LAMPIRAN “R” : KORLANTAS POLRI
1.
Organisasi dan Tata Kerja a.
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 1)
Korlantas Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri;
2)
Korlantas Polri bertugas:
3)
a)
membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya;
b)
melaksanakan penertiban lalu lintas, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas (engineering);
c)
menyelenggarakan pusat Komunikasi, Koordinasi, Kendali dan Informasi (K3I) tentang lalu lintas;
d)
mengkoordinasikan pemangku kepentingan dengan penyelenggaraan lalu lintas;
e)
memberikan rekomendasi dampak lalu lintas; dan
f)
melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan PPNS.
yang
berkaitan
dalam melaksanakan tugas, Korlantas Polri menyelenggarakan fungsi: a)
penyusunan kebijakan strategis yang berkaitan dengan peran dan fungsi polisi lalu lintas, perumusan dan atau pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk pelaksanaan fungsi lalu lintas, membangun kemitraan dan kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta menyelenggarakan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya di bidang lalu lintas;
b)
pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas yang meliputi kegiatan memelihara dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya, jalan tol, serta jalan-jalan luar kota sebagai penghubung (linking ping) antar kesatuan lalu lintas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, TPKP, Quick Respon Time, dan menjadi jejaring National Traffic Management Centre (NTMC).
c)
pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk pelaksanaan teknis penegakan hukum yang meliputi kegiatan penindakan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas, penanganan kecelakaan lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta koordinasi dan pengawasan PPNS;
d) pendidikan ....
2
b.
d)
pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas, melalui kegiatan sosialisasi, penanaman nilai, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian akan tertib lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas secara formal dan informal;
e)
pembinaan teknis dan administrasi registrasi serta identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor yang meliputi kegiatan pengecekan administrasi dan fisik kendaraan serta pengujian kompetensi pengemudi untuk menjamin keabsahan dokumen kendaraan bermotor dan sarana kontrol dalam rangka penegakan hukum maupun untuk kepentingan forensik kepolisian;
f)
pengkajian bidang lalu lintas yang meliputi kegiatan keamanan dan keselamatan lalu lintas, pemetaan, inventarisasi, identifikasi wilayah, masalah maupun potensi-potensi yang berkaitan dengan lalu lintas dalam sistem Filling and Recording, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal kepolisian, serta perumusan rekomendasi dampak lalu lintas; dan
g)
pelaksanaan operasional NTMC, yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas, sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi, pengembangan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, serta pelayanan informasi lalu lintas yang menyangkut pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dengan lingkup data jajaran Polri.
Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab. 1)
Unsur Pimpinan a)
Kakorlantas Polri merupakan unsur pimpinan pada Korlantas Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri;
b)
Kakorlantas Polri bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan Korlantas Polri untuk menyelenggarakan fungsi kepolisian baik dalam menangani lalu lintas baik analisis, manajerial ataupun personal, memberdayakan potensi dan sumber daya yang ada, membangun dan mengembangkan inovasi dan kreatifitas para petugas polisi lalu lintas (Polantas), serta kemitraan baik tingkat nasional maupun internasional;
c)
Kakorlantas Polri dibantu oleh Wakakorlantas Polri, yang bertugas membantu Kakorlantas Polri dalam menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Korlantas Polri, dan dalam batas kewenangannya memimpin Korlantas Polri dalam hal Kakorlantas Polri berhalangan. 2) Unsur.....
3 2)
Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf a)
Bagrenmin: (1)
Bagrenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kakorlantas Polri;
(2)
Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan strategis, pengelolaan administrasi, menyelenggarakan manajemen sarpras, personalia, dan pelaporan pencapaian hasil kinerja.
(3)
dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
(4)
(a)
penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA.
(b)
pelaksanaan pemeliharaan, administrasi personel;
(c)
pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAKBMN;
(d)
pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan serta penganalisisan dan pengevaluasian hasil penelitian dan pengembangan;
(e)
penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran.
perawatan,
serta
dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh: (a)
Subbagren, yang bertugas: i.
ii.
iii.
menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LAKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Korlantas Polri; mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Korlantas Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
(b) Subbagsumda .....
4 (b)
Subbagsumda, yang bertugas: i.
menyelenggarakan pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbangum atau Dikbangspes dan pelatihan pada masing-masing fungsi di lingkungan Korlantas Polri;
ii.
menyelenggarakan perawatan dan kesejahteraan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS bagi anggota Polri, Karis/ Karsu bagi PNS Polri, Kartu kesehatan, ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Korlantas Polri;
iii. membina sumber daya Korlantas Polri baik SDM maupun sarpas yang dikaitkan dengan kompetensi dan kebutuhan operasional Korlantas Polri yang senantiasa dinamis tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan peradaban sosial; iv. menyusun data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS dan penyiapan Dapen Polri atau DP3 PNS. v.
mengupayakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Korlantas Polri;
vi. menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya Sarpras yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Korlantas Polri; vii. menghimpun, mendata, dan mengajukan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Korlantas Polri; dan viii. melaksanakan pendataan administrasi logistik, Inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Korlantas Polri. (c)
Subbagada, yang bertugas mendata dan mengkaji kebutuhan operasional Korlantas yang dikaitkan dengan pengadaan sarpras guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada publik; dan
(d)
Urmin.
b) Bagops ....
5 b)
Bagops: (1)
Bagops merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kakorlantas Polri;
(2)
Bagops bertugas:
(3)
(a)
merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan operasional Korlantas yang diselenggarakan oleh bidang dan detasemen baik yang bersifat rutin, khusus maupun kontijensi dengan tujuan mewujudkan dan memelihara kamseltibcarlantas;
(b)
meningkatkan kualitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
(c)
menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas;
(d)
membangun budaya tertib lalu lintas; dan
(e)
meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.
dalam melaksanakan tugas, Bagops menyelenggarakan fungsi: (a)
pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan rutin yang dilaksanakan berdasarkan pada intel dasar, kalender kamtibmas, rencana kegiatan dan program kegiatan Korlantas serta kajian atau anev tentang berbagai masalah lalu lintas;
(b)
pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan operasi kepolisian yang dilaksanakan untuk menghadapi masalah yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan, politik, protokoler kenegaraan atau peningkatan dari kegiatan operasi rutin;
(c)
pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan kontijensi yang merupakan kegiatan kepolisian Korlantas dalam menangani masalah kontijensi yang disebabkan faktor manusia (terorisme, konflik antar warga), alam (bencana alam), kerusakan infrastruktur;
(d)
pengamanan tahanan dan barang bukti yang berkaitan dengan penyelidikan kecelakaan lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas maupun penindakan terhadap para pemicu terjadinya atau timbulnya masalah lalu lintas.
(4) dalam .....
6 (4)
dalam melaksanakan tugas, Bagops dibantu oleh: (a)
c)
Subbagopslat, yang bertugas: i.
melaksanakan kegiatan kerja sama yang berkaitan dengan penyelenggaraan operasional Korlantas;
ii.
melakukan analisis dan evaluasi penyelenggaraan operasional Korlantas guna meningkatkan kualitas kinerja; dan
iii.
menyelenggarakan latihan pra operasi kepolisian.
(b)
Subbagrenops, yang bertugas menyelenggarakan tugas managerial operasional yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan rutin, operasi kepolisian, dan kegiatan kontijensi Korlantas;
(c)
Subbagtahti, yang bertugas menyelenggarakan pengamanan tahanan dan barang bukti yang berkaitan dengan penyelidikan kecelakaan lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas maupun penindakan terhadap para pemicu terjadinya atau timbulnya masalah lalu lintas;
(d)
Urmin.
Bagkamsel: (1)
Bagkamsel merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kakorlantas Polri;
(2)
Bagkamsel bertugas:
(3)
(a)
melakukan kendali mutu dalam tim transformasi untuk memetakan (inventarisisasi dan meng-identifikasi) wilayah, masalah, maupun potensi yang berkaitan dengan lalu lintas dalam sistem Filling and Recording; dan
(b)
melakukan pengkajian dalam mengoperasionalkan baik untuk kepentingan internal kepolisian maupun eksternal kepolisian.
dalam melaksanakan tugas, Bagkamsel menyelenggarakan fungsi: (a)
penetapan sasaran dan arah pengembangan kebijakan keamanan dan keselamatan lalu lintas;
(b)
penetapan norma, standard, pedoman, kriteria, dan prosedur penyusunan kebijakan keamanan dan keselamatan lalu lintas; (c) penetapan .....
7
(4)
(c)
penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan keamanan dan keselamatan lalu lintas;
(d)
pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada petugas Polisi lalu lintas daerah di bidang penyusunan kebijakan keamanan dan keselamatan lalu lintas; dan
(e)
pengawasan pelaksanaan norma, standard, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyusunan kebijakan keamanan dan keselamatan lalu lintas oleh petugas Polisi lalu lintas daerah.
dalam melaksanakan tugas, Bagkamsel dibantu oleh: (a)
Subbagjakstra, yang bertugas: i. mengembangkan kebijakan dalam berbagai bentuk peraturan yang dapat di implementasikan oleh jajaran Korlantas; ii. menampung berbagai aspirasi, pendapat, ide, inovasi, dan kreatifitas yang telah di lakukan oleh jajaran Korlantas sebagai bahan masukan kepada pimpinan yang meliputi: i) penetapan substansi dan prosedur pemberian rekomendasi dalam rangka pemberian izin pengelenggaraan bengkel umum sebagai pelaksana uji berkala Ranmor; ii) penetapan substansi dan prosedur : (i) penyusunan program keamanan; (ii) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan; dan (iii) pengkajian masalah keamanan. iii) pengembangan kebijakan korektif atas pelaksanaan kebijakan oleh Subbaga audit; dan iv) penyusunan program jangka pendek, menengah dan panjang pencegahan kecelakaan lalu lintas.
(b)
Subbagkerma, yang bertugas: i.
menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya baik lingkungan dalam dan luar negeri yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas); ii. meningkatkan .....
8 ii.
(c)
meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mengembangkan budaya tertib lalu lintas maupun meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, yang meliputi: i)
penetapan standard dan prosedur pelaksanaan kerjasama dalam rangka penyusunan program dan kebijakan keamanan lalu lintas dengan pembina LLAJ dan masyarakat;
ii)
pembuatan pedoman pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi program keamanan kepada semua pemangku kepentingan sebagai salah satu cara penciptaan budaya keamanan LLAJ;
iii)
penetapan standard identifikasi dan inventarisasi kondisi lingkungan di ruang lalu lintas dan menginformasikan kepada pembina LLAJ;
iv)
pembangunan kerjasama kemitraan yang bersifat global dengan instansi pembina dan penyelenggara LLAJ serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan program jangka pendek, menengah, dan panjang pencegahan kecelakaan lalu lintas; dan
v)
pembangunan kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam rangka pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berperanan dalam penciptaan keamanan lalu lintas.
Subbagaudit, yang bertugas: i.
mendukung dan mengaudit serta mengkaji penyelenggraan operasional Korlantas sebagai tim transformasi (think thank);
ii.
menjaga dan mengendalikan mutu atau kualitas kinerja agar produk kajian atau analisis dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi dampak lalu lintas, yang meliputi: i)
penetapkan standard, kriteria dan prosedur pengawasan melalui penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditentukan dalam Pasal 93 ayat (2) UULLAJ; ii) penetapan .....
9
(d)
3)
d)
Urkeu.
e)
Taud.
ii)
penetapan standard dan prosedur pelaksanaan audit, inspeksi, serta pengamatan dan pemantauan pelaksanaan program keselamatan LLAJ; dan
iii)
penetapan standard kompetensi petugas audit, inspeksi, serta pengamatan dan pemantauan pelaksanaan program keselamatan LLAJ.
Urmin.
Unsur Pelaksana Utama. a)
Bidbingakkum: (1)
Bidbingakkum merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah kakorlantas Polri;
(2)
Bidbingakkum bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan menata ketertiban lalu lintas;
(3)
dalam melaksanakan tugas, Bidbingakkum menyelenggarakan fungsi:
(4)
(a)
penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan penegakan hukum lalu lintas;
(b)
penetapan norma, standard, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan penegakan hukum lalu lintas;
(c)
penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang penegakan hukum lalu lintas;
(d)
pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota dalam bidang penegakan hukum;
(e)
pengawasan pelaksanaan norma, standard, pedoman, kriteria, dan prosedur penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah.
dalam melaksanakan tugas, Bidbingakkum dibantu oleh: (a)
Subbidsidiklaka, yang bertugas mendatakan dan mengkaji hasil penyidikan kecelakaan lalu lintas untuk menghasilkan suatu produk atau rekomendasi yang berkaitan dengan pola tindakan kepolisian untuk meningkatkan kualitas penyidikan lalu lintas dan pencegahan lalu lintas, meliputi: i. penetapan .....
10
(b)
(c)
i.
penetapan persyaratan dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
prosedur
ii.
penetapan standard kompetensi petugas yang menangani kecelakaan lalu lintas;
iii.
penetapan standard peralatan yang digunakan untuk menangani kecelakaan lalu lintas;
iv.
penerimaan laporan oleh masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas;
v.
penetapan standard dokumen dan prosedur pencatatan data kecelakaan lalu lintas;
vi.
pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait kecelakaan lantas (rumah sakit dan jasa raharja) baik untuk pemberian perawatan maupun pembayaran santunan; dan
vii.
pelaksanaan koordinasi dengan pembina dan penyelenggara LLAJ berkaitan dengan terjadinya kerusakan jalan serta sarpras akibat kecelakaan.
Subbiddakgar, yang bertugas mendatakan dan mengkaji berbagai penindakan pelanggaran lalu lintas guna menghasilkan suatu produk atau rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kinerja petugas polisi lalu lintas dalam menyelenggarakan penindakan pelanggaran maupun untuk pencegahan dan edukasi, yang meliputi: i)
penetapan standard dan prosedur penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas;
ii)
penetapan prosedur dan bentuk penandaan SIM yang melakukan pelanggaran lalu lintas;
iii)
penyusunan standard dan spesifikasi teknis dokumen tanda bukti pelanggaran lalu lintas (surat tilang);
iv)
penyusunan materi serta standard dan prosedur pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS di bidang penindakan pelanggaran.
Subbidtatib, yang bertugas mendatakan dan mengkaji kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pemicu timbulnya masalah lalu lintas untuk menghasilkan produk atau rekomendasi guna meningkatkan kualitas kinerja petugas Polantas dalam menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pemantauan dan penindakan pemicu timbulnya masalah lalu lintas, yang meliputi: i) penetapan .....
11 i)
penetapan kompetensi pejabat yang akan ditugaskan untuk menjaga Kamseltibcar selama proses preservasi dan peningkatan kapasitas jalan;
ii)
penetapan prosedur dan bimbingan pemberian perizinan penggunaan lampu isyarat dan sirene;
iii)
penetapan persyaratan, standard, dan prosedur serta peralatan dalam pelaksanaan tindakan pengaturan dan penertiban arus lalu lintas;
iv)
penetapan standard dan prosedur penggunaan atau penutupan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas serta pemberian izinnya;
v)
penetapan persyaratan, standard, dan prosedur pengawalan atau pengaturan jalan bagi pengguna jalan yang memperoleh hak utama;
vi)
penetapan persyaratan, kriteria dan prosedur penggunaan kendaraan bermotor angkutan barang untuk angkutan orang;
vii)
penetapan persyaratan, standard, dan prosedur pengawalan atau pengaturan jalan bagi kendaraan umum yang tidak memperoleh hak utama namun mengangkut alat berat dengan dimensi melebihi dimensi yang ditetapkan; dan
viii) penetapan prosedur pengoperasian bersama alat penimbangan yang dapat dipindahkan antara kepolisian dan PPNS terkait. (d) b)
Urmin.
Biddikmas: (1)
Biddikmas merupakan unsur pelaksana utama Korlantas yang berada di bawah Kakorlantas;
(2)
Biddikmas bertugas mensosalisasikan, menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian akan tertib lalu lintas yang diselenggarakan secara formal dan non formal.
(3)
dalam melaksanakan tugas, Biddikmas menyelenggarakan fungsi: (a)
penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan pendidikan masyarakat berlalu lintas;
(b)
penetapan norma, standard, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan pendidikan masyarakat berlalu lintas; (c) penetapan .....
12
(4)
(c)
penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan masyarakat berlalu lintas;
(d)
pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan masyarakat berlalu lintas; dan
(e)
pengawasan pelaksanaan norma, standard, pedoman, kriteria, dan prosedur pendidikan masyarakat berlalu lintas oleh Pemerintah Daerah.
dalam melaksanakan tugas, Biddikmas dibantu oleh: (a)
Subbidmitra, yang bertugas mendatakan dan mengkaji pelaksanaan tugas kemitraan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas untuk menghasilkan suatu produk atau rekomendasi peningkatan kualitas kinerja dalam penyelenggraan kemitraan serta membangun jejaring dengan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan dan membangun pendidikan tertib lalu lintas, meliputi: i.
penetapan prosedur dan membangun jejaring dengan sekolah di semua tingkatan dan kelompok masyarakat untuk bermitra dalam menyelenggarakan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas);
ii.
pembangunan kerjasama kemitraan dengan pembina dan penyelenggara LLAJ dalam rangka melaksanakan sosialisasi peraturan lalu lintas;
iii.
pembangunan kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam rangka pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berperanan dalam sosialisasi peraturan lalu lintas;
iv.
penetapan standard, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi ranmor;
v.
penyusunan kurikulum Dikmas Lantas untuk dielaborasikan dengan kurikulum sekolah formal di semua tingkatan;
vi.
penyusunan pedoman penyelenggaraan dikmas lalu lintas;
vii.
pelaksanaan seminar, lokakarya, simposium, dan sarasehan yang berkaitan dengan issu dan permasalahan lalu lintas.
(b) Subditdikpen .....
13 (b)
(c)
(d) c)
Subditdikpen, yang bertugas mendatakan dan mengkaji penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan untuk menghasilkan produk atau rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan lalu lintas, penyuluhan serta membangun jejaring atau kemitraan dengan lembaga pendidikan kepolisian maupun pendidikan lainnya guna membangun budaya tertib lalu lintas yang meliputi: i.
menetapkan standard, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor;
ii.
menyusun kurikulum Dikmas Lantas untuk dielaborasikan dengan kurikulum sekolah formal di semua tingkatan;
iii.
menyusun pedoman penyelenggaraan Dikmas Lantas; dan
iv.
menyelenggarakan seminar, lokakarya, simposium dan sarasehan yang berkaitan dengan isu dan permasalahan lalu lintas.
Subbiddukdikmas, yang bertugas mendatakan dan mengkaji berbagai kegiatan dikmas lalu lintas untuk menghasilkan produk berupa sarana kontak (film, buku, leaflet, poster, dsb) guna meningkatkan kualitas kinerja polisi lalu lintas dalam mengembangkan kualitas kinerja dan membangun kemitraan, yang meliputi: i.
perumusan dan penyusunan produk yang dapat digunakan sebagai sarana kontak dalam penyelenggaraan Dikmas Lantas antara lain berupa buku, leaflet, poster, dan film; dan
ii.
pembangunan wadah dan tempat untuk penyelenggaraan kegiatan dikmas lalu lintas berupa taman lalu lintas, museum lalu lintas, safety driving/riding centre.
Urmin.
Bidregident: (1)
Bidregident merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kakorlantas Polri;
(2) Bidregident ....
14 (2)
(3)
(4)
Bidregident bertugas: (a)
melaksanakan peregistrasian dan pengecekan baik untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor dalam rangka memberi jaminan kompetensi bagi pengemudi melalui uji SIM, jaminan legitimasi keberadaan kendaraan bermotor melalui pengecekan (STNK), fisik kendaraan bermotor (BPKB); dan
(b)
memberikan penomoran kendaraan bermotor yang telah memenuhi kriteria keabsahan dan legitimasi kendaraan bermotor, produk dari SIM, BPKB, dan STNK yang dapat digunakan sebagai sarana kontrol (Gakkum) maupun untuk kepentingan forensik kepolisian.
dalam melaksanakan tugas, Bidregident menyelenggarakan fungsi: (a)
penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan manajemen regident,
(b)
penetapan norma, standard, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan manajemen regident;
(c)
penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang manajemen regident;
(d)
pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada Ditlantas Polda dalam bidang manajemen regident; dan
(e)
pengawasan pelaksanaan norma, standard, pedoman, kriteria, dan prosedur manajemen regident di Ditlantas Polda.
dalam melaksanakan tugas, Bidregident dibantu oleh: (a)
Subbidpengemudi, yang bertugas mendatakan dan mengkaji penyelenggaraan sistem pengujian bagi calon pengemudi dan pengemudi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem uji di Satpas baik pra uji, saat uji, dan pasca uji maupun bagi penyelenggara sekolah mengemudi, yang meliputi: i.
penetapan standard kendaraan bermotor;
kompetensi
pengemudi
ii.
penetapan standard persyaratan dan prosedur pengujian kompetensi pengemudi ranmor;
iii.
penetapan standard dan spesifikasi dokumen SIM dan SIM Internasional;
teknis
iv. penetapan .....
15
(b)
iv.
penetapan standard kompetensi pejabat penguji pengemudi dan instruktur; dan
v.
penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan SIM serta standard kompetensi pejabat penerbit SIM.
Subbidranmor, yang bertugas mendatakan dan mengkaji penyelenggaraan identifikasi Ranmor (BPKB dan STNK) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Regident Ranmor (BPKB dan STNK), yang meliputi: i.
penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan pengujian persyaratan administrasi dan fisik kendaraan bermotor;
ii.
penetapan norma, standard, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan manajemen pengujian persyaratan administrasi dan fisik kendaraan bermotor;
iii.
penetapan standard persyaratan dan kesahan keberadaan dan kepemilikan kendaraan bermotor;
iv.
penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang manajemen pengujian persyaratan administrasi dan fisik kendaraan bermotor;
v.
pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian bantuan teknis kepada Ditlantas Polda dalam bidang manajemen pengujian persyaratan administrasi dan fisik kendaraan bermotor;
vi.
penetapan standard prosedur perpanjangan, pelaporan penggunaan kendaraan bermotor di luar wilayah teregistrasi dan peralihan serta penghapusan kendaraan bermotor;
vii.
penetapan standard dan spesifikasi teknis dokumen buku pemilikan kendaraan bermotor dan surat tanda kendaraan bermotor serta surat tanda coba kendaraan bermotor; dan
viii. penetapan standard dan spesifikasi teknis plat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda coba nomor kendaraan bermotor. (c)
Subbidmat SBST, yang bertugas mendatakan dan mengkaji material SIM, BPKB, STNK, dan TNKB serta mengadakan dan mendistribusikan material SBST, yang meliputi: i. penerbitan .....
16
(d) d)
i.
penerbitan dokumen buku pemilikan kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan bermotor;
ii.
penetapan standard pendistribusian dokumen ke Polda dan Polres; dan
iii.
pendistribusian dokumen ke seluruh daerah.
Urmin.
Bidjemenopsrek: (1)
Bidjemenopsrek merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kakorlantas Polri.
(2)
Bidjemenopsrek bertugas:
(3)
(a)
memetakan (inventarisisasi dan mengidentifikasi) wilayah, masalah, maupun potensi yang berkaitan dengan lalu lintas dalam sistem Filling and Recording;
(b)
melakukan pengkajian dalam mengoperasionalkan fungsi rekayasa lalu lintas baik untuk kepentingan internal kepolisian maupun eksternal kepolisian.
dalam melaksanakan tugas, Bidjemenopsrek garakan fungsi:
menyeleng-
(a) penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas; (b) penetapan norma, standard, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; (c)
penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
(d) pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada Polantas daerah di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan (e) pengawasan pelaksanaan norma, standard, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang manajemen dan rekayasa lantas oleh polisi lalu lintas daerah. (4)
dalam melaksanakan tugas, Bidjemenopsrek dibantu oleh:
(a) Subbidinvidrek.....
17 (a)
(b)
(c)
(d)
Subbidinvidrek, yang bertugas menyelenggarakan registrasi dan invetarisasi serta mengkaji terhadap kegiatan rekayasa lalu lintas untuk menghasilkan pedoman dan acuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan untuk mengembangkan tugas rekayasa lalu lintas, yang meliputi: i.
penerimaan data hasil uji kelaikan fungsi jalan oleh tim uji laik fungsi jalan; dan
ii.
penetapan standard dan prosedur kegiatan inventarisasi dan identifikasi masalah, situasi arus, angka pelanggaran dan kecelakaan, dan dampak lalu lintas.
Subbidjianrek, yang bertugas melakukan pengkajian atas survey maupun penelitian serta ilmu pengetahuan guna menghasilkan pedoman dan acuan dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkembangkan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas dan produknya dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan atau peningkatan kualitas rekayasa dan penyajian kepada publik, yang meliputi: i.
pengkajian terhadap data hasil uji kelaikan fungsi jalan;
ii.
penetapan standard dan prosedur kegiatan pengkajian atau analisis terhadap masalah, situasi arus, angka pelanggaran dan kecelakaan, dan dampak lalu lintas; dan
iii.
penetapan standard dan prosedur pengkajian dan pemberian persetujuan terhadap hasil analisis dampak lalu lintas.
Subbidopsnalrek, yang bertugas mengembangkan dan mengoperasionalkan hasil kajian dan rekomendasi terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, yang meliputi: i.
penetapan kompetensi pejabat yang akan ditunjuk sebagai anggota tim uji kelaikan fungsi jalan;
ii.
penetapan standard dan prosedur operasional rekayasa lalu lintas termasuk koordinasi dengan instansi terkait; dan
iii.
penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib berupa pilot project kawasan tertib lalu lintas (KTL) atau lainnya.
Urmin. e) Bidtekinfokom.....
18 e)
Bidtekinfokom: (1)
Bidtekinfokom merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kakorlantas Polri.
(2)
Bidtekinfokombertugas: (a)
menyelenggrakan operasional NTMC;
(b)
melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data (Pulahjiantah);
(c)
mengembangkan sistem teknologi lalu lintas; dan
(d) (3)
(4)
membangun sistem informasi dan komunikasi lalu lintas. dalam melaksanakan tugas, Bidtekinfokom menyelenggarakan fungsi: (a)
penetapan sasaran dan arah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas;
(b)
penetapan norma, standard, pedoman, kriteria, dan prosedur pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas;
(c)
penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas;
(d)
pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada Polantas daerah di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas; dan
(e)
pengawasan pelaksanaan norma, standard, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas oleh Polantas daerah.
dalam melaksanakan tugas, Kabidtekinfokom dibantu oleh: (a)
Subbidpulahjianta, yang bertugas mengumpulkan, mengolah, mengkaji, dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan tugas polisi lalu lintas untuk dapat dijadikan bahan masukan kepada pimpinan guna menyusun dan menentukan kebijakan, termasuk mengelola informasi dan dokumentasi, meliputi: i.
penetapan standard dan prosedur penyampaian dan penerimaan informasi dan data terjadinya kecelakaan lalu lintas melalui alat elektronik pemberi informasi atau secara manual dari instansi atau lembaga terkait; ii. penetapan.....
19
(b)
(c)
ii.
penetapan standard dan prosedur pengolahan dan penyajian data kecelakaan lalu lintas dan data hilang-temu kendaraan bermotor, serta data lalu lintas lainnya (tambahan ranmor); dan
iii.
penetapan standard dan prosedur pengolahan informasi pelanggaran, kemacetan, kecelakaan, dan kejadian lain yang berpengaruh pada LLAJ.
Subbidbangsistek, yang bertugas mengkaji dan mengembangkan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung penyelenggaraan tugas polisi lalu lintas yang dinamis, terus tumbuh dan berkembang, yang meliputi: i.
pendataan dan pengkajian sistem teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
ii.
pembangunan dan pengembangan sistem teknologi dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Korlantas;
iii.
pemeliharaan dan perawatan sistem teknologi dalam Korlantas; dan
iv.
pemberian bimbingan dan pelatihan pengembangan dan pengoperasian pusat kendali di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Subbidsisinfokom, yang bertugas menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan baik internal polantas maupun yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan kamseltibcarlantas, yang meliputi: i.
pembangunan standard dan prosedur pendistribusian data kecelakaan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ;
ii.
pembangunan standard dan prosedur penerimaan dan pengintegrasian serta pendistribusian informasi dari dan ke pusat kendali provinsi dan kabupaten/kota;
iii.
pembangunan format rekam jejak elektronis yang akan digunakan sebagai dokumen penegakan hukum;
iv.
pembangunan media on-line sebagai tempat atau sarana penyampaian dan pengkomunikasian informasi LLAJ; v. pembangunan.....
20
(d) f)
v.
pembangunan prosedur penyampaian informasi terjadinya pelanggaran, kemacetan, kecelakaan, dan kejadian lain kepada petugas kepolisian dan penyelenggara LLAJ sebagai dasar melaksanakan tindakan respon cepat; dan
vi.
penetapan struktur dan prosedur yang terkait dengan penyelenggaraan tugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Data) bidang lalu lintas.
Urmin.
Denwal PJR: (1)
Denwal PJR merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kakorlantas Polri;
(2)
Denwal PJR bertugas menyelenggarakan operasional polisi lalu lintas yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali), TPTKP, dan menjembatani antar wilayah dalam mewujudkan dan memelihara kamseltibcarlantas: dalam melaksanakan tugas, Denwal PJR menyelenggarakan fungsi:
(3)
(4)
(a)
pengaturan penjagaan, pengawalan, patroli lalu lintas, TPTKP, kecelakaan lalu lintas dan penanggulangan gangguan kamtibmas di jalan tol.
(b)
pemberian dukungan dan bantuan operasional kepada satuan kewilayahan;
(c)
pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan satuan fungsi Kepolisian lainnya dan instansi terkait dalam rangka mewujudkan kamseltibcar lantas;
(d)
perencanaan pengembangan dan pembangunan Den WAL PJR;
(e)
pengawasan, penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan operasional Den WAL PJR.
dalam melaksanakan tugas, Denwal PJR dibantu oleh: (a)
Subdenwal, yang bertugas melaksanakan pengawalan VVIP, VIP, kegiatan kemasyarakatan, dan kegiatan politik;
(b)
Subden PJR, yang bertugas melaksanakan fungsi Den PJR yang meliputi penyelenggaraan Turjawali;
(c)
Urmin. c. Lain-lain.....
21 c.
d.
Lain-lain: 1)
Urkeu bertugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan antara lain dalam bentuk pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
2)
Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
3)
Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil;
4)
Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum.
Tata Kerja 1)
dalam melaksanakan tugasnya Kakorlantas Polri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Polri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
2)
Setiap pimpinan satuan organisasi Korlantas Polri wajib: a)
mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b)
mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya guna;
c)
menjamin ketertiban administrasi keuangan atau perbendaharaan baik yang diadakan melalui program APBN maupun bantuan dari Pemda/Masyarakat serta menggunakannya seoptimal mungkin dan seefisien mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas;
d)
mengarahkan perencanaan bidang fungsinya keseluruh jajaran dan mengawasi pelaksanaannya;
e)
menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijaksanaan pimpinan.
