1
1.1.
LATAR BELAKANG Pengalaman masa lalu juga menunjukkan adanya prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan terbangun yang tidak dapat berfungsi secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah tidak dilibatkannya masyarakat sasaran, baik pada perencanaan, konstruksi ataupun pada kegiatan operasional dan pemeliharaan. Kurangnya keterlibatan masyarakat juga menjadikan pelayanan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yang terbangun menjadi tidak berkelanjutan, tidak dapat berfungsi dengan baik, dan tidak adanya perhatian masyarakat untuk menjaga keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana. Hal ini mengakibatkan prasarana dan sarana tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna secara bekelanjutan. Kabupaten Takalar adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang berjarak kuang lebih 40 KM dari arah selatan ibu kota Propinsi, Makassar. Dan sebagai kabupaten dimana Implementasi Otonomi Daerah yang berjalan sejak Tahun 2001 membawa konsekwensi pada tanggungjawab daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan bermakna bahwa pembiayaan dan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Pendelegasian tugas dan fungsi ini dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat dapat lebih tepat dialokasikan, jika sejak awal pelaksanaan pembangunan yaitu tahapan perumusan kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat termasuk dalam pembangunan sektor sanitasi guna menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai dasar menuju kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap peranan penyehatan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan menyebabkan masih rendahnya cakupan pelayanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat, tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang buang air di tempat yang tidak semestinya (sungai dan kebun). Selain itu sumber air yang tidak higienis juga menyebabkan tingkat penggunaan air bersih masih meninggalkan masalah yang serius, seperti yang terjadi di beberapa kecamatan yang sulit mendapatkan sumber air bersih. Berdasarkan kondisi di atas, maka Pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu tindakan yang lebih konkrit dengan ikut melaksanakan kebijakan nasional tentang pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang diantaranya melalui penyusunan Buku Putih Sanitasi sebagai salah satu langkah strategis dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi yang pada akhirnya dapat digunakan secara efektif, tepat tujuan, tepat sasaran dan layak dimanfaatkan. Hadirnya Buku Putih Sanitasi ini juga diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan, , dapat dipedomani oleh seluruh SKPD terkait, sekaligus menjadi referensi bagi Pihak Swasta dan Masyarakat, sehingga memudahkan pencapaian seluruh target dan sasaran pembangunan Sanitasi di Kabupaten Takalar dan pada gilirannya dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan produktivitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2
Sektor pembangunan Sanitasi merupakan salah satu urusan wajib yang telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah yaitu melalui Pemerintah Propinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat didaerah. Pemenuhan layanan di bidang Sanitasi merupakan upaya strategis dalam peningkatan kesejahteraan dan status kesehatan masyarakat. Terpenuhinya layanan Sanitasi akan mengurangi beban biaya yang diakibatkan oleh penyakit berbasis air dan sanitasi, sebaliknya jika layanannya buruk akan memberikan akibat langsung terhadap peningkatan kasus-kasus penyakit. Pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu kebijakan yang lebih konkrit dengan memberikan perhatian ekstra terhadap pembangunan sektor Sanitasi. Perhatian dan prioritas terhadap sektor Sanitasi ini bukanlah merupakan kebijakan yang berdiri sendiri, karena kebijakan ini selaras dengan beberapa kebijakan serupa, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tingkat Nasional Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran pembangunan nasional bidang air minum dan penyehatan lingkungan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 20 Januari 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 sebagai berikut: • Tersedianya akses air minum bagi 70 persen penduduk pada akhir tahun 2014, (perpipaan 32 % dan non-perpipaan 38%). • Terciptanya kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tahun 2014. • Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80 persen rumah tangga. • Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan. Demikian pula pendekatan strategis untuk menjadikan Sanitasi sebagai isu bersama yang harus ditangani, salah satunya dengan mendorong daerah agar memiliki buku putih sanitasi, sebagaimana dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ/Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Sanitasi Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah. Selanjutnya yang Selaras dengan kebijakan internasional Sektor Sanitasi, telah tertuang dalam tujuan pembangunan millenium dunia (Millenium Development Goal’s) pada tujuan ke 7 target nomor 10 untuk menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar yang aman. Penetapan target tersebut berdasarkan pada fakta di tahun 2002, dimana masih terdapat 2,6 miliyar penduduk tidak memiliki jamban yang layak. Fakta lain lebih dari 17% penyebab kematian anak dibawah umur 5 tahun diseluruh dunia disebakan diare. Dengan memenuhi target tersebut diperkirakan pada tahun 2015 jumlah penduduk yang tidak memiliki jamban tinggal 1,8 miliyar. Sejak Tahun 2007 Program MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs (MDGs) DI Sosialisasikan Ditingkat Kabupaten Takalar pada Tahun 2007, Telah memberikan banyak Aspek perubahan khususnya di dalam peningkatan tujuan MDGs yang senantiasa disinkronisasikan dengan program kerja Pemerintah Daerah yang menjunjung tinggi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar. Target Internasional dibidang sanitasi dan penyehatan lingkungan pada tahun 2015 terdapat dalam goals 6 dan 7 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
3
1.
Goal 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 8 : Mengendalikan penyakit malaria dan Tuberkulosis dan mulai menurunnya jumlah kasus baru malaria dan tuberkulosis pada tahun 2015. Indikatornya : a. Pravalensi malaria per 1.000 pendduk (2,35) b. Pravalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (221); c. Angka Penemuan pasien Tuberkulosis BTA positif baru (%) sebesar 90%; d. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (%)sebesar 88%;
2. Goal 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup Target 10 : Menurunkan hinggga separuhnya proporsi Rumah Tangga tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 Indikatornya : a. Proporsi Penduduk dengan akses air minum layak b. Target MDGs –Kota 57,5% Desa 61,6 % Total 60,3 % c. Proporsi Penduduk dengan akses sanitasi dasar 62, 4% Tahun 2013 adalah Tahun yang kritis, dimana tenggat waktu pencapaian MDGs 2015 semakin dekat. Meskipun pencapaian sektor sanitasi ditahun 2011 (55,6%) menunjukkkan gap yang tidak mengkwatirkan dengan target MDGs 2015 (62,41%), namun masih terdapat sekitar 60 juta penduduk Indonesia, khususnya dipedesaan yang masih melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Indonesia juga tercatat sebagai negara tertinggi kedua didunia (setelah india) yang pendududknya masih melakukan BABS. Berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan salah satu diantaranya adalah dengan meluncurkan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan salah satu targetnya Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada tahun 2014. Kabupaten Takalar adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 40 KM dari arah selatan ibu kota Propinsi, Makassar. Dan sebagai kabupaten dimana Implementasi Otonomi Daerah yang berjalan sejak Tahun 2001 membawa konsekwensi pada tanggungjawab daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan bermakna bahwa pembiayaan dan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Pendelegasian tugas dan fungsi ini dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat dapat lebih tepat dialokasikan, jika sejak awal pelaksanaan pembangunan yaitu tahapan perumusan kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat termasuk dalam pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan guna menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan sebagai dasar menuju kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Sebagai dokumen perencanaan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Takalar juga diharapkan sebagai salah satu acuan (RPJP) dan memperhatikan RPJM Nasional serta (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga menjadi salah satu dokumen penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang sesuai dengan visi Misi perencanaan Sanitasi Kabupaten Takalar Tahun 2013. Langkah awal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi adalah sebagai pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sanitasi yang harus disinkrongkan oleh seluruh SKPD terkait, sekaligus menjadi referensi bagi pihak swasta dan Masyarakat, sehingga memudahkan pencapaian seluruh target dan sasaran pembangunan sanitasi diKabupaten Takalar dan dapat membantu
4
mengurangi tingkat kemiskinan serta memperbaiki kesejahteraan Masyarakat. Tersedianya sumber air bersih merupakan suatu keinginan yang diharapkan dari sekarang hingga ke masa depan dimana kondisi sumber air yang ada dikabupaten Takalar sangat memprihatinkan diakibatkan oleh keadaan alam dan sebagian besar merupakan daerah bebatuan dan sumber air yang tersedia lebih banyak terkontaminasi dengan air laut terutama disepanjang daerah yang berada dipesisir pantai termasuk daerah aliran sungai (DAS). Beberapa hal tersebut diatas mendorong Pemerintah Kabupaten Takalar untuk ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program ini mempunyai tujuan mensinergikan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan sanitasi dalam satu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep pembangunan sanitasi skala kabupaten. Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja Sanitasi, Pokja Sanitasi diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung, baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai mitramitra pendukungnya. Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Takalar dibentuk dan dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (Bappeda) Kabupaten Takalar dan menjadi titik pusat dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi sanitasi. Pokja Sanitasi Kabupaten Takalar secara struktural dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 135 Tahun 2012 Tanggal 26 Januari 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Takalar Tahun 2012, yang terdiri dari Tim Koordinasi/Pengarah, Tim Pelaksanaan Bidang Kelembagaan dan Pendanaan, Bidang Teknis, Bidang Komunikasi, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Sekretariat dengan Bapak Sekretaris Daerah Kab. Takalar sebagai Ketua Pokja Sanitasi Sehubungan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Kabupaten Takalar dalam pembangunan dibidang sanitasi dan agar mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang kebutuhan, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi, maka Pemerintah Kabupaten Takalar melakukan langkah-langkah dalam upaya mempercepat pembangunan sanitasi di Kabupaten Takalar melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Berkenaan dengan program tersebut, Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Takalar menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS) yang bertujuan untuk mendapatkan profil dan merumuskan harapan masyarakat Kabupaten Takalar tentang kondisi dan pengelolaan sanitasi, khususnya air limbah rumah tangga, drainase, persampahan, higiene dan komponen sanitasi lainnya.
Selanjutnya pada tanggal 29 – 31 Maret 2013 dilakukan Kick off Meeting dan Lokalatih sebagai pertanda dimulainya program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Proses penyusunan dokumen BPS dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Pokja Sanitasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan sanitasi termasuk pihak swasta dan masyarakat, serta dengan menggunakan prinsip-prinsip : (a) berdasarkan data aktual; (b) berskala kabupaten; (c) disusun sendiri oleh kabupaten; dan (d) menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. Selain itu, dokumen ini selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten
5
1.2.
(SSK) dan Memorandum Program (MPS) Sektor Sanitasi Kabupaten Takalar yang merupakan rangkaian kegiatan PPSP di Kabupaten Takalar. LANDASAN GERAK
1.2.1. Pengertian Dasar a. Sanitasi Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. World Health Organization (WHO) mendefinisikan sanitasi sebagai suatu upaya pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia dan biologi yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan manusia baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan. Upaya pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi seperti penyediaan air minum, penyaluran dan pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan Sedangkan pengertian sanitasi menurut panduan TTPS Sanitasi juga diartikan sebagai usaha untuk memastikan pembuangan kotoran manusia, cairan limbah, dan sampah secara higienis yang akan berkontribusi pada kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya. b. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Definisi higiene, menurut Soebagio Reksosoebroto (1990), adalah usaha kesehatan preventif atau pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya baik pada usaha kesehatan perorangan maupun kepada usaha kesehatan lingkungan fisik dimana orang berada. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan – kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan– kegiatan kesehatan di masyarakat. Dalam buku putih sanitasi ini, kajian mengenai PHBS dilakukan untuk tatanan rumah tangga dan sekolah, karena tempat ini dianggap mempunyai titik rawan dalam pengelolaan kesehatan lingkungan. PHBS di rumah tangga, adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu,mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalamgerakan kesehatan di masyarakat, untuk mencapai Rumah Tangga Sehat. Sedangkan yangdimaksud dengan Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 16 (enambelas) indikator dari indikator-indikator PHBS di Rumah Tangga yang tercantum di bawah ini 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Memberi ASI ekslusif 3. Menimbang bayi dan balita 4. Gizi seimbang 5. Menggunakan air bersih 6. Menggunakan jamban sehat 7. Membuang sampah pada tempatnya 8. Kepadatan hunian rumah 9. Lantai rumah kedap air dan bersih
6
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Melakukan aktivitas fisik setiap hari Tidak merokok di dalam rumah Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun Menggosok gigi minimal 2 kali sehari Tidak minum miras dan penyalahgunaan narkoba Menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Memberantas jentik di rumah Bagaimana upaya penerapan 16 (enambelas) indikator PHBS di tingkat rumah tangga, tentu sangat tergantung dengan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya masing-masing, sebab upaya mewujudkan lingkungan yang sehat akan menunjang pola perilaku kehidupan rakyat yang sehat secara berkelanjutan. PHBS di sekolah, adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran,sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Ada beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran untuk menilai PHBS di sekolah, yaitu : 1. Kebersihan kuku 2. Tidak merokok 3. Kesehatan gigi dan mulut 4. Memakai alas kaki 5. Kelengkapan UKS dan P3K 6. Memiliki kader kesehatan sekolah 7. Melaksanakan dana sehat 8. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 9. Menggunakan air bersih 10. Menggunakan jamban sehat 11. Menggunakan tempat sampah 12. Warung sekolah yang bersih dan sehat c. Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan menurut Lawrence Green (1984), adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik dan organisasi, yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Sedangkan menurut Piagam Ottawa (Ottawa Charter: 1986), Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and improve their health. Berikut ini beberapa Point Strategi Promosi Kesehatan (Promkes) Piagam Ottawa 1986 : 1. Kebijakan berwawasan kesehatan (Healthy Public Policy) 2. Lingkungan yang mendukung (Supportive Environment) 3. Reorientasi Pelayanan kesehatan (Reorient Health Services) 4. Ketrampilan Individu (Personal Skill) 5. Gerakan Masyarakat (Community Action) d. Air Limbah Domestik Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari aktifitas keseharian manusia, yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga dan kotoran manusia. Sistem pengelolaan air limbah rumah tangga dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Sistem setempat (on site), air limbah (black dan grey water) langsung diolah setempat di dalam properti (lahan) milik pribadi dengan teknologi semisal tangki septik.
7
2. Sistem terpusat (off site), di mana air limbah dialirkan melalui perpipaan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL). 3. Komunal, merupakan modifikasi dari kedua sistem yang ada. e. Persampahan Menurut UU No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun kegiatan penanganan sampah adalah : 1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan / atau sifat sampah; 2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; 3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; 4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau 5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya peraturan ini yaitu pada tahun 2011 sistem open dumping sudah tidak diperkenankan lagi. Setelah tahun 2012, sistem pengelolaan sampah yang diperkenankan hanyalah sistem controlled dan sanitary landfill. Lebih jauh, mengacu pada Draf SPM yang ada, kota besar diharuskan menggunakan sistem sanitary landfill sedangkan kota kecil menggunakan sistem controlled landfill. Berdasarkan cara pengoperasiannya, ada beberapa metode pemrosesan akhir sampah, yaitu sebagai berikut : - TPA Controlled Landfill merupakan sarana pengurugan sampah yang bersifat antara, sebelum mampu melaksanakan operasi sanitary landfill. Penutupan sampah dengan tanah penutup dilakukan setiap 7 hari sekali. - TPA sanitary landfill merupakan sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis. Dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan dan penutupan sampah setiap hari. Penutupan sampah dengan tanah penutup juga dilakukan setiap hari. f. Drainase Lingkungan Drainase yang dimaksud dalam buku putih ini adalah drainase permukaan (surface drainage), yaitu sistem drainase yang terletak di permukaan tanah, baik yang terbentuk secara alamiah maupun buatan, untuk mengalirkan air hujan , buangan air kotor dari pemukiman, pabrik, limbah cair industri maupun limpasan air permukaan. Adapun tujuan pengelolaan drainase adalah untuk : - Meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman - Pengendalian kelebihan air permukaan dapat dilakukan secara aman, lancar dan efisien serta sejauh mungkin dapat mendukung kelestarian lingkungan - Mengurangi / menghilangkan genangan – genangan air yang menyebabkan bersarangnya nyamuk malaria dan penyebab penyakit – penyakit lain, seperti demam berdarah, desentri serta penyakit lain yang disebabkan kurang sehatnya lingkungan permukiman.
8
-
Memperpanjang umur ekonomis sarana prasarana fisik, antara lain jalan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dari kerusakan akibat tidak berfungsinya sarana drainase.
g. Komponen Terkait Sanitasi Pengelolaan Air Bersih Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sementara itu, sistem pelayanan air minum secara umum terdiri dari : Sistem non perpipaan tidak terlindungi Sistem non perpipaan terlindungi Perpipaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Pada dasarnya limbah cair yang dihasilkan oleh fasilitas komersial dan jasa, sama dengan limbah cair rumah tangga. Limbah ini sebagian besar bersumber dari WC, kamarmandi, cucian pakaian, dapur (penyiapan makanan), ditambah limbah yang dihasilkan karena fungsi khusus, sesuai dengan industri yang dilakukannya. Namun karakteristik dan kuantitas limbah industri rumah tangga tentu saja berbeda. Oleh karena itu, penting disadari bahwa tingkat pencemaran dari masing-masing produk tadi berbeda-beda, sehingga perlu pengolahan yang berbeda-beda pula. Memisahkan air limbah dari sumber yang berbeda adalah sangat penting. Tujuannya untuk memastikan agar pengolahannya lebih sederhana, dengan tetap mengupayakan pemenuhan standar baku mutu yang ditetapkan. Perencanaan pengolahan air limbah untuk kegiatan/usaha non-permukiman patut diperhatikan karena beberapa faktor. Pertama, jumlah dan kategori kegiatan/usaha cukup banyak dan beragam. Di tempat-tempat ini, bercampurnya beragam limbah yang berasal dari berbagai kegiatan/usaha menghasilkan karakteristik limbah yang semakin kompleks. Kedua, banyak faktor yang tidak kasat mata tetapi sangat mempengaruhi pemilihan sistem dan teknologi. Yang terakhir, membuat perancangan tidaklah mudah, karena ternyata sulit menyajikan data karakterisasi dalam satuan yang mudah diterapkan namun tetap akurat. Dalam pengolahan air limbah industri dikenal 3 parameter utama, yaitu : -
Oksigen terlarut (OT) atau Dissolved Oxygen (DO) Oksigen merupakan parameter yang sangat penting dalam air. Sebagian besar makhluk hidup dalam air membutuhkan oksigen untuk mempertahankan hidupnya, baik tanaman maupun hewan air, bergantung kepada oksigen yang terlarut. Ikan merupakan makhluk air dengan kebutuhan oksigen tertinggi, kemudian invertebrata, dan yang terkecil kebutuhan oksigennya adalah bakteri. Keseimbangan oksigen terlarut (DO) dalam air secara alamiah terjadi secara bekesinambungan. Mikoorganisme sebagai makhluk terkecil dalam air, untuk pertumbuhannya, membutuhkan sumber energi yaitu unsur karbon (C) yang dapat diperoleh dari bahan organik yang berasal dari tanaman, ganggang yang mati, maupun oksigen dari udara.
9
-
Kebutuhan Oksigen Biologis (KOB) atau Biologycal Oxygen Demand (BOD) KOB menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan organik dalam air.
-
Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK) atau Chemical Oxygen Demand (COD). COD berkaitan erat dengan BOD. Dalam bahan buangan, tidak semua bahan kimia organik dapat diuraikan oleh mikroorganisme secara cepat. Bahan organik dalam air bersifat: Dapat diuraikan oleh bakteri (biodegradasi) dalam waktu lima hari Bahan organik yang tidak teruraikan oleh bakteri dalam waktu lima hari Bahan organik yang tidak mengalami biodegradasi Limbah Medis Limbah medis bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu hasil buangan dari kegiatan-kegiatan medis. Mengacu pada Peraturan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2002, limbah medis dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat bahaya yang terkandung dan seberapa besar volume buangan, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut : o Limbah benda tajam, seperti pecahan gelas, jarum suntik, pipet dan alat medi lainnya yang tajam, o Limbah farmasi meliputi obat-obat kadaluarsa, obat yang dibuang oleh lembaga resmi maupun masyarakat perorangan baik karena tidak terpakai lagi maupun tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan, o Limbah kimia, yaitu limbah yang dihasilkan dalam tindakan medis tertentu baik di laboratorium maupun di dalam ruang operasi, o Limbah patologi, yaitu limbah yang berasal dari jaringan tubuh yang terbuang pada saat operasi bedah maupun otopsi, o Limbah infeksius yaitu limbah yang berasal dari pasien yang memerlukan penanganan khusus atau pasien yang memerlukan isolasi akibat penyakit menular, o Limbah radioaktif. Jenis limbah ini bisa berasal dari penggunaan medis atau pun riset di laboratorium yang berkaitan dengan zat-zat radioaktif. Penangan limbah medis memang memerlukan perhatian khusus, terutama harus memperhatikan jenis-jenisnya. Jika penanganan limbah rumah tangga hanya dibedakan ke dalam sampah organik dan anorganik, atau sampah kering dan sampah basah, maka penanganan limbah medis harus dibedakan ke dalam tiga kelompok yaitu limbah cair, limbah infeksius dan limbah non infeksius. Masingmasing kelompok limbah medis tersebut memerlukan penanganan sendiri-sendiri.
1.2.2. Ruang Lingkup Ruang lingkup pembahasan sanitasi dalam program PPSP di Kabupaten Takalar adalah sbb : 1. Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir. 2. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. 3. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem :
10
a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Of Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukansecara terpusat. 4. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 5. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan. 6. Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah Kabupaten Takalar untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun air tanah. 1.2.3. Kesepakatan Wilayah kajian buku putih sanitasi Cakupan layanan sanitasi Pemerintah Kabupaten Takalar meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Takalar. Karena itu wilayah kajian dari penyusunan Buku Putih Sanitasi meliputi wilayah 76 Desa dan 24 Kelurahan di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar, namun berkaitan dengan studi penilaian resiko kesehatan lingkungan/Environmental Health Risk Assessment (EHRA) akan ditentukan berdasarkan kesepakatan SKPD terkait dengan fokus dari wilayah kajian dan akan diihat dari hasil studi EHRA tersebut, dimana akan ditetapkan areal-areal berisiko sanitasi di KabupatenTakalar. Adapun jangka waktu Buku Putih Sanitasi Kabupaten Takalar adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu akan dilakukan review terhadap pemutakhiran data sanitasi. Adapun peta wilayah kajian Buku Putih Sanitasi (BPS) dapat dilihat pada Peta 1.1. di bawah ini :
11
1.2.4. Visi dan Misi Kabupaten Takalar 1.2.4.1 Visi Kabupaten VISI : “ TAKALAR TERDEPAN DALAM PELAYANAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERIMAN DAN BERTAQWA” Visi yang kami rumuskan didasarkan pada realita yang ada dan berbagai informasi deskriktif maupun kualitatif yang kami ambil dari berbagai dukumen perencanaan pembangunan Kabupaten Takalar seperti : GBHD, Renstra, PDRB, Takalar dalam Angka 2011, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Tata Ruang Kota Kabupaten Takalar, Profile Investasi Kabupaten Takalar, serta masukan dari berbagai tokoh antar generasi, tokoh pemerintahan, tokoh politik, tokoh pemuda, LSM dan mahasiswa. Semua ini kami rangkum untuk menjadikan satu pemikiran di dalam membangun dan memperbaiki Kabupaten Takalar secara bersama–sama. Sehingga menjadi sebuah rumusan dan suatu “Komitmen Politik” kepada masyarakat yang mengandung makna : Terdepan dalam Pelayanan. Memiliki pengertian sebagai sebuah pemerintahan yang mampu memberi jaminan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Masyarakat Sejahtera. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah mereka merasa aman, nyaman, sehat, bebas dari rasa tertekan dan terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Berkeadilan. Mengandung pengertian bahwa pelayanan yang memuaskan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan. Beriman dan Bertaqwa. Dimaksudkan untuk memberikan pegangan bahwa landasan pembangunan senantiasa berdasarkan nilai-nilai agama, moral dan etika. 1.2.4.2. Misi Kabupaten Takalar Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka pemerintahan akan melaksanakan lima Misi yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Mewujudkan pemerintahan yang bersih, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Meningkatkan kesejahteraan rakyat, Meningkatkan penghayatan nilai keagamaan.
Untuk menjaga konsistensi visi dan misi terutama di dalam menjabarkannya ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, maka harus dibingkai dengan nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Takalar.
12
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Buku Putih Sanitasi dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai Data informasi awal yang lengkap tentang sanitasai dan kondisi Sanitasi Tahun 2013 yang bisa dijadikan dasar perencanaan pembangunan Sanitasi dimasa Yang akan datang. Sehingga para instansi pelaksana yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Sanitasi Percepatan Permukiman (PPSP) memiliki kerangka berfikir dan kerangka tindak secara strategis dalam melaksanakan pembangunan Sanitasi Percepatan Permukiman (PPSP) secara komprehensif dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) ini adalah : Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan Sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan. - Sebagai alat ukur dalam monitoring dan evaluasi dari hasil pelaksanaan pembangunan Sanitasi. - Pedoman pengorganisasian dalam pelaksanaan pembangunan agar sistematis dan terpadu - Instrumen perkiraan pembiayaan dalam pembangunan Sanitasi - Instrumen investasi sektor penyediaan Sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Takalar oleh berbagai pihak. - Melakukan analisis dari kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Takalar serta melakukan identifikasi strategi dan langkah pelaksanaan kebijakan dalam (BPS). - Menghasilkan kebijakan daerah/ Wilayah sanitasi yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan seluruh lintas pelaku (stakeholder) BPS Kabupaten Takalar. - Menjadi database sanitasi di Kabupaten Pati yang lengkap, aktual, dapat dipertanggungjawabkan dan disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi, yang mampu menggambarkan : Profil terkini situasi sanitasi di Kabupaten Pati, Kebutuhan layanan sanitasi dan peluang pengembangan di masa mendatang., Usulan/rekomendasi awal terkait peluang pengembangan layanan sanitasi. - Dasar bagi penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program (MP) di Kabupaten Pati. -
1.4.
METODOLOGI Metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Takalar bertumpu pada prinsip partisaptif masyarakat melalui lokakarya, observasi lapangan serta diskusi yang difasilitasi oleh kelompok kerja Sanitasi Kabupaten Takalar. Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Takalar disusun berdasarkan karakteristik daerah, kapasitas kebijakan, serta melibatkan sebanyak mungkin pelaku dari berbagai unsur dan kepentingan dengan tetap berdasarkan kemampuan riil daerah, kesepakatan masyarakat, kepentingan daerah serta aturan perundangundangan yang berlaku. Keterlibatan secara aktif pada tahap penyusunan merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap air minum dan lingkungan serta upaya melakukan perubahan perilaku masyarakat akan melahirkan keadaran dalam memelihara lingkungan dan sumber air yang ada lebih luas lagi, kepedulian masyarakat perlu didorong bukan saja dalam memelihara prasarana dan sarana, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan sumber air baik kualitas maupun kuantitasnya, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan 13
sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan pada awal pelaksanaan pembangunan Sanitasi dalam tahap penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) adalah koordinasi lokakarya baik di tingkat propinsi maupun kabupaten, dialog, kunjungan ke lapangan, pertemuan dengan masyarakat, pemangku kepentingan dan lembaga yang terlibat. Dari kegiatan di atas diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja jadwal, data, dukungan politis maupun penadanaan dalam penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Takalar. Tim Penyusun Buku Putih Sanitasi Kabupaten Takalar ini adalah tim Pokja Sanitasi Kabupaten Takalar sebagaimana yang tertuang dalam SK Bupati Takalar No 135 Tahun 2013 Dalam penyusunan Buku Putih ini, langkah-langkah pendekatan dari bawah (bottom-up approach) yang dilakukan adalah sebagai berikut: - Pertemuan secara berkala ( 2minggu sekali) dengan anggota Pokja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Takalar selaku Ketua Pokja. - Meninjau dan melakukan survei ke tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di pedesaan. - Diskusi (focus group discussions) yang bersifat teknis dan mendalam juga dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi. - Melaksanakan Lokakarya dan Workshop Laporan Akhir Buku Putih Sanitasi KabupatenTakalar. Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :
14
PENDAHULUAN Dalam tahap ini diawali dengan suatu latar belakang di buatnya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Takalar ini yang didasari dengan permasalahan kondisi sanitasi Kabupaten Takalar pada saat ini, sehingga diambillah suatu tujuan untuk membuat Buku Putih ini agar Buku Putih ini dapat dipergunakan untuk perbaikan sanitasi Kabupaten Takalar. Dalam proses pendahuluan juga ini dilakukan Penetapan lingkup buku putih ini untuk memastikan pemahaman yang baik tentang pengertian Buku Putih dan memahami tujuan disusunnya buku Putih. Sekaligus merupakan proses konsolidasi awal bagi Pokja untuk menyepakati beberapa hal sebagai berikut: a. Jenis informasi dan sumbernya b. Cakupan wilayah pemetaan c. Metoda analisis d. Pembagian tugas dan pelaporan e. Jadwal kerja penyusunan Buku Putih. PEMETAAN SITUASI SANITASI a. Pengambilan Data Sumber Data Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing SKPD terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas SKPD terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survei terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti Enviromental Health Risk Assessment (EHRA), survei peran media dalam perencanaan sanitasi, survei kelembagaan, survei keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survei keuangan, survei priority setting area beresiko serta survei peran serta masyarakat dan gender. Pengumpulan Data Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. b. Tabulasi & Analisis Data Pemetaan situasi sanitasi dalam penyusunan buku putih sanitasi dilakukan dengan melakukan olah data, baik berasal dari data yang telah ada (data sekunder) maupun mencari data baru yang lebih up to date dengan melakukan study dan kunjungan lapangan (data primer). Tabulasi Data dan Analisis Data berdasarkan data sekunder Pemetaan secara cepat dapat dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber data seperti SKPD, BPS, PDAM, dokumen-dokumen yang ada di Kabupaten Takalar (laporan penelitian, dokumen perencanaan), pemerintah pusat, publikasi media, atau dari lembaga lain, dengan langkah – langkah sebagai berikut : Pengumpulan data sekunder. Verifikasi kebenaran data. Ini bisa dilakukan dengan cross-check dengan data darisumber lain.
15
Konsolidasi dan Penyusunan data secara sistematis, untuk selanjutnya Pokja akan menyepakati hasil verifikasi dan penyusunan data tersebut. Analisis data untuk memetakan situasi sanitasi, baik aspek teknis maupun aspek nonteknis.
Tabulasi & Analisis Data berdasarkan data primer Untuk mempertajam pemetaan situasi sanitasi di Kabupaten Takalar, Pokja perlu memutakhirkan datanya melalui pengumpulan data primer melalui beberapa kajian / studi sbb : Study EHRA Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA) atau study penilaian risikokesehatan lingkungan, adalah sebuah survey partisipatif di tingkat kabupaten untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku higinitas pada skala rumah tangga. Karena informasi diperoleh secara langsung (primer) dari masyarakat, maka EHRA akan melengkapi dan mempertajam data sekunder yang telah dimiliki Pokja. Metode yang digunakan dalam survey EHRA adalah dengan metode wawancara dan pengamatan langsung berbasis rumah tangga, dimana respondennya adalah perempuan. Study SSA Study Sanitation Supply Assessment (SSA) atau studi penyedia layanan sanitasi dimaksudkan untuk mengetahui partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan produk dan layanan sanitasi. Hal ini sangat berguna untuk menyusun strategi pelibatan sektor swasta dan masyarakat pada saat penyusunan perencanaan kegiatan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah wawancara dan kunjungan lapangan. Studi Komunikasi dan Pemetaan Media Studi komunikasi dan pemetaan media dimaksudkan untuk mengukur potensi dan peluang kegiatan komunikasi kebijakan dan pembangunan terkait sanitasi. Kajian ini sangat berguna untuk memetakan saluran komunikasi yang efektif bagi penyusunan strategi komunikasi di Kabupaten Takalar, advokasi, mobilisasi sosial, komunikasi program dan perubahan perilaku. Metode yang digunakan dalam study ini adalah wawancara dan kunjungan lapangan. Study Keuangan Materi study keuangan ini meliputi semua pembiayaan dibidang sanitasi yang berasal dari keuangan pemerintah dan non pemerintah (swasta dan masyarakat) dengan menggunakan metode kajian pustaka pada dokumen pembiayaan yang ada. Fokus Pemetaan keuangan dalam konteks ini adalah keuangan pemerintah yang disajikan dalam APBD serta dokumen resmi lainnya di pemerintah. Melalui APBD dapat diketahui arah kebijakan daerah dalam periode tertentu, kecenderungan perilaku pemerintah, serta prioritas dan konsistensi pelaksanaan program dari waktu ke waktu. Melalui study keuangan akan dapat diketahui prosentase pembiayaan disektor sanitasi terhadap seluruh belanja dalam APBD. Hal ini penting untuk melihat seberapa besar kemauan dan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan investasi dibidang sanitasi. Study kelembagaan Pokja Sanitasi melakukan analisis terhadap aspek kelembagaan dan peraturan yang berkaitan dengan bidang sanitasi, dengan melakukan diskusi kelompok terarah yang membahas regulasi yang telah ada dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat di masing – masing SKPD. Dalam pembahasan tersebut, Pokja dibagi ke dalam beberapa fungsi, di antaranya fungsi perencanaan, implementasi – fisik maupun nonfisik,
16
pengawasan, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu perlu dibahas juga keterkaitan kerja antar SKPD dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Penetapan Area Berisiko Sanitasi Penetapan area berisiko sanitasi merupakan salah satu keluaran (rekomendasi) penting dalam Buku Putih. Penetapan area berisiko didasarkan pada hasil survei EHRA, persepsi SKPD dan data sekunder. Peta area berisiko bisa menjadi acuan dasar dalam penentuan lokasi prioritas pembangunan sanitasi.
PENYUSUNAN BUKU PUTIH SANITASI Untuk menjadi sebuah dokumen yang menggambarkan profil sanitasi di Kabupaten Takalar perlu disusun sebuah alur pikir yang akan menjadi dasar bagi penyusunan buku putih sanitasi di Kabupaten Takalar. Untuk melaksanakan hal tersebut, Pokja Sanitasi Kabupaten Takalar membentuk tim teknis yang beranggotakan perwakilan dari SKPD atau stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi. Tim teknis inilah yang nantinya akan menyepakati outline buku putih sanitasi. KONSULTASI PUBLIK Data yang telah terkumpul akan disusun oleh tim teknis menjadi draft buku putih sanitasi melalui serangkaian penguatan dan rapat kerja dengan melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan. Setiap tahap dari penyusunan draft buku putih sanitasi tersebut akan dilakukan pembahasan oleh semua anggota Pokja Sanitasi untuk mendapatkan masukan dari anggota Pokja sanitasi yang lain. Untuk menjamin kualitas buku putih sanitasi Kabupaten Takalar, Pokja sanitasi akan melakukan konsultasi dengan konsultan, tim pengarah dan Pokja Provinsi, agar mendapatkan masukan dan perbaikan sesuai dengan standard yang dipersyaratkan. Draft buku putih sanitasi yang telah dibahas oleh anggota Pokja sanitasi berdasarkan masukan dari tim pengarah dan Pokja Provinsi, untuk selanjutnya akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari SKPD maupun pihak – pihak diluar pemerintahan. FINALISASI BUKU PUTIH SANITASI Hasil dari uji publik tersebut akan dijadikan dasar dalam finalisasi Buku Putih Sanitasi, yang akan dilaksanakan oleh tim teknis Pokja Sanitasi Kabupaten Takalar, dengan konsultasi dengan Tim Pengarah serta Penandatanganan oleh Bapak Bupati Takalar. 1.5.
Dasar Hukum Dan Kaitannya Dengan Dokumen Prencanaan Lain
Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Takalar berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, provinsi maupun daerah. Program Pengembangan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Takalar didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : Undang- Undang 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 2. Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
17
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan Keputusan Presiden 1. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri 2. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 5. RPJM Nasional (2009-2014) dan RPJP Nasional (2005-2030) Keputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; Peraturan daerah Propinsi 1. Peraturan Daerah Propinsi No 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas air Dan Pengendalian Pencemaran Air Disulawesi Selatan
18
Hirarkinya perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Dokumen Penyusunan perencanaan Buku Putih Sanitasi (BPS) ini penjabaran dari RPJM Daerah yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga Buku Putih Sanitasi (BPS) ini sinkron dan sinergi antar SKPD dan stakeholder terkait terkhusus dalam Pokja Sanitasi serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya a.
Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan RPJMD RPJMD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dipergunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan Buku Putih Sanitasi. Oleh karena itu, Buku Putih Sanitasi ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan konsep dasar pemikiran RPJMD.
b. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Renstra SKPD Renstra SKPD sebagai penjabaran dari RPJMD juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi. Renstra SKPD dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan Buku Putih Sanitasi ini maka implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan SKPD yang terkait dengan sanitasi. c. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) RTRW dipergunakan sebagai salah satu bahan dasar bagi penyusunan Buku Putih Sanitasi, dimana untuk rencana tahun 2012 perkiraan jumlah penduduk dan volume sektor sanitasi diperhitungkan sesuai dengan perkiraan dan prediksi dalam RTRW. Buku Putih Sanitasi mengarah pada operasionalisasi teknis urusan khusus BUKU PUTIH SANITASI Kab. Takalar d. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goals (MDGs) Salah satu tujuan disusunnya Buku Putih Sanitasi adalah memberikan bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan sanitasi di masa yang akan datang berdasarkan target prioritas yang disepakati bersama yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goals (MDGs) yakni Tujuan (Goal) 7 yaitu Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup. Pencapaian target Goal 7 berdasarkan salah satu indikator, yaitu : Rumah tangga yang memanfaatkan akses sanitasi dasar (pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, sistem drainase) pada tahun 2015 meningkat menjadi 81% dari tahun 2010 sebesar 76,17%; e.
Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Renstra AMPL Kab. Takalar. Rencana Strategis AMPL Kab. Takalar tahun 2011-2015 tertuang dalam Peraturan Bupati Takalar nomor 26 Tahun 2011, mempunyai hubungan yang sangat integratif dengan Buku Putih Sanitasi, Renstra AMPL ini menjadi pedoman dan panduan dalam rangka kepedulian masyarakat dan pemerintah dalam penyehatan lingkungan.
19
