PANDANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS SURYA, UNIVERSITAS PELITA HARAPAN, DAN UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA TERHADAP KASUS PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia sebagai negara hukum menerapkan sistem “rule of law” yang berarti hukum berperan penting dalam memerintah negara. Namun, tak jarang pelanggaran hukum yang terjadi tidak ditindaki sesuai dengan peraturan ada. Tindakan pelanggaran ini sering disalahgunakan, contoh nyata yang terjadi adalah penyuapan pada pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran tersebut tentunya melibatkan dua pihak, pelanggar lalu lintas sebagai penyuap dan polisi lalu lintas sebagai penerima suapan. Menurut Komisaris Polisi Bapak Muhar Lamadi pada Kamis (4/12) menjelaskan, pihaknya sudah menilang lebih dari seribu kendaraan selama Operasi Zebra Jaya berlansung. Didapatkan total kendaraan yang ditilang karena melanggar lalu lintas sebanyak 1.370 kendaraan. Dari 1.370 yang ditilang, 950 orang harus menebus STNK, dan 372 orang harus menebus SIM. Sementara untuk jumlah kendaraan yang ditahan ada 44 sepeda motor yang ditahan karena tidak bawa SIM dan STNK dan sebanyak 5 kendaraan beroda 4. Pelanggaran lalu lintas banyak ditemukan di daerah perkotaan dengan jumlah kendaraan bermotornya yang kian meningkat. Berdasarkan hasil operasi Zebra pada tahun 2014 didapatkan 531.664 pelanggaran. Angka ini jika dibandingkan dengan operasi zebra tahun 2013 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 382.386 pelanggaran menunjukkan
adanya
peningkatan
sebesar
72%.
(http://metro.news.viva.co.id/news/read/566667-polisi--kasus-pelanggaran-lalu-lintasdi-jakarta-meningkat) . Berdasarkan data tersebut dapat dibuktikan bahwa pelanggaran lalu lintas sering sekali dilakukan oleh para pengendara di Indonesia. Seiring dengan besarnya peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas, begitu pula dengan peningkatan tindakan penyuapan yang semakin banyak dilakukan oleh pelanggar lalu lintas.
1
1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana prosedur penilangan pelanggaran lalu lintas di Indonesia? 2. Apakah faktor pendukung yang menyebabkan pengguna jalan melakukan tindakan penyuapan kepada polisi lalu lintas? 3. Bagaimana upaya untuk mengurangi tindakan penyuapan pada pelanggaran lalu lintas? 4. Bagaimana tanggapan mahasiswa Universitas Surya terhadap kasus penyuapan dalam pelanggaran lalu lintas?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui prosuder penilangan pelanggaran lalu lintas yang benar di Indonesia 2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pengguna jalan melakukan tindakan penyuapan kepada polisi lalu lintas. 3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan penyuapan pada pelanggaran lalu lintas.
1.4 Metode Penelitian Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan antara lain adalah studi pustaka dan penyebaran angket. Studi pustaka yang diharapkan dapat mengetahui lebih dalam tentang peraturan yang seharusnya diterapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penyebaran angket untuk 100 responden mahasiswa yang sehari-hari mengendarai kendaraan bermotor dilakukan untuk mengetahui jumlah kuantitatif dari para pengendara yang pernah melakukan penyuapan beserta alasan mengapa para pengendara melakukannya.
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Rule of Law Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam hal ini hal yang harus dijadikan acuan dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Konsep negara hukum atau rule of law merupakan jaminan keadilan kekuasaan melalui penegakan hukum. Rule of law juga dapat diartikan sebagai norma yang bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara dengan cara memberikan batasan. Hukum di Indonesia bukan saja membuat peraturan, tetapi peraturan yang dibuat bertujuan untuk mencapai tujuan. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, ada beberapa aspek yang beraitan erat dengan gagasan hukum rule of law yang harus dipraktikan, yaitu: 1. Adanya sistem demokrasi; 2. Meningkatnya keadilan sosial (social justice) secara struktural; 3. Berkembangnya praktik 'good governance'; 4. Tumbuhnya dan berkembangnya sistem etika sosial; 5. Meningkatnya kualitas kelembagaan institusi-institusi dan profesionalisme aparat penegak hukum.
2.2 Lalu Lintas Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas adalah suatu prasarana berupa jalan dan fasilitas yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang. Permasalahan lalu lintas disebabkan karena keamanan dan keselamatan lalu lintas yang sangat kurang, kemacetan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas yang terus menerus terjadi. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materiil atau non materiil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), razia adalah pemeriksaan serentak. Dalam hal ini, dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor seperti SIM dan STNK. Razia atau penegakan hukum pelanggaran lalulintas dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: a. Operasi Khusus yaitu:
3
-
Operasi Zebra yang dilaksanakan dengan batas waktu yang telah ditentukan selama 21 hari, dan sasaran penegakan hukum bidang pelanggaran lalu lintas tertentu dan dilakukan penindakan pelanggaran kepada yang melanggar dengan tilang atau tipiring dan adapula yang dilakukan dengan teguran kepada penggar yang anggap ringan.
-
Operarasi simpatik yang dilaksanakan dengan batas waktu yang telah ditentukan dan sasaran pengekan hukum hanya bersifat teguran kepada pelanggar lalu lintas dan apabila ada pelanggaran berat baru dilakukan penindakan.
-
Operasi ketupat yang dilakukan pada saat mendekati lebaran dan sesudah lebaran selama kurang lebih 14 hari dimana sasarannya untuk memperlancar arus lalu lintas kepada pengguna jalan yang akan mudik dan balik dan akan tetapi tidak menutup kemungkinan dialkukan penindakan apabila ditemukan pelanggar lalu lintas yang bersifat berat akan dilakukan penindakan.
-
Operasi Lilin yang dilakukan dilakukan pada saat mendekati hari natal dan tahun baru selama kurang lebih 14 hari dimana sasarannya untuk memperlancar arus lalu lintas kepada pengguna jalan yang akan mudik dan balik dan akan tetapi tidak menutup kemungkinan dialkukan penindakan apabila ditemukan pelanggar lalu lintas yang bersifat berat akan dilakukan penindakan.
b.
Operasi rutin dilaksanakan oleh anggota petugas lalu lintas setiap hari melaksanakan penjagaan, pengaturan, patroli, dan pengawalan dimana apabila ditemukan jenis pelanggaran lalulintas seperti: - Tidak menggunakan helem - Tidak menggunakan sabuk pengaman - Melawan arus lalu lintas - Kendaraan tidak layak jalan - Tidak memiliki plat nomor - Tidak memiliki SIM - Melanggar kelebihan muatan baik penumpang maupun barang Pelanggaran-pelanggaran tersebut akan ditindaki dengan tilang dan pelanggar
wajib menghadiri sidang pengadilan dan setiap pelanggar wajib membayar denda tilang
4
sesuai dengan putusan pengadilan setelah sidang. Sanksi yang paling ringan yaitu peringatan kepada pengendara agar lebih disiplin, kemudian menurut pasal 24 angka 3 UU No. 22 Tahun 2009 akan diberikan sanksi berupa tilang dan denda dikenakan bagi pemakai jalan yang melakukan pelanggaran tidak mempunyai kelengkapan surat-surat mengemudi, diantaranya Surat Ijin Mengemudi ( SIM ) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Penilangan itu sendiri terjadi karena adanya pengemudi kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas yang tertera jelas beserta sanksinya pada UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Proses penilangannya adalah: 1.
Polisi memberhentikan pengemudi yang melanggar lalu lintas.
2.
Polisi diwajibkan menunjukkan tanda pengenal kepada pengemudi seperti yang tertera pada pasal 25 UU no. 28 tahun 1997
3.
Polisi menjelaskan kesalahan pengemudi, namun bila polisi melihat dengan jelas terdapat pengemudi yang berupaya melanggar lalu lintas dan polisi tidak melakukan pencegahan maka polisi dapat dipersalahkan.
4.
Polisi dapat menyita kendaraan atau STNK.
5.
Pengemudi dapat menerima atau menolak tuduhan, jika menerima, maka pengemudi wajib membayar denda sesuai dengan UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan paling lambat 5 hari sejak dilakukan penilangan, di sini polisi akan memberikan surat tilang berwarna biru yang berisikan data diri pengemudi, data kendaraan, data polantas, besarnya denda dan pasal yang dilanggar, setelah melakukan pembayaran di bank surat atau kendaraan yang ditahan dapat diambil dengan menunjukkan bukti pembayaran dari bank. Lalu, bila pengemudi menolak tuduhan, maka pengemudi akan diberikan surat tilang berwarna merah, polantas akan membuat surat tilang warna hijau untuk pengadilan, warna putih untuk kejaksaan, dan warna kuning untuk POLRI. Surat tilang yang berwarna merah merupakan surat panggilan sidang, proses persidangan memerlukan waktu 5-12 hari dan barang sitaan akan dikembalikkan pada pengemudi setelah adanya keputusan hakim serta menyelesaikan perkaranya.
5
Masing-masing dari jenis pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda-beda. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan dari sudut pelaku dan jumlah denda yang diberikan :
Tabel 2.2.1 Pelanggaran dan Denda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pelaku
Bentuk Pelanggaran Tidak dapat menunjukan SIM yang sah
Setiap pengendara
(Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5)
Maksimal Denda (Rp)
250.000,00
huruf b) Kendaraan bermotor Setiap pengendara
tidak dilengkapi
dengan STNK atau STCK yang ditetapkan
500.000,00
oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1))
Setiap pengendara
Tidak mengenakan sabuk keselamatan
250.000,00
(Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6)) Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas
Setiap pengendara atau Marka (Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106
500.000,00
ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b) Melanggar aturan bataskecepatan paling Setiap pengendara
tinggi atau paling rendah (Pasal 287 ayat (5)
500.000,00
jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a)
Setiap pengendara
Parkir dalam keadaan darurat di Jalan
500.000,00
(Pasal298 jo Pasal 121 ayat(1))
6
Tidak memberikan isyarat dengan lampu Setiap pengendara
penunjuk arah atau isyarat tangan saat
250.000,00
akan membelok atau berbalik arah (Pasal 194 jo Pasal 112 ayat (1))
Setiap pengendara
Melakukan kegiatan lain saat mengemudi (Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1))
750.000,00
Pelanggaran yang terjadi harus ditangani dengan adanya kegiatan penegakan hukum dengan cara memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pengguna jalan oleh aparat lalu lintas (Farouk, 1999). Kenyataannya, proses penegakan hukum ini belum dilakukan secara profesional oleh aparat lalu lintas, karena penerapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya (Kunarto, 2007). Seorang penegak hukum atau aparat lalu lintas memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting, tetapi terkadang ada kesenjangan antara peranan yang harus dilakukan dengan peranan yang sebenarnya. Sikap seorang aparat lalu lintas yang lemah dalam profesionalisme, arogan masih melekat dalam melaksanakan tugas, selain itu kurangnya koordinasi antara aparat dengan aparat lainnya membuat adanya pelanggaran dalam melaksanakan tugas. Aparat lalu lintas sering melakukan penyimpangan yang melampaui batas wewenang, seperti pungli, dan bertindak kasar kepada masyarakat. Begitu juga dengan kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat mengenai peraturan lalu lintas karena mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, tetapi sarana dan prasarana yang terbatas. Kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan dengan pola yang efektif dan intesif, dengan demikian kesadaran hukum masyarakat akan tercipta. Hal ini memiliki kemungkinan yang kecil untuk masyarakat dan aparat lalu lintas bertingkah laku tidak sesuai dengan hukum.
2.3 Penyuapan Penyuapan
adalah
usaha
menggunakan
suap
untuk
memperoleh
atau
mempertahankan bisnis, menerima perlindungan, atau memperoleh keuntungan yang
7
tidak sah dari pihak lain. Sanksi dari tindak pidana suap tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap, yaitu: -
Pasal 2 “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyakbanyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”
-
Pasal 3 “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
-
Pasal 11: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Alasan banyak orang melakukan penyuuapan, yaitu karena adanya sanksi dan denda yang cukup tinggi yang diberikan kepada para pelanggar, sehingga mereka memilih untuk melakukan tindak penyuapan terhadap polisi lalu lintas dibandingkan dengan membayar denda yang sudah di tetapkan. Dengan ada nya peningkatan pengguna kendaraan pada saat ini, maka akan menyebabkannya juga meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh para pengemudi.
8
Kasus penyuapan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
9
BAB III ANALISIS
3.1 Hasil Survei Berdasarkan survey yang telah dilakukan terhadap 63 responden di tahap pertama, maka didapatkan 50 dari 63 responden mengaku pernah melakukan tindakan penyuapan terhadap polisi saat ditilang. Hal ini menunjukkan sebanyak 79,36% mahasiswa yang menjadi responden melakukan tindakan penyuapan terhadap polisi.
Dari 50 responden yang telah melewati survei tahap pertama, diberikan pertanyaan mengenai siapa yang mengusulkan tindakan penyuapan tersebut saat penilangan terjadi. 27 dari 50 responden mengatakan bahwa pihak polisi yang mengusulkan tindakan penyuapan, 12 orang mengaku mereka sendiri yang mengusulkan, dan sisanya mengatakan pihak lain yang mengusulkan, seperti orang tua dan teman.
10
Pada pertanyaan berikutnya, 78% dari 50 responden mengatakan mereka mengeluarkan uang hingga Rp100.000,00 untuk menyuap polisi saat ditilang. 8% mengatakan mereka mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 hingga Rp 200.000,00 dan 14% mengeluarkan uang lebih dari Rp 200.000,00 untuk menyuap polisi.
Tindakan penyuapan yang dilakukan oleh para responden memiliki alasan yang bervariasi. Namun, mayoritas dari responden menyatakan alasan mereka melakukan tindakan penyuapan karena malas berurusan panjang dengan pihak polisi dan hukum. Sebanyak 37 orang responden menyatakan demikian. Ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur yang jelas mengenai penilangan membuat masyarakat berpikir melakukan sidang ataupun menyelesaikan secara hukum mengikuti prosedur lebih merepotkan dan memakan waktu daripada menyuap polisi.
11
3.2 Pembahasan Berdasarkan survey kepada 50 resonden dan wawancara dengan Komisaris Polisi Muhar Lamadi, diketahui bahwa alasan masyarakat melakukan tindakan penyuapan pada polisi lalu lintas saat ditilang antara lain adalah biaya denda yang cukup besar jika melalui prosedur yang benar yakni tidak kurang dari Rp100.000,00. Selain itu prosedur pengurusan sidang dan lainnya cukup merepotkan, sehingga masyarakat lebih memilih ‘jalan pintas’ agar permasalahan cepat selesai. Masih kurangnya sosialisasi peraturan lalu lintas, maupun prosedur penilangan yang benar kepada masyarakat juga menjadi alasan tindakan penyuapan polisi lalu lintas saat penilangan terjadi.
12
BAB IV PENUTUP
4.1 Simpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua prosedur penilangan yang benar di Indonesia. Pertama, saat polisi memberhentikan pengendara untuk menjelaskan kesalahannya, lalu pengemudi yang melakukan pelanggaran langsung menerima tuduhan yang diberikan, maka polisi akan memberikan surat tilang berwarna biru dan pengemudi wajib membayarkan denda sesuai dengan UU no 22 tahun 2009. Namun sebaliknya apabila pengemudi menolak tuduhan yang diberikan, polisi akan memberikan surat tilang berwarna merah dan pengemudi akan melalui proses sidang, Kemudian berdasarkan survey yang telah dilakukan, masih banyak mahasiswa yang terlibat kasus penilangan dan penyuapan karena pelanggaran lalu lintas. Faktor dominan mahasiswa melakukan penyuapan adalah karena biaya tilang yang mahal dan ketidaksediaan waktu untuk memenuhi panggilan sidang. 4.2 Saran Ada baiknya apabila dilakukan penyuluhan untuk para mahasiswa mengenai peraturan lalu lintas dan hal-hal yang terkait dengan penilangan, agar dapat menambah informasi mereka. Kemudian untuk para mahasiswa disarankan agar taat dalam berlalu lintas agar terhindar dari penilangan. Jika terkena penilangan oleh poisi lebih baik mengikuti prosedur yang berlaku dan menghindari tindak penyuapan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
13
Daftar Pustaka Array. (2012, 7 16). 90 PNS Melanggar Lalu Lintas Selama Operasi Patuh di Bandung. Diambil kembali dari news.detik.com: http://news.detik.com/jawabarat/1966766/90-pns-melanggar-lalu-lintasselama-operasi-patuh-di-bandung Array. (2014, 12 3). Sepekan Operasi Zebra Lodaya, Polisi Catat 27 Ribu Pelanggaran. Diambil kembali dari news.detik.com: http://news.detik.com/jawabarat/2766876/sepekan-operasi-zebra-lodayapolisi-catat-27-ribu-pelanggaran Asshiddiqie, J. (2006). "THE RULE OF LAW" DI INDONESIA PASCA REFORMAS. Hariawan, T. (2013, 4 4). Pelanggaran Lantas, Potret Rendahnya Kesadaran Warga dan Lemahnya Penegakan Hukum. Diambil kembali dari kompasiana.com: http://www.kompasiana.com/www.teguhhariawan/pelanggaran-lantas-potretrendahnya-kesadaran-warga-dan-lemahnya-penegakanhukum_552e2a096ea8344b128b459b Kunarto. (2007). Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas). Jakarta: Cipta Manunggal. Lumakto, G. (2013, 7 26). Solo, Kota Dengan Pelanggar Lalulintas Terbanyak. Diambil kembali dari kompasiana.com: http://www.kompasiana.com/girilu/solo-kotadengan-pelanggar-lalulintas-terbanyak_5520c85da333115e4946ce12 Muhammad, F. (1999). Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas). Jakarta: Balai Pustaka. Ronda, D. (2013, 4 5). Kebaikan Tak Lazim: Kisah Polisi Terima Suap di Bali. Diambil kembali dari kompasiana.com: http://www.kompasiana.com/danielronda/kebaikan-tak-lazim-kisah-polisiterima-suap-di-bali_5520893e813311417419f952 Ruqoyah, S. (2014, 12 9). Polisi: Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta Meningkat. Diambil kembali dari metro.news.viva.co.id: http://metro.news.viva.co.id/news/read/566667-polisi--kasus-pelanggaran-lalulintas-di-jakarta-meningkat Syatiri, A. S. (2014, 10 29). Pelanggaran Lalu Lintas Dianggap Hal Wajar. Diambil kembali dari megapolitan.kompas.com: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/29/14580851/Pelanggaran.Lalu. Lintas.Dianggap.Hal.Wajar unknown. (2015, 7 5). Pelanggaran Lalu-Lintas di Semut Kali Tiap Hari terjadi, Polsek Pabean Cantikan Surabaya Tidak Bertindak. Diambil kembali dari liputanindonesia.co.id:
14
http://www.liputanindonesia.co.id/2014/09/pelanggaran-lalin-kerap-terjadipolsek.html
LAMPIRAN
15
