Siaran Pers No. 69/PIH/KOMINFO/2011 tentang Ucapan Terima Kasih Atas Penghargaan Kepada Kementerian Kominfo Sebagai Badan Publik Terbaik Tahun 2011 Dalam Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Penilaian Oleh Komisi Informasi Pusat
(Jakarta 30 September 2011). Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tanggal 29 September 2011 telah memberikan piagam penghargaan bagi 10 badan publik terbaik dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik atas dasar berbagai parameter penilaian, monitoring dan evaluasi secara obyektif yang telah ditetapkan oleh KIP terhadap 82 badan publik di seluruh Indonesia selama jangka waktu 2010 - 2011. Adapun 10 badan publik penerima piagam penghargaan KIP adalah sebagai berikut:
No.
Institusi / Badan Publik
Nilai
1.
Kementerian Kominfo
68,0
2.
Kementerian Keuangan
62,9
3.
DPR-RI
57,2
4.
Kementerian Perhubungan
57,0
5.
Kementerian Pekerjaan Umum
53,9
6.
Mahkamah Agung
51,0
7.
Kementerian Pertanian
51,0
8.
Kejaksaan Agung
50,6
9.
Kementerian Kesehatan
50,2
10.
Kementerian Kehutanan
49,4
Penghargaan
ini
ditujukan
untuk
kelembagaan
Kementerian
Kominfo
di
bawah
kepemimpinan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, yang selama ini dengan sangat intensif mendorong seluruh jajarannya untuk mentradisikan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, kami selaku PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah ditunjuk oleh Menteri Kominfo sejak tanggal 23 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kominfo, sebagai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 13 yang menyebutkan: 1. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b. membuat dan mengembangkan 1
sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional; 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dibantu oleh pejabat fungsional) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Kominfo Tifatul Sembiring dan seluruh pejabat dan staf yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Tim PPID Kementerian Kominfo (yang mencakup sejumlah pejabat dan staf dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo) untuk melaksanakan kinerjanya seoptimal mungkin. Tentu saja masih banyak kekurangan dan kelemahan PPID Kementerian Kominfo dalam memberikan pelayanan informasinya kepada publik atas dasar berbagai keterbatasan yang ada. Untuk itu PPID Kementerian Kominfo menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya baik kepada masyarakat secara perorangan, kelompok, LSM, instansi pemerintah pusat dan daerah maupun kepada internal jajaran Kementerian Kominfo. Insya Allah prestasi ini diharapkan dapat mendorong kinerja PPID Kementerian Kominfo menjadi lebih baik lagi. Perlu juga diinformasikan melalui siaran pers ini, penilaian yang dilakukan oleh KIP ini bersifat obyektif, transparan dan profesional. Ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesan negatif karena adanya kedekatan KIP dengan Kementerian Kominfo. Pada dasarnya status badan publik Kementerian Kominfo adalah sama dengan badanbadan publik lainnya (eksekutif, yudikatif, legislatif pusat dan daerah) dan juga partai politik, BUMN serta LSM sejauh memperoleh APBN dan atau APBD seluruhnya atau sebagian. Artinya, badan publik Kementerian Kominfo (tanpa pengecualian dan tanpa diperlakukan secara
khusus)
wajib
mematuhi
peraturan
yang
ditetapkan
KIP
termasuk
jika
dipersengketakan oleh pemohon informasi. Alhamdulillah, penghargaan tersebut menambah daftar jumlah penghargaan yang pernah diraih oleh Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo dalam 3 tahun terakhir ini, yaitu: No.
Tahun
Penghargaan
Lembaga Pemberi Penghargaan
1.
2009
Gold Winner for Government PR Category
SWA Media Group
on PR People of The Year 2009 2.
2010
Salah Satu Juru Bicara Favorit
Radio Elshinta FM
3.
2010
Best of The Best for Government PR on
SWA Media Group
PR People of The Year 2010 4.
2011
Gold Winner for Government PR Category
SWA Media Group
on PR People of The Year 2011
2
Sekedar informasi mengenai pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Kominfo: 1. Meskipun tidak diwajibkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, namun PPID Kementerian Kominfo telah menyediakan konter layanan PPID Kementerian Kominfo di lt. 1 Gedung Belakang Kementerian Kominfo yang buka setiap hari kerja jam 09.00 s/d. 15.00 WIB dengan tujuan untuk membantu para pengguna dan peminta informasi publik untuk memperoleh informasi publik yang diinginkan secara langsung bertatap muka dengan petugas dan dilengkapi dengan nomor telefon dan fax: 021.3452841 dan alamat email:
[email protected]. Pelayanan PPID tersebut dilayani oleh 6 orang petugas yang terdiri dari 4 orang bertugas di front desk dan 2 orang bertugas di back desk, dengan waktu tugas secara bergiliran. 2. Penyediaan informasi publik melalui website PPID Kementerian Kominfo dilakukan dengan mengakses website http://ppidkemkominfo.wordpress.com, yang mulai dibuka sejak tanggal 4 Maret 2011, dimana sampai dengan tanggal 30 September 2011 pagi telah diakses oleh sebanyak 7.678 pengakses, yang berasal dari dalam dan luar negeri (di antaranya dari AS. Turki, Taiwan, Jepang, Singapura dan Malaysia) dan hal tersebut tercermin
dari
clustermaps
yang
dipasang
pada
website
http://ppidkemkominfo.worpress.com. 3. Dari tanggal 30 April 2010 sampai dengan 31 Agustus 2011 telah terjadi transaksi permintaan informasi publik dengan perincian sebagai berikut: No
Bulan
Jumlah
Jumlah
Dipe-
Dito-
Wak
Alasan
Pemoh
Topik
nuhi
lak
tu
Penolakan
on
Informa
(Ja
si Yang
m)
Diminta 1.
Mei
16
16
15
1
163
Informasi tidak dikuasai (bukan domainnya).
2.
Juni
29
57
49
3
163
Informasi tidak dikuasai (bukan domainnya).
3.
Juli
28
50
27
3
258
Informasi tidak dikuasai (bukan domainnya).
4.
Agustus
12
41
32
3
288
Informasi tidak dikuasai (bukan 3
domainnya). 5.
Septem
9
29
28
1
143
ber
Informasi tidak dikuasai (bukan domainnya)
6.
Oktober
21
66
62
0
238
--
7.
Novemb
16
37
35
2
238
Informasi
er 8.
Desemb
dikecualikan 14
45
40
0
68
--
er 9.
Januari
12
42
39
0
98
--
10.
Pebruari
10
29
29
0
80
--
11.
Maret
23
65
64
1
29
Informasi tidak dikuasai (bukan domainnya)
12.
April
24
65
63
0
44
--
13.
Mei
12
44
35
0
104
--
14.
Juni
14
54
45
7
98
Informasi belum dikuasai.
15.
Juli
19
62
50
1
312
Informasi belum dikuasai.
16.
Agustus
15
65
48
10
285
Informasi belum dikuasai.
Jumlah
274
767
661
32
2.34
--
9
4. Selama bulan Januari 2011 sampai dengan Juni 2011 telah berlangsung 3 kali mediasi oleh KPI (terhadap topik informasi yang dipersengketakan mengingat tidak adanya titik temu pemenuhan informasi yang dokehendaki antara pihak pemohon di satu sisi dengan PPID Kementerian kominfo di sisi lain), dengan alasan informasi yang diminta tidak diberikan, seperti misalnya masalah LHKPN, dengan alasan karena terikat dengan UU yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 17 butir (j) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Dalam ketiga mediasi tersebut PPID Kementerian Kominfo selalu memenuhi panggilan Komisi Informasi Pusat, yaitu a. Mediasi Pertama tanggal 23 Maret 2011 pemohon tidak hadir. b. Mediasi Kedua tanggal 14 April 2011 pemohon tidak hadir. 4
c. Mediasi Ketiga 1 Juni 2011 pemohon hadir 5. Terkait dengan kewajiban PPID Kementerian Kominfo untuk melakukan uji konsekuensi, saat ini kegiatan uji konsekuensi tinggal tahap finalisasi berdasarkan masukan dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. 6. Khusus mengenai kewajiban PPID Kementerian Kominfo untuk menyediakan informasi publik pada website PPID Kementerian Kominfo (http://ppidkemkominfo.worpress.com) baik berupa informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang wajib diumumkan secara serta merta, dan yang wajib tersedia setiap saat, maka perincian cara mengaksesnya adalah sebagai berikut: No.
1.
2.
Dasar
Kewajiban Yang
Keterangan dan atau URL
Pasal
Diminta
9 ayat
Profil Kementerian
Kanal Informasi Publik pada URL
(2)
Komunikasi dan
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je
Informatika
nis-informasi/
Program dan Kegiatan
Kanal Informasi Publik pada URL http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je nis-informasi/
3.
4.
Kinerja Kementerian
Kanal Informasi Publik pada URL
Komunikasi dan
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je
Informatika
nis-informasi/
Laporan Keuangan
Kanal Informasi Publik pada URL http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je nis-informasi/
5.
Pengadaan Barang/Jasa
Kanal Informasi Publik pada URL
Pemerintah
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je nis-informasi/
5
No.
Dasar
Kewajiban Yang
Pasal
Diminta
6.
Keterangan dan atau URL
Laporan Akses Informasi
Kanal Akses Publik pada URL
Publik :
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/ak
1. jumlah permintaan
ses-publik/
informasi yang diterima; 2. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; 3. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau; 4. alasan penolakan permintaan informasi. 7.
Hak Pemohon Informasi
Kanal Informasi Publik pada URL
Publik
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je nis-informasi/
8.
Pengaduan dan
Kanal Informasi Publik pada URL
Penyalahgunaan
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je nis-informasi/
9.
10 ayat
Informasi Yang
Kanal Informasi Publik pada URL
(1)
diumuknan Secara
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je
sertamerta
nis-informasi/
Informasi Yang
Kanal Informasi Publik pada URL
Tersedia Setiap Saat
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je
10.
nis-informasi/ 11.
11 ayat (1)
Daftar Informasi Publik
Kanal Informasi Publik pada URL http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je nis-informasi/
6
No.
12.
Dasar
Kewajiban Yang
Pasal
Diminta
Keterangan dan atau URL
Peraturan, Keputusan
Kanal Informasi Publik pada URL
dan/atau atau kebijakan
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je
Kementerian Komunikasi
nis-informasi/
dan Informatika
13.
14.
Kebijakan Pejabat Publik
Kanal Informasi Publik pada URL
Dalam Pertemuan
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je
Terbuka
nis-informasi/
Rencana Strategis
Kanal Informasi Publik pada URL http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je nis-informasi/
15.
Syarat-Syarat Perizinan
Kanal Informasi Publik pada URL http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je nis-informasi/
16.
Data Perbendaharaan
Kanal Informasi Publik pada URL
dan Inventaris
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je nis-informasi/
17.
Rencana Kerja
Kanal Informasi Publik pada URL
Kementerian Komunikasi
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je
dan Informatika Tahun
nis-informasi/
2011 : (DIPA 2011 dan RKAKL 2011 18.
Laporan mengenai
Kanal Standar Layanan pada URL
pelayanan akses
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/st
Informasi
andar-layanan-ip/
Publik 19.
Hasil Penelitian
Kanal Informasi Publik pada URL http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je nis-informasi/
20.
Informasi Publik Yang
Kanal Informasi Publik pada URL
Telah Dinyatakan
http://ppidkemkominfo.wordpress.com/je
Terbuka
nis-informasi/
7
7. Dalam
kapasitasnya yang
dibutuhkan kehadirannya untuk menunjang
proses
pemeriksaan oleh Kepolisian RI dan juga dalam rangka proses peradilan di Pengadilan Negeri atas beberapa perkara tertentu, PPID Kementerian Kominfo telah diperiksa dan dihadirkan sebagai saksi ahli untuk beberapa perkara tersebut di bawah ini: a. Pada tanggal 10 Maret 2011 telah memenuhi undangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diminta kesaksiannya dalam kapasitas sebagai saksi ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Menghambat Akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU KIP yang terjadi pada beberapa lembaga pendidikan, yang diadukan oleh LSM Indonesian Corruption Watch. b. Pada tanggal 3 Mei 2011 telah memenuhi undangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diminta kesaksiannya dalam kapasitas sebagai saksi ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Menghambat Akses Informasi Publik, yang diadukan oleh LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia. c. Pada bulan Juni 2011 telah memenuhi undangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diminta kesaksiannya dalam kapasitas sebagai saksi ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penggunaan Perizinan Telekomunikasi, yang diadukan oleh LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia. d. Pada tanggal 26 Juli 2011 telah memenuhi permintaan Tim Pengacara yang mengadvokasi terdakwa Dian dan Randy pada salah satu sesi persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Tindak Pidana Masalah Perdagangan Perangkat Telekomunikasi IPad. 8. Salah satu pemberitaan mengenai konter layanan PPID Kementerian Kominfo pernah dimuat di Harian Media Indonesia edisi terbit tanggal 21 Pebruari 2011: SEBUAH meja setengah bundar dilengkapi tiga kursi diletakkan di pojok sebelah kiri gedung belakang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat. Tata letak ruangan dibuat serupa konter layanan pelanggan di bank. Faktanya, tempat itu merupakan tempat pelayanan informasi publik, yang buka Senin-Jumat pukul 9.00-15.00 WIB. Saat Media Indonesia mendatangi tempat itu, Kamis (17/2), seorang petugas tampak sibuk melayani permintaan informasi, baik mengatasnamakan individu maupun lembaga, yang langsung datang ke gedung tersebut. Sebuah formulir berisi pertanyaan mengenai keterangan pribadi pemohon informasi dan alasan mengajukan permintaan adalah dokumen pertama yang harus diisi pelapor. Petugas itu meminta fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pelapor. Selesai menjalani prosedur yang ada, petugas kemudian memberikan informasi yang diminta saat itu juga karena mereka memiliki cadangan buku yang memuat informasi tersebut. "Pola seperti ini memudahkan kami yang juga mengerjakan tugas sehari-hari. Awalnya, orang setiap saat keluar masuk ruangan kantor untuk mencari 8
informasi. Dengan penempatan seperti ini, pekerjaan kami yang lain tidak terganggu," kata pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkominfo, Gatot S Dewabroto. PPID wajib dimiliki badan publik sebagaimana amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Gatot mencatat setidaknya ada 30 permintaan informasi setiap bulan. Untuk informasi berkategori dikecualikan, Gatot mengaku, ada perlakuan khusus. "Misalnya, Anda meminta laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada saya. Saat saya akan memberikan pada Anda, saya harus melihat UU yang lain terkait pemeriksaan dan pengelolaan negara. Aturannya di situ adalah boleh diketahui publik setelah diserahkan kepada DPR. Jadi, UU KIP sendiri masih menghormati UU yang lain," jelas Gatot. Digedor dulu Bagaimana dengan pelayanan informasi di DPR? Ruang Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disediakan DPR, terletak dilantai 1,5 Gedung Nusantara 3 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Sepuluh komputer disediakan untuk mengakses informasi, beberapa petugas siap
memberi
bantuan
apabila
ada
masyarakat
yang
datang
dan
membutuhkan informasi. Akan tetapi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penyediaan informasi DPR masih kurang cepat. Seperti ketika ICW meminta data dan informasi mengenai perjalanan dinas sejumlah komisi. Lewat dua bulan, setelah digedor dengan pengajuan sengketa, barulah informasi yang diminta ICW diberikan. "PPID DPR belum memiliki format baku yang standar, karena dari lima laporan yang diterima, disampaikan dengan cara berbeda-beda. Sekarang, data yang diminta sudah dikasih. Jadi, kami mencabut permohonan sengketa," kata Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan, Jumat (18/2). Informasi yang ditagih ICW, antara lain, perjalanan Badan Kehormatan ke Yunani dan Turki, Badan Urusan Rumah Tangga ke Prancis, Komisi X ke Afrika Selatan, dan Komisi IV ke Belanda. Ketua PPID DPR Helmizar mengakui lambannya respons mereka. "Kami masih mencari bentuk. Apalagi, PPID di sini baru ada sekitar Agustus 2010. Pengumpulan informasi memang agak lama," jelasnya. Namun, ia terus melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada para karyawan dan pejabat di DPR. Helmizar boleh berbangga. Atas upayanya itu, DPR termasuk salah satu dari lima unit yang proaktif 9
menyediakan informasi menurut catatan Komisi Informasi Pusat (KIP). Penyediaan informasi melalui website baru dirintis dua bulan lalu. Sepanjang 2010, Wakil Ketua PPID Suratno membeberkan, permohonan yang masuk tercatat ada 38 permintaan informasi. Informasi yang diminta kebanyakan risalah rapat, kehadiran anggota dewan, pengadaan barang dan jasa serta daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Berbeda dengan apa yang terjadi di Kejaksaan Agung (Kejagung). Institusi penegak hukum ini belum bergerak secepat Kemenkominfo dan DPR dalam menyediakan informasi publik. Yang sudah dilakukan baru menunjuk PPID sementara pada Mei 2010. "Sampai sekarang di Kejagung menerbitkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik. Kemudian difollow
up
dengan
membuat
standar
operasi
dan
prosedur,"
cetus
Kapuspenkum Kejagung Noor Rachmad. Prosedur standar hingga kini masih diformulasikan, tapi belum jelas kapan aturan itu bisa segera diimplementasikan di lingkungan kejaksaan. Maka itu, jangan heran jika perjalanan UU KIP hampir setahun ini, Kejagung baru melayani tiga permintaan saja. Lain lagi dengan standar layanan yang dimiliki LSM Imparsial yang bergerak dalam advokasi HAM. Mereka belum menerapkan aturan KIP secara formal. Tidak ada PPID. Permintaan informasi yang datang juga hanya tercatat jika dilakukan secara tertulis. Kalau hanya lisan, itu tidak pernah tercatat. (Din/Wta/P4) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. Dewa Broto, HP: 0811898504, Email:
[email protected], Tel/Fax: 021.3504024).
10
