Lembaga Program Pemberi Dana Tahun

E. DUKUNGAN DAN KEMITRAAN 1. Dukungan dana yang pernah diperoleh No.

Nama/Jenis Program

Instansi/Lembaga Pemberi Dana

Tahun

Jumlah Dana Barang/Jasa Dana (Rp)

2. Daftar Instansi/Lembaga Organisasi sebagai mitra kerja 52

No. Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi

F.

Bentuk Kerjasama/Kemitraan

Bulan & Tahun Pelaksanaan

PRESTASI YANG DIMILIKI 1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan

No.

Bentuk Pengabdian

Tujuan

Lama Kegiatan

2. Penghargaan yang pernah diperoleh No.

Bentuk Penghargaan

Diperoleh Dari

Tahun

3. Pelatihan/kursus yang pernah diikuti No.

Jenis Pelatihan

Penyelenggara Pelatihan

Lama Pelatihan

Tahun

Tempat Pelatihan

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

3.

ii

Sarana/Fasilitas • Kursi Tamu Pembelajaran • Meja/kursi/lemari Sekretariat dan Pelatihan • Meja/kursi Ruang Belajar Teori • Meja/kursi Ruang Keterampilan • Lemari/rak buku • Mesin tik manual • Komputer • Printer • Mesin faksimile/telepon • Papan tulis • Buku/modul/bahan belajar lain • Alat-alat keterampilan: • …………… • ……………

• • • • • • • • • • • • • •

............. set ............. set ............. set ............. set ............. set ........... unit ............ unit ............ unit ............ unit ............ unit .............. set .......... paket .......... paket ......... paket

C. KETENAGAAN (SDM) YANG DIMILIKI Jenis/Profesi Tenaga

SMP

Tingkat Pendidikan (Orang) SMA Dipl. S1 S2 Jumlah

• Pengurus/Pengelola • Tenaga Administrasi • Tenaga Tutor • Tenaga Pelatih/Narasumber teknis • ……… • ……… • …….. Jumlah

D. PROGRAM/PELATIHAN YANG PERNAH DILAKUKAN Jenis Program

L

Peserta Program P L+P

Sumber Biaya

• ........................ • ........................ • ........................ • ........................ Jumlah


Pendidikan Karakter melalui Satuan Pendidikan Nonformal

51

Lampiran 12: Format Profil Lembaga

KATA SAMBUTAN

PROFIL LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

A. IDENTITAS KELEMBAGAAN 1. Nama Lembaga/ Organisasi 2. Alamat Lembaga 3. No. Telp/HP/Fax/

50

D

E-mail 4. Tanggal Berdiri 5. Akte Notaris/ Perijinan 6. Rekening Bank 7. NPWP 8. Kepengurusan

Nama

Jabatan

Pendidikan Terakhir

B. SARANA/FASILITAS YANG DIMILIKI 1. 2.

Status Lahan/ Bangunan

• Luas Tanah • Luas Bangunan

Rincian Bangunan

• • • • • • • • •

...... m2 ....... m2

Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan ............. .............

Milik sendiri/ sewa/ pinjam pakai • • • • • • • • •

.......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang


eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas iii tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat, oleh karena itu kegiatan pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal dalam kondisi kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan pemberdayaan perempuan, serta penataan kelembagaan pendidikan nonformal.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2013 akan mengujicobakan kegiatan pendidikan karakter di 60 PKBM di Indonesia pada tahun ini. Dari 18 nilai karakter yang ditetapkan oleh Pusat


Kurikulum Pendidikan Balitbang Kemdikbud, akan diujicobakan 8 (delapan) nilai pendidikan karakter, yaitu: kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, kerja keras, kerja sama, toleransi, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis Pendidikan Karakter melalui Satuan Pendidikan Nonformal ini sebagai panduan bagi pengelola PKBM dan pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan kegiatan dan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun iv petunjuk teknis ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua, sehingga mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Jakarta, Maret 2013 Direktur JJenderal PAUDNI,,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP 195703221982112001

Lampiran 11: Format Acuan Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak FORMAT CONTOH BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK No

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Jenis Pajak PPn

PPh 21

PPh 22

PPh 23

Jumlah

Ket

49

Catatan: 1. Pajak Pembelian Barang ≥ Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat. ......................... ,2013

Mengetahui Ketua Lembaga

Nama Terang


STEMPEL LEMBAGA

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang


Lampiran 10: Format Acuan Buku Kas Umum

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM No Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Penerimaan Pengeluaran

Saldo

T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri melalui pendidikan orang dewasa bagi yang kurang terjangkau dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan v masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat akan selalu melibatkan proses dimana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.

48

Jumlah

Mengetahui Ketua Lembaga

Dibuat Oleh: Bendahara STEMPEL LEMBAGA

Nama Jelas

Nama Jelas


Program kegiatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan bagi orang dewasa, ketersediaan sarana pendidikan keaksaraan bagi orang dewasa, kesetaraan layanan pendidikan orang dewasa (POD) bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung paudisasi dan perlindungan anak, kebermutuan lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai pada tahun 2012, capaian layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara usia dewasa (1559 tahun) menjadi 4,21% atau 6.401.522 orang, dimana dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan Pendidikan Keaksaraan Dasar yang


berusia 15-59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha Mandiri, dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan Pendidikan Kecakapan Hidup menjadi 14%. Selain itu, sebanyak 32% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Untuk jumlah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% dari PKBM telah bernomor induk lembaga. Sedangkan untuk persentase kabupaten kota yang telah memiliki minimal 10 TBM meningkat menjadi 47%. vi

Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, disusunlah petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan kegiatan Pendidikan Karakter melalui Satuan Pendidikan Nonformal. Selain itu, petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para pembina/penyelenggara dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Maret 2013 endidikan Masy ssyyyarak Direktur Pembinaann PPendidikan Masyarakat,

lla Yulaelawati, Yul u aeellaawa w ti, M.A., Ph.D. Ella NIP. 19580 8004091984022001 195804091984022001


Lampiran 9: Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana FORMAT CONTOH REKAPITULASI RINCIAN PENGGUNAAN DANA No 01

02

03 04 05 06

07

08

09

Rincian Pengeluaran Identifikasi dan seleksi objek/lokasi program: ……………………… ATK WB dan Penyelenggaraan: …………………… Pengadaan alat dan bahan: ……………………… Pelaksanaan Pelatihan: ……………………… Penyelenggaraan kegiatan: ……………………… Transport tenaga ahli/ pelatih/nara sumber: ……………………… Dokumentasi dan sosialisasi: ……………………… Penilaian dan evaluasi program: ……………………… Penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan ……………………… Jumlah

Jumlah (Rp)

Tanggal Pengeluaran Daftar dan Ttd. 31 Juli 2013 Penerimaan Bukti SPJ

Nota & kwitansi 02 Agustus 2013 47

Nota & kwitansi 05 Agustus 2013 Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & Kwitansi Daftar dan Ttd. Penerimaan

14 September 2013 01 September 2013 12 Oktober 2013

Nota & kwitansi 10 November 2013

Daftar dan Ttd. 20 November 2013 Penerimaan Ttd. Penerimaan 01 Desember 2013 dan Nota & kwitansi

Catatan: 1. Kuitansi penerimaan uang nominal > Rp. 500.000 s.d. < Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 3.000 2. Kuitansi penerimaan uang nominal = > Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 6.000.


5) 6) 7) 8)

Jadwal pelaksanaan kegiatan Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan Rincian penggunaan dana Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan 9) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 10) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca kegiatan. 46

III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP LAMPIRAN 1. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 2. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan 3. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 4 5

BAB II PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ...................................... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ................................................................................ 1. Penerima Bantuan ........................................................ 2. Penerima Manfaat ........................................................ C. Tujuan Kegiatan ................................................................. D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan ..............................................................

6 6 7 7 7 7 8 8

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA ....... A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... B. Persyaratan Lembaga ........................................................... C. Tata Cara Pengajuan Dana .................................................. D. Proses Penyaluran Bantuan ................................................. E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... F. Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana ......................

17 17 17 18 19 22 23


vii

viii

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... A. Pelaporan ............................................................................ B. Pemantauan ........................................................................ C. Catatan Khusus ..................................................................

27 27 28 29

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. A. Pengawasan ......................................................................... B. Pemeriksaan ........................................................................

30 30 30

BAB VI PENUTUP ...............................................................................

31

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

32

Lampiran 1. Format Perjanjian Kerjasama ........................................

32

Lampiran 2. Format Sampul Proposal ..............................................

37

Lampiran 3. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal .........

38

Lampiran 4. Format Surat Rekomendasi .........................................

40

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak .......

41

Lampiran 6. Format Laporan Penerimaan Dana dan Penggunaannya .

43

Lampiran 7. Format Rencana Penggunaan Dana .............................

44

Lampiran 8

Format Acuan Sistematika Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan .........................................

45

Lampiran 9. Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana ..........

47

Lampiran 10. Format Acuan Buku Kas Umum .................................

48

Lampiran11. Format Acuan Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak .....

49

Lampiran 12. Format Profil Lembaga ................................................

50


Lampiran 8: Format Acuan Sistematika Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ACUAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL TAHUN 2013 45

A. SAMPUL LAPORAN: • Nama Program : …….......................…..... • Nama Lembaga : ……........................…..... • Alamat Lengkap : ……..……….….............. • Nomor Telp/Fax/HP/Email : ……............………….... • Bulan/Tahun Laporan : ……………….………… B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1) Latar Belakang 2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3) Tujuan (Kegiatan dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan 2) Objek dan sasaran pelaksanaan (data dan informasi tentang peserta kegiatan) 3) Tenaga ahli/pelatih/nara sumber yang mendukung pelaksanaan kegiatan 4) Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/ pelatihan yang digunakan


BAB I

Lampiran 7: Format Rencana Penggunaan Dana

PENDAHULUAN

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA No (1)

1

44

2

3

4

5

6

7

8

Kegiatan

Volume

(2)

(3)

Harga Satuan Jumlah (Rp) (Rp) (3) X (4) (4)

(5)

Identifikasi calon WB dan pelatih : a. .... b. dst. ATK WB dan Penyelenggaraan: a. .... b. dst. Pengadaan alat/vahan keterampilan: a. .... b. dst. Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: a. .... b. dst. Penyelenggaraan kegiatan: a. .... b. dst. Transport tutor/pelatih keterampilan: a. .... b. dst. Dokumentasi dan sosialisasi: a. .... b. dst. Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: a. .... b. dst. Jumlah

Jumlah dana yang diajukan: Rp ........................................................ Terbilang : ......................................................................................... ..........................................................................................


A. Latar Belakang

1

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pembangunan karakter merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa. Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan tersebut di atas, maka Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu kegiatan prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-


2015, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.” Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal tersebut sudah tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, RPJPN dan UUSPN merupakan landasan yang kokoh untuk melaksanakan secara operasional pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai prioritas 2 kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (2010), yang menegaskan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik un tuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Atas dasar itu, pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik (moral knowing), akan tetapi juga “merasakan dengan baik atau loving good (moral feeling), dan perilaku yang baik (moral action). Pendidikan karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan dan dilakukan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut harus menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan pendidikan karakter bangsa melalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Seiring dengan semakin berkembangnya demokrasi di negara kita sejak era reformasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sering kali membawa dampak yang tidak saja positif terhadap kehidupan bermasyarakat,


Lampiran 6: Format Laporan Penerimaan Dana dan Penggunaannya LAPORAN PENERIMAAN DANA DAN PENGGUNAANNYA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ...................................................................... Jabatan : ...................................................................... Alamat Lembaga : ....................................................................... Nomor Telepon/HP/Fax : ................................................................... dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal, melalui transfer bank pada rekening nomor ......................... atas nama ........................ pada tanggal ........................... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal, sesuai sesuai Perjuanjian Kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………………. 2013 Yang membuat pernyataan, Materai, Rp. 6.000

(…………..……………….)


43

5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan. 42

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………………. 2013 Yang membuat pernyataan, Materai, Rp. 6.000

(…………..………………….)

berbangsa dan bernegara, tetapi juga cenderung berdampak negatif yang justru tidak sesuai dengan tatanan kehidupan bangsa yang berpijak pada dasar dan falsafah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munculnya kebebasan yang kebablasan dalam bebagai aspek kehidupan, menimbulkan berbagai keprihatinan terhadap situasi bangsa yang akhir-akhir ini diperhadapkan pada berbagai macam tantangan berupa ancaman disintegrasi bangsa, konflik horisontal, pertentangan antara kelompok agama dan suku, penistaan terhadap kelompok minoritas, aksi teroris, dan sebagainya. Gejala ini merupakan tindakan yang mengancam kedamaian hidup bermasyarakat dan keutuhan bangsa. Agama dan budaya 3 yang diharapkan menjadi penyejuk dan sumber nilai kehidupan, kadang kala menjadi alat provokasi bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, persoalan karakter bangsa akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam masyarakat, yang diungkapkan melalui berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Selain di media massa, para pemuka agama dan masyarakat, para ahli, para pengamat pendidikan, dan para pengamat sosial, mulai gencar angkat bicara mengenai persoalan budaya dan karakter bangsa di berbagai forum diskusi dan seminar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Berbagai kasus dan peristiwa yang sering kita baca di media surat kabar dan amati di layar kaca, seperti kasus korupsi, kolusi, nepotisme, perampokan, pencurian dengan kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, aksi terorisme, dan kasus lainnya, menimbulkan pertanyaan dalam benak kita: “Di manakah gerangan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan pilar kebangsaan kita kini berada?”. Berbagai alternatif solusi untuk memecahkan berbagai persoalan di atas, telah diatasi melalui perangkat peraturan perundang-undangan, upaya peningkatan kesadaran hukum dan disiplin nasional. Alternatif lain yang dipandang sangat efektif sebagai upaya preventif adalah mengembangkan pendidikan karakter bangsa sejak dini melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan akan terlihat dampaknya dalam waktu yang tidak segera, tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat.



Kepedulian masyarakat mengenai pendidikan karakter bangsa harus menjadi kepedulian pemerintah juga. Pengembangan pendidikan budaya dan pendidikan karakter bangsa yang terintegrasi dengan bidang studi tertentu melalui berbagai jenjang dan jalur pendidikan, telah dicanangkan oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sejak tahun 2011. Pengembangan pendidikan karakter bangsa sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, 4 pendekatan dan metode pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pengembangan pendidikan budaya dan pendidikan karakter bangsa harus dilakukan dengan gerakan bersama warga bangsa, baik melalui keluarga, satuan pendidikan formal dan nonformal, serta masyarakat, yang dipelopori dengan ketauladanan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin formal mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan khususnya para praktisi dan pelaku pendidikan nonformal di daerah dalam pengembangan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal, maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI pada tahun 2013 akan mengujicobakan kegiatan pendidikan karakter di 60 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di berbagai provinsi.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun


Lampiran 5: Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ......................................................................

Jabatan

: ......................................................................

Alamat Lembaga

: .......................................................................

Nomor Telepon/HP/Fax : .................................................................. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal Tahun 2013, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi). 3. Membuat dan menyampaikan: a. Surat Pemberitahuan Telah Menerima Dana, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat dua minggu setelah dana diterima, b. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. 4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat, dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan.


41

Lampiran 4: Format Surat Rekomendasi KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA SURAT REKOMENDASI

40

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................................................. Jabatan : ............................................................... Alamat : ................................................................. dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ............................................................... Ketua Lembaga : ............................................................... Alamat Lembaga : ................................................................. Nomor Telepon/HP : ................................................................. Fax : ................................................................. adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal, dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan tahun 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .............................., 2013 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) .....….... Tanda Tangan, Stempel

(....................................)

2010 – 2014. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal. 6. Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan 5 Kebudayaan. 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2013.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Pendidikan Karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini bertujuan: 1. Sebagai panduan bagi para pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara kegiatan untuk menyusun dan mengajukan proposal untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan kegiatan, melaksanakan kegiatan, mengelola dan mempertanggungjawabkan dana bantuan secara akuntabel dan transparan. 2. Sebagai panduan bagi petugas teknis Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam melakukan penilaian dan seleksi proposal, menetapkan PKBM penerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan , menyalurkan dana, serta melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap PKBM sebagai penyelenggara kegiatan. 3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kegiatan.

*) coret yang tidak perlu



BAB II PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

B. Pelaksanaan: 1. Rencana program dan kegiatan C. Rencana Tindaklanjut: 1. Rencana tindaklanjut kegiatan

BAB IV PENUTUP

6

A. Pengertian Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan nilainilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga memiliki nilai dan karakter dalam pribadinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan warga negara yang religius, jujur, disiplin, nasionalis, produktif, kreatif, dan sebagainya melalui pendidikan olah hati, olah otak, dan olah fisik.

LAMPIRAN: 1. Salinan/fotokopi Akte Notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang. 39 2. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga. 3. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Struktur organisasi kepengurusan dan rincian tugas Pokja. 5. Profil lembaga, dan lain-lain yang diperlukan.

Satuan pendidikan nonformal adalah unit pelaksana teknis atau kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal, seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, Majelis Taklim, dan Satuan pendidikan yang sejenis. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal sebagai wadah pembelajaran dan sumber informasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sesuai potensi setempat.



Lampiran 3: Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal ACUAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

38

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang (antara lain memuat data dan informasi (setempat) tentang: kondisi geografis dan demografi, situasi dan kondisi pendidikan khususnya pendidikan nonformal, potensi sumber daya yang tersedia sesuai rencana program yang diusulkan, dan perkiraan peluang atau prospek program) B. Dasar pelaksanaan kegiatan C. Sasaran/penerima manfaat kegiatan D. Tujuan kegiatan E. Hasil yang akan dicapai/indikator keberhasilan

BAB II PROFIL LEMBAGA A. Identitas lembaga (nama lengkap, alamat jelas, dan legalitas lembaga) B. Susunan kepengurusan C. Sarana dan prasarana yang dimiliki D. Pendidik dan tenaga ketenagaan (SDM) yang dimiliki E. Program/kegiatan yang pernah dilakukan F. Kemitraan yang pernah dilakukan dilakukan G. Prestasi yang dimiliki

BAB III RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN A. Persiapan: 1. Lokus sasaran kegiatan 2. Objek dan lokasi sasaran kegiatan 3. Sarana dan prasarana yang akan digunakan 4. Jadwal pelaksanaan kegiatan 5. Rencana biaya kegiatan (rencana penggunaan dana)


B. Sasaran 1. Penerima Bantuan Penerima bantuan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat yang ditentukan. 2. Penerima Manfaat Penerima manfaat melalui penyelenggaraan kegiatan bantuan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini adalah: 7 a. pendidik dan tenaga kependidikan PKBM b. peserta didik PKBM c. orangtua peserta didik PKBM d. masyarakat sekitar PKBM e. pemangku kepentingan.

C. Tujuan Kegiatan Kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini bertujuan untuk: 1. Mensosialisasikan pentingnya pendidikan karakter dikembangkan di setiap satuan pendidikan nonformal khususnya di PKBM. 2. Mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap aspek kegiatan dan proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh PKBM. 3. Mengembangkan model pendidikan karakter dalam satuan pendidikan nonformal khususnya di PKBM. 4. Memperkuat komitmen para pengelola PKBM dan pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan nonformal tentang pentingnya pendidikan karakter dikembangkan dalam satuan pendidikan nonformal khususnya di PKBM.


D. Hasil yang Diharapkan Melalui pemberian bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini diharapkan: 1. Tersosialisasinya manfaat pendidikan karakter untuk dikembangkan di setiap satuan pendidikan nonformal khususnya di PKBM. 2. Diimplementasikannya nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap aspek kegiatan dan proses pembelajaran di PKBM sesuai situasi, kondisi, dan sosial budaya setempat. 8 3. Adanya model pendidikan karakter di PKBM yang dikembangkan berdasarkan kearifan lokal setempat. 4. Menguatnya komitmen para pengelola PKBM dan pemangku kepentingan setempat tentang pentingnya pendidikan karakter dikembangkan dalam satuan pendidikan nonformal khususnya di PKBM.

Lampiran 2: Format Sampul Proposal PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL TAHUN 2013

Diajukan kepada: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

E. Deskripsi Kegiatan Adapun gambaran pelaksanaan atau tahapan kegiatan yang perlu dilakukan oleh PKBM sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini, adalah sebagai berikut: 1. Persiapan Kegiatan a. Sosialisasi Kegiatan Tahapan pertama yang perlu dilaksanakan adalah melakukan sosialisasi kegiatan kepada para pengelola PKBM (pendidik dan tenaga kependidikan), para orang tua peserta didik PKBM, tokoh agama/masyarakat dan masyarakat setempat, serta pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara langsung atau melalui surat edaran, pamflet/leaflet atau melalui siaran radio komunitas setempat.


Oleh: Nama Lembaga: ...................................................................................

Alamat

: ......................................................

Nomor Telepon/HP/Fax : .......................................................


37

PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank pemerintah. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang. Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK 36

PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini. 2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA ________________

PIHAK KEDUA Materai Rp. 6.000,________________


Sebagai acuan dalam perumusan materi sosialisasi kegiatan antara lain dapat menggunakan bahan referensi yang telah dijelaskan dalam Bab I butir A, dan Bab II butir A, B, C, dan D di atas. b. Menyiapkan tenaga pelaksana kegiatan (pendidik/fasilitator) Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di PKBM diperlukan tenaga atau fasilitator yang memahami kompetensi pendidikan karakter. Di samping tenaga yang tersedia di PKBM, dapat juga merekrut atau melibatkan tenaga dari luar PKBM seperti psikolog, sosiolog, dokter/tenaga kesehatan, tokoh agama, 9 dan berbagai pihak lain yang terkait dengan pengembangan nilai pendidikan karakter. Sebelum melaksanakan kegiatan, semua tenaga yang dilibatkan tersebut perlu dilakukan beberapa kali pertemuan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam mengimplementasikan pendidikan karakter sesuai rencana kegiatan (sillabus) yang ditetapkan bersama sebelumnya. Tenaga pendidik atau fasilitator yang tergabung dalam implementasi pendidikan karakter memiliki peran yang sangat sentral. Mengingat sasaran kegiatan atau peserta didik PKBM sangat bervariasi, maka metode dan teknik pembelajaran harus disesuaikan dengan umur dan latar belakang pendidikan peserta. Untuk peserta didik PAUD misalnya, maka idealnya pendidik harus memahami dan menjiwai karakter anak serta rasa cinta terhadap anak sehingga memiliki kemampuan dalam membelajarkan anak dan mengajak anak dalam berbagai permainan yang menyenangkan anak. Sedangkan untuk peserta dari kalangan dewasa, maka pendidik idealnya adalah yang menguasai teknik membelajarkan orang dewasa, memahami karakteristik pendidikan orang dewasa, dan memahami konsep pemberdayaan keluarga dan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan.


c. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Kegiatan Tempat pembelajaran dan pelatihan dapat dilakukan dimana saja, yang penting menyenangkan dan kondusif bagi peserta kegiatan untuk belajar meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Kecermatan dalam memilih tempat pembelajaran/pelatihan, sangat diperlukan agar tercipta suasana yang mencerahkan dan memberdayakan peserta kegiatan. 10

Berbagai potensi sumber daya yang tersedia di lingkungan setempat dapat dijadikan sebagai bahan belajar dalam kegiatan pembelajaran dan pelatihan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar penyediaan bahan belajar dan permainan dapat menggunakan berbagai potensi yang tersedia di lingkungan setempat yang sesuai dengan kondisi setempat dan memberikan manfaat langsung bagi peserta kegiatan. Ketersediaan sarana dan fasilitas belajar berupa alat-alat permainan yang menyenangkan sesuai dengan missi nilai pendidikan karakter mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Pemilihan alat-alat permainan harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis nilai yang berkaitan seperti ketersediaan tempat sampah, ketersediaan alat-alat kebersihan, dan lain sebagainya yang mendukung pendidikan karakter di lembaga. Namun demikian tidak berarti harus yang serba bagus dan mahal. Inovasi dalam penyediaan sarana belajar yang sesuai dengan kebutuhan sangat diperlukan. d. Merumuskan rencana (sillabus) dan materi kegiatan Sebelum mengimplementasikan kegiatan, perlu dirumuskan terlebih dahulu rencana atau sillabus kegiatan dengan berpedoman pada bahan-bahan referensi yang tersedia dan tentunya harus disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, tidak disarankan diajarkan secara tersendiri atau menjadi mata


f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Ditbindikmas, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota setempat, dan mengarsipkannya untuk kepentingan pemeriksaan oleh yang berwenang. Pasal 3 1.

2.

3.

4.

5.

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA Untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA 35 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013, DIPA-023.05.1.666866/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan kode anggaran …………….. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan mentransfer kepada: Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 4

SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis, maka


3. Mengembangkan model pendidikan karakter di lingkungan PKBM sesuai situasi, kondisi, sosial budaya, atau kearifan lokal setempat. 4. Memperkuat komitmen para pengelola PKBM dan pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan nonformal tentang pentingnya pendidikan karakter dikembangkan dalam satuan pendidikan nonformal khususnya di PKBM. Pasal 2 34

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. memproses pencairan dana bantuan untuk PIHAK KEDUA, setelah perjanjian kerjasama dan dokumen kelengkapan lainnya ditandatangani oleh PARA PIHAK; b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. menandatangani Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak untuk melaksanakan kegiatan; b. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan; c. memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku; e. menjamin terselenggaranya pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis;


pelajaran khusus, tetapi harus diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran yang diajarkan atau terintegrasi dengan berbagai aktifitas pembelajaran/pelatihan dan berbagai aspek kegiatan lainnya. Misalnya, delapan nilai (dari 16 nilai pendidikan karakter) yang terkandung dalam pendidikan karakter, yaitu: kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, kerja keras, kerja sama, toleransi, disiplin, percaya diri, dan mandiri, sebaiknya dalam implementasi kegiatannya dilakukan secara simultan dan sinergi 11 dengan berbagai aktifitas pembelajaran. Materi kegiatan pembelajaran dan pelatihan disusun dalam bentuk bahan ajar yang simpel, menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, disertai dengan ilustrasi dan contoh-contoh. Dalam merancang dan merumuskan rencana dan materi kegiatan pembelajaran, sebaiknya dilakukan melalui proses partisipatif dengan melibatkan calon peserta kegiatan. Kegiatan pembelajaran yang dirumuskan sekurang-kurangnya memuat kompetensi dasar, tujuan, materi, metoda, dan media yang dibutuhkan serta alat pengujian kompetensi. Lembaga/organisasi penyelenggara kegiatan harus mengembangkan pesan standar ke dalam materi pembelajaran yang terintegrasi dengan potensi dan kearifan lokal pada masing-masing lokasi kegiatan. Mengingat kegiatan pembelajaran harus bersifat terintegrasi, maka pesan standar jangan dipandang sebagai mata pelajaran atau materi pelatihan, tetapi harus lebih merupakan pesan-pesan untuk mencapai tujuan yang dikemas dalam kerangka pendidikan yang menanamkan dan menumbuhkan semangat nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan seterusnya. Dengan mengacu pada tujuan kegiatan dan hasil yang diharapkan, maka penyelenggara kegiatan dalam menyusun kegiatan pembelajaran harus mengintegrasikan dengan; a) pembentukan


dasar-dasar iman, moral dan budi pekerti keluarga berdasarkan Pancasila dan UUD’45; b) penguatan ekonomi keluarga; c) kecakapan hidup anggota keluarga; dan d) kegiatan lain yang bermuara pada perwujudan nilai-nilai pendidikan karakter dalam keluarga. Beberapa hal di bawah ini yang dapat dijelaskan untuk membantu peserta didik untuk memahami Pilar Pendidikan Berkarakter, antara lain sebagai berikut: 12

1) Trustworthiness (Kepercayaan): • Bersikap jujur: jangan menipu, berbohong, menjiplak atau mencuri • Keberanian untuk melakukan hal yang benar • Membangun reputasi yang baik secara bersama-sama. 2) Recpect (Respek): • Bersikap toleran terhadap perbedaan • Brsikap sopan santun • Menjaga perasaan orang lain • Jangan mengancam, memukul atau menyakiti orang lain • Damailah dengan kemarahan, hinaan dan perselisihan 3) Responsibility (Tanggungjawab): • Selalu melakukan yang terbaik • Gunakan kontrol diri dengan baik • Selalu bersikap disiplin • Berpikirlah sebelum bertindak, dengan mempertimbangkan konsekuensinya • Bertanggung jawab atas pilihan atau tindakan yang diperbuat 4) Fairness (Keadilan): • Bermain sesuai aturan • Ambil seperlunya dan berbagi • Berpikiran terbuka, dan biasakan mendengarkan orang lain


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga/Organisasi ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK 33 KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga/organisasi yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG). PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan karakter, sehingga memiliki kemampuan untuk: 1. Mensosialisasikan pentingnya pendidikan karakter di lingkungan PKBM. 2. Mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap aspek kegiatan dan proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh PKBM.


Lampiran–Lampiran Lampiran 1: Format Perjanjian Kerjasama

5)

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : ......./B4/MS/2013

32

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

6)

DENGAN PKBM ........................................................ TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL TAHUN 2013 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : Drs. Pahala Simanjuntak, MM NIP : 195901181985031003 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270


7)

8)

• Jangan mengambil keuntungan dari orang lain • Jangan menyalahkan orang lain secara sembarangan Caring (Peduli): • Bersikaplah penuh kasih sayang dan menunjukkan kepedulian • Selalu mengungkapkan rasa syukur • Maafkan orang lain • Membantu orang yang kesusahan atau membutuhkan sesuatu 13 Citizenship (Kewarganegaraan): • Menjadikan sekolah dan masyarakat menjadi lebih baik • Membiasakan bekerja sama • Melibatkan diri dalam urusan masyarakat • Menjadi tetangga yang baik • Mentaati hukum dan aturan • Menghormati otoritas • Melindungi lingkungan hidup Mandiri (Independent): • Tidak bergantung kepada orang lain • Percaya kepada kemampuan diri sendiri • Berani membuat pilihan secara tepat • Selalu bekerja keras • Tidak gampang dipengaruhi oleh pihak manapun Demokrasi: • Mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat • Terbiasa dengan perbedaan pemdapat • Mengedepankan prinsip gotong royong • Tidak egois atau mau menang sendiri • Tidak memandang prinsip orang lain secara sebelah mata.

Untuk memandu para penyelenggara dan pengelola kegiatan dalam merumuskan dan mengembangkan materi kegiatan dan pembelajaran, perlu memperhatikan pesan-pesan standar, antara lain sebagai berikut:


Materi Utama Religius

Jujur

Toleransi 14 Disiplin

Kerja Keras

Kreatif

Cintah tanah air

Bhineka Tunggal Ika

BAB VI

Topik 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Memahami sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Memahami keberagaman dan agama-agama di Indonesia Memahami kemajemukan Memahami nilai kejujuran Menghindari kebohongan Berpihak pada kebenaran Menghargai perbedaan dan kebhinekaan Menghargai pendapat orang lain Pergaulan bertetangga antar keluarga Dapat menepati janji Tidak mengingkari yang sudah dikatakan Datang tepat pada waktunya Berusaha dan berikhtiar mencapai yang dicita-citakan Berusaha mencapai keinginannya secara mandiri Tidak putus asa dan mudah menyerah Memiliki inovasi dan daya kreativitas Memiliki gagasan dan ide-ide baru dalam mengembangkan gagasannya Menghargai jasa-jasa pahlawan Indonesia Patriotisme dan nilai-nilai kebangsaan Pelestarian lingkungan Kesenian dan budaya nasional Kemajemukan dan Keberagaman Dari Sabang sampai Merauke Persatuan dan kesatuan bangsa Gotong royong dan kerjasama

Berdasarkan rumusan kegiatan dan pembelajaran tersebut di atas, kemudian dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam contoh tabel berikut: No

Pokok Bahasan

Tujuan

Materi Metode pembelajaran pembelajaran

Media/ sarana yang digunakan

Evaluasi


PENUTUP

D

emikian Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan 31 Bantuan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini disajikan secara singkat dan jelas, agar dapat dipedomani oleh para pengelola PKBM penerima bantuan sebagai acuan dalam menyusun dan mengajukan proposal, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan. Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat ke depan.

Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, E-mail: subditprogramdanevaluasi@yahoo. com, [email protected], atau Website: http///www. paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas.


BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

30

A. Pengawasan Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

B. Pemeriksaan Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saling membelajarkan dan partisipatif dengan prinsip kesetaraan. Proporsi praktek harus lebih banyak dibanding dengan teori, sehingga peserta kegiatan mendapatkan pengalaman belajar yang konkrit. Untuk memastikan proses pembelajaran dan pelatihan berlangsung sesuai rencana, perlu adanya dukungan dan ketersediaan berbagai komponen pembelajaran dan pelatihan yang harus dipersiapkan secara baik. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan harus mengacu 15 pada standar kompetensi yang disebutkan di atas, namun tetap menyesuaikan pada kedalaman materi yang harus dipelajari dan dilatihkan sesuai kebutuhan, situasi nilai setempat. Terbuka kesempatan untuk melakukan inovasi, sehingga peluang peserta kegiatan untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan dapat terwujud dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan dilakukan secara partisipatif, dialogis, tidak diskriminatif, dan menyenangkan. Oleh karena itu diperlukan interaksi antara tutor/pelatih/nara sumber teknis dengan peserta kegiatan . Kegiatan pembelajaran dan pelatihan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah bantuan dana diterima oleh lembaga penyelenggara kegiatan. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan, perlu disusun jadwal pertemuan seperti pada contoh tabel berikut: Hari/tanggal

Pukul

Tempat

Pokok Bahasan

Pertemuan ke

Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.



16

Dalam setiap pertemuan, pengelola kegiatan harus membuat daftar hadir peserta dan daftar hadir tutor/pelatih/nara sumber teknis, serta melakukan evaluasi hasil pembelajaran dan pelatihan. Semua dokumen pembelajaran dan pelatihan, agar diarsipkan secara tertib dan teratur. 3. Tindaklanjut Kegiatan Pada setiap tahapan kegiatan pembelajaran, perlu dilakukan penilaian untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian dapat dilaksanakan melalui pendekatan lisan maupun tulisan. Alat penilaian disusun sesuai dengan kebutuhan. Untuk uji kompetensi sebaiknya pengujian dilakukan melalui alat uji kompetensi dalam bentuk tes, sementara untuk penilaian pengelolaan kegiatan dapat dilakukan dengan nontes (angket, wawancara, diskusi, dan lainnya). Penilaian terhadap pengelolaan kegiatan dapat dilakukan melalui diskusi yang melibatkan pengelola, peserta kegiatan serta pihakpihak yang terlibat dalam kegiatan. Sedangkan penilaian kompetensi peserta kegiatan dilakukan melalui pengujian kompetensi secara langsung. Hasil penilaian harus memberikan makna untuk perbaikan kegiatan . Oleh karena itu pengelola diharapkan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan kegiatan selanjutnya.


C. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, tidak memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan. 2. Lembaga PKBM penerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu pada tahun 2012 atau sebelumnya, tidak akan diberikan bantuan 29 penyelenggaraan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal tahun 2013. 3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara kegiatan wajib mengajukan adendum/perbaikan proposal kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 4. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara. 5. Lembaga PKBM yang ditetapkan sebagai penerima dana harus: a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku; b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan peraturan yang berlaku; c. berkoordinasi dengan Instansi Perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan. 6. Lembaga pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan proposal seperti biaya administrasi/materai, pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan. 7. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.


Bagi lembaga PKBM yang belum dapat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan karena alasan keterlambatan penerimaan bantuan, sehingga program kegiatan masih berlangsung atau belum selesai dilaksanakan, maka lembaga tersebut tetap berkewajiban untuk menyampaikan laporan, yaitu laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan paling lambat tanggal 15 Desember 2013, dan antara lain memuat tentang: • kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang disertai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sudah digunakan, dan 28 • kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan. Setelah semua program dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan, maka lembaga tersebut harus menyampaikan laporan lengkap hasil pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Pemantauan Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program dan hasil yang diharapkan, maka: 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala terhadap PKBM penerima bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal. 2. Dinas Pendidikan Provinsi, diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap PKBM penerima bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal. Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka evaluasi kegiatan dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan pihak-pihak terkait.


BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

A. Lembaga Penyelenggara

17

Adapun lembaga penyelenggara kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan karakter. Seleksi dan pemilihan terhadap PKBM tersebut didasarkan pada kriteria atau persyaratan yang ditentukan dengan memperhatikan proporsi dari berbagai provinsi yang mengajukan proposal.

B. Persyaratan Lembaga Persyaratan PKBM sebagai penerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini, adalah sebagai berikut: 1. memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang, dengan alamat yang jelas; 2. telah beroperasi minimal selama 2 (dua) tahun; 3. memiliki rekening bank atas nama lembaga; 4. memiliki struktur organisasi kepengurusan dan uraian tugas pengurus; 5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 6. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan;


7. aktif menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal, minimal sedang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini; 8. memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; 9. dapat menyediakan tenaga pendidik/tutor/fasilitator/nara sumber teknis, sesuai dengan substansi kegiatan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

C. Tata Cara Pengajuan Dana 18

1. Penyusunan Proposal Untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini, setiap PKBM harus menyusun proposal sesuai dengan sistematika penyusunan proposal seperti yang tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini dan dilampiri persyaratan yang diperlukan, antara lain seperti: rekomendasi dinas pendidikan provinsi, legalitas lembaga, fotocopy rekening bank atas nama lembaga, fotocopy NPWP atas nama lembaga, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan. 2. Pengiriman Proposal Proposal yang telah disusun, kemudian dikirim kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kasubag Tata Usaha, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dengan ketentuan: a. Proposal diterima oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat tanggal 31 Juli 2013. Apabila pagu anggaran masih tersedia, proposal yang diterima setelah tanggal tersebut dapat diproses lebih lanjut. b. Proposal asli dikirim kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan tembusan disampaikan kepada dinas pendidikan setempat.


A. Pelaporan

27

Setiap lembaga PKBM penerima bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal, wajib menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang diterima dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disampaikan paling lambat tanggal 7 Desember 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Laporan memuat tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasilnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil-hasilnya, dan pendampingan, serta laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Laporan disusun sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan dengan menggunakan sistematika sebagaimana tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini, antara lain memuat tentang: 1. sasaran penerima manfaat 2. tujuan pelaksanaan kegiatan 3. jadwal pelaksanaan kegiatan; 4. hasil pelaksanaan kegiatan, yang meliputi persiapan, kegiatan pembelajaran, kegiatan penilaian; 5. masalah dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan; 6. rincian penggunaan dana.


26

5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: a. Mensosialisasikan kegiatan kepada Lembaga/Satuan PNF; b. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga/Satuan PNF yang dipandang layak; c. Membuat rekapitulasi Lembaga/Satuan PNF yang diberikan rekomendasi, dan mengirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi; d. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan verifikasi, pemantauan dan pengawasan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan Ditbindikmas sebagai penerima bantuan. 6. Dinas Pendidikan Provinsi: a. Mensosialisasikan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, Pemangku Kepentingan, dan Lembaga/Satuan PNF; b. Membuat rekapitulasi Lembaga/Satuan PNF (per kabupaten/ kota) yang telah diberikan rekomendasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan mengirimkan ke Ditbindikmas; c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi, pemantauan dan pengawasan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan Ditbindikmas sebagai penerima bantuan.


D. Prosedur Penyaluran Bantuan 1. Penilaian Proposal Setiap proposal yang diajukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, akan dinilai oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan. Penilaian proposal dilakukan melalui dua tahap, yaitu: 19 a. Tahap pertama, penilaian administratif: 1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. 2) Proposal yang lolos seleksi administrasi, akan dilanjutkan pada penilaian tahap kedua. b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi: 1) Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score) oleh tim penilai. 2) Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaian dari yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga diperoleh daftar PKBM yang dianggap layak sebagai nominasi calon PKBM penerima dana. 2. Verifikasi Proposal Untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal, maka bagi proposal yang dinilai telah memenuhi syarat dalam penilaian proposal, perlu dilakukan verifikasi terhadap PKBM sebagai calon penyelenggara kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara:


20

a. Mengundang PKBM yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan dana untuk mempresentasikan program yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap PKBM yang dianggap perlu dikunjungi untuk memastikan kebenaran (objektifitas) kondisi dan keberadaan lembaga. c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada PKBM calon penerima bantuan dana atau kepada dinas pendidikan setempat. 3. Penetapan lembaga PKBM sebagai penerima dana Berdasarkan hasil penilaian proposal dan verifikasi terhadap PKBM sebagai calon penerima bantuan dana, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen membuat daftar nominasi calon lembaga penerima bantuan dan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan persetujuan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan perguruan tinggi sebagai penerima bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PKBMdengan menerbitkan Surat Keputusan, dan tembusan disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota setempat, untuk digunakan sebagai bahan pembinaan. 4. Penandatanganan Kerjasama Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang penetapan lembaga penerima bantuan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal. Perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku


2. Lembaga/Satuan PNF: a. Menyusun proposal sesuai dengan petunjuk teknis pengusulan dan pengelolaan bantuan penyelenggaraan kegiatan; b. Mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memperoleh rekomendasi; c. Mengirimkan proposal ke Ditbindikmas Ditjen PAUDNI Kemdikbud, setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. Menggunakan dana bantuan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan proposal dan Petunjuk Teknis; e. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan bukti penggunaan dana bantuan sesuai petunjuk teknis; f. Mengirimkan laporan ke Ditbindikmas Ditjen PAUDNI Kemdikbud, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 3. Kementerian Keuangan (KPPN): a. Memverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Ditbindikmas; b. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan selanjutnya mentransfer dana bantuan ke rekening Bank/LK Penyalur. 4. Bank Operasional KPPN: a. Mentransfer dana bantuan ke rekening Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan sebagai penerima bantuan; b. Berkoordinasi dengan Ditbindikmas tentang perkembangan pencairan dana kepada Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.


25

Berdasarkan bagan mekanisme pengusulan dan pencairan dana seperti yang digambarkan di atas, maka tugas dan fungsi institusi tersebut yang berkaitan dengan proses kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Ditbindikmas Ditjen PAUDNI Kemdikbud: a. Menyusun petunjuk teknis pengusulan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan penyelenggaraan kegiatan; b. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/ 24 Kabupaten/Kota, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat; c. Melakukan pencatatan/registrasi atas proposal yang masuk; d. Melakukan penilaian atas kelayakan proposal yang masuk; e. Melakukan verifikasi terhadap Lembaga/Satuan PNF yang mengajukan proposal; f. Melakukan pendampingan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang mengalami kesulitan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (apabila diperlukan); g. Menerbitkan SK penetapan Lembaga/Satuan PNF calon penerima bantuan, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; h. Menandatangani dan mengirimkan akad kerja sama kepada lembaga/satuan PNF penerima dana bantuan; i. Melakukan kerjasama dengan Bank Operasional KPPN; j. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN; k. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi, pemantauan dan pengawasan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.


Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai Pihak Pertama dan Ketua Lembaga PKBM sebagai Pihak Kedua, dengan menggunakan Format Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini, berikut penandatanganan kuitansi penerimaan dana bantuan dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses pencairan dana. 5. Penyaluran Dana Berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani seperti disebutkan di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memproses penyaluran dana kepada Lembaga PKBM (penerima dana 21 penyelenggaraan kegiatan), melalui mekanisme sebagai berikut: a. Berdasarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lembaga PKBM, Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal, kuitansi, dan dokumen yang telah ditandatangani seperti disebutkan pada nomor 4 di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan penyaluran dana kepada Bagian Keuangan Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). b. Bagian Keuangan Ditjen PAUDNI Kemdikbud mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). c. KPPN Jakarta III melalui Bank Operasional KPPN mentransfer dana bantuan ke rekening lembaga PKBM. d. Pengambilan dana harus dilakukan oleh ketua lembaga PKBM yang namanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan lembaga PKBM penerima bantuan. e. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana masuk ke rekening lembaga, Ketua lembaga PKBM harus memberitahukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat bahwa dana bantuan sudah diterima (surat pernyataan), dengan menggunakan format sebagaimana terlampir.


E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana

22

F. Mekanisme Pengusulan dan Pencarian Dana

1. Alokasi Dana Alokasi pemberian dana bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal tahun 2013 ini tersedia di Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan sasaran sebanyak 60 (enam puluh) lembaga PKBM yang terpilih berdasarkan kompetisi proposal. Kepada setiap lembaga PKBM yang terpilih, akan diberikan dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan, yaitu sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). 2. Rincian Penggunaan Dana Adapun rincian alokasi penggunaan dana, mengacu pada prosentase yang tertera pada tabel sebagai berikut: No Komponen Pembiayaan 1. Persiapan kegiatan

Rincian Pembiayaan

• Sosialisasi kegiatan • Perumusan rencana kegiatan 2. Pengadaan alat dan bahan • Pengadaan alat-alat pembelajaran pembelajaran (pensil, pulpen, penghapus, buku tulis, modul, dan lain-lain) • Pengadaan alat dan bahan praktek atau simulasi permainan (poster, leaflet, dan lain-lain) • Pengadaan alat dan bahan yang berkaitan dengan implementasi pendidikan karakter (alat kebersihan, kantin kejujuran, dan lain-lain) 3. Penyelenggaraan kegiatan • Rapat, diskusi, pertemuan para pengelola kegiatan • Transport tenaga pendidik/tutor/ pelatih atau nara sumber kegiatan 4. Manajemen kegiatan • Monitoring, penilaian dan evaluasi kegiatan • Pelaporan

Adapun mekanisme pengusulan dan pencairan dana kegiatan dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

23

Prosentase 5% 45%

40%

10%



Lembaga Program Pemberi Dana Tahun

Recommend Documents