11

Januari 2011 Asia Pacific Conservation Region Marine Program Laporan No 1/11

Disusun oleh:

Dipublikasikan oleh: The Nature Conservancy, Asia Pacific Conservation Region Kontak: M. Imran Amin: The Nature Conservancy’s Indonesia Marine Program, Jl. Pengembak No.2, Sanur 80228, Bali, Indonesia Telepon +62-(0)361-287272, Fax +62-(0)361-270737 Email: [email protected] Meity Mongdong: Conservation International Indonesia, Jl.Kedondong, Puncak Wihara Klademak, Sorong 98414, Papua Barat, Indonesia Email: [email protected] Sitasi yang disarankan: Rumetna, L., Amin, M.I., Rotinsulu, C., Mongdong, M. 2011. Pembentukan Struktur Tata Kelola (Lembaga Pengelola) Yang Representatif Untuk Pengelolaan Jejaring Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat Yang Efektif. Marine Program - Asia Pacific Conservation Region, The Nature Conservancy. 1/11. © 2011, The Nature Conservancy Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak dokumen ini untuk tujuan apapun tanpa persetujuan dari Penyusun/Penerbit. Foto Sampul: Lokakarya Pembentukan Struktur Tata Kelola Raja Ampat pada November 2009 di Makassar. ©Lukas Rumetna Tersedia di: The Nature Conservancy’s Indonesia Marine Program Jl. Pengembak No.2 Sanur 80228 Bali, Indonesia

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses pembentukan lembaga pengelola KKLD Raja Ampat, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Bupati Kabupaten Raja Ampat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Raja Ampat, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Kabupaten Raja Ampat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Raja Ampat, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Raja Ampat, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Raja Ampat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat, Kepolisian Resort Raja Ampat, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Biro Organisasi dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), Conservation International, The Nature Conservancy, Klasis GKI Raja Ampat, Masyarakat Raja Ampat.

Proses ini juga bisa berjalan dengan baik karena adanya dukungan pendanaan yang telah diberikan oleh David and Lucile Packard Foundation dan Walton Family Foundation.

Kepulauan Raja Ampat terletak di jantung pusat Segitiga Karang Dunia (Coral Triangle) dan merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia saat ini. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2001 oleh CI dan tahun 2002 oleh TNC. Dari hasil kajian ini para ahli kelautan dunia telah merekomendasikan bahwa wilayah laut Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Oleh sebab itu, wilayah laut Raja Ampat perlu dilindungi agar kelestariannya tetap terjaga dengan baik. Melihat motivasi dan komitmen masyarakat yang begitu tinggi terhadap upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut di Raja Ampat, Pemerintah Raja Ampat mengeluarkan Peraturan Bupati Raja Ampat No.66 Tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat, yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat. Di tingkat daerah/kabupaten sendiri, kebijakan terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat diperkuat lagi dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat. Dalam Deklarasi tersebut, terdapat 6 (enam) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Raja Ampat, dimana ke-enam KKLD memiliki tingkat konektivitas yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya sehingga menjadi sebuah Jejaring KKLD Raja Ampat yang penting baik dari aspek biologi maupun ekonomi, sosial dan budaya. Ke-enam KKLD tersebut adalah: KKLD Ayau-Asia, KKLD Wayag-Sayang, KKLD Teluk Mayalibit, KKLD Selat Dampier, KKLD Kofiau dan KKLD Misool Timur Selatan. Selain itu, terdapat satu tambahan KKLD di Waigeo Barat Daya yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadikan jumlah keseluruhan KKLD di Raja Ampat menjadi tujuh. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan mensyaratkan bahwa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) harus memiliki sebuah unit organisasi tersendiri sebagai lembaga pengelola KKP/KKLD. Di samping disyaratkan oleh peraturan pemerintah, pengelolaan KKLD Raja Ampat memang tidak bisa dikelola secara parsial, tetapi harus dikelola secara menyeluruh dan terpadu dalam sebuah sistem dan aturan yang tidak terpisahkan antara satu KKLD dengan KKLD lainnya. Berdasarkan pada fakta ini maka Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan didukung oleh berbagai pihak di Raja Ampat maupun di tingkat nasional mulai melakukan proses pembentukan sebuah unit organisasi sebagai lembaga pengelolaan KKLD Raja Ampat. Proses ini dimulai dari tahun 2007, dengan melalui tiga tahapan yaitu Tahap Inisiasi, Tahap Lanjutan dan Tahap Finalisasi Ide dan Proses. Pada tahap Finalisasi ini Pemerintah Raja Ampat dengan komitmen yang tinggi telah menyepakati pembentukan sebuah lembaga pengelola KKLD Raja Ampat, yang secara legal disahkan melalui Peraturan Bupati Raja Ampat No.16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat.

1.1 LATAR BELAKANG Pada tahun 2001 dan 2002, TNC dan CI melakukan kajian ilmiah terhadap potensi laut Raja Ampat, dan dari kajian ini para ahli kelautan dunia merekomendasikan bahwa wilayah laut Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Oleh sebab itu, wilayah laut Raja Ampat perlu dilindungi agar kelestariannya tetap terjaga dengan baik. Rekomendasi para ahli ini, kemudian disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Raja Ampat oleh TNC dan CI bekerjasama dengan masyarakat, lembaga masyarakat adat, dewan adat, perguruan tinggi, dan lembaga agama. Menanggapi rekomendasi hasil penelitian tersebut, pemerintah Raja Ampat bekerjasama dengan TNC dan CI serta para pihak lainnya, melakukan sebuah lokakarya di sebuah kampung di Misool Timur yang bernama Tomolol. Lokakarya ini menjadi penting karena semua pihak yang mengikuti lokakarya ini telah berkomitmen untuk melakukan aksi nyata untuk menindaklanjuti rekomendasi para ahli kelautan dunia tersebut. Aksi di tingkat lapangan terus dilakukan secara lebih nyata melalui kerjasama yang kuat dengan masyarakat di tingkat kampung dan Dewan Adat. Hasil dari aksi di tingkat lapangan ini adalah masyarakat di beberapa kampung mulai membentuk daerah-daerah perlindungan laut di wilayah mereka seperti di Wayag-Sayang, Teluk Mayalibit dan Ayau. Bahkan masyarakat di ketiga kampung ini pada tahun 2006 melakukan deklarasi adat/tradisional terhadap daerah perlindungan laut yang telah dibentuk. Aksi seperti ini terus berlanjut dan dilakukan oleh masyarakat di wilayah lain di Raja Ampat, misalnya di Kofiau. Pada tahun 2007 masyarakat Kofiau mendeklarasikan secara tradisional/adat Kawasan Koservasi Laut Daerah Kofiau dan Boo. Melihat motivasi dan komitmen masyarakat yang begitu tinggi terhadap upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut di Raja Ampat, Pemerintah Raja Ampat pun tidak tinggal diam. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Raja Ampat No.66 Tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat. Kemudian di tahun yang sama, Bupati Raja Ampat melakukan Deklarasi Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat, tetapi sebelumnya dilakukan upacara penyerahan mandat pengelolaan kawasan-kawasan konservasi laut Raja Ampat kepada Pemerintah Raja Ampat dari masyarakat Raja Ampat dan Dewan Adat. Proses ini terus berlanjut sampai kepada pemerintah pusat, dimana di tahun yang sama, tahun 2007, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bpk. Fredy Numbery, melakukan penandatanganan prasasti Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat. Di tingkat daerah/kabupaten sendiri, kebijakan terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat diperkuat lagi dengan peraturan yang lebih tinggi di tingkat Kabupaten yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat. Proses yang dilakukan di Raja Ampat dapat dikatakan proses yang memang benar-benar dimulai dari tingkat bawah/masyarakat (bottom up process). Dengan proses seperti ini, dukungan dan komitmen masyarakat terhadap upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut Raja Ampat benar-benar kuat. Saat ini telah terdapat 6 (enam) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Raja Ampat, dimana keenam KKLD memiliki tingkat konektivitas yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya sehingga menjadi sebuah Jejaring KKLD Raja Ampat yang penting baik dari aspek biologi maupun ekonomi, sosial dan budaya. Ke-enam KKLD tersebut adalah : KKLD Ayau-Asia, KKLD Wayag-Sayang, KKLD Teluk Mayalibit, KKLD Selat Dampier, KKLD Kofiau dan KKLD Misool Timur Selatan. KKLD ketujuh di Waigeo Barat Daya dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan mensyaratkan bahwa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) harus memiliki sebuah unit organisasi tersendiri sebagai lembaga pengelola KKP/KKLD. Disamping disyaratkan oleh paraturan pemerintah, pengelolaan KKLD Raja Ampat memang tidak bisa dikelola secara parsial, tetapi harus dikelola secara menyeluruh dan terpadu dalam sebuah sistem dan aturan yang tidak terpisahkan antara satu KKLD dengan KKLD lainnya. Oleh sebab itu keberadaan sebuah unit organisasi sebagai lembaga pengelolaa KKLD Raja Ampat memang mutlak perlu ada atau perlu dibentuk oleh Pemerintah Raja Ampat.

1.2 Goal Tujuan pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat adalah sebagai sebuah lembaga resmi pemerintah yang akan melakukan tugas dan fungsi pengelolaan terpadu dan menyeluruh terhadap KKLD di Raja Ampat.

Keseluruhan proses yang dimulai dari inisiasi awal hingga terbentuknya Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat yang bernama Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat (UPTD Kelautan dan Perikanan KKLD Raja Ampat) adalah merupakan perwujudan dan hasil dari sebuah kerjasama yang sangat baik antara Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan Conservation International, The Nature Conservancy, serta melibatkan pihak lain yang berkompeten.

2.1 INISIASI Pembentukan Kelembagaan KKLD Raja Ampat telah dimulai pada tahun 2007, melalui sebuah Lokakarya pada bulan Desember 2007 di Waiwo Raja Ampat. Lokakarya ini berjudul “Lokakarya Inisiasi Model Kelembagaan KKLD Raja Ampat. Melalui lokakarya ini, para peserta yang terlibat telah menyetujui untuk membentuk sebuah lembaga resmi yang akan mengelola KKLD di Raja Ampat dan memberikan dukungan kepada DKP Raja Ampat untuk melakukan proses-proses lanjut guna membentuk seuah Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat.

2.2 PROSES LANJUTAN Setelah Lokakarya inisiasi, diskusi tentang kelembagaan KKLD Raja Ampat terus dilakukan baik melalui diskusi-diskusi informal maupun melalui Lokakarya-Lokakarya resmi yang melibatkan para pihak yang berkepentingan termasuk melibatkan Departemen Kelautan dan Perikanan ditingkat Pusat dan Departemen Dalam Negeri. Beberapa Lokakarya penting yang telah dilakukan dalam proses ini adalah: 1) Lokakarya KKLD di kantor DKP Jakarta pada bulan September 2007, dan 2) Lokakarya Kelembagaan KKLD pada bulan Februari 2009 di Waiwo Raja Ampat. Dalam lokakarya-lokakarya ini, para peserta mencoba merumuskan model-model organisasi yang bisa dikembangkan di Indonesia termasuk di Raja Ampat yang selanjutnya model-model ini terus dikaji lebih mendalam dengan berpedoman pada hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

2.3 FINALISASI IDE DAN PROSES Ide-ide berupa model-model organisasi yang telah dihasilkan pada tahap-tahap diatas terus diskusikan baik di tingkat pusat maupun di daerah, hingga hasil-hasil diskusi itu semakin mengkristal dan menghasilkan usulan-usulan konkrit berupa bentuk organisasi atau model lembaga yang paling ideal yang bisa dibentuk di Raja Ampat sebagai sebuah Lembaga resmi yang akan mengelola KKLD Raja Ampat. Ada dua Lokakarya penting yang telah dilakukan pada tahap ini yaitu: a) Lokakarya yang dilakukan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada bulan Mei 2009. Melalui Lokakarya ini Bupati Raja Ampat telah membentuk sebuah tim persiapan pengembangan Kelembagaan UPTD KKLD Kabupaten Raja Ampat yang kemudian secara resmi Bupati Raja Ampat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat No.84 Tahun 2009 untuk pengangkatan tim ini; b) Lokakarya Pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, yang dilakukan pada bulan November 2009 di Makassar. Hasil dari Lokakarya ini adalah Bupati Raja Ampat mengeluarkan Peraturan Bupati Raja Ampat No.16 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, yang diberi nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut Daerah (UPTD Kelautan dan Perikanan KKLD) Kabupaten Raja Ampat.

©Juliana Tomasouw/TNC-IMP

©Lukas Rumetna/TNC-IMP

Dua lokakarya penting di Lombok, NTB pada bulan Mei 2009 (kiri) dan di Makassar, Sulawesi Selatan pada bulan November 2009 (kanan).

Landasan hukum terkait dengan penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Kelembagaan KKP:

3.1 KEBIJAKAN TINGKAT NASIONAL 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

4. 5. 6. 7.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

3.2 KEBIJAKAN DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH RAJA AMPAT 1. Peraturan Bupati Raja Ampat No.66 Tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No.27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat; 3. Peraturan Bupati Raja Ampat No.5 Tahun 2009 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat; 4. Surat Keputusan Bupati Raja Ampat No.84 Tahun 2009 tentang pebentukan Tim persiapan pengembangan Kelembagaan UPTD KKLD Kabupaten Raja Ampat; 5. Peraturan Bupati Raja Ampat No.16 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Keterlibatan beberapa instansi pemerintah baik di daerah maupun di tingkat pusat dalam proses pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat adalah sangat penting dan selama proses pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat berlangsung, peran dari lembaga-lembaga pemerintah tersebut telah benar-benar dirasakan dan memberikan kontribusi yang sangat berarti hingga terbentuknya Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat. Lembaga-lembaga pemerintah yang telah terlibat aktif dalam proses-proses pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat adalah:

4.1

LEMBAGA DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH RAJA AMPAT 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Raja Ampat, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat 2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Kabupaten Raja Ampat. Sesuai tugas pokok dan fungsi dari Bagian ini yaitu untuk mengurus Organisasi dan Tatalaksana dari lembagalembaga pemerintah yang ada di tingkat Kabupaten Raja Ampat, maka dalam proses pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, Bagian ORTALA telah memberikan peran yang sangat besar, bahkan sebagai pihak yang memimpin semua proses-proses yang berhubungan dengan pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, seperti memberi nasehat teknis kepada DKP Raja Ampat, membuat Surat keputusan Bupati untuk pengangkatan Tim Pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, mengkoordinir penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, mengkoordinir

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

pelaksanaan Lokakarya-Lokakarya, serta tugas-tugas penting lain yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Raja Ampat, adalah sebagai pihak yang diundang untuk memberikan nasehat teknis yang menyangkut alokasi pendanaan terhadap Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Raja Ampat, diundang sebagai pihak yang akan memberikan nasehat teknis untuk isu yang berhubungan dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia, terutama Sumber Daya Manusia yang akan menduduki posisi-posisi pada Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat. Kepala Bagian Hukum Raja Ampat, sebagai pihak yang akan memberikan nasehat teknis untuk isu-isu yang berhubungan dengan hukum dan peraturan dilingkungan Pemerintah Raja Ampat dan sebagai pihak yang mengeluarkan dan mengundangkan produk-produk hukum di lingkungan Pemerintah Raja Ampat, seperti Surat Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Raja Ampat, sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya yang berhubungan dengan kepariwisataan Raja Ampat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat, sebagai pihak yang memiliki otoritas utama dalam pengelolaan perikanan dan laut di Kabupaten Raja Ampat, dan sebagai pihak yang membawahi Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Raja Ampat, sebagai pihak yang memiliki kewenangan menyetujui kebijakan-kebijakan di daerah dalam hal alokasi anggaran untuk program Konservasi di Raja Ampat, alokasi anggaran untuk Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, serta sebagai lembaga yang akan menyetujui dikeluarkannya sebuah Peraturan Daerah untuk kepentingan Konservasi Sumber Daya Alam Laut di Raja Ampat. Kepolisian Raja Ampat, sebagai pihak yang akan mendukung pelaksanaan pengawasan di wilayah-wilayah KKLD Raja Ampat.

4.2 LEMBAGA DI TINGKAT PEMERINTAH PUSAT YANG SEKALIGUS BERFUNGSI SEBAGAI NARASUMBER DALAM LOKAKARYA-LOKAKARYA YANG TELAH DILAKSANAKAN: 1.

2.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (yang terdiri dari Biro Organisasi dan Direktorat Jenderal Bina Adminisrasi Keuangan Daerah), yang memberikan nasehat teknis tentang Organisasi dan BLUD, termasuk aturan dan undang-undang yang berlaku yang menjadi dasar hukum pembentukan sebuah lembaga atau organisasi di Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) sebagai pihak yang memiliki otoritas pengelolaan Perikanan dan Kelautan di Indonesia, termasuk masalah Konservasi Sumber Daya Alam Laut, yang juga akan mendukung mengeluarkan aturan atau kebijakan yang diperlukan di daerah untuk kepentingan Konservasi Sumber Daya Alam Laut serta memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran bagi kepentingan Konservasi Sumberdaya Alam Laut di Raja Ampat.

Untuk lebih fokus dan mempercepat proses pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, maka pada salah satu lokakarya yang dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28-29 Mei 2009, Bupati Raja Ampat telah menyetujui pembentukan sebuah tim untuk mempercepat pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat.

5.1 KOMPOSISI TIM: 1. Ketua 2. Wakil Ketua 1 3. Wakil Ketua 2 4. Sekretaris 5. Anggota

: : : : :

Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Ketua Bappeda Raja Ampat Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Raja Ampat 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Raja Ampat 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Raja Ampat 3. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Raja Ampat yang terkait 4. Kepala Bagian Hukum Raja Ampat

5.2 TUGAS DAN FUNGSI TIM: 1. Prioritas utama untuk menyiapkan pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat. 2. Inventarisasi data yang terdiri dari: permasalahan, kelembagaan yang sudah ada, tugas-tugas yang sudah ada sekarang. 3. Mengkaji UPTD apa saja yang diperlukan di Raja Ampat. 4. Mengkaji kebutuhan Sumber Daya Manusia dan pembiayaan. 5. Menganalisis fungsi masing-masing UPTD yang akan dibentuk. 6. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerja kepada Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat (Bupati). Agar tim ini dilindungi secara hukum dan legal, maka Bupati Raja Ampat mengeluarkan sebuah Surat Keputusan No.84 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengembangan Kelembagaan UPTD KKLD Kabupaten Raja Ampat. Setelah tim ini terbentuk, maka TNC dan CI bekerja sangat dekat dengan tim ini untuk melanjutkan proses-proses menuju pada pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat.

Setelah melalui proses yang panjang, yang dimulai pada 2007, akhirnya pada tanggal 16 November 2009, Bupati Raja Ampat secara resmi mengeluarkan sebuah Peraturan Bupati Raja Ampat No.16 Tahun 2009 tentang Pembentukan sebuah Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat yang bernama “Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat (UPTD Kelautan dan Perikanan KKLD Raja Ampat)” yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Struktur organisasi UPTD Kelautan dan Perikanan KKLD Raja Ampat adalah sebagai berikut: 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Sub Unit Kawasan Wilayah I (yang mencakup KKLD Ayau-Asia dan Wayag-Sayang) 4. Sub Unit Kawasan Wilayah II (yang mencakup KKLD Teluk Mayalibit dan Selat Dampier) 5. Sub Unit Kawasan Wilayah III (yang mencakup KKLD Kofiau dan Misool Timur Selatan) UPTD yang telah terbentuk ini selanjutnya akan dikembangkan lagi menjadi UPTD yang akan menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (UPTD-BLUD). Kenapa harus

menggunakan pola BLUD? Alasan-alasan penting dan mendasar adalah karena fleksibilitas yang dimiliki oleh BLUD yang secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 61 Tahun 2007 dan yang tidak dimiliki oleh bentuk lembaga pengelola lain di Indonesia yaitu: 1. UPTD-BLUD dapat mengelola dana lembaga secara langsung tanpa harus disetorkan ke Kas Negara, seperti dana-dana yang diperoleh dari hasil retribusi; 2. Pengelola dan pegawai UPTD-BLUD bisa terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil atau profesional; 3. UPTD-BLUD dapat mengelola utang dan piutang; 4. UPTD-BLUD dapat mengelola investasi; 5. UPTD-BLUD dapat melakukan pengadaan barang dan jasa; 6. UPTD-BLUD dapat mengelola barang; 7. UPTD-BLUD dapat mengelola surplus/defisit; 8. UPTD-BLUD memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan para pihak. Proses untuk menuju pada UPTD-BLUD masih akan dilakukan bekerjasama Pemerintah Raja Ampat dan staf UPTD Kelautan dan Perikanan KKLD Raja Ampat.

Sesuai tujuan pembentukan Lembaga Pengelola KKLD Raja Ampat, maka implikasi Lembaga Pengelola terhadap Tata Kelola KKLD Raja Ampat adalah melaksanakan fungsi pengelolaan terhadap 6 (enam) KKLD yang ada di Raja Ampat. Tugas utama Pengelolaan KKLD Raja Ampat yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola ini adalah: 1. Merencanakan pengelolaan KKLD Raja Ampat (ekologi, ekonomi dan sosial budaya) 2. Monitoring dan evaluasi 3. Pengembangan kerjasama 4. Pengawasan/patroli (termasuk penguatan patrol masyarakat lokal) 5. Komunikasi dan pendidikan 6. Fungsi koordinasi 7. Pengembangan manajemen adaftif 8. Pendanaan Dengan adanya Lembaga Pengelola ini, maka pengelolaan KKLD Raja Ampat akan dikelola secara terpadu oleh Lembaga ini melalui paling tidak delapan tugas utama seperti yang disebutkan di atas. Sehingga diharapkan melalui sebuah pengelolaan yang terpadu setiap KKLD yang ada di Raja Ampat akan dikelola secara professional dan mendapat dukungan kuat oleh Pemerintah Raja Ampat dan juga pemerintah pusat, termasuk dukungan pendanaan secara resmi dan berkesinambungan dari pemerintah.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (UPTD KKLD) KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPALA UPTD Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha

Kasub Unit KKLD Wilayah I KKLD Ayau-Asia dan KKLD Wayag-Sayang (non struktural)

Kasub Unit KKLD Wilayah II KKLD Teluk Mayalibit dan KKLD Selat Dampier (non struktural)

Kasub Unit KKLD Wilayah III KKLD Kofiau-Boo dan KKLD Misool (non struktural)

Ditetapkan di Waisai Pada tanggal 16 November 2009 BUPATI RAJA AMPAT,

Drs. MARCUS WANMA, M.Si

Dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Raja Ampat, beberapa catatan penting yang bisa diambil dari proses ini yaitu: adanya perhatian, dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Raja Ampat terhadap upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi di Raja Ampat. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan dan aspek-aspek hukum yang mendukung upaya pengelolaan KKLD dan pembentukan struktur tata kelola KKLD di Raja Ampat. Di samping aspek internal dari Pemerintah Raja Ampat, pada sisi aspek eksternal, banyak pihak, baik Pemerintah di tingkat pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Dalam Negeri, sektor swasta, masyarakat adat, Lembaga Agama serta pihak Lembaga Swadaya Masyarakat, juga memberikan perhatian dan dukungan yang sangat berarti bagi upaya pengelolaan KKLD Raja Ampat dan pengembangan struktur tata kelolanya. Dengan demikian proses ini telah memberikan sebuah pembelajaran yang cukup berarti kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya bahwa memang dalam implementasi sebuah program konservasi tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan sebuah upaya membangun kemitraan dan kolaborasi yang kuat agar apa yang direncanakan bisa diimplementasikan dengan baik.