1. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi. Tabel 3.54 Pencapaian Kinerja Sasaran 54

1.

Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

Tabel 3.54 Pencapaian Kinerja Sasaran 54

2 3 4 5 6 7 8

%

82.17

-

92.31 116.30 93.36 116.59

Luas w ilayah lingkungan kumuh Tertatany a w ajah kota Boy olali Penambahan titik lampu penerangan jalan y ang legal Rasio lampu penerangan jalan Rasio kendaraan umum laik jalan Rasio Jalan Desa dalam kondisi baik Rata-rata

ha

10

137.5

-

-

60

17905

100

1.785 15.58

485

- 86.41 81.83

40

m2

19380

- 17,380

100 10.428

titik

41,454

-

%

80.18

-

%

80.18

-

75 101.65

%

50

-

30

544 37.41 -

86.41 114.63

100

58 165.71

92.67

100.91

66.5

14

15

Kategori

13

60

Capaian

Target

12

4

65.84

Realisasi

Capaian

11

3

%

62.4 115.4

9

10

2

Rasio Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Rasio jembatan dalam kondisi baik

51.34 100.67

Tahun 2015

Realisasi

8

Tahun 2014

Capaian

7

Tahun 2013

Realisasi

6

Capaian

5

Tahun 2012

Realisasi

Target RPJM Tahun 2015

Capaian

1 1

Satuan

Realisasi

Indikator kinerja

Target Nasional

Tahun 2011

Koordinator SKPD Pengampu

16

17

96.38 70.238 100.34

71

70.47

94.79 100.84 96.86 100.90

97

98.26 101.30 A DPU ESDM

3.32

17,605 53.89 24,990 87.18

99.39 93.15 79.45

79 100.05

96.88 125.85 156.88 199.09 138

345

214 475.56

129.87 7

155.99

0.32

2.75

16,756 15,756 36,290 11,933 88

99.25 B DPU ESDM

11.64 D DPU ESDM 94.03 B DPU ESDM 32.88 D DPU ESDM

89.06 101.20 A DPU ESDM

80.18 173.33 216.18 A 50

50

Dishub kominfo 100 B Bapermas des 94.56 B

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 94,56% (kategori baik) terdiri dari 3 (tiga) indikator kategori sangat baik (37,50%), 3 (tiga) indikator kategori baik (37,50%), dan 2 (dua) indikator kategori baik (25%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 53 (lima puluh tiga) per indikator : 1)

Rasio Jalan Kabupaten dalam kondisi baik a. Kegagalan capaian Indikator ini disebabkan karena masih kurangnya anggaran untuk kegiatan peningkatan jalan. Sebagai contoh ruas jalan A-B sepanjang 5 km, di tahun 2014 sudah dilakukan peningkatan jalan sepanjang 3 km, dan pada tahun 2015 dilakukan peningkatan sepanjang 2 km. Pada kenyataannya, di tahun 2015 sudah terjadi kerusakan jalan di sepanjang 3 km yang telah dilakukan peningkatan jalan pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena kendaraan yang melintas di ruas jalan A-B melebihi muatan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kendaraan yang melintas di banyak ruas jalan Kabupaten tidak sesuai dengan KELAS jalan. Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam hal mengatur lalu-lintas dan memasang rambu-rambu peringatan jalan. b. Analisis penggunaan sumber daya : Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan : - Membangun sarana dan prasarana yang mendukung kelayakan dan umur jalan seperti sarana drainase dan talud/ gorong-gorong; - Menggunakan anggaran sebesar Rp. 85.706.940.000,00 dari Rp. 83.821.441.400,00 sehingga penggunaan anggaran mengalami efisiensi sebesar 2,20%. c. Analisis program/kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan program Pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan Perencanaan pembangunan jalan dan Pembangunan jalan, program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, serta Program pembangunan turap/talud/bronjong dengan kegiatan Pembangunan turap/talud/bronjong. Untuk mencapai rasio jalan kabupaten dalam kondisi baik diperlukan kerjasama yang baik pula antar Bidang yang terkait dengan infrastruktur jalan juga dengan Satker terkait, dilakukan dengan : - Membangun sarana dan prasarana yang mendukung kelayakan dan umur jalan seperti sarana drainase dan talud/ gorong-gorong; - Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas terkait dalam hal pengaturan lalu lintas, sehingga jalan yang telah dibangun dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. 2)

Rasio jembatan dalam kondisi baik a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan karena kegiatan kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja berjalan sesuai dengan program/rencana yang telah disusun pada awal tahun berjalan; b. Efesiensi penggunaan sumber dana/anggaran yang ada antara lain dilaksanakan dengan cara pemilihan konstruksi jembatan yang sesuai dengan kondisi lapangan maupun anggaran biaya yang ada, dengan berpedoman pada spesifikasi dan peraturan tentang pembebanan jembatan yang ada, sehingga

dari anggaran sebesar Rp. 10.798.500.000,00 digunakan sebesar 10.566.690.000,00 atau efisiensi sebesar 2,07%;

Rp.

c. Analisis program/kegiatan : Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dilaksanakan dengan Program Pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan Perencanaan pembangunan jembatan dan Pembangunan jembatan, serta program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan. Adapun paket - paket pekerjaan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut antara lain : a) Penggantian Jembatan Rusak Berat sebanyak 3 unit - Penggantian Jembatan Jatisari (Ruas Jalan Ngangkruk - Brongkos), Kecamatan Sambi; - Penggantian Jembatan Cerme, Kecamatan Wonosegoro; - Penggantian Jembatan Sentul II, Kecamatan Simo. a) Perbaikan Jembatan Rusak dan Pembangunan Pengaman Jembatan sebanyak 3 unit - Pelebaran Jembatan Jaweng (Ruas Jalan Simo - Pentur), Kecamatan Simo; - Pembangunan Pengaman Jembatan Traban, Kecamatan Wonosegoro; - Pembangunan Pengaman Jembatan Jerukan, Kecamatan Juwangi. b) Pelebaran Jembatan dan Penggantian Jembatan Lama dalam rangka meningkatkan kapasitas layan jembatan sebanyak 2 unit - Penggantian Jembatan Gedangan, Kecamatan Sawit; - Pelebaran Jembatan Pandeyan, Kecamatan Boyolali. c) Pembangunan Jembatan Baru sebanyak 1 unit - Pembangunan Jembatan Tegalwire I B Tahap III, Kecamatan Mojosongo Selain melaksanakan peningkatan maupun pemeliharaan jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten, pada tahun 2015 juga telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan penanganan jembatan yang menjadi kewenangan desa. Penanganan jembatan yang menjadi kewenangan desa tersebut dilaksanakan karena jembatan yang ada mengalami kerusakan karena bencana banjir yang terjadi pada tahun sebelumnya (Tahun 2014) maupun untuk mengamankan jembatan yang telah ada. Adapun penanganan jembatan desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 sebanyak 5 buah, yaitu : - Pembangunan Jembatan Mangkubumen (Kampung Lele) Ds Tegalrejo, Kecamatan Sawit;

- Pembangunan Jembatan Jeruk, Kecamatan Selo; - Pembangunan Jembatan Pakel, Kecamatan Andong; - Pembangunan Jembatan Banyuanyar, Kecamatan Ampel; - Pembangunan Pengaman Jembatan Taring Ds Wonodoyo, Kecamatan Cepogo.

3)

Luas wilayah lingkungan kumuh a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini karena penentuan kawasan yang telah memenuhi kriteria kumuh sebagaimana peraturan yang ada banyak aspek yang harus disesuaikan, dan juga disebabkan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan klarifikasi penentuan daerah kawasan kumuh; Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah : - Kriteria Kumuh yang sulit untuk diterapkan pada lokasi; - Kurangnya SDM yang menangani penentuan kawasan kumuh; - Banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam penanganan kawasan kumuh. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah : - Bantuan Teknik yang berkelanjutan; - Pengembangan SDM dalam rangka penanganan kawasan kumuh; - Kesediaan waktu yang cukup untuk melaksanakan survey penentuan lokasi. b. Analisis penggunaan sumber daya : Penentuan wilayah lingkungan kumuh melibatkan banyak unsur dan banyak pihak, dimana masih kurang Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani. Penggunaan anggaran dipakai untuk kegiatan yang menunjang dalam menurunkan luas wilayah lingkungan kumuh, anggaran di peroleh dari dana APBD sebagai dana pendampingan sebesar Rp. 338.600.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 116.768.000,00. c. Analisis program/kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah. Program kegiatan yang dilakukan oleh DPU ESDM adalah kegiatan yang berkaitan dengan penataan lingkungan, penyediaan jaringan air minum dan sanitasi lingkungan. Untuk kegiatan sanitasi lingkungan juga dilaksanakan melalui dana Alokasi khusus (DAK) dalam hal ini dana hibah,

dimana DPU Dan ESDM Kabupaten boyolali hanya bertindak sebagai fasilitator sementara dana langsung diberikan kepada masyarakat. Dana yang bersumber dari APBD sebagai dana pendampingan kegiatan.

4)

Tertatanya wajah kota Boyolali a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat akan adanya sarana pertamanan yaitu seringnya kehilangan komponen pertamanan sehingga proses pemeliharaan taman terganggu; Hambatan/ permasalahan yang dihadapai dalam mencapai target kinerja adalah : - Keterbatasan air untuk penyiraman; - Masih kurangnya tamantaman kota, dan semakin banyaknya pengusaha yang membuka kanstin sebagai akses jalan; - Kurangnya peneduh di pusat keramaian maupun pusat bisnis, sehingga mengakibatkan semakin panasnya kota; - Terbatasnya sarana/prasarana pemeliharaan taman menyebabkan sering kurangnya efektifitas pekerjaan dilapangan. Alternative solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah : - Mencari Pembuatan dan pemanfaatan tandon untuk penyiraman; - Membangun dan mengembangkan taman-taman kota; - Menambah populasi tanaman turus jalan dan tanaman peneduh; - Mengadakan sarana maupun prasarana memudahkan pekerjaan lapangan.

yang

memadai

sehingga

b. Analisis penggunaan sumber daya : Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan : - Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah dibuat; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 4.967.060.000,00 Terealisasi Rp. 4.614.673.481,00 sehingga diperoleh efisiensi sebesar 7,09%. c. Analisis program/kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan kegiatan Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH, Penataan RTH, Pemeliharaan RTH, dan Pengawasan dan pengendalian RTH, serta program Pengelolaan areal pemakaman dengan

kegiatan Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman. Masih perlu dilakukan upaya peningkatan Luas Ruang Terbuka hijau (RTH) di kabupaten Boyolali dengan membangun tamantaman kota, memelihara dan membanyak tanaman turus jalan serta sarana dan prasarana yang menunjang lainnya.

5)

Penambahan titik lampu penerangan jalan yang legal Kegagalan capaian target indikator kinerja ini karena penambahan titik lampu penerangan jalan legal akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBD. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah terbatasnya alokasi anggaran pemkab untuk kegiatan Penambahan titik lampu penerangan jalan yang legal. Sedangkan upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan iventarisasi/ pendataan dan evaluasi atas kebutuhan penambahan titik lampu penerangan jalan serta menampung aspirasi masyarakat akan kebutuhan lampu penerangan jalan.

6)

Rasio lampu penerangan jalan Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan dikarenakan total panjang ruas jalan kabupaten dan jalan desa di kabupaten Boyolali apabila asumsi jarak antar tiang PJU 50 meter, maka dibutuhkan lampu penerangan jalan ± 41.000 titik, dan juga disebabkan penambahan lampu penerangan jalan umum dilaksanakan secara bertahap tiap tahunnya.

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas : a. Analisis penggunaan sumber daya : Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan : -

Dengan anggaran yang ada diperoleh volume bahan yang lebih besar dari rencana perhitungan awal;

-

Dari anggaran sebesar Rp. 13.592.071.000,00 terealisasi 13.224.310.200,00 sehingga diperoleh efisiensi sebesar 2,7%.

Rp.

b. Analisis program/kegiatan : Kedua indikator di atas dilaksanakan dengan program Pengembangan pengelolaan penerangan jalan umum dan kegiatan Pembangunan penerangan jalan umum dan kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi penerangan jalan umum. Program/ kegiatan secara umum telah berhasil memenuhi target, namun perlu

tetap dilakukan upaya peningkatan dan penanganan permasalah yang akan menjadi hambatan, dengan melakukan iventarisasi/ pendataan dan evaluasi atas kebutuhan penambahan titik lampu penerangan jalan serta menampung aspirasi masyarakat akan kebutuhan lampu penerangan jalan serta dengan melaksanakan kegiatan pembangunan penerangan jalan umum serta upaya pemeliharaan/ rehabilitasi terhadap lampu PJU yang telah terpasang.

7)

Rasio kendaraan umum laik jalan a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kelayakan kendaraan guna peningkatan keselamatan dijalan. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah masih belum adanya kendaraan uji keliling guna menjangkau daerah-daerah yang jauh dari pusat uji kelayakan kendaraan. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah Perlunya penambahan sarana kendaraan uji keliling guna menjangkau wajib uji kelayakan kendaraan di daerah-daerah yang jauh dari pusat uji kendaraan. b. Analisis penggunaan sumber daya Pelaksanaan uji kelayakan kendaraan dilakukan guna peningkatan keselamatan dengan rasio kendaraan umum laik jalan. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan : - Peningkatan Sumber daya manusia (SDM) dan penambahan sarana untuk memastikan peningkatan kualitas pelaksanaan uji kelayakan kendaraan; - Penggunaan anggaran tepat sasaran dalam peningkatan capaian kinerja dari anggaran sebesar Rp. 278.952.500,00 digunakan sebesar Rp. 267.623.000,00 ada efisiensi anggaran sebesar 4%. c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan capaian indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan kegiatan Pengadaan alat uji kendaraan bermotor. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. Namun perlu upaya peningkatan sumber daya manusia dan penambahan sarana berupa kendaraan uji kendaraan keliling guna manjangkau wajib uji di daerah-daerah yang jauh dari pusat uji kendaraan.

8)

Rasio Jalan Desa dalam kondisi baik a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah dilakukan pengawasan dalam kegiatan; b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan : - Pembuatan kebijakan usulan program terkait partisipasif masyarakat; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 11,65% dari anggaran sebesar Rp. 1.815.532.400,00 digunakan sebesar Rp. 1.604.088.150,00; c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan desa dan program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

2.

Terwujudnya pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi yang mantap Tabel 3.55 Pencapaian Kinerja Sasaran 55

Presentase lembaga masy arakat desa hutan (LMDH) y ang aktif Rata-rata

7

8

9

102.38

10

50 50

47

10

11

313.33 313.33

35

12

13

14

15

71.43 71.43

80

80

Kategori

6

43 102.38

Capaian

5

-

Realisasi

Realisasi

4

52

Target

Capaian

3

Tahun 2015

Capaian

Realisasi

2 %

Realisasi


Tahun 2014

Capaian

Satuan

Capaian

1 1

Tahun 2013

Realisasi

Indikator kinerja

Tahun 2012

Target Nasional

Tahun 2011


16

17

100

B

Dipertanb unhut

100

B

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori sangat baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 55 (lima puluh lima) per indikator :

1)

Presentase lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang aktif a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena dilakukannya pembinaan administrasi dan kelembagaan serta diberikannya bantuan pengembagan tanaman dibawah tegakan berupa benih jagung sebanyak 2.000 Kg kepada LMDH; b. Analisis penggunaan sumber daya : Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan : - Pembinaan menjadi lebih efektif dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak Perum Perhutani; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 1,42% dari anggaran sebesar Rp. 66.483.000,00 digunakan sebesar Rp. 65.538.650,00. c. Analisis program/ kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan. Program / kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.

3.

Terkendalinya kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan Tabel 3.56 Pencapaian Kinerja Sasaran 56

Presentase pertambangan mempunyai ijin Rata-rata

%

60

Realisasi

Capaian

Realisasi

Capaian

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

3

Tahun 2015

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

40

100 100

5

11.11 11.11

15

50 50

70

200 200

45

25

Kategori

1

2

Tahun 2014

Capaian

1

Tahun 2013

Realisasi

Indikator kinerja

Target RPJM Satuan Tahun 2015

Tahun 2012

Target Nasional

Tahun 2011


16

17

55.56

C

DPU ESDM

55,56

C

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 55,56% (kategori cukup) terdiri dari 1 (satu) indikator

kategori sangat cukup (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 56 (lima puluh enam) per indikator : 2)

Presentase pertambangan mempunyai ijin a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan karena jumlah kegiatan pertambangan yang telah mengajukan WIUP mengalami kendala untuk pengajuan peningkatan IUP baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi produksi dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan sejak tanggal 2 Oktober 2014 perizinan di Bidang ESDM (Sub Urusan Geologi dan Air Tanah, Mineral Dan Batubara, Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan) menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga semua proses perizinan dan penertiban kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Boyolali harus sudah diserahkan kepada Gubernur/ Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, dan disebabkan kegiatan pertambangan liar yang beroperasi, waktu penambangan serta luasannya pada tiap tahun sangat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi, karena sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Hambatan/ permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah bahwa kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali tidak hanya kegiatan pertambangan yang menggunakan alat berat dan berskala menengah, tetapi juga kegiatan pertambangan manual (hingga saat ini masih dimengerti sebagai Pertambangan Rakyat) yang bersifat sporadis, periodik dan dalam skala relatif kecil. Sehingga apabila menggunakan indikator kinerja berupa peningkatan presentase pertambangan yang mempunyai ijin, sangat sulit untuk menentukan presentase tiap tahunnya apalagi perkembangan capaian kinerja pada setiap tahunnya. Disebabkan oleh banyaknya kegiatan pertambangan liar yang beroperasi, waktu penambangan serta luasannya pada tiap tahun sangat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi, karena sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Upaya – upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka : - Monitoring dan Pengendalian kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; - Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat; - Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan; - Sosialisasi Regulasi mengenai kegiatan pertambangan. b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap

capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 23,81% dari anggaran sebesar Rp. 206.211.500,00 digunakan sebesar Rp. 157.105.500,00; c. Analisis program/kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan kegiatan Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C, Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C dan kegiatan Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan, serta program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat dan kegiatan Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja. 4.

Menurunnya dan terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup Tabel 3.57 Pencapaian Kinerja Sasaran 57

1

3

Peningkatan jumlah pelaku usaha y ang mempunyai dokumen lingkungan Meningkatny a jumlah peternak sapi dan industri tahu y ang memiliki IPAL Tingkat pencemaran udara dan air - SO2

4

- CO

5

- NO2

6

Persentase kasus pelanggaran lingkungan hidup y ang tertangani

2

Capaian

Target

6

7

8

9

10

11

12

13

Kategori

Realisasi

5

Capaian

Capaian

4

Realisasi

Realisasi

3

Capaian

2

Tahun 2015

Realisasi

1

Tahun 2014

Capaian

Satuan

Tahun 2013

Realisasi

Indikator kinerja


Tahun 2012

Target Nasional

Tahun 2011


14

15

16

17

dok

12

-

12 166.67

31

129

67 372.22

83 345.83

30

102

340

A

BLH

unit

12

-

20

13

100

13

13

10

10

100

B

BLH

100

100

100

BLH

%

< 632

-

15.31

100

<15.000

-

5,721

100

< 316

-

15.38

100

100

-

100

100

< 25 25,62 28,51 1727 1672 1757 31,47 24,06 20,03 100

100 100 100 100

< 25 < 25 < 25 1477 2562 1655 <10 < 10 < 10 100

100 100 100 100

< 25 < 25 < 25 100

100

<10 < 10 < 10 100

<632

< 632

100

B

BLH

100 <15.000 <15.000

100

B

BLH

100

< 316

< 316

100

B

BLH

100

100

100

100

B

BLH

Rata-rata

111.11

104.83

145.37

140.97

140

A

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 140% (kategori sangat baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori sangat baik (16,67%), dan 5 (lima) indikator kategori baik (83,33%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 57 (lima puluh tujuh) per indikator : 1)

Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mempunyai dokumen lingkungan a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan adanya koordinasi yang cukup baik antar SKPD dan juga pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang cukup pro aktif dalam pengelolaan lingkungan dan penekanan bahwa dokumen lingkungan merupakan persyaratan diterbitkannya ijin usaha, membuat atensi pemrakarsa usaha dan atau kegiatan dalam mengajukan dokumen UKL/ UPL meningkat, selain itu kepedulian dan kesadaran pelaku usaha terhadap permasalahan lingkungan juga meningkat. Permasalahan/ Kendala yang dihadapi adalah sumber daya manusia yang dimiliki pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan di bidang lingkungan relatif masih kurang, sehingga ada kesulitan menyusun dokumen UKL/ UPL sendiri. Upaya pemecahan masalah : - Pembinaan teknis dalam penyusunan dan penerapan dokumen UKL/ UPL; - Meningkatkan kesadaran pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan serta kualitas SDM pemrakarsa usaha di bidang lingkungan hdup melalui sosialisasi/ pelatihan. Data Perkembangan Rekomendasi Dokumen UKL/UPL dari tahun 2011-2015

Gambar 3.12 Grafik Data Perkembangan Rekomendasi Dokumen UKL/UPL dari tahun 2011-2015 b. Analisis penggunaan sumber daya : Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dengan :

- Fasilitasi penyusunan Dokumen UKL/UPL dilakukan dengan melibatkan dinas/ instansi terkait sesuai jenis usahanya, seperti DPU-ESDM, Dinas Kesehatan, Disperindagsar, Dinsosnakertrans, Dinas Peternakan dan Perikanan dll; - Menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,19% dari anggaran Rp. 30.954.000,00 digunakan sebesar Rp. 29.966.650,00. c. Analisis program/kegiatan : Keberhasilan capaian indikator ini dilaksanakan dengan program Pengendalian pencemaran dan Perusakan LH dengan kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL. Program kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat kinerja yang baik bahkan meningkat, namun demikian masih perlu upayaupaya yang lebih nyata untuk merealisasikan apa yang ada pada dokumen UKL/UPL. dengan meningkatkan monitoring, evaluasi dna pembinaan terhadap pelaksanaan UKL/UPL. Sehingga dokumen tersebut bukan hanya sekedar formalitas belaka, namun benar benar dilaksanakan yang selanjutnya akan mempunyai dampak yang baik yaitu pencemaran lingkungan dapat dikendalikan/ diminimalisasi.

2)

Meningkatnya jumlah peternak sapi dan industri tahu yang memiliki IPAL a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran peternak/ industry tahu untuk mengelola limbahnya menjadi lebih bermanfaat, baik secara ekologis maupun ekonomis, sehingga banyak kelompok ternak dan industry tahu yang mengajukan proposal bantuan pembuatan IPAL Biogas. Permasalahan yang dihadapi antara lain: - Persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima hibah yang dirasa masih cukup memberatkan; - Jumlah IPAL yang dibuat kurang sebanding dengan jumlah pengajuan bantuan pembuatan IPAL Upaya pemecahan masalah : - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait persayaratan penerimaan barang hibah, sehingga kelompok masyarakat yang mengajukan bantuan bisa mengerti dan memenuhi persyaratan yang dimaksud; - Menambah kapasitas IPAL yang dibangun sehingga dapat digunakan secara komunal; - Lebih selektif dalam menentukan penerima bantuan IPAL Biogas sehingga masyarakat yang dirasa mampu, dapat membangun IPAL secara mandiri

maupun swadaya serta menerapkan skala prioritas, utamanya yang berdampak terhadap DAS Bengawan Solo ( Pepe, Gandul, Cemara).

Data perkembangan jumlah IPAL Biogas dari tahun 2011-2015 sebagai berikut :

Gambar 3.13 Grafik Data perkembangan jumlah IPAL Biogas dari tahun 2011-2015

b. Analisis penggunaan sumber daya : Pembangunan IPAL Biogas ini bertujuan untuk mengurangi beban pencemaran akibat adanya usaha dan / kegiatan industry tahu dan ternak. Efisiensi penggunaan sumber daya antara laian dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,79% dari anggaran Rp. 338.240.000,00 digunakan sebesar Rp. 335.560.882,00. c. Analisis program/kegiatan : Keberhasilan capaian indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan Pengendalian Polusi dan kegiatan Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi (Ternak sapi, industri kecil tahu). Program kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat kinerja yang baik , namun demikian perlu upaya-upaya peningkatan dengan lebih selektif dalam pemilihan lokasi sesuai aspek lingkungan, monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan IPAL Biogas yang telah dibuat, meningkatkan kesadaran usaha/kegiatan untuk sedapat mungkin dapat secara mandiri membuat IPAL Biogas tersebut ke depannya. Melalui pembangunan IPAL Biogas, maka limbah yang berasal dari kotoran ternak (sapi) dan industri tahu dapat dikendalikan (tidak dibuang langsung ke media) dengan diolah melalui IPAL, parameter limbah

dapat diturunkan/dinetralisir hingga 75-90 %. Dengan demikian tingkat pencemaran lingkungan dapat diturunkan melalui keberadaan IPAL tersebut. Selain dapat menurunkan tingkat polusi akibat industri tahu dan ternak, pembangunan IPAL Biogas ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat penerima bantuan dan masyarakat sekitarnya, karena Gas Bio yang dihasilkan dari instalasi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar rumah tangga. Untuk 1 unit IPAL Biogas ternak dapat dimanfaatkan sebanyak 5 rumah tangga dan IPAL Biogas industri tahu dapat dimanfaatkan sebanyak 10 rumah tangga. Sosialisasi pembangunan IPAL Biogas dan pemanfaat gas bio. Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi penerima IPAL biogas dengan peserta penerima bantuan IPAL, masyarakat sekitarnya dan aparat desa. Bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar bantuan IPAL dapat dipelihara dan dimanfaatkan bersama dan karena bantuan IPAL Biogas ini sifatnya adalah percontohan, sehingga diharapkan dapat dicontoh dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri.

Tingkat pencemaran udara dan air 3)

SO2

4)

CO

5)

NO2 Analisis 3 (tiga) indikator di atas : a. Keberhasilan capaian target kinerja ini disebabkan beberapa factor yang mempengaruhi hasil kualitas udara dan air, antara lain ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran udara, masih belum begitu padat arus lalu lintas, kendaraan yang sesuai dengan uji emisi, masih cukup banyak tanaman yang bisa meminimalisasi kadar cemaran udara;

b. Analisis penggunaan sumber daya : Pelaksanaan Uji kualitas udara bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang uji kualitas air yaitu BBTPPI Semarang. Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,1% dari anggaran Rp. 54.390.000,00 digunakan sebesar Rp. 53.766.250,00. c. Analisis program/kegiatan :

Ketiga indikator di atas dilaksanakan dengan program Peningkatan Pengendalian Polusi dan kegiatan Pengujian emisi udara akibat aktivitas industry dan kegiatan . Parameter yang dibawah baku mutu yang dipersyaratkan sesuai lokasi, apabila dilihat dari sisi kualitas udara pada lokasi lokasi pantau memang masih dibawah baku mutu, dan menunjukkan kinerja yang baik. Namun ke depan tetap perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan tingkat kualitas udarar dengan meningkatkan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait (DPU, Perhubungan, perindustrian dll), pembinaan usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran udara, peningkatan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan udara misalnya dengan pananaman pohon, tidak membakar sampah dll.

6)

Persentase kasus pelanggaran lingkungan hidup yang tertangani a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait permasalahan lingkungan yang terjadi. Data perkembangan jumlah aduan adanya dugaan terjadi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti tahun 2011-2015 sebagai berikut :

Gambar 3.14 Grafik Data perkembangan jumlah aduan adanya dugaan terjadi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti tahun 20112015 Dari grafik di atas terjadi fluktuatif terhadap adanya aduan terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Adanya peningkatan/ penurunan kasus yang terjadi dapat diasumsikan beberapa hal sbb: - Semakin kritisnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi;

- Usaha dan atau kegiatan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan secara maksimal sehingga menimbulkan permasalahan yang menggangu lingkungan sekitar, sehingga perlu adanya monitoring, pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap usaha dan/atau kegiatan. b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 7,3% dari anggaran Rp. 33.435.000,00 digunakan Rp. 31.160.900,00; c. Analisis program/kegiatan : Keberhasilan capaian indikator ini dilaksanakan dengan program Pengendalian pencemaran dan Perusakan LH dengan kegiatan Pengawasan pelaksanaan Kebijakan di bidang lingkungan hidup. Setiap adanya aduan dugaan terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan telah ditindaklanjuti. Program kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat kinerja yang baik , namun tentu saja mungkin belum dapat memuaskan semua pihak, terutama pihak yang merasa kalah, oleh karena itu kedepan perlu benar-benar diupayakan dalam menangani permasalahan dapat member rasa keadilan dan kepuasan kepada semua pihak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru, mengatasi masalah tanpa masalah baru. Tindak lanjut aduan adanya dugaan terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian/penanganan sengketa lingkungan yang terjadi, apabila belum dapat diselesaikan ditingkat yang lebih rendah secara bertingkat, dari lingkup lingkungan, desa dan kecamatan, sehingga permasalahan tidak semakin berkembang dan mampu memberikan rasa keadilan bagi pihak pihak yang bermasalah.

5.

Peningkatan pengelolaan daerah tangkapan air dan resapan air di luar kawasan hutan


Bertambahny a jumlah sumur resapan

37

44

Realisasi

Capaian

8

9

10

11

12

13

14

15

100

44

100

40

100

40

40

Kategori

Target

7

Capaian

6 105.71

Realisasi

5

-

Tahun 2015

Capaian

4

35

Tahun 2014

Realisasi

3

Tahun 2013

Capaian

2 unit

Realisasi


Tahun 2012

Capaian

1 1

Satuan

Realisasi

Indikator kinerja

Target Nasional

Tahun 2011


16

17

100

B

BLH

Rata-rata

105.71

100

100

100

100

B

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 58 (lima puluh delapan) per indikator :

1)

Bertambahnya jumlah sumur resapan a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan adanya koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait/ dinas instansi dalam penempatan lokasi sumur resapan yang sesuai dengan kriteria dan tujuan pembuatan sumur resapan tersebut, serta banyaknya permintaan terhadap dibangunnya sumur resapan. Data perkembangan jumlah sumur resapan dari tahun 2011-2015 sebagai berikut :

Gambar 3.15 Grafik Data perkembangan jumlah sumur resapan dari tahun 20112015 b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,3% dari anggaran Rp. 203.840.000,00 digunakan sebesar Rp. 203.204.250,00. c. Análisis program/kegiatan : Keberhasilan capaian indikator ini dilaksanakan dengan program Perlindungan dan Konservasi SDA dan LH dengan kegiatan Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air. Program kegiatan secara umum telah

sesuai dan dapat menunjukkan tingkat kinerja yang baik , namun demikian perlu upaya-upaya peningkatan dengan lebih selektif dalam pemilihan lokasi sesuai aspek lingkungan, monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan sumur resapan Biogas yang telah dibuat sehingga diketahui kondisi terkini dan pemanfaatannya apakah masih terawatt dan apakah masih dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sehingga tidak sekedar bisa membuat saja, namun perlu juga diperhatikan aspek pemeliharaannya yang masih sering dilupakan. Pembangunan sumur resapan ini IPAL Biogas ini bertujuan untuk meningkatkan volume resapan air ke dalam tanah, mengurangi laju limpasan permukaan yang seringkali menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas yang subur, memperpanjang/ memperlama siklus hidrologi, yang bisa berdampak meminimalisasi terjadinya luapan air/ banjir.. Semakin banyak sumur resapan semakin banyak pula air hujan yang meresap ke dalam tanah dan semakin baik pula pengelolaan daerah resapan air.

6.

Optimalisasi pemanfaatan tata ruang


1 2 3 4

Luas w ilayah produktif lhn Bsh Luas w ilayah produktif lhn Kering Luas w ilayah industri Luas w ilayah perkotaan Rata-rata

Realisasi

Capaian

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

ha

21.455

-

21.024

100 21,024

ha

32.751

-

30.667

99.67 30,667

ha

648 8,060

-

228 4.264

100 100

278 4,339

99.92

99 21,024

99 21347

100 21455

30667

95.08 32751

98 30,667

97

320

54

4,339

69 79.87

90.26 83 92.77

Kategori

Capaian

4

2

ha

Tahun 2015

Realisasi

1

Tahun 2014

Capaian

Indikator kinerja

Tahun 2013

Realisasi


Tahun 2012

Target Nasional

Tahun 2011


16

17

23855 111.19 A

Bappeda

32751

100 B

Bappeda

380

66.90

648

648

100 B

Bappeda

4339

61.02

8060

8060

100 B

Bappeda

80.75

102.80 A

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 102,80% (kategori sangat baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori sangat baik (25%), dan 3 (tiga) indikator kategori baik (75%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 59 (lima puluh sembilan) per indikator : 1)

Luas wilayah produktif lahan Bsh

Keberhasilan capaian target indiaktor kinerja ini disebabkan telah dilaksanakan identifikasi lahan pertanian sebagai upaya adanya program mempertahankan wilayah produktif lahan basah terutama yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : - Luasaan wilayah kabupaten boyolali tetap, sedangkan karena tuntutan kebutuhan hunian/ruang untuk budidaya maka banyak pembangunan hunian/tmpat usaha tanpa ijin yang menempati lahan pertanian; - Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memiliki lahan baru untuk kegiatan pembanguann perumahan dan kegiatan ekonomi; - Kurangnya pemahaman peraturan tentang adanya keharusan mempertahankan wilayah produktif lahan basah. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : - Sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan yang harus mempertahankan wilayah produktif lahan basah; - Memberikan insentif kepada masyarakat yang bersedia mempertahankan wilayah produktif lahan basah; - Pengasaan lahan pertanian oleh pemerintah untuk ditetapkan sebagai LP2B.

2)

Luas wilayah produktif lahan Kering Keberhasilan capaian target indiaktor kinerja ini disebabkan telah dilakukan studi identifikasi lahan pertanian; Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah masih adanya potensi dijadikannya lahan pertanian kering yang memiliki kesuburan, hamparan luas yang berpotensi untuk Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (LCP2B) maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : - Sosialisasi kepada masyarakat terkait luasan pertanian lahan kering yang sudah semakin berkurang - Studi potensi lahan pertanian kering sebagai kawasan potensi pengembangan.

3)

Luas wilayah industry Keberhasilan capaian target indiaktor kinerja ini disebabkan masuknya permohonan informasi tata ruang peruntukan industri, baik industri besar, menengah maupun kecil/rumah tangga. Dengan peningkatan tersebut menandakan adanya peningkatan investasi di wilayah Kabupaten Boyolali. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : - Belum tersedianya kawasan industry; - Masih berbaurnya kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan peruntukan industri yang ditetapkan dengan kawasan pertanian, kawasan hunian sehingga kesulitan menentukan garis batas pada masing masing kawasan peruntukan; - Masih kurangnya infrastruktur yang memadai untuk menunjang kegiatan industri - Kurangnya program pemasaran wilayah industri yang telah ditetapkan dalam Perda Kab. Boyolali No. 9 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Boyolali Tahun 20112031. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : - Melakukan sosialisasi Perda Kab. Boyolali No. 9 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Boyolali Tahun 2011-2031 terkait wilayah industri kepada masyarakat dan pelaku investasi; - Membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan industry.

4)

Luas wilayah perkotaan Keberhasilan capaian target indiaktor kinerja ini disebabkan semakin luasnya wilayah perkotaan Boyolali yang ditetapkan di Perda No. 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Boyolali tahun 2011-2031 seluas 4.339 ha. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : - Diperlukan kajian identifikasi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sesuai dengan kondisi saat ini dan rencana pemanfaatan ruang di RTRW; - Wilayah perkotaan tidak dapat diperluas pada daerah-daerah yang kondisi eksistingnya berupa lahan pangan pertanian berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : - Memanfaatkan pertanian lahan kering untuk dibangun perumahan dan semua fasilitas penunjangnya; - Pengembangan permukiman di kawasan satelit (perbatasan) kota dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendorong pertumbuhan wilayah dan

ekonomi, sebagai misal sekolah, rumah sakit, pasar/pusat perbelanjaan, taman rekreasi dan fasilitas-fasilitas umum lainnya dll. Analisis untuk 4 (empat) indikator di atas : a. Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 7,24% dari anggaran sebesar Rp. 381.657.000,00 digunakan sebesar Rp. 354.031.600,00; b. Untuk mencapai target indikator kinerja keempat indikator di atas dilaksanakan dengan program Perencanaan Tata Ruang dengan 4 (empat) kegiatan yaitu Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana Tata Ruang, Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang, Revisi rencana tata ruang dan Survey dan pemetaan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja.

7.

Meningkatnya pengendalian tata ruang Tabel 3.60 Pencapaian Kinerja Sasaran 60

Capaian

Realisasi

Capaian

Realisasi

7

8

9

10

11

%

3

-

0.49

65.33

2.61

303.4

3.25

335.05

%

100

-

80

100

80

94.18

83

83

5

-

-

-

19

380

-

-

100

-

80

100

100

125

100

100

kec

%

88.44

300.86

172.68

17

13

14

15

3.6

3.77 104.72 A

BPMP2T

100

100

100 B

Bappeda

5

19

380 A

Bappeda

100

95

95 B

Bappeda

100

- -

95

16

12

3.48 107.08 95

Kategori

Realisasi

6

Capaian

4

5

Realisasi

3

4


Target

2

Rasio bangunan / rumah ber IMB Persentase penggunaan tata ruang sesuai peruntukkannya Cakupan masyarakat dan dunia usaha y ang telah mendapat sosialisasi tata ruang Persentase pembangunan tow er seluler (RBS) y ang sesuai dengan tata ruang Rata-rata

3

Tahun 2015

Capaian

1

2

Tahun 2014

Capaian

1

Tahun 2013

Realisasi

Indikator kinerja


Tahun 2012

Target Nasional

Tahun 2011

95

100.69

169.93 A

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 169,93% (kategori sangat baik) terdiri dari 2 (dua)

indikator kategori sangat baik (50%), dan 2 (tiga) indikator kategori baik (50%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 60 (enam puluh) per indikator :

1)

Rasio bangunan / rumah ber IMB a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah dilaksanakan pendataan pemohon ijin yang mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan, sedangkan data bangunan di seluruh Kabupaten Boyolali di peroleh dari BPS Kab. Boyolali dalam Boyolali Dalam Angka Tahun 2015. Keberhasilan ini dicapai juga disebabkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan IMB, hal ini terjadi karena sosialisasi yang giat dilaksanakan oleh BPMP2T; b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 17,44 % dari anggaran sebesar Rp 376.145.750,00 digunakan sebesar Rp. 310.551.050,00; c. Analisis program/kegiatan : Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal. Program / kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik.

2)

Persentase penggunaan tata ruang sesuai peruntukkannya Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan masyarakat sudah memahami adakan adanya aturan pemanfaatan ruang beserta sasnksinya (Perda No. 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Boyolali tahun 2011-2031) sehingga pelanggaran dapat minimalisir. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kecukupan kepemilikan lahan terbangun sangat terbatas, dan masih ada masyarakat awam yang memeanfaatkan Lahan pangan pertanian berkelanjutan digunakan untuk fungsi lain (non pertanian). Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja: - Perlu adanya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga secara hukum dapar dijadikan pedoman pemanfaatan ruang; - Masih perlu dilakukan sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Boyolali tahun 2011-2031 sehingga masyarakat lebih memahami ketentuan dalam pemanfaatan ruang;

- Memberi informasi tata ruang bahwa lahan-lahan direkomendasikan untuk penggunaan non pertanian;

tersebut

tidak

- diperlukan kejelasan sanksi yang nyata bagi pengguna lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang.

3)

Cakupan masyarakat dan dunia usaha yang telah mendapat sosialisasi tata ruang Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan masyarakat sudah memahami adakan adanya aturan pemanfaatan ruang beserta sanksinya (Perda No. 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Boyolali tahun 2011-2031) sehingga pelanggaran dapat minimalisir. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah tidak adanya kelanjutan sosialisasi/penyebaran informasi kepada masyarakat secara menyeluruh oleh masing masing pihak yang telah mendapatkan sosialisasi. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah masih diperlukannya sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Boyolali secara berkelanjutan, utamanya kepada pelaku usaha.

4)

Persentase pembangunan tower seluler (RBS) yang sesuai dengan tata ruang Kegagalan capaian target kinerja indikator ini disebabkan terdapat pembangun tower yang mendahului proses pembangunan sebelum diterbitkan ijin dari BPMPPT. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja terdapat pembangun tower yang mendahului proses pembangunan sebelum diterbitkan ijin dari BPMPPT. Sedangkan Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah : - Informasi tata ruang dari Bappeda dikeluarkan dengan isi yang jelas dan tegas tentang kemungkinan rencana pembangunan tower seluler yang sesuai/tidak sesuai dengan tata ruang. Jika tidak sesuai dengan Perda RTRW, rekomendasi dari Bappeda bisa dipakai sebagai dasar untuk tidak menerbitkan ijin pembangunan tower seluler; - Segala bentuk pembangunan tower yang sudah terbangun dan belum ada rekomendasi tata ruang, untuk segera dimintakan informasi tata ruang; - Tetap diperlukan sosialisasi terkait ketentuan yang mengatur pembangunan menara telekomunikasi (tower) baik kepada pihak swasta sebagai jasa penyedia tower maupun masyarakat sekitar yang ditempati tower.

Analisis untuk 3 (tiga) indikator di atas :

a. Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 4,52% dari anggaran sebesar Rp. 52.365.000,00 digunakan sebesar Rp. 50.000.000,00; b. Indikator ini dilaksanakan dengan program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun ada yang belum berhasil memenuhi target kinerja.

8.

Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

2

3 4 5

6

7

Cakupan unit pelay anan yang melakukan survey Indeks Kepuasan Masy arakat Persentase urusan w ajib dan urusan pilihan y ang telah menerapkan standar pelay anan minimal Meningkatny a penilaian hasil ev aluasi kinerja Persentase IKU y ang digunakan sebagai indikator kinerja Tindak lanjut hasil pengaw asan, evaluasi kinerja dan rev iu laporan keuangan Persentase pelaksanaan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan pemeriksaan reguler terhadap seluruh obyek

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kategori

Capaian

Tahun 2015

Realisasi

Tahun 2014

Capaian

4

Tahun 2013

Realisasi


Tahun 2012

Capaian

1 1

Satuan

Tahun 2011

Realisasi

Indikator kinerja

Target Nasional



2

3

%

34.62

-

54.35 282.63

%

50

-

50 144.43

nilai

Baik

-

%

100

-

%

100

-

65

86.67

70

100

80

100

90

100

100

98

%

75

-

50

100

60

100

65

100

70

100

75

75

100

B Inspektorat

%

26

-

22 115.79

22

105

23

104.55

24

100

26

26

100

B Inspektorat

100

433

102

102

92.31 399.95

100

100 72.25 120.42

Cukup 107.42 Cukup 128.88 Cukup Baik baik Baik (60,40) (61.59) 93.17 93.17 99.71 99.71 91.81

100

94.75 Cukup Baik (58,18) 91.81 90.94

100

89.51 89.51

16

17

100

B

Bagian Orpeg

75 100.00 133.33

A

Bagian Orpeg

84.02

B

Bagian Orpeg

93.3

B

Bagian Orpeg

100

100

baik Cukup (65) Baik (54.61) 100 93.30

98 B Inspektorat

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kategori

Capaian

Tahun 2015

Realisasi

Tahun 2014

Capaian

4

Tahun 2013

Realisasi

3

Tahun 2012

Capaian

2

Tahun 2011

Realisasi

1

Target Nasional

Indikator kinerja



16

17

pemeriksaan 8

9

10

11 12

13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

Prosentase penanganan pengaduan masyarakat atas pelay anan publik Persentase SKPD yang telah mendapat sosialisasi tentang SPIP Persentase SKPD yang sudah melakukan pemetaan (diagnostic assessment) Persentase SKPD yang sudah membangun infrastruktur SPIP Persentase SKPD yang sudah menginternalisasi-kan SPIP Persentase PNS y ang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas y ang menjadi tanggungjaw abnya Persentase pejabat struktural y ang telah lulus diklatpim Persentase PNS y ang berpendidikan S2 Peny elesaian kasus kepegaw aian Persentase desa yang tertib administrasi Jumlah Desa y ang berubah menjadi kelurahan Persentase desa yang mampu mengelola keuangan dengan baik Tersusunnya LKPJ Bupati ke DPRD dan Gubernur Tersusunnya LPPD Tersusunnya LKPJ AMJ dan LPPD Bupati ke DPRD dan Gubernur Jumlah paket y ang melakukan Pelelangan y ang secara E-Proc Rata-rata

%

90

-

100 142.86

%

100

-

30

100

30

100

50

100

80

%

50

-

10

100

10

100

30

100

%

40

-

-

-

-

-

20

%

30

-

-

-

-

-

10

%

75.32

-

77.17 104.02

78.55 105.46 79.86

%

96.01

-

78.03

70.94

%

2.56

-

%

90

%

128

120

150

77.54

65.44

2.12 103.41

2.37 105.33

2.66

-

100 142.86

80. 106.66

100

25

-

2 112.50

desa

25

-

-

%

4

-

buku

4

buku buku

%

86.72

96

120 141.18

90

100

111.11

A Inspektorat

100

100

100

100

B Inspektorat

40

100

50

50

100

B Inspektorat

100

30

100

40

40

100

B Inspektorat

100

25

125

30

30

100

B Inspektorat

106.81 79.63 106.11

75.32

76.44

101.49

A

BKD

79.07

96.01

82.58

86.01

B

BKD

2.87 115.65

2.56

2.91

113.70

A

BKD

80.21

90.00

93.75

104.17

A

BKD

23 104.55

25

25

100

B

0

4

0

23 104.55

25

25

100

B

Bagian Pemdes

70.37 74.72 110.66

125 68.18

15

83

14.5

103.57

-

0

-

0

103.57

2

100

17

94

14.5

0

-

4

100

4

100

4

100

4

100

4

4

100

B

Bagian PUOD

2

-

2

100

2

100

2

100

2

100

2

2

100

B

4

-

-

-

-

-

-

-

2

2

100

B

Bagian PUOD Bagian PUOD

100

-

52.5

60 (20,74) 41.48 19.27 39 paket 114.87 114.01

25.69

100

100

100

B

96.74

B

94.94

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015

0

- -

100

100 97.99

Bagian Pemdes 0 D Bagian Pemdes

ULP

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 23 (dua ) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 96,74% (kategori baik) terdiri dari 5 (lima) indikator kategori sangat baik (21,74%), 17 (tujuh belas) indikator kategori baik (73,91%), dan 1 (satu) indikator kategori kurang (4,35%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 61 (enam puluh satu) per indikator : 1)

Cakupan unit pelayanan yang melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan reformasi birokrasi salah satu indikatornya adalah tentang pelayanan publik yang di dalamnya termasuk IKM sehingga seluruh unit pelayanan di Kabupaten Boyolali harus menyusun IKM dengan melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan minimal sekali dalam satu tahun; Berikut grafik cakupan unit pelayanan yang melakukan survey IKM dari Tahun 2011-2015 :

Gambar 3.16 Grafik cakupan unit pelayanan yang melakukan survey IKM dari Tahun 2011-2015 b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan pembuatan pedoman penyusunan IKM beserta rumus-rumus penghitungannya serta contoh laporan IKM sehingga memudahkan penyusun untuk membuat laporan IKM dan mengadakan pembinaan pelayanan publik juga dilaksanakan melalui surat edaran, himbauan dan perintah untuk memperbaiki seluruh pelayanan kepada masyarakat.

2)

Persentase urusan wajib dan urusan pilihan yang telah menerapkan standar pelayanan minimal

Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan pada tahun 2015 dari 8 urusan wajib yang dilaksanakan seluruhnya telah dilaksanakan SKPD pengampu SPM. Penerapan SPM di Kabupaten Boyolali terlaksana dengan baik karena dari seluruh SKPD Pengampu SPM melaksanakan indikator-indikator yang ada dalam SPM dan mengalokasikan dana untuk pencapaian indikator di maksud, sehingga target yang ditetapkan sebagian besar telah dapat dicapai. Pada tahun 2015 ini urusan yang dilaksanakan hanya 8 sedangkan tahun sebelumnya 14 urusan, hal tersebut karena ada 6 (enam) urusan wajib yaitu Keluarga Berencana dan Kelurga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Kebudayaan dan Pariwisata, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Penanaman Modal yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, menurut undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan tersebut tidak lagi masuk dalam pelayanan dasar.

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas : a. Efesiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan adalah menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 24,42% dari anggaran sebesar Rp. 111.455.000,00 digunakan sebesar Rp. 84.235.900,00; b. Analisis program/kegiatan : Program kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah dilaksanakan dengan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan, penyusunan IKM, pembinaan pelayanan publik, penilaian kinerja pelayanan publik, dan penyusunan SPM.

3)

Meningkatnya penilaian hasil evaluasi kinerja a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini karena ada beberapa kriteria evaluasi LKjIP yang belum terpenuhi antara lain belum ada sistem, pengumpulan data kinerja, jenis indikator yang lebih banyak merupakan indikator kegiata sehingga dokumen laporan terlalu detail. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Boyolali 2015 (pelaksanaan tahun 2014) adalah 54,61 kategori CC, yang artinya cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. utama SAKIP pemerintah Kabupaten Boyolali :

Kelemahan

- Indikator kinerja Kabupaten Boyolali masih banyak yang menampilkan keluaran

(output)

bukan hasil (outcome), masih banyak pula yang

menunjukkan indikator kegiatan, dan jumlahnya “terlalu banyak”; - Penerapan manajemen SAKIP belum berjalan optimal, antara lain indikator kinerja

belum

dimanfaatkan

secara

optimal

dalam

perencanaan

program/kegiatan dan tolok ukur penilaian prestasi pegawai. Kendala dan hambatannya antara lain : - Belum semua dokumen LKjIP mempunyai kualitas baik; - Tidak semua personil petugas mempunyai pemahaman yang cukup untuk menyusun dokumen perencanaan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); - Waktu penyusunan dokumen bersamaan dengan pekerjaan lain di bidang perencanaan dan pelaporan, sehingga perhatian petugas dalam menyusun tidak penuh; - Kekurangkonsistenan antara berbagai dokumen pendukung LKjIP. Berikut grafik nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Boyolali dari Tahun 2011-2015 (pelaksanaan tahun 2010-2014) :

Gambar 3.17 Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Boyolali Sedangkan perkembangan prosentase nilai evaluasi AKIP SKPD hasil reviu Inspektorat. Berikut grafik perkembangan prosentase nilai AKIP SKPD :

Gambar 3.18 Perkembangan Nilai SAKIP SKPD Kabupaten Boyolali Alternatif solusi yang sudah dilakukan adalah : - Melaksanakan asistensi penyusunan LKjIP SKPD; - Memulai persiapan penyusunan LKjIP lebih awal (Bulan Desember 2014); - Meningkatkan koordinasi dengan dinas/ instansi yang berhubungan dengan LKjIP. b. Analisis penggunaan sumber daya : Penerapan dan penyusunan laporan kinerja melibatkan seluruh satuan kerja. Efesiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan : - Membuat kebijakan/ surat edaran yang berisi pedoman penerapan AKIP - Melaksanakan

asistensi

penyusunan

dokumen-dokumen

kinerja

untuk

memastikan lingkup dan kualitas materi dokumen memadahi sesuai ketentuan guna mengurangi kesalahan-kesalahan penerapan dan penyusunan dokumen kinerja. c. Target 65 baru tercapai 54,61 atau 84,02%. Indikator ini dilaksanakan dengan program Perencanaan pembangunan dan kegiatan Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. Namun perlu upaya beberapa aktivitas yang lebih fokus pada aspek-aspek yang dievaluasi atau dinilai, antara lain : a) Membangun pemahaman Pimpinan satuan kerja/ unit kerja mengenai SAKIP melalui sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan SAKIP; b) Menyusun rencana aksi perbaikan SAKIP setelah melalui proses penentuan target minimal B, penelaahan kelemahan SAKIP, pola penilaian SAKIP, studi komparasi ke kabupaten/kota terdekat yang mempunyai nilai A, dan konsultasi intensif dengan Kementerian PAN dan RB;

c) Memperbaiki secara bertahap kelemahan/ kekurangan penerapan SAKIP Kabupaten Boyolali berdasar hasil evaluasi SAKIP 2015, antara lain dengan : - Memperbaiki kualitas indikator kinerja, yaitu indikator kinerja yang benarbenar utama (pokok) yang mampu mengukur sasaran dan berupa hasil (outcome); - Pembuatan perjanjian kinerja secara berjenjang dari pimpinan SKPD sampai dengan eselon IV; - Penerapan sistem

manajemen SAKIP

yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian/evaluasi, termasuk penerapan sistem elektronik antara lain e-planning, e-budgeting, econtrolling, e-performance, dan lain-lain; - Memanfaatkan SAKIP dalam penilaian prestasi kerja dan pemberian reward-punishment pegawai.

4)

Persentase IKU yang digunakan sebagai indikator kinerja a. Kegagalan capaian target kinerja indikator ini disebabkan ada beberapa indikator pada SKPD yang sudah tidak relevan untuk dilaksanakan. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja untuk presentase IKU yang digunakan sebagai indikator kinerja belum semua SKPD konsisten dalam penganggaran guna memenuhi Indikator Kinerja Utama, hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran maupun kurang pahamnya dalam proses penyusunan atau bahkan mungkin disebabkan oleh adanya prioritas lain yang lebih penting sehingga anggaran untuk program yang memenuhi IKU tidak terpenuhi. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan mengadakan sinkronisasi indikator kinerja dengan DPA dan selalu mengadakan asistensi (klinik) penyusunan PK dan IKU secara intensif. Sedangkan perkembangan prosentase IKU yang digunakan sebagai indikator kinerja sebagaimana grafik perkembangan prosentase IKU yang digunakan sebagai indikator kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015:

Gambar 3.19 Prosentase IKU yang digunakan sebagai indikator kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 b. Pemerintah Kabupaten memiliki 404 Indikator kinerja utama. Target capaian indikator ini adalah 100% indikator dalam IKU (Keputusan Bupati Boyolali Nomor 060/425 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Indikator Kinerja Utama SKPD Kabupaten Boyolali) digunakan sebagai indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, sedangkan realisasinya pada tahun 2015 adalah 433 indikator dalam IKU digunakan sebagai indikator kinerja atau sebesar 93,30%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015 ini sudah mengacu pada pemenuhan indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015. Sehingga prosentase capaian indikator sebesar 93,30%, termasuk kategori baik.

Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas : a. Analisis penggunaan sumberdaya : Efesiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan adalah menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 4,50% dari anggaran sebesar Rp. 121.010.000,00 digunakan sebesar Rp. 115.570.000,00; b. Analisis program/kegiatan : Untuk mencapai target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program Perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu menyusun dokumen LkjIP dan Penetapan Kinerja yang dilakukan dengan melaksanakan Asistensi untuk penyusunannya.

5) Tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi kinerja dan reviu laporan keuangan a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan keterlambatan obyek pemeriksaan/auditan dan instansi terkait dalam menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan ke Inspektorat Kabupaten Boyolali. Untuk menghadapi kendala tersebut dilakukan : -

Melakukan monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan ke lapangan dengan memberikan masukan jalan keluar untuk dapat menindak lanjuti atau asistensi baik LHP Reguler, Khusus atau APF lain.

-

Mengadakan rapat koordinasi pengawasan dengan cara memanggil obyek pemeriksaan yang belum menindak lanjuti.

-

Melaksanakan Gelar Pengawasan Daerah yang dilaksanakan tiap satu tahun sekali dengan memaparkan hasil-hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

b. Efesiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan : -

Pembuatan kebijakan/ surat tagihan tindak lanjut ke SKPD-SKPD yang belum menidak lanjuti LHP, dan mendatangi lagsung ke obyek monitoring dengan memberikan asistensi untuk menyelesaikan tindak lanjut.

-

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 8% dari anggaran sebesar Rp. 272.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 250.494.950,00.

c. Analisis program/kegiatan : Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan yang didalamya terdapat aktifitas berupa Rapat Koordinasi Pengawasan dan monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan dan kegiatan lain yang mempunyai manfaat untuk tindak lanjut yaitu Kegiatan Inventarisasi temuan pengawasan dengan aktifitas yaitu Rapat Gelar Pengawasan Daerah, sehingga dengan Program dan Kegiatan tersebut sangat menunjang keberhasilan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja. Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan telah dilaksanakan pada Tahun 2015 diterapkan dengan upaya, Monitoring LHP, Rakorwas, dan Larwasda.

6) Persentase pelaksanaan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah a. Keberhasilan capaian target indiaktor kinerja ini disebabkan pelaksanaan Reviu kinerja ( Reviu LKjIP) dan reviu laporan keuangan dapat dilaksanakan tepat waktu; b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya -

Menyusun tim yang ramping dalam melaksanakan Reviu LKjIP dan reviu Laporan Keuangan Daerah dan meminimalkan waktu pelaksanaan Pemeriksaan;

-

Meminimalkan sumber daya baik dari sarana dan prasarana yaitu dengan sarana kendaraan dinas operasional yang sangat terbatas dapat mempengaruhi kinerja namun demikian upaya-upaya untuk menutupi kekurangan dengan alteratif penggunaan kendaraan pribadi;

-

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 27 % dari anggaran sebesar Rp. 50.090.000,00 digunakan sebesar Rp. 36.364.013,00.

c. Analisis program/kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja yang didalamnya terdapat aktifitas berupa Reviu LKjIP dan Reviu Laporan Keuangan sebelum diperiksa oleh BPKRI, dengan memerintahkan auditor untuk ke SKPD-SKPD untuk melaksanakan hal tersebut dengan diberikan SPT dan SPPD sebagai biaya operasional tim. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan

indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

7) Persentase pelaksanaan pemeriksaan reguler terhadap seluruh obyek pemeriksaan a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan Pembagian Tim Pemeriksaan dalam satu pemeriksaan dikurangi anggotanya dan pengurangan waktu penugasan sehingga didapatkan penghematan baik waktu maupun biaya. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kurangnya tenaga auditor pada Inspektorat Kabupaten Boyolali. Sedangkan solusi yang dilakukan adalah mengusulkan penambahan tenaga Auditor. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya -

Meminimalkan sumber daya baik dari sarana dan prasarana yaitu dengan sarana kendaraan dinas operasional yang sangat terbatas dapat mempengaruhi kinerja namun demikian upaya-upaya untuk menutupi kekurangan dengan alteratif penggunaan kendaraan pribadi yang sebenarnya sangat memberatkan bagi pemilik kendaraan;

-

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 15% dari anggaran sebesar Rp. 380.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 322.757.657,00.

c. Analisis program/kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala yang didalamya terdapat aktifitas berupa Pemeriksaan Reguler. sehingga dengan Program dan Kegiatan tersebut sangat menunjang keberhasilan Prosentase pelaksanaan pemeriksaan reguler terhadap seluruh obyek pemeriksaan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

8) Prosentase penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik. a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan atau dicapai dengan memaksimalkan Tim Pemeriksa dengan mengurangi Jumlah Tim dan mengurangi jumlah hari pemeriksaan sehingga dengan jumlah Auditor yang terbatas dapat melaksanakan pemeriksaan banyak; b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

-

Meminimalkan jumlah Tim pemeriksaan kasus/khusus Pemeriksaan;

Auditor yang ada dalam melaksanakan dan meminimalkan waktu pelaksanaan

-

Meminimalkan sumber daya baik dari sarana dan prasarana yaitu dengan sarana kendaraan dinas operasional yang sangat terbatas dapat mempengaruhi kinerja namun demikian upaya-upaya untuk menutupi kekurangan dengan alteratif penggunaan kendaraan pribadi;

-

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 33,38% dari anggaran sebesar Rp. 282.926.100,00 digunakan sebesar Rp. 188.490.730,00.

c. Analisis program/kegiatan : Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian target kinerja indikator ini yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah yang didalamnya terdapat aktifitas berupa Pemeriksaan Kasus/Khusus, sehingga dengan Program dan Kegiatan tersebut sangat menunjang keberhasilan Prosentase penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

9) Persentase SKPD yang telah mendapat sosialisasi tentang SPIP 10) Persentase SKPD yang sudah melakukan pemetaan (diagnostic assessment). 11) Persentase SKPD yang sudah membangun infrastruktur SPIP 12) Persentase SKPD yang sudah menginternalisasi-kan SPIP Analisis untuk 4 (empat) indikator di atas : a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan sosialisasi kepada SKPD – SKPD telah dilaksanakan pada pelaksanaan bintek-bintek/sosialisasi, Evaluasi dan Pendampingan baik dari Inspektorat maupun oleh BPKP Prov. Jateng. b. Analisis efesiensi penggunaan sumber daya : -

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan, anggaran tersebut sudah dapat membiayai semua aktifitas berkaitan dengan SPIP yang didalamnya terdapat beberapa indikator; -

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 34 % dari anggaran sebesar Rp. 40.100.000,00 digunakan sebesar Rp. 26.418.400,00.

c. Analisis program/kegiatan : Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian target indikator kinerja ini yaitu program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang didalamnya terdapat aktifitas berupa mengadakan sosialisasi kepada SKPD dengan mengundang SKPD dengan nara sumber dari BPKP, sehingga dengan Program dan Kegiatan tersebut sangat menunjang keberhasilan SKPD yang telah mendapat sosialisasi tentang SPIP. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

13) Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penempatan PNS sangat mendukung dan sistem kenaikan pangkat yang semakin mudah; b. Analisis penggunaan sumber daya, efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan : -

Menyusun kebijakan berisi pedoman setiap pelaksanaan kegiatan (SOP);

-

Mengoptimalkan sarana prasarana yang dimiliki dalam melakukan koordinasi (telpon, internet, dll);

-

Menggunakan Anggaran secara efisien dan efektif sehingga tepat sasaran, dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini terdapat efisiensi anggaran sebesar 17,40 % yaitu dari anggaran sebesar Rp. 441.960.000,00 digunakan sebesar Rp. 365.021.782,00.

c. Analisis program/kegiatan : Untuk melaksanakan indikator diatas dilaksanakan dengan progam Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 3 (tiga) kegiatan Penempatan PNS, Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS, dan Penataan Sistem Kenaikan Pangkat otomatis. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini

melibatkan instansi lain diluar BKD seperti BKD Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian Negara. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

14) Persentase pejabat struktural yang telah lulus diklatpim a. Kegagalan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pendidikan penjenjangan struktural bila dibandingkan dengan jumlah pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatanya; Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja : - Terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural. - Pejabat struktural memasuki masa purna tugas/ pensiun sehingga mengurangi akumulasi jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja : - Setiap tahun Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali selalu mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural sesuai dengan perencanaan yang ada dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2011 – 2015; - Pejabat yang sudah mendekati Batas Usia Pensiun (BUP) dan belum mengikuti Diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki, untuk tidak dikirim mengikuti Diklat Kepemimpinan dimaksud. Hal ini dilakukan untuk efisiensi penggunaan anggaran dan manfaat diklat bagi pemerintah Kabupaten Boyolali. b. Efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan : -


-

Mengoptimalkan sarana prasarana yang dimiliki dalam melakukan koordinasi dengan lembaga/dinas terkait (telpon, internet, dll);

-

Penggunaan Anggaran pada kegiatan ini terdapat efisiensi sebesar 4,38 % dari anggaran sebesar Rp. 975.292.000,00 digunakan sebesar Rp. 932.527.000,00.

c. Analisis program/kegiatan :

Untuk melaksanakan indikator diatas dilaksanakan dengan program Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini adalah adanya kerjasama yang baik dengan lembaga penyelenggara Diklat baik mdengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah , Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Badan diklat Provinsi DIY maupun Pusdiklat Kemendagri Regional Yogjakarta.

15) Persentase PNS yang berpendidikan S2 a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan oleh tingginya minat PNS untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi guna meningkatkan pengetahuan dan pengembangan karier; b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan : -


-


-

Penggunaan Anggaran pada kegiatan ini terdapat efisiensi sebesar 4,52 % dari anggaran sebesar Rp. 19.900.000,00 digunakan sebesar Rp. 19.000.000,00.

c. Analisis program/kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

16) Penyelesaian kasus kepegawaian a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan adanya SDM yang kompeten dan adanya kerjasama team yang baik serta didukung opleh sumber dana yang memadai; b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan : -


-


-

Penggunaan Anggaran pada kegiatan ini terdapat efisien sebesar 14,65 % dari anggaran sebesar Rp 89.800.000,00 digunakan sebesar Rp. 76.640.000,00.

c. Analisis program/kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

17) Persentase desa yang tertib administrasi a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan adanya penambahan jumlah obyek yang dilakukan pembinaan terutama bagi desa-desa yang belum tertib dalam pengerjaan administrasi desa. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah: - Masih adanya aparat pemerintah desa yang belum memahami ketentuan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan maupun pengadministrasiannya, sehingga masih terdapat ketidaktertiban dalam pelaksanaannya. - Tidak tercukupinya waktu pelaksanaan dikarenakan 2 (dua) sub kegiatan baru dianggarkan pada Perubahan APBD 2015 sehingga waktu pelaksanaan pada Triwulan IV dimana pada waktu tersebut juga ada pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di tingkat kabupaten dengan peserta yang sama. Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan cara pelaksanaan kegiatan diprioritaskan kepada desa-desa yang dipandang masih kurang dalam tertib pengerjaan administrasi desanya dan kedepan melakukan penjadwalan dalam pelaksanaan kegiatan lebih awal. Berikut grafik presentase desa yang tertib administrasi dari Tahun 2011-2015 :

Gambar 3.20 Grafik persentase desa yang tertib administrasi dari tahun 20112015 b. Analisis penggunaan sumber daya : - Dalam rangka mengintensifkan pokok pembinaan, maka pada tahun 2015 pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan yang terdiri dari:  Sub kegiatan pembinaan administrasi desa (dianggarkan pada APBD Murni 2015),  Sub kegiatan pendampingan pengadaan barang/ jasa di desa (dianggarkan pada APBD Perubahan 2015), dan  Sub kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah desa (dianggarkan pada APBD Perubahan 2015). Pada tahun 2011 s.d 2014 kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka terwujudnya desa yang tertib administrasi hanya dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan pembinaan administrasi desa. - Membentuk tim fasilitasi dengan keanggotaan yang berasal dari Bagian Pemdes dan SKPD terkait yang kompeten dibidangnya; - Efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target indikator adalah dengan cara menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar 47,7% dari anggaran sebesar Rp. 93.776.000,00 digunakan sebesar Rp. 48.958.589,00. c. Analisis program/kegiatan Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator konerja ini dilaksanakan dengan program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

desa dengan kegiatan Pembinaan Administrasi Desa. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Untuk pencapaiannya dilaksanakan dengan cara melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pembimbingan terkait pengerjaan administrasi desa, Apabila masih terdapat pengerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak dilaksanakan pengerjaannya, maka kepala desa/ perangkat desa untuk melaporkan kemajuan pengerjaan ke Bagian Pemerintahan Desa 1 (satu) minggu sejak dilakukan pembinaan, Indikator kinerja kegiatan ini dapat melebihi target karena dengan menambah jumlah kunjungan ke desa yang dipandang kurang tertib dalam pengerjaan administrasi desa.

18) Jumlah Desa yang berubah menjadi kelurahan a. Kegagalan capian indikator ini dikarenakan dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Desa mendapatkan anggaran yang cukup besar melalui Dana Desa (DD), sehingga Pemerintah Desa tidak tertarik untuk melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah tidak ada pemerintah desa yang mengajukan permohonan perubahan status desa menjadi kelurahan. Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan himbauan terkait perubahan status desa menjadi kelurahan dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. b. Program/ kegiatan yang terkait dengan indikator ini tidak berjalan karena tidak ada desa yang mengajukan untuk menjadi kelurahan, sehingga tidak ada analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; c. Dilaksanakan dengan Program Penataan peraturan perundang-undangan dengan kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang – undangan. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak ada desa yang mengajukan permohonan untuk perubahan status dari desa menjadi kelurahan, hal tersebut sebagai dampak dari adanya amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa akan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dalam Dana Desa yang jumlahnya cukup besar.

19) Persentase desa yang mampu mengelola keuangan dengan baik a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan dalam Kegiatan dilaksanakan dengan monitoring pelaksanaan kegiatan yang ada di desa yang dibiayai dengan anggaran dari ADD disejumlah 38 desa atau sekitar 23% dan adanya peningkatan pengelolaan anggaran dari ADD yang sudah berjalan dengan baik.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah: - Adanya keterlambatan regulasi dari pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) sehingga mengalami keterlambatan dalam pengelolaannya. - Masih adanya aparat pemerintah desa yang belum memahami ketentuan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan maupun pengadministrasiannya, sehingga masih terdapat ketidaktertiban dalam pelaksanaannya. Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan cara melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat terkait regulasi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa serta memberikan pembinaan dan pendampingan tentang tatacara pengelolaan dan pengadministrasian keuangan desa. Berikut grafik presentase desa yang mengelola keuangan dengan baik dari Tahun 2011-2015 :

Gambar. 3.21 Grafik persentase desa yang mengelola keuangan dengan baik b. Analisis efesiensi penggunaan sumber daya - Membentuk tim fasilitasi dengan keanggotaan yang berasal dari Bagian Pemdes dan SKPD terkait yang kompeten dibidangnya; - Efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target indikator adalah dengan cara menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar 29,7% dari anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 28.109.300,00.

d. Analisis program/kegiatan : Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator konerja ini dilaksanakan dengan Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Untuk pencapaiannya dilaksanakan dengan cara melaksanakan kegiatan kunjungan ke desa untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pembimbingan terkait pengerjaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD. Apabila masih terdapat pengerjaan yang tidak sesuai dangan ketentuan atau tidak dilaksanakan pengerjaannya, maka kepala desa/ perangkat desa untuk melaporkan kemajuan pengerjaan ke Bagian Pemerintahan Desa 1 (satu) minggu sejak dilakukan pembinaan.Indikator kinerja kegiatan ini dapat melebihi target karena dengan menambah jumlah kunjungan ke desa yang dipandang kurang tertib dalam pengerjaan administrasi dan pengelolaan keuangannya.

20) Tersusunnya LKPJ Bupati ke DPRD dan Gubernur a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dicapai dengan mengkompilasi laporan dari SKPD dan disusun secara sistematis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat penyusunan. Kendala atau hambatannya antara lain : - Kurangnya atensi dan resposibilitas dari beberapa SKPD dalam menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga tidak menaati ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan serta laporan yang disampaikan hanya sekedar untuk membatalkan kewajiban belum sepenuhnya memperhatikan kualitas dan akuntabitilas laporan; - Penyusunan LKPJ bersamaan dengan kegiatan lain sehingga personil perencanaan dan pelaporan tidak fokus dalam pengerjaan LKPJ. Sedangkan alternative atau solusi yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan asistensi kepada konseptor SKPD dan memanggil yang bersangkutan untuk melengkapi data-data LKPJ b. Efisiensi sumber daya yang dilakukan adalah dengan : - Membuat kebijakan/ surat edaran yang berisi pedoman penyusunan LKPJ, asistensi penyusunan LKPJ untuk memastikan lingkup dan kualitas materi dokumen laporansesuai ketentuan, memanggil SKPD yang bersangkutan untuk melengkapi data-data LKPJ;

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 5,36% dari anggaran sebesar Rp. 125.360.000,00 digunakan sebesar Rp. 118.643.012,00. c. Dilaksanakan dengan program Perencanaan pembangunan daerah dengan kegaiatan Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersusunnya buku LKPJ Bupati ke DPRD sebanyak 4 jenis buku dapat tercapai 100% (4 buku). Adapun cara mencapainya adalah dengan mengkompilasi laporan dari SKPD dan disusun secara sistematis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat penyusunan. Buku LKPJ disusun sebanyak 4 jenis buku dan telah disusun 4 jenis buku. Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013 diselenggarakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan dan ditempuh 161 program, 1818 kegiatan dan disampaikan tepat waktu.

21) Tersusunnya LPPD a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dicapai dengan mengkompilasi laporan dari SKPD ke dalam program dan kegiatan berdasarkan sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) dan telah disampaikan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri tepat pada waktunya. Kendala atau hambatannya antara lain : - Kurangnya atensi dan resposibilitas dari beberapa SKPD dalam menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga tidak menaati ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan serta laporan yang disampaikan hanya sekedar untuk membatalkan kewajiban belum sepenuhnya memperhatikan kualitas dan akuntabitilas laporan. - Penyusunan LPPD bersamaan dengan kegiatan lain sehingga personil perencanaan dan pelaporan tidak fokus dalam pengerjaan LPPD b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah : - Membuat kebijakan/ surat edaran yang berisi pedoman penyusunan LPPD, asistensi penyusunan LPPD untuk memastikan lingkup dan kualitas materi

dokumen laporan sesuai ketentuan, memanggil SKPD yang bersangkutan untuk melengkapi data-data LPPD; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 9,34% dari anggaran sebesar Rp. 76.532.500,00 digunakan sebesar Rp. 69.388.159,00. c. Dilaksanakan dengan Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersusunnya dokumen LPPD sebanyak 2 buku dapat tercapai dengan mengkompilasi laporan dari SKPD dan disusun secara sistematis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

22) Tersusunnya LKPJ AMJ dan LPPD Bupati ke DPRD dan Gubernur a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dicapai dengan mengkompilasi laporan dari SKPD selama 5 tahun yang menjadi target dan realisasi dari visi misi Bapak Bupati dan disusun secara sistematis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyaraka tpenyusunan. b. Analisis penggunaan sumber daya : - Pembuatan kebijakan/ surat edaran yang berisi pedoman penyusunanLKPJ, AMJ asistensi penyusunan LKPJ AMJ untuk memastikan lingkup dan kualitas materi dokumen laporan sesuai ketentuan, memanggil SKPD yang bersangkutan untuk melengkapi data-data LKPJ AMJ selama 5 tahun untuk menjabarkan target dan realisasi visi dan misi Bapak Bupati; - Pembuatan kebijakan/ surat edaran yang berisi pedoman penyusunan LPPD AMJ, asistensi penyusunan LPPD AMJuntuk memastikan lingkup dan kualitas materi dokumen laporan sesuai ketentuan, memanggil SKPD yang bersangkutan untuk melengkapi data-data LPPD AMJ; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 21,46% dari anggaran sebesar Rp. 62.695.000,00 digunakan sebesar Rp. 49.239.000,00; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran

dengan efesiensi sebesar 10,12% dari anggaran sebesar Rp. 46.420.000,00 digunakan sebesar Rp. 41.723.800,00 c. Analisis program/kegiatan : Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program perencanaan pembangunan daerah dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (LPPD AMJ) dan Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah (LKPJ AMJ). Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

23) Jumlah paket yang melakukan Pelelangan yang secara E-Proc a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan adanya kebijakan dari Bupati Boyolali yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang tertuang didalam Keputusan Bupati Boyolali Nomor 050/044 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Boyolali serta komitmen yang kuat dari pimpinan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (EProcurement). Dalam mencapai target kinerja tersebut juga masih terdapat beberapa kendala, antara lain : -

Jumlah sumber daya manusia yang memahami sistem E-proc masih kurang (baik pelaksana dan penyedia barang/jasa).

-

Belum seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan yang ada belum menguasai sistem E-Procurement yang telah ada;

-

belum adanya program dan kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Berikut grafik capaian indikator kinerja Unit Layanan Pengadaan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.22 Grafik Prosentase Paket Lelang yang Melakukan Pelelangan Secara EProc Sedangkan berdasarkan jumlah paket pengadaan yang dilakukan pelelangan secara e-proc dari tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.23 Grafik jumlah Paket Pengadaan yang Dilakukan Secara E-Proc Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala/hambatan dalam pencapaian target kinerja : -

Dengan peningkatan sumber daya manusia baik panitia, PPK, Pengguna Anggaran maupun penyedia barang/jasa segera menyesuaikan diri dengan teknologi yang terkait dengan E-Procurement melalui sistem lelang SPSE

dengan bimbingan teknis, sosialisasi dan secara aktif mengikuti perkembangan informasi terkait regulasi pengadaan barang/jasa melalui internet; -

Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Bappeda dan DPPKAD dalam penambahan program/kegiatan yang sesuai dengan tupoksi atau kinerja utama Unit Layanan Pengadaan sehingga dapat memfasilitasi kegiatan pengadaan barang/jasa.

b. Analisis penggunaan sumber daya : Pelaksanaan pelelangan secara e-proc melibatkan seluruh satuan kerja dan penyedia barang/jasa. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan : -

Penggunaan aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang berfungsi sebagai sarana bagi Pengguna Anggaran SKPD dalam mengumumkan dan menyebarluaskan informasi rencana pengadaan barang/jasa secara online, sehingga semua informasi tentang rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat dilihat melalui online internet dan mengefisiensikan waktu dan tenaga baik Pengguna Anggaran maupun penyedia barang/jasa.

-

Penggunaan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) untuk LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), sehingga baik Penyedia barang/Jasa maupun satuan kerja dapat melakukan pelelangan secara terbuka dan transparan

-

Pembuatan kebijakan dan surat edaran tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik sehingga dapat menjadi dasar hkum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Boyolali.

-

Penggunaan sarana dan prasarana yang ada secara efektif dan efisien

-

Pemilihan SDM yang berkualitas di kenaggotaan Pokja dan LPSE, walauupun masih sangat terbatas.

c. Analisis program/kegiatan : Walaupun Program/Kegiatan utama yang menaungi kinerja Unit Layanan Pengadaan, tetapi dalam pencapaian target kinerja dapat dilakukan dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. Namun perlu upaya beberapa aktivitas yang lebih fokus dalam menunjang kegiatan tersebut, antara lain perlu pengkajian terhadap pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada masing-masing SKPD sehingga sesuai dengan kebutuhan, peningkatan pelayanan baik proses pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan

maupun layanan di LPSE, peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan pengadana barang/jasa, peningkatan dalam pengarsipan dokumen pemilihan yang menjadi kewenangan ULP, penyempurnaan organisasi ULP dan perlu adanya monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

9.

Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan

Realisasi

Capaian

7

8

9

10

11

12

13

14

15

58.82

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 B

Bappeda

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 B

Bappeda

75

-

100 133.33 A

Bappeda

1

-

5

-

-

Capaian

6

-

4

Capaian

Target


Capaian

Kategori

Tahun 2015

Realisasi

Tahun 2014

100

3

Realisasi

Tahun 2013

Capaian

2

Tahun 2012

Realisasi

1

1 Persentase terbangunnya urusan/ sistem manajemen bidang database Pemerintah Kab. Boy olali per urusan 2 Persentase Konsistensi % penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 3 Persentase % program/kegiatan pembangunan y ang selaras dengan RTRW 4 Tersusunnya dokumen dok RPJMD Kabupaten Boy olali Tahun 20162020 sebagai dasar peny usunan Perencanaan Tahunan

Tahun 2011

Realisasi

Indikator kinerja


Target Nasional


-

-

-

-

-

-

75

-

-

-

-

-

-

1

0

16

0 B

17

Bappeda

-

2

100

2

Target

Realisasi

Capaian

8

9

10

11

12

13

14

15

100

100

2

100

100

2

100

2

100

2

Kategori

Capaian

7

Realisasi

6 100

Tahun 2015

Capaian

Realisasi 5

Tahun 2014

Realisasi

4 2

Tahun 2013

Capaian

3

Tahun 2012

Realisasi

2 buku

Tahun 2011

Capaian

1 5 Tersusunnya buku “Kabupaten dalam Angka” dan PDRB Kabupaten Rata-rata

Target Nasional

Indikator kinerja



16

100 B

17 Bappeda

86,.67 A

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 106,67% (kategori sangat baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori sangat baik (20%), dan 3 (tiga) indikator kategori baik (60%), dan 1 (satu) indikator kategori kurang (20%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 62 (enam puluh dua) per indikator : 1)

Persentase terbangunnya sistem manajemen database Pemerintah Kab. Boyolali per urusan Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah dibentuk Tim Penyusunan RKPD dengan melakukan koordinasi maupun menyelenggarakan rapat koordinasi, monitoring ke SKPD Kecamatan guna menginventarisir programprogram SKPD maupun Program dan kegiatan dengan mekanisme yang ada;

2)

Persentase Konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah dilakukan koordinasi dengan SKPD dan Bidang-Bidang yang ada di Bappeda dengan melakukan rapat-rapat yang membahas tentang penjabaran RPJMD baik secara substansial, kontekstual dan redaksional, serta mengadakan Rapat pembahasan dengan DPRD tentang penjabaran RPJMD Analisis untuk 2 (dua) indikator di atas : a. Efisensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 1,36% dari anggaran sebesar Rp. 183.525.000,00 digunakan sebesar Rp. 181.028.050,00; b. Analisis program/ kegiatan : Untuk mencapai target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program Perencanaan Pembangunan Daerah dan kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator

kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja. Penjabaran RPJMD baik secara substansial, kontekstual dan redaksional dilakukan dengan mengadakan koordinasi antar Bidang di Lingkup Bappeda dan koordinasi dengan SKPD melalui rapat-rapat penyusunan RKPD yang dilakukan dengan Evaluasi dan pengumpulan data-data RKPD Tahun 2016 dan membandingkan RKPD Tahun 2015, sehingga konsistensi penjabaran program dan kegiatan RPJMD ke RKPD lebih terarah.

3)

Persentase program/kegiatan pembangunan yang selaras dengan RTRW a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah disusunnya kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang; b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 6,90% dari anggaran sebesar Rp. 434.022.000,00 digunakan sebesar Rp. 404.031.600,00; c. Analisis program/ kegiatan : Capaian target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana Tata Ruang, Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang, Revisi rencana tata ruang, dan kegiatan Survey dan pemetaan serta program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja. Dilakukan dengan : - Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang; - Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang; - Revisi tentang rencana tata ruang; - Survei dan Pemetaan; - Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

4)

Tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 sebagai dasar penyusunan Perencanaan Tahunan.

a. Kegagalan capaian indikator kinerja ini dikarenakan pada tahun 2015 baru dilaksanakan penyusunan Teknokratik RPJMD dan NA Ranperda RPJMD 20162020; b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 15,60% dari anggaran sebesar Rp. 148.705.000,00 digunakan sebesar Rp. 125.508.750,00; c. Analisis program/kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD. Dilakukan dengan cara penyesuaian penyusunan RPJMD serentak menjadi dokumen teknokratik Tahun 2016-2021 dan NA Ranperda RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021 sebagai dasar penyusunan Ranperda. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja.

5)

Tersusunnya buku “Kabupaten dalam Angka” dan PDRB Kabupaten a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan penyusunan Buku Kabupaten dalam Angka yaitu Buku Boyolali Dalam Angka (BDA) dan Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA) melibatkan sebagian besar SKPD di Kabupaten Boyolali yang menggambarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Boyolali sampai tingkat Kecamatan; b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan : - Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan BDA dan KDA dengan SK Bupati yang terdiri dari SKPD yang dominan memiliki Data yang dipublikasikan dalam Buku BDA dan KDA, SKPD yang menangani secara teknis tentang statistik dan pelaksana kegiatan; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 1,65% dari anggaran sebesar Rp. 138.552.000,00 digunakan sebesar Rp. 136.259.355,00. c. Analisis program/kegiatan : Untuk mencapai indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Pengolahan updating dan analisis data dan statistik daerah, Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dan Pengolahan updating dan analisis data PDRB.

Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja. Dilakukan dengan bekerjasama dengan BPS dalam penyusunan dokumen BDA dan PDRB, dengan membentuk Tim Teknis dalam penyusunan, pengolahan dan analisis data.

10.

Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah.

-

1

100

1

100

11

12

100

100

100

100

100

100

1

100

1

100

100

100

Kategori

100

10

Capaian

100

9

Realisasi

100

Capaian

1

-

8

Tahun 2015

Target

Rata-rata

keg

7

Realisasi

Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan

100

6

Capaian

2

%

5

4

Tahun 2014

Realisasi

Prosentase SKPD y ang menerapkan pengelolaan arsip secara baku

3

Tahun 2013

Capaian

1

2

Realisasi

1

Tahun 2012

Capaian

Indikator kinerja

Tahun 2011

Realisasi


Target Nasional



13

14

15

16

17

100

100

100

B

KPAD

1

1

100

B

KPAD

100

B

100

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori sangat baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 63 (enam puluh tiga) per indikator : 1) Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan yaitu dengan menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah -

Personal kearsipan disatuan kerja belum dapat teraksana secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena petugas pengelola kearsipan disatuan kerja masih sering dibebani tugas-tugas lain. Selain itu sering dilakukan pergantian petugas sehingga petugas yang baru belum begitu memahami pengelolaan arsip secara baik dan benar;

-

Kurangnya sarana tata kearsipan disatuan kerja sehingga arsip belum seluruhnya dapat tertata secara baik dan benar;

-

Kurangnya kepedulian pimpinan terhadap pengelolaan arsip disatuan kerjanya.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah : -

Menyelenggarakan menejemen kearsipan yang baik dan benar menurut aturan yang berlaku disetiap Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali, melalui kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi?Pembinaan Kearsipan secara rutin, dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten, Badan Arpus Provinsi dan ANRI;

-

Menghimbau kepada kepala SKPD mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana tata kearsipan di setiap Satuan Kerja;

-

Melakukan monitoring dan evaluasi ke SKPD secara rutin sebagi tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Pembinaan Kearsipan

b. Efisiensi pengunaan sumber daya adalah dengan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 5,55% dari anggaran sebesar Rp. 17.680.000,00 digunakan sebesar Rp. 16.694.000,00; c. Indikator ini dilaksanakan dengan Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan dengan kegiatan Kajian sistem administrasi kearsipan, dengan mengadakan Bintek Kearsipan yang diikuti sebanyak 50 orang dari UPT DIKDAS pada Dikpora Kabupaten Boyolali. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

2)

Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena telah dilaksanakannya kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan; b. Efisiensi pengunaan sumber daya adalah dengan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 7,71% dari anggaran sebesar Rp. 25.278.000,00 digunakan sebesar Rp. 23.329.300,00 c. Indikator ini dilaksanakan dengan progam Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan dengan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data. Kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi untuk mendukung pelaksanaan penambahan bekal kepada SDM

yang bertugas dibidang pengelolaan kearsipan, sehingga dengan adanya kegiatan ini bisa mencetak SDM yang mampu dalam pengelolaan kearsipan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja. 11.

Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumber daya iptek serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

8

9

10

11

12

13

14

15

Kategori

Realisasi

7

Tahun 2015

Capaian

6

Tahun 2014

Realisasi

5

Tahun 2013

Capaian

4

Realisasi

3

Tahun 2012

Capaian

Indikator kinerja

Tahun 2011

Realisasi


Target Nasio nal


1

2

1 Usulan Krenova Kabupaten Boy olali kepada KRT melalui Litbang Prov insi Jaw a Tengah 2 Meningkatny a jumlah industri kecil, menengah dan koperasi pengguna teknologi tepat guna y ang mandiri. 3 Meningkatny a penemuan inov asi teknologi tepat guna (TTG) dan produk unggulan daerah Rata-rata

usulan inv entor

2

-

2

100

2

100

2

100

3

150

2

3

150 A

Bappeda

lembaga

2

-

-

-

-

-

2

100

2

100

2

0

0 D

Bappeda

inov asi baru & produk unggulan

5

-

0

0

-

-

0

0

18

360

3

6

200 A

Baperma sdes

100

100

66.67

203.33

16

Koordinator SKPD Pengampu 17

116.67 A

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 116,67% (kategori sangat baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori sangat baik (66,67%), dan 1 (satu) indikator kategori kurang (33,33%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 64 (enam puluh empat) per indikator : 1)

Usulan Krenova Kabupaten Boyolali kepada KRT melalui Litbang Provinsi Jawa Tengah a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan pelaksanaan penjaringan proposal dilakukan untuk masyarakat umum maupun pelajar se kabupaten Boyolali. b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah - Menyusun Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang berfungsi secara focus dalam mengembangakan kegiatan-kegiatan kelitbangan dan membentuk Tim penjaringan krenova di tingkat kabupaten dalam rangka persiapan lomba krenova tahun berikutnya dengan melibatkan unsur terkait (Bappeda,

Bapermasdes, Unsur Teknis yang membidangi) yang berfungsi dengan menginventarisir inventor-inventor se Kabupaten Boyolali, memferifikasi proposal usulan krenova, melakukakan pembinaan kepada inventor; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 22,41% dari anggaran sebesar Rp. 80.200.000,00 digunakan sebesar Rp. 62.223.500,00. c. Analisis program/kegiatan : Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Tahun 2015 dengan kegiatan Penjaringan Krenova Kabupaten Boyolali. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja. Secara rutin setiap tahunnya target indikator ini bisa dicapai, kedepan perlu dikembangkan untuk taget capainnya, dengan di dukung ketersediaan SDM dan anggaran.

2)

Meningkatnya jumlah industri kecil, menengah dan koperasi pengguna teknologi tepat guna yang mandiri. Indikator kinerja ini tidak dilaksanakan.

3)

Meningkatnya penemuan inovasi teknologi tepat guna (TTG) dan produk unggulan daerah a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan adanya alokasi dana yang menjadi peserta lomba inovasi TTG meningkat. b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi 12,89% dari anggaran Rp. 43.450.000,00 digunakan Rp. 37.850.000,00. c. Indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan Penyelenggaran Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa dengan pelaksanaan Lomba Rekayasa TTG. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dan berhasil memenuhi target kinerja, namun perlu upaya beberapa aktivitas yang fokus pada kegiatan yaitu jumlah penerimaan inovasi TTG yang dilakukan oleh siswa SMK.

12.

Semakin meningkatnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kota/ Kabupaten lainnya maupun dengan institusi lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM.

2

-

Tahun 2015

B

Capaian 100

Realisasi

Bagian PUOD

Target

B

Capaian

100

Realisasi

17

Capaian

16

Realisasi


Capaian

MoU

4

Tahun 2014

Realisasi

Realisasi kerjasama pemerintah y ang dilaksanakan Rata-rata

3

Tahun 2013

Capaian

2

Tahun 2012

Kategori

1

1

Tahun 2011

Realisasi

Indikator kinerja


Target Nasio nal


5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

200 200

4

200 200

4

200 200

4

200

4

4

200

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 65 (enam puluh lima) per indikator : 1)

Realisasi kerjasama pemerintah yang dilaksanakan a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah dilaksanakan fasilitasi kegiatan kerjasama daerah dari SKPD baik berupa kegiatan pembahasan draft nota kesepakatan dan kerjasama baik antar daerah, pihak ketiga maupun dengan instansi vertikal; Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah belum optimalnya peran fungsi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dalam mengkoordinasikan kegiatan kerjasama daerah. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah Optimalisasi peran TKKSD melalui intensitas rapat koordinasi dan melakukan sosialisasi kepada SKPD tentang Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. b. Analisis penggunaan sumber daya : Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan : - Fasilitasi kegiatan kerjasama daerah dari SKPD baik berupa kegiatan pembahasan draft nota kesepakatan dan kerjasama baik antar daerah, pihak ketiga maupun dengan instansi vertical; - Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan tim TKKSD melalui intensitas rapat koordinasi;

- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi Rp. 2.751.482,00 (5,7%) dari anggaran Rp. 48.097.500,00 Digunakan Rp. 45.346.018,00; 2. c. Analisis program/kegiatan : Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program Kerjasama pembangunan dengan kegiatan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga. Kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. Pada tahun 2015 telah dilakukan pembahasan dan penjajagan kerjasama baik itu terealisasi dengan ditandatanganinya naskah kesepakatan bersama ataupun sampai akhir tahun 2015 masih terbatas pada pembahasan dan penjajagan mendalam draft ataupun konsep nota kesepahaman.

13.

Meningkatnya layanan administrasi pertanahan


Satuan


Realisasi

Capaian

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kategori

Indikator kinerja

Capaian

Tahun 2015

Realisasi

Tahun 2014

Capaian

Tahun 2013

Realisasi

Tahun 2012

Target Nasio nal

Tahun 2011


16

17

1

Persentase fasilitasi peny elesaian kasus konflik pertanahan

%

70

-

70

100

40

100

70

140

70

100

60

70

116.67 A

Bagian PUOD

2

Terbakukannya nama rupa bumi w ilayah kecamatan

kec

19

-

19

100

19

100

19

100

19

100

19

19

100 B

Bagian PUOD

3

Jumlah desa yang mengelola tanah kas desa

desa

10

-

20

80

40 133.33

11

110

11

73.33

10

10

100 B

Bagian Pemdes

93.33

111.11

Rata-rata

116.67

91.11

105.56 A

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 105,56% (kategori sangat baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori sangat baik (33,33%), dan 2 (dua) indikator kategori baik (66,67%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 66 (enam puluh enam) per indikator : 1)

Persentase fasilitasi penyelesaian kasus konflik pertanahan a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah dilaksanakan fasilitasi kegiatan kerjasama daerah dari SKPD baik berupa kegiatan pembahasan draft nota kesepakatan dan kerjasama baik antar daerah, pihak ketiga maupun dengan instansi vertikal, dan pada tahun 2015 telah dilakukan pembahasan dan penjajagan kerjasama baik itu terealisasi dengan ditandatanganinya naskah kesepakatan bersama ataupun sampai akhir tahun 2015 masih terbatas pada pembahasan dan penjajagan mendalam draft ataupun konsep nota kesepahaman. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan melakukan : - Membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015; - Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penatagunaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi 5,7% dari anggaran Rp. 48.097.500,00 digunakan Rp. 45.346.018,00. c. Analisis program/kegiatan : Program kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja. Dilakukan dengan koordinasi

lintas sektoral antara dinas/instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing.

2)

Terbakukannya nama rupa bumi wilayah kecamatan a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah dilaksanakan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah berupa inventarisasi nama rupa bumi unsur alami. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah berupa inventarisasi nama rupa bumi alami telah dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Lapangan Nama Rupabumi (Toponim) dari Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi; b. Analisis penggunaan sumber daya : Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah : - Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efesiensi sebesar 30% dari anggaran sebesar Rp. 28.370.000,00 digunakan sebesar Rp. 25.307.125,00. c. Analisis program/kegiatan : Program kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program Pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data & statistik daerah. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja. Dilaksanakan dengan cara penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah berupa inventarisasi nama rupa bumi unsur alami. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah berupa inventarisasi nama rupa bumi alami telah dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Lapangan Nama Rupabumi (Toponim) dari Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Manfaat penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah berupa inventarisasi nama rupa bumi alami di Kabupaten Boyolali adalah terdapatnya data nama rupabumi unsur alami di Kabupaten Boyolali sebagai data awal guna pengembangan dan pembangunan serta pengoptimalan dalam pengelolaannya.

3)

Jumlah desa yang mengelola tanah kas desa

a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan Pemerintah desa yang akan melakukan pengelolaan/ pemanfaatan/ pelepasan/ alih fungsi tanah kas desa secara proaktif melakukan proses pengurusannya; b. Analisis penggunaan sumber daya : - Menggunakan telephone untuk sarana pelaksanaan konsultasi lebih banyak dilakukan daripada melakukan kunjungan ke instansi pemerintah diatasnya; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar 27,5% dari anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 18.109.100,00. c. Analisis program/kegiatan : Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan Penataan, pengelolaan, pemanfaatan, pelepasan dan Alih fungsi tanah kas desa. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja. Sedangkan untuk pencapaiannya dilaksakan dengan cara : - Melakukan pengecekan dan penelitian ke desa yang mengajukan permohonan untuk melihat kelengkapan administratif dan cheking lapangan, mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk diminta keterangan dan mengadakan rapat dengan mengundang pihak yang berkepentingan dan dinas/ instansi terkait; - Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan mengadakan rapat koordinasi dengan dinas/ instansi terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan agar semua dapat berjalan dengan baik.

14.

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel


Realisasi

Capaian

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kategori

Capaian

3

Tahun 2015

Realisasi

2

Tahun 2014

Capaian

1

Tahun 2013

Realisasi

Indikator kinerja


Tahun 2012

Target Nasio nal

Tahun 2011


16

17

Realisasi

Capaian

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Meningkatny a Pendapatan Asli Daerah sebesar 35 % selama 5 tahun

Rp (000)

94,370

-

96.489 118.55 124,548

2

Meningkatkan proporsi PAD terhadap seluruh Pendapatan menjadi 10.13 %

%

10.13

-

8.8 107.32

9.8

114

3

Persentase SKPD y ang telah meny usun laporan asset sesuai peraturan

%

100

-

100

100

100

100

100

4

Tercapainya Pengamanan Aset Daerah berupa tanah dan bangunan

%

100

-

21

70

10

14.2

5

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah WTP (Wajar tanpa pengecualian) Rata-rata

%

100

-

50

100

100

100

99.77

157 160,750

97.94

Kategori

Capaian

3

Tahun 2015

Realisasi

2

Tahun 2014

Capaian

1

Tahun 2013

Realisasi

Indikator kinerja


Tahun 2012

Target Nasio nal

Tahun 2011


16

17

129 225,336 240.96 94,370 127,725 135.34 A

11 111.45

DPPKAD

13.6

136

10.13

12.38 122.21 A

DPPKAD

100

100

100

100

100 100.00 B

DPPKAD

49

70

70

70

100

40

40 D

DPPKAD

100

100

100

100

100

100

100 B

DPPKAD

102.11

129,34

99.51 B

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 99,51% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori sangat baik (40%), 2 (dua) indikator kategori baik (40%) dan 1 (satu) satu indikator kategori kurang (20%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 11 (sebelas) per indikator : 1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 35 % selama 5 tahun 2) Meningkatkan proporsi PAD terhadap seluruh Pendapatan menjadi 10.13 % Berikut analisis untuk 2 (dua) indikator di atas : a. Keberhasilan capaian indikator dikarenakan dikarenakan adanya potensi 0byek Pajak Daerah baru maupun Retribusi Daerah. Berikut grafik peningkatan PAD dari tahun 2010 s/d 2015

250.000.000 200.000.000 150.000.000

PAD

Pajak Daerah 100.000.000

Retribusi Daerah

Grafik 3.24 Grafik Peningkatan PAD dari tahun 2010 s/d 2015 b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan : - Pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, sehingga dapat mempermudah dan menyederhanakan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar benar berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, sehingga dapat tercapai efisiensi sebesar 24,44% dari anggaran Rp. 3.790.685.000,00 dengan realisasi Rp. 2.864.285.547,00. c. Analisis program/kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Intensifikasi pajak Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB, Intensifikasi pendapatan lain-lain, Pengendalian Operasional Pendapatan Daerah, Pengendalian Operasional Pendapatan Daerah, Peningkatan pelayanan publik bidang PBB dan BPHTB, dan Peningkatan pelayanan publik bidang PBB dan BPHTB, serta dengan progam Pengendalian Kerugian Daerah dengan kegiatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan TPTGR. Efisiensi program kegiatan yang dilakukan melalui intensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah, serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan khususnya PAD melalui koordinasi dibidang pendapatan dengan SKPD pengelola pendapatan. Indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, Intensifikasi pajak Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB, Intensifikasi pendapatan lain-lain, Pengendalian Operasional Pendapatan Daerah, dan Peningkatan pelayanan publik bidang PBB dan BPHTB, serta Program Pengendalian Kerugian Daerah dengan

kegiatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan TPTGR. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

3) Persentase SKPD yang telah menyusun laporan asset sesuai peraturan a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan telah dilaksanakannya entry data dari masing-masing SKPD/UPT ke SIMDA BMD; b. Analisis penggunaan sumber daya : Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan : - Mengadakan pendampingan dan bintek entri data BMD melalui SIMDA BMD; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar benar berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, sehingga dapat tercapai efisiensi sebesar 24,16% dari anggaran Rp. 479.195.000,00 dengan realisasi Rp. 363.423.564,00. c. Analisis program/kegiatan : Untuk mencapai indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Peningkatan manajemen aset/barang daerah, Peningkatan manajemen investasi daerah, Revaluasi/appraisal aset/barang daerah dan Perencanaan & Pengelolaan Administrasi barang milik daerah. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja, namun ada beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja, sehingga perlu diupayakan langkah-langkah, antara lain : - Perlu adanya penambahan personil di setiap SKPD sehingga akan terpenuhi dalam pengelolaan aset di setiap SKPD/UPT yang sesuai dengan tugastugasnya; - Perlu adanya peningkatan pengetahuan SDM tentang pengelolan aset melalui Diklat dan Sosialisasi tentang penatausahaan yang berlaku serta adanya peningkatan kesejahteraan kepada masing-masing pengelola barang. Harus ada target untuk penyelesaian untuk SKPD besar, terutama yang mempunyai UPT. 4) Tercapainya Pengamanan Aset Daerah berupa tanah dan bangunan. a. Kegagalan capaian indikator kinerja ini disebabkan karena proses sertifikat di BPN membutuhkan waktu yang cukup lama.

Hambatan/ Permasalahan yang dihadapi dalam proses pensertifikatan ini antara lain adanya permasalahan yang berbeda untuk tiap bidang tanah, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda, disamping itu penyelesaiannya membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak sehingga membutuhkan waktu yang lama. Upaya – Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja tersebut antara lain dengan melakukan koordinasi dengan BPN untuk mempercepat proses ijin penetapan lokasi, dan kiat-kiat untuk menyelesaikan permasalahan dari tiap-tiap bidang tanah yang disertifikatkan. b. Analisis penggunaan sumber daya : Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan : - Melengkapi persyaratan dalam pembuatan sertifikat; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar benar berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, sehingga dapat tercapai efisiensi sebesar 20,11% dari anggaran Rp. 776.322.000,00 dengan realisasi Rp. 620.187.510,00. c. Analisis program/kegiatan : Dilaksanakan dengan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Pemanfaatan barang milik daerah, Pengamanan dan pemeliharaan Aset Daerah dan Penghapusan dan pemindah Tanganan Aset Daerah. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja. Faktor yang paling berperan dalam indikator ini adalah, persyaratan dalam proses pensetifikatan dan kerjasama juga komunikasi dengan BPN 5) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah WTP (Wajar tanpa pengecualian) Untuk tahun 2015 belum dikatahui hasilnya akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 235/S/XVIII.SMG/05/2015, Opini atas Laporan Keuangan yang telah dilakukan BPK memberikan Pendapat “ Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2014.

15.

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat

1

2

3 4

Jumlah desa yang menangani kesejahteraan sosial masy arakat Jumlah peny andang cacat dan peny andang masalah sosial yang meningkat ketrampilanya Jumlah transmigrasi y ang ditempatkan Jumlah kerja sama dengan daerah dalam peny elenggaraan transmigrasi Rata-rata

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kategori

Capaian

4

Tahun 2015

Realisasi

3

Tahun 2014

Capaian

2

Tahun 2013

Realisasi

1

Tahun 2012

Capaian

Indikator kinerja

Tahun 2011

Realisasi


Target Nasional



16

17

desa

8

-

10

200

15

250

9

112.5

8

100

8

8

100 B

Dinsosna ker trans

orang

40

-

12

60

10

100

30

100

40

100

40

40

100 B

Dinsosna ker trans

KK

45

-

29

82.86

25

62.5

13

32.5

4

8.89

25

5

Mou

3

-

3

100

1

33.33

2

66.67

1

33.33

3

1

110.71

111.46

77.92

60.56

20 D Dinsosna ker trans 33.33 D Dinsosna ker trans 63.33 C

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 63,33% (kategori cukup) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori sangat baik (50%), dan 2 (dua) indikator kategori kurang (50%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 68 (enam puluh delapan) per indikator : 1)

Jumlah desa yang menangani kesejahteraan sosial masyarakat a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebakan telah adanya kerjasama yang baik antara dinas, lembaga desa dan orsos. b. Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar 33,32% dari anggaran sebesar Rp. 643.021.000,00 digunakan sebesar Rp. 428.794.600,00; c. Analisis program/kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan kegiatan Operasional dan monitoring Program Keluarga Harapan, serta dengan program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

dengan kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha, Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan kegiatan Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial. Pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target ini melalui koordinasi dengan dinas terkait (kepala desa, PSM,TKSK), bentuk kegiatan berupa penyuluhan dan temu konsultasi Orsos, PSM, PSKS, untuk meningkatkan pemahaman potensi sumber kesejahteraan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Blumbang dan Desa Tanjung pada Kecamatan Klego, Desa Kedung Pilang dan Desa Gili Rejo pada Kecamatan Wonosegoro, Desa Musuk, Desa Kebon Gulo, Desa Sukorame dan Desa Keposong pada Kecamatan Musuk.

2)

Jumlah penyandang cacat dan penyandang masalah sosial yang meningkat ketrampilanya a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan dengan adanya alokasi anggaran APBD dan APBD I; b. Analisis penggunaan sumber daya : Pelaksanaan pelatihan melibatkan Lembaga Pelatihan Ketrampilan (LPK) Gamatika. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dengan : - Membuka pengumuman perihal pelatihan melalui perwakilan dari petugas /Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, selanjutnya TKSK yang membantu melakukan perekrutan, seleksi dilaksanakan dikantor; - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi sebesar 9,99% dari anggaran sebesar Rp. 460.357.000,00 digunakan sebesar Rp. 414.344.661,00.

c. Analisis program/kegiatan : Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia, Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal, Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana, Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, dan Monitoring,

evaluasi dan pelaporan, program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, program Penyusunan data dan analisis permaslahan anak terlantar, program Pembinaan panti asuhan / panti jompo dengan kegiatan Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo dan kegiatan Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik kesejahteraan social masyarakat. Cara mencapainya melalui kegiatan pelatihan ketrampilan berupa pelatihan/ kursus menjahit bagi penyandang cacat dan memberikan bantuan berupa mesin jahit dan dynamo. Pelatihan menjahit bagi penyandang cacat dilaksanakan di LPK Gamatika secara bertahap, tahap pertama 13 orang, tahap kedua 13 orang dan tahap ketiga 14 orang. Sedangkan pelatihan yang bersumber dana APBD I sebanyak 54 orang dilaksanakan 2 tahap yaitu tahap pertama sebanyak 13 orang diaksanakan di Baresos Taruna Yuda Sukoharjo, tahap kedua sebanyak 41 orang di Baletrans dan penca Semarang.

3)

Jumlah transmigrasi yang ditempatkan a. Kegagalan capaian target kinerja ini dikarenakan tetapi kuota penempatan transmigran ini ditentukan oleh kebijakan pusat, sehingga tidak sesuai dengan yang ditargetkan didaerah. Usaha yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan diatas antara lain dengan melakukan pendekatan dan berkoordinasi dengan Dinakertransduk Provinsi dan Kemenakertrans serta kabupaten penempatan. b. Bentuk kegiatan yaitu dengan dengan penempatan trasmigran sebanyak 5 KK di Desa Ayu molingo Kecamatan Pulu Bala Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo. Target tidak tercapai karena: - Kuota ditentukan oleh pemerintah pusat.; - Kuota yang diberikan kepada kota tidak selalu mendasar pada daerah yang dijajagi. Jadwal penempatan transmigrasi selalu dipenghujung tahun anggaran sehingga menyulitkan administrasi keuangan; - Kabupaten penempatan yang ditunjuk oleh Ditjen P2Ktrans kadang-kadang sulit mendapatkan persetujuan SPP (Surat Perintah Pemberangkatan dari Gubernur, sehingga terjadi kegagalan pemberangkatan / penempatan Penyuluhan; - Transmigran yang sudah ditempatkan tahun-tahun sebelumnya masih banyak menyisakan masalah terkait pembagian lahan dan pembagian sertifikat tanah. Pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa tahap yaitu meliputi identifikasi, penyuluhan, pendaftaran, seleksi, pemantaban/pembinaan.

4)

Jumlah kerja sama dengan daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini karena dipengaruhi dengan penempatan transmigran. Karena perjanjian ini ada bila ada kesepakatan penempatan transmigrasi antara daerah pengirim dan penerima transmigrasi. Penempatan transmigrasi tahun 2015 hanya pada 1 lokasi sehingga MOU yang dikeluarkan hanya satu; b. Pelaksanaan kegiatan melalui peninjauan (penjajagan), cecking lokasi, rapat-rapat Kabupaten/kota penerima transmigran).

lokasi yang akan koordinasi (Pusat,

ditempati Provinsi,

Analisis 2 (dua) indikator di atas : a. Efisiensi daripada anggaran karena digunakan sesuai kebutuhan dan karena kegiatan ini tidak terlaksana sesuai yang ditargetkan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 387.460.000,00 terserap Rp. 279.896.976,00 sehingga terdapat efesiensi sebesar 27,26%; b. Analisis program/kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan program Pengembangan wilayah transmigrasi dan kegiatan Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja.

16.

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.


9

-

77.51 119.25

90.94 133.74

82.57

2

Rasio kepemilikan akta kelahiran

%

50

-

41.78 99.48

41.39 94.07

51.27 111.46

3

Persentase penduduk y ang menerima e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan perekaman sidik jari Meningkatny a jumlah w arga y ang memiliki Akta Catatan Sipil Keluarga y ang mengajukan permohonan Kartu Keluarga (KK) Jumlah pemohon KTP y ang mendapat pelay anan Rata-rata

%

-

-

74.32

95.45 106.06

org

565.55

KK

4 5 6

orang

-

-

92.9

91.74

85.5

12

13

14

85.50

100

59.95 124.90

60

15


16

17

96.02 B

Dispendu kcapil

62.00 103.33 A

Dispendu kcapil

99.21

99.21 B

Dispendu kcapil

107 583,224 101.43 585,000 603,513 103.16 A

Dispendu kcapil

96.2

96.20

100

96.02

Kategori

11

75

Capaian

10

%

Realisasi

8

Persentase kepemilikan KTP y g wajib KTP

Target

7

1

Tahun 2015

Capaian

6

Realisasi

5

Tahun 2014

Capaian

4

Tahun 2013

Realisasi

3

Capaian

2

Tahun 2012

Realisasi


Capaian

1

Satuan

Realisasi

Indikator kinerja

Target Nasio nal

Tahun 2011

- 522.517 112.24 538,640

110 560,899

85.2

-

94.027 116.08 84,504

103

65,070

79

76,650

84,000 105,842

126 A

Dispendu kcapil

116.598

-

207.65 176.13 124,337

105

66,366

56

57,090 104.60 54,580 44,542

81.61 B

Dispendu kcapil

124.64

106.38

96.1677

91.25

54.90

101.56 A

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 101,56% (kategori sangat baik) terdiri dari 3 (tiga) indikator kategori sangat baik (50%), dan 3 (tiga) indikator kategori baik (50%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 69 (enam puluh sembilan) per indikator : 1) Persentase kepemilikan KTP yg wajib KTP a. Kegagalan capaian indikator kinerja ini dikarenakan belum semua wajib KTP melaksanakan perekaman KTP-el dengan sidik jari, dan sekiranya KTP-el tersebut belum mendesak untuk digunakan, mereka tidak melaksanakan perekaman KTP-el. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target adalah disamping kesadaran masyarakat yang masih kurang juga disebabkan karena SIAK / jaringan internet sering mengalami gangguan baik dari pusat maupun yang disebakan karena sebagian wilayah masih menggunakan sinyal radio,

sehingga jaringan internet tergantung kondisi alam/letak geografis, hal ini berakibat pada proses pelayanan KTP, baik pada proses perekaman maupun proses pencetakan KTP-el. Alternatif solusi yang sudah dilakukan aantara lain : -

Melaksanakan sosialisasi adiministrasi kependudkan di 19 kecamatan;

-

Bekerjasama dengan PT Telkom untuk pengalihan jaringan internet dari sinyal radio ke sistem kabel.

b. Analisis efesiensi penggunaan sumber daya : -

Untuk melaksanakan pencapaian indikator diatas dengan menempatkan staf dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 19 Kecamatan masing-masing 2 (dua) orang, disamping untuk melaksanakan pelayanan KTP juga untuk melaksanakan pelayanan KK di 19 wilayah kecamatan;

-

Bagi warga yang masih memiliki KK program SQL (belum bergaris) dirubah/diganti menjadi program Oreqel (KK bergaris);

-

Dengan penggunaan anggaran dari APBD pada tahun 2015 sebesar Rp. 614.925.000,00 terealisasi Rp. 518.422.820,00 (84,31%), dengan efisiensi sebesar 15,69%.

c. Analisis program/kegiatan Indikator ini dilaksanakan dengan program Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja.

2) Rasio kepemilikan akta kelahiran. a. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini disebabkan mulai tahun 2013 bagi pemohon akte kelahiran yang mendaftar lebih satu tahun dari terjadinya peristiwa kelahiran tidak perlu melampirkan hasil keputusan pengadilan, dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk mencari akte kelahiran sudah meningkat; b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya : -

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditempatkan di 19 Kecamatan;

-

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan kebijakan, khusus untuk mencari/mendaftarkan akte kelahiran bagi bayi yang baru lahir (0 – 60 hari) bisa dilayani di masing-2 Kecamatan;

-

Dengan anggaran dari APBD pada tahun 2015 sebesar Rp. 698.631.500,00 terealisasi Rp. 585.877.900,00 (83.86%), dengan efisiensi 16.14%.

c. Analisis program/kegiatan Untuk mencapai inikator ini dilaksanakan dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

3) Persentase penduduk yang menerima e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan perekaman sidik jari a. Kegagalan capaian indiokator kinerja ini dikarenakan disebabkan jaringan SIAK sering mengalami gangguan karena adanya pengalihan pengelolaan SIAK oleh pusat dari PT Indosat ke PT Telkom; b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya : -

Untuk melaksanakan kegiatan pencetakan KTP-el melibatkan petugas orsosing karena pencetakan untuk KTP-el hanya dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi;

-

Dengan Alokasi anggaran dari APBD pada tahun 2015 sebesar Rp. 381.836.000,00 terealisasi Rp. 308.660.240,00 ( 80,84%), dengan efisiensi 19,16%.

c. Analisis penggunaan program/kegiatan Indikator tersebut dilaksanakan dengan program Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja.

4) Meningkatnya jumlah warga yang memiliki Akta Catatan Sipil a. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini disebabkan dikarenakan mulai tahun 2013 bagi pemohon akte kelahiran yang mendaftar lebih satu tahun dari terjadinya peristiwa kelahiran tidak perlu melampirkan hasil keputusan

pengadilan, dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk mencari akte kelahiran sudah meningkat; b. Analisis penggunaan sumber daya : - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan kebijakan, khusus untuk mencari/mendaftarkan akte kelahiran bagi bayi yang baru lahir ( 0 – 60 hari ) bisa dilayani di masing-2 Kecamatan; - Dengan alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp.698.631.500,00 teralisasi sebesar Rp. 585.877.900,00 ( 83,86% ) , efisiensi sebesar 16,14%. c. Analisis Program/kegiatan Indikator ini dilaksanakan dengan program Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

5) Keluarga yang mengajukan permohonan Kartu Keluarga (KK) a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan banyak warga /Kepala Keluarga yang memperbaharui KK sebagai lampiran untuk mengajukan permohonan kepesertaan BBJS; b. Analisis penggunaan sumber daya : -

Dengan menempatkan staf dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 19 Kecamatan masing-masing 2 ( dua ) orang untuk melaksanakan pelayanan KK di 19 wilayah kecamatan;

-


c. Analisis program/kegiatan Indikator ini dilaksanakan dengan program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

6) Jumlah pemohon KTP yang mendapat pelayanan a. Kegagalan capaian indikator ini dikarenakan disebabkan wajib KTP yang seharusnya memperpanjang KTP sudah menerima KTP-el, dimana KTP-el berlaku untuk seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan data; b. Analisis penggunaan sumber daya :

-

Dengan menempatkan staf dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 19 Kecamatan masing-masing 2 ( dua ) orang untuk melaksanakan pelayanan KK di 19 wilayah kecamatan;

-


c. Analisi program/kegiatan Indikator ini dilaksanakan dengan program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, Pengembangan data base kependudukan dan kegiatan Sosialisasi kebijakan kependudukan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, walaupun belum berhasil memenuhi target kinerja.

17.

Terselenggaranya pembinaan politik Tabel 3.70 Pencapaian Kinerja Sasaran 70

Realisasi

Capaian

Realisasi

Capaian

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cakupan LSM, ormas, OKP yang dibina Jumlah kegiatan pembinaan politik

buah

100

-

100

keg

5

-

5

3

Angka kriminalitas yg ditangani

%

85

-

4

Rasio jumlah satpol PP per 10000

0.94

-

100 100

16

17

100

100

100

100

100

100

100 B Kankes bang

5

100

5

100

5

5

100 B Kankes bang

74 105.71

91

130

85

80

94.12 B

Satpol PP

107.5 0.94

0.42

44.68 D

Satpol PP

3

60

94 134.29

67

89.3

80.33 0,46

48.9

82.51


100

100

0.49

Kategori

Capaian 6

3

Rata-rata

Tahun 2015

5

2

2

Tahun 2014

4

1 1

Tahun 2013

Realisasi

Indikator kinerja


Tahun 2012

Target Nasio nal

Tahun 2011

74.55

0.43

45.74

87.86

0.43

109.38

84.70 B

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 84,70% (kategori baik) terdiri dari 3 (tiga) indikator kategori baik (75%), dan 1 (satu) indikator kategori kurang (25%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 70 (tujuh puluh) per indikator :

1)

Cakupan LSM, ormas, OKP yang dibina a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan sinergisitas interen dan eksteren berjalan dengan baik. Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah : - Masih terbatasnya SDM Ormas /LSM tentang manajemen Ormas / LSM; - Banyaknya Ormas dan LSM yang hanya sekedar mendapatkan SKT, sehingga keberadaannya sulit dideteksi., sehingga pelaksanaan monitoring belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh; - Terbatasnya Kwalitas dan Kwantitas sumber daya manusia. Upaya – upaya dilakukan adalah : - Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Ormas / LSM sehingga pelaksanaan administrasi Ormas / LSM dapat berjalan lancar. - Perlunya Peningkatan Sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan pembinaan ormas / LSM; - Memberdayakan sumber daya manusia yang ada. b. Efesiensi penggunaan sumber daya adalah dengan mengikut sertakan personil Satpol PP mengikuti diklat PPNS; c. Dilaksanakan dengan program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

2)

Jumlah kegiatan pembinaan politik a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dicapai dengan dengan memberdayakan sumber daya manusia dan jumlah anggaran yang ada. Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasaran untuk mendukung kegiatan tersebut, namun demikian kegiatan pembinaan politik tetap dijalankan dengan memberdayakan sumber daya manuasia dan anggaran yang ada. Upaya yang dilakukan adalah memberdayakan Sumber daya manusia yang ada sehingga pelaksanaan Kegiatan berjalan lancer; b. Analisis penggunaan sumber daya : - Menggundang Parpol yang menerima dana bantuan parpol untuk diberikan penjelasan penyusunan SPJ bantuan parpol agar tidak terlabat penyampaianya di BPK;

- Penggumpulan Data Pengkondisian menggunakan Jejaring yang ada;

Wilayah

dan

Sosialisasi

Pemilu

- Menggunakan anggaran aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target dengan anggaran Rp. 135.570.000,00 dengan realiasi sebesar Rp. 59.216.750,00 efesiensi sebesar 56,32%. c. Analisis program/kegiatan : Indikator ini dilaksanakan dengan program Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat, Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, Koordinasi Forum – Forum Diskusi Politik, dan Pengkondisian Wilayah dan Sosialisasi Pemilu. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja. Namun perlu lebih fokus pada aspek – aspek antara lain : memperbaiki sistematika laporan kegiatan, data parpol, dan melakukan monev pendataan sekretariat parpol.

3)

Angka kriminalitas yg ditangani a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan tidak semua kejadian kriminalitas yang terjadi di wilayah Kabupaten Boyolali dapat dipantau dan ditangani oleh Satpol PP. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah keterbatasan jumlah personil Satpol PP, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada di kabupaten Boyolali serta semakin tingginya angka gangguan kriminalitas yang terjadi pada tahun 2015. Alternatif solusinya adalah dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti POLRI dan TNI dalam pelaksanaan tugas. Solusi lebih lanjutnya adalah penambahan jumlah Anggota Satpol PP dan pengembangan kelembagaan dengan membentuk unsur pelaksana Satpol PP di tingkat kecamatan. b. Analisis penggunaan sumber daya : Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan adalah dengan : - Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Polres, Kodim dan Seksi Tramtib Kecamatan dalam penanganan setiap kejadian kriminalitas. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan jumlah anggota Satpol PP; - Menggunakan anggaran aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target dengan anggaran Rp. 1.154.500.000,00 dengan realiasi sebesar Rp. 1.147.107.120,00 efesiensi sebesar 0,64%. c. Analisis program dan kegiatan :

Untuk mencapai target indikator kinerja ini dilaksakan dengan 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat, dan Pengendalian keamanan lingkungan, serta program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan kegiatan Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi. Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja antara lain melalui patroli wilayah, operasi kamtramtibum secara terpadu, pengamanan kegiatan yang melibatkan massa dan pengamanan event-event tertentu seperti pengamanan pelaksanaan pilkada, pengamanan perayaan lebaran, natal dan tahun baru serta pengamanan kegiatan car free day. Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik, dan berhasil memenuhi target kinerja.

4) Rasio jumlah satpol PP per 10000 a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan get kinerja indikator kinerja rasio jumlah Satpol PP per 10.000 tidak sebandingnya antara penambahan jumlah anggota Satpol PP dan pertumbuhan jumlah penduduk; Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja berkurangnya jumlah pegawai yang ada di Satpol PP dan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali. Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah penambahan jumlah PNS yang ditugaskan di Satpol PP. Solusi lebih lanjut yang dapat dilakukan adalah rekruitmen tenaga harian lepas (THL) sebagai tenaga Banpol yang diberi tugas untuk membantu pelaksanaan tugas Satpol PP dan atau penataan kelembagaan Satpol PP dengan memasukkan unsur Seksi Tramtib Kecamatan sebagai unsur pelaksanaan Satpol PP di tingkat kecamatan b. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP yang dapat mendorong tercapainya target indikator kinerja tersebut. Karena indikator ini tidak terkait dengan capaian kinerja pelaksanaan tugas Satpol PP, tetapi berkaitan dengan kuantitas jumlah personil Satpol PP. Oleh karena itu target indikator kinerja ini dapat tercapai apabila ada kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk penambahan jumlah anggota Satpol PP dan atau dengan penataan kelembagaan Satpol PP.

18.

Meningkatkan konsistensi peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi Tabel 3.71 Pencapaian Kinerja Sasaran 71

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

89

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

%

100

-

100

100

100

100

100

100

100

Perda

12

-

21

140

12

100

15

125

10

2

3

%

100

%

108

100

105

Kategori

Rata-rata

Capaian

5

Realisasi

4

Capaian

3

Realisasi

2

Persentase jumlah Perda y ang bertentangan dengan peraturan perundangundangan y ang lebih tinggi y ang telah diev aluasi Rasio pemenuhan tahapan pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD Tertampungnya aspirasi masy arakat Meningkatny a kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebagai anggota lembaga legislasi dalam melakukan pengawasan Jumlah Perda y ang dihasilkan

Tahun 2015

Capaian

1

Tahun 2014

Realisasi

1

Tahun 2013

4


Indikator kinerja

Tahun 2012

Target Nasio nal

Tahun 2011


16

17

89

B

Setw an

100

100

B

Setw an

100

100

100

B

Setw an

100

100

100

100

B

Setw an

90.91

10

15

150

A

Bagian Hukum dan HAM

107.80

A

98.18

Sumber : Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja sasaran ini meliputi 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 107,80% (kategori sangat baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori sangat baik (20%), dan 4 (empat) indikator kategori baik (80%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 71 (tujuh puluh satu) per indikator : 1)

Persentase jumlah Perda yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yang telah dievaluasi a. Kegagalan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan dalam Pembahasan Ranperda Tahun Anggaran 2015 sejumlah 18 terealisasi 16 Ranperda untuk diteruskan di Tahun 2016, hal ini disebabkan padatTahun 2015 bersamaan

dengan tahun politik (pemilihan pilkada). Dan pada tahun 2015 dibutuhkan perhatian dan konsentrasi ekstra untuk membahasnya dan karena padatnya jadwal kegiatan DPRD, akibatnya perda-perda yang tidak harus segera terselesaikan pembahasannya ditunda dan dilanjutkan pembahasannya sebagai ranperda luncuran inisiatif DPRD pada Tahun 2016. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah pada Tahun 2015 dibutuhkan perhatian dan konsentrasi ekstra untuk pembahasan dan karena padatnya jadwal kegiatan DPRD, akibatnya perdaperda yang tidak harus segera terselesaikan pembahasannya ditunda dan dilanjutkan pembahasannya sebagai ranperda luncuran inisiatif DPRD pada Tahun 2016. Solusi lebih lanjut adalah baik pihak legislatif maupun eksekutif harus melakukan pendekatan dan koordinasi yang tegas dalam menerapkan rencana kerja. b. Analisis penggunaan sumber daya : - Efesiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan adalah : - Peningkatan Pelayanan dalam memfasilitasi Kegiatan Dewan; - Pengelolaan Sumber Dana yang berprinsip efisien; - Perencanaan Kegiatan Dewan yang disesuaikan dengan keputusan Tata tertib Dewan; - Peningkatan Koordinasi Lintas Sekretariat Dewan dengan Dewan; - Memperkuat Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai kegiatan antara lain Diklat, Bintek, Seminar, Lokakarya. c. Bentuk kegiatan untuk pemabahasan Rancangan Peraturan Perundangundangan adalah : - Bedah Ranperda - Konsultasi - Study Banding - Pembahasan di kantor 2)

Rasio pemenuhan tahapan pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dikarenakan semua tahapan pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD telah dapat dipenuhi. Tahapan Pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD yang telah dipenuhi adalah sebagai berikut : - Penyerahan Ranperda dalam bentuk Rapat Paripurna 1 hari; - Inisiatif Pemda ke Dewan; - Inisiatif Dewan ke Bupati; - Rapat Fraksi 1 hari;

- Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda sekaligus pengumuman pembentukan Pansus 1 hari; - Jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi 1 hari; - Rapat Pansus dengan eksekutif 12 hari per Ranperda; - Rapat Komisi 1 hari; - Rapat Gabungan Komisi 1 hari; - Rapat Fraksi dengan agenda menyusun pendapat akhir 1 hari; - Rapat pengambilan keputusan dalam bentuk Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi 1 hari; Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah : - Semakin banyak dan kompleks permasalahan yang harus dihadapi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD; - Regulasi peraturan-peraturan yang belum diakomodir di tingkat bawah, menyebabkan ketidakjelasan aturan yang berlaku. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah agar jadwal tahapan pembahasan Ranperda dapat diselesaikan tepat waktu, maka kualitas pembahasan harus benar-benar matang dan diharapkan komunikasi dan koordinasi anatara legislatif dan eksekutif dapat bersinergi secara positif, sehingga target waktu dan capaian kinerja dapat tercapai.

3)

Tertampungnya aspirasi masyarakat a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan telah dilaksanakan kegiatan dengan cara turun ke daerah pemilihan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan dibantu oleh Sekretariat DPRD yaitu menyiapkan undangan, sewa peralatan, transportasi dan akomodasi, serta dilakukan juga monitoring oleh Tim Pendamping dan Penyelesaian Administrasi Keuangan oleh Sekretariat DPRD. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah karena banyaknya agenda DPRD yang mendesak, khususnya kegiatan pada fungsi anggaran, yaitu antara lain kegiatan pembahasan Ranperda Inisiatif Eksekutif, sehingga kehabisan waktu untuk kunjungan. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah mengoptimalkan kegiatan RESES di Daerah Pemilihan (DAPIL) masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD. b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakuan adalah membentuk Tim Pendamping dan Penyelesaian Administrasi Keuangan oleh Sekretariat DPRD;

c. Jenis kegiatan yaitu pertemuan dengan sistem dua arah, dan dalam forum ini konstituen dapat menyampaikan segala macam keluh kesah, kesan, pesan dan harapan serta segala macam permasalahan dan persoalan terutama terkait dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan, hal tersebut disampaikan kepada para Anggota DPRD untuk kepentingan kemajuan masyarakat di daerah. Kegiatan Reses Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun (masa sidang 1 sampai dengan 3).

4)

Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebagai anggota lembaga legislasi dalam melakukan pengawasan a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan Bintek, Workshop, Kursus, Lokakarya DPRD sebanyak 10 kali. Manfaat dari kegiatan tersebut adalah peningkatan pengetahuan dan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah : - Usia Anggota DPRD yang rata-rata di atas 40 Tahun juga kemungkinan menjadi kendala untuk menumbuhkan motivasi belajar individu. Sehingga efektivitas program ini kemungkinan masih belum dapat mencapai hasil yang maksimal; - Untuk itu Pimpinan DPRD, diharapkan dapat mengambil inisiatif untuk mengagendakan secara lebih terencana dan sistematis strategi untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi para anggotanya melalui program workshop, bimbingan teknis, diklat, dll. Kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi yang berlisensi merupakan sebuah solusi yang diharapakan lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun ketersediaan tenaga ahli. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah meningkatkan partisipasi dan peran aktif semua Pimpinan dan Anggota DPRD serta semua pihak yang terkait dalam melakukan fungsi pengawasan, sehingga meskipun usia Anggota DPRD yang rata-rata di atas 40 tahun tidak lagi menjadi kendala karena adanya sinergi yang harmonis antara satu anggota dengan yang lainnya dan juga didukung oleh pihak-pihak terkait. b. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Bentuk kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja ini adalah : - Penyelenggara Workshop, Bintek, Kursus, Lokarkarya adalah lembaga yang berlisensi resmi dari Kementerian Dalam Negeri sehingga tingkat kepercayaan peserta meningkat; - Kualitas Materi yang disampaikan;

- Kualitas Narasumber/Tim Fasilitator.

Analisis untuk 4 (empat) indikator di atas : a. Analisis penggunaan sumber daya : Efesiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan Menggunakan anggaran aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target dengan anggaran Rp. 18.263.453.000,00 dengan realiasi sebesar Rp. 13.667.687.915,00 efesiensi sebesar 25,16%. b. Analisis program/kegiatan : Keempat indikator di atas dilaksanakan dengan program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat dengan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapatrapat Paripurna, Kegiatan Reses, Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Dalam Daerah, dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Penyusunan Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

5)

Jumlah Perda yang dihasilkan a. Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini disebabkan terdapat 15 Perda yang telah ditetapkan pada tahun 2015, dalam perkembangannya pada perencanaan tahun 2015 menjadi 28 Ranperda. Dari 28 Ranperda yang direncanakan dalam pembahasan terselesaikan 15 Ranperda yang diundangkan menjadi Perda sebanyak 15 Perda sedangkan 13 Ranperda yang belum terbahas sebagaimana tersebut di atas, karena masih menunggu hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dan ada Ranperda yang belum dapat diundangkan pada Tahun 2015 karena pada saat persetujuan bersama dilakukan pada akhir bulan Desember 2015 sehingga proses pengundangannya dilakukan pada awal Tahun 2016; Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah dalam pembahasan Ranperda menjadi Perda, seringkali terkendala dengan harus dipending/dihentikannya pembahasan karena terbentur oleh regulasi/peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan aturan belum terbit/belum diundangkan, akibatnya ranperda urung untuk dibahas dan

selanjutnya menjadi bahan/materi untuk pembahasan ranperda pada tahuntahun selanjutnya sambil menunggu keluarnya regulasi yang mengatur substansi-substansi dalam ranperda dimaksud. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait sambil menunggu regulasi/peraturan perundang-undangan yang belum diundangkan. b. Analisis penggunaan sumber daya : Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan : - Memanfaatkan sarana telekomunikasi informasi yang ada berupa akses internet guna mengakses sumber-sumber informasi terkait produk peraturan perundang-undangan baru terkait materi yang akan diajukan menjadi Ranperda; - Menggunakan anggaran aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target dengan anggaran Rp. 501.225.000,00 dengan realiasi sebesar Rp. 315.560.779,00 efesiensi sebesar 37,04%. c. Analisis program/kegiatan : Program kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian target indikator kinerja ini adalah program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan kegiatan Legislasi Rancanagan Peraturan Perundang-undangan. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa aktifitas yang perlu perhatian lebih fokus yaitu : - Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan asistensi dengan SKPD dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, agar sebelumnya dilakukan pengkajian secara komprehensif terkait landasan hukum (legal standing) atas materi Ranperda yang diajukan telah memenuhi persyaratan diajukan untuk dapat dibahas dengan DPRD Kabupaten Boyolali; - Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan materi yang ingin diatur dalam Ranperda sebelum diajukan ke DPRD Kabupaten Boyolali.

1. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi. Tabel 3.54 Pencapaian Kinerja Sasaran 54

Recommend Documents