KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Nomor Sifat Lampiran Perihal
B-1179|E|EJPtO7t2008 Biasa 1 (satu) eksemplar Pola Penanganan Perkara Tlndak Pidana lnformasi dan Transaksi Elektronik
Jakarta, 01 Juli2008 Kepada Yth : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Di-
SELURUH INDONESIA
Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasidan Transaksi Elektronik (UU ITE), oleh Presiden Rl pada tanggal 21 April 2008, dimana dalam UU ITE tersebut terdapat beberapa hal baru yang diatur secara khusus, bersama ini kami sampaikan petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana di bidang lnformasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :
1. Penerapan
asas extra teritorial
Bahwa Undang-Undang dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya menganut asas extra teritorial, hal ini secara tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 2 yang berbunyi: "UndangUndang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada diwilayah hukum lndonesia dan/atau di luarwilayah hukum lndonesia dan merugikan kepentingan lndonesia." Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan lndonesia" adalah meliputi tetapitidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum lndonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, maka terhadap tersangka pelaku tindak pidana lnformasi dan Elektronik (Cyber Crime) yang dilakukan di luar negeri dapat disidangkan di lndonesia.
202
2. Perluasan alat bukti yang telah ditetapkan dalam
KUHAP Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU lTE, lnformasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya telah ditetapkan sebagai alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan KUHAP. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, lnformasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang selama ini hanya merupakan barang buktidalam perkara tindak pidana, pada pokoknya harus memenuhi beberapa kriterla sebagai
berikut:
1) lnformasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti apabila lnformasi dan/atau Dokumen Elektronik menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU lTE.
2) Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum lnformasi dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut dijadikan alat bukti, harus dimintakan keterangan ahli dari Departemen Kominfo terlebih
dahulu apakah informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU lTE.
3)
Bila keterangan ahliDepkominfo menyatakan bahwa lnformasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuaidengan ketentuan UU lTE, maka lnformasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dapat dijadikan alat buktiyang setara dengan keterangan saksi, ahliatau surat.
4) Apabila keterangan ahli Depkominfo menyatakan bahwa lnformasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut tidak menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU lTE, maka lnformasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, tetapi hanya menjadi barang bukti.
203
3. Penanganan barang bukti elektronik yang terkait dengan tindak
pidana. Bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas ijin ketua pengadilan negerisetempat. Ketentuan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: "penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas ijin ketua pengadilan negeri setempat." Berkenaan dengan haltersebut, para Jaksa dalam melakukan penelitian terhadap setiap berkas perkara yang mempunyai barang bukti berupa sistem elektronik, misalnya dalam perkara HKl, Perbankan, Pajak, atau perkara lainnya, agar diteliti secara seksama apakah penggeledahan/penyitaan terhadap sistem elektronik tersebut telah mempunyai ijin dari ketua pengadilan negeri setempat terlebih dahulu atau tidak. Bila belum memperoleh ijin atau ijin diberikan setelah dilakukan penggeledahan/penyitaan, maka penggeledahan/penyitaan tersebut tidak sah dan tidak dapat diajukan ke pengadilan, sehingga harus diberi petunjuk untuk melakukan penggeledahan/ penyitaan sesuai dengan UU ITE tersebut. 4. Proses dan prosedur penangkapan dan penahanan terhadap
tersangka yang diduga melakukan tindak pidana lTE. Menindak lanjuti ketentuan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :
1) Dalam hal penyidik (Polri maupun PPNS) mulai melakukan penyidikan, penyidik menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, dan pada saat yang bersamaan, Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri setempat, menerbitkan Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana ITE (P-16). 204
2) Sesudah P-16 diterbitkan, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk segera melakukan koordinasi dengan pe ryidik, khususnya mengenaidata awal penanganan perkara tindak pidana lnformasi dan Transaksi Elektronik, sebagai bahan
pertimbangan perlu tidaknya dilakukan penangkapan/ penahanan. 3) Dalam hal penyidik (Polri/PPNS) mengajukan permintaan penetapan ketua pengadilan negeri untuk melakukan penangkapan/penahanan, untuk menghindari adanya kekeliruan penangkapan/penahanan (enor in persona), maka
permintaan tersebut baru bisa diproses apabila telah
dilampirkan dengan persyaratan antara
lain:
a. Surat Perintah Penyidikan; b. Laporan Polisi/ Kejadian / Pengaduan; c. Resume yang dilampirkan 4) Setelah persyaratan tersebut di atas dipenuhi, Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian apakah terdapat cukup bukti awalyang menunjukkan bahwa orang yang akan ditangkap dan atau ditahan tersebut merupakan pelaku dari tindak pidana ITE yang sedang disidik, dan untuk itu Jaksa Penuntut Umum dapat mengundang penyidik untuk menjelaskan. 5) Apabila berdasarkan hasil penelitian, belum terdapat bukti awal yang menunjukkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, maka untuk mencegah terjadinya error in persona, agar disampaikan kepada penyidik untuk melengkapi alat bukti yang dapat memperkuat sangkaan terhadap pelaku. 6) Apabila berdasarkan hasil penelitian, ditemukan cukup alasan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, maka Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri selaku Jaksa Penuntut Umum menyampaikan surat permintaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Setempat, dengan mempergunakan formulir terlampir.
205
7)
Setelah penetapan ketua pengadilan negeriditerima, agar penetapan tersebut diberitahukan kepada penyidik, dan
berdasarkan penetapan tersebut, maka penyidik menerbitkan surat perintah penahanan terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan menyampaikan tembusan surat perintah tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri terkait untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mengeluarkan penetapan.
8)
Dalam hal penahanan terhadap tersangka diperpanjang oleh Penuntut Umum, maka surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum agar
ditembuskan kepada ketua pengadilan negeri.
9)
Perpanjangan penahanan terhadap tersangka tindak pidana
ITE yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, agar diberikan selama dua puluh hari, dan apabila penuntut umum memandang masih perlu dilakukan penahanan, maka dapat diperpanjang kembali selama dua puluh hari.
10) Permintaan perpanjangan penahanan tahap penyidikan yang diajukan dengan menggunakan Pasal 29 KUHAP, agar diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri melalui penuntut umum, dengan prosedur sebagai-mana tersebut di atas.
11) Perintah penahanan tahap penuntutan pada prinsipnya dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kejaksaan Tinggi/Negeri selaku Jaksa Penuntut Umum tanpa perlu meminta penetapan ketua pengadilan terlebih dahulu.
12) Bahwa perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (cyber cime) sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JN0912007 tanggal 27 September
2007 telah ditetapkan sebagai perkara penting, 206
oleh karena itu dalam penanganan perkara tersebut agar berpedoman kepada lnstruksi Jaksa Agung Rl N tmor : INS-004/JA/311994 tanggat g Maret 1994 dan Surat JAM PIDUM Nomor: R-16/E/311994 tanggat 11 Maret 1994 perihal pengendalian perkara penting tindak pidana umum. Bersama surat edaran ini terlampir formulir permintaan penetapan penangkapan dan penahanan kepada Ketua pengadilan Negeri dan formulir perpanjangan penahanan, untuk dijadikan pedoman dalam pengajuan permintaan penetapan penangkapan dan penahanan serta pemberian perpanjangan penahanan dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Kepada para Kepala Kejaksaan Tinggiagar meneruskan petunjuk
teknis ini kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala cabang Kejaksaan Negeri, dan para Jaksa yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi masing-masing.
Demikian agar maklum dan dilaksanakan dengan sebaik_ baiknya. .
JAKSAAGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM
ABDUL HAKIM RITONGA Tembusan
:
1. Yth. JaksaAgung R.t; 2. Yth. Wakil Jaksa Agung R.t; (1
&2 sebagailaporan)
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda; 4. Yth. Para Kepala Pusat; 5. Arsip.
207
KEJAKSAAN TINGGI / NEGERI ................
T-2a
Nomor
Sifat
Lampiran
Jakarta,0l Juli 2008
:
:
Kepada Yth
:
Perihal :
Permintaan Penetapan Ketua PN untuk Melakukan Penangkapan dan Penahanan Terhadap Tersangka
:
Ketua Pengadilan Negeri
di-
Dalam Perkara Tindak Pidana ITE 1.
Membaca:
a. Pemberitahuan
dimulainya penyidikan perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dari penyidik Mabes Polri .../ Penyidik / Polda / Polwil/
Polres
Pegawai Negeri Sipil Departemen KOMINFOR;
b. Resume/Hasil Penyidikan perkara tindak pidana informasi
dan transaksi elektronik atas nama tersangka jo Pasal yang disangka melanggar 11 2008 tentang lnformasi Tahun Nomor Undang-Undang dan Transaksi Elektronik; Surat perintah penangkapan dari penyidik Mabes Polri / ....... I PPNS DEPKOMINFO; Polda / Polwil/
Pasal
c.
Polres
2. Berdasarkan hasil penyidikan telah ditemukan bukti permulaan
yang cukup telah terjaditindak pidana informasi dan transaksi ..... yang diduga keras dilakukan oleh ....... jo ... melanggar Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Elektronik. Transaksi tentang lnformasi dan
elektronik tersangka pasal
pasal
3. Untuk kepentingan penyidikan perkara tindak pidana informasi
dan transaksi elektronik yang diduga keras dilakukan oleh tersangka tersebut diatas, dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka perlu dilakukan
penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.
4. Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1)dan ayat (6) UU Nomor 11 Tahun 2008,
jo Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat
(1), (2), dan ayat (4) huruf a, dan Pasal 22 KUHAP. 208
MEMINTA
1. Agar Ketua Pengadilan Negeri Igryta p!?1 u ntu.k mem beri kan pe.rsetuju an penan gkapan dan atau penahanan terhadap tersangka : 1) Nama lengkap Tempat lahir Umur / tanggal lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan 2) Nama lengkap Tempat lahir Umur / tanggal lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan peQpgai pertimbangan, bersa.ma ini dilampirkan Resume nasil penytotKan yang bersangkutan. An. KEPALA KEJAKSAAN ASPIDUM / KASI PIDUM / KACABJARI Selaku Penuntut Umum, Ttd. Pangkat / Nrp Tembusan : 1. Yth. JAM PIDUM / KAJATI/ KAJARI 2. Yth. Penyidik 3. Ars i p. 209
KEJAKSAAN TINGGYNEGERI................. "Untuk Keadilan"
T-3a
SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN Nomor: KEPALA KEJAKSAAN TINGGI / NEGERI Membaca
:
1-
Surat permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka dari penyidik .............. Nomor: Tanggal
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Nomor: ............... .. tanggal tentang ijin penangkapan dan penahanan terhadap
tersangka
........yang diduga keras
melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, melanggar Pasal ... jo Pasal .... UU Nomor 11 Tahun 2008; 3. Surat perintah penahanan dari penyidik
4. Resume/hasil penyidikan pekara tindak pidana informasi
dan transaksi elektronik atas nama tersangka Menimbang
-
t-
Bahwa
tersangka
...... diduga
keras telah melakukan tindak pidana di bidang informasi
dan transaksi elektronik, melanggar Pasal ..... UU Nomor 11 Tahun 2008.
jo
Pasal
Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu untuk mem perpanja ng penahanan terhadap tersang ka tersebut. Mengingat
210
Pasal 43 avat (6) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 14 huruf c, Pasal 21, Pasal 24 ayat (2) KUHAP.
MEMPERPANJANG Penahanan atas nama tersangka
lengkap Tempat lahir Nama
Umur / tanggal lahir
: :
:
Kelamin
:
Kebangsaan
:
Jenis
tinggal Agama Pekerjaan Tempat
:
: : :
Selama 20 (dua puluh) hari, terhitung
tanggal
mulaitanggal
.................. s/d
di Rumah Tahanan Negara
di
Dikeluarkan Pada tanggal
: :
An. KEPALA KEJAKSAAN ASPIDUM / KASI PIDUM / KACABJARI Selaku Penuntut Umum,
Pangkat / Nrp
Tembusan: 1. Yth. JAM PIDUM / KAJATI/ KAJARI
2.
Ars
i p.
211
