KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
Nomor Sifat Lampiran Hal
: B-463~j/10-16/0V2016 ~3 Mei 2016 : Segera : 1 Berkas : Permohonan data dan informasi terkait e-planning, ULP dan PTSP
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di
Tempat
KPK tengah melaksanakan program pencegahan korupsi di 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Pemerintah Daerah dengan Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2015. Pada lokus tersebut KPK mendorong Pemerintah Daerah menerapkan eplanning dalam perencanaan APBD, Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan dan akuntabel melalui e-procurement dan pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mandiri, penyelenggaraan pelayanan perijinan yang transparan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Melalui surat ini, kami mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan kepada kami terkait perihal di atas pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah saudara sebagaimana daftar dan formulir isian terlampir. Diharapkan data dan informasi hal tersebut dapat kami terima paling lambat tanggal 27 Mei 2016 melalui 8 Juni 2016 email. Demikian kami sampaikan, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Sdr. Dani Rustandi di 081807207388 / (021) 25578300 ext. 8771 atau email : dani.rustandi (~kpk.qo.id. a Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Tembusan Yth: 1. Pimpinan KPK 2. Deputi Bidang PIPM KPK 3. Gubernur Nusa Tenggara Timur
JI. H.R. Rasuna Said Kay. C-1 Kuningan, Jakarta Selatan 12920 Telepon (62-21) 2557 8300, Faks. (62-21) 5289 2456, http://www.kpk.go.id
Lampiran 1
No.
Nama Pemerintah Daerah
1
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2
Pemerintah Kabupaten Malaka
3
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
4
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
5
Pemerintah Kabupaten Manggarai
6
Pemerintah Kabupaten Ngada
7
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
8
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
9
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
Lampiran 2
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR IDENTIFIKASI KORSUPGAH
Pengisian formulir ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi perihal implementasi ePlanning, e-budgeting, e-Procurement, Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mandiri, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah berjalan pada Pemerintah Daerah meliputi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Informasi yang disampaikan dalam formulir ini akan digunakan oleh Tim Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK untuk melakukan identifikasi dan analisis awal terhadap implementasi best practices perencanaan APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, PTSP, dan TPP pada Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan Pilkada Serentak pada Tahun 2015. PENJELASAN RUANG LINGKUP A.
PERENCANAAN APBD BERBASIS ELEKTRONIK (E-PLANNING)
e-Planning merupakan aplikasi sistem informasi yang berfungsi sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah dari mulai pelaksanaan musrenbang, penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan, hingga APBD disahkan sehingga perencanaan APBD dapat diselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No.54 Tahun 2010. Dengan adanya alat bantu berupa e-Planning ini BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan. B.
E-PROCUREMENT DAN PEMBENTUKAN ULP MANDIRI
E-Procurement E-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan untuk melakukan pengolahan data pengadaan hingga Ice proses pembuatan laporan. E-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada masing-masing Pemerintah Daerah. ULP Mandiri Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 (perpres 54/2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (pengganti dan Keppres 80 tahun 2003) telah mengamanatkan dibentuknya suatu unit permanen, yaitu suatu Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang ada, khusus untuk melayani dan melaksanakan keseluruhan proses pengadaan barang/jasa
pemerintah. Dalam pasal 130 ayat (1) Perpres 54/2010 diamanatkan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib dibentuk paling lambat pada tahun anggaran 2014.
C.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penyelenggaraan PTSP diatur berdasarkan Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Permendagri No. 24 Tahun 2006 merupakan pedoman yang mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perijinan dan Non Perijinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan, dan kebutuhan daerah. D.
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir
diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pasal 39 ayat (1) "Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 pada penjelasan pasal 63 ayat (2) dijelaskan bahwa "Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi".
*************************
Komisi Pom6omntasnn Korupsi
FORMULIR IDENTIFIKASI BEST PRACTICES KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI
Nama Pemda Nama Kepala Daerah
NO
RUANG LINGKUP
A.
Penganggaran 1..
: 1.
No. Kontak :
2.
No. Kontak :
YA
TIDAK TIDAK TAHU
Apakah pada proses perencanaan penganggaran sudah menggunakan aplikasi/sistem informasi (e-planning, emusrenbang, dll.)
2.
Apakah pada proses penatausahaan anggaran sudah menggunakan aplikasi/sistem informasi (e-budgeting, SIMDA, SIPKD, dll.)
3. B.
Kapan aplikasi tersebut mulai diimplementasikan ?
Tahun :
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 1.
Apakah sudah terdapat penyelenggaraan PTSP di daerah anda?
2.
Apakah PTSP tersebut sudah berbentuk badan mandiri?
3.
Apakah PTSP tersebut sudah terintegrasi dengan bidang penanaman modal ?
C.
4.
Berapa perizinan yang sudah dilimpahkan kepada PTSP ?
5.
Kapan PTSP tersebut mulai diimplementasikan ?
Tahun:
Pengadaan Barang dan Jasa 1.
Apakah sudah terbentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri di daerah anda?
2.
Apakah sudah tersedia layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) ?
3. D.
Tahun:
Kapan ULP Mandiri tersebut dibentuk?
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 1.
Apakah sudah diberlakukan TPP pada pegawai pemerintahan daerah anda?
2.
Apakah dalam pengelolaan TPP tersebut sudah menggunakan aplikasi/sistem informasi sehingga terlaksana dengan transparan dan akuntabel?
3.
Kapan TPP tersebut mulai diimplementasikan?
Tahun: 2016
( Tanda Tangan + Stempel )
