1|P a g e
Tax Holiday; Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi Perusahaan Industri Pionir yang Melakukan Penanaman Modal Baru di Indonesia Disusun oleh: Deddy Arief Setiawan ABSTRAK Pada akhir tahun 2010 pemerintah telah mempersiapkan adanya pemberian tax holiday dan akhir tahun 2011 pemerintah telah menyelesaikan seluruh landasan hukumnya. Harapan dengan adanya tax holiday ini pemerintah dapat meningkatkan realisasi penanaman modal asing ke Indonesia untuk meningkatkan perekonomian secara riil. Pemberian tax holiday didasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, diatur bahwa kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bentuk fasilitas, persyaratan permohonan, persetujuan dan pengawasannya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan melalui Kepala Badan Penanaman Modal Asing dan Menteri Perindustrian, kemudian diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu, pengawasan atas persetujuan tersebut melalui laporan-laporan berkala dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak bersama dengan Komite Verifikasi Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang dibentuk oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka harapan pemerintah dapat terwujud, maka seluruh fungsi seperti permohonan, persetujuan dan pengawasannya, harus dijalankan dengan komitmen yang tinggi oleh instansi-instansi pemerintah yang terlibat dan senantias mengutamakan kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
I.
PENDAHULUAN Tax holiday merupakan salah satu bentuk fasilitas penanaman modal yang diberikan
pemerintah kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bentuk fasilitas ini selain yang telah diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Fasilitas ini berupa pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi perusahaan industri pionir yang melakukan penanaman modal baru di Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
2|P a g e
Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal asing (investasi) di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian secara riil. Beberapa pendapat terkait dengan tax holiday seperti yang diberitakan
dalam
website
http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e48e65d50ceb/lima-industri-
berhak-tax-holiday “Kepala BKPM, Gita Wirjawan, mengaku optimis target investasi tahun 2011 akan lebih cepat tercapai dengan fasilitas tax holiday ini. Sebagaimana diberitakan, BKPM mencanangkan target investasi sepanjang tahun ini sebesar Rp. 240 triliun. Jumlah ini meningkat 15 persen dari pencapaian 2010 yang sebesar Rp. 208,5 triliun.” Berita lainnya yang terkait dengan pemberian tax holiday yang menguntungkan investasi Indonesia adalah website yang tercantum dalam majalah tempo elektronik http://www.tempo.co/read/news/2011/08/26/088353667/Investor-AsingPertanyakan-Tax-Holiday “Silmy optimis akan investasi di semester II 2011 akan naik dan bisa melebihi target. Target investasi BKPM untuk total 2011 mencapai Rp. 240 triliun. Dengan tax holiday, tahun depan bisa diatas itu. Target 2012 dalam RAPBN diusulkan naik jadi Rp. 280 triliun.” Sehubungan dengan besarnya harapan pemerintah akan keberhasilan tax holiday ini, dengan ini penulis akan membuat suatu tulisan terkait dengan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan secara rinci dan jelas. Sistematikanya meliputi pendahuluan sebagai latar belakang. Kemudian penjelasan dasar hukum pemberian tax holiday yang terdiri atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Asing, Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Setelah itu, pembahasan meliputi fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, persyaratan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, pengajuan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, persetujuan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, pengawasan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Dan akhirnya memberikan kesimpulan
dan
saran
atas
pemberian
fasilitas
pembebasan
atau
pengurangan
Pajak
Penghasilan Badan.
II.
LANDASAN HUKUM Dalam rangka memberikan kepastian hukum, landasan hukum pemberian fasilitas
pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir meliputi sebagai berikut: A.
Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur bahwa pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dalam jumlah dan waktu
3|P a g e
tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. B.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, diatur bahwa: 1.
Pasal 29 ayat (1), kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2.
Pasal 29 ayat (2), industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
3.
Pasal 30, ketentuan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
C.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, diatur bahwa: 1.
Pasal 3 ayat (4), fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang memenuhi persyaratan: a. telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan b. telah berproduksi secara komersial.
2.
Pasal 3 ayat (4), saat dimulainya berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang tata caranya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
3.
Pasal 4 ayat (1), untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4|P a g e
4.
Pasal 5 ayat (1), atas usulan untuk memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Menteri Keuangan menugaskan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi dengan mempertimbangkan dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional.
5.
Pasal 5 ayat (2), komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri Keuangan.
6.
Pasal 6 ayat (1), Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan mengenai hal-hal sebagai berikut: a. laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c; dan b. laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit.
7.
Pasal 6 ayat (2), tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
D.
Sebagai panduan teknis dalam memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Menteri Perindustrian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal masing-masing mengeluarkan peraturan sebagai berikut: 1.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
2.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/11/2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri.
E.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak
5|P a g e
Penghasilan Badan, ditetapkanlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 442/KMK.011/2011 tentang Pembentukan Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. F.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, ditetapkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
G.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, ditetapkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2011 tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Keseluruhan ketentuan yang telah disebutkan diatas tersebut, bagan sistematika perundang-
undangannya dijelaskan dibawah ini.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2011
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/11/2011
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2011
6|P a g e
III.
PEMBAHASAN
3.1.
Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Pemberian bentuk fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat
meliputi: a.
Pembebasan Pajak Penghasilan badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun Pajak dan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial.
b.
Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan terutang selama 2 (dua) Tahun Pajak.
c.
Dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pembebasan dengan jangka waktu melebihi 10 (sepuluh) Tahun Pajak atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan jangka waktu melebihi 2 (dua) Tahun Pajak.
3.2.
Persyaratan
Pemberian
Fasilitas
Pembebasan
atau
Pengurangan
Pajak
Penghasilan Badan Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah Wajib Pajak Badan baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a.
merupakan Industri Pionir;
b.
mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
c.
menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; dan
d.
harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
Industri Pionir mencakup Industri logam dasar; Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; Industri permesinan; Industri di bidang sumberdaya terbarukan; dan/atau Industri peralatan komunikasi. Namun, dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat menetapkan Industri Pionir yang diberikan
7|P a g e
fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, selain cakupan Industri Pionir yang telah disebutkan. Fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang telah memenuhi empat kriteria tersebut, sepanjang memenuhi persyaratan: a.
telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya dengan jumlah paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
b.
telah berproduksi secara komersial.
Saat dimulainya berproduksi secara komersial didasarkan pada saat seluruh penanaman modal direalisasikan dan saat penjualan hasil produksi ke pasaran dilakukan. Saat dimulainya berproduksi secara
komersial
ditetapkan
dengan
keputusan
Direktur
Jenderal
Pajak
berdasarkan
hasil pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain atas permohonan tertulis Wajib Pajak. Permohonan tertulis diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan melampirkan: 1.
Fotokopi akta pendirian;
2.
Fotokopi keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
3.
Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
4.
Surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak; dan
5.
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi sekurangkurangnya terdiri dari faktur penjualan. faktur pajak, dan bukti pengiriman barang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan tentang
penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak. Apabila jangka waktu 2 (dua) bulan telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir.
3.3.
Pengajuan
Permohonan
Fasilitas
Pembebasan
atau
Pengurangan
Pajak
Penghasilan Badan Untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Menteri
8|P a g e
Perindustrian. Berikut ini akan dibahas mengenai proses pengajuan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan. A.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Wajib Pajak mengajukan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Kepala BKPM melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan: 1.
Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
2.
Surat persetujuan penanaman modal baru yang diterbitkan oleh Kepala BKPM;
3.
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menempatkan dana paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal di perbankan di Indonesia apabila permohonan disetujui oleh Menteri Keuangan;
4.
Dokumen pengesahan badan hukum perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5.
Surat Pernyataan adanya ketentuan mengenai tax sparing di negara domisili, yang dilengkapi dengan dokumen peraturannya;
6.
Formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2011.
Alur pengajuan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan adalah sebagai berikut:
9|P a g e
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uraian Kegiatan
Pemohon
Permohonan fasilitas lengkap diterima di PTSP BKPM dan ditujukan kepada Kepala BKPM Jika dalam waktu 2 (dua) hari Kepala BKPM berhalangan, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM berinisiatif memulai kajian dan verifikasi Tim melakukan kajian dan verifikasi data awal, serta meminta pemohon untuk melakukan presentasi. Pemohon melakukan presentasi dan Tim melakukan pengkajian atas hasil presentasi tersebut. Tim menyusun uraian penelitian dan menyampaikan hasil kajian dan verifikasi kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal memberikan hasil kajian dan verifikasi kepada Kepala BKPM. Jika disetujui, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal membuat surat usulan Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan. Jika ditolak, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal membuat penolakan tertulis kepada pemohon.
Kepala BKPM
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
TIM
Instansi Terkait
Menteri Keuangan
1 hari kerja 2 hari kerja
1 hari kerja 5 hari kerja 3 hari kerja
2 hari kerja
1 2
Keterangan: 1. Ditolak, dan 2. Disetujui
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Kepala BKPM, adalah sebagai berikut: a.
Ket.
Pengertian yang ada pada alur pengajuan permohonan ini, seperti:
10 | P a g e
1.
Tim adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur BKPM, Direktorat Jenderal Pembina Industri, dan BPKIMI yang melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengkajian permohonan serta evaluasi efektivitas kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BKPM.
2.
Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pembinaan industri sesuai dengan kewenangannya.
3.
Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, yang selanjutnya disingkat BPKIMI, merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri.
b.
Tim akan melakukan evaluasi atas pemanfaatan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk mengukur efektifitas kebijakan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sehingga Perusahaan yang telah memperoleh keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan harus menyampaikan laporan kepada Kepala BKPM secara berkala (6 bulan) yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.
Realisasi Produksi Komersial,
2.
Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan,
3.
Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja, dan
4.
Realisasi Penggunaan dan Alih Teknologi
Hasil evaluasinya akan diserahkan kepada Kepala BKPM sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. B.
Menteri Perindustrian Wajib Pajak mengajukan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Menteri Perindustrian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri melalui Sekretariat Tim Direktorat Jenderal Pembina Industri. Permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan:
11 | P a g e
1.
Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
2.
Surat Persetujuan Penanaman Modal baru yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dilengkapi dengan rinciannya;
3.
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia apabila permohonan disetujui oleh Menteri Keuangan;
4.
Dokumen pengesahan Badan Hukum perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5.
Surat Pernyataan adanya ketentuan mengenai tax sparing di negara asal domisili Perusahaan, dilengkapi dengan dokumen pendukung ;
6.
Formulir yang diisi uraian penelitian tentang : a).
informasi ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi;
b).
penyerapan tenaga kerja domestik;
c).
kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai Industri Pionir; dan
d).
rencana tahapan alih teknologi;
Formulir tersebut sesuai dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/11/2011. Alur pengajuan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan adalah sebagai berikut:
12 | P a g e
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uraian Kegiatan
Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan Sekretariat TIM dari masing-masing Direktur Jenderal Pembina Industri untuk memeriksa kelengkapan dokumen Permohonan yang lengkap disampaikan kepada Menteri Perindustrian c.c. Direktur Jenderal Pembina Industri Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan kepada Tim untuk melakukan verifikasi dan pengkajian, serta meminta pemohon untuk melakukan presentasi kepada Tim Direktur Jenderal Pembina Industri menyampaikan usulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala BPKIMI tentang hasil verifikasi dan pengkajian TIM, serta kelayakan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan Menteri menugaskan Kepala BPKIMI untuk berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait lainnya Kepala BPKIMI menyampaikan kepada Menteri tentang usulan kemungkinan perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan Menteri menyampaikan usulan penerimaan permohonan kepada Menteri Keuangan atau penyampaian penolokan kepada pemohon
Pemohon
Menteri
Direktorat Jenderal Pembina Industri
TIM
BPKIMI
BKPM dan Instansi Terkait
Menteri Keuangan
Ket.
2 hari kerja
5 hari kerja
2 hari kerja
3 hari kerja
1 hari kerja
1
Keterangan: 1. Ditolak, dan 2. Disetujui
2
1 hari kerja
13 | P a g e
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada Menteri Perindustrian, adalah sebagai berikut: a.
Pengertian yang ada pada alur pengajuan permohonan ini, seperti: 1.
Tim adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pembina
Industri,
BPKIMI,
Sekretariat
Jenderal
dan
BKPM
yang
melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengkajian permohonan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembina Industri sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian. 2.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan industri sesuai dengan kewenangannya.
b.
Dalam rangka mengukur efektifitas kebijakan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, perlu dilakukan evaluasi atas pemanfaatan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan yang pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing Direktorat Jenderal Pembina Industri. Untuk mendukung kegiatan tersebut, terhadap Perusahaan yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri secara berkala (6 bulan) yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.
Realisasi Produksi Komersial,
2.
Realisasi Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan,
3.
Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja, dan
4.
Realisasi Penggunaan dan Alih Teknologi.
Masing-masing Direktorat Jenderal Pembina Industri melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
3.4.
Persetujuan
Pemberian
Fasilitas
Pembebasan
Atau
Pengurangan
Pajak
Penghasilan Badan Berdasarkan usulan untuk memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Kepala BKPM atau Menteri Perindustrian, Menteri
14 | P a g e
Keuangan menugaskan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi dengan mempertimbangkan dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional. Komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan tersebut dibentuk oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan membentuk Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: A.
B.
Pengarah Komite: 1.
Wakil Menteri Keuangan I
2.
Wakil Menteri Keuangan II
Anggota Komite: 1.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Ketua Kementerian Keuangan
2.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Sekretaris Penerimaan Negara, Kementerian merangkap Anggota Keuangan
3.
Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Anggota Keuangan
4.
Deputi Menteri Bidang Ekonomi Makro Anggota dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Anggota Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
6.
Kepala
Badan
Pengkajian
Kebijakan
Anggota
Iklim
dan
Mutu
Industri,
Kementerian Perindustrian Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang telah dibentuk oleh Menteri Keuangan bertugas sebagai berikut: a.
meneliti dan memverifikasi pemenuhan kriteria dan persyaratan Wajib Pajak yang diusulkan oleh Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan kelengkapan dokumen usulan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan;
b.
mengkaji dampak strategis Wajib Pajak yang diusulkan untuk diberikan pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, bagi perekonomian nasional;
c.
melakukan konsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta melakukan kajian mengenai dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
15 | P a g e
130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; d.
menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi serta hasil kajian mengenai dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Menteri Keuangan, disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan;
e.
melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan konsultasi Menteri Keuangan dengan Preside n terkait dengan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan,
sesuai
ketentuan Pasal
5
ayat
(3)
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
130/PMK.011/2011; f.
menyusun dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, dalam hal fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan telah disetujui Menteri Keuangan;
g.
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak Badan dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal Menteri Keuangan menolak usulan untuk memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan;
h.
mengevaluasi laporan berkala yang disampaikan oleh Wajib Pajak penerima fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan;
i.
menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka pencabutan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan kriteria dan persyaratan serta ketentuan mengenai penyampaian laporan berkala;
j.
menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan yang melebihi jangka waktu, sesuai kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011, dengan disertai kajian mengenai kepentingan untuk mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu; dan
k.
menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai cakupan Industri Pionir yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurang Pajak Penghasilan badan, sesuai kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011, dengan disertai kajian mengenai
16 | P a g e
kepentingan untuk mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu. Hasil penelitian dan verifikasi serta hasil kajian mengenai dampak strategis Wajib Pajak bagi perekonomian nasional disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak usulan Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diterima secara lengkap.
3.5.
Pengawasan
Pemberian
Fasilitas
Pembebasan
atau
Pengurangan
Pajak
Penghasilan Badan Pengawasan atas Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan melalui penyampaian laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang terdiri atas: a.
laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; dan
b.
laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit. Laporan penggunaan dana tersebut harus disampaikan secara triwulanan sejak triwulan saat
dana tersebut mulai digunakan sampai dengan triwulan dana digunakan seluruhnya yang dilampiri dengan fotokopi rekening koran atas dana tersebut. Laporan penggunaan dana tersebut disampaikan dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2011 Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Bentuk formatnya tersedia dibawah ini.
17 | P a g e
18 | P a g e
Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit tersebut harus disampaikan secara tahunan sejak Tahun Pajak saat penanaman modal mulai direalisasikan sampai dengan Tahun Pajak penanaman modal direalisasikan seluruhnya yang dilampiri dengan surat pernyataan akuntan publik yang menyatakan bahwa laporan realisasi penanaman modal telah diaudit dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain menyampaikan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit Wajib Pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi penanaman modal yang tidak wajib diaudit secara triwulanan. Laporan triwulanan tersebut disampaikan sejak triwulan saat penanaman modal mulai direalisasikan sampai dengan triwulan penanaman modal direalisasikan seluruhnya. Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit dan laporan realisasi penanaman modal yang tidak wajib diaudit disampaikan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2011 Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Bentuk formatnya tersedia dibawah ini.
19 | P a g e
20 | P a g e
Batas waktu penyampaian laporan-laporan yang terkait dengan Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut: a.
Laporan penggunaan dana dan laporan realisasi penanaman modal yang tidak wajib diaudit disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah berakhirnya periode triwulanan bersangkutan.
b.
Laporan realisasi penanaman modal yang wajib diaudit disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak
melalui
Direktur
Pemeriksaan
dan
Penagihan
dan
komite
verifikasi
pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dalam hal penanaman modal direalisasikan seluruhnya pada bagian tahun berjalan maka laporan realisasi penanaman modal yang wajib diaudit disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan komite verifikasi pemberian pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan paling lama 4 (empat) bulan setelah bulan penanaman modal direalisasikan seluruhnya. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyampaian laporan tersebut dilakukan dengan cara disampaikan langsung dan kepada pengurus/kuasa Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan; atau dikirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi dengan tanda bukti pengiriman surat. Tanggal dan tanda bukti pengiriman surat tersebut dianggap sebagai tanggal dan tanda bukti penerimaan sepanjang laporan tersebut telah lengkap.
IV.
KESIMPULAN DAN SARAN Pemerintah telah mempersiapkan pemberian tax holiday dengan sangat hati-hati. Hal tersebut
terlihat dengan kesiapan landasan hukum pelaksanaan pemberian tax holiday berupa pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Seluruh fungsi pelaksanaannya telah dibuat seperti kepastian adanya fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan tidak tercantum di Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
21 | P a g e
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian atas ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, sebagai landasan hukum fungsi permohonan, persetujuan, dan pengawasannya. Fungsi permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan ada ditangan Kepala Badan Penanaman Modal Asing dan Menteri Perindustrian yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/11/2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri. Alur permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan harus memperhatikan jangka waktunya. Fungsi persetujuan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan ada ditangan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 442/KMK.011/2011 tentang
Pembentukan Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Fungsi pengawasan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan ada ditangan Menteri Keuangan yang didelegasikan wewenangnya kepada Direktur Jenderal Pajak yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Agas seluruh fungsi dapat dijalankan, komitmen instansi-instansi pemerintah yang terlibat harus senantias mengutamakan kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta tidak ada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok terkait dengan proses permohonan.
22 | P a g e
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/11/2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Sektor Industri. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 442/KMK.011/2011 tentang Pembentukan Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2011 tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
Website: www.depkeu.go.id. www.pajak.go.id. www.bkpm.go.id. http://www.hukumonline.com. Tax Holiday Selama Sepuluh Tahun. http://hukumonline.com. Lima Industri Berhak Tax Holiday. http://www.tempo.co. Investor Asing Pertanyakan Tax Holiday. http://kominfonewscenter.com. Investor Lima Industri Skala Besar Peroleh Tax Holiday. http://tasbul.blogdetik.com. Tax Holiday. http://bkpm.nttprov.go.id. Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak.
