[108] Demokrasi, Sistem Buruk
Thursday, 12 September 2013 20:06
Slogan Suara Rakyat adalah Suara Tuhan adalah sebuah ilusi karena membayangkan bahwa kesepakatan (wakil) rakyat pasti akan selaras dengan kebenaran tuhan adalah juga sebuah ilusi.
Indonesia termasuk negara paling demokratis. Saking demokratisnya, Indonesia memperoleh ’Medali Demokrasi’ pada 2007 dari IAPC (Asosiasi Internasional Konsultan Politik)—sebuah organisasi profesi yang memperjuangkan demokrasi di seluruh dunia—karena Indonesia merupakan negara pertama berpenduduk mayoritas Muslim yang dinilai melakukan proses demokrasi dengan sungguh-sungguh.
Pertanyaannya, benarkah kebijakan negara yang ada merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat Indonesia? Dalam kasus kenaikan bahan bakar minyak (BBM), ternyata hal itu tidak ada hubungan/relevansinya. Buktinya, mayoritas rakyat tidak menginginkan subsidi BBM dicabut, sementara pemerintah dan wakil rakyat sebaliknya. Dan nasib 240 juta lebih rakyat Indonesia akhirnya dikalahkan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat yang mendukung keinginan penguasa menaikkan harga BBM.
Padahal dampak kebijakan demokratis di DPR itu sangat jelas. Kebijakan ini pasti akan menambah penderitaan rakyat. Selama ini tidak pernah terbukti,kenaikan BBM, membuat
1/5
[108] Demokrasi, Sistem Buruk
Thursday, 12 September 2013 20:06
rakyat lebih sejahtera, pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat semakin baik. Infrastruktur bertambah baik.
Prinsip demokrasi: Vox Populi, Vox Dei atau suara rakyat adalah suara tuhan, hanyalah omong kosong. Suara rakyat ternyata tidak digubris. Wakil rakyat memiliki keinginan sendiri. Rakyat ingin apa, wakil mereka ingin yang lain. Satu jalan ke utara, satu ke selatan. Tidak nyambung.
Kalau pun toh suara rakyat dianggap suara tuhan, apakah kesepakatan wakil rakyat baik melalui permufakatan atau voting pasti benar? Jawabannya tidak. “Jadi slogan Suara Rakyat adalah Suara Tuhan adalah sebuah ilusi karena membayangkan bahwa kesepakatan (wakil) rakyat pasti akan selaras dengan kebenaran tuhan adalah juga sebuah ilusi. Maka, mengharap kebaikan dari sebuah sistem yang ilusif sama ilusinya,” kata juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia M Ismail Yusanto.
Klaim bahwa demokrasi akan menjadikan suara rakyat sebagai penglima juga tidak terbukti. Rakyat tidak pernah dilibatkan apalagi menjadi penentu dalam pengambilan keputusan ini. Yang mentukan adalah anggota DPR yang dikontrol oleh pemilik modal, yang mengklaim wakil rakyat, bertindak atas nama rakyat, namun bukan untuk kepentingan rakyat. Yang diuntungkan dalam kebijakan ini jelas-jelas adalah para pemilik modal yang bermain dalam bisnis minyak ini baik di hulu maupun di hilir.
Seperti yang ditulis peraih hadiah nobel ekonomi, Josep Stiglitz ketika mengkritik kondisi politik ekonomi Amerika, yang terjadi bukanlah dari rakyat, oleh rakyat , dan untuk rakyat. Namun Of the 1 %, by the 1%, for 1 % . Menurut Stigliz apa yang terjadi dalam proses politik demokrasi Amerika sepenuhnya dikendalikan oleh sekelompok kecil orang , yakni 1 % dari orang-orang superkaya, yang menggunakan pengaruh politik mereka untuk memastikan bahwa ekonomi Amerika diatur sedemikian rupa sehingga mereka (para pemilik modal yang 1 % itu) merupakan penerima manfaat yang utama.
Di Indonesia, coba lihat dapat pengambilan pendapat di DPR dalam kasus BBM, tidak ada satu pun wakil rakyat yang berani menentang keputusan partainya. Padahal, para wakil rakyat itu mengklaim dirinya sebagai representasi rakyat, bukan representasi partai. Mereka tunduk pada kepentingan kelompoknya dibandingkan para suara rakyat yang diwakilinya.
2/5
[108] Demokrasi, Sistem Buruk
Thursday, 12 September 2013 20:06
Inilah wajah buruk demokrasi berikutnya, bahwa Indonesia ini hanya dikuasai segelintir orang yakni para ketua-ketua partai politik. Mereka ini sebagian besar adalah pengusaha atau orang yang memiliki keterkaitan dengan para pengusaha/kapitalis. Fakta kebijakan kenaikan harga BBM terbukti untuk melayani kepentingan segelintir pemilik modal terutama asing dengan komprador lokalnya.
Meskipun menyengsarakan rakyat, rezim SBY memilih kebijakan ini. Soalnya, tuannya dalam forum G-20 di Pittsburgh (2009) dan Gyeongju (2010), selalu meminta agar subsidi BBM dihapuskan. Di Pittsburgh, G20 memaksa negara anggotanya, termasuk Indonesia, segera menghapus subsidi BBM secara bertahap. Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan melaksanakan penghapusan subdisi energi, khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun 2011.
Buruk
Banyak orang tergila-gila pada demokrasi dan menganggap bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik. Padahal, menurut Presiden Amerika Serikat sendiri, Abraham Lincoln bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat—di mana puncak kepemimpinan berada di banyak orang—telah menempatkan demokrasi sebagai model negara buruk dan paling buruk.
Hal yang sama dikemukakan oleh Thomas Aquinas (1226-1274 M) tentang bentuk negara dan juga Aristoteles dalam karyatnya "Politics". Menurut pemikiran keduanya bentuk negara dibagi dua. Pertama, negara dilihat dari penguasanya: satu orang berupa monarki dan tirani, beberapa orang beberapa orang berupa aristokrasi dan oligarki, dan banyak orang yakni timokrasi dan demokrasi. Kedua, negara dilihat dari tujuan pembentukannya: negara baik adalah negara yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama, sedangkan negara buruk adalah negara dengan tujuan untuk kesejahteraan segelintir orang atau kelompoknya.
Negara baik, menurut Thomas Aquinas, adalah monarki (diperintah satu orang demi tujuan bersama); aristokrasi (diperintah beberapa orang untuk kebaikan bersama); dan timokrasi (diperintah banyak orang untuk kebaikan semua). Sedangkan negara buruk adalah tirani (diperintah satu orang untuk kepentingan pribadi); oligarki (diperintah beberapa orang untuk
3/5
[108] Demokrasi, Sistem Buruk
Thursday, 12 September 2013 20:06
kepentingan segelintir orang); dan demokrasi (diperintah banyak orang untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka sendiri).
Dan memang begitulah fakta demokrasi. Pemilihan umum hanyalah kamuflase bagi segelintir orang agar bisa mengatasnamakan rakyat dan akhirnya menindas rakyat. [] emje
Boks
Khilafah Pro Rakyat
Khilafah adalah sistem pemerintahan yang khas. Dia bukan monarki, bukan tirani, bukan oligarki, bukan aristokrasi, bukan timokrasi, dan juga bukan demokrasi. Khilafah dibentuk dalam rangka menjalankan aturan Allah SWT, Dzat Yang Maha Adil.
Dengan demikian, kekhilafahan tidak tunduk pada kepentingan kelompok atau golongan. Khalifah memegang amanah dari Allah SWT untuk menjalankan aturan yang sudah ada, baik yang tercantum dalam Alquran dan Sunnah. Itulah syariah Islam. Khalifah dalam mengambil kebijakan tidak boleh menyimpang dari aturan tersebut.
Dan ruang lingkup syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Syariah ini diturunkan untuk kebaikan seluruh manusia. Tidak ada di dalamnya condong kepada kelompok atau bangsa tertentu. Semua sama di hadapan syariah Islam.
Nah, khalifah bertugas melayani masyarakatnya, baik Muslim maupun non Muslim sesuai ketentuan syariah. Ketika syariah Islam bilang bahwa tambang migas termasuk kepemilikan umum, maka tidak ada pilihan lain bagi khalifah kecuali mengelolanya. Hasilnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni rakyat. Tidak ada pilihan lain.
4/5
[108] Demokrasi, Sistem Buruk
Thursday, 12 September 2013 20:06
Jika ada rakyat yang miskin dan papa, negara wajib mengentaskannya tanpa ada batas waktu seperti halnya BLSM. Sebab, ini adalah kewajiban negara melayani rakyat. Negara juga melihat individu per individu apakah mereka bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika tidak, negara membantunya.
Walhasil, khilafah adalah sebuah sistem yang sangat pro rakyat. Di dalamnya rakyat berlindung dan diayomi. []
5/5
