1
Peneliti ekonomi di BRE DKM, Bank Indonesia. Pandangan dalam paper ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan pendapat resmi DKM atau Bank Indonesia. E-mail:
[email protected],
[email protected], dan
[email protected].
i
ii
1
-5
2010
2008
2006
PDB Stok Kapital
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
% yoy
1990
15
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
20
Krisis Asia
10 5
0
-10
-15
2
2 3
Global Competitiveness Report 2011-2012, Indonesia menempati posisi 46 dari 142 negara. Indeks daya saing dibentuk dari 12 pilar yang terbagi ke dalam tiga kunci utama pendorong perekonomian, yaitu 4 pilar kebutuhan dasar (basic requirements sebagai kunci dari factor-driven economy); 6 pilar peningkatan efisiensi (efficiency enhancers sebagai kunci dari efficiency-driven economy); dan 2 pilar inovasi dan faktor kecanggihan (innovation and sophistication factors sebagai kunci dari innovation-driven economy).
3
Indikator Peringkat Kualitas keseluruhan 92 Kualitas jalan 90 Kualitas infrastruktur kereta 51 Kualitas infrastruktur pelabuhan 104 Kualitas infrastruktur transportasi udara 89 Kualitas pasokan listrik 93 Sambungan telpon/100 penduduk 78 Sumber: WEF, Gl oba l Competi ti venes s Report, 2012-2013
1. KINERJA PEREKONOMIAN Ekonomi Domestik Perdagangan Internasional PMA Penyerapan TK Stabilitas Harga 2. DAYA SAING PEMERINTAHAN Keuangan Publik Kebijakan Fiskal Kelembagaan Legislasi Dunia Usaha Keadilan Sosial 3. DAYA SAING DUNIA USAHA Produktivitas/Efisiensi Ketenagakerjaan Kualitas Sistem Keuangan Kualitas Manajerial Nilai-nilai dan Norma 4. DAYA SAING INFRASTRUKTUR Infrastruktur Dasar Infrastruktur Teknis Infrastruktur Sains Kesehatan dan LH Pendidikan
2005
2008
2011 2005-2011
48 43 51 45 43
45 55 55 46 45
34 34 41 9 43
14 9 10 36 0
28 6 48 50 46
42 6 37 51 47
10 5 42 49 49
18 1 6 1 -3
51 39 44 50 45
54 14 47 43 43
55 3 30 35 31
-4 36 14 15 14
46 51 38 51 51
48 55 22 53 49
44 54 47 56 53
2 -3 -9 -5 -2
4
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0
0.015
-0.01
0.010 0.005
-0.02
0.000
-0.03
-0.005
-0.04
-0.010
-0.05 -0.06
-0.015 Gap dengan Asia Timur dan Pasifik
-0.020
Gap dengan Negara Tingkat Pembangunan Manusia Menengah - skala kanan Sumber: UNDP, Human Development Report, diolah
5
Peraturan dan Perundang-undangan Regulasi Kebijakan Penanaman Modal Kepemilikan Modal Bersama Peraturan Presiden Prosedur Kepabeanan Lingkungan Imigrasi Infrastruktur Hak Kekayaan Intelektual Prosedur Investasi Tanah dan Bangunan Pemerintah Lokal Hukum Ketenagakerjaan Tanggung Jawab Sosial Zona Ekonomi dan Industri Khusus Pajak dan Retribusi
2.50
Jumlah
Periode
11 2 2
2001-2010 2007 2007-2010
3 4 4 4 6 13 2 4 3 1 4 1
2006-2009 1997-2000 2003-2008 2000-2008 2000-2007 1999-2009 1996-2004 2004-2008 2003-2008 2009 2000-2009 2008
% 2.07
1.92
2.00 1.62
1.51
1.59
1.63
2008
2009
1.55
1.50
1.00
0.94
0.50
0.00 2005
2006
2007
2010
2011
2012
6
Koridor Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi
Kegiatan Ekonomi Utama Besi Baja, Perkapalan, Kelapa Sawit, Karet, Batu Bara, KSN Selat Sunda Makanan Minuman, Tekstil, Peralatan Transportasi, Perkapalan, Telematika, Alutsista Besi Baja, Bauksit, Kelapa Sawit, Batu Bara, Migas, Perkayuan Nikel, Pertanian Pangan, Migas, Kakao, Perikanan
Bali-Nusa Tenggara Pariwisata, Peternakan, Perikanan Papua dan Kep. Maluku
4
Nikel, Tembaga, Pertanian Pangan, Migas, Perikanan
Tema Pembangunan Ekonomi Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional Pendorong Industri dan Jasa Nasional Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional
Pembangunan infrastruktur merupakan program pengembangan potensi 22 kegiatan ekonomi utama pada enam koridor ekonomi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Kep.MalukuPapua) karena pembangunan tersebut merupakan program penguatan konektivitas nasional yang menunjang pembangunan 22 kegiatan utama.
7
Sumatera
15%
18%
Jawa
3%
Kalimantan
Papua dan Kep. Maluku
72.51
Bali-Nusa Tenggara
27.49
49.62
Sulawesi
50.38
64.08
35.92
Rasio Investasi NonInfrastruktur Terhadap Total Indikasi Investasi
8% Sulawesi
32% 24%
Bali-Nusa Tenggara Papua dan Kep. Maluku
Kalimantan
82.33
17.67
Jawa
33.64
66.36
Sumatera
33.66
66.34
0
30
60
Rasio Investasi Infrastruktur Terhadap Total Indikasi Investasi
90
8
2%
1%
13%
Infrastruktur Jalan
21%
19%
Infrastruktur Pelabuhan
7% 18%
Swasta
Infrastruktur Power dan Energi Infrastruktur Bandara
51%
BUMN
18%
Campuran
Infrastruktur Rel Kereta
38%
Prioritas Proyek Infrastruktur
2%
Pemerintah
10% Utilitas Air
Koridor Sumatera Jembatan Selat Sunda Infrastruktur Jalan Infrastruktur Power & Energy Infrastruktur Rel Kereta Telematika Koridor Jawa Infrastruktur Power & Energy Infrastruktur Jalan Infrastruktur Rel Kereta Infrastruktur Pelabuhan Telematika Koridor Kalimantan Infrastruktur Power & Energy Infrastruktur Rel Kereta Infrastruktur Jalan Telematika Infrastruktur Pelabuhan
Koridor Sulawesi Telematika Infrastruktur Power & Energy Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Jalan Utilitas Air Koridor Bali-Nusa Tenggara Infrastruktur Jalan Infrastruktur Rel Kereta Infrastruktur Power & Energy Telematika Infrastruktur Bandara Koridor Papua dan Kep. Maluku Infrastruktur Pelabuhan Infrastruktur Jalan Telematika Infrastruktur Power & Energy Utilitas Air
9
5
Lihat Calderon dan Serven (2004); dan Canning dan Pedroni (1999).
10
11
12
13
y (yss)2
f(k2)
f(k) (yss)2
δk
disparitas
δk
y
disparitas
γ f(k2)
γ f(k2) f(k1) γ f(k1)
y2
(yss)1
(yss)1
γ f(k1)
y1
k (kss)1
k
(kss)2
k1
k2
(kss)1
(kss)2
14
(1)
(2) (3)
(1)
(2) (3) (4)
(5)
(6) (7)
(8)
15
16
σ
β
β
17
σ
β
σ
σ
σ
7 8
Barro and Sala-i-Martin (1992 dan 1996), Mankiw et al. (1992), dan Islam (1995) Quah (1993) dan Friedman (1992)
18
19
β
β
20
(1)
(2) (3)
21
22
23
24
25
26
Indikator Peringkat Kualitas keseluruhan 92 Kualitas jalan 90 Kualitas infrastruktur kereta 51 Kualitas infrastruktur pelabuhan 104 Kualitas infrastruktur transportasi udara 89 Kualitas pasokan listrik 93 Sambungan telpon/100 penduduk 78 Sumber: WEF, Gl oba l Competi ti venes s Report, 2012-2013
27
PDRB Riil per kapita (Rp Juta/orang) 2000 2010
10
2005 Rata-rata
7.39 5
0
Balnustra
9
Jawa
Kalimantan Papamalu
Sulawesi
Sumatera
Sektor Nontradable yang dimaksud terdiri atas Sektor Listrik Gas dan Air, Sektor Bangunan, Sektor Perdagangan, Sektor Transportasi dan Komunikasi, Sektor Keuangan dan Sektor Jasa-jasa.
28
10
Menggunakan data tahun 2010.
29
11
Susantoro, Bambang, dan Danang Parikesit, “1-2-3 Langkah: Langkah Kecil yang Kita Lakukan Menuju Transportasi yang Berkelanjutan,” Majalah Transportasi Indonesia, Vol. 1, Jakarta, 2004:89--95 dalam S. Aminah: “Transportasi Publik dan Aksebilitas Masyarakat Perkotaan” Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik Volume 20, Nomor 1:35--52.
30
31
12
Rasio elektrifikasi merupakan hitungan untuk mengetahui jumlah penduduk Indonesia yang telah memperoleh akses listrik.
32
13
Sumber: Arsip berita pada situs resmi ESDM http://www.esdm.go.id/berita/listrik/39-listrik/5716-lisdestingkatkan-rasio-elektrifikasi-nasional-menjadi-7295.html
33
14
Definisi tersier yang dimaksudkan di sini adalah tingkat pendidikan SMP ke atas.
34
35
15
Sektor nontradable terdiri atas sektor bangunan; sektor perdagangan hotel dan restoran; sektor listrik, gas dan air; sektor keuangan; serta sektor jasa-jasa.
36
37
200
180 160 140 120
DKI Jakarta
100
Kaltim
80
NTT
60
Maluku
40 20
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
16
Rasio penduduk yang tinggal di kota merupakan persentase jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan terhadap total penduduk.
38
39
17 18
Menggunakan data tahun 2010 Data kuartal III-2012
40
19
Dokumen resmi MP3EI, Mei 2011
41
Koridor Ekonomi Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali-NT Papua-Kep.Maluku Total
Groundbreaking s.d. Des 2011* Nilai Investasi (Rp Jumlah Proyek Miliar) 17 35,429 8 64,674 3 1,586 1 3 6 36,065 3 1,011 38 138,768
Rencana Pembangunan 2011** Nilai Investasi (Rp Jumlah Proyek Miliar) 64 279,745 67 461,424 30 67,322 35 29,740 21 30,790 52 115,382 269 984,403
Pencapaian (%) Jumlah Nilai Proyek Investasi 26.56 12.66 11.94 14.02 10.00 2.36 2.86 0.01 28.57 117.13 5.77 0.88 14.13 14.10
Sumber: * Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013 ** Dokumen Awal MP3EI, 2011
42
2012 Negara India Morocco Philippines Vietnam Egypt, Arab Rep. Indonesia Yemen, Rep. Ukraine Pakistan
LPI Rank 46 50 52 53 57 59 63 66 71
% of LPI Highest Score Performer 3.08 66.4 3.03 65 3.02 64.8 3 64.1 2.98 63.3 2.94 62.2 2.89 60.3 2.85 59.3 2.83 58.4
2010 LPI Rank 47 na 44 53 92 75 101 102 110
LPI Score 3.12 na 3.14 2.96 2.61 2.76 2.58 2.57 2.53
2007 % of Highest Performer 67.9 na 68.8 63.1 51.8 56.5 50.8 50.6 49.1
LPI Rank 39 94 65 53 97 43 112 73 68
LPI Score 3.07 2.38 2.69 2.89 2.37 3.01 2.29 2.55 2.62
na is not applicable. Sumber: Logistics Performance Index 2007, 2010, and 2012
20
Rata-rata pendapatan per kapita riil nasional (2000--2010) sebesar Rp8,05 juta dengan median Rp5,9 juta. Hal itu menunjukkan bahwa distribusi pendapatan nasional skewed ke kanan yang artinya lebih banyak provinsi dengan pendapatan per kapita riil di bawah rata-rata nasional.
43
% of Highest Performer 64.9 43.4 52.9 59.2 43 63 40.4 48.7 50.7
21
Pendapatan per kapita riil nasional pada tahun 2010 adalah Rp. 9,2 juta
44
22 23
Gini coefficient BPS adalah 0,38 (2010) Pendapatan per kapita riil rata-rata (2000--2010) DKI Jakarta dan Kaltim sebesar Rp33,4 juta, sementara NTT dan Gorontalo hanya sebesar Rp2,3 juta.
45
46
24
Gini coefficient KE Sumatera 0,31 (2000) menjadi 0,29 (2010)
47
25 26
Gini coefficient KE Jawa 0,39 (2000) menjadi 0,40 (2010) Economic equality terbaik kedua setelah KE Sulawesi.
48
49
27
Pendapatan domestik bruto daerah riil tahun 2010 ialah sbb. Kaltim Rp110,58 triliun, Kalbar Rp30,29 triliun, dan Kalteng Rp18,79 triliun.
50
51
52
28
Detail program tersedia pada penulis.
53
Variabel Independen Konstanta lag Pendapatan per Kapita Akumulasi Faktor Produksi Investasi Rata-Rata Masa Sekolah Infrastruktur dan Koridor Listrik Jalan Pelabuhan Reformasi dan Struktur Ekonomi Urbanisasi Keterbukaan Pangsa Konsumsi Pemerintah Pangsa Sektor Pertanian
Variabel Dependen: Pendapatan per Kapita OLS Fixed Random GMM-Sys 0.400 1.619 0.400 0.442 4.000 *** 5.070 *** 4.170 *** 3.180 *** 0.862 0.513 0.862 0.825 37.340 *** 10.100 *** 44.430 *** 17.620 *** 0.060 5.800 *** 0.076 1.530
0.054 1.750 * 0.249 3.560 ***
0.060 5.860 *** 0.076 1.800 *
0.081 3.260 *** 0.133 2.100 **
0.052 3.060 *** 0.012 1.140 0.009 2.780 ***
0.337 5.620 *** 0.012 0.780 0.001 0.120
0.052 3.270 *** 0.012 1.160 0.009 2.350 **
0.088 2.740 ** 0.026 1.950 * 0.015 2.110 **
0.009 0.460 0.008 0.570 -0.022 -1.690 * -0.008 -1.260
-0.060 -0.610 0.053 2.110 ** 0.020 0.510 -0.009 -1.070
Observasi AR(1) AR(1) p-value AR(2) AR(2) p-value Hansen J Hansen J p-value Hansen-Diff J (GMM) Hansen-Diff J (GMM) p-value Hansen-Diff J (IV) Hansen-Diff J (IV) p-value
0.009 0.420 0.008 0.710 -0.022 -1.430 -0.008 -1.590
-0.025 -0.860 0.034 2.090 ** -0.054 -3.130 *** -0.013 -1.360 229 -1.18 (0.239) 0.70 (0.482) 22.71 (1.000) -0.80 (1.000) 0.79 (1.000)
***, **, dan * signifikan di 1%, 5%, dan 10%. Angka pada baris kedua merupakan standard error. Variabel dinyatakan sebagai logaritma natural.
β
29
Dari persamaan (9)
,
= 1,75%
54
β
30
Half-life merupakan waktu yang diperlukan agar setengah dari perbedaan pendapatan provinsi hilang karena proses konvergensi. Dihitung berdasarkan rumus half life = 72/ = 72/1,75 = 41,14 tahun
55
56
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
57
(1)
(2)
58
59
60
61
