1. Koreksi Other Non Operating Income (account # ) sebesar USD 53,642.00

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-62637/PP/M.XA/16/2015 Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak

:

2008

Pokok Sengketa

:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Oktober 2008 sebesar Rp.3.320.905.458,00 (menurut Terbanding sebesar Rp.115.663.282.585,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp.112.501.862.930,00);

Menurut Terbanding

:

Menurut Pemohon Banding

:

Menurut Majelis

:

1.

Koreksi Other Non Operating Income (account # 7159911) sebesar USD 53,642.00

bahwa Pokok Sengketa adalah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dari akun non operating income dengan rincian : - DPP PPN atas akun non operating income cfm. Pemeriksa USD 78,736.00 - DPP PPN atas akun non operating income cfm. Pemohon Banding USD 25,094.00 - Selisih USD 53,094.00 bahwa yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalah hanya sebesar USD 25,094.00 yang berasal dari penjualan produk sisa (scrap). Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dari penghasilan tersebut, telah dipungut dan dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tahun 2008; bahwa bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Devaluasi B- Grade sebesar USD 53,642 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; bahwa karena sengketa Koreksi Objek PPN atas Devaluasi B- Grade sebesar USD 53,642 adalah terkait masalah pembuktian, oleh karenanya Majelis meminta Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan Uji Kebenaran Bukti Materi; bahwa pembahasan hasil Uji Kebenaran Materi diuraikan sebagai berikut: Koreksi Objek PPN atas Devaluasi B- Grade sebesar USD 53,642; bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen sebagai berikut: a.Laporan Audit Pemohon Banding FY 2008; b.Kertas Kerja Auditor FY 2008; c. General Ledger atas: (i) 2159930 - Provision for Stock Obsolesence (ii) 5581104 - Devaluation of Inventory bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa Terbanding telah melihat bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding; bahwa sengketa berawal dari Pemeriksa mengakui non operating income sebesar USD 78,736 sebagai DPP PPN berdasarkan hasil pengujian berbagai bukti pendukung, dimana dalam LPP dinyatakan bahwa koreksi DPP PPN bersumber dari pengujian SPT Masa PPN/PPnBM, Kas/Bank, buku penjualan dan pembelian, Faktur Pajak keluaran dan masukan, Buku piutang dan hutang, uang muka pada pos neraca, buku penghasilan lain-lain, dan ekualisasi antara penyerahan PPN dan peredaran usaha di PPh Badan; bahwa menurut Pemohon Banding hanya USD 25.094 sebagai DPP PPN dan sisanya sebesar USD 53,642 merupakan audit adjustment dilakukan terhadap devaluasi B-grade sebesar USD 53,642, yang dilakukan sebagai jurnal balik (reversal) atas cadangan penurunan nilai persediaan;

bahwa pada saat keberatan Penelaah keberatan mengirimkan surat nomor S-2367/WPJ.07/ BD.05/2010 tanggal 17 Mei 2010 hal permintaan data/dokumen, antara lain permintaan Perhitungan penghasilan Luar Usaha (non-operating income) sebesar USD 78,736,00 dan adjustmentnya dengan penjelasan alasan adanya adjustment devaluasi B-grade, pihak siapa yang melakukan ajustment, invoice dan bukti penerimaan uang dari penghasilan luar usaha tersebut dan data/dokumen lain yang mendukung perngajuan keberatan Wajib Pajak; bahwa dalam penjelasan tertulis Pemohon Banding atas surat nomor: S-2367/ WPJ.07/BD.05/2010, Pemohon Banding menyatakan bahwa jumlah sebesar USD 25,094 dari penghasilan luar usaha yang berjumlah USD 78,736 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2008 merupakan objek PPN berupa penjualan serap dimana telah yang berlaku, adapun selisih sebesar USD 53,642 adalah merupakan adjustment dari pihak akuntan public (auditor) sehubungan dengan pemulihan kembali atas pencadangan penghapusan persediaan (recovery of inventory write-off) dalam tahun berjalan, namun penjelasan tertulis Pemohon Banding ini tidak dilampiri bukti/dokumen pendukung; bahwa adanya penggabungan usaha yang telah dibuatkan akte notaris dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AH116196.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 12 September 2008, dimana terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2008 seluruh hak dan kewajiban Pemohon Banding telah beralih ke PT AAA termasuk seluruh hak dan kewajiban perpajakan Pemohon Banding; bahwa mengingat pemeriksa telah melakukan pengujian pada saat pemeriksaan dan Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung yang memadai serta adanya penggabungan usaha ke dalam PT BBB, maka Terbanding berpendapat untuk mempertahankan koreksi pemeriksa; bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa sengketa other income atas devaluasi B-Grade sebesar USD 53,642 semata-mata hanya merupakan jurnal balik (reversal) atas cadangan persediaan usang di tahun 2007; bahwa sebelum manajemen Fasco diganti, pihak manajemen lama mempunyai kebijakan untuk membuat cadangan atas devaluasi inventory, seperti inventory yang tidak memenuhi standar karena perubahan cuaca dan sebab lainnya, sehingga dianggap sebagai persediaan usang. Dasar pencadangan devaluasi inventory berdasarkan report dari bagian gudang; bahwa setelah manajemen berganti, pihak manajemen baru membuat kebijakan bahwa inventory yang sudah tidak memenuhi standar harus dihapuskan (write-off) dan dipindahkan ke gudang barang scrap yang selanjutnya akan dijual sebagai barang scrap/ limbah; bahwa pada awal tahun 2008, saldo awal 2159930 - Provision for Stock Obsolescence adalah USD 53,642. Selama tahun 2008, terdapat pembentukan cadangan devaluasi inventory sebesar USD 13.904, sehingga pada akhir 2008, saldo akun cadangan tersebut sebesar USD 67,546; bahwa selama tahun 2008, pencadangan devaluasi dicatat sebagai berikut: Dr. 5581104 - Devaluation of Inventory USD 13.904 Cr. 2159930 - Provision for Stock Obsolescence USD 13.904 bahwa saat berlakunya kebijakan baru, dilakukan jumal untuk membalik (reverse) cadangan tersebut sebagai berikut: Dr. 2159930 - Provision for Stock Obsolesence USD 67.546 Cr. 5581104 - Devaluation of Inventory USD 67.546 bahwa pada 30 Oktober 2008, terdapat saldo expense untuk akun 5581104 Devaluation of Inventory bernilai negatif sebesar USD 53.642, yang selanjutnya oleh Akuntan publik dilakukan jurnal penyesuaian atas beban ini dengan mereklasifikasikarmya ke Other Income (7159919) sebagai berikut:

Dr. 5581104 - Devaluation of Inventory Cr. 7159919 - Other income

USD 53.642 USD 53.642

bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding, koreksi sebesar USD 53,642 adalah bukan objek PPN, karena bukan penyerahan BKP/ JKP. bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan dan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: - bahwa Other Operating Income menurut Pemohon Banding sebesar USD.25.094.00 atau setara dengan Rp.231.020.020,00 sedangkan menurut Terbanding sebesar USD.78.736.00 atau setara dengan Rp.734.288.579,00 sehingga terdapat Koreksi sebesar USD.53.642.00 atau setara dengan Rp.503.268.559,00; - bahwa menurut Terbanding dalam Berita Acara Uji Bukti, bahwa mengingat pemeriksa telah melakukan pengujian pada saat pemeriksaan dan Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung yang memadai serta adanya penggabungan usaha ke dalam PT BBB, maka Terbanding berpendapat untuk mempertahankan koreksi ; - bahwa sesuai Berita Acara Uji Bukti, bahwa menurut Pemohon Banding sengketa other Income atas Devaluasi B Grade sebesar USD 53,642.00 semata-mata hanya merupakan jurnal balik atas persediaan usang di tahun 2007 ; - bahwa sesuai Berita Acara Uji Bukti, bahwa menurut Pemohon Banding pada tanggal 30 Oktober 2008, terdapat saldo expense untuk5581104- Devaluation of Inventory bernilai negatip sebesar USD.53.642.00 yang selanjutnya oleh Akuntan publik dilakukan jurnal penyesuaian atas beban ini dengan mereklasifikannya ke Other Income sebagai berikut : Dr.Devaluation of Inventory USD.53,642.00 Cr.Other Income sebesar USD.53,642.00 - bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis berpendapat bahwa Reklasifikasi dari Devaluasi of Inventory ke Other Income bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian Koreksi Terbanding atas Other Non Operating Income (account # 7159911) sebesar USD 53,642.00 atau setara dengan Rp.503.268.559,00 tidak dapat dipertahankan; 2. Menurut Terbanding

Koreksi Other Income (account # 7159919) sebesar USD 10.424,44.00

: bahwa Pokok sengketa adalah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dari akun Other income dengan rincian : DPP PPN atas akun Other Income cfm. Pemeriksa USD 16,628.00 DPP PPN atas akun Other Income cfm Pemohon Banding USD 5,013.00 Selisih USD 11,616.00 bahwa Terbanding menerima sebagian keberatan Pemohon Banding yaitu untuk pos keuntungan atas penjualan ekspor spareparts sebesar USD 1,192.00 (USD 932,37 + USD 259,19). Sedangkan atas koreksi Pemeriksa lainnya sebesar USD 10,424.00 Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan ketidakbenaran koreksi Pemeriksa sehingga koreksi tetap dipertahankan;


:

Menurut Majelis

:

bahwa akun other income (account #7159919) sebesar USD 16,628.00 adalah terdiri dari: Pendapatan Sewa Gudang (objek PPN) USD 5,013.00 Keuntungan luar usaha (bukan objek PPN) USD 11,616.00 USD 16,629.00 bahwa bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Other Income (account # 7159919) sebesar USD 10,424.44 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dari akun Other income semula adalah sebesar USD 11,616.00 dengan rincian : - DPP PPN atas akun Other Income cfm. Pemeriksa USD 16,628.00 - DPP PPN atas akun Other Income cfm Pemohon Banding USD 5,013.00

-

Koreksi

USD 11,616.00

bahwa koreksi DPP atas akun Other Income sebesar USD 11,616.00, menurut Pemohon Banding bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai karena terdiri dari transaksi sebagai berikut : a. Keuntungan atas penjualan ekspor sparepart USD 932,37 b. Keuntungan atas penjualan ekspor sparepart USD 259,19 c. Keuntungan atas penghapusan hutang USD 1,240,00 d. Pendapatan dari YHA USD 1,267.42 e. Kelebihan accrue PPh Pasal 21 USD 7,633.26 f. Selisih pembulatan pembayaran USD 283,76 Jumlah USD11,616.00; bahwa Terbanding menerima sebagian keberatan Pemohon Banding yaitu untuk pos keuntungan atas penjualan ekspor spareparts sebesar USD 1,192.00 (USD 932,37 + USD 259,19), sedangkan atas koreksi lainnya sebesar USD 10,424.00 Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan ketidakbenaran koreksi, sehingga koreksi tetap dipertahankan; bahwa karena sengketa Koreksi Objek PPN atas Other Income (account # 7159919) sebesar USD 10,424.44 adalah terkait masalah pembuktian, oleh karenanya Majelis meminta Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan Uji Kebenaran Bukti Materi; bahwa pembahasan hasil Uji Kebenaran Materi diuraikan sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding dan Terbanding melakukan uji kebenaran bukti materi terhadap buktibukti yang disampaikan Pemohon Banding terhadap keuntungan luar usaha sebesar USD10,424.44 yang menurut Pemohon Banding bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. Keuntungan atas penghapusan hutang sebesar USD 1,240.00 b. Pendapatan dari YHA sebesar USD 1,267.42 USD 7,633.26 c. Kelebihan accrue PPh pasal 21 sebesar d. Selisih pembulatan pembayaran sebesar USD 283,76 Uraian Hasil Uji Kebenaran Bukti Materi:

a. Koreksi Keuntungan atas penghapusan hutang sebesar USD 1,240,00 bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen sebagai berikut: 1. Journal Voucher No 7093 tertanggal 18 Januari 2008; 2. Bank/Cash payment Request for PT MC Engineering Indonesia tertanggal 16 Januari 2008; 3. Invoice No BYZO7CHE-007 tertanggal 9-11-2007 dan Faktur Pajak No 010.000 07.00000377 tertanggal 9-11- 2007 dan PT MC Engineering Indonesia; 4. Certificate of Completion; 5. Perjanjian Kerja No: 231F/YKK/CBT/III/2007 atas Ebara Chiller Overhaul; bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan ekualisasi dengan PPh badan, dimana penghasilan dari luar usaha untuk akun Other Income diakui sebesar USD 16,628; bahwa dalam surat keberatannya Pemohon Banding menyatakan bahwa untuk Other Income yang dapat dihitung seharusnya hanya USD 5,013 karena: USD 10.424 bukan merupakan objek PPN USD 1.192 merupakan eksport sparepart;

bahwa terkait koreksi ini, penelaah keberatan mengirimkan surat nomor S- 2367/WPJ.07/ BD.05/2010 tanggal 17 Mei 2010, hal: permintaan data/dokumen, antara lain permintaan Perhitungan dan penjelasan atas Other Income sebesar USD 16,628 berupa pencatatan di ledger, invoice tagihan, alasan pendapatan tersebut bukan objek PPN dan pemberitahuan ekspor barang (atas sparepart) dan dokumen pendukungnya (Bill of Lading, Insurance) serta data/dokumen lain yang mendukung pengajuan keberatan Wajib Pajak; bahwa dalam penjelasan tertulis Wajib Pajak atas surat nomor: S-2367/WPJ.07/BD.05/2010, Pemohon Banding menyatakan bahwa jumlah sebesar USD 5,013 dari Other Income yang berjumlah USD 16,628 merupakan pendapatan sewa gudang yang mana PPN terutangnya telah di setor dan dilaporkan dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku; bahwa atas sisanya sebesar USD 11.616 menurut Pemohon Banding bukan merupakan objek PPN karena terdiri dari transaksi sebagai berikut: - Keuntungan atas penjualan ekspor sparepart USD 932.37 - Keuntungan atas penjualan ekspor sparepart USD 259.19 - Keuntungan atas penghapusan hutang USD 1,240.00 USD 1,267.42 - Pendapatan dari YHA - Kelebihan accrue PPh Pasal 21 USD 7,633.26 - Selisih pembulatan pembayaran USD 283.76

- Jumlah

USD 11,616.00;

bahwa Pemohon Banding juga melampirkan Bukti Pemberitahuan Ekspor Barang, Bill of lading, Invoice dan pendukung lain; bahwa selanjutnya, penelaah keberatan melakukan penelitian terhadap ledger, PEB, Bill of lading, invoice dan bukti pendukung lain yang diberikan oleh Pemohon Banding; bahwa berdasarkan penelitian ternyata bukti pendukung yang tersedia hanya untuk pos keuntungan atas penjualan ekspor sparepart, adapun pos keuntungan atas penghapusan hutang, pendapatan dari YHA, kelebihan accrue PPh Pasal 21 dan selisih pembulatan pembayaran tidak dilengkapi bukti pendukung yang memadai; bahwa untuk pos keuntungan atas penjualan ekspor ini juga telah diakui sebagai penghasilan dari hasil ekspor oleh penelaah keberatan yang menangani keberatan PPh Badan; bahwa koreksi pemeriksa lainnya sebesar USD 10.424,44 penelaah keberatan berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan ketidakbenaran koreksi pemeriksa, sehingga koreksi tetap dipertahankan yang terdiri dari: No

K o re k s i K o re k s i

T e rb a n d in g

O t h e r In c o m e (US D ) a

Keuntungan atas penghapus an hutang

1,2 4 0 .0 0

b

P e n d a p a t a n d a ri Y H A

1,2 6 7 .4 2

c

K e le b ih a n a c c ru e P P h P a s a l 2 1

7 ,6 3 3 .2 6

d

S e lis ih p e m b u la t a n p e m b a ya ra n

2 8 3 .7 6

J u m la h k o re k s i O t h e r In c o m e

10 ,4 2 4 .4 4

bahwa oleh karena bukti pendukung baru diberikan pada saat uji bukti, maka Terbanding berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi; bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa keuntungan penghapusan hutang sebesar USD 1,240 merupakan pengurangan hutang kepada kontraktor (PT MC Engineering Indonesia) adalah sebenarnya pendapatan penalty atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor. Penalty atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dihitung 1% dan nilai kontrak per hari keterlambatan sesuai pasal 8

ayat I pada kontrak kerja antara Pemohon Banding dan kontraktor; bahwa kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan selama 4 hari dimana sanksi keterlambatan sebesar USD 1.240 (1% x 4 hari x USD 31,400); bahwa dalam kontrak kerja pasal 2 disebutkan bahwa pekerjaan harus diselesaikan tanggal 24 Oktober 2007, namun dalam certificate of completion, diketahui pekerjaan baru diserahkan tanggal 29 Oktober 2007 oleh kontraktor; bahwa sanksi keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini mengurangi jumlah kewajiban/hutang Pemohon Banding kepada kontraktor, jadi, pendapatan yang berasal dari penalti atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor bukanlah merupakan penyerahan barang/jasa kena pajak; bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan dan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: - bahwa sengketa ini terjadi karena karena Terbanding melakukan koreksi Other Income (account # 7159919) sebesar USD 1,240.00 dengan alasan Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti yang memadai; - bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa jumlah sebesar USD 1,240.00 merupakan pendapatan penalty atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor. Penalty atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dihitung 1% dan nilai kontrak per hari keterlambatan sesuai pasal 8 ayat I pada kontrak kerja antara Pemohon Banding dan kontraktor, sehingga menjadi pengurangan hutang Pemohon Banding kepada kontraktor (PT MC Engineering Indonesia); - bahwa dalam uji bukti atas transaksi sebesar USD 1,240.00, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti berupa Invoice No BYZO7CHE-007 tertanggal 9-11-2007 dan Faktur Pajak No 010.000 07.00000377 tertanggal 9-11- 2007 dan PT MC Engineering Indonesia, Certificate of Completion, Perjanjian Kerja No: 231F/YKK/CBT/III/2007 atas Ebara Chiller Overhaul; - bahwa karena Pemohon Banding telah dapat menunjukkan bukti bahwa jumlah sebesar USD 1,240.00 adalah berasal dari Penalty atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor PT MC Engineering Indonesia, maka Majelis berpendapat jumlah sebesar USD 1,240.00 bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai; bahwa Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Other Income- Keuntungan atas penghapusan hutang sebesar USD 1,240.00 atau setara dengan Rp.11.564.240,00 tidak dapat dipertahankan;

b. Koreksi Pendapatan dari YHA sebesar USD 1,267.42 bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen sebagai berikut: a. Journal Voucher No 8932 tertanggal 16 Oktober 2008; b. Debit Note No 002/YF/X/08 tertanggal 16 Oktober 2008; bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan ekualisasi dengan PPh badan, dimana penghasilan dari luar usaha untuk akun Other Income diakui sebesar USD 16,628; bahwa dalam surat keberatannya Pemohon Banding menyatakan bahwa untuk Other Income yang dapat dihitung seharusnya hanya USD 5,013 karena: • USD 10.424 bukan merupakan objek PPN • USD 1.192 merupakan eksport sparepart; bahwa terkait koreksi ini, penelaah keberatan mengirimkan surat nomor S- 2367/WPJ.07/ BD.05/2010 tanggal 17 Mei 2010, hal: permintaan data/dokumen, antara lain permintaan Perhitungan dan penjelasan atas Other Income sebesar USD 16,628, berupa pencatatan di

ledger, invoice tagihan, alasan pendapatan tersebut bukan objek PPN dan pemberitahuan ekspor barang (atas sparepart) dan dokumen pendukungnya (Bill of Lading, Insurance) serta data/dokumen lain yang mendukung pengajuan keberatan Wajib Pajak; bahwa dalam penjelasan tertulis Wajib Pajak atas surat nomor: S-2367/WPJ.07/BD.05/2010, Pemohon Banding menyatakan bahwa jumlah sebesar USD 5,013 dari Other Income yang berjumlah USD 16,628 merupakan pendapatan sewa gudang yang mana PPN terutangnya telah di setor dan dilaporkan dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku; bahwa atas sisanya sebesar USD 11.616 menurut Pemohon Banding bukan merupakan objek PPN karena terdiri dari transaksi sebagai berikut: - Keuntungan atas penjualan ekspor sparepart USD 932.37 - Keuntungan atas penjualan ekspor sparepart USD 259.19 - Keuntungan atas penghapusan hutang USD 1,240.00 USD 1,267.42 - Pendapatan dari YHA - Kelebihan accrue PPh Pasal 21 USD 7,633.26 - Selisih pembulatan pembayaran USD 283.76

- Jumlah

USD 11,616.00;



T e rb a n d in g



1,2 4 0 .0 0

b


1,2 6 7 .4 2

c


7 ,6 3 3 .2 6

d

S e lis ih p e m b u la t a n p e m b a ya ra n J u m la h k o re k s i O t h e r In c o m e

2 8 3 .7 6 10 ,4 2 4 .4 4

bahwa oleh karena bukti pendukung baru diberikan pada saat uji bukti, maka Terbanding berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi; bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa koreksi atas pendatapatan dari YHA (YKK Holding Asia) sebesar USD 1.267 sematamata hanyalah berupa reimbursement atas biaya yang dibayarkan dahulu oleh YKK Fasco untuk keperluan YHA; bahwa Debit Note atas reimbursement tersebut Pemohon Banding lampirkan; bahwa pada saat biaya dibayarkan untuk expatriate, jurnalnya adalah:

Dr. Other expense Cr. Cash Sehingga pada saat ditagih, jurnalnya menjadi: Dr. Cash Cr. Other Income bahwa jadi, sengketa atas pendapatan lainnya dari YHA berupa biaya reimbursement menurut Pemohon Banding seharusnya bukan penyerahan barang/jasa kena pajak yang terutang PPN; bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan dan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: - bahwa sengketa ini terjadi karena karena Terbanding melakukan koreksi Other Income (account # 7159919) sebesar USD 1,267.42 dengan alasan Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti yang memadai; - bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa jumlah sebesar USD 1,267.42 merupakan reimbursement atas biaya yang dibayarkan dahulu oleh YKK Fasco untuk keperluan YKK Holding Asia (YHA); - bahwa dalam uji bukti atas transaksi sebesar USD 1,267.42, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti berupa Journal Voucher No 8932 tertanggal 16 Oktober 2008; Debit Note No 002/YF/X/08 tertanggal 16 Oktober 2008; - bahwa karena Pemohon Banding telah dapat menunjukkan bukti bahwa jumlah sebesar USD 1,267.42 adalah berasal dari reimbursement atas biaya yang dibayarkan dahulu oleh YKK Fasco untuk keperluan YKK Holding Asia (YHA) bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai; - bahwa Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Other Income- Pendapatan dari YHA sebesar USD 1,267.42 atau setara dengan Rp.11.819.959,00 tidak dapat dipertahankan;

c. Koreksi Kelebihan Accrue PPh Pasal 21 sebesar USD 7,633.26 bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen sebagai berikut: 1. General Ledger other income - 7159919 2. General Ledger - Income taxes payables PPH pasal 21(Employee) – 2151240 3. General Ledger AP - Udaya Anugrah Abadi -PSLU001 bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan ekualisasi dengan PPh badan, dimana penghasilan dari luar usaha untuk akun Other Income diakui sebesar USD 16,628; bahwa dalam surat keberatannya Pemohon Banding menyatakan bahwa untuk Other Income yang dapat dihitung seharusnya hanya USD 5,013 karena: •USD10.424 bukan merupakan objek PPN •USD1.192 merupakan eksport sparepart; bahwa terkait koreksi ini, penelaah keberatan mengirimkan surat nomor S- 2367/WPJ.07/ BD.05/2010 tanggal 17 Mei 2010, hal: permintaan data/dokumen, antara lain permintaan Perhitungan dan penjelasan atas Other Income sebesar USD 16,628,- berupa pencatatan di ledger, invoice tagihan, alasan pendapatan tersebut bukan objek PPN dan pemberitahuan ekspor barang (atas sparepart) dan dokumen pendukungnya (Bill of Lading, Insurance) serta data/dokumen lain yang mendukung pengajuan keberatan Wajib Pajak; bahwa dalam penjelasan tertulis Wajib Pajak atas surat nomor: S-2367/WPJ.07/BD.05/2010, Pemohon Banding menyatakan bahwa jumlah sebesar USD 5,013 dari Other Income yang berjumlah USD 16,628 merupakan pendapatan sewa gudang yang mana PPN terutangnya telah di setor dan dilaporkan dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa atas sisanya sebesar USD 11.616 menurut Pemohon Banding bukan merupakan objek PPN karena terdiri dari transaksi sebagai berikut: - Keuntungan atas penjualan ekspor sparepart USD 932.37 - Keuntungan atas penjualan ekspor sparepart USD 259.19 - Keuntungan atas penghapusan hutang USD 1,240.00 - Pendapatan dari YHA USD 1,267.42 - Kelebihan accrue PPh Pasal 21 USD 7,633.26 - Selisih pembulatan pembayaran USD 283.76

- Jumlah

USD 11,616.00;



T e rb a n d in g



1,2 4 0 .0 0

b


1,2 6 7 .4 2

c


7 ,6 3 3 .2 6

d


2 8 3 .7 6 10 ,4 2 4 .4 4

bahwa oleh karena bukti pendukung baru diberikan pada saat uji bukti, maka Terbanding berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi; bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa Other income sebesar sebesar USD 7,633 terdiri dari : 1. Kelebihan accrue PPh Pasal 21 sebesar USD 1,435 bahwa kelebihan accrue PPh Pasal 21 sebesar USD 1.435 adalah pada awalnya untuk mencatat pencadangan Kurang Bayar SPT Tahunan 1721 tahun 2008, yang mana setoran PPh Pasal 21 masa Oktober 2008 belum diperhitungkan sebagai kredit Pajak; bahwa hal ini mengakibatkan kelebihan pencadangan dan Baru diketahui pada saat pemeriksaan oleh Akuntan Publik, selanjutnya, oleh Akuntan Publik kelebihan cadangan tersebut dikoreksi menjadi other income; 2. Kelebihan pencatatan hutang sebesar USD 6,198; bahwa informasi atas kelebihan pencatatan hutang adalah berdasarkan konfirmasi langsung oleh pihak auditor kepada vendor (Udaya Anugrah Abadi); bahwa jadi, koreksi kelebihan accrue PPh pasal 21 dan kelebihan pencatatan hutang menjadi other income menurut Pemohon Banding bukan merupakan penyerahan barang/jasa kena pajak PPN; bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan dan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: bahwa sengketa ini terjadi karena karena Terbanding melakukan koreksi Other Income

-

-

-

-

(account # 7159919) sebesar USD 7,633.26 dengan alasan Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti yang memadai; bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa jumlah sebesar USD 7,633.26 terdiri dari sebesar USD 1,435 yang merupakan kelebihan pencadangan Kurang Bayar SPT Tahunan 1721 tahun 2008 yang diketahui pada saat pemeriksaan oleh Akuntan Publik, selanjutnya, oleh Akuntan Publik kelebihan cadangan tersebut dikoreksi menjadi other income, sedangkan jumlah sebesar USD 6,198 yang merupakan kelebihan pencatatan hutang berdasarkan konfirmasi langsung oleh pihak auditor kepada vendor (Udaya Anugrah Abadi); bahwa dalam uji bukti atas transaksi sebesar USD 7,633.26, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti berupa General Ledger other income – 7159919, General Ledger - Income taxes payables PPH pasal 21(Employee) – 2151240, General Ledger AP - Udaya Anugrah Abadi -PSLU001 bahwa karena Pemohon Banding telah dapat menunjukkan bukti bahwa jumlah sebesar USD 7,633.42 adalah berasal dari kelebihan accrue PPh pasal 21 dan kelebihan pencatatan hutang menjadi other income, sehingga jumlah sebesar USD 7,633.26 tersebut bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai; bahwa Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Other Income- Kelebihan Accrue PPh Pasal 21 sebesar USD 7,633.26 atau setara dengan Rp.71.187.783,00 tidak dapat dipertahankan;

d. Koreksi Selisih Pembulatan Pembayaran sebesar USD 283,76 (pembulatan menjadi USD 284) bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen berupa: Rekapitulasi selisih pembulatan pembayaran dari GL other income – 7159919; bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan ekualisasi dengan PPh badan, dimana penghasilan dari luar usaha untuk akun Other Income diakui sebesar USD 16,628; bahwa dalam surat keberatannya Pemohon Banding menyatakan bahwa untuk Other Income yang dapat dihitung seharusnya hanya USD 5,013 karena: •USD10.424 bukan merupakan objek PPN •USD1.192 merupakan eksport sparepart; bahwa terkait koreksi ini, penelaah keberatan mengirimkan surat nomor S- 2367/WPJ.07/ BD.05/2010 tanggal 17 Mei 2010, hal: permintaan data/dokumen, antara lain permintaan Perhitungan dan penjelasan atas Other Income sebesar USD 16,628,- berupa pencatatan di ledger, invoice tagihan, alasan pendapatan tersebut bukan objek PPN dan pemberitahuan ekspor barang (atas sparepart) dan dokumen pendukungnya (Bill of Lading, Insurance) serta data/dokumen lain yang mendukung pengajuan keberatan Wajib Pajak; bahwa dalam penjelasan tertulis Wajib Pajak atas surat nomor: S-2367/WPJ.07/BD.05/2010, Pemohon Banding menyatakan bahwa jumlah sebesar USD 5,013 dari Other Income yang berjumlah USD 16,628 merupakan pendapatan sewa gudang yang mana PPN terutangnya telah di setor dan dilaporkan dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku; bahwa atas sisanya sebesar USD 11.616 menurut Pemohon Banding bukan merupakan objek PPN karena terdiri dari transaksi sebagai berikut: - Keuntungan atas penjualan ekspor sparepart USD 932.37 - Keuntungan atas penjualan ekspor sparepart USD 259.19 - Keuntungan atas penghapusan hutang USD 1,240.00 - Pendapatan dari YHA USD 1,267.42 - Kelebihan accrue PPh Pasal 21 USD 7,633.26 - Selisih pembulatan pembayaran USD 283.76

- Jumlah

USD11,616.00;



T e rb a n d in g



1,2 4 0 .0 0

b


1,2 6 7 .4 2

c


7 ,6 3 3 .2 6

d


2 8 3 .7 6 10 ,4 2 4 .4 4

bahwa oleh karena bukti pendukung baru diberikan pada saat uji bukti, maka Terbanding berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi; bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa menurut Pemohon Banding, selisih pembulatan selama tahun buku 2008 (Januari Oktober) sebesar USD 284 adalah semata-mata merupakan koreksi otomatis yang dilakukan oleh sistem pembukuan Pemohon Banding dan koreksi selisih lain-lain yang dilakukan manual oleh Pemohon Banding; bahwa menurut Pemohon Banding, selisih pembulatan yang dilakukan oleh sistem adalah jelas-jelas bukan merupakan Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak; bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan dan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: bahwa sengketa ini terjadi karena karena Terbanding melakukan koreksi Other Income (account # 7159919) sebesar USD 283,76 (pembulatan menjadi USD 284) dengan alasan Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti yang memadai; bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa jumlah sebesar USD 283,76 (pembulatan menjadi USD 284) merupakan koreksi otomatis yang dilakukan oleh sistem pembukuan Pemohon Banding dan koreksi selisih lain-lain yang dilakukan manual oleh Pemohon Banding; bahwa dalam uji bukti atas transaksi sebesar USD 283,76 (pembulatan menjadi USD 284), Pemohon Banding menyerahkan bukti berupa Rekapitulasi selisih pembulatan pembayaran dari GL other income – 7159919; bahwa karena Pemohon Banding telah dapat menunjukkan bukti bahwa jumlah sebesar USD 283,76 (pembulatan menjadi USD 284) adalah berasal dari koreksi otomatis yang dilakukan oleh sistem pembukuan Pemohon Banding dan koreksi selisih lain-lain yang dilakukan manual oleh Pemohon Banding tersebut bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai; bahwa Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Selisih Pembulatan Pembayaran sebesar USD 283,76 (pembulatan menjadi USD 284) atau setara dengan

Rp.2.646.346,00 tidak dapat dipertahankan; -

bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis diatas pada angka a sampai dengan d Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Koreksi Objek PPN atas Other Income (account # 7159919) sebesar USD 10,424.44 atau setara dengan Rp.97.218.328,00 seluruhnya tidak dapat dipertahankan; No K o re k s i

K o re k s i

K o re k s i

K o re k s i

K o re k s i

T e rb a n d in g

T id a k D a p a t

T id a k D a p a t

T etap

O t h e r In c o m e

T etap

D ip e rt a h a n k a n D ip e rt a h a n k a n D ip e rt a h a n k a n (US D )

(US D )

( ID R )

D ip e rt a h a n k a n

(US D )

( ID R )

a


1,2 4 0 .0 0

1,2 4 0 .0 0

11,5 6 4 ,2 4 0 .0 0

0

0

b


1,2 6 7 .4 2

1,2 6 7 .4 2

11,8 19 ,9 5 9 .0 0

0

0

c


7 ,6 3 3 .2 6

7 ,6 3 3 .2 6

7 1,18 7 ,7 8 3 .0 0

0

0

d

S e lis ih p e m b u la t a n p e m b a ya ra n

2 8 3 .7 6

2 8 3 .7 6

2 ,6 4 6 ,3 4 6 .0 0

0

0

10 ,4 2 4 .4 4

10 ,4 2 4 .4 4

9 7 ,2 18 ,3 2 8 .0 0

0

0

J u m la h k o re k s i O t h e r In c o m e

3.

K o re k s i

Koreksi atas Penjualan Aktiva Tetap sebesar USD 7,197.00

Menurut Terbanding

:

bahwa pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan aktiva tetap berupa kendaraan sebesar USD 7,197,00 dimana menurut Pemohon Banding penjualan mobil dimana aktiva tersebut menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;


:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena menurut Pemohon Banding mobil Toyota Kijang adalah termasuk kategori kendaraan van, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masukan atas perolehan mobil tersebut tidak dapat dikreditkan. Sehingga pada saat kendaraan tersebut dijual tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Menurut Majelis

:

bahwa bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Koreksi atas Penjualan Aktiva Tetap sebesar USD 7.197 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; bahwa karena sengketa Koreksi atas Penjualan Aktiva Tetap sebesar USD 7.197 adalah terkait masalah pembuktian, oleh karenanya Majelis meminta Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan Uji Kebenaran Bukti Materi; bahwa pembahasan hasil Uji Kebenaran Materi diuraikan sebagai berikut: Koreksi atas Penjualan Aktiva Tetap sebesar USD 7,197; bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen sebagai berikut: a. Journal Voucher No 8162 tertanggal 30 Juni 2008 b. Berita Acara Penjualan Asset No. 001/FAS/IV/2008 tertanggal 16 Juni 2008; c. Surat Jual Beli No. 001/YKK/FASCO- SJB/IV/2008 tertanggal 16 Juni 2008; bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa Terbanding telah melihat dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding; bahwa koreksi adalah dasar pengenaan pajak PPN alas penjualan aktiva adalah penjualan kijang nomor B 2350 EO tahun 1997, dimana menurut Pemohon Banding penjualan mobil dimana aktiva tersebut menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan; bahwa sesuai Pasal 16D UU no, 18 tahun 2000 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan;

bahwa menurut Terbanding, Pajak Masukan atas pembelian mobil Kijang B 2350 tahun 1997 dapat dikreditkan dengan alasan: - Pada saat pembelian dilakukan, PB adalah Pengusaha Kena Pajak. - Mobil yang dibeli tidak termasuk kategori kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi; bahwa di dalam Surat Jual Beli No. 001/YKK/FASCO- SJB/IV/2008 tertanggal 16 Juni 2008; tertanggal 16 Juni 2008 dinyatakan bahwa jenis kendaraan adalah minibus; bahwa mengingat bahwa pajak masukan PPN atas pembelian mobil kijang tersebut dapat dikreditkan maka penjualan mobil tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal l6D UU PPN maka Terbanding berpendapat tetap mempertahankan koreksi. bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa pada Surat Banding, Peneliti Keberatan beralasan bahwa Pajak Masukan atas pembelian mobil kijang B 2350 EO tahun 1997 dapat dikreditkan dengan alasan mobil yang dibeli tidak termasuk kategori kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi; bahwa untuk itu menurut Peneliti Keberatan, Pajak Masukan PPN atas pembelian mobil kijang tersebut dapat dikreditkan, sehingga penjualan mobil sebesar USD 7.197 tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D UU PPN; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat peneliti keberatan diatas; bahwa menurut Pemohon Banding, mobil Toyota Kijang termasuk kategori kendaraan van atau station wagon dan juga aktiva tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat 8 (b) & (c) UU PPN No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 1994); bahwa hal ini karena mobil Kijang tersebut dipakai oleh pegawai dan dibawa pulang, yang mana dari sisi PPh Badan menurut peraturan perpajakan yang berlaku saat itu, biaya perolehan dan biaya lainnya sehubungan dengan mobil Kijang tersebut tidak dapat dibebankan dalam perhitungan PPh Badan; bahwa dengan demikian, PPN masukan atas perolehan mobil Kijang tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat 8 (b) UU PPN 8/1983 tidak dapat dikreditkan, sehingga pada saat penjualan mobil Kijang tersebut menurut pasal 16 D UU PPN tidak terutang PPN; bahwa menurut Pemohon Banding, PPN Masukan pada saat perolehan bukan pada permasalahan dikreditkan atau tidak dikreditkan oleh Pemohon Banding, akan tetapi pada permasalahan tidak dapat dikreditkan atau dapat dikreditkan; bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan dan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: bahwa Penjualan Aktiva Tetap yang merupakan Objek PPN menurut Terbanding sebesar USD.7,197.00 atau setara dengan Rp.67.115.119,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Nihil sehingga terdapat Koreksi sebesar USD.7,197.00 atau setara dengan Rp.67.115.119,00 ; bahwa Koreksi sebesar USD.7,197.00 adalah Koreksi atas Penjualan Mobil Kijang Tahun 2007 dengan nomor Polisi B-2350 EQ ; bahwa menurut Pemohon Banding, Mobil Kijang tersebut digunakan untuk pegawai dan dibawa pulang, yang mana dari PPh Badan Biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan PPh Badan ; bahwa menurut Pemohon Banding PPN masukan atas perolehan Kijang tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat (8) UU PPN tidak dapat dikreditkan, sehingga pada saat penjualan mobil kijang tersebut menurut Pasal 16 D Undang Undang PPN, Tidak Terutang PPN ;

bahwa menurut Terbanding dalam Berita Acara Uji Bukti, bahwa sesuai Surat Jual Beli nomor : 001/YKK/FASCO-SJB/IV 2008 tanggal 16 Juni 2008 dinyatakan bahwa Jenis Kendaraan adalah Minibus ; bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN berbunyi : Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi Pengeluaran untuk : b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha ; c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan ; bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis berpendapat bahwa Kendaraan Minibus yang digunakan oleh Karyawan Pajak Masukannya Tidak Dapat Dikreditkan, oleh karena itu atas Penjualannya tidak Terutang PPN, dengan demikian Koreksi Terbanding atas Penjualan Aktiva Tetap sebesar USD.7,197.00 atau setara dengan Rp.67.115.119,00 tidak daat Dipertahankan; 4.

Koreksi atas Penghapusan Inventory sebesar USD 199,519.00

Menurut Terbanding

:

bahwa pokok sengketa adalah adanya penghapusan inventory, dimana pemeriksa melakukan koreksi positif atas penghapusan inventory tersebut sebesar USD 199.519 karena tidak adanya bukti pendukung dari pihak eksternal sedangkan Pemohon Banding menyatakan bahwa atas penghapusan inventory sebesar USD 199.324 telah diketahui dan disaksikan oleh pihak eksternal dalam hal ini dari perangkat aparat desa (lurah);

Menurut Pemohon Banding Menurut Majelis

:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan kesimpulan Terbanding. Penghapusan inventory sebesar USD 199,324.00;

:

bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penghapusan Inventory USD 199,519.00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; bahwa karena sengketa Koreksi atas Penghapusan Inventory USD 199,519.00 adalah terkait masalah pembuktian, oleh karenanya Majelis meminta Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan Uji Kebenaran Bukti Materi; bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen sebagai berikut: a. Berita Acara Internal atas Penghapusan Barang No. 06-10/Y-Ph/X/2008 tertanggal 22 Oktober 2008; b. Berita Acara (Surat Keterangan) dengan pihak eksternal atas Penghapusan Barang No. 06 – 10 /Y-Ph/X/2008; c. Samples surat penyerahan inventory write-off dari gudang TPS I – Tempat Penyimpanan Sementara (Gudang barang jadi, goods in process, aux. material) yang selanjutnya ke TPS II (gudang barang scrap) ke TPA — Tempat Pembuangan Akhir (gudang milik vendor/pengumpul); d. Data pengambilan scrap bulan November dan Desember 2008 a/n PT AAA beserta FP atas penjualan scrap oleh PT AAA, sebagai berikut: · 010.000-08.00000208 tertanggal 25-11-2008 · 010.000-08.00000213 tertanggal 28-11-2008 · 010.000-08.00000216 tertanggal 29-11-2008 · 010.000-08.00000229 tertanggal 24-12-2008 bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa Terbanding telah melihat dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif alas penghapusan inventory karena bukti pendukung penghapusan hanya dari pihak intern, Wajib Pajak tidak bisa menunjukkan adanya penilaian penghapusan dari Akuntan Publik/pihak ekstern lainnya; bahwa berdasarkan keterangan Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan, bahwa penghapusan tersebut merupakan penghapusan inventory dari catatan persediaan dan inventory tersebut masih memiliki nilai jual bukan penghapusan dalam arti pemusnahan sehingga nilai kerugian belum terealisasi; Rincian penghapusan inventory sesuai Berita Acara adalah sebagai berikut : Date Write Of Qty Amou Berita Meter nt Acara 22/10/201 Finish Goods 826,078 129.63 09/Y0 1 Ph/X/2008 22/10/201 Goods in 167.613 19.893 09/Y0 Process Ph/X/2008 22/10/201 Goods in 201.018 10.785 07/Y0 Process Ph/X/2008 22/10/201 Goods in 713.586 39.015 06/Y0 Process Ph/X/2008 1.908.29 199.32 5 4 bahwa berdasarkan uraian diatas dan mengingat bahwa adanya penggabungan usaha yang terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2008 dimana Pemohon Banding melebur ke dalam PT AAA maka Terbanding berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi pemeriksa; bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa menurut Pemohon Banding, di dalam UU PPN No 18/2000 tidak ada pasal yang menyebutkan atau mengatur bahwa atas penghapusan inventory adalah terhutang PPN; bahwa oleh PT AAA selaku surviving company setelah merger, inventory yang telah dihapuskan sebesar USD 199.519 dicatat sebagai barang scrap. Selanjutnya atas penjualan barang scrap tersebut telah Pemohon Banding punggut PPN dimana faktur pajak terkait dilampirkan; bahwa pada dasarnya secara tidak langsung atas penghapusan inventory tersebut sudah dikenakan dan dipunggut PPN melalui penjualan barang scrap, walaupun sulit dilakukan penelusuran kembali secara langsung antara nilai barang scrap dengan nilai inventory yang dihapuskan, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan satuan pengukur antara nilai inventory yang dihapuskan, yaitu dalam metric, sedangkan barang scrap menggunakan satuan kilogram; bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan dan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: bahwa rincian penghapusan inventory sesuai Berita Acara Uji Kebenaran Materi adalah sebagai berikut : No

Date

Item

Qty (Meter)

Amount (USD)

Berita Acara

a

22/10/2010

Finish Goods

826,078

129.631

09/Y-Ph/X/2008

b

22/10/2010

Goods in Process

167.613

19.893

09/Y-Ph/X/2008

c

22/10/2010

Goods in Process

201.018

10.785

07/Y-Ph/X/2008

d

22/10/2010

Goods in Process

713.586

39.015

06/Y-Ph/X/2008

27/10/2010

Aux Material

6.494 Pcs

195

10/FAS/X/2008

1.908.295

199.519

Jumlah

bahwa menurut Terbanding Finished Goods sebesar USD.129,631.00, Goods in Process sebesar USD 69,693 (USD19,893 + USD 10,785 + USD 39,015) dan Aux Material sebesar USD 195.00 tersebut dialihkan pada saat merger ;

bahwa Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi positif atas Penghapusan Inventory karena bukti pendukung penghapusan hanya dari pihak intern, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan adanya penilaian penghapusan dari Akuntan Publik atau pihak ekstern lainnya; bahwa menurut Pemohon Banding sesuai Berita Acara Uji Bukti, bahwa oleh PT AAA selaku surviving company setelah merger, inventory yang telah dihapuskan sebesar USD 199.519 dicatat sebagai barang scrap dan selanjutnya atas penjualan barang scrap tersebut telah dipungut PPN oleh Pemohon Banding; bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan bukti-bukti berupa : - Berita Acara Penghapusan Barang nomor: 06,07,08 dan 09/Y-Ph/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 yang ditandatangani Manager Warehouse Dept, Factory Manager dan diketahui oleh Senior Factory Manager ; - Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 22 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Accounting Manager Pemohon Banding dan diketahui Kepala Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Baekasi ; bahwa berdasarkan hal-hal di atas, mengingat dalam penghapusan (write off) Finished Goods sebesar USD.129,631.00, Goods in Process sebesar USD 69,693 (USD19,893 + USD 10,785 + USD 39,015) dan Aux Material sebesar USD 195.00 terdapat bukti Internal yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat Bekasi sebagai pihak eksternal, maka penghapusan (Write off) tesebut dapat diperlakukan sebagai biaya, dengan demikian Koreksi Terbanding atas Penghapusan Inventory sebesar USD.199,519.00 atau Rp.1.973.640.958,00 tidak dapat dipertahankan; 5.

Koreksi atas Adanya Perbedaan Nilai Asset pada saat Merger USD 2,682

Menurut Terbanding

:

bahwa terkait koreksi ini, Terbanding melakukan penelitan atas naskah Keputusan Terbanding Nomor: KEP 624/WPJ.07/BD.04/2009, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada halaman 12 Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP 624/WPJ.07/ BD.04/2009 tanggal 3 Juni 2009 tersebut disebutkan bahwa Nilai Buku (USD) per 31 Oktober 2008 adalah sebesar USD 5,090,052.00;


:

bahwa Pemohon banding tidak setuju dengan kesimpulan Terbanding untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa. Menurut Pemohon banding, nilai penyerahan asset pada saat merger telah sesuai dan disetujui melalui Keputusan Terbanding Nomor: KEP624/WPJ.07/BD.04/2009 mengenai persetujuan menggunakan nilai buku dalam rangka merger, adalah sebesar USD 5,087,370.00 jadi kesimpulan Terbanding atas nilai penyerahan fixed asset pada saat merger tersebut diatas adalah tidak benar;

Menurut Majelis

:

bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Adanya Perbedaan Nilai Asset pada saat Merger USD 2,822 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; bahwa karena sengketa Koreksi Objek PPN atas Adanya Perbedaan Nilai Asset pada saat Merger USD 2,822 adalah terkait masalah pembuktian, oleh karenanya Majelis meminta Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan Uji Kebenaran Bukti Materi; bahwa pembahasan hasil Uji Kebenaran Materi diuraikan sebagai berikut:

Koreksi atas objek PPN untuk Fixed Asset pada saat merger atas kendaraan (Toyota Kijang B 2107 OP sebesar USD 2,822 bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen sebagai berikut: 1 KEP-624/WPJ.07/BD.04/2009 tentang Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha 2 Schedule depresiasi atas asset sengketa 3 SPT PPN Masa Oktober 2008 a/n PT YKK. Fasco Indonesia

bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut : bahwa Terbanding telah melihat dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa koreksi adalah dasar pengenaan pajak PPN atas penyerahan fixed asset pada saat merger berupa kendaraan mobil kijang B 2107 OP; bahwa sesuai Pasal 16D UU Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan; bahwa menurut Terbanding, Pajak Masukan atas pembelian mobil Kijang B 2107 OP dapat dikreditkan dengan alasan: - Pada saat pembelian dilakukan, Pemohon Banding adalah Pengusaha Kena Pajak. - Mobil yang dibeli tidak termasuk kategori kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi; bahwa mengingat bahwa pajak masukan PPN atas pembelian mobil kijang tersebut dapat dikreditkan maka penjualan mobil tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal l6D UU PPN maka Terbanding berpendapat tetap mempertahankan koreksi. bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut : Penyerahan Fixed Asset pada saat merger bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding dimana atas seluruh pengalihan aktiva tetap pada saat merger terutang PPN sesuai daftar asset sebagaimana disebutkan di dalam KEP - 624/2009; bahwa menurut Pemohon Banding, atas penyerahan aktiva tetap pada saat merger terdapat penyerahan kendaraan berupa mobil Toyota Kijang B 2107 OP sebesar USD 2,822 yang termasuk kategori kendaraan van atau station wagon, dan juga aktiva tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat 8 (b) & (c) -UU PPN No. 18/2000. Hal ini karena mobil Kijang tersebut dipakai oleh pegawai dan dibawa pulang, yang mana dari sisi PPh Badan menurut peraturan perpajakan yang berlaku, biaya perolehan dan biaya lainnya sehubungan dengan mobil Kijang tersebut hanya dapat dibebankan sebesar 50% dalam perhitungan PPh Badan; bahwa menurut Pemohon Banding, PPN masukan atas perolehan mobil Kijang tersebut berdasarkan Pasal 9 Ayat 8 (b) UU PPN 18/2000 tidak dapat dikreditkan, sehingga penyerahan mobil Kijang tersebut pada saat merger menurut Pasal 16 D UU PPN tidak terutang PPN; Pendapat Majelis: bahwa Penjualan Aktiva Tetap yang merupakan Objek PPN menurut Terbanding sebesar USD.5,087,370.00 atau setara dengan Rp.50.323.247.556,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar USD.5,090,052.00 atau setara dengan Rp.50.350.794.384,00 sehingga terdapat Koreksi sebesar USD.2,682.00 atau setara dengan Rp.27.546.828,00; bahwa Koreksi sebesar USD.2,682.00 adalah Koreksi atas Penjualan Mobil Kijang nomor Polisi B 2107 OP; bahwa menurut Pemohon Banding Kendaraan B 2107 OP tersebut digunakan oleh Pegawai dan dibawa pulang, sesuai UU PPh biaya tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya ; bahwa menurut Pemohon Banding PPN masukan atas perolehan Kijang tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat (8) UU PPN tidak dapat dikreditkan, sehingga pada saat penjualan mobil kijang

tersebut menurut Pasal 16 D Undang Undang PPN, Tidak Terutang PPN ; bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN berbunyi : Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi Pengeluaran untuk : b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha ; c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan ; bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis berpendapat bahwa Kendaraan Minibus yang digunakan oleh Karyawan Pajak Masukannya Tidak Dapat Dikreditkan, oleh karena itu atas Penjualannya tidak Terutang PPN, dengan demikian Koreksi Terbanding atas Adanya Perbedaan Nilai Asset pada saat Merger sebesar USD.2,682.00 atau setara dengan Rp.27.546.828,00 tidak dapat dipertahankan; 6.

Koreksi Karena Penggunaan Kurs

Menurut Terbanding

:

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor: BA-1099/WPJ.06/ BD.05/2010 tanggal 6 Oktober 2010, Pemeriksa menyatakan bahwa kurs Rp.9.326,00 merupakan kurs rata-rata tertimbang (Januari-Oktober 2008) untuk menentukan nilai Dasar Pengenaan Pajak atas koreksi peredaran usaha. Kurs tersebut didapat dari kurs rata-rata setiap bulan. Sedangkan kurs Rp9.892,00 adalah Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pengalihan aktiva (merger) yaitu tanggal 31 Oktober 2008 sesuai KMK nomor 715/KM.1/2008;


:

bahwa menurut Pemohon banding, penggunaan hanya dua nilai tukar saja untuk seluruh penyerahan masa Januari sampai dengan Oktober 2008, adalah sangat tidak tepat mengingat setiap minggu kurs pajak selalu mengalami perubahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perhitungan jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.115.750.427.935 yang dibuat oleh Terbanding, terdapat kesalahan perhitungan akibat penggunaan kurs yang tidak tepat. Dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim berkenan membatalkan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang dibuat oleh Terbanding;

Menurut Majelis

:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas selisih kurs berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor: BA1099/WPJ.06/BD.05/2010 tanggal 6 Oktober 2010, Pemeriksa menyatakan bahwa kurs Rp.9.326,00 merupakan kurs rata-rata tertimbang (Januari-Oktober 2008) untuk menentukan nilai Dasar Pengenaan Pajak atas koreksi peredaran usaha. Kurs tersebut didapat dari kurs rata-rata setiap bulan. Sedangkan kurs Rp9.892,00 adalah Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pengalihan aktiva (merger) yaitu tanggal 31 Oktober 2008 sesuai KMK nomor 715/KM.1/2008; bahwa Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas koreksi selisih kurs dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan adanya alasan yang jelas dan jumlah yang disengketakan. Untuk itu, diusulkan atas pengajuan keberatan atas pos ini tidak dapat dipertimbangkan; bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan: bahwa sampai dengan keberatan diajukan Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak mengetahui detail koreksi Terbanding; bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan seluruh data kepada Terbanding; bahwa pada Pajak Penghasilan Badan, secara USD sama, sehingga tidak dikoreksi namun selisih karena perbedaan perhitungan selisih kurs; bahwa oleh karena sengketa Koreksi Karena Penggunaan Kurs sebesar Rp.587.101.254,00 tersebut terkait masalah pembuktian, Majelis meminta Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan Uji Kebenaran Bukti Materi; bahwa pembahasan atas hasil Uji Kebenaran Materi diuraikan sebagai berikut:

Koreksi atas Selisih Kurs sebesar Rp 564.142.759; bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan dokumen sebagai berikut:  Rekapitulasi sengketa atas selisih kurs;  Rekapitulasi perhitungan sales export (Jan – Okt 2008) beserta detail sales export per bulannya;  Rekapitulasi perhitungan sales lokal (Jan – Okt 2008) beserta detail sale lokal per bulannya  Rekapitulasi perhitungan VAT atas penyerahan aktiva tetap Psl 16D;  Kurs KMK yang berlaku dari 31 Desember 2007 s.d 2 Nopember 2008; bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut: bahwa Terbanding telah melihat dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding; bahwa pada saat keberatan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan adanya alasan yang jelas dan jumlah yang disengketakan, untuk itu, diusulkan atas pengajuan keberatan atas pos ini tidak dapat dipertimbangkan; bahwa oleh karena bukti pendukung baru diberikan pada saat uji bukti, maka Terbanding berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi. bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut: bahwa Koreksi PPN atas selisih kurs sebesar Rp 564.142.759 terdiri dari: 1. Penjualan Ekspor sebesar USD 4.152.339 bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan No BA 1099/ WPJ.06/ BD.05/2010, Pemeriksa menggunakan kurs rata-rata tertimbang (Jan-Okt 2008) yaitu USD 1 = Rp 9.326 untuk menentukan nilai DPP atas peredaran usaha dalam penjualan ekspor, sedangkan Pemohon Banding menggunakan kurs internal pada saat tanggal transaksi, hal ini menimbulkan selisih pada nilai rupiah sebesar Rp 496.493.780, namun dalam nilai USD, antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak terdapat selisih (USD 0) (Lampiran 1.b); 2. Penyerahan dalam negeri yang terdiri dari : a. Penjualan Lokal sebesar USD 903.763; bahwa sama halnya dengan penjelasan di atas, Terbanding menggunakan kurs ratarata tertimbang (Jan-Okt 2008) yaitu USD 1 = Rp 9.326 untuk menentukan nilai DPP atas peredaran usaha atas penjualan lokal (kepada grup YKK dan non grup YKK), sedangkan Pemohon Banding menggunakan kurs KMK yang berlaku pada saat tanggal transaksi; bahwa hal ini menimbulkan selisih pada nilai rupiah sebesar Rp 64.270.390,00, namun dalam nilai USD, antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak terdapat selisih (USD 0) (Lampiran 1.c Romawi I dan II); b. Penghasilan dari luar usaha dan penghasilan lainnya sebesar USD 30.107; bahwa sama halnya dengan penjelasan di atas, Terbanding menggunakan kurs ratarata tertimbang yaitu Rp 9.326 sedangkan Pemohon Banding menggunakan kurs KMK yang berlaku pada saat tanggal transaksi; bahwa hal ini menimbulkan selisih pada nilai rupiah sebesar Rp 3.072.606,00, namun dalam nilai USD, antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak terdapat selisih ($ 0); c. Penyerahan aktiva (merger) sebesar USD 1.532.231; bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan No BA 1099/ WPJ.06/BD.05/ 2010, disebutkan bahwa pihak Pemeriksa menggunakan Kurs Menteri Keuangan sebesar USD 1 = Rp 9.892,00. Sedangkan Pemohon Banding menggunakan kurs sebesar USD 1 = Rp 9.891,80 sesuai KMK No 715/2008 tanggal 31 Oktober 2008; bahwa hal ini menimbulkan selisih pada nilai rupiah sebesar Rp 305.995, akan tetapi dalam nilai USD, antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak terdapat selisih

(USD 0); bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding sengketa atas selisih kurs hanyalah terletak pada penggunaan kurs konversinya dan tidak ada selisih dalam Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN yang menggunakan kurs mata uang asing (Dollar Amerika Serikat); bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan dan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  bahwa dalam uji kebenaran materi atas Koreksi karena penggunaan kurs sebesar Rp564.142.759,00 diketahui bahwa jumlah tersebut berasal dari: 1. Penjualan Ekspor sebesar USD 4.152.339 2. Penyerahan dalam negeri yang terdiri dari : a. Penjualan Lokal sebesar USD 903.763; b. Penghasilan dari luar usaha dan penghasilan lainnya sebesar USD 30.107; c. Penyerahan aktiva (merger) sebesar USD 1.532.231;  bahwa tidak terdapat selisih nilai Dasar Pengenaan Pajak dalam USD antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak terdapat selisih (USD 0);  bahwa selisih nilai pada rupiah terjadi karena Terbanding menggunakan kurs rata-rata tertimbang (Jan-Okt 2008) yaitu USD 1 = Rp 9.326 untuk menentukan nilai: - DPP atas Penjualan Ekspor sebesar USD 4.152.339 - DPP atas peredaran usaha atas penjualan lokal (kepada grup YKK dan non grup YKK) sebesar USD 903.763; - DPP atas Penghasilan dari luar usaha dan penghasilan lainnya sebesar USD 30.107; sedangkan Pemohon Banding menggunakan kurs KMK yang berlaku pada saat tanggal transaksi;  bahwa selisih nilai dalam rupiah juga terjadi karena Terbanding menggunakan kurs ratarata tertimbang (Jan-Okt 2008) yaitu USD 1 = Rp 9.892,00 untuk menentukan nilai Penyerahan aktiva (merger) sebesar USD 1.532.231, sedangkan Pemohon Banding Pemohon Banding menggunakan kurs sebesar USD 1 = Rp 9.891,80 sesuai KMK No 715/2008 tanggal 31 Oktober 2008;  bahwa dalam uji bukti atas koreksi Selisih Kurs sebesar Rp 564.142.759,00 Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti berupa Rekapitulasi sengketa atas selisih kurs, Rekapitulasi perhitungan sales export (Jan – Okt 2008) beserta detail sales export per bulannya, Rekapitulasi perhitungan sales lokal (Jan – Okt 2008) beserta detail sale lokal per bulannya, Rekapitulasi perhitungan VAT atas penyerahan aktiva tetap Pasal 16D dan Kurs KMK yang berlaku dari 31 Desember 2007 s.d 2 Nopember 2008;  bahwa Ringkasan Koreksi karena penggunaan kurs yang mengakibatkan terjadinya selisih Kurs untuk sengketa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Oktober 2008 sebesar Rp564.142.759,00, adalah sebagai berikut:  No

U raian

T er U SD

1

Sales t o g r o up

1.1.1.

4 , 14 4 , 14 6

3 8 ,6 4 8 ,3 0 3 ,73 1 3 8 ,6 4 8 ,3 0 3 ,73 1

U SD

B a nd ing

J umla h

ID R

4 ,14 4 ,14 6 4 , 14 4 , 14 6

3 8 ,151,8 0 9 ,9 51 3 8 , 15 1, 8 0 9 , 9 5 1

U SD

ko reksi ID R 4 9 6 ,4 9 3 ,78 0 4 9 6 ,4 9 3 ,78 0

Penjualan lo kal ke Y KK G r o up - Invent o r y it em

1.2

P e mo ho n

ID R

4 ,14 4 ,14 6 S ub t o t a l

b a nd ing

G r o up sales lo kal no n Y KK G r o up S ub t o t a l

1.3 .1 Scr ap sales 1.4 .1 Sew a g ud ang S ub t o t a l

8 8 1,6 9 6

8 ,2 2 2 ,6 9 8 ,8 54

8 8 1,6 9 6

8 ,16 0 ,159 ,8 6 8

2 2 ,0 6 7

2 0 5,79 8 ,0 0 1

2 2 ,0 6 7

2 0 4 ,0 6 6 ,6 10

9 0 3 ,76 3

8 ,4 2 8 ,4 9 6 ,8 55

9 0 3 ,76 3

8 ,3 6 4 ,2 2 6 ,4 78

2 5,0 9 4

2 3 4 ,0 2 3 ,8 4 6

2 5,0 9 4

2 3 1,0 2 0 ,0 2 0

5,0 13

4 6 ,752 ,171

5,0 13

4 6 ,6 8 3 ,3 9 1

3 0 , 10 7

2 8 0 , 7 7 6 , 0 17

3 0 , 10 7

2 7 7 , 7 0 3 , 4 11

6 2 ,53 8 ,9 8 6 1,73 1,3 9 1 6 4 ,2 70 ,3 77

3 ,0 0 3 ,8 2 6 6 8 ,78 0 3 ,0 72 ,6 0 6

2 .1.1 Invent o r y f inished g o o d s

6 4 0 ,3 2 9

6 ,3 3 4 ,13 4 ,3 75

6 4 0 ,3 2 9

6 ,3 3 4 ,13 4 ,3 75

12 7,8 77

2 .1.2

Invent o r y W IP

50 0 ,4 58

4 ,9 50 ,53 0 ,4 6 3

50 0 ,4 58

4 ,9 50 ,53 0 ,4 6 3

9 9 ,9 4 4

2 .1.3

Invent o r y R aw M at er ial

12 5,73 3

1,2 4 3 ,750 ,8 18

12 5,73 3

1,2 4 3 ,750 ,8 18

2 5,110

2 .1.4

Invent o r y Sp ar ep ar t & sup p lies

2 6 5,711

2 ,6 2 8 ,4 13 ,173

2 6 5,711

2 ,6 2 8 ,4 13 ,173

53 ,0 6 4

S ub t o t a l

TOTAL

1, 5 3 2 , 2 3 1

6 ,6 10 ,2 4 7

15 , 15 6 , 8 2 8 , 8 2 9

6 2 ,514 ,4 0 5,4 3 3

1, 5 3 2 , 2 3 1

6 ,6 10 ,2 4 7

15 , 15 6 , 8 2 8 , 8 2 9

6 1,9 50 ,2 6 2 ,6 74

3 0 5,9 9 5

56 4 ,14 2 ,759

bahwa dalam Pasal 16A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan: Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena ( Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh 1 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. ) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak ( Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan 2 Menteri Keuangan." ) 



bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding telah menggunakan Kurs Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku pada saat terjadinya transaksi untuk menentukan nilai Dasar Pengenaan Pajak atas Penjualan Ekspor sebesar USD 4.152.339, Dasar Pengenaan Pajak atas peredaran usaha atas penjualan lokal (kepada grup YKK dan non grup YKK) sebesar USD 903.763 dan Dasar Pengenaan Pajak atas Penghasilan dari luar usaha dan penghasilan lainnya sebesar USD 30.107, DPP atas penyerahan aktiva (merger) sebesar USD1,532,231.00; bahwa karena Pemohon Banding telah dapat menunjukkan bukti bahwa perhitungan jumlah selisih kurs sebesar Rp564.142.759,00 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding Karena Penggunaan Kurs sebesar Rp564.142.759, 00 tidak dapat dipertahankan; ahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, dari koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Oktober 2008 sebesar Rp3.320.905.458,00, Majelis berpendapat koreksi Terbanding yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp1.259.291.593,00, sedangkan koreksi Terbanding yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp2.061.613.865,00 dengan penghitungan sebagai berikut: No

Uraian 1

Koreks i Terbanding

2

koreks i y ang tidak dipertahankan Majelis :

Jumlah (Rp) 3,320,905,458 Jumlah (Rp)

a Other Non Operating Inc ome (ac c ount # 7159911)

503,268,559

b Other Inc ome (ac c ount # 7159919)

97,218,328

c Penjualan A ktiv a Tetap

67,115,119

d Penghapus an Inv entory

1,973,640,958

e A dany a Perbedaan Nilai A s s et pada s aat Merger

27,546,828

d Selis ih kurs

564,142,759

Jumlah koreks i y ang tidak dipertahankan Majelis 3

3,232,932,551

Koreks i y ang tetap dipertahankan Majelis

87,972,907

bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Oktober 2008 menurut Majelis adalah sebesar Rp 112.430.350.034,00 dengan penghitungan sebagai berikut: No

Uraian 1

Jumlah (Rp)

Das ar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Terbanding:

2

koreks i y ang tidak dipertahankan Majelis :

115,663,282,585 Jumlah (Rp)

a Other Non Operating Inc ome (ac c ount # 7159911) b Other Inc ome (ac c ount # 7159919) c Penjualan A ktiv a Tetap d Penghapus an Inv entory e A dany a Perbedaan Nilai A s s et pada s aat Merger d Selis ih kurs Jumlah koreks i y ang tidak dipertahankan Majelis 3

Menimbang

:

Das ar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Majelis

503,268,559 97,218,328 67,115,119 1,973,640,958 27,546,828 564,142,759 3,232,932,551 112,430,350,034

bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak; bahwa berdasarkan sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan

sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Oktober 2008 dihitung kembali sebagai berikut : Uraian

Dalam Rupiah (Rp)

38,807,77

Dasar Pengenaan Pajak:

564,14

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN

38,243,63

a.1. Ekspor

38,243,635,572

a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

74,186,714,462

a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Jumlah Seluruh Penyerahan

38,243,63 -

76,160,35 7,418,671,446

b. Dikurangi:

76,855,50

695,14

1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

3,821,493,355

2. Dibayar dengan NPWP sendiri

5,914,704,681

Jumlah

76,160,35

112,430,350,034

Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri

114,403,99

9,736,198,036

c. Diperhitungkan: '1. SKPPKP Jumlah pajak dapat diperhitungkan Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar

(2,337,128,951) 7,399,069,085 19,602,361

Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang dibayar

19,602,361

Sanksi administrasi: a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

19,602,361

Jumlah PPN yang masih harus dibayar

39,204,722

0.834051641 bahwa oleh karena atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Oktober 2008 disengketakan versi murni Pemohon dikabulkan sebagian oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding; Mengingat

:

Undang.undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-197/WPJ.07/2011 tanggal 24 Januari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor: 00190/207/08/052/10 tanggal 27 Januari 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Oktober 2008, atas nama Pemohon Banding, sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

19,60

Uraian

Dalam Rupiah (Rp)

Dasar Pengenaan Pajak:

564,1

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN

#REF!

a.1. Ekspor

38,243,635,572

a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

74,186,714,462

114,403,9

a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Jumlah Seluruh Penyerahan

#REF! -

#REF!

112,430,350,034

Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri

#REF! 7,418,671,446

76,855,5

b. Dikurangi:

#REF!

1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

3,821,493,355

2. Dibayar dengan NPWP sendiri

5,914,704,681

Jumlah

9,736,198,036

c. Diperhitungkan: '1. SKPPKP Jumlah pajak dapat diperhitungkan Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar

(2,337,128,951) 7,399,069,085 19,602,361

Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang dibayar

19,602,361

Sanksi administrasi: a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

19,602,361

Jumlah PPN yang masih harus dibayar

39,204,722

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2012 berdasarkan musyawarah Majelis X A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Sumardjana, M.M. sebagai Hakim Ketua, Drs. Seno S.B. Hendra, M.M. sebagai Hakim Anggota, Drs. Adi Wijono, S.H., M.PKn. sebagai Hakim Anggota, Antiek Trikoryani, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

19,6

1. Koreksi Other Non Operating Income (account # ) sebesar USD 53,642.00

Recommend Documents