10/15/14
PENDAHULUAN Bencana à jatuhnya korban jiwa serta
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014
kerusakan struktur dan infrastruktur Fasyankes memiliki peran penting untuk yankes pada korban bencana Fasyankes dapat mengalami kerusakan struktur dan gangguan fungsi Telah dilakukan upaya oleh berbagai program dan sektor à perlu mengkoordinasikan semua upaya tersebut
ISTILAH
Hospital Disaster Plan (HOSDIP)/Perencanaan RS menghadapi bencana Hospital preparedness for emergencies (HOPE)/ Penyiagaan RS menghadapi keadaan emergency. USAID-‐JOHN HOPKINS-‐NSET Hospital emergencies incident command system (HEICS)/ Sis�m komando pada keadaan emergency di RS. Texas USA
Hospital Safety Index (WHO) Geographic loca�on Structural safety Non structural safety Func�onal capacity
1
10/15/14
HOSPITAL DISASTER PLAN
External disaster plan (bencana terjadi diluar RS :
INTERNASIONAL Resolusi WHA-‐65, IHR 2005, Deklarasi Kathmandu(2009), Implementa�on Plan for OIC SHPA (2014-‐2023)
maka RS
mengirim �m kelapangan, menerima korban di RS) Internal disaster plan (bencana terjadi di RS) -‐> termasuk RS KEBAKARAN, KEBANJIRAN, TERKENA GEMPA
KEBIJAKAN OPERASIONAL
Permen PU No. 30/PRT/M/2006 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Permenkes No. 2306/Menkes/Per/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit Kepmenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standard Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah sakit
Mengembangkan program RS yang aman terhadap kedaruratan dan bencana termasuk terhadap bahan-‐ bahan berbahaya (kimia, biologi, radiologi dan nuklir)
NASIONAL UU No. 24/2007, UU No. 44/2009, Permenkes No. 64/2013, Standard Akreditasi RS (2011)
KEBIJAKAN OPERASIONAL
Pedoman Perencanaan Penyiagaan Bencana bagi RS (2009) Pedoman Teknis Sarana Keselamatan Jiwa pada Bangunan RS Pedoman Teknis Prasarana RS Proteksi kebakaran Aktif Pedoman Teknis Bangunan RS yang Aman dalam Situasi Darurat dan Bencana
2
10/15/14
Definisi
KEBIJAKAN SASARAN PRIORITAS
Kepmenkes No. 1132/Menkes/SK/XI/2009 tentang Penetapan Peningkatan Kemampuan 100 Rumah Sakit dalam Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan. Kepmenkes No. 414/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan100 rumah sakit rujukan penanggulangan Flu Burung SK Kepala PPKK tentang penetapan 300 kabupaten/kota rawan bencana
Definisi
Penyelenggaraan Fasyankes yang aman terhadap kedaruratan dan bencana --> serangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap pra bencana dengan tujuan menjamin : fungsi maupun keamanan dari fasyankes keselamatan tenaga kesehatan, pasien maupun pengunjung pada saat kondisi kedaruratan maupun bencana baik internal maupun eksternal.
Fasyankes : suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyeleanggarakan upaya yankes baik promotif, preventif, kuratif maupun rehablitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemda dan/atau masyarakat (UU No. 36/2009) Fasyankes yang aman : Fasyankes yang siap untuk menyelamatkan nyawa serta melanjutkan penyelenggaraan yankes dasar untuk masyarakat pada saat kedaruratan maupun bencana
RUANG LINGKUP
Manajemen Perencanaan
Pelaksanaan
Pembinaan dan Pengawasan
Koordinasi Pendanaan
Kelembagaan
Mekanisme Kerja
3
10/15/14
PERENCANAAN Fasyankes yang akan dibangun
Fasyankes yang telah beroperasi
= Kebutuhan fasyankes = Tata ruang & wilayah = Kesling = Pengurangan risiko (ancaman bencana, struktur, non struktur, fungsi)
= Penilaian risiko (ancaman bencana, struktur, non struktur, fungsi) = Penilaian kebutuhan = RTL
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMBINAAN
= Penerapan sanksi secara bertahap = Peningkatan kapasitas SDM
PELAKSANAAN
Fasyankes yang akan dibangun = Pembangunan mengikuti sandard = Penyediaan SDM sesuai perencanaan = Penyediaan sistem, protap, pengorganisasian
= = = = = = =
Perbaikan struktur Relokasi bila perlu Pembentukan organisasi Peningkatan kapasitas Penyusunan renkon, HDP Simulasi dan gladi Pengadaan sarana dan prasarana = Advokasi dan sosialisasi
PENDANAAN
PENGAWASAN
= Penilaian risiko fasyankes secara berkala = Pemetaan fasyankes
Fasyankes yang telah beroperasi
a: am , s ut PBD ke r n be , A a m N asy Su PB ik f A il m pe
Sumber lain : CSR serta hibah dari lembaga internasional
b Pe be ant rmi rje ua nt nj n aa pe pem ang seca n m d p ra er a/ ad in a ta h
Tata kelola mengikuti peraturan yang berlaku
4
10/15/14
Pemangku Kepentingan
KELEMBAGAAN Pusat
BNPB, Bappenas, Kemen PU, Kemen LH, Kemenkes, Kemenaker, Kemendagri, kemenkominfo
Daerah
BPBD, Bappeda, Pemda, Dinas PU, BLHD, Dinkes, Disnaker, Balai monitoring frekuensi
MEKANISME KERJA Rekomendasi Dinkes
Dinas PU , Bappeda, Disnaker, BLH Balai monitoring frekuensi menilai sesuai tupoksi
Pemberian izin dari sektor terkait
Izin Kemendagri dan bila dilengkapi penangkal petir izin Kemenaker
Terima Kasih
5
