Lembaga Program Pemberi Dana Tahun

E. DUKUNGAN DAN KEMITRAAN 1. Dukungan dana yang pernah diperoleh No.

Nama/Jenis Program

Instansi/Lembaga Pemberi Dana

Tahun

Jumlah Dana Barang/Jasa Dana (Rp)

2. Daftar Instansi/Lembaga Organisasi sebagai mitra kerja 48

No. Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi

F.

Bentuk Kerjasama/Kemitraan

Bulan & Tahun Pelaksanaan

PRESTASI YANG DIMILIKI 1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan

No.

Bentuk Pengabdian

Tujuan

Lama Kegiatan

2. Penghargaan yang pernah diperoleh No.

Bentuk Penghargaan

Diperoleh Dari

Tahun

3. Pelatihan/kursus yang pernah diikuti No.

Jenis Pelatihan

Penyelenggara Pelatihan

Lama Pelatihan

Tahun

Tempat Pelatihan

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Peningkatan

3.

ii

Sarana/Fasilitas • Kursi Tamu Pembelajaran • Meja/kursi/lemari Sekretariat dan Pelatihan • Meja/kursi Ruang Belajar Teori • Meja/kursi Ruang Keterampilan • Lemari/rak buku • Mesin tik manual • Komputer • Printer • Mesin faksimile/telepon • Papan tulis • Buku/modul/bahan belajar lain • Alat-alat keterampilan: • …………… • ……………

• • • • • • • • • • • • • •

............. set ............. set ............. set ............. set ............. set ........... unit ............ unit ............ unit ............ unit ............ unit .............. set .......... paket .......... paket ......... paket

C. KETENAGAAN (SDM) YANG DIMILIKI Jenis/Profesi Tenaga

SMP

Tingkat Pendidikan (Orang) SMA Dipl. S1 S2 Jumlah

• Pengurus/Pengelola • Tenaga Administrasi • Tenaga Tutor • Tenaga Pelatih/Narasumber teknis • ……… • ……… • …….. Jumlah

D. PROGRAM/PELATIHAN YANG PERNAH DILAKUKAN Jenis Program

L

Peserta Program P L+P

Sumber Biaya

• ........................ • ........................ • ........................ • ........................ Jumlah


Kapasitas POKJA Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

47

Lampiran 12: Format Profil Lembaga

KATA SAMBUTAN

PROFIL LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

A. IDENTITAS KELEMBAGAAN 1. Nama Lembaga/ Organisasi

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama iii tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

2. Alamat Lembaga 3. No. Telp/HP/Fax/

46

E-mail 4. Tanggal Berdiri 5. Akte Notaris/ Perijinan 6. Rekening Bank 7. NPWP 8. Kepengurusan

Nama

Jabatan

Pendidikan Terakhir

B. SARANA/FASILITAS YANG DIMILIKI 1.

Status Lahan/ Bangunan

• Luas Tanah • Luas Bangunan

2.

Rincian Bangunan

• • • • • • • • •

...... m2

....... m2 Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan ............. .............

Milik sendiri/ sewa/ pinjam pakai • • • • • • • • •

.......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang


Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Buku Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota ini dimaksudkan


Lampiran 11: Format Acuan Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak FORMAT CONTOH BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK No

sebagai acuan bagi para pembina, penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan lainnya untuk berpartisipasi dan menyukseskan iv penyelenggaraan program-program tersebut sesuai dengan peran masingmasing. Capaian kinerja layanan kabupaten/kota yang telah menerapkan pengarusatamaan gender bidang pendidikan tahun 2012 adalah 57,34%, lebih tinggi dari target Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014, 54%. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun petunjuk teknis ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua, sehingga mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Jakarta, Maret 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP 195703221982112001


Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Jenis Pajak PPn

PPh 21

PPh 22

PPh 23

Jumlah

Ket

45

Catatan: 1. Pajak Pembelian Barang ≥ Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat. ......................... ,2013

Mengetahui Ketua Lembaga

Nama Terang

STEMPEL LEMBAGA

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang


Lampiran 10 : Format Acuan Buku Kas Umum

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM No Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Penerimaan Pengeluaran

Saldo

T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri melalui pendidikan orang dewasa bagi yang kurang terjangkau dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan v masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat akan selalu melibatkan proses di mana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.

44

Jumlah

Mengetahui Ketua Lembaga

Dibuat Oleh: Bendahara STEMPEL LEMBAGA

Nama Jelas

Nama Jelas


Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa(POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung PAUDISASI dan perlindungan anak, dan (v) kebermutuan lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Layanan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai pada tahun 2012, capaian layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara usia dewasa (1559 tahun) menjadi 4,21% atau 6.401.522 orang, di mana dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan Pendidikan Keaksaraan Dasar yang berusia 15-59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha Mandiri,


dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan Pendidikan Kecakapan Hidup menjadi 14%. Selain itu, sebanyak 32% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Sedangkan jumlah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% dari PKBM telah bernomor induk lembaga. Demikian juga persentase kabupaten kota yang telah memiliki minimal 10 TBM meningkat menjadi 47%. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan vi tersebut, disusunlah petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) Pengarustamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para pembina/penyelenggara dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. J Jakarta, , Maret 20133 a yar as Direkturr Pembinaan Pendidikan M Masyarakat,

laa Yulaelawati, Yullae aela lawati, M.A., Ph.D. Ella NIP.1958 5804091984022001 58 NIP.195804091984022001


Lampiran 9: Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana FORMAT CONTOH REKAPITULASI RINCIAN PENGGUNAAN DANA No 01

02

03 04 05 06

07

08

09

Rincian Pengeluaran Identifikasi dan seleksi objek/lokasi program: ……………………… ATK WB dan Penyelenggaraan: …………………… Pengadaan alat dan bahan: ……………………… Pelaksanaan Pelatihan: ……………………… Penyelenggaraan kegiatan: ……………………… Transport tenaga ahli/ pelatih/nara sumber: ……………………… Dokumentasi dan sosialisasi: ……………………… Penilaian dan evaluasi program: ……………………… Penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan ……………………… Jumlah

Jumlah (Rp)

Tanggal Pengeluaran Daftar dan Ttd. 31 Juli 2013 Penerimaan Bukti SPJ

Nota & kwitansi 02 Agustus 2013 43

Nota & kwitansi 05 Agustus 2013 Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & Kwitansi Daftar dan Ttd. Penerimaan

14 September 2013 01 September 2013 12 Oktober 2013

Nota & kwitansi 10 November 2013

Daftar dan Ttd. 20 November 2013 Penerimaan Ttd. Penerimaan 01 Desember 2013 dan Nota & kwitansi

Catatan: 1. Kuitansi penerimaan uang nominal > Rp. 500.000 s.d. < Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 3.000 2. Kuitansi penerimaan uang nominal ≥ Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 6.000. Kapasitas POKJA Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

42

7. Rincian penggunaan dana 8. Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan 9. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 10. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca kegiatan. III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP LAMPIRAN 1. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 2. Foto dokumentasi pelaksanaan 3. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 4 5

BAB II PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA ........ A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ................................................................................ 1. Penerima Bantuan ........................................................ 2. Penerima Manfaat ........................................................ C. Tujuan Kegiatan ................................................................. D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan ..............................................................

6 6 6 6 7 7 8 9

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA ....... A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... B. Persyaratan Lembaga ........................................................... C. Tata Cara Pengajuan Dana .................................................. D. Proses Penyaluran Dana ...................................................... E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... F. Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana ......................

13 13 13 14 15 18 19


vii

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... A. Pelaporan ............................................................................ B. Pemantauan ........................................................................ C. Catatan Khusus ..................................................................

24 24 25 26

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. A. Pengawasan ......................................................................... B. Pemeriksaan ........................................................................

27 27 27

BAB VI PENUTUP ...............................................................................

28

viii Lampiran–Lampiran ...............................................................................

29

Lampiran 1. Format Perjanjian Kerjasama ........................................

29

Lampiran 2. Format Sampul Proposal ..............................................

34

Lampiran 3. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal .........

35

Lampiran 4. Format Surat Rekomendasi .........................................

37

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak .......

38

Lampiran 6. Format Surat Laporan Penerimaan Dana dan Penggunaannya ....................................................

39

Lampiran 7. Format Rencana Penggunaan Dana .............................

40

Lampiran 8

Format Acuan Sistematika Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan .........................................

41

Lampiran 9. Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana ..........

43

Lampiran 10. Format Acuan Buku Kas Umum .................................

44

Lampiran11. Format Acuan Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak .....

45

Lampiran 12. Format Profil Lembaga ................................................

46


Lampiran 8: Format Acuan Sistematika Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ACUAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013 A. SAMPUL LAPORAN: • Nama Program • Nama Lembaga • Alamat Lengkap • Nomor Telepon/Fax/HP/ Email • Bulan/ Tahun Laporan

: .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................….....

B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3. Tujuan (Program dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Objek dan sasaran pelaksanaan (data dan informasi tentang peserta kegiatan) 3. Tenaga ahli/pelatih/narasumber yang mendukung pelaksanaan kegiatan 4. Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan 6. Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan


41

BAB I

Lampiran 7: Format Rencana Penggunaan Dana

PENDAHULUAN

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA No (1)

1

40

2

3

4

5

6

7

8

Kegiatan

Volume

(2)

(3)

Harga Satuan Jumlah (Rp) (Rp) (3) X (4) (4)

(5)

Identifikasi calon WB dan pelatih : a. .... b. dst. ATK WB dan Penyelenggaraan: a. .... b. dst. Pengadaan alat/vahan keterampilan: a. .... b. dst. Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: a. .... b. dst. Penyelenggaraan kegiatan: a. .... b. dst. Transport tutor/pelatih keterampilan: a. .... b. dst. Dokumentasi dan sosialisasi: a. .... b. dst. Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: a. .... b. dst. Jumlah

Jumlah dana yang diajukan: Rp ........................................................ Terbilang : ......................................................................................... ..........................................................................................


A. Latar Belakang Kebijakan pengarusutamaan gender merupakan perjalanan panjang dari usaha global dan nasional dalam menanggapi kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Hal ini tercermin 1 dari berbagai kesepakatan global antara lain konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tonggak sejarah dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender diukir dalam Konferensi Perempuan Sedunia ke-4 di Beijing tahun 1995 yang menghasilkan suatu kerangka kerja kebijakan global untuk memajukan kesetaraan gender. Kebijakan global tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia dengan ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000, yang menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga di tingkat nasional dan daerah untuk menerapkan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan. Khusus pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, pertemuan Dakar (April, 2000) dengan tema “Education For All” juga menjadi kesepakatan yang dilaksanakan oleh Indonesia. Pada tahun yang sama di bulan September diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium Goals (MDG’s) di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa yang dihadiri oleh 189 pimpinan dan wakil negara, termasuk Indonesia, untuk merenungkan dan mendiskusikan nasib sebagaian umat manusia yang terancam masa depannya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dengan menetapkan delapan tujuan, dua diantaranya adalah di bidang pendidikan dan kesetaraan gender. Tujuan MDG’s bidang pendidikan pada tahun 2015 adalah menjamin semua anak laki-laki dan perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Sementara itu, tujuan MDG’s untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, serta di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. Meskipun semua unsur


masyarakat terlibat, namun inti dari kesepakatan-kesepakatan itu sejatinya menjadi tanggung jawab negara, yaitu sampai seberapa jauh usaha-usaha negara tersebut dilaksanakan secara konsekuen. Laporan MDG’s Indonesia 2012 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan untuk target bidang pembangunan pendidikan. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada tingkat SD/ MI/Paket A telah mencapai 99,73, hampir menutup kesenjangan gender. Di tingkat SMP/MTs/Paket B telah mencapai 101,99. Selain itu telah banyak perempuan yang mendapatkan akses ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 2 Demikian juga untuk tingkat keaksaraan perempuan usia 15-24 tahun yang hampir mendekati angka 100 persen. Keberhasilan juga diperlihatkan dengan meningkatnya jumlah program dan kebijakan yang responsif gender, meningkatnya pemahaman kesetaraan gender baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta jumlah publikasi tentang gender yang telah diterbitkan. Usaha pendekatan perspektif gender di bidang pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tergolong maju. Namun demikian, para pakar berpendapat bahwa capaian-capaian kuantitatif tersebut tidak serta-merta menjadi indikator kemajuan pendidikan bermutu. Meskipun pendidikan dasar telah mencapai target MDG’s tapi belum bisa dianggap merata, khususnya di 3 provinsi kawasan timur (Papua, Papua Barat, dan Maluku). Patut pula dipertanyakan upaya pemerataan akses pendidikan yang tidak selalu sejalan dengan mutu pendidikan. Dari semua keberhasilan seperti yang diungkapkan di atas, ada beberapa isu gender yang patut menjadi perhatian bersama. Beberapa kasus memperlihatkan keadaan yang justru berbanding terbalik dengan anggapan umum selama ini. Terdapat kecenderungan yang memperlihatkan bahwa angka partisipasi sekolah, angka kelulusan, maupun indeks prestasi siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki, sebaliknya siswa yang meninggalkan sekolah (drop out) lebih banyak anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Oleh sebab itu, dinamika yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa persoalan kesenjangan gender tidak selalu berarti keterpurukan perempuan. Pergeseran tersebut harus dicermati dan dicarikan solusinya dalam meningkatkan kesetaraan gender. Untuk menelaah pergeseran ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu pionir dalam


Lampiran 6: Format Laporan Penerimaan Dana dan Penggunaannya LAPORAN PENERIMAAN DANA DAN PENGGUNAANNYA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………… Jabatan : …………………………………… …………………………………… Alamat Lembaga : …………………………………… Nomor Telepon/HP/Fax : …………………………………… dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota, melalui transfer bank pada rekening nomor ......................... atas nama ........................ pada tanggal ........................... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai sesuai Perjuanjian Kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2013 Yang membuat pernyataan, Materai, Rp. 6.000

( ............................)


3 39

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak KOP LEMBAGA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : .................................................................. Jabatan : .................................................................. Alamat Lembaga : .................................................................. Telp./HP/Faksimili : .................................................................. 38

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota Tahun 2013, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi). 3. Membuat dan menyampaikan: a. Surat Pemberitahuan Telah Menerima Dana, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat dua minggu setelah dana diterima, b. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. 4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat, dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan. 5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mestinya. …………………………….. 2013 Yang Membuat Pernyataan Materai, Rp. 6.000

(…………..………………….)


pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dapat menjadi contoh sekaligus tempat pembelajaran proses pelaksanaan PUG. Komitmen untuk melakukan pengarusutamaan gender bidang pendidikan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 terus dikawal dan diimplementasikan melalui penguatan kapasitas pengambil kebijakan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Mulai tahun 2003, sudah dimulai upaya untuk memfasilitasi dan mengadvokasi provinsi dalam rangka memperkuat komitmen para pengambil kebijakan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pembangunan pendidikan di daerah, dapat mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender. 3 Sementara kabupaten/kota baru diberikan fasilitasi dan advokasi mulai tahun 2008, dan sampai dengan akhir tahun 2012 sudah menjangkau 285 kabupaten/ kota dari 497 kab/kota seluruh Indonesia. Mengingat masih banyaknya kabupaten/kota yang belum dapat difasilitasi, maka perlu dilakukan model akselerasi implementasi PUG bidang pendidikan agar dimensi keadilan dan kesetaraan gender dapat dengan segera masuk ke dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan di kabupaten/kota. Untuk memperkuat capaian yang selama ini telah dilakukan dan meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan di daerah (khususnya provinsi), maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya secara terus menerus berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Bidang Pendidikan di provinsi untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan di setiap provinsi. Untuk terus memperkuat dan memperluas implementasi program ini, pada tahun 2013, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat akan tetap bekerjasama dengan Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W) yang berada di Perguruan Tinggi yang selama ini memiliki sumber daya potensial untuk menjadi fasilitator, pelatih, dan narasumber dalam mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan dan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Bentuk fasilitasi dan advokasi yang diberikan oleh PSG/W dapat berupa penyediaan narasumber, pelatih, dan fasilitator program.


Untuk memberikan rambu-rambu dan panduan bagi Pokja PUG Bidang Pendidikan di provinsi, kabupaten/kota dan pihak terkait dalam pengajuan, pengelolaan, dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota tahun 2013, disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

B. Dasar Hukum 4

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011. 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. 5. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan. 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA). 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014.


Lampiran 4. Format Surat Rekomendasi KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KABUPATEN/KOTA*) SURAT REKOMENDASI Nomor: .................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ....................................................................... Ketua Lembaga : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... No. Tlp/HP/Faks. : ....................................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/ Kota, dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan tahun 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .................................................. 2013 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten/Kota *) ...…............... Tanda Tangan, Stempel

(..................................................) *) coret yang tidak perlu


3 37

3. Sarana dan prasarana yang akan digunakan 4. Jadwal pelaksanaan kegiatan 5. Rencana biaya kegiatan (rencana penggunaan dana) B. Pelaksanaan: • Rencana program dan kegiatan C. Rencana Tindaklanjut • Rencana tindaklanjut kegiatan 36

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN: 1. Salinan/fotokopi surat keputusan tentang pembentukan Pokja PUG Bidang Pendidikan. 2. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga. 3. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Struktur organisasi kepengurusan dan rincian tugas Pokja. 5. Profil lembaga, dan lain-lain yang diperlukan.


10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 5 Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014. 14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2013.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk: 1. memberikan panduan bagi Pokja PUG Bidang Pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota untuk mengajukan permohonan dana bantuan sebagai biaya meningkatkan kapasitasnya, serta melaksanakan kegiatan, mengelola dana bantuan, dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana secara akuntabel dan transparan. 2. memberikan panduan bagi petugas teknis Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam melakukan penilaian dan seleksi proposal, verifikasi lembaga, menetapkan lembaga penerima dana bantuan, menyalurkan dana bantuan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penyelenggara program. 3. meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam mengelola dan menyalurkan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan.


BAB II PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 6

A. Pengertian 1. Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan upaya memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan sebagai forum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian pendidikan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. 2. Dana peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota merupakan dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan kegiatan dalam rangka memperkuat kelembagaan dan peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. Sasaran 1. Penerima Bantuan a. Bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi diberikan kepada Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi, sedangkan bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG


Lampiran 3: Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal ACUAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang (antara lain memuat data dan informasi (setempat) tentang: kondisi geografis dan demografi, situasi dan kondisi pendidikan khususnya pendidikan nonformal, potensi sumber daya yang 35 tersedia sesuai rencana program yang diusulkan, dan perkiraan peluang atau prospek program) B. C. D. E.

Dasar pelaksanaan kegiatan Sasaran/penerima manfaat kegiatan Tujuan kegiatan Hasil yang akan dicapai/indikator keberhasilan

BAB II PROFIL LEMBAGA A. Identitas lembaga (nama lengkap, alamat jelas, dan legalitas lembaga) B. Susunan kepengurusan C. Sarana dan prasarana yang dimiliki D. Pendidik dan tenaga ketenagaan (SDM) yang dimiliki E. Program/kegiatan yang pernah dilakukan F. Kemitraan yang pernah dilakukan dilakukan G. Prestasi yang dimiliki BAB III RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN A. Persiapan: 1. Lokus sasaran kegiatan 2. Objek dan lokasi sasaran kegiatan


Lampiran 2. Format Sampul Proposal

34

PROPOSAL PENGAJUAN, DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013

Diajukan kepada: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Diajukan Oleh:

Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota diberikan kepada Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengajukan proposal kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. b. Pokja PUG Bidang Pendidikan di tingkat provinsi dan Pokja PUG Bidang Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang mengakses bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan ini harus memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, dan memenuhi syarat yang ditentukan. 7 2. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah: a. Unsur pejabat pemerintah daerah dan pimpinan di lingkungan dinas pendidikan dan dinas yang menangani fungsi pendidikan. b. Pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dengan bidang pendidikan diantaranya Bappeda, BPS, Badan Pemberdayaan Perempuan, serta lembaga/organisasi masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan layanan PUG Bidang Pendidikan. c. Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal sebagai unit pelaksana layanan pendidikan yang responsif gender.

C. Tujuan Kegiatan Nama Lembaga/Organisasi : ............................................................ Alamat : ............................................................ No. Telp./HP/Faks. : ............................................................


Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, serta kapabilitas Pokja PUG Bidang Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sebagai forum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga memiliki komitmen untuk:


8

1. mengambil kebijakan yang responsif gender dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian di bidang pendidikan yang didukung oleh penyediaan data pendidikan yang responsif gender; 2. memfasilitasi penguatan Pokja PUG bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kualitas layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan; dan 3. mengimplementasikan layanan pendidikan responsif gender pada satuan pendidikan formal dan nonformal di daerah.

D. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota ini adalah: 1. meningkatnya komitmen pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) dalam mengambil kebijakan yang responsif gender dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian di bidang pendidikan; 2. tersedianya profil gender bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota tahun 2013, sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pendidikan responsif gender; 3. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai forum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota, yang ditandai dengan semakin tingginya intensitas pertemuan dan koordinasi di antara anggota pokja; 4. tersedia dan meningkatnya sumber daya manusia sebagai focal point untuk mendukung implementasi PUG bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di kabupaten/kota; 5. meningkatnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan di provinsi (DPRD, Bappeda, Dewan Pendidikan, BPS, dan sebagainya);


2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang. Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 33 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. 2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA Materai Rp. 6.000,-


•

2.

32

3.

4.

5.

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk Pokja PUG bidang pendidikan provinsi • Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk Pokja PUG bidang pendidikan kab/kota Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013, DIPA-023.05.1.666866/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan kode anggaran …………….. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan mentransfer kepada: Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : : NPWP Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank pemerintah.


6. meningkatnya dukungan anggaran (APBD) yang disediakan oleh pemerintah provinsi untuk melaksanakan program PUG bidang pendidikan; 7. tersusunnya perangkat sistem yang diperlukan untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan bidang pendidikan; 8. menguatnya kapasitas kelembagaan PUG bidang pendidikan, minimal pada 1 (satu) kabupaten/kota terpilih di wilayahnya (khusus bagi Pokja PUG bidang pendidikan provinsi), di mana kabupaten/ kota tersebut belum pernah mendapatkan fasilitasi dari pusat; 9 9. menguatnya kapasitas kelembagaan dan implementasi program PUG bidang pendidikan, minimal pada 2 (dua) jenis satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal terpilih di wilayahnya (khusus bagi Pokja PUG bidang pendidikan kabupaten/kota); dan, 10. meningkatnya dukungan para pihak untuk mengimplementasikan pendidikan yang responsif gender pada satuan pendidikan di jalur formal, nonformal, dan informal.

E. Deskripsi Kegiatan 1. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah: a. Peningkatan kapasitas kelembagaan meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pengambil kebijakan untuk mengintegrasikan gender ke dalam setiap tahapan pembangunan pendidikan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan, yaitu: audiensi dengan para pengambil kebijakan, diskusi, workshop, seminar, atau pelatihan. Berbagai jenis kegiatan dirancang karena sasaran/peserta kegiatan memiliki keragaman kesibukan, kepentingan dan relevansinya dengan tindak lanjut kegiatan PUG pendidikan di masingmasing pemerintahan.


Berbagai tema yang disajikan diharapkan dapat menghasilkan komitmen pengambil kebijakan yang dilandasi oleh pemahaman dan kesadaran gender. Komitmen yang dimunculkan terwujud melalui integrasi gender dalam RPJMD, Renstra Dinas Pendidikan, Program/kegiatan pendidikan dan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Kepala Dinas Pendidikan.

10

b. Kemitraan dengan Pusat Studi Gender/Wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat Membangun kemitraan dengan Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W) yang dilandasi dengan satu pemikiran bahwa lembaga ini memiliki kompetensi, kapabilitas dan pengalaman dalam mengembangkan berbagai sumber dan model implementasi PUG Bidang Pendidikan. Potensi ini dalam jangka panjang diharapkan menjadi pemicu integrasi dimensi keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan di provinsi. c. Penguatan Stakeholders Pendidikan Melakukan kerjasama dengan mitra terkait dalam pelaksanaan gender bidang pendidikan baik dengan lembaga swadaya masyarakat, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), Yayasan/Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Sekolah, atau lembaga terkait. d. Penguatan Data Base Pendidikan Menyediakan data terpilah sehingga dapat dijadikan bahan untuk melakukan perencanaan program yang responsif gender dengan menyusun Profil Gender Bidang Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota tahun 2013. e. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Membuat pesan-pesan standar, media-media yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender agar semua elemen memahami konsep gender.


Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK; b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; 31 d. menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. menandatangani Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak untuk melaksanakan kegiatan; b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan kegiatan; c. memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat; d. mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. e. menjamin terselenggaranya pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan; f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Ditbindikmas, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota setempat, dan mengarsipkannya untuk kepentingan pemeriksaan oleh yang berwenang. Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 1. Untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar:


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) Bidang Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota .........……… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga/organisasi yang menyelenggarakan 30 kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi atau Kabupaten/Kota. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Bidang Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, serta kapabilitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai forum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di provinsi atau kabupaten/kota, sehingga memiliki komitmen untuk: 1. mengambil kebijakan yang responsif gender dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian di bidang pendidikan; 2. memfasilitasi penguatan Pokja PUG bidang pendidikan di kabupaten/ kota dan/atau satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal dalam upaya peningkatan kualitas layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan; 3. mengimplementasikan layanan pendidikan responsif gender pada satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal di daerah; 4. menyediakan dan menyiapkan narasumber ahli dalam bidang pengarusutamaan gender dan layanan pendidikan yang responsif gender.


2. Tahapan Kegiatan a. Persiapan 1) Identifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di provinsi dan kabupaten/kota sebagai bahan untuk melakukan sosialisasi dan perencanaan program. 2) Sosialisasi program untuk menginformasikan program yang akan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, advokasi, dan diskusi tentang program PUG bidang pendidikan bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. 3) Identifikasi sasaran kegiatan dan sumber-sumber pendukung, 11 seperti: keberadaan focal point PUG bidang pendidikan kabupaten/kota, keterlibatan PSG/W, ketersediaan data terpilah, dan ketersediaan Dana APBD Provinsi. b. Pelaksanaan Kegiatan 1) Sosialisasi dan advokasi bagi para pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam upaya memperkuat komitmen untuk mendukung integrasi gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian pendidikan. 2) Sosialisasi dan advokasi program PUG bidang pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan formal dan nonformal. 3) Penguatan kapasitas kelembagaan PUG bidang pendidikan, minimal pada 1 (satu) kabupaten/kota terpilih di wilayahnya (khusus bagi Pokja PUG bidang pendidikan provinsi) sebagai upaya perluasan penguatan program PUG bidang pendidikan di kabupaten/kota. 4) Penguatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi implementasi program PUG bidang pendidikan, minimal pada 2 (dua) jenis satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal terpilih di wilayahnya (khusus bagi Pokja PUG bidang pendidikan kabupaten/kota) sebagai upaya penyebarluasan PUG bidang pendidikan di daerah.


12

5) Penyusunan Profil PUG Bidang Pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota tahun 2012. 6) Rapat-rapat untuk pertemuan rutin Pokja PUG, para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan. 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan. c. Penilaian Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan penilaian internal terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan PUG bidang pendidikan, dengan membuat instrumen dan bahan-bahan pertanyaan untuk diberikan kepada focal point PUG bidang pendidikan provinsi, PSG/W, Lembaga/Mitra terkait lainnya. Hasil pertanyaan tersebut kemudian diinput untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah pelaksanaan PUG bidang pendidikan telah berhasil dilaksanakan, dalam hal ini keberhasilan program itu dinilai oleh Pokja PUG sendiri.

Lampiran–Lampiran Lampiran 1: Format Perjanjian Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : ......./B4/MS/2013 DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA /ORGANISASI .......................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan

: Drs. Pahala Simanjuntak, MM : 195901181985031003 : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama Jabatan Alamat


: ………………………… : ………………………… : …………………………


29

BAB VI

BAB III

PENUTUP

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA A. Lembaga Penyelenggara

D

Lembaga penyelenggara kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengurustamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan 13 ini adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pengurustamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan yang sudah terbentuk atas keputusan pemerintah provinsi di tingkat provinsi, dan Pokja PUG Bidang Pendidikan yang sudah terbentuk atas keputusan pemerintah kabupaten/kota di tingkat kabupaten/kota, sehingga memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam melaksanakan layanan pengurustamaan gender bidang pendidikan.

Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat ke depan.

B. Persyaratan Lembaga

emikian Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan 28 Bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota ini disajikan secara singkat, untuk dipedomani oleh para petugas Pokja PUG Bidang Pendidikan dalam mengajukan proposal, mempersiapkan, melaksanakan, dan membuat laporan kegiatan, menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang telah diterima.

Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui: Telepon : (021) 5725575, Faksimile : (021) 5725039, dan E-mail : [email protected], atau [email protected] Website : http///www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas


Persyaratan yang harus dipenuhi Pokja PUG dalam mengajukan bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1. Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi: a. memiliki surat keputusan pembentukan Pokja PUG yang diterbitkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk; b. memiliki rekening bank atas nama Pokja PUG; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas Pokja PUG; d. memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat; e. memiliki struktur organisasi, susunan pengurus, dan uraian tugas setiap pengurus; f. memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan; dan, g. bersedia memfasilitasi penguatan 2 (dua) Pokja PUG Bidang Pendidikan tingkat kabupaten/kota di wilayahnya; 2. Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota: a. memiliki surat keputusan pembentukan Pokja PUG yang diterbitkan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk; Kapasitas POKJA Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

14

b. memiliki rekening bank atas nama Pokja PUG; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas Pokja PUG; d. memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; e. memiliki struktur organisasi, susunan pengurus, dan uraian tugas setiap pengurus; f. memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan program; g. bersedia memfasilitasi implementasi PUG bidang pendidikan pada minimal 2 (dua) jenis satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal di wilayahnya.

C. Tata Cara Pengajuan Dana 1. Penyusunan Proposal Untuk memperoleh Bantuan Sosial Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota, setiap Pokja PUG harus menyusun proposal sesuai dengan sistematika penyusunan proposal sebagaimana contoh yang tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini (lihat lampiran 3), dan dilengkapi dengan lampiran persyaratan yang diperlukan, antara lain: a. rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat; b. fotocopy surat keputusan pembentukan Pokja PUG bidang pendidikan; c. fotocopy rekening bank atas nama Pokja PUG bidang pendidikan; d. fotocopy NPWP atas nama Pokja PUG bidang pendidikan; e. profil Pokja PUG bidang pendidikan; dan f. surat pernyataan Ketua Pokja PUG bidang pendidikan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan. 2. Pengiriman Proposal Proposal yang telah disusun, kemudian dikirim kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kasubag Tata Usaha, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dengan ketentuan:


BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

A. Pengawasan Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

B. Pemeriksaan Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


27

C. Catatan Khusus

26

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya tidak memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan. 2. Pokja PUG penerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu pada tahun 2012 atau sebelumnya, tidak akan diberikan bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota tahun 2013. 3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara kegiatan wajib mengajukan adendum/perbaikan proposal kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 4. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara. 5. Pokja PUG yang ditetapkan sebagai penerima dana harus: a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku; b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan peraturan yang berlaku; dan, c. berkoordinasi dengan Instansi Perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan. 6. Lembaga pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan proposal seperti biaya administrasi/materai, pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan. 7. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.


a. Proposal diterima oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat tanggal 31 Juli 2013. Apabila pagu anggaran masih tersedia, proposal yang diterima setelah tanggal tersebut dapat diproses lebih lanjut. b. Proposal asli dikirim kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Proposal yang dikirim oleh Pokja PUG bidang pendidikan kabupaten/kota harus diberi tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat.

D. Proses Penyaluran Dana 1. Penilaian Proposal Setiap proposal yang diajukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dinilai oleh Tim Penilai Proposal yang dibentuk oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk dengan surat keputusan. Penilaian proposal dilakukan melalui dua tahap, yaitu: a. Tahap pertama, penilaian administratif: 1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. 2) Proposal lolos seleksi administrasi dan dilanjutkan pada proses berikutnya, yaitu penilaian tahap kedua. b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi: 1) Penilaian substansi dilakukan dengan memberikan angkaangka untuk setiap aspek pada instrumen yang digunakan. 2) Pemberian peringkat nilai yang terbesar sampai yang terkecil, dengan membandingkan tolok ukur yang telah ditentukan dapat diketahui proposal yang lulus. 3) Proposal yang lulus akan dibuatkan daftar Pokja PUG yang lulus untuk diproses lebih lanjut. 2. Verifikasi Proposal Untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal dan untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal, Pokja PUG yang lulus penilaian substansi dapat diverifikasi


15

16

dengan maksud untuk mengklarisifikasi dokumen dan memastikan/ meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan, dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi Pokja PUG dapat dilakukan dengan cara: a. Mengundang Pokja PUG untuk mempresentasikan program yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap Pokja PUG yang dianggap perlu dikunjungi untuk memastikan kebenaran (objektivitas) kondisi dan keberadaan lembaga. c. Klarifikasi dan konfirmasi melalui surat atau telepon langsung kepada Pokja PUG calon penerima Bantuan sosial atau kepada dinas pendidikan provinsi setempat. 3. Penetapan Pokja PUG Sebagai Penerima Bantuan Berdasarkan hasil penilaian proposal dan/atau hasil verifikasi, Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat daftar nominasi Pokja PUG Calon Penerima Bantuan dan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk mendapat persetujuan. Berdasarkan persetujuan dari Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Pokja PUG Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan dengan menerbitkan Surat Keputusan, dan tembusan disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota setempat, untuk digunakan sebagai bahan pembinaan. 4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pokja PUG Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota, tahap


pelaksanaan kegiatan paling lambat tanggal 15 Desember 2013, dan antara lain memuat tentang: • kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang disertai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sudah digunakan, dan • kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan. Setelah semua program dan kegiatan selesai dilaksanakan, maka lembaga tersebut harus menyampaikan laporan lengkap hasil pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Pemantauan Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan proposal dan Petunjuk Teknis ini yang diharapkan dapat mencapai tujuan pemberian bantuan sosial, maka perlu dilakukan pemantauan sebagai berikut. 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala terhadap Pokja PUG penerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan provinsi ataupun kabupaten/ kota. 2. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Pokja PUG penerima bantuan sosial. 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Pokja PUG penerima bantuan sosial. 4. Penilik melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Pokja PUG penerima bantuan sosial.


25

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan 24

Setiap Pokja PUG penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi ataupun Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana yang diterima dan menyampaikannya paling lambat tanggal 7 Desember 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Laporan memuat tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasilnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan pendampingan, serta laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Laporan disusun sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan dengan menggunakan sistematika sebagaimana tertera dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini, antara lain memuat tentang: 1. sasaran penerima manfaat; 2. tujuan pelaksanaan kegiatan; 3. jadwal pelaksanaan kegiatan; 4. hasil pelaksanaan kegiatan, yang meliputi persiapan, kegiatan pembelajaran, kegiatan penilaian; 5. masalah dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan; dan, 6. rincian penggunaan dana. Bagi Pokja PUG yang belum dapat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan karena alasan keterlambatan penerimaan bantuan, sehingga program kegiatan masih berlangsung atau belum selesai dilaksanakan, maka lembaga tersebut tetap berkewajiban untuk menyampaikan laporan, yaitu laporan perkembangan


berikutnya dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota antara Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai Pihak Pertama dengan Ketua Pokja PUG Bidang Pendidikan sebagai penerima bantuan sebagai Pihak Kedua, dengan menggunakan Format Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini (lihat lampiran 1). Tahap ini juga disertai dengan penandatanganan kuitansi penerimaan bantuan dan dokumen lain 17 yang diperlukan untuk proses pencairan dana. 5. Penyaluran Dana Berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani seperti disebutkan di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memproses penyaluran dana kepada Pokja PUG (penerima dana sebagai penyelenggara kegiatan), melalui mekanisme sebagai berikut: a. Berdasarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pokja PUG, Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/ Kota, kuitansi, dan dokumen yang telah ditandatangani seperti disebutkan pada nomor 4 di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan penyaluran dana kepada Bagian Keuangan Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). b. Bagian Keuangan Ditjen PAUDNI, Kemdikbud mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). c. KPPN Jakarta III melalui Bank Operasional KPPN mentransfer dana bantuan ke rekening Pokja PUG Bidang Pendidikan. d. Pengambilan dana harus dilakukan oleh ketua Pokja PUG yang namanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan Pokja PUG penerima bantuan.


e. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana masuk ke rekening lembaga, Ketua Pokja PUG harus memberitahukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat bahwa dana bantuan sudah diterima (surat pernyataan), dengan menggunakan format sebagaimana terlampir. 18

E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana 1. Alokasi Dana Alokasi anggaran bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013 ini tersedia dana sebesar Rp. 8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) dengan sasaran 60 lembaga, yang terdiri atas: a. Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi sebanyak 23 lembaga dengan unit cost Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per lembaga. b. Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/ Kota sebanyak 37 lembaga dengan unit cost Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) per lembaga. Khusus untuk bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota, alokasi akan diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang belum pernah mengakses bantuan kegiatan ini pada tahun-tahun sebelumnya. 2. Rincian Penggunaan Dana Rincian alokasi penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengacu pada prosentase yang tertera pada tabel di bawah ini.


5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: a. Mensosialisasikan kegiatan kepada Lembaga/Satuan PNF. b. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga/Satuan PNF yang dipandang layak (sesuai lampiran 4). c. Membuat rekapitulasi Lembaga/Satuan PNF yang diberikan rekomendasi, dan mengirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi. d. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan verifikasi, pemantauan dan pengawasan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan Ditbindikmas sebagai 23 penerima bantuan. 6. Dinas Pendidikan Provinsi: a. Mensosialisasikan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, Pemangku Kepentingan, dan Lembaga/Satuan PNF. b. Membuat rekapitulasi Lembaga/Satuan PNF (per kabupaten/ kota) yang telah diberikan rekomendasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan mengirimkan ke Ditbindikmas. c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi, pemantauan dan pengawasan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan Ditbindikmas sebagai penerima bantuan.


22

2. Lembaga/Satuan PNF: a. Menyusun proposal sesuai dengan petunjuk teknis pengajuan, penyaluran dan pengelolaan bantuan penyelenggaraan kegiatan. b. Mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memperoleh rekomendasi. c. Mengirimkan proposal ke Ditbindikmas Ditjen PAUDNI Kemdikbud, setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. d. Menggunakan dana bantuan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan proposal dan Petunjuk Teknis. e. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan bukti penggunaan dana bantuan sesuai petunjuk teknis (lihat lampiran 8 dan 9). f. Mengirimkan laporan ke Ditbindikmas Ditjen PAUDNI Kemdikbud , Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 3. Kementerian Keuangan (KPPN): a. Memverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Ditbindikmas. b. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan selanjutnya mentransfer dana bantuan ke rekening lembaga melalui bank penyalur. 4. Bank Operasional KPPN: a. Mentransfer dana bantuan ke rekening Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. b. Berkoordinasi dengan Ditbindikmas tentang perkembangan penyerapan/pencairan dana kepada Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.


No

1

Komponen Pembiayaan

Proporsi Penggunaan

Sosialisasi dan advokasi PUG bidang pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan formal 25% dan nonformal (lokakarya, analisis situasi gender, pelatihan TOT, dan sejenisnya)

2

• Memberikan penguatan kapasitas kelembagaan PUG bidang pendidikan, minimal pada 2 (dua) kabupaten/kota (bagi Pokja PUG bidang pendidikan provinsi) • Memberikan penguatan kapasitas kelembagaan 35% dan fasilitasi implementasi PUG bidang pendidikan, minimal pada 2 (dua) jenis satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal (bagi Pokja PUG bidang pendidikan kabupaten/kota)

3

Rapat-rapat untuk pertemuan rutin Pokja PUG, para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan 20% lainnya.

4

Penyusunan profil PUG bidang pendidikan tahun 10% 2012 (provinsi/ kabupaten/kota)

5

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

10%

F. Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana Adapun mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.


19

Berdasarkan bagan mekanisme pengusulan dan pencairan dana seperti yang digambarkan di atas, maka tugas dan fungsi institusi tersebut yang berkaitan dengan proses kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Ditbindikmas Ditjen PAUDNI Kemdikbud: a. Menyusun petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan kegiatan Ditbindikmas. b. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/ 21 Kabupaten/Kota, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat. c. Melakukan pencatatan/registrasi atas proposal yang masuk. d. Melakukan penilaian atas kelayakan proposal yang masuk. e. Melakukan verifikasi terhadap Lembaga/Satuan PNF yang mengajukan proposal. f. Melakukan pendampingan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang mengalami kesulitan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (apabila diperlukan). g. Menerbitkan SK penetapan Lembaga/Satuan PNF calon penerima bantuan, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. h. Menandatangani dan mengirimkan akad kerja sama kepada lembaga/satuan PNF penerima dana bantuan. i. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN. j. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi, pemantauan dan pengawasan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.

20



Lembaga Program Pemberi Dana Tahun

Recommend Documents