NOTULENSI PERTEMUAN TIM BPJS KESEHATAN DENGAN Tempat TIM DPN APINDO Hari / Tanggal Peserta
RUANG RAPAT LANTAI 8 GEDUNG RIZALI NOOR SENIN/ 12 JANUARI 2015 1. Tim Tindaklanjut MOU Apindo dari BPJS Kesehatan 2. Tim Tindaklanjut MOU Apindo dari DPN Apindo
NOTULEN : I.
Perkenalan dari kedua belah pihak
II.
Agenda Pertemuan A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Badan Usaha ke BPJS Kesehatan B. Pembahasan Surat Edaran Bersama BPJS Kesehatan dengan Apindo tentang tindaklanjut nota kesepahaman antara BPJS kesehatan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia pada tanggal 22 desember 2014
A.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Badan Usaha ke BPJS Kesehatan Bapak Cecep : Bisnis Proses registrasi Badan Usaha ke BPJS Kesehatan 1. Registrasi Badan Usaha : - Mengisi Form Registrasi Badan Usaha - Penyerahan Form Registrasi Badan Usaha ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan - KC. BPJS Kesehatan mengentri di Aplikasi pemasaran - Badan Usaha menerima password Aplikasi E-Dabu, Virtual Account dan Kode Entitas Badan Usaha 2. Migrasi Data Peserta/Karyawan - dapat menggunakan format 34/ entry langsung melalui aplikasi E-Dabu - jika menggunakan format 34 upload ke aplikasi E-Dabu - link aplikasi E-Dabu : edabu.bpjs-kesehatan.go.id BPJS Kesehatan menyelenggarakan marketing class baik itu ditingkat Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Form registrasi Badan usaha dan Format 34 dapat diperoleh setelah mengikuti marketing class atau dapat menghubungi BPJS Kesehatan. Diskusi sesi pembahasan SOP pendaftaran Badan Usaha ke BPJS Kesehatan Nama Bapak Misbah
Permasalahan Permasalahan pendaftaran adanya NIK double teknis untuk pendaftaran keluarga tambahan Data karyawan yang sudah
Jawaban Terkait NIK Bapak Aris Jatmiko : Bekerjasama dengan Dinas kependudukan, untuk tertib NIK sehingga tidak terjadi double NIK.
Bapak Arwin
Bapak……….
Bapak Timoer
Bapak Arwin
dikirim ke BPJS Kesehatan adanya perubahan dengan tanggal lahir karyawan. usulan adanya rincian data karyawan dengan tagihan Data karyawan yang sudah dikirim ke BPJS Kesehatan adanya perubahan dengan tanggal lahir karyawan. adanya NIK double Pembayaran iuran, adanya Bank yang menolak. Badan Usaha tidak mengetahui permasalahanya apa.
Pada bulan Desember 2014 terjadi perubahan field NIK pada sistem untuk mempermudah pendaftaran BPJS Kes, akan tetapi salah satunya menyebabkan terjadinya NIK double. Berencana field NIK tersebut akan ditutup kembali sampai dengan 31 Januari 2015 sehingga tidak ada lagi double NIK. NIK tetap merupakan data yang wajib diisi oleh Badan usaha/perorangan.
Bapak Budi Mohamad Arief : Adanya koordinasi dengan Dinas Kependudukan agar setiap orang mendapatkan NIK untuk mempermudah pendaftaran BPJS Kes termasuk bagi bayi baru lahir. Berencana akan adanya pertemuan Pendaftaran juga harus dengan Dinas Kependudukan, BPJS Kes dan Apindo untuk menjawab memperhatikan FKTP masalah NIK. dalam praktiknya peserta membutuhkan pengobatan Keluarga Tambahan : yang bukan terdaftar di FKTP Bapak Agus Wibowo : tersebut. Terdiri dari orang tua, mertua, Bagaimana proses anak ke-4 dan seterusnya, Iuranya pembentukan tagihan adalah 1% dari GP+TT. Pekerja pencetakan kartu : yang membuat surat pernyataan kepada berkewajiban cetak kartu BPJS pemberi kerja untuk memotong Kes atau Badan Usaha gajinya 1% untuk keluarga tambahan. Untuk selain keluarga tambahan pendaftaran secara perorangan dengan iuran nominal. Terkait dengan data migrasi yang tidak sesuai dengan waktu yang dikembalikan kemungkinan kesalahan sistem atau kesalahan input dari karyawan Pembayaran 1% tidak masalah sumber dananya darimana apakah dari Badan Usaha atau dari pekerja tersebut. Mekanismenya adalah karyawan melaporkan terlebih dahulu 1% tersebut ke Pemberi Kerja. Jika perusahaan tidak ingin kesulitan terhadap keluarga tambahan dapat didaftarkan menjadi peserta mandiri.
Pembayaran Iuran : Ibu Deded : Pembayaran BPJS Kes dilakukan di 3 Bank Pemerintah (UU No.24 Tahun 2011 Pasal 11). Bisa autodebit sehingga Bank langsung memotong total iuran sesuai dengan tagihan dari BPJS Kesehatan. Badan Usaha dapat melakukan kerjasama dengan Bank tersebut. Selain itu dapat juga RTGS. Sehingga Bank kerjasama Badan Usaha dapat mentransfer ke Bank yang bekerjasama dengan BPJS Kes. Akurasi Data gaji pada migrasi data mempengaruhi data tagihan. Jika adanya perbedaan data BPJS Kes dengan data iuran Badan usaha maka bisa dilakukan rekonsiliasi. Jika terjadi gagal koneksi, disarankan ke Cabang lain bank tersebut atau pindah ke Bank lain yang masih bekerjasama dengan BPJS Kes. Pembentukan Tagihan : Bapak Gunadi : - sumber dari Badan usaha baru : Migrasi data Format 34 yang telah diiisi lengkap dan telah berhasil dimigrasikan - Proses hitung iuran yang dilakukan pertanggal 26 - Terbentuk tagihan Badan Usaha per tanggal 1 - Invoice ke Badan Usaha - Badan usaha melakukan pembayaran tanggal 1-10 Pencetakan Kartu : Bapak Aries Jatmiko : Dikarenakan dibutuhkan kecepatan layanan dan berobat maka diberikan kesempatan kepada Badan Usaha untuk mencetak kartu sendiri.
B.
Pembahasan Surat Edaran Bersama BPJS Kesehatan dengan Apindo tentang tindaklanjut nota kesepahaman antara BPJS kesehatan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia pada tanggal 22 desember 2014
Usulan BPJS Kesehatan
Usulan APINDO
Kesimpulan
Usulan nota kesepahaman BPJS Kesehatan dengan Apindo hanya ditujukan kepada Anggota Apindo saja
Tidak menyetujui. Pada saat menyusun Nota Kesepahaman, Bapak Haryadi (Ketua Apindo) tidak menyetujui jika hanya ditujukan anggota Apindo Ibu Endang : - akan ada banyak Badan usaha yang mengusulkan/menginginkan untuk menjadi anggota Apindo. - Mengusulkan jangan ada batasan hanya untuk anggota Apindo saja. - dikhawatirkan aka nada pemerikasaan dari KPK dikarenakan adanya unsur mementingkan kepentingan kelompok
Akan didiskusikan secara internal DPN Apindo terkait Usulan nota kesepahaman BPJS Kesehatan dengan Apindo hanya ditujukan kepada Anggota Apindo saja
Pertimbangan penundaan aktivasi didasarkan pada dua hal : a. Adanya hambatan bagi karyawan Badan Usaha tersebut untuk mengakses Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di wilayah mereka dan b. Adanya hambatan untuk mengimplementasikan Coordination of Benefiit yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan sehingga Badan Usaha saat ini masih memanfaatkan Jaminan Kesehatan sepenuhnya melalui Asuransi Komersial atau Swakelola.
Menyetujui karena sesuai dengan isi Nota Kesepahaman BPJS kesehatan dengan Apindo. Namun adanya tambahan potensi pada poin b
Sesuai dengan usulan dari BPJS Kesehatan dengan adanya tambahan pada poin b bahwa adanya potensi terjadinya pembiayaan ganda bilamana saat ini menjadi Peserta BPJS Kesehatan
Cara pengajuan penundaan
- Pada poin a tidak
- surat pengajuan
aktivasi : a. Membuat surat permohonan penundaan aktivasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha tersebut : Bagi Badan Usaha yang telah menyampaikan data sebelum 1 Januari 2015, Surat tersebut diajukan kepada Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat, paling lambat tanggal 15 Januari 2015 Bagi Badan Usaha yang mendaftarkan setelah 1 Januari 2015 dapat menetapkan masa TMT aktivasi, sehingga dalam formulir registrasi Badan Usaha/ Badan hukum lainnya harus disepakati secara jelas tanggal TMT aktivasi. b. Melampirkan surat keanggotan Asosiasi Pengusaha Indonesia c. Melampirkan fotocopy Perjanjian Kerjasama dengan Asuransi Komersial atau fotocopy klausul Jaminan Kesehatan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Badan Usaha dengan Serikat Pekerja d. Badan Usaha belum melakukan pembayaran Iuran kepada BPJS Kesehatan
menyetujui bahwa surat pengajuan penundaan aktivasi paling lambat tanggal 15 Januari 2015. Dikarenakan tenggang waktu yang relatif singkat sehingga kemungkinan banyak Badan Usaha yang tidak mengetahui terkait permohonan pengajuan tersebut. Mengusulkan bahwa batas maksimun pengajuan adalah berapa hari setelah ditandatanganani Surat Edaran bersama tersebut - Pada poin b terkait melampirkan surat keanggotaan Apindo sebaiknya ditunda terlebih dahulu dikarenakan akan dilakukan diskusi iternal DPN Apindo - adanya tambahan dalam poin c yaitu untuk Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan secara swakelola perlu melampirkan fotocopy klausul Jaminan Kesehatan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja (PK).
penundaan aktivasi paling lambat 5 hari kalender setelah ditandatanganinya Surat Edaran Bersama ini. - tambahan dalam poin c yaitu Untuk Jaminan Kesehatan yang menggunakan Jasa Asuransi Komersial perlu melampirkan fotocopy Polis Asuransi Kesehatan atau Perjanjian Kerjasama dengan Asuransi Komersial, untuk Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan secara swakelola perlu melampirkan fotocopy klausul Jaminan Kesehatan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja (PK).
Proses aktivasi kepesertaan paling lambat tanggal 30 Juni 2015. Bagi Badan Usaha yang memilih aktivasi peserta pada bulan Juni 2015, maka data perubahan mutasi tambah dan kurang harus sudah diupdate pada master file selambatlambatnya tanggal 25 Mei 2015. Badan Usaha membayarkan iuran pada tanggal 1 sampai
Menyetujui
Sesuai dengan usulan BPJS kesehatan.
dengan 10 bulan Juni 2015 serta memperoleh pelayanan kesehatan pada bulan Juni 2015.
Mengetahui, Notulis
Ka. Grup Pemasaran
Cecep Heri Suhendar
Budi Mohamad Arief
