MENTERI K€SEHAIAN REPUALIK INDONESIA
MENTERIKESEHATANREPUBLIKINDONESIA PERATURAN 992 NOMOR : 258/MENKES/PER/lll/1 TENTANG PESTISIDA KESEHATANPENGELOLAAN PERSYARATAN R E P U B L I KI N D O N E S I A , M E N T E RK I ESEHATAN dalam pestisidayangsangatdiperlukan fulenimbang: a. bahwadengantersedianya pemberantasan hama penyakit.sangatbermantaaldalamrangka mewujudkanderaiatkesehatanmasyalakatyang optimal; hamapenyakii pesti;idauntukpemberanlasan b. bahwapenggunaan olehkatenaitu perlu tersebutpada dewasaini semakinmeningkat, i a s y a r a k adt a r i g a n g g u a nk e s e h a t a n u p a y a u n i u k m e l i n d u n gm s e b a g a ia k i b a t p e n g e l o l a a np e s i i s i d ay a n g t i d a k m e m e n u h i P e r s y a r a i akne s e h a t a n ; c. bahwa sehubungandengan huruf a dan b tersebutdi atas perlu d i t e t a p k a nP e r a t u r a nM e n t e r i K e s e h a t a nR e p u b l i kI n d o n e s i a Pestisida; KesehatanDalantPengelolaan tentangPersyaratan 1949Nomor377); Mengingat : 1. OrdonansiBahanBerbahaya(Staatsblad g o m o r 9 T a h u n 1 9 6 0 t e n t a n gP o k o k - p o k o k 2 . U n d a n g - u n d a nN Kesehatan(LembaranNegaraTahun1960 Nomor 131,Tambahan LembaranNegaraNomor2068); 1 6 2 t e n t a n gH y g i e n eu n t u k 3 . U n d a n g - u n d a nNgo m o r . 1 1T a h u n ' 9 Usaha-usahaBagi Umum (LembaranNegaraTahun1962Nomoi' 48, TambahanLembaranNegaraNornor2475); Nomor2 Tahun1966tentangHygiene(Lembaran 4. Undang-undang NegaraTahun 1966 Nomor 2, TambahanLembaranNegaraNomor ' 2804); C
Nornot4 Tahun 1982lentangKetentuan'ketentuan 5. Undang-undang Pokok PengelolaanLingkunganHidup(LembaranNegaraTahun 1982Nomor'12,TambahanLembaranNegaraNomor3215); 6. PeraturanPemerintahNomor 7 Tahun,1973tentangPengawasan
Atas lrersdaran, Pe,rvimpanan Jae Pengg.inaarr Pest;sida llembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347); M E M U T U S K A . N : Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TE NTANG P ER SYARATAN KES EHA]AN PE NG ELOI-AAN PES TIS IDA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Menieri ini yang dimaksud dengan : 1.
Persyaralan Kesehatan adalah kelentuan-ketentuanyang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk lujuan melindun-oi.memelihara dan alau m=mperiincgi deraial kesehatan:
2.
Pesiisida adalah semua zat kimia Can bahan lain serta iasad renik dan virus yang dipergunakanuntuk : -
Memberaniasatau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakilyano merusak tanaman: bagian-bagiantanaman, atau hasil-hasil penanian;
-
Memberanias rerumpulan:
-
Mengatur aiau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-baoian tanaman tidak termasukPuPuk;
-
Memarikan daun dan mencegah pertumbuhan yang lidak diinginkan; Memberaniasalau mencegah hama-harr,aluar pada hervan-hervanpiaraan dan ternak:
-
Memberanias atau mencegah hama-hama air;
-
Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan iasad-iasad renik dalam rumah tan,ega. bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan: ,
-
Memberantas atau mencegah binalang-binatang termasubserarigga yarig dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaari pada lanarnan. tanah atau air;
Pestisida hygiene lingkungan adalah pestisida yang digunakan untuk pemberantasan vektor penyakit menular (serangga, tikus) atau untuk pengendalian hama di rumah-rumah. pekarangan. teinpat keria, lempat umurn lain, termasuk
sarana angkutan dan tempat penyimpanan/pergudangan. 4,
Perusahaan Pemberantasan Hama ialah yang sah menurut peraturanperundangundangan yang bedaku, yang bergerak di bidang usaha pemberantasatl harna dengan mengounakan pestisida hygiene lingkungan.
5.
Pestisida Terbatas adalah pestisida yang karena sifatnya (fisik dan kimia) dan atau karena daya racunnya, dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan,oleh karenanya hanya diizinkan untuk diedarkandisimpandan digunakan secara terbatas.
6.
Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang melipuli pembuatan, pengangkutan. penyimpanan, peredaran, pengelolaan penggunaan dan pemusnahanpestisida.
7.
Tempat Pengetolaan Pestisida adalah tempat kerja di mana dilakukansebagian atau semua pengelolaan pestisida.
8.
Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah DepartemenKesehatanPrcpinsi.
9.
D i r e k t u r J e n d e r a l a d a l a h D i r e k t u rJ e n d e r a l v a n o b e r l a n o q u n ci a w a b d a l a m penyehatan lingkungan pemukiman.
{.
BAB II K L A S I F I K A S ID A N P E N A N O A A N Pasal2 (1)
Pestisidadapat ciiklasifikasikanberdasarkanbentuk fisik, ialan masuk ke dalam tubuh dan daya racunnya, meniadi 4 (empat) kelas yaitu : Kelas la : Pestisidayang sangat berbahaya sekali Kelas lb : Pestisida yang sangat berbahaya Kelas ll : Pestisida yang berbahaya Kelas lll : Pestisidayang cukup berbahaya
(21
Pestisida yang dimaksud dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberikan tanda peringalan bahaya dengan warna dasar lerlentu yang melekat dalam label kemasannya.
(3)
Ketentuantentang klasifikasidan warna penandaan pesrisidasebagaimanadimaksud dalam ayat-(1)dan (2) tercanturndalam Lampiran ldan ll Keputusanini. BAB III ENAGA OANf ERLENGKAPAN PENGELOLAAN c
Pasal 3
(1)
Setiap tempat pengelolaan pestisida waiib mempunyai seorang tenaga penanggung iawab tehnis di samping tenaga penjamah pestisida.
(2)
Penanggung jawab tehnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki kemampuan khusus dalam mengelola pestisida dan memenuhi persyaratan kesehatan.
Pasal 4 (1)
Tenaga peniamah pestisida harus berbadan sehat dan dalam melaksanakan tugasnya waiib rnenggunakan perlengkapan pelindung yang memenuhi syarat kesehatan.
(2)
Jenis perlengkapan pelindung bagi penjamah pestisida disesuaikan dengan lenis klasifikasi pestisida dan atau ienis pekeriaannya. Pasal 5
Ketentuan persyaratankesehatanbagi tenaga tehnis dan tenaga penjamah peslisida serta ienis perlengkapannyasebagairnanadimaksud dalam Pasal 3 dan 4 diletapkan oleh DirekturJenderal. '
BAB IV P E M B U A T A N ,P E N Y I M P A N A N P . ENYAJIAN OAN PENGANGKUTAN Pasal6 (1)
T e m p a t P e m b u a t a nd a n P e n y i m p a n a np e s t i s i d a h a r u s m e m e n u h i p e r s y a r a t a n kesehatan;
{2)
Persyaratankesehatansebagaimanadimaksud dalam ayat (1) menoenai lokasi, bangunan, kontruksifasilitassanitasi dan lata ruang/letak serta sarana lain yang diperlukanuntuk pengamanannya.
(3)
Pestisida yang disajikan dalam ruang peniualan atau dalam penoangkuran harus memenuhi persyaratan kesehatan untuk menghindarkan gangguan kesehatan dan atau pencemaran lingkungan.
(4)
Kelentuan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan {3) ditetapkan oleh Direklur Jenderal.
BAB V P E N I L A I A N Pasal7 (1)
setiap pestisida hygiene lingkungan yang akan diedarkan untuk pemberantasan harna waiib dileikukanpenilaian.
(2)
Xg1e1ya1 tentang penilaian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat fi) Airetapkan oleh Direhlur Jenderal.
BAB VI P E R I J I N A N (1)
Pasal 8
setiap perusahaan pemberantasanhama harus memilikl lzin oporasftir,tgl.tr:-"r:i
(2)
Ketentuan pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalarn ayat (r) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 9
. (1)
Peredaran, penyimpanan,dan penggunaan pestisida terbatas terlebih dahulu harus mendapatkan izin khusus berdasarkan rekorhendasi yang diberikan oleh Kakanwil.
(21
Ketentuan tenlang persyaratan peredaran, penyimpanan dan penggunaanpestisida terbatas seba-oaimanadimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direhlur Jenderal.
BAB VII PEMBINAAN Pasal 1O (1)
Gubernur Kepala Daerah Tngkat I bertanggung iawab aias pe!.nbinaanumum penyelenggaraan pengelolaan peslisida.
(2)
Kakanwil bertanggung jawab atas pembinaan teknis penyelenggaraanpengelolaan ' pestisida. P a s a l 11
Pembinaan ieknis sebaoaimanadimaksud dalam Pasal 'lO ayat (2) meiipuri: a.
Pemeriltsaan dan pengawasan terhadap jenis, mutu. dan jumlah pestisida. vradah pembungkus dan warna penandaan label serta publikasi pesiisida;
b.
Pemeriksaan dan pengawasan terhadap bahan-bahan, alat-alatyang diounakanatau dihasilkandalarr,pengelolaanresidu pestisida;
c.
Pemeriksaan dan pengavrasan bahan-bahan yang menoandung residu pestisida;
d.
Pemeriksaan kesehatan tenaga pengelola p€stisida;
e.
Pengawasan ke-ciatanpembuangan dan pemusnahan limbah pestisida;
f.
Pengamananpenggunaanpestisida;
g.
Bimbingan pengelolaan pestisida melalu; penyuluhan, pendidikan dan tatihan:
h.
Pencatatan dan pelaporan tdhtang pembinaan pengelolaan pesiisida. t ,asar 12
Gubernur Kepala Daerah lingkat I dan lGkanwil dalam melakukan pembinaanpengelolaan pestisida dapat mengikut sertakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam biCang pengelolaan pestisida.
BA8 VIII S A N K S I Pasel13 ; (1)
Pelanggaran lerhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini sehinoga merugikan kesehalan masyarakat atau menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Ungkungan Hidup dan Kiiab Undang-r.rndang Hukum Pidana.
(2)
Pelanggaran lerhadap ketentuan Pasal-pasal 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9 dalam Peraiuran ini dapat dikenakan sanksi hukum administrasiyang pelaksanaannya dilakukan strara bertahap rrrelaluileguran lisan, lertulis sampai dengan pencabularr izin atau pen6upan
BAB IX KETENTUANPERALIHAN Pasal
'14
Semua pangeloiaan peslisida yang telah melakukan kegiatan sebelum berlakunya Peralu_ran ini. vrajibmenyesuaikan diri dengan Peraturanini dalam waklu selambat-lambatnya2 (dua) lahun. BA8 X KETENTUANPENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang bersilal lelinis yang belum diatur dalam Peraluran fr4enteriini. ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Aoar setiap orano m€ngetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini cien-oan penernpatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Pada tanggal
: JAT(ARTA : 30 Maret 1992
KESEHATANREPUBLIK INDONESIA "tvlENTERl ffr{
DT.ADHYATMA,MPH
Lampiran | : PEFATURAI{ MENTERI K€SEHAT-C,NRl NoMOR : 258/MENKES/PER/11V1992 TA,NGGAL : 30 MARET 1992
KRITERIAKLASIFIKASIPESTISIDA BERDASARKAN BENTUKFISIK,JALAN MASUKKE DAI-AMTUBUHDAN DAYARACUNNYA
LOsOuntuk tikus (mgr'kg) KLASIFIKASI
PADAT
I
CAIR
SANGAT BERBAHAYA SEKALI D.
SANGAT BERBAHAYA
BERBAHAYA
CUKUP BERBAHAYA
10-1 00
. 40-400
,1CO-4000
2AO-200t
>1.0,:'0
>4.000
C'itetapkandi : JAKARTA Pada tarrggal : 30 Marel 1992 '.lENTERIKESEHATANREPUBLIKINDONESIA.
ttd.
Dr. ADfIYATMA. MPH
Lampiran ll: PERATURAN MENI-ERI KESEHA,TANRl NOMOR : 258/MENKES/PER/lll/1992 TANGGAL : 30 MARET 1992
BAHAYAYANG WARNADASARTANDA PERINGATAN PAOA t-ABELKEMASANPESTISIDA OTCANTUMKAN
l.a. SANGAT BERBAHAYA SEKALI
Coklat tua I.b. SANGATBERBAHAYA
l.4erahtua BERMHAYA
Kunino lua
III.
CI'KUP BERBAHAYA
Eiru muda
Ditetapkan di Pada tanqcal
: JAKAATA : 30 l".larel1992
MENTERI KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA
nd. Or. ADHYATMA,MPH
