarkan identifikasi dan asesmen, melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya. D. Persyaratan PPDB 1. Persyaratan calon peserta didik baru pada TKLB adalah: a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B; c. menyertakan hasil pemeriksaan/pengukuran dari audiolog/dokter spesialis/psikolog/ dokter umum/dokter THT/dan profesional lainnya sesuai dengan kekhususan PDBK. 2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDLB atau bentuk lain yang sederajat: a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; c. menyertakan hasil pemeriksaan/pengukuran dari audiolog/dokter spesialis/psikolog/dokter umum/dokter THT dan profesional lainnya sesuai dengan kekhususan PDBK. 3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB atau bentuk lain yang sederajat: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/SDLB atau bentuk lain yang sederajat; c. menyertakan hasil pemeriksaan/pengukuran dari audiolog/dokter spesialis/psikolog/ dokter umum/dokter THT/dan profesional lainnya sesuai dengan kekhususan PDBK. 4. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB, atau bentuk lain yang sederajat: a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; b. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan c. memiliki SHUN/SHUS SMPLB atau bentuk lain yang sederajat; d. menyertakan hasil pemeriksaan/pengukuran dari audiolog/dokter spesialis/psikolog/dokter umum/dokter THT/dan profesional lainnya sesuai dengan kekhususan PDBK. 5. Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik berkebutuhan khusus. E. Seleksi 1. Seleksi calon peserta didik TKLB atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar; 58

2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDLB atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; dan b. jarak tempat tinggal ke SDLB di SLB sesuai dengan ketentuan zonasi. 3. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; b. usia; c. nilai hasil ujian SDLB atau bentuk lain yang sederajat; dan d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. 4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. jarak tempat tinggal ke SLB sesuai dengan ketentuan zonasi; b. usia; c. SHUN/SHUS SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan d. prestasi bidang akademik dan bukan akademik yang diakui sekolah. F. Sistem Zonasi 1. SLB wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; 2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. G. Daftar Ulang dan Pendataan Ulang 1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada SLB yang bersangkutan; 2. Pendataan ulang dilakukan oleh SLB untuk setiap satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB untuk memastikan status peserta didik lama pada SLB yang bersangkutan; 3. Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik berkebutuhan khusus. H. Biaya Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS. I. Perpindahan Peserta Didik 1. Perpindahan peserta didik TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB antarSLB dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala SLB asal dan kepala SLB yang dituju; 2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik maka SLB yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik); 59

3. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. J. Rombongan Belajar 1. Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas dalam Satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut: a. TKLB dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik berkebutuhan khusus; b. SDLB dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik berkebutuhan khusus; c. SMPLB dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik berkebutuhan khusus; d. SMALB dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik berkebutuhan khusus. 2. Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas. K. Pelaporan dan Pengawasan 1. SLB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarSLB setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakilinya; 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB; 3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ult.kemdikbud.go.id. L. Monitoring dan Evaluasi 1. Dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB; 2. Penngawas Sekolah PLB/PKh melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun. M. Sanksi 1. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan PPDB diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan; 2. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan; 3. Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan SLB kepada SLB yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah. a.n. GUBERNUR JAWA BARAT, KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dr. Ir. H. AHMAD HADADI, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19611231 198703 1 042 60

15346-Set.Disdik TENTANG

Recommend Documents