KEBIJAKSANAAN UMUM 1.
Pengembangan Komoditas Unggulan
2.
Pengembangan Kawasan dan Sentra Produksi
3.
Pengembangan Mutu Produk
4.
Pengembangan Perbenihan
5.
Pengembangan Perlindungan Hortikultura
6.
Pengembangan Kelembagaan
7.
Peningkatan Kompetensi Petugas dan Petani
8.
Pemasyarakatan Produk Hortikultura
9.
Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Hortikultura
10. Peningkatan Investasi 11. Pengembangan Manajemen Hortikultura 12. Pengembangan Sarana Prasarana 88
PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN l Ø Ø Ø l
Pengembangan Komoditas Unggulan didasarkan kepada: Keunggulan komparatif, keunggulan atas dasar daya dukung lahan (kesesuaian agroklimat) Keunggulan Kompetitif, keunggulan dengan pendekatan aspek ekonomi, yaitu potensi pasar, potensi supply dan nilai ekonomi Azas Konsentrasi. Berdasarkan hasil identifikasi yang mengacu pada butir 1 ditetapkan komoditas unggulan Jawa Barat adalah:
89
Ø
Buah – buahan (Manggis, Mangga, Rambutan, Durian, Jeruk, Nenas)
Ø
Sayuran : (Kentang, Tomat, Cabe Besar, Bawang Merah, Kubis, Jamur)
Ø
Tanaman Hias : (Anggrek, Melati, Gladiol, Sedap Malam )
Ø
Tanaman Obat : Jahe Disamping komoditas unggulan Jawa Barat dapat dikembangkan pula komoditas unggulan kabupaten/kota
l
90
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN SENTRA PRODUKSI l
Penetapan kawasan didasarkan kepada kesamaan agroklimat, infra struktur, keterkaitan antar wilayah dan berorientasi kepada peningkatan pendapatan
l
Pendekatan kawasan multi komoditas
l
Sentra – sentra produksi ditumbuhkan dalam kawasan-kawasan.
91
PENGEMBANGAN MUTU PRODUK l
Produk Hortikultura secara bertahap diarahkan untuk memenuhi standar mutu baik untuk konsumsi segar, bahan baku industri, maupun ekspor
l
Upaya perbaikan mutu dimulai dari kegiatan pra panen, panen dan pasca panen secara terintegrasi
92
PENGEMBANGAN PERBENIHAN l
Pengembangan perbenihan diusahakan untuk meningkatkan ketersediaan benih bermutu varietas unggul (benih bersertifikasi) yang memenuhi 7 tepat (tepat jenis, varietas, mutu, jumlah, lokasi, waktu dan harga)
l
Kebijakan perbenihan diarahkan untuk memberdayakan potensi dalam negeri (petani penangkar dan pengusaha penangkar) menuju ke idustri perbenihan yang berdaya saing tinggi
l
Peningkatan mutu benih harus mendapat dukungan dari instansi lain yang terkait seperti Puslitbanghor dan Balai – balai penelitiannya sebagai penyedia benih sumbernya.
l
Penyediaan benih hortikultura harus diatur dan diawasi dengan cermat agar terjadi keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan.
93
PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA l
Pengembangan Perlindungan Hortikultura diarahkan untuk mengamankan produksi di lapangan dan menjamin produk aman dikonsumsi
l
Pelaku utaman perlindungan tanaman adalah masyarakat petani, sedangkan pemerintah berperan memfasilitasi dan mengatasi apabila masyarakat sudah tidak mampu lagi mengatasinya.
l
Pembinaan petani dalam perlindungan tanaman melalui SLPHT
94
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN l
Pengembangan kelembagaan petani diarahkan pada upaya pengembangan skala usaha menuju peningkatan efisiensi, meningkatkan akses pasar dan posisi tawar
l
Pembentukan kelembagaan petani (kelembagaan produksi) harus serasi dengan ciri sosial – budaya dan ekonomi petani
95
PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS DAN PETANI l
Peningkatan kompetensi petugas diusahakan agar petugas mampu menjadi fasilitator dan dinamisator yang mempunyai kompetensi tinggi, integrasi moral tinggi, kemampuan intelektual, ketajaman analisis, dan naluri bisnis yang baik.
l
Peningkatan kompetensi petani diarahkan agar petani sebagai pelaku utama agribisnis mempunyai kompetensi tinggi yang mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi
96
PEMASYARAKATAN PRODUK HORTIKULTURA l
Pemasyarakatan produk hortikultura diarahkan agar produk hortikultura Jawa Barat dapat dikenal oleh masyarakat Jawa Barat, luar Jawa Barat dan Masyarakat Internasional.
l
Pemasyarakatan produk hortikultura dimaksudkan agar citra produk hortikultura Jawa Barat meningkat dan meningkatkan kecintaan untuk mengkonsumsi produk hortikultura Jawa Barat.
l
Pemasyarakatan produk hortikultura Jawa Barat dapat melalui berbagai even baik regional, nasional maupun internasional.
97
PENGEMBANGAN SISTIM INFORMASI MANAJEMEN HORTIKULTURA l
Pengembangan Agribisnis Hortikultura harus didukung oleh data dan informasi yang lengkap, akurat dan up to date (terkini)
l
Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Hortikultura diarahkan untuk memperoleh data dan informasi tersebut diatas.
l
Pengembangan Sistim Informasi Manajemen ditujukan untuk memperbaiki/menyempurnakan metoda pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, melengkapi jenis data yang dibutuhkan serta sinkronisasi data statistik hortikultura.
98
PENINGKATAN INVESTASI l
Kegiatan peningkatan invetasi diarahkan agar investor dapat terangsang untuk menanamkan modalnya pada kebun-kebun hortikultura skala komersial
l
Kegiatan yang dilaksanakan adalah promosi investasi mengenai peluang dan keuntungan, informasi ketersediaan lahan dan teknologi, fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana serta kemudahan perizinan.
l
Acuan pengembangan investasi dan perizinannya adalah Keputusan Menteri Pertanian nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003 tentang Pedoman Ijin Usaha Hortikultura.
99
PENGEMBANGAN MANAJEMEN HORTIKULTURA l
Pengembangan manajemen hortikultura meliputi aspek perencanaan, monitoring serta evaluasi yang perlu didukung oleh data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini.
l
Materi perencanaa, monitoring dan evaluasi semua aspek yang berkaitan dengan upaya peningkatan produk yang berdaya saing.
100
PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA l
l Ø
Ø Ø Ø l
l Ø Ø
Ø
Pengembangan sarana prasarana ( alsintan,infra struktur, dan sarana produksi) diarahkan agar efisiensi usaha,produktivitas dan mutu produk meningkat Upaya pengembangan alat dan mesin pertanian ditempuh melalui : Mendesain, merancang prototipe alsintan horti baik untuk pra maupun pasca panen yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kondisi teknis, sosial dan ekonomi yang ada. Memfasilitasi pengadaan alsintan yang efektif dan efisien bagi petani Membina petani dalam pemeliharaan dan penggunaan alsintan Mengembangkan dan membina unit unit pelayanan jasa alsintan Upaya pengembangan infra struktur ditempuh melalui kegiatan memfasilitasi pembangaunan infra struktur yang dibutuhkan petani ( Jalan usahatani, saluran air, embung,Cekdam,Gudang ,dll) Upaya pengembangan sarana produksi ditempuh melalui : Menghitung kebutuhan sarana produksi secara tepat mengacu pada Dosis rekomendasi dan realisasi tingkat penggunaan oleh petani Mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk menyusun perencanaan pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida ( khususnya pupuk bersubsidi) Memonitor dan mengawasi penyaluran pupuk dan pestisida serta melakukan penanganan tindak pidana bila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku. 101
