KRITERIA PERBUATAN TERCELA SEBAGAI ALASAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ ATAU WAKIL PRESIDEN
Oleh Arief Irfansyah ABSTRAK Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatan hanya dapat dilakukan dengan adanya pendapat DPR tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang disebutkan dalam Pasal 7A UUD Tahun 1945 dan pendapat DPR harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutus pendapat DPR terkait pemberhentian Presiden yang kemudian apabila putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan melanjutkan kepada MPR untuk mengadakan rapat paripurna pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Pengaturan tentang alasan pemberhentian Presiden masih diperlukan penjelesan lebih lanjut hal ini dapat di lihat dengan alasan perbuatan tercela yang dapat dilakukan Presiden memiliki arti yang sangat luas dan menimbulkan multi tafsir, dan harus ada penegasan tentang putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat final dan mengikat seluruh lembaga negara sehingga MPR sebagai lembaga yang memutus pemberhentian Presiden hanya menjalankan saja isi putusan Mahkamah Konstitusi hal ini sesuai dengan prinsip sistem negara hukum dan sistem presidensial dimana presiden hanya dapat diberhentikan oleh MPR karena alasan hukum bukan alasan yang bersifat politik.
pertanggungjawaban kepada Presiden. Hal
Latar Belakang Masalah Sebelum
perubahan,
itu di samping bertentangan dengan sistem
Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 belum mengatur
presidensial
pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil
terjadinya ketegangan dan krisis politik
Presiden dalam masa jabatanya. Undang-
selama masa jabatan Presiden dan/atau
Undang Dasar Tahun 1945 hanya mengatur
Wakil Presiden.1Perubahan Undang-Undang
dalam penjelasan bahwa DPR mengusulkan
juga
membuka
peluang
1 A.M. Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta: PT kompas, 2002), hal.67.
Sidang Istimewa MPR dan MPR meminta 1
Dasar Tahun 1945 secara eksplisit mengatur
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil
Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan
Presiden dalam masa
jabatannya oleh
alasan pemberhentian Presiden, sehingga
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
masih memerlukan penjabaran lebih jelas
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
seperti misalnya pengkhianatan terhadap
Alasan pemberhentian Presiden dan/ atau
negara perlu adanya analisis akademis apa
Wakil Presiden disebutkan secara limitatif
yang dimasud dengan penghianatan terhadap
dalam
negara.
konstitusi,
yaitu
pengkhianatan
Begitu
pula
dengan
makna
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
perbuatan tercela, di dalam Pasal 10 ayat (3)
pidana berat lain, perbuatan tercela, atau
yang dimaksud dengan perbuatan tercela
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
adalah perbuatan yang dapat merendahkan
dan/atau Wakil Presiden. Alasan tersebut
martabat Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
diatur dalam Pasal 7A dan 7B Perubahan
Pengertian
Ketiga UUD Tahun 1945. Selain itu proses
menimbulkan multitafsir, apa yang menjadi
pemberhentian
suatu dasar perbuatan Presiden dan/atau
tersebut
hanya
dapat
perbuatan
Wakil
konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi
martabatnya. Dalam batang tubuh dan
(MK) yang akan memeriksa, mengadili dan
penjelasan
memutus pendapat DPR bahwa Presiden
Tahun 2003 tidak dijelaskan lebih lanjut
dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan
pengertian perbuatan tercela.
Nomor
UMUM
BENTUK
pidana berat lain, perbuatan tercela, atau
merendahkan
Undang-undang
TINJAUAN
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
dapat
ini
dilakukan setelah didahului adanya proses
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
Presiden
tercela
24
TENTANG
DAN
SISTEM
PEMERINTAHAN
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Pemerintahan dalam arti luas adalah
dan/ atau Wakil Presiden. segala Akan tetapi, yang menjadi persoalan selanjutnya
bentuk
kegiatan
atau
aktifitas
penyelenggaraan negara yang dilakukan
yaitu alasan pemberhentian
oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan
jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden
negara
tidak dijelasakan penjabarannya secara rinci
mencakup
karena dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-
penyelenggaraan negara yang dilakukan
yang
memiliki kegiatan
tugas atau
dan
ini
aktifitas
oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif 2
dalam suatu organisasi kekuasaan yang
didalam
negara
disebut negara.2
memahami lebih jelas mengenai bentuk pemerintahan
Bentuk pemerintahan suatu negara
tersebut.
maka
Untuk
penulis
lebih
akan
menjelaskan di bawah ini tentang bentuk
ditinjau dari :
pemerintahan sebagai berikut : a. Jumlah Orang Yang Memerintah Pimpinan
negara
terdiri
dari
1. Monarkhi
satu,
beberapa atau semua orang. Perbedaan
Monarkhi adalah berasal dari bahasa
jumlah
Yunani monos yang berarti satu, dan
orang
menimbulkan
yang bentuk
memerintah
archein
pemerintahan
yang
berarti
pemerintah.
Monarkhi merupakan jenis pemerintah
monarkhi, oligarkhi, dan demokrasi.
di mana raja menjadi kepala negara dan
b. Cara Penujukan Kepala Negara Dalam monarkhi, raja mendapatkan
raja mendapat kedudukan sebagai kepala
kedudukan
negara
negara berdasarkan hak waris atau turun
berdasarkan hak waris turun temurun
temurun dan menduduki jabatan untuk
dan menduduki jabatan untuk seumur
seumur hidup. Monarkhi juga dapat
selaku
kepala
dikatakan sebagai suatu pemerintahan
hidup. Dalam republik, Kepala Negara diplih dan menduduki jabatan dipilih
yang dipegang dan dipimpin oleh suatu
langsung oleh rakyat untuk jangka waktu
orang
tertentu atau terbatas.
kerajaan.3
dan
Monarkhi
Pemahaman mengenai bentuk negara
pada
dapat
umumnya
adalah
dibedakan
antara
seharusnya dikaitkan dengan persoalan yang
menjadi dua yaitu :
menyangkut
a) Monarkhi Absolut.
kriteria
sebagaimana
dikemukakan oleh Leon Duguit maupun
Yaitu suatu kerajaan di mana raja
George Jellinek, yakni menyangkut bentuk
selaku kepala negara memengang
negara monarkhi dan republik. Intinya
seluruh kekuasaan negara. Dibawah
bentuk negara itu berkisar pada pola
bentuk pemerintahan ini, yang juga
penentuan kepala pemerintahan dan pola
dikenal sebagai despotisme, tata
pengambilan keputusan yang dilakukan
hukum di dalam seluruh tahapannya
2
B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hal. 118.
3
Achmad Roestandi & Zul Afdi Ardian, Tata Negara, (Jakarta: Armico, 1988), hal. 112.
3
dibuat dan diterapkan baik secara
res yang artinya “kepentingan” publica
langsung oleh raja, atau oleh organ-
yang artinya “umum”. Dengan kata lain,
organ yang diangkat olehnya.4 Raja
Republik merupakan kerajaan dimiliki
secara pribadi tidak bertanggung
serta dikawal oleh rakyat. Konsep
jawab dan Raja tidak berada di
Republik telah digunakan sejak berabad
bawah hukum, sehingga Raja tidak
lamanya dengan Republik yang paling
dapat
terkenal yaitu Republik Roma, yang
dipertanggungjawabkan
terhadap setiap sanksi hukum.5
bertahan dari 509 SM hingga 44 SM. Di dalam Republik tersebut, prinsip-prinsip
b) Monarkhi Konstitusional mana
seperti anualiti (memegang pemerintah
kekuasaan Raja selaku kepala negara
selam satu tahun saja) dan collegiality
dibatasi oleh undang-undang dasar
(dua orang memegang jabatan ketua
dan kekuasaan Raja dibatasi dalam
negara) telah dipraktikkan. Pada saat ini,
bidang pembuatan undang-undang
ketua negara suatu Republik yaitu
oleh partisipasi dari sebuah parlemen
Presiden.
Yaitu
suatu
kerajaan
di
yang biasanya terdiri atas dua dewan,
Dalam negara-negara di dunia ini
dalam bidang keputusan kehakiman
terdapat dua macam sistem pemerintahan,
oleh kebebasan pengadilan, dan di
yaitu sistem pemerintahan parlementer dan
bidang pemerintah oleh kerjasama
sistem presidensial :
Menteri-menteri kabinet.6
1. Dalam sistem pemerintahan Parlementer,
2. Republik
hubungan antara lembaga eksekutif dan
Dalam pengertian dasar sebuah Republik
legilatif sangat erat. Hal ini disebabkan
adalah sebuah negara di mana tampuk
adanya
pemerintahan akhirnya bercabang dari
menteri terhadap parlemen, yang berarti
rakyat, bukan dari prinsip keturunan
bahwa
bangsawan. Istilah ini berasal dari kata
kabinet tidak boleh menyimpang dari
pertanggungjawaban
kebijakan
pemerintah
para
atau
apa yang dikehendaki oleh parlemen.7 4
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 397. 5 Ibid., ha.l 397. 6 Achamad Roestandi & Zul Afdi Ardian, Op.Cit., hal. 113.
7
Sri Soemantri,”Proses dan Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 65.
4
2. Dalam sistem pemerintahan presidensial,
Pertanggungjawaban
Presiden
harus
kedudukan eksekutif tidak bergantung
disampaikan kepada pemilik kedaulatan
kepada
rakyat.
yaitu kepada rakyat yang sepenuhnya oleh
Adapun dasar hukum dari kekuasan
MPR sebagai respresentatif seluruh rakyat
eksekutif
Indonesia.
pemilihan
badan
perwakilan
dikembalikan rakyat.
kepada
Sebagai
kepala
Kedaulatan
MPR
tersebut
eksekutif, seorang Presiden menunjuk
berimplikasi kepada kedudukan sebagai
para Menteri yang akan memimpin
lembaga tertinggi negara dalam sistem
departemennya
ketatnegaraan
masing–masing
dan
Indonesia.9
Hal
tersebut
mereka itu hanya bertanggung jawab
tercantum dalam penjelasan Point ke III
kepada Presiden.
TAP MPR No.III/MPR/Tahun 1976 tentang Presiden
Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja
Dan/Atau Wakil Presiden Sebelum dan
Lembaga Tertinggi Negara dengan/ atau
Sesudah Perubahan UUD Tahun 1945
antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
Prosedur
Pemberhentian
yang menyebutkan kekuasaan tertinggi di
Dalam negara demokrasi modern
tangan MPR. Pertanggungjawaban Presiden
salah satu prinsip yang harus ada adalah pertanggungjawaban. Dalam kepustakaan
erat kaitanya dengan peralihan proses
pemerintahan
juga
peralihan kekuasaan, karena pertanggung
sebagai pemerintahan yang bertanggung
jawaban selesai maka timbul wacana tentang
jawab. Di Indonesia, kedudukan Presiden
peralihan kekuasaan.
demokrasi
disebut
selain Kepala Negara, juga sebagai Kepala
Sebelum perubahan ketiga UUD
Pemerintahan yang secara politis wajib
Tahun 1945, dasar hukum pemberhentian
mempertanggungjawabkan kekuasaannya.
Presiden hanya dapat ditemukan dalam
Tetapi sebagai kepala negara ia tidak perlu
penjelasan UUD Tahun 1945 dan dijelaskan
mempertanggungjawabkannya.8
lebih rinci didalam TAP MPR. Di dalam pejelasan UUD Tahun 1945 dinyatakan
Pertanggungjawaban menjadi salah satu sebab Presiden di Indonesia dapat
bahwa :10
diberhentikan
1. Dalam
dalam
masa
jabatannya.
kosentrasi 8
9
Hamdan Zoelfa, Pemakzulan Presiden, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), Hal. 65.
kekuasaan
Ibid., hal. 70. Ibid., hal. 73.
10
5
menjalankan
kekuasaannya, dan
tanggung
jawab sepenuhnya berada di tangan
adalah Presidensial menurut Pasal 6 alenia
Presiden;
ke 2 UUD Tahun 1945 memberikan
2. MPR memiliki kekuasaan tertinggi,
kekuasaan MPR untuk memilih Presiden
sedangkan Presiden harus menjalankan
dan
Garis-garis Besar Haluan Negara yang
menambahkan
ditetapkan MPR;
presidensial, seorang Presiden dipilih secara
3. Presiden dipilih MPR, tunduk dan
Wakil
Presiden. bahwa
Ia
lebih
didalam
jauh sistem
langsung oleh rakyat. Lebih lanjut ia
bertanggungjawab kepada MPR.
menambahkan pemilihan Presiden melalui
Sebagai pelengkap kemudian dapat
MPR bukanlah karakter sistem presidensial,
di lihat pada Pasal 5 TAP MPR No.
bentuk sistem pemerintahan seperti ini lebih
III/MPR/1978 bahwa :
mendekati sistem parlementer.12 Namun
1. Presiden tunduk dan bertanggungjawab
demikian perubahan ketiga UUD Tahun
masa
1945 pada tahun 2001 telah menegaskan
jabatannya harus memberikan laporan
bahwa sistem presidensial dengan dipilihnya
pertanggungjawaban terhadap mandat
Presiden secara langsung melalui pemilihan
yang diberikan oleh MPR;
umum.
kepada
MPR
dan
di
akhir
2. Di dalam masa jabatannya, Presiden
Berdasarkan penjelasan di atas, perlu
dapat diminta pertanggungjawabannya
dicatat bahwa sebelum perubahan ketiga
di
MPR
UUD Tahun 1945 tidak secara eksplisit
sehubungan dengan pelaksanaan haluan
diatur mengenai masalah pemberhentian
negara yang telah ditetapkan oleh UUD
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam
Tahun 1945 dan TAP MPR.
masa jabatannya. Secara umum, pengaturan
depan
Sidang
Istimewa
Menurut Soewoto Mulyosudarmo,11
masalah tersebut hanya ditemukan dalam
salah seorang ahli hukum tata negara
Penjelasan UUD Tahun 1945 dan TAP.
berpendapat
MPR No.III/MPR/1978.
bahwa
Indonesia
sebelum
perubahan UUD Tahun 1945 memiliki sistem
Presidensial
yang
unik.
Batang Tubuh UUD Tahun 1945
Ia
sebelum
perubahan
tidak
berargumentasi bahwa meskipun dinyatakan
meyinggung
bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam
sistem
11
pemerintahan
Indonesia
12
Soewoto Mulyosudarmo, Op.Cit., hal. 10.
6
tentang
memang
pemberhentian
Irawan Amin Nogroho, Op.Cit. hal. 79.
masa jabatan secara spesifik dan jelas.
Perubahan ketiga Undang–Undang
Presiden dapat diberhentikan dalam masa
Dasar
jabatannya oleh MPR selaku pemegang
penyelenggaran kekuasaan negara dilakukan
kekuasaan
13
Negara
tertinggi.
Tahun
untuk
1945
mempertegas
mengenai
dan
wewenangan
Pemberhentian tersebut tidak serta merta
masing–masing
bisa dilakukan oleh MPR, tetapi melalui
mempertegas batas-batas kekuasaan setiap
sebuah mekanisme yang ditentukan secara
lembaga
implisit di dalam UUD Tahun 1945.
berdasarkan
Lembaga DPR yang menjadi bagian dari
negara bagi setiap lembaga negara. Sistem
MPR
yang ingin dibangun adalah checks and
memiliki
fungsi
yang
sangat
lembaga
negara
dan
menempatkannya
fungsi-fungsi
penyelenggara
menentukan dalam pemberhentian Presiden
balances,
tersebut. Apabila DPR menganggap bahwa
setiap negara oleh Undang–undang Dasar,
Presiden
pelanggaran
tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang
terhadap haluan negara yang ditetapkan oleh
terendah, semuanya sama diatur berdasarkan
UUD Tahun 1945 atau oleh MPR, maka
fungsi masing-masing.15 Oleh karena itu
DPR dapat mengusulkan kepada MPR untuk
telah terjadi perubahan Pasal 1 ayat (2)
mengadakan
Istimewa meminta
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu
Presiden.14
“Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan
mengunakan
sepenuhnya oleh MPR” menjadi “kedaulatan
telah
melakukan
Sidang
pertanggungjawaban Keberadaan
DPR
kewenagannya
kepada dalam
untuk
mengkontrol
dan
ANALISIS
and Balances antara Presiden dan DPR.
TERCELA
Bahwa UUD Tahun 1945 sebelum mengenal
kekuasaan
Undang-undang.
merupakan bagian dari mekanisme Checks
tidak
pembatasan
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
mengawasi jalannya pemerintahan tersebut
perubahan
yaitu
negara,
KRITERIA PERBUATAN SEBAGAI
ALASAN
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/
sistem
ATAU
pemberhentian Presiden dalam masa jabatan
WAKIL
PRESIDEN
DI
INDONESIA
tetapi yang ada adalah pengantian masa
Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang
jabatan.
Mahkamah Konstitusi hanya memberikan 15
Mahfud M.D, Pilar Demokrasi, (Jakarta: Seketariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2009), hal. 120.
13
Ibid., hal. 83. 14 Ibid., hal. 87.
7
definisi
yang
sederhana
masih
memiliki arti secara etimologi yaitu
khususnya
panca yang artinya lima, dan syila yang
terhadap alasan pemberhentian Presiden
berarti batu sendi, alas atau dasar. Syila
dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan
berarti memiliki arti peraturan tingkah
perbuatan tercela, oleh karena di dalam
laku yang baik dan penting, kata ini
Pasal
Mahkamah
dalam bahasa jawa diartikan sebagai
Konstitusi hanya memberikan definisi yang
susila yang menujuk kepada moralitas.
dimaksud dengan perbuatan tercela adalah
Jadi Secara harfiah Pancasila memiliki
perbuatan yang dapat merendahkan harkat
makna lima aturan tingkah laku penting.
Presiden
Presiden.
Istilah Pancasila yang ditulis dalam kitab
Mahkamah Konstitusi hanya memberikan
Sutasoma yang dikarang oleh Empu
penjelasan yang bersifat sosiologis karena
Tantular, istilah Pancasila ini muncul
definisi perbuatan tercela banyak ragamnya
sebagai
dan perbuatan tercela tidak ditemukan dalam
larangan
peraturan tertulis yang menjelaskan lebih
kekerasan, mencuri, berjiwa dengki dan
jauh tetang perbuatan tercela sebagai alasan
berbohong,
pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil
perkembangannya selanjutnya Pancasila
Presiden, namun berdasarkan penelusuran
yang tercantum dalam pembukaan UUD
kepustakaan yang penulis lakukan penulis
Tahun
mendapatkan
tercela
Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua
sebagai alasan pemberhentian Presiden dan/
Kemanusiaan yang adil dan beradab,
atau Wakil Presiden yaitu:
ketiga Persatuan Indonesia, keempat
1. Berbohong.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
menimbulkan
10
multi
dan
tafsir
Undang-Undang
dan/
atau
Wakil
kriteria
perbuatan
yang
membicarakan
yaitu
1945,
melakukan
dan
mabuk.
terdiri
dari
lima tindak
Dalam
pertama
Perbuatan berbohong dapat dijadikan
dan kebijaksaan dalam permusyawaratan
sebagai
alasan
dan perwakilan dan kelima Keadilan
pemberhentian Presiden dan atau Wakil
sosial bagi seluruh rakyat Idonesia. Jika
Presiden,
mencermati
perbuatan
jika
tercela
menelusuri
sejarah
perkembangan
ajaran
penggalian Pancasila perilaku berbohong
pancasila sebagaimana dikemukakan di
merupakan
yang
atas maka jelaslah bahwa spiritual dan
dilarang oleh Pancasila. Menurut istilah
keadaban manusia Indonesia melarang
dalam bahasa sangsekerta pancasila
berbohong. Ketika pada saat kampanye
salah
satu
sikap
8
pemilihan presiden memberikan janji
Pal Smicht16 setelah gelar doktornya
kepada
pada tahun 1992 dicabut sesudah adanya
rakyat
perubahan
untuk
dan
melakukan meningkatkan
pernyataan
ia
menjiplak
sebagian
kesejahteraan masyarakat dalam waktu
desertasi setebal 200 halaman maka ia
90 hari masa tetapi ketika presiden
secara moral sudah melakukan kesalahan
tersebut selama 90 tidak menepati
dan para rakyatnya meminta untuk
janjinya pada saat kampanye kepada
mundur dari jabatan Presiden, tepatnya
rakyat maka Presiden tersebut sudah
pada tanggal 2 April 2012 Presiden Pal
melakukan
Smicht menyatakan mengudurkan diri
perbuatan
tercela
yakni
berbohong terhadap janji kampnye.
dihadapan anggota senat. Dalam Pasal
2. Melakukan perbuatan perzinahan. Perbuatan
berzinah
dapat
72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu:17
dijadikan
sebagai alasan pemberhentian Presiden
“Barangsiapa
dan/ atau Wakil Presiden karena dalam
menyiarkan,
perbuatan zinah selain melanggar norma
mengedarkan, atau menjual kepada
agama dan norma hukum yakni dalam
umum suatu Ciptaan atau barang
ketentuan hukum pidana di Indonesia
hasil pelanggaran Hak Cipta atau
dan dapat dikenakan sanksi pidana
Hak Terkait sebagaimana dimaksud
penjara selama Sembilan bulan jika
pada ayat (1) dipidana dengan pidana
Presiden dan/
penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau
wakil
Presiden
melakukan perbuatan zinah.
dan/atau
3. Melakukan Plagiat terhadap hak cipta
dengan
sengaja
memamerkan,
denda
paling
banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
kekayaan intelektual.
rupiah).”
Perbuatan Plagiat terhadap hak cipta Jika Presiden dan wakil Presiden telah
kekayaan intelektual dapat dijadikan
melakukan penjiplakan terhadap hak
sebagai alasan pemberhentian Presiden
cipta
dan/ atau Wakil Presiden seperti kasus
maka
ini
jelas
merupakan
perbuatan yang salah secara moral dan
yang dialami Presiden negara Hongaria
16
Kompas, “Presiden Hongaria Mundur Karena Kasus Plagiat” www.kompas.com, Diakses Tanggal 3 Oktober 2012 17 Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 72 ayat (2).
9
dapat dikenakan sanksi pidana dalam
bersalah melakukan tindak pidana yang
ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.
didakwakan, dan menjatuhkan hukuman
4. Memiliki gaya hidup yang boros dapat
sesuai dengan perbuatan terhadap mana
dijadikan
kriteria
perbuatan
tercela
dia
dinyatakan
bersalah.
Presiden dan/ atau Wakil Presiden
demikian
karena dengan jika Presiden memiliki
mengurangi hak asasi seorang Presiden
gaya hidup yang boros tidak sebanding
dan/
dengan pendapatan gaji sebagai presiden
melakukan perbuatan melanggar hukum,
maka
menyebabkan
secara relevan tidak melanggar asas
Presiden akan memiliki hutang baik
equality before the law (persamaan di
kepada
atau
depan hukum) dan tidak melanggar asas
perorangan, dan di dalam Undang-
nebis in idem (seseorang tidak dapat
Undang tentang Pemilihan Presiden
diadili dua kali dalam peradilan pidana
untuk syarat calon Presiden tidak boleh
tentang
memiliki hutang kepada badan hukum
perbuatan yang sama). Akan tetapi,
atau pun perseorangan yang merugikan
sebaliknya
keuangan negara. Seperti contohnya
putusan Mahkamah Konstitusi yang
Wulft18
menyatakan seorang Presiden dan/ atau
mengudukan diri setelah terlibat skandal
Wakil Presiden bersalah melakukan
kredit
kepercayaan
pelanggaran hukum, hanya mempunyai
publik terhadap Presiden Cristian Wulft
akibat hukum pemberhentian tanpa harus
menurun dan
memikul tanggung jawab pidana yang
hal
ini
badan
Presiden
dapat
hukum
Jerman
rumah
swasta
Cristian
sehingga
Presiden Critian Wulft
mengudurkan diri dari jabatan Presiden.
cukup
atau
adil
Perlakuan
Wakil
perkara
karena
Presiden
yang
jikalau
tidak
yang
menyangkut
dengan
adanya
melekat pada kesalahan tersebut, maka
5. Putusan Mahkamah Konstitusi akan
sikap demikian akan sangat melanggar
diberlakukan sebagai alat bukti yang
rasa
mengikat
secara
konstitusi. Apalagi jikalau menyangkut
hukum, yaitu sebagai bukti autentik
kerugian yang sangat besar dan terutama
dengan
yang
menyangkut hak dasar rakyat yang
mengikat, dan dijadikan sebagai dasar
dilindungi oleh UUD Tahun 1945, maka
untuk menyatakan yang bersangkutan
rasanya tidak dapat diterima oleh akal
18
pengadilan
kekuatan
biasa
materiil
Kompas.,Op.Cit.,
10
keadilan
yang
menjadi
asas
sehat yang berakar pada konstitualisme
DAFTAR PUSTAKA
dan rule of law. A. Perundang-undangan Indonesia. Undang-undang
PENUTUP Berdasarkan uraian pada bab-bab
Dasar
Tahun 1945.
sebelumnya penulis mengambil beberapa ________. Undang-undang Nomor 8
kesimpulan bahwa untuk pemberhentian
Tahun 2011 perubahan atas
Presiden dan/ atau Wakil Presiden karena
Undang-undang Nomor 24
perbuatan tercela dapat dilihat hanya dari
Tahun
segi sosiologis dan belum ada peraturan
dalam undang-undang. Akan tetapi di negara dan
Jerman
pernah
tentang
Mahkamah Konstitusi
yang mengatur tentang perbuatan tercela
Hongaria
2003
________. Undang-undang Nomor 19
terjadi
Tahun 2002 tentang HAKI.
penguduran diri oleh Perdana Menteri B. Buku
karena Presiden Hongaria terlibat perbuatan penjiplakan desertasi untuk gelar Doktor,
Fatwa, AM. Potret Konstitusi Pasca
sedangkan di Jerman Perdana Menteri
Amandemen UUD Tahun
terlibat sekandal perkreditan rumah oleh
1945. Jakarta : PT Kompas,
rekan bisninya.
2002.
Di Indonesia memamng belum ada presiden
yang
diberhentikan
Handoyo, Hestu Cipto dan Zul Afdi
karena
perbuatan tercela oleh karena itu harus ada
Adrian.
pengaturan lebih lanjut tentang perbuatan
Negara
Indonesia.
tercela
Universitas
sebagai
memberhentikan
alasan
yang
dapat
Yogyakarta:
agar
tidak
Atma Jaya, 2009.
Presiden
menimbulkan multitafsir dan harus merubah
Roestandi,
mekanisme pemberhentian Pressiden dengan penguatan
prinsip
sistem
Hukum
Achmad.
Tata
Tata
Negara.
Jakarta : Armico, 1988.
pemerintahan
presidensial dan negara hukum.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008. 11
Soemantri, Sri. Proses dan Perubahan Konstitusi.
Bandung
:
Alumni,1996. Zoelafa,
Hamdan.
Pemakzulan
Presiden. Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011. MD, Mahfud. Pilar Demokrasi. Jakarta :
Sekretariat
Mahkamah
konstitusi, 2009 C. Makalah/Artikel Internet http://www.kompas.com/doc/8623247 /Presiden Honggaria Mundur karena kasus plagiat, di akses tanggal 3 Oktober 2012 .
.
12
