B
A
N
D
U
N
G
B
10 PENGHARGAAN PEMKOT BANDUNG Kota Langit Biru Adipura 2009 Best Effort Terbaik II Metropolitan Besar Mapicab Terbaik Pramuka Pena Mas Laskar Pelangi Penghargaan Peduli Lansia Bandung Ke-II Pemungutan PBB Juara I Website Pemerintah Penghargaan Peduli Anjal Piagam Riset dan Iptek
E
R
M
A
R
T
A
EDISI 4 / 2009
B
A
T
EDISI 4 / 2009
DAFTAR ISI
DARI REDAKSI
25 30
BAH ADUNG
ALBUM KOTA
SWARA WARGA LAPORAN UTAMA
3 4
28 50
Kota Langit Biru
5
Terbaik II Metropolitan Besar
7
Adipura 2009 Best Effort
Mapicab Terbaik Pramuka Pena Mas Laskar Pelangi
6 8 9
Penghargaan Peduli Lansia
10
Juara I Website Pemerintah
12
Piagam Riset dan Iptek
12
Bandung Ke-II Pemungutan PBB Penghargaan Peduli Anjal
LINTAS KOTA
11
13
Bandung Berawal dari Surat Usul Daendels
15
Bulan Dana PMI Kota Bandung
26
Percontohan Penanganan Penyandang Cacat TP PKK Elemen Pemberdayaan Keluarga
Kota Bandung Masih Butuh 200.000 Rumah Kerajinan Khas Bandung
Kampung Pengrajin Boneka Kain
Wali Kota Buka Rakerda MUI Kota Bandung PARLEMENTARIA
Data Anggota DPRD Kota Bandung
23 28 30 32
34
36
22
28
EDISI 4 / 2009
DARI REDAKSI
SWARA
BINA KOTA
PELINDUNG : Walikota Bandung Wakil Walikota Bandung Ketua DPRD Kota Bandung Sekda Kota Bandung PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Drg. Bulgan Alamin REDAKTUR UTAMA : Drs. H. Dicky Kuswara
WAKIL REDAKTUR UTAMA : Subardi
REDAKTUR SENIOR : Drs. Yuyus Suhaya R., M.M. Aos Wijaya Bintang, S.E., M.Si. Adriani Heriati, SH. Hj. Eulis Karmani, SE REDAKTUR : Drs. Yuyun Yunizir Drs. Maman Suparman Ariesta Ds.
REDAKTUR BAHASA: Dra. Peni Setiati STAF REDAKSI : Drs. Edi Ubaidillah Endjang Tajiri Yuyun Yuhaemi, S.T.
FOTOGRAFER : Meiwan Kartiwa, S.Sos. Koestara Koeswara TATA LETAK : Hana Ganrina SS. NurRizky Gunawan
DOKUMENTASI & RISET : Karto . Furqon Hanafi, S.Si. DESAIN VISUAL : Tohir Latief Wein Sepridjal Okta Porforiko SIRKULASI : Abdul Malik Hidayat Syarif Dedi
PENERBIT : Badan Komunikasi dan Informatika (Bakominfo) Kota Bandung
AlAMAT REDAKSI : Jalan Wastukancana No. 2 Telp. (022) 4234892 E-MAIL :
[email protected].
4 Bulan 10 Penghargaan
DALAM empat bulan terakhir, Mei, Juni, Juli hingga Agustus 2009, Pemkot Bandung berhasil meraih 10 piagam penghargaan secara berturut-turut dari berbagai pihak. Penghargaan diberikan karena prestasi Pemkot Bandung di berbagai bidang ini sungguh mendapat pujian dan apresiasi dari pihak luar yang menilai kota ini layak untuk diberikan penghargaan atas prestasinya. Kesepuluh penghargaan tersebut masing-masing untuk lingkungan hidup meraih Adipura (Best Effort) Kota Metropolitan, bidang sosial penghargaan Peduli Lansia, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) mendapat penghargaan “Pengelola Website Pemerintahan” terbaik, penghargaan riset ilmu pengetahuan dan teknologi dari Menristek, penghargaan “Kota Langit Biru”, penghargaan Adiupaya Puritama dari Menteri Perumahan Rakyat, di bidang pendidikan Penghargaan Pena Mas Laskar Pelangi, penghargaan pengumpul pajak bumi dan bangunan (PBB) terbaik ke-2, pembina dan pemerhati anak-anak jalanan (anjal), dan ke-10 penghargaan dari Gerakan Pramuka yang menilai Wali Kota Bandung sebagai Majelis Pembina Cabang Gerakan Pramuka terbaik. Tentu saja penghargaan ini selain harus disyukuri, juga harus direnungi. Disyukuri, karena penghargaan ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan. Prestasi hasil kompetisi yang tentu saja tidak semua orang atau lembaga bisa meraihnya. Maka ketika Kota Bandung meraihnya, ini adalah sesuatu yang membanggakan. Namun seperti yang sering dikatakan Wali Kota Bandung Dada Rosada, kemenangan ini bukan karena buah karyanya sendiri melainkan juga dukungan berbagai pihak, termasuk seluruh lapisan warga Bandung dan stakeholder. Untuk itu, wali kota kerap meminta warga Kota Bandung untuk terus mendukung berbagai programnya karena semua untuk kepentingan masyarakat. Benar apa yang dikatakan Wali Kota Bandung, tanpa dukungan warga mustahil kiranya apa yang dilakukan Pemkot Bandung akan berjalan baik. Namun tentu saja harus diakui, di kota besar ini masih banyak oknum-oknum warga yang tidak peduli atau bahkan tidak bertanggung jawab. Tidak peduli dengan kenyamanan, tak peduli dengan keamanan, tak peduli dengan kebersihan. Buktinya, dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang K-3, trotoar atau kaki lima dilarang dijadikan tempat berdagang, kenyataannya hingga kini mereka para pedagang kali lima (PKL) masih membandel. Juga soal lingkungan hidup, buang sampah seenaknya, menebang pohon seenaknya, masih kerap dilakukan segelintir orang. Oleh karenanya, dengan beruntunnya mendapat piagam penghargaan, lantas tidak harus membuat kita semua lengah. Pemkot Bandung dan jajarannya harus lebih terus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan semua program-program pembangunannya. Ingat, bukan untuk meraih penghargaan melainkan semata-mata untuk kepentingan umum. Nantinya ada atau tidak ada piagam penghargaan tentu soal lain, biarlah mereka yang menilai.**
3
EDISI 4 / 2009
BAH ADUNG
4
EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
KOTA LANGIT BIRU
KOTA Bandung, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Tanggerang dan Kota Yogyakarta, menerima penghargaan “Kota Langit Biru” dari Meneg Lingkungan Hidup RI, Rachmat Witoelar. Penghargaan dalam bentuk piagam disertai hadiah kendaraan ramah lingkungan (sepeda tenaga listrik), diserahkan pelaksana tugas (Plt) Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Keuangan Srimulyani Indrawati mewakili Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, di Ruang Semeru Jakarta Internasional Expo-Kemayoran, Jumat (24/7). Penghargaan ini diberikan karena upaya peningkatan kualitas udara yang dilakukan Pmekot Bandung telah berhasil. Bahkan kata Wali Kota Bandung H. Dada Rosada, di antara program untuk membersihkan udara Bandung yakni dengan melakukan rintisan uji emisi gas buang kendaraan bermotor, melakukan penghijauan
dengan penanaman pohon. Untuk penguatan upaya program ”Udara Bersih Langit Biru”, Dada menuturkan keinginannya, wajib uji emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi persyaratan penpanjangan STNK secepatnya diwujudkan. Namun untuk payung hukumnya dibutuhkan bantuan Pemerintah Pusat menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk dasar pembuatan peraturan daerah (Perda). Aksi nyata lain yang juga pernah dilakukan, Pemkot Bandung kerja sama dengan asosiasi bengkel kendaraan bermotor Indonesia (Asbekindo) telah menetapkan 33 bengkel sebagai pelaksana uji emisi gas buang kendaraan. “Bengkel pelaksana uji emisi ini akan kita tambah terus tapi juga terbatas, dihitung disesuaikan dengan ratio jumlah kendaraan yang ada. Kita hitung berapa banyak yang kita butuhkan,” kata wali kota.**
5
EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
ADIPURA 2009 BEST EFFORT
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung meraih piagam penghargaan Adipura 2009 Best Effort untuk kategori metropolitan dan SMP Negeri 7 Bandung meraih anugerah Adiwiyata sebagai sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup 3 tahun berturut-turut. Penghargaaan Adipura diterima Wali Kota Bandung, H Dada Rosada dan Adiwiyata diterima Kepala SMP Negeri 7 Bandung, Nandi Supriyadi. Diserahkan Menteri Lingkungan Hidup RI, Rachmat Witoelar pada puncak acara peringatan hari lingkungan hidup 2009 tingkat nasional, di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (5/6). Penghargaan diberikan karena Kota Bandung memenuhi skala nilai Adipura ini disyukuri Wali Kota Bandung H.dada Rosada. Wali Kota menilai penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas upaya keras yang kita lakukan selama ini. “Mudahmudahan menjadi dorongan lebih baik lagi bagi kita, berupaya lebih keras lagi. Kalau bisa kita
harus meningkatkan pencapaiannya sehingga tahun depan bisa meraih Piala Adipura," harap Dada. Dada juga menyatakan, kondisi lingkungan yang tertib, bersih, dan indah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Penghargaan yang diterima, merupakan hasil dari upaya bersama pemerintah dan masyarakat dalam. "Ada ataupun tidak ada penilaian, Kota Bandung harus tertib, bersih dan indah. Kita sudah sangat butuh kota yang tertib, bersih dan nyaman," tandas Dada. Dada bertekad, selain lebih memantapkan 5 gerakan lingkungan hidup, yaitu gerakan penghijauan sejuta pohon, Cikapundung bersih, sejuta bunga untuk Bandung, udara bersih dan gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan Pohon (GP4LH), akan menuntaskan persoalan sampah secara bertahap dengan mewujudkan PLTSa yang dipadukan dengan pola 3R (reduce, reuse, recycle).**
6
EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
TERBAIK II METROPOLITAN BESAR
KOTA Bandung terpilih sebagai kota terbaik kedua setelah Kota Batam Kepulauan Riau sehingga berhak atas penghargaan Adiupaya Puritama kategori Kota Metropolitan Besar. Penghargaan diterima Wali Kota Bandung, H Dada Rosada langsung dari Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) RI, Mohammad Yusuf Ashary dalam acara peringatan hari perumahan nasional (Hapernas) 2009 di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (20/8) malam lalu. Dada bersyukur dan menyampaikan terima kasih, penghargaan yang diterimanya hakekatnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan dan warga kota Bandung. “Penghargaan Adiupaya Puritama ini merupakan apresiasi Kemenpera terhadap upaya pemerintah daerah yang telah melaksanakan program pengembangan, pembangunan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat,”. Penghargaan hanya terbaik kedua ini diberikan karena Kota Bandung berbeda dengan Kota
Batam. Bandung belum memiliki regulasi setingkat peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang rumah susun hak milik (rusunami) maupun rumah susun sewa (rusunawa), sedangkan Batam sudah memilikinya sehingga meraih penghargaan terbaik kesatu. Meski pengaturannya dalam bentuk Perda belum ada, kata Dada, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), terutama dalam aspek pembiayaan untuk kebutuhan masyarakat kecil khususnya pengadaan lahannya, pihaknya bisa mengajukan ke DPRD untuk bisa dianggarkan. “Beberapa rencana proyek pembangunan rusunami atau rusunawa ini bakal terus kita dilanjutkan. Satu di antaranya, pembangunan rusunawa bagi pegawai Pemkot Bandung dan pegawai swasta lainnya yang belum memiliki rumah tinggal. Untuk lokasinya telah kita rencanakan di kawasan Rancacili Gedebage Bandung Timur,” katanya.**
7
EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
MAPICAB TERBAIK PRAMUKA
SEJAK Mei hingga Agustus 2009, tercatat 7 penghargaan sudah diterima Kota Bandung, yaitu penghargaan Pena Emas Keluarga Mahasiswa Bandung (KMB) atas penganggaran dana pendidikan lebih dari 50 % di APBD, penghargaan Adipura (Best Effort) dari Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, penghargaan peduli Lansia dari Menteri Sosial dan Pemprov Jabar, penghargaan pengelolaan website pemerintahan terbaik tingkat nasional dari Universitas Guna Dharma, Penghargaan Kota Langit Biru dari Meneg LH. Penghargaan ketujuh dari Gerakan Pramuka, Wali Kota Bandung dinilai sebagai Majelis Pembina Cabang atau Mabicab terbaik Gerakan Pramuka. Penghargaan diberikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada upacara puncak peringatan Hari Gerakan Pramuka Tingkat Nasional, di Lapang Gajah Mada Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur Jakarta Timur baru-baru ini. Dada dinilai cukup berhasil membangun dan
memajukan Gerakan Pramuka di Kota Bandung. Ke depan Dada berharap, pembinaan Gerakan Pramuka dalam menjalankan fungsi pendidikannya, harus lebih meningkat dan lebih baik dari sebelumnya. “Kita dorong dengan bantuan fasilitasi dan penganggaran di APBD yang terus meningkat. Di APBD 2009 ini, anggaran pembinaan pramuka sudah mencapai Rp 2,5 milyar dari tahun-tahun sebelumnya yang awalnya Rp 500 ribu,” ujarnya. Anggaran tersebut, ujar Dada, dipergunakan untuk berbagai kegiatan Gerakan Pramuka. Mulai dari bakti sosial, kegiatan pelatihan, kursus kepemimpinan dan berbagai kegiatan lingkungan. “Kontribusi Gerakan Pramuka di Kota Bandung selama ini, telah menunjukan kontribusi besar dalam menunjang 7 agenda prioritas, khusunya di bidang pendidikan dalam membentuk karakter bangsa yang unggul dan mandiri, cinta sesama dan cinta lingkungan hidup.”**
8
EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
PENA MAS LASKAR PELANGI
PENGURUS Pusat Keluarga Mahasiswa Bandung (KMB) menilai Kota Bandung di bawah kepemimpinan Dada Rosada, telah sangat bersungguh-sungguh memajukan pendidikan, dibuktikan dengan signifikansi dana pendidikan Rp 1,1 triliun atau 52 % dari total APBD 2009. Hal lainnya, kontinuitas kenaikan anggaran pendidikan juga terus meningkat secara gradual sejak 2003, jumlah siswa yang dibebaskan dari biaya sekolah sejak 2005 - 2009 meningkat, serta inovasi pemberian insentif atau tunjangan kepada guru honorer dan guru-guru lain, juga meningkat. “Ini hal-hal yang patut kami apresiasi. Dada Rosada telah membawa perubahan Kota Bandung menuju pendidikan yang lebih baik. Perubahan Indonesia juga akan berawal dari Kota Bandung,” kata Ketua Umum KMB, Andri Gunawan, dalam acara penganugerahan Pena Emas kepada Wali Kota Bandung, di lapang RT 03 RW 04 Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Bandung, Se-
lasa malam (19/5). Menurut Andri, KMB memberikan penghargaan bukan karena pupujieun atau ingin mendapat pujian. ‘Ketika pemerintah kota atau lembaga legislatif melakukan sesuatu kekeliruan, seringkali kami kelompok mahasiswa berdemionstrasi di jalan. Kita demonstrasi, kita macetkan jalan, kita kritik habis-habisan. Hari ini, ketika pemerintah kota melakukan sesuatu yang positif, adalah sebuah tanggung jawab akademik ketika kita memberikan penghargaan itu. Artinya memberikan sesuatu yang proporsional,” katanya. Di tengah-tengah nuansa dekorasi merah putih, panggung dan tenda sederhana tapi khidmat, penghargaan diserahkan Sayib Cep Purnama siswa MTs Babussalam dan Putri Mawar Gustiani siswa SD Pasundan 3, mewakili rekan-rekannya pelajar se-Bandung. Penyerahan disaksikan sejumlah anggota DPRD Kota Bandung, jajaran Muspida, tokoh masyarakat, komunitas pendidikan dan masyarakat umum.**
9
EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
PENGHARGAAN PEDULI LANSIA
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, H Dada Rosada menerima penghargaan “Peduli Lansia” dari Menteri Sosial RI Bahtiar Chamsyah, S.E. Penghargaan diberikan dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2009 tingkat Nasional,, di Puspitek, Serpong-Tanggerang, Minggu (31/5). Penghargaan diberikan karena Wali Kota Bandung dinilai memiliki perhatian, rasa hormat, penghargaan dan upayanya, serta telah memberikan kepedulian dan pengabdiannya yang besar dalam penanganan sosial lansia di Kota Bandung. Penghargaan ini dikatakan Dada, adalah hasil upaya bersama yang dilakukan semua unsur di pemerintah kota Bandung dan masyarakat dalam pelayanan social lansia, termasuk pelayanan penyandang cacat dengan program rehabilitasi penyandang cacat bersumber daya masyarakat (RBM) di Kota Bandung. “Bagaimanapun kita tidak akan ada tanpa keberadaan orang tua. Kita yang muda sudah sewajarnya menghormati dan memberikan perhatian khusus kepada orang tua, keberadaan Lansia harus dihargai dan diakui. Suatu saat, semua orang pun akan menjadi Lan-
sia,” ujarnya. Dalam penanganan social Lansia, Dada menyebutkan, di Kota Bandung terdapat Pos Bindu Lansia sebanyak 706 tersebar di 151 kelurahan, Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 240 kelompok dan 1 Taman Lansia untuk kegiatan rekreatif. Sementara dari 360.000 Lansia, sebanyak 1.870 di antaranya tergolong telantar. Pemkot mengupayakan bantuan yang disebut program bantuan wali kota khusus (Bawaku), yaitu bantuan bina usaha berupa modal usaha gratis, rehab rumah tidak layak huni atau rumah kumuh keluarga lansia miskin (benah imah) dan bina lingkungan tertib sehat. “Untuk benah imah Lansia ini, sementara kita laksanakan baru di 2 Kecamatan yaitu Cibiru dan Mandalajati. Bagi lansia terlantar dan tidak mau di tampung pada panti sosial, bantuan diberikan dalam bentuk bantuan permakanan melalui tetangga terdekatnya. Sedangkan untuk pantipanti social yang di Bandung jumlahnya ada 51 yayasan, sudah dua tahun ini kita berikan bantuan 15 juta rupiah perpanti pertahun, yang sebelumnya tidak ada, ” tuturnya. **
10
EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
BANDUNG KE-II PEMUNGUTAN PBB
PEMERINTAH Kota Bandung raih peringkat II pada kelompok V (target pajak di atas Rp 75 miliar) atas keberhasilannya dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)sektor perdesaan dan perkotaan tahun anggaran 2008. Penghargaan di terima Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda, S.H. dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, pada acara penyerahan penghargaan dan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan kantor pelayanan pajak (KPP) pratama yang berhasil dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan, di halaman Gedung Sate, Jumat (17/4).
Menurut Ayi penghargaan serupa pernah di raih Bandung pada tahun 2007 sebagai peringkat keII dan tahun 2006 peringkat pertama. "Tentu saja kita merasa bersyukur atas di terimanya penghargaan ini, dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah mendukung Pemerintah Kota Bandung," ungkap Ayi. Ayi mengungkapkan target penerimaan PBB Kota Bandung tahun 2008, sebesar Rp 214.635.486.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 180.096.051.735,00 (83,91 %). "Untuk tahun depan targetnya Rp 238.028.025.000,00 kita berharap dapat mencapai target tersebut dan mendapat peringkat yang lebih baik lagi, tetapi tentu saja kita butuh kerja keras untuk dapat meraihnya, " ucapnya.**
11
EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
JUARA I WEBSITE PEMERINTAH
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung raih juara pertama untuk kategori website Pemerintah Daerah Tk. II pada ajang UG ICT (Universitas Gunadarma Information Communication Technology) Award 2009, yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma. Selain penghargaan Pemkot Bandung juga menerima hadiah uang sebesar Rp 10.000.000,00. Website Pemkot Bandung dinilai lebih baik dari 242 web Pemerintah Daerah Tingkat II lainnya yang mengikuti perlombaan. Hal ini bisa
dilihat dari isi, tampilan, jumlah file bentuk pdf, dan banyaknya yang mengunjungi web tersebut. Penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dr. Edi Siswadi M.Si., yang diserahkan oleh Rektor Universitas Gunadarma, Prof. Dr. E.S. Margianti, S.E., M.M., pada saat lokakarya penciptaan hubungan Link & Match dengan Industri dan Pemda., di auditorium Kampus D, Universitas Gunadarma, Jl. Margonda Raya, No 100, Depok, Kamis (23/7).**
12
EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
PENGHARGAAN PEDULI ANJAL
KETUA K3S (Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial) Kota Bandung, Ny. Nani Dada Rosada mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Penghargaan diberikan karena Ny. Nani dinilai sebagai tokoh yang peduli, pemerhati, penyantun dan pemberi bantuan kepada anak-anak jalanan (anjal), penghuni panti serta anak keluarga yang belum beruntung. Penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Barat, pada peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2009, di halaman parkir Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kamis (30/7). Selain Ny. Nani, penghargaan
serupa juga diterima Drs. H. Dedem Ruchlia, M.Si., Dra. Yusi Riska Yustiana M.Pd., H. Yanto Mulya Pibiwanto, Hj. Sri Hartini Soetjipto S.Sos. Sedangkan untuk lembaga penghargaan serupa di antaranya diterima oleh PT. Bio Farma, PT Abbot, PT Frisian Flag. Menanggapi penghargaan yang diperolehnya, Ny. Nani merasa bersyukur mendapatkan piagam tersebut, meskipun dirinya tidak menyangka akan mendapatkannya. "Yang pasti pertama-tama tentu saja saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas diraihnya penghargaan ini, meskipun tadinya saya sama sekali tidak menyangka," ujar Ny. Nani.**
13
EDISI 4 / 2009
LAPORAN UTAMA
PIAGAM RISET DAN IPTEK
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung kembali bangga, setelah website Pemkot Bandung yang dikelola Badan Komunikasi dan Informatika mendapat penghargaan dari Universitas Gunadarma, kini Kementerian Negara Riset dan Teknologi pun memberikan penghargaan kepada Pemkot Bandung atas perhatian pada bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi kategori pada lembaga pendidikan dan pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Penghargaan berupa piagam dan piala diserahkan Menteri Negara Komunikasi
dan informatika M. Nuh yang diterima Wakil Wali Kota Bandung, Ayi Vivananda, S.H., pada acara puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-14 tahun 2009, di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan (BPP) Teknologi, Jalan MT. Tamrin No. 8, Jakarta, Senin (10/8). Atas penghargaan yang diterimanya tersebut, Ayi merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Bandung beserta jajaran Pemkot Bandung atas dukungannya selama ini.**
14
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
BANDUNG BERAWAL DARI SURAT USUL DAENDELS LAHIRNYA suatu kota
biasanya berhubungan erat
dengan asal-usul dan atau arti
nama daerah yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan
lahirnya Kota Bandung, jauh
sebelum berdirinya Kabupaten
dan Kota Bandung, kata
"Bandung" itu sendiri banyak
versi dan arti lain. Salah satunya adalah asal kata dari "bendung" atau danau besar pada zaman
prasejarah yang terdapat di daerah bagian tengah Priangan.
P
endapat mengatakan bahwa nama Bandung berasal dari kata "bendung" hal ini dikaitkan dengan peristiwa terbendungnya aliran Sungai Citarum akibat meletusnya Gunung Tangkuban Parahu pada zaman prasejarah kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Sebagian lahar dari gunung itu menyumbat aliran sungai di tempat yang disebut Sanghyang Tikoro. Akibatnya daerah di sebelah barat dan daerah di sebelah timur sungai Citarum, yaitu daerah Batujajar sampai Padalarang dan dataran Bandung sampai Cicalengka sekarang, permukaannya tergenang air sehingga menjadi sebuah danau besar (Bemmelen, 1949 : 643 cf.Kusumadinata, 1959) yang kemudian dijuluki "Danau Bandung". Kapan nama Bandung mulai digunakan sebagai nama daerah bekas " Danau Bandung "? Sejak kapan daerah itu menjadi pemukiman? Kedua hal tersebut belum diketahui secara pasti. Boleh jadi kata Bandung menjadi nama
15
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA wilayah yang terbentang antara Gunung Tangkuban Perahu hingga Soreang (50 KM.) , dan antara Padalarang hingga Cicalengka (30 km.) , karena wilayah ini bekas "Danau Bandung" dan arealnya sangat luas atau besar. Menurut naskah Sejarah Bandung, semula daerah Bandung (setelah dibeberapa tempat terdapat pemukiman/kehidupan manusia) merupakan daerah kerajaan Timbanganten, sebuah kerajaan kecil yang berada dibawah Hegemoni kerajaan Pajajaran sekitar tahun 1.450 M. Kerajaan Timbanganten dengan pusat pemerintahan (Ibu Kota) Tegal Luar (Tegal Mantri) diperintah oleh Ujang Euken alias Ujang Talaga yang kemudian dikenal dengan gelar Prabu Pandan Ukur. Nama daerahnya pun kemudian disebut Bumi Ukur atau Tatar Ukur. Prabu Pandan Ukur kemudian diganti oleh putranya bernama Dipati Agung dan Ibu kota kerajaan dipindahkan ke Bayabang, sebuah tempat ditepi Sungai Citarum. Kedudukan Dipati Agung sebagai raja selanjutnya digantikan oleh menantunya, Raden Wangsanata yang lebih dikenal dengan nama Dipati Ukur. Di bawah pemerintahan Dipati Ukur, wilayah Tata Ukur sangat luas karena mencakup daerah Karawang, Pamanukan dan Ciasem (de la faille, l895 : 18-20ff, cf. De Haan, lll, 1912 : 53 ). Sementara itu, Kerajaan Pajajaran runtuh (1579/1580) dan tak lama kemudian muncul kerajaan Sumedang Larang di daerah Kota Sumedang sekarang dengan raja pertama Prabu Geusan Ulun (l580 s/d 1608). Kerajaan dengan Ibu Kota Kutamaya ini wilayahnya mencakup sebagian besar Tatar Ukur. Ketika pemerintahan dipegang oleh Rd. Aria Suryadiwangsa (l608 s/d l620), anak tiri Geusan Ulun, kerajaan dan wilayah Sumedang larang , termasuk Tatar Ukur, jatuh ke bawah kekuasaan Sultan Agung Raja Mataram (1613 s/d 1645) sejak tahun 1620. Sejak itu daerah itu dinamai Priangan dan status Sumedang Larang berubah dari kerajaan menjadi kabupaten (Kabupaten Vassal Mataram), diperintah oleh Raden Aria Suriadiwangsa sebagai Bupati, merangkap Bupati Wedana (Bupati Kepala) daerah priangan (1620 -1624), dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata yang dikenal sebutan Rangga Gempol I (Widjadjakusuma, 1961 :23 dan Kem, 1898 :12).
16
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA Ketika jabatan Bupati Wedana dipegang oleh Pengeran Dipati Rangga Cede, adik Rangga Gempol I, Sumedang diserang oleh pasukan Banten. Pangeran Dipati Rangga Cede tidak mampu mengatasi serangan tersebut, oleh karena itu, ia mendapat hukuman dari Sultan Agung berupa penahanan atas dirinya di Mataram.Sementara itu, jabatan Bupati Wedana Priangan diserahkan oleh Sultan Agung kepada Dipati Ukur (1624 1631), dengan syarat ia bersedia membantu usaha Mataram mengusir kompeni dari Batavia. Pada tahun 1628 Sultan Agung menugasi Dipati Ukur membantu pasukan Mataram menyerang Kompeni di Batavia. Namun ternyata Dipati Ukur gagal melaksanakan tugasnya. Rupanya Dipati Ukur berpikir dari pada ia mendapat hukuman berat dari Sultan Agung, lebih baik memberontak terhadap Mataram. Pemerintah Dipati Ukur beserta pengikutnya berlangsung kurang lebih 3 tahun (1628-1631). Pihak Mataram berusaha keras menumpas pemberontak Dipati Ukur, dengan bantuan beberapa kepala daerah di Priangan, antara lain Ki Astamanggala, Umbul Cihaurbeuti, akhirnya pemberontak itu dapat dipadamkan. Menurut versi Mataram, Dipati Ukur ditangkap dan dihukum mati, sebaliknya versi Priangan menyatakan bahwa orang yang tertangkap dan dihukum mati itu bukan Dipati Ukur, melainkan orang yang dikira oleh pihak Mataram adalah Dipati Ukur. Sultan Agung kemudian memecah daerah Priangan (di luar Sumedang dan Galuh) menjadi 3 Kabupaten, yakni Bandung, Sukapura (sekarang Tasikmalaya) dan Parakan Muncang (sekarang desa di daerah Cicalengka). Pembentukan ketiga kabupaten itu ditandai dengan pengangkatan Ki Astamandala sebagai Bupati Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangunangun, Tumenggung Wiradaha sebagai sebagai Bupati Sukapura dan Tumenggung Tanubaya sebagai Bupati Parakan Muncang. Pelantikan ketiga orang bupati itu berlangsung di ibu kota Mataram dan dinyatakan dalam "Piagem Sultan Agung" tertanggal 9 Muharam tahun Alif. Piagam tersebut merupakan sejarah yang kuat dan sumber primer yang menyatakan adanya nama daerah bernama Bandung dan di daerah itu dibentuk pemerintah Kabupaten. Dengan kata lain tanggal 9 Muharam tahun Alif
17
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA itulah Hari Jadi Kabupaten Bandung. Menurut penafsiran F.De Haan seorang ilmuwan Belanda berjudul Priangan; De Preanger Regentschappen Onderhet Hederlandsch BostuurTot 1811, jilid 111 (1912), tanggal 9 Muharam tahunAlif bertepatan dengan tanggal 16 Juli 1633 (Widjadja Kusumah 1961.227 dan Brandes TBG, XXXII, 1888 : 353 356) setelah ketiga orang bupati tersebut diatas dilantik oleh Sultan Agung di Ibu Kota Mataram, Mereka kembali ke daerah masing-masing dan mencari tempat untuk ibu kota kabupaten. Tumenggung Wiraangunangun menjadikan daerah Karapyak/Bojong Asih (Dayeuh Kolot sekarang) sebagai ibu kota Kabupaten Bandung. Di tempat itu Pemerintah Kabupaten Bandung berlangsung hingga abad ke-19. Bupati yang memerintah Kabupaten Bandung dengan ibu kota Karapyak berjumlah 6 orang secara turun menurun yaitu Tumenggung Wiraangunangun (hingga tahun 1681), Tumenggung Ardi Kusumah (1681-1704), Tumenggung Anggadireja I (1704-1747), Demang Natapradja bergelar Tumenggung Anggadiredja II (1714-1763), Tumenggung Anggadiredja III alias R.A.Wiranatakusumah I (1763 1794), dan R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829), (Volks Almanak Soenda 1922 dan Encyclopedie Van Nederlandsch Indie 1927 : 355 358). Sementara itu, pada akhir tahun 1799 kekuasaan Kompeni di Nusantara berakhir sebagai akibat VOC bangkrut. Kekuasaan di Nusantara diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang waktu itu dikuasai oleh Perancis. Pemerintahan di Nusantara dilaksanakan oleh perwakilan kerajaan Belanda dengan nama Pemerintah Hindia Belanda, dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama adalah H.W. Daendels (1808-1811). Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari kemungkinan serangan pasukan Inggris yang waktu itu telah menduduki India. Untuk kepentingan tugasnya itu Daendels membangun Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) dari Anyer ke Panarukan. Di daerah Kabupaten Bandung dan Parakan Muncang ternyata jalan itu berjauhan dengan Kabupaten. Oleh karena itu Daendels dengan surat tanggal 25 Mei 1810, meminta kepada kedua bupati yang bersangkutan agar memindahkan ibu kota kabupaten
18
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA masing-masing ke dekat jalan raya, yakni Ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan ke tepi Sungai Cikapundung (pusat Kota Bandung sekarang) dan Ibu kota Kabupaten Parakan Muncang ke Andawadak (daerah Tanjungsari sekarang). Kapan Ibu Kota Kabupaten Bandung yang baru dibangun? Menurut naskah Sadjarah Bandung, pada tahun 1809 Bupati Bandung R.A Wiranatakusumah II beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Karapyak ke daerah Bandung bagian utara, dalam rangka mencari kemudian membuka lahan untuk membangun kota baru. Lahan dimaksud adalah daerah tepi barat Sungai Cikapundung (Pusat Kota Bandung sekarang) yang masih berupa hutan-hutan. Dalam rangka membangun tempat tersebut sebagi Ibukota Kabupaten Bandung, Bupati tinggal di daerah sebelah utara Jalan Raya Pos yang sedang dibangun, tetapi tidak tinggal di suatu tempat, melainkan pindah-pindah tempat. Mula-mula ia tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti sekarang), kemudian Bupati pindah ke Balubur Hilir, agar lebih dekat ke tempat pekerjaan untuk memimpin sejumlah idenya membangun "Kota". Namun Balubur Hilir pun dirasakan masih cukup jauh dari Sungai Cikapundung, maka bupati pindah lagi ke kampung Bogor (sekarang Kebon Kawung). Menurut naskah sejarah Bandung, di tiga tempat tersebut, Bupati R.A.Wiranatakusumah II tinggal selama kurang lebih dua setengah tahun. Selanjutnya ia pindah ke "Kota" baru (Kota Bandung) yang sudah dapat berfungsi sebagai ibu kota kabupaten dan pemukiman, sekalipun situasi dan kondisinya masih sederhana. Kapan pindahnya bupati itu, belum diketahui secara jelas. Tulisan Raden Natanegara berjudul "Sadjarah Soemedang ti Djaman Kompeni Toeg nepi ka Kiwari". Dimuat dalam Volks Almanak Soenda tahun 1938 dan 1939 (Tulisan berseri) antara lain berisi informasi berdirinya Kota Bandung diresmikan melalui besluit (Surat Keputusan) tanggal 25 September 1810. Hal ini tersurat dan tersirat dalam tulisan tersebut yang dimuat dalam Volks Almanak Soenda 1938 (Hal.96), sebagai berikut (ejaannya diubah menjadi EYD) : Koelantaran aya jalan besar anyer beunang
19
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA ngahadean jeung ngagedean tea, dayeuh Bandung dipindahkeun ti Dayeuh Kolot kasisi jalan gede sisi Cikapundung, ari Dayeuh Parakan Muncang dipindahkeun ka kampung Anawedak bareng jeung dipindahkeun eta dua dayeuh dina sabisluit keneh tanggal 25 September 1810 diangkat kana patih Parakan Muncang, Raden Surya, Patinggi Cipacing, ngaganti Raden Wirakusumah nu dilirenkeun lantaran kurang cakep jeung kedul (Garis bawah dari peneliti). Dengan adanya jalan besar baru hasil perbaikan dan pelebaran, ibu kota (kabupaten) Bandung dipindahkan dari Dayeuh Kolot ke dekat jalan-jalan besar di tepi Cikapundung, sedangkan ibu kota (Kabupaten Parakan Muncang di pindahkan ke kampung Anawedak). Bersamaan dengan dipindahkannya ke dua ibukota itu dalam bisluit yang sama tanggal 25 September 1810. Raden Suria petinggi Cipacing, diangkat menjadi Patih Parakan Muncang menggantikan Raden Wirakusumah yang diberhentikan karena kurang cakap dan malas. Uraian di atas menunjukan adanya tiga alternatif momen atau tanggal yang dapat dipilih sebagai "tonggak" berdirinya Kota Bandung. Pertama tanggal 25 Mei 1810 : Kedua Momen pindahnya Bupati RA.Wiranatakusumah II ke "Kota" baru yang kemudian bernama Kota Bandung : Ketiga, tanggal 25 September 1810. Tentu salah satu di antaranya harus dipilih dan ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bandung. Pertimbangan Hari Jadi Kota Bandung Pencarian dan pemilihan tanggal yang tepat sebagai hari jadi Kota Bandung telah dilakukan melalui kegiatan seminar (10 Maret 1997), sarasehan (22 Januari 1998), ditidak lanjuti oleh beberapa kali diskusi. Kegiatan tersebut melibatkan pakar dari berbagai bidang atau profesi yaitu sejarah, pemerintahan, budaya dan lain-lain, serta diikuti pula oleh sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. Diskusi difokuskan pada pembahasan tiga buah sumber tertulis, yaitu surat Daendels bertanggal 15 Mei 1810, naskah Sadjarah Bandung dan tulisan Raden Asik Natanegara dalam Volks Almanak Soenda 1938. Telah disebutkan, bahwa ketiga sumber itu masing-masing memuat alternatif tanggal yang dapat dipilih sebagai hari jadi Kota Bandung. Berdasarkan metode sejarah (kritik ekstrem dan kritik intern terhadap sumber)
ketiga sumber itu merupakan sumber sejarah lahirnya Kota Bandung yang akurat. Hasil pembahasannya sebagai berikut : Alternatif Pertama : Tanggal 25 Mei 1810 Surat Daendels 25 Mei 1810 kepada bupati Bandung dan Bupati Parakan Muncang merupakan sumber yang sifatnya akurat dan primer, memuat informasi tentang permohonan usul pihak Pemerintah Hindia Belanda untuk memindahkan Ibu kota Kabupaten Bandung ke dekat Jalan Raya Pos. Akan tetapi bila tanggal surat itu dianggap sebagai titik tolak hari jadi Kota Bandung, apalagi dianggap sebagai hari jadi Kota tersebut, nilai kesejarahannya lemah. Pertama, isi surat tersebut adalah permohonan/usul Gubernur Jenderal Daendels agar kedua Bupati yang disebut dalam surat itu memindahkan Ibu kota kabupaten masing-masing ke dekat jalan Raya Pos. Walaupun kata permohonan/usul dalam surat tersebut diartikan sebagai bahasa halus dari konstruksi, namun hal itu berarti bahwa pada tanggal 25 Mei 1810 "Kota Bandung" belum berdiri. Kedua, isi surat Daendels nilai kesaksiannya lemah bila dibandingkan dengan data/informasi dalam sumber kedua dan ketiga. Alternatif Kedua : Momen Pindahnya Bupati Bandung RA.Wiranatakusumah II ke Ibukota Kabupaten Yang Baru. Naskah Sadjarah Bandung merupakan sumber kuat/akurat, bahkan termasuk primer, karena ditulis pada zamannya. Sumber ini menyatakan bahwa pada tahun 1809, Bupati Bandung R.A.Wiranatakusumah II pindah dari Karapyak ke daerah sebelah utara Jalan Raya Pos mendekati lahan yang akan dibangun menjadi Kota baru. Bila informasi ini dihubungkan dengan isi suarat-surat Daendels, hal itu berarti surat daendels dibuat beberapa waktu lamanya setelah Bupati Bandung meninggalkan Karapyak. Dengan kata lain, jauh sebelum Daendels mengeluarkan surat tanggal 25 Mei 1810, Bupati Bandung telah pindah ke Krapyak. Informasi tentang pindahnya Bupati Bandung dari Krapyak tahun 1809 mengandung arti/makna pertama, tanggal 25 Mei 1810 tidak dipilih sebagai hari jadi Kota Bandung, kedua bahwa gagasan memindahkan ibukota Kabupaten Bandung itu boleh jadi berasal dari Bupati Bandung sendiri. Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 hanya mengharapkan dengan sangat atau menegaskan agar pemindahan
20
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA ibukota Kabupaten Bandung ke dekat Jalan Raya Pos yang sedang dibangun benar-benar dilaksanakan. Akan tetapi sangat disayangkan, nilai intrinsik dan informasi tentang waktu pindahnya Bupati Bandung R.A.Wiranatakusumah II ke ibukota kebupaten yang baru adalah lemah, karena tidak menyebutkan tanggal, bulan dan tahunnya secara jelas. Tahun pindahnya Bupati Bandung ke Kota baru, hanya disebutkan secara samar, yaitu setelah Bupati tinggal di tempat sementara selama dua setengah tahun. Dengan demikian dalam menentukan hari jadi Kota Bandung, alternatif kedua pun tidak dipilih. Alternatif Ketiga : Tanggal 25 September 1810 Oleh karena alternatif pertama dan kedua tidak dapat dipilih, maka pilihan jatuh ke alternatif ketiga seperti yang dinyatakan dalam kutipan dan sumbernya yang cukup kuat sebagai sumber sejarah, yaitu sumber berupa besluit (surat keputusan) yang dinyatakan dalam Volks Almanak Soenda (1938), tanggal 2 September 1810 adalah tanggal besluit (Surat Keputusan tentang pengangkatan pejabat pribumi di daerah administratif tertentu). Namun demikian di dalamnya dinyatakan pula bahwa tanggal 25 September 1810 adalah tanggal pindahnya Ibukota Kabupaten Bandung "Kota" yang baru yaitu Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh kalimat (pernyataan penulis artikel) : "Bareng jeung dipindahkeun eta dua dayeuh, dina sabisluit keneh tanggal 2 September 1810 diangkat kana Patih Parakan Muncang Raden Suria, Patinggi, Cipacing, ngagantikeun Raden Wirakusumah.....". Dua dayeuh yang dimaksud adalah Ibu Kota Kabupaten Bandung dan Ibu Kota Kabupaten Parakan Muncang. Perlu dikemukakan, bahwa sangat disayangkan, arsip yang diduga arsip besluit dimaksud (terdapat di arsip nasional Jakarta) tidak dapat dibaca dan difotokopi karena kondisinya sudah sangat parah (hancur dimakan usia). Namun demikian, hal ini kiranya tidak mengurangi kekuatan data/informasi tentang adanya besluit tersebut. Dasar pertimbangannya adalah pertama, informasi tentang adanya besluit itu berasal dari tulisan Raden Asik Natanegara berjudul Sadjarah Soemedang 7 Djaman Kompeni Toeg Nepi Ka Kiwari. Dilihat dari gelarnya, Asik Natanegara adalah orang terpelajar dan dari tulisannya menunjukkan bahwa ia menguasai permasalahan
yang ditulisnya, serta memiliki pengetahuan tentang teknis menulis karya ilmiah. Ia tidak mungkin menyebutkan adanya besluit tanggal 25 September 1810 bila ia tidak mengetahui tentang hal itu, atau bahkan melihat dan membacanya. Dari segi metode sejarah tepatnya kritik sumber yakni kritik intern yang menyoroti/menilai pengarang dan sumber yang bersangkutan hal itu dapat dipertanggungjawabkan. Kedua tulisan tersebut dimuat dalam Volks Almanak Soenda 1938 dan 1939. Dan segi metode sejarah (kritik sumber/kritik ekstrem), sumber ini cukup akurat, karena sumber itu asli, memuat informasi yang dimaksudkan secara jelas dan tegas dan uraiannya utuh (belum diubah-ubah). Berdasarkan hasil analisis terhadap lintasan lahirnya Kota Bandung yang bertumpuh pada sumber-sumber tersebut diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Kota Bandung berdiri (dibangun) melalui kronologi peristiwa sebagai berikut : * Tahun 1809 (?), Bupati Bandung RA.Wiranatakusumah II (1794-1829) pindah dari Karapyak, ibu kota Kabupaten Bandung, ke daerah Bandung bagian utara, dalam rangka usaha dan persiapan membangun ibu kota baru ditepi Sungai Cikapundung, dekat jalan Raya Pos yang sedang dibangun. * Di tempat tinggal sementara (daerah Cikalintu, Balubur Hilir dan Kampung Bogor), Bupati Bandung menetap selama dua setengah tahun (?) sementara itu, pembangunan Kota Bandung dibawah pimpinan Bupati RA.Wiranatakusumah II. * Tanggal 25 September 1810, Kota Bandung diresmikan sebagai Ibu kota Kabupaten Bandung. Boleh jadi peresmian Kota itu dilakukan setelah di "Kota" baru itu berdiri Pendopo Kabupaten sebagai kantor Bupati. Kedua, Data/informasi dalam naskah Sadjarah Bandung mengenai pindahnya Bupati RA.Wiranatakusumah II dari Karapyak, mengandung arti/makna bahwa boleh jadi gagasan pencarian tempat untuk membangun Ibu kota kabupaten yang baru, berasal dari Bupati Bandung sendiri, dengan alasan lokasi Karapyak tidak strategis sebagi Ibu kota kabupaten, karena tempat itu berada di bagian sisi wilayah kabupaten Bandung bagian selatan. Sementara itu daerah Karapyak sering terancam banjir, karena daerah itu berada di tepi sungai Citarum. **
21
EDISI 4 / 2009
PARLEMENTARIA
DATA ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 MASA JABATAN TAHUN 2009-2014
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
NAMA
PARTAI
GUGUM GUMBIRA H.C. HENDARWAN, SH.,MM EKO YULIANT ODED MUHAMAD DANIAL AHMAD KUNCARANINGRAT,ST ASEP RODI Ir. NURANI ESTI LESTARI DENI NURSANI TEDDY SETIADI, S.Sos HARU SUANDHARU,S.Si.,M.Si BUDI HARYANA,S.Si TEDY RUSMAWAN AT Drs. H. NANANG SUGIRI, MH AAT SAPAAT KHODIJAT H. ADJAT SUDRADJAT Drs. ASEP DEDY RUYADI, SH.,Msi JHONNY HIDAYAT Drs. TATANG SURATIS H. EDWIN SANJAYA, SE EGA MEGANTARI, SH YOSEP SAEPUL AKBAR M, S.Ag LIA NOER HAMBALI CHRISTIAN DICKY S RIEKE SURYANINGSIH, SH RIANTONO, ST.,M.Si H. ISA SUBAGJA TROYADI G. LUKAS ACHMAD NUGRAHA DH, SH YESSA D. SIDDIQ H. KUSMANA TETEN GUMILAR RAMAYANA UNTUNG MULYANTO Dra. ANI SUMARNI DEDE HERMAWANSYAH Drs. KATMADJA WIEKE WIWIK PURWATI ANTARIA PULWAN Ir. H. AGUS GUNAWAN DENI RUDIANA Hj. WIEN BASTIAH DONNY KUSMEDI GN, SH.,MBA ERWAN SETIAWAN SRI SUCI KARYANI, S. Ag HERI HERYAWAN Drs. KADAR SLAMET ENTANG SURYAMAN, SH YUNI NABILA H. TOMTOM DABBUL QOMAR, SH., MH Hj. HENNY SRI BURHAENIE RB. EKO SESOTYO, SE
PARTAI GERINDA PARTAI GERINDA PARTAI GERINDA PKS PKS PKS PKS PKS PKS PKS PKS PKS PAN PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PARTAI GOLKAR PPP PPP PPP PDS PDI PERJUANGAN PDI PERJUANGAN PDI PERJUANGAN PDI PERJUANGAN PDI PERJUANGAN PDI PERJUANGAN PDI PERJUANGAN PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT PARTAI DEMOKRAT
Catatan : Apabila ada perubahan nomor HP mohon segera diinformasikan ke Bagian Umum (Tlp.4221484) Keterangan : Jumlah anggota laki-laki = 41 orang, anggota perempuan = 9 orang
22
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Bandung Jadi Percontohan Penanganan Penyandang Cacat
U
NTUK bisa berperan secara lebih produktif dan mandiri, penyandang cacat sebagai warga negara dengan segala kekurangannya, mempunyai hak dan perlakuan yang sama dengan warga lainnya termasuk keikut sertaannya berkiprah dalam pembangunan. Terlebih sebagai objek dan subjek pembangunan, terutama dalam rehabilitasi dan pember-
dayaannya. Keberhasilan Kota Bandung dalam upaya penyetaraan hak para penyandang cacat, menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia yang mempunyai pusat Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (RBM) bagi penyandang cacat (penca) yang sangat aktif melakukan dukungan sosialisasi, pendampingan maupun pendataan.
23
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Ketua Umum tim RBM Kota Bandung, Hj. Nani Dada Rosada mengatakan hal tersebut. ”Guna meningkatkan kualitas hidup, Kota Bandung menggunakan pola rehabilitasi bersumber daya masyarakat, dan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap penyandang cacat menjadi kunci sukses program rehabilitasi ini,” ujar Nani saat menyambut kunjungan peserta program pelatihan rehabilitasi ”Third Country Trainning Program on Vocational Rehabilitation Person with Disabelites”. Acara berlangsung di ruang tengah Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana 2, Rabu (22/7) lalu. Dikatakan, agar perlakuan terhadap penca
tidak mengalami diskriminatif dan tidak malu apabila ada keluarganya yang cacat, diperlukan pola komunikasi dan interaksi secara intensif kepada masyarakat agar mau melaporkan adanya penca dilingkungannya. Tim RBM mencatat penca di Kota Bandung ada 10.200 orang, sedangkan binaan RBM saat ini 2.314 orang yang terbagi di RW binaan, diikuti 30 peserta kader RBM dari 30 kecamatan di Kota Bandung, agar mampu memonitoring. Dukungan Pemerintah Kota Bandung terhadap penca, menurut Nani sangat besar. “Capaian penanganan penca dari tahun ke tahun selalui meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.
24
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Di antaranya pada tahun 2008, sebanyak 296 penca berat telah mendapatkan bantuan jaminan sosial sebesar Rp 300.000,00/bulan dari Departemen Sosial. Tahun ini sebanyak 284 penca akan memperoleh hak yang sama,” katanya. Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada, S.H, MSi dalam amanat tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Dr. H. Edi Siswadi, M.Si mengucapkan selamat datang, terima kasih atas keperdulian dan perhatian pada peserta program pelatihan, serta menjelaskan Pemerintah Kota Bandung melindungi hak-hak dasar masyarakat Bandung termasuk
10.200 orang penca dengan memberikan fasilitas kepada mereka sesuai dengan kemampuan pemerintah kota. Kota Bandung menjadi percontohan peserta program pelatihan yang diikuti negara-negara berkembang dari 8 negara, di antaranya Pakistan, Palestina, Vietnam, Fhilipina, Nepal, Timor Leste, Thailand dan Zimbabwe. Program pelatihan rehabilitasi penyandang cacat ini dilaksanakan selama 42 hari dengan melakukan kunjungan kerja ke kota Solo, Yogyakarta, Bandung dan Bali dalam rangka melihat upaya pemerintah dalam penanggulangan rehabilitasi penca di Indonesia.**
25
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Bulan Dana PMI Kota Bandung Targetkan Perolehan Rp 900 Juta
K
EBERADAAN Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai organisasi sosial kemanusiaan, merupakan mitra pemerintah yang sangat strategis. Kinerjanya selama ini mampu menunjukan kontribusi besar dalam membantu pelayanan sosial, kesehatan, bencana alam, pengelolaan transfusi darah, dan tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Kelancaran operasional pelayanannya, sangat bergantung pada sumber
daya dan pendanaan. Pernyataan tersebut dikemukakan Wali Kota Bandung H.Dada Rosada,S.H.,M.Si., pada amanatnya dalam pencanangan Bulan Dana PMI Kota Bandung di Plaza Balai Kota Jln. Wastukancana 2 Bandung Senin (6/7) lalu. Ia pun menegaskan, “Sesuai kesempatan dan kemampuan masing-masing, Saya percaya nilai-nilai solidaritas dan sikap kesetiakawanan sosial yang selama ini
26
kita miliki, akan menjadi sumber daya PMI lebih berkiprah”. Pencanangan ditandai penyerahan kartu derma dan kupon Tanda Terima Sumbangan (TTS) kepada Samsat Bandung Timur dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pengukuhan Keluarga Donor Darah (KDD) Pemkot Bandung. Menurut Dada, kegiatan Bulan Dana PMI bukan sematamata untuk menghimpun dana masyarakat, melainkan lebih
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA pada upaya memupuk jiwa dan semangat kegotong royongan membantu meringankan penderitaan sesama. “Bulan dana PMI adalah sarana memelihara nilai-nilai solidaritas sosial dan kesetia kawanan sosial. Kebersamaan ini harus selalu dijaga. Saya minta seluruh jajaran Pemkot Bandung menjadi pelopor dalam kegiatan sosial kemanusiaan ini,” tandasnya. Diungkapkan Walikota, perolehan dana di tahun sebelumnya (2008), PMI Cabang Kota Bandung berhasil menghimpun Rp 970 juta atau 114 % dari target Rp 850 juta. Prestasi ini memantapkan posisi Kota Bandung sebagai daerah yang selalu mencapai hasil terbesar di Jawa Barat. Dada juga mengungkapkan rasa prihatinnya, pasalnya warga Kota Bandung yang tinggal di daerah rawan bencana pada 2008 meningkat menjadi 4.386 dibanding tahun sebelumnya (2007) yang hanya 2.302 orang. Kondisi ini menurutnya merupakan isyarat, potensi bencana masih mengancam sebagian warga Bandung. Karenanya peran PMI ke depan akan lebih berat dalam menentukan langkah preventif, antara lain melalui pembinaan Korps Sukarela (KSR) dan Palang Merah Remaja (PMR), pembentukan KDD dalam peningkatan pelayanan transfusi darah. Ketua Umum Bulan Dana PMI Kota Bandung 2009, Hj. Nani Dada Rosada mengemukakan, selama 3 bulan mulai 1 Juli hingga 30 September 2009 panitia menetapkan target perolehan bersih Rp. 900 juta. Sebagai alat operasioal bulan dana PMI, selain menyediakan kartu derma bagi para pengusaha dan do-
natur, panitia pun menyiapkan kupon TTS nominal Rp 500,00, Rp. 1.000,00, Rp 5.000,00, dan Rp 10.000,00. Sedangkan penjaringan dana dibagi dalam 8 bidang sasaran. Bidang 1 (sumber pendapatan) melalui sektor hiburan, perhotelan dan rumah makan, pajak reklame. Bidang 2 (BUMN/BUMD) melalui pelanggan PDAM, listrik, telepon, penumpang kereta api berkelas. Bidang 3 (perpasaran, pelayanan akte kelahiran) pedagang pasar, pelayanan pembuatan akte kelahiran, rekanan pemkot, gabungan pengusaha, pengusaha pompa bensin, pelayanan mamsyarakat di kecamatan, toko umum, pengusa-
27
ha menengah dan PKL resmi, factory outlet dan mall. Untuk bidang IV (perizinan) melalui pemohon SIM, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, kir mobil dan bongkar muat, pemohon paspor, pelayanan sertifikat tanah dan pelayanan satu atap. Bidang V. (PNS) melalui kolektor DPC Korpri, unit ranting dan sub unit Korpri. Bidang VI (siswa sekolah negeri dan swasta) melalai TK. SD, SMP, SMA, SMK. Bidang VII (bidang kesehatan) melalui apotek, laboratorium, balai pengobatan swasta, rumah sakit negeri dan swasta, klinik bersalin. Bidang VIII yaitu TNI dan PNS nya.**
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
TP PKK Harus Menjadi Elemen Pemberdayaan Keluarga
T
ATANAN keluarga yang utuh, mandiri, tangguh, berkualitas dan terpenuhinya kebutuhan dasar, merupakan tugas pokok sekaligus tantangan berat dan cukup pelik bagi pembinaan kesejahteraan keluarga. Karena faktanya, di Kota Bandung masih terdapat sekira 82.000 keluarga miskin yang dikategorikan kemiskinan terstruktur.
“Keberadaan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga harus menjadi elemen pemberdayaan keluarga yang benar-benar nyata, sekaligus memiliki kekayaan nilai-nilai dan motivasi sebagai sumber keteladanan bagi keluarga dan masyarakat,” kata Wali Kota Bandung H. Dada Rosada dalam amanatnya usai melantik jajaran pengurus TP. PKK. Kota
28
Bandung masa bakti 20082013, di Ruang Serbaguna Bermartabat Balai Kota, Jln. Wastukancana 2 Bandung, Senin (22/6). Hadir dalam pelantikan, Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung H. Edi Siswadi, sejumlah pejabat publik dan para camat se Kota Bandung. Acara ditandai pemberian pi-
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA agam penghargaan, cincin dan bros emas kepada pengurus lama yang telah mengabdi dan menyatakan istirahat tidak lagi jadi pengurus. Dada menandaskan, peran TP. PKK .dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga merupakan strategi paling mendasar dan penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga. “Keluarga yang rapuh berpotensi memunculkan problema sosial dan daya juang keluarga. Yang kita takutkan adalah jika rasa hormat, sikap saling menghargai dan rasa bangga diantara sesama anggota keluarga sudah tidak ada,”. Sebagai mitra pemerintah kota dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, kata Dada, TP PKK memiliki segmen garapan pasti yang terkait langsung dengan 7 agenda prioritas pembangunan Kota Bandung. “Insya Allah, melalui pemenuhan norma 10 program pokok PKK yang konsisten, secara bertahap seluruh keluarga di Kota Bandung akan meraih status keluarga sejahtera yang tingkat kemandirian dan kesejahteraannya dapat diandalkan,”. Dada berharap pengurus TP PKK yang baru dilantik, mampu membangun sinergitas yang harmonis dengan berbagai pihak, baik Pemkot dengan SKPD nya, maupun dengan lembaga swasta dan masyarakat. Ketua Umum TP PKK Kota Bandung, Hj Nani Dada Rosada menuturkan, TP PKK dalam meraih optimalisasi perannya ke depan, akan lebih mempertajam pada ketahanan kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup dan agama. “Sebagai fasilitator dan motivator pemberdayaaan kelu-
arga, kader-kader PKK Kota Bandung disemua tingkatan mutlak dibekali wawasan pengetahuan. Lebih dari itu, mereka juga harus memahami karakteristik sosial binaannya. Karena tanpa pengenalan dan pendalaman karakter, pemberdayaan akan sulit dilakukan,” tuturnya. Jajaran pengurus yang dilantik, Hj Wiwi Priana (Wakil ketua I), Erika Ayi Vivananda (Wk Ketua II), Hj Gita Edi Siswadi (Wk
29
Ketua III), Hj Yetna Maman Suparman (Wk Ketua IV), Aisyah Tjutju Nurdin (Sekretaris), Hj Eulis Kiki Akhmad Zakiah (Wk Sekretaris I), Tubagus Agus Mulyadi (Wk Sekretaris II), Popin Martawijaya (Bendahara), Hj Jaja Sutardja (Wk Bendahara I), Cecep Karsidi (Wk Bendahara II), Hj Oim Sulaeman (Ketua Pokja I), Hj Yetti N Sujana (Ketua Pokja II), Hj Kusnadi Ardi (Ketua Pokja III), Hj Ida Gunadi S Bhinekas (Ketua Pokja IV).**
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Kota Bandung Masih Butuh 200.000 Rumah
J
UMLAH penduduk yang besar dengan tingkat kepadatan yang tinggi dan lahan terbatas, selain akan menekan berat upaya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), juga rawannya perkembangan kawasan pemukiman kumuh yang tidak layak huni. “Dari lebih kurang dua setengah juta penduduk (Kota Bandung), hunian yang ada baru 350 ribu rumah. Padahal idealnya dengan jumlah penduduk sebesar ini, dibutuhkan sedikit-
nya 500 ribu hunian. Jadi Kota Bandung kekurangan 150 sampai 200 ribu hunian,” kata Wali Kota Bandung H.Dada Rosada disela peresmian topping off apartement bersubsidi di Buah Batu Park, Jln. Adhiyaksa – Terusan Buah Batu Kecamatan Bandung Kidul. Peresmiannya sendiri dilakukan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Mohamad Yusuf Ashari, Jumat (3/7) lalu. Untuk memenuhi kebutuhan rumah hunian sekaligus mengupayakan keberadaan RTH, Pe-
30
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA merintah Kota Bandung berencana mengembangkan rumah hunian vertikal, baik rumah susun sederhana sewa (rusunawa) maupun rumah susun sederhana milik (rusunami). “Bagi Kota Bandung tampaknya lebih cenderung pada pengembangan rusunawa dan rusunami, tidak bentuk apartemen,” kata wali kota. “Kota Bandung sudah memiliki model rumah tinggal vertikal rusunawa di Cingised Arcamanik dan di Jln. Industri Dalam Kecamatan Cicendo. Kita juga sudah merencanakan pembangunan rumah susun ini namun dilakukan secara bertahap, antara lain di Jamika, Tamansari dan Sekeloa,” tambah wali kota. Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat H. Akhmad Heryawan mengatakan, pembangunan kawasan hunian baru sangat tidak diharapkan berkembang menjadi atau merupakan perpindahan kawasan hunian kumuh lama ke tempat yang lain. Rusunawa ataupun rusunami harus benar-benar dikelola dengan baik,” katanya. Pembangunan perumahan atau hunian di Jawa Barat yang penduduknya seperlima penduduk Indonesia atau lebih dari 42 juta jiwa, perlu harmonisasai. Gubernur menyarankan harus diupayakan nuansa pedesaan yang baik dan tidak kumuh. Dibuat model pembangunan desa yang baik sehingga warga desa tidak urban ke kota. “Pada 2010 kita merencanakan kehadiran rusunawa dan rusunami dibangun di Jawa Barat,” katanya. Terkait program 1.000 tower yang digelindingkan kementerian perumahan rakyat, Menpera Yusuf Ashari menuturkan, Pemerintah telah meningkatkan subsidi menjadi Rp 2,5 triliun dari sebelumnya Rp 22 miliar, sebesar Rp 800 miliar di antaranya diperuntukan bagi rusunami. Menpera berharap, pembangunan 5 tower apartemen Buah Batu Park seluas 1,2 hektare dengan 1.500 unit hunian tipe 21 dan 36, direalisasikan tidak terlalu lama. “Rusunawa dan rusunami ini juga perlu dibentuk kelembagaan, seperti persatuan penghuni rumah susun untuk pengelolaan keberadaan hunian sesuai kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah,” kata Menpera. Yusuf mengingatkan para Gubernur agar benar-benar memperhatikan daerah-daerah per-
batasan di antaranya perbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten, jangan sampai yang semula merupakan kota penyangga berubah menjadi kota mandiri. Terkait kependudukan di rusunami,Yusuf juga meminta para kepala daerah memikirkan pembangunan rusunami tahap kedua. Rusunami ini penting terutama bagi penghuni yang setelah 5 tahun yang menyebabkan anggota keluarganya bertambah. ”Kehadiran anak-anak yang terus tumbuh dan bertambah usia perlu pengaturan agar mereka bisa pindah dari unit yang semula kecil ke unit yang lebih luas. Ini perlu dirumuskan pengaturannya,” pinta Menpera.**
31
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Kerajinan Khas Bandung Belum Banyak Dikenal
DEWAN Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bandung menyelenggarakan pameran Kriya Pesona Bandung (KPB) bertema “Pameran Kerajinan Cantik Urang Bandung”. Pameran berlangsung selama 4 hari dari tanggal 9 hingga 12 Juli 2009, di Graha Manggala Siliwangi Jalan Aceh Bandung. Ketua Dekrasnasda Kota Bandung, Ny. Nani Dada Rosada menyatakan, pameran KPB ini sudah pernah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, yang bertujuan untuk lebih memperkenalkan hasil kerajinan kepada khalayak ramai. “Kriya pesona tahun ini merupakan pameran yang ke-4 kali diselenggarakan oleh Dekranasda Kota Bandung,” ujar Ny. Nani saat pembukaan Pameran Kriya Pesona Bandung IV, Kamis (9/7). Menurut Ny. Nani pameran kali ini diikuti 70 pengrajin, 44 pengrajin merupakan binaan lama Dekranasda sedang sisanya merupakan pengrajin binaan baru. “Para peserta pameran ini merupakan hasil seleksi dari berbagai pengrajin yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya,” kata Ny. Nani. Sementara itu Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada, S.H. M.Si., mengharapkan pameran ini menumbuhkan motivasi pada kreator dan inovator untuk menghasilkan produk-produk
kriya yang bernilai ekonomi tinggi, serta berjalan berkesinambungan. “Sampai saat ini Bandung lebih dikenal karena produk kuliner dan tekstil, sedangkan produk kerajinan khas Kota Bandung belum banyak dikenal, oleh karena itu dibu-
32
tuhkan terobosan yang cerdas,” ujar Dada. Wali kota juga meminta kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustian dan Perdagangan dan Bagian Perekonomian agar melakukan evaluasi kegiatan pameran. “Setelah pameran ini kita jadwalkan waktu untuk
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA membahas perkembangan industri kreatif di Kota Bandung dengan melibatkan peserta pameran, pedagang di kawasan Cigondewah, Cibaduyut, Cihampelas, Suci, Binong Jati, Cibuntu, Sukajadi dan Braga,” katanya. Dada juga berharap, para pengrajin untuk mengisi 7 kawasan yang telah disediakan Pemerintah Kota Bandung untuk dikembangkan. “Silakan mengisi tempat-tempat yang akan kita kembangkan, kita
sudah membeli tanah untuk kegiatan para pedagang pengrajin di Cigondewah, kita sudah menyediakan tanah di Binong Jati, dan kita pun akan membeli tanah untuk kegiatan promosi lainnya di suci,” katanya. Wali kota mengungkapkan, Pemerintah Kota Bandung telah menyusun beberapa program dan kebijakan yang dirumuskan oleh SKPD terkait, Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung dan Forum Pe-
33
masaran Kota Bandung, mengenai agenda pengembangan kerajinan yang implementasinya segera digulirkan. “Dalam bingkai kebijakannya, Pemerintah Kota Bandung mendudukan kerajinan sebagai salah satu primadona ekonomi kreatif, karena secara konkret Kota Bandung memiliki potensi kreativitas yang sangat tinggi, terutama dengan semakin kuatnya dukungan perguruan tinggi dan perbankan,” ujar Dada.**
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
Sukajadi Jadi Kampung Pengrajin Boneka Kain
U
NTUK mendorong pertumbuhan ekonomi kota berbasis produk unggulan daerah, Wali Kota Bandung H. Dada Rosada meresmikan sentra industri dan perdagangan kampung boneka kain Sukajadi, di Babakan Caringin Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Bandung, Rabu (1/7) lalu. “Kehadiran sentra ini akan memberi identitas positif yang diharapkan memicu para pengrajin memajukan kegiatan usahanya sehingga mampu bangkit meraih kejayaan usahanya. Pemerintah kota sangat apresiatif. Sesuai fungsi fasilitasi, kita sengaja mengundang beberapa pengusaha retail
dan perbankan untuk membantu baik permodalan, pemasaran maupun bimbingan teknis,” tutur Dada. Walikota berharap, kehadiran sentra industri kampung boneka kain Sukajadi, menjadi motivasi bagi warga Bandung mengembangkan kreativitas lain yang bernilai sosial ekonomi tinggi. Bahkan Dada menyatakan, salah satu produk kampung boneka Sukajadi, yaitu boneka badak putih berkostum pakaian tradisional Sunda akan dijadikan ikon Kota Bandung. “Boneka ini akan kita jadikan cinderamata bagi tamu-tamu yang berkunjung ke Pemerintah Kota
34
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
maupun even-even penting di Kota Bandung,” kata Dada. Ia juga memerintahkan Kepala Bagian Umum, Sekpri dan Sub Bag Protokol merealisasikan rencananya ini. Tokoh masyarakat setempat yang juga pengrajin, H. Atang menuturkan, kegiatan usaha kerajinan boneka kain Sukajadi kini berada pada kondisi tidak stabil. Jumlah pengrajin mengalami penurunan tajam akibat terkendala permodalan, pemasaran dan infrastruktur lainnya termasuk jalan. “Yang masih mampu bertahan kini tinggal 17 dari sebelumnya 68 pengrajin ketika masa jayanya di tahun 1997. Di masa jaya, seorang pengrajin teman kami H. Dede dalam tiga bulan mampu membeli mobil. Para pengrajin juga saat itu mampu membangun masjid,” tutur Atang mengisahkan. Ketua koperasi pengrajin boneka kain Sukajadi, Yanto Rukmana menambahkan, apresiasi Wali Kota Bandung Dada Rosada menjadikan boneka kain badak putih sebagai cinderamata khas Kota Bandung, merupakan angin segar dan akan menjadikan para pengrajin lebih bergairah. Terlebih
fasilitasi menghadirkan mitra usaha kalangan pengusaha dan perbankan yang dapat memberikan bantuan kredit usaha bunga ringan maupun promosi. Agar nantinya booming dan benar-benar menjadi ikon Kota Bandung, Yanto berharap, setiap kegiatan atau kunjungan tamu Kota Bandung, boneka badak putih benar-benar menjadi welcome-nya Kota Bandung. “Pak wali bisa pesan dengan jumlah yang banyak, dan kami-kami yang memproduksi. Bahkan tidak menutup kemungkinan dijual dipasaran dengan berbagai macam kostum khas Jawa Barat. Ini cinderamata khas Bandung lho! Bentuknya bisa hiasan gantungan kunci, hiasan di mobil ataupun bantal,” katanya. “Bagi kami para pengrajin sangat sependapat, untuk kemajuan sebaiknya pengrajin tidak jalan sendiri-sendiri, baik dalam mengusahakan permodalan, kegiatan promosi, standarisasi mutu maupun jenis produksi. Kita juga bersyukur ada bank yang bisa menyediakan kredit bunga rendah, kita bisa manfaatkan koperasi yang sudah kita miliki,” tambah Yanto.**
35
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA
“Jangan Sisakan Ruang Gerak Kemaksiatan” Wali Kota Buka Rakerda MUI Kota Bandung,
W
ALI Kota Bandung H.Dada Rosada mengatakan degradasi akhlaq pada sebagian masyarakat, merupakan problema besar dan pelik. Tidak jarang muncul konsepsi menyebutkan nilai dan norma agama dianggap usang manakala menghalangi kebebasan dalam pemenuhan kepuasan. Penyimpangan tata nilai agama dan etika sosialpun terjadi, diindikasikan dengan munculnya sejumlah penyakit masyarakat, seperti perjudian, porno aksi, prostitusi, penyalah gunaan minuman keras dan narkoba. “Persoalan penyakit masyarakat ini harus diseriusi karena menjadikan muramnya wajah kota. Untuk itu konsepsi 7 agenda prioritas pembangunan Kota Bandung dan implementasinya, diupayakan pada pencapaian mantapnya iklim keagamaan yang kondusif,” kata Walikota dalam arahannya saat membuka Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia ( Rakerda MUI) Kota Bandung, di gedung sekretariatnya Jln. Sadangserang 13 Bandung, Sabtu (25/7) lalu. Rakerda juga diisi dengan diskusi panel. Hadir selaku pembicara Wakil Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar (Kapolwiltabes) Bandung AKBP Akhmad Dofiri yang mengeten-
gahkan prasaran “Strategi Pengamanan Pelaksanaan UU Pornografi”, Kepala Bappeda Kota Bandung, H.Taufik Rahman dengan prasaran “Langkah Strategis Implementasi Bandung Agamis, dan Kepala Subdin Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung,
36
dr. Ferita berjudul “Bandung Bebas Flu Influenza A Baru H1N1 dan Vaksin Maningitis. Menurut Dada, mengiringi pembinaan dan bimbingan keagamaan, Pemkot Bandung akan senantiasa mempercepat pembangunan infrastruktur keagamaan di Kota Bandung
EDISI 4 / 2009
LINTAS KOTA termasuk aktivitas dalam mengembangkan dakwah dan syiar Islam. “Kita telah membebaskan 15 rumah atau lebih kurang 4 ribu meter persegi di kawasan Saritem. Kawasan ini nantinya kita jadikan pusat kegiatan agama. Kita dirikan bangunan untuk ormas-ormas Islam yang belum punya sekretariat. Ini sebagai penguatan sekaligus aktualisasi Bandung Agamis,” ujarnya. Dalam kondisi aktual, Bandung yang saat ini telah menjadi kota internasional, tambah Dada, pihaknya memerlukan konstruksi pikir dan kebijakan yang lebih konkret lagi, sehingga Bandung sebagai kota jasa yang agamis, tidak menyisakan ruang bagi tumbuh suburnya kemaksiatan. “Pengaturan minuman beralkohol perlu tegas tapi tidak menimbulkan dampak yang melemahkan aktivitas ekonomi kota. Dari rakerda ini, rekomendasi MUI seperti apa setelah rekomendasi tidak boleh adanya Saritem karena kita sepakat menyelamatkan bangsa ini dari perbuatan maksiat termasuk minuman keras yang dapat memicu perbuatan kriminal,” ujarnya. Di sela-sela kegiatan rakerda, penggunaan vaksin Maningitis pencegahan radang otak menjadi pembicaraan cukup hangat. Ketua MUI Jabar K.H. Hafidz Usman menuturkan, MUI Pusat memutuskan vaksin maningistis boleh dipakai untuk kepentingan orang beribadah. Diakuinya, berdasar keterangan pabriknya di Belgia, vaksin meningitis memang mengandung enzim babi. Karena barangnya najis maka hukum-
nya haram jika dikonsumsi. Namun MUI bukan menolak, tapi membolehkan untuk dipakai sepanjang tidak ada vaksin lain selain jenis itu. Termasuk untuk keselamatan orang beribadah, jamaah haji boleh memakainya. “Halnya mengobati penyakit, sepanjang tidak ada obat lain, yang ada boleh dipakai. Tapi boleh dipakai tidak berarti barangnya menjadi suci. Tidak, itu barangnya tetap najis.
37
Boleh dipakai dan tidak berdosa,” jelasnya. ”Bagi jamaah haji yang berangkat melaksanakan kewajiban ibadah haji, itu boleh.. Tapi bagi jamaah yang tiap tahun berangkat, jelas tidak boleh. Haji wajibnya ’kan sekali. Tapi pemerintah coba mengumpulkan para akhli analis untuk membiayai pencarian vaksin alternatif lain,” imbuhnya.**
