0P.TPK.11 TENTANG

PERATURAN KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN TANJUNG P'RIOK Nomor:

UK.'112/2/10/0P.TPK.11 TENTANG

TAT A CARA PELAYANAN KA.PAL DAN BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOK Jln. Palmas No. 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 14310 PERATURAN

Emall : otoritaspelabuhan_ [email protected]

Telp/Fax: 021-43910256 021-43910259

KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN

TANJUNG PRIOK

Nomor : UK. 1121211O/OP.TPK.11 TENTANG TATA CARA PELAYANAN KAPAL DAN BONGKAR MUAT BARANG 01 PELABUHAN TANJUNG PRIOK KEPALA

Menimbang

KANTOR OTORITAS PELABUHAN

TANJUNG PRIOK

a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah diatur mengenai tugas dan tanggung jawab Otoritas Pelabuhan yang salah satunya adalah menjamin kelancaran arus barang; b. bahwa da/am Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, telah diatur mengenai kewajiban Otoritas Pelabuhan yang salah satunya adalah menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan; C.

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka sambil menunggu pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, perlu ditetapkan T ata Cara Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat Barang di pelabuhan Tanjung Priok dengan Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RJ Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5070); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran INegara ...

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20" 1 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208). 4. Keputusan Menteri Pernubunqan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Anpkutan Laut: 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2002 tentang Penye\engaraan dan Pengusanaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan; 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UK.11/38/20/oJPL-09 tentang Sistem dan Prosedur Serta Service Level Agreement Inaportnet Pelayanan Kapal Di Pelabuhan Tanjung Priok Dalarn Rangka Penerapan National Single Window. Memperhatikan

Hasil akhir pembahasan pada rapat koordinasi antara lnstansi P-emerintah terkait di pelabuhan Tanjung Priok dan PT. Peiabuhan indonesia Ii (Persero) Cabang Tanjung Priok pada tanggal 19 April 2011 MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN PELABUHAN PELAYANAN

:

KEPALA KANTOR OTOR/TAS TANJUNG PRIOK TENTANG TATA CARA KAPAL DAN BONGKAR MUAT BARANG

Dt PELABUHI'-N

T ANJUNG

PRtOK

BABI KETENTUAN

UMUM

Pasai 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Otoritas Peiabuhan adaiah Kantor Otoritas Peiabuhan Tanjung Priok sebagai pelaksana fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di peiabu'nan T anjung Priok. 12. Syahbandar ....

., L.

2, Syahbandar adalah Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Priok; 3,

lnstansi Pemerintah terkait adalah Unit Pelaksana kegiatan pemerintahan di pelabuhan Tanjung Priok meliputi Syahbandar, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Kantor Imigrasi Tanjung Priok, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok dan Balai Karantina Ikan Tanjung Priok.

4. Sadan Usaha Pelabuhan (SUP) ada/ah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya yang telah mendapat izin/konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan untuk menyelenggarakan keg/atan pengusahaan di pelabuhan Tanjung Priok. 5. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan . laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wi/ayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 6. Pelaksana bongkar muat adalah Badan Usaha Pelabuhan (SUP)/Perusahaan Bongkar Muat (PSM) yang telah memperoleh izin usaha bonqkar muat sesuai ketentuan perundang-undangan. 7. Agen adalah Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau Perusahaan Nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal sesuai ketentuan perundanp-undanqa». BAB II

TATA CARA PELA YANAN KAPAL Bagian Kesatu TATA CARA PELAYANAN KAPAL MASUK Pasal2

(1) Dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sebelum kapal tiba (tambat), perusahaan angkutan laut nasional/aqen menyampaikan pemberitahuan kedatanqan kapal kepada Otoritas Pelabvhan, linstansi ... 3

instansi pemerintah terkait, dan Pelabuhan (BUP) secara online.

Badan

Usaha

(2) Dalam waktu paling lama 12 (dua belas) [a sebelum kapal tiba, perusahaan angkutan laut nasiona!lagen menyampaikan: a. Laporan Kedatangan Kapal (LKK) kepada Otoritas Pelabuhan dan instansi pemerintahan terkait; b. Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) untuk tam bat, pemanduan dan penundaan secara online kepada Badan Usaha Pelabuhan (SUP) dengan tembusan kepada Otoritas Pelabuhan dan instansi pemerintah terkait; (3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) jam sejak laporan kedatangan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima, Otoritas Pelabuhan dan Instansi pemerintah terkait memproses danlatau merespon dengan menerbitkan hasil verifikasi/persetujuan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. (4) Daiam waktu paling lama 1 (satu) jam sejak hasil verifikasiJpersetujuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) diterbitkan oleh instansi pemerintah terkalt, maka Otoritas Pelabuhan bersama BUP menetapkan pelayanan tambat, pemanduan, dan penundaan kapal. (5) Dalam waktu paling lama 1 (satu) jam sejak penetapan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Syahbandar menerbitkan Surat Psnqawasan Olah Gerak (SPOG). (6) Dalam waktu paling lama 1/2 (setengah) jam sejak Surat Pengawasan Olah Gerak (SPOG) sebagaimana dimaksud pads ayat (5) diterbitkan oleh Syahbandar, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) pelaksanaan pemanduan, penundaan, dan penambatan kapal dengan tembusan disampaikan kepada Otoritas Pelabuhan. (7) Dalam hal terdapat instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pad a ayat (3), tidak memberikan persetujuan da/am kurun waktu yang telah ditetapkan, maka proses pelayanan untuk sementara tidak dapat dilanjutkan sampai /diterbitkannya 4

_____ ..... ~...a...__ ._...

.__

...

diterbitkannya persetujuan oleh instansi yang bersangkutan dan Penyelesaian permasalahan difasllitasi oleh Otoritas Pe!abuhan selaku peniamin kelancaran arus barang di pelabuhan. (8) Dalam hal terdapat instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan respon atau tidak mengeluarkan persetujuannya dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka instansi pemerintah yang bersangkutan dianggap telah memberikan persetujuan. (9) Tata

cara pelayanan kapal masukltambat secara terinci tergambar pada bagan alir sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua TATA CARA PELAYANAN KAPAL PINDAH/SHIFTING Pasal3 (1)

Dalam waktu paling lama 4 (empat) jam sebelum kapal bergerak, perusahaan angkutan laut nasionallagen menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

(2)

Dalam waktu paling lama 1 (satu) jam seJak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, atoritas Pelabuhan bersama Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menetapkan lokasi pindah kapal, waktu pemanduan, dan penundaan dengan memperhatikan aspek teknis dan administratif dari instansi yang bersangkutan yang selanjutnya dilaporkan pelaksanaannya kepada atoritas Pelabuhan secara online.

(3)

Dalam waktu paling lama 1 (satu) jam sejak penetapan tokast pindah, waktu pemanduan, dan penundaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2). Syahbandar menerbitkan Surat Pengawasan Olah Gerak ($POG).

(4).

Dalam waktu paling lama 1/2 (setengah) jam sejak Surat Pengawasan Olah Gerak (SPOG) sebagaimana dimaksud pad a ayat (3), Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) pemanduan, Ipenundaan

5

...

penundaan,

dan penarnbatan

kapal dengan tembusan

disampaikan kepada Otoritas Pelabuhan. (5)

Tata cara pe/ayanan kapa/ pindahlshifting secara terinci tergambar pada bagan atir sebagaimana tercantum pada Lampiran 1/Peraturan ini.

Bagian Ketiga TATA CARA PELAYANAN PERPANJANGAN MASA TAMBAT Pasal4 (1)

Dalam waktu paling lama 4 (em pat) jam sebelum habis masa tambat, perusahaan angkutan laut nasional/agen menyampaikan permohonanlpemberitahuan tentang Perpanjangan Masa Tambat kepada Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

(2)

Dalam waktu paling lama 1 (satu) jam sejak permohonan/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pelabuhan bersama Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menetapkan perpanjangan masa tam bat dan melaporkan pelaksanaannya secara online.

(3)

Persetujuan/penetapan perpanjangan masa tam bat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan apabila karena alasan cuaca, persyaratan teknis, dan administratif dari instansi pemerintah terkait belum terpenuhi, dan aspek lainnya yang berdasarkan hasil peniHkan dari Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) layak untuk dipertimbangkan.

(4)

Apabila alokasi waktu tambat yang telah ditetapkan terlampaui dan alasan untuk perpanjangan waktu tambat tidak dapat dipertimbangkan, maka dapat diberikan toleransi paling lama 1/4 etmet.

(5)

Apabila batas toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka Otoritas Pelabuhan dapat memerintahkan kapal untuk keluar/berlabuh atau nindah lokasi tambatan dengan biaya menjadi beban pemilik kapaf. /(6).Tata cara ....

6

(6). Tata cara pelayanan perpanjangan masa tambat secara terinci tergambar pada bagan alir sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Keempat TATA CARA PELAYANAN KAPAL KELUAR Pasal5 (1)

Dalam waktu paling lama 6 (enam) jam sebelum kapal keluar, perusahaan angkutan laut nasianallagen menyampaikan permahanan/laparan keberangkatan kapa/ kepada Otaritas Pe/abuhan, /nstansi pemerintah terkait, dan Badan Usaha Pe/abuhan (BUP).

(2)

Dalam waktu paling lama 1 (satu) jam sejak permahanan/laparan sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1) diterima, Otaritas Pe/abuhan, /nstansi pemerintah terkait memproses dan/atau meres pan dengan menerbitkan hasil verifikasilpersetujuan sesuai tug as dan fungsinya masing-masing.

(3)

Dalam waktu paling lama 1 (satu) jam sejak hasil verifikasi/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan a/eh-masing-masing instansi pemerintah terkait, Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

(4)

Dalam waktu paling lama 1 (satu) jam sejak Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan aleh Syahbandar, Otaritas Pelabuhan bersama Sadan Usaha Pelabuhan (SUP) menetapkan waktu pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.

(5)

Dalam waktu paling lama 1/2 (setengah) jam sejak penetapan waktu pemanduan dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Pelabuhan (8UP) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) pelaksanaan pemanduan dan penundaan dengan tembusan disampaikan kepada Otaritas Pelabuhan.

(6)

Dalam hal terdapat instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memberikan persetujuan /dalarn.i.; 7

dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka proses pelayanan untuk sementara tidak dapat dilanjutkan, san ipai diterbitkannya persetujuan oleh instansi yang bersangkutan dan penyelesaian permasalahannya difasilitasi oleh Otoritas Pelabuhan kelancaran arus barang di pelabuhan. (7)

(8)

selaku

penjamin

Dalam hal terdapat instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan respon atau tidak mengeluarkan persetujuannya, maka instansi pemerintah yang bersangkutan dianggap telah memberikan persetujuan. Tata cara pelayanan kapal keluar secara terinci tergambar pada bagan alir sebagaimana tercantum pad a Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Kelima TATA CARA PEMBATALAN/PERUBAHAN Pasal6 (1)

Dafam waktu paling fama 2 (dua) jam sebefum waktu pelayanan yang tefah ditetapkan, perusahaan angkutan laut nasional/agen menyampaikan /"permohonan! pemberitahuan tentang pembatalaniperubahan kepada Otoritas Pelabuhan, Instansi Pemerintah terkait, dan Bad an Usaha Pelabuhan (BUP).

(2)

Dalam waktu paling lama 1 (satu) jam sejak permohonanl pemberitahuan pambatalan/perubahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diterima, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menetapkan pembatalan/perubahan waktu pelayanan dengan tembusan disampaikan kepada Otoritas Pelabuhan dan Instansi Pemerintah terkait.

(3)

Tata eara pe/ayanan pembatalan/perubahan secara terinci tergambar pada bagan alir sebagaimana tereantum pada Lampiran V Peraturan ini.

/BAB 111. ..

8

BAB III TAT A CARA PELA Y ANAN BONGKAR MUAT BARANG Bagian Kesatu MEKANISME PENUNJUKAN PELAKSANA BONGKAR MUAT Pasal7 (1)

Perusahaan angkutan laut nasional/agen berhak menunjuk Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dalam kondisi angkutan LINER dan dalam kondisi anqkutan FIOS yang berhak menunjuk Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah pemilik barang/kuasanya.

(2)

Dalam hal pemilik barang/kuasanya tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukkan pelaksana bongkar muat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasionallagen.

(3)

Pelaksanaan bongkar muat barang dilakukan o/eh Badan Usaha Pelabuhan (BUP)/Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang te/ah mendapat penunjukkan dari perusahaan angkutan taut nasionallagen atau pemilik barang/kuasanya.

(4)

Selain o/eh Perusahaan 80ngkar Muat (PBM), pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang tertentu dapat di/aksanakan o/eh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.

(5)

Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi barang : a. milik penumpang; b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa; c. curah kering yang dibongkar atau dip-luat melalui conveyor atau sejenisnya, dan; d. yang diangkut di atas kendaraan melalui kapal

Ro-Ro. (6)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) tidak berlaku sepanjang Badan Usaha Pelabuhan (BUP) telah menyediakan fasilitas untuk kegiatan yang dimaksud.

/Bagian Kedua ... 9

Bagian Kedua PELAYANAN BONGKAR MUAT BARANG Pasal8 (1)

Dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sebelum kapa! tiba, pelaksana bongkar muat (Badan Usaha Pelabuhan (BUP)/Perusahaan Bongkar Muat (PBM)) yang telah mendapatkan penunjukkan dari perusahaan angkutan laut nasional/agen atau pemilik barang/kuasanya menyampaikan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat (RPKBM) kepada Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

(2)

Sadan Usaha Pelabuhan (SUP) menyiapkan fasilitas untuk bongkar muat barang yang dipadukan dengan rencana petayanan kapal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) dengan memperhatikan hasil verifikasi dari Otoritas Pelabuhan atas persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaksana bongkar muat dan pihak terkait.

(3)

Khusus untuk kapal yang mengangkut barang impor, sebelum pelaksanaan bongkar muat barang, perusahaan angkutan (aut nasional/agen wajib menyampaikan cargo manifest/inward manifest kepada Kantor Pelayanan Utama Sea dan Cuka! Tipe A Tarijung Priok.

(4)

Pelaksana bongkar muat, dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat berpedoman kepada target produktivitas bongkar muat, ship output, dan alokasi waktu sandar kapal di dermaga.

(5)

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan bongkar muat barang, Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dapat menunjuk Supervisi Operasi (SO) dengan tugas: a. mengawasi kegiatan bongkar muat; b. dalam hal terjadi hambatan, melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan bongkar muat, penumpukkan barang di gudang dan/atau lapangan, serta kegiatan receiving dan delivery barang; c. melaksanakan penyempurnaan langsung di lapangan terhadap penyimpangan ketentuan pelaksanaan bongkar muat; Id. mengawasi... 10

---.-

-_.

d. mengawasi pelaksanaan dan perlengkapan kerja Tenaga Ke~a Songkar Muat (TKBM), dalam kaltannya dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan pencapaian produktivitas kerja. Pasal9 Khusus untuk terminal petikemas pelaksanaan kegiatan bongkar muat dilakukan oleh operator terminal sesuai dengan Standart Operational Procedure (SOP) masingmasing terminal.

Bagian Ketiga PINDAH LOKASI PENUMPUKKAN Pasal 10 (1)

(2)

Untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan. maka dalam kondisi tertentu Otoritas Pelabuhan dapat memerintahkan pemindahan/relokasi penumpukkan barang atau pengeluaran barang dari terminal ke lol.asi penumpukkan lain di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) atau di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) yang menjadi rnitra kerja Badan Usaha Pelabuhan (BUP)/Operator Terminal dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. apabila pemilik tidak mengambillmengeluarkan barangnya dalam batas waktu yang telah ditentukan, atau; b. Yard Occupancy Ratio (yOR) telah melampaui batas maksimum yang ditetapkan atau; c. penumpukkan barang tidak pada tempat yang khusus disediakan untuk itu, atau; d. dalam keadaan darurat (emergency).

(3)

Tata cara pemindahan/relokasi penumpukkan barang, batas waktu penumpukkan, biaya pemindahanlrelokasi penumpukkan, dan aspek lainnya yang terkait dengan pemindahanlrelokasi penumpukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan tersendiri. (4) ISAS IV.... 11

BABIV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu OTORITAS PELABUHAN Pasal11 (1)

(2).

Tugas dan tanggung jawab Otoritas Pelabuhan dalam menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan melaksanakan : a. penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri; b. pemeliharaan kefancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang serta kegiatan pihak lain sesual dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan; c. pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang; d. penerapan teknologi sistem infonnasi dan komunikasi terpadu untuk kelancaran arus barang; dan e. koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus barang. fnstansl

pemerintah

teri
tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanq-undanqan.

Bagian Kedua BADAN USAHA PELABUHAN Pasal 12 Tugas dan tanggung jawab Badan Usaha Pelabuhan (BUP) da/am kaitannya dengan kelancaran arus barang di pe/abuhan berkewajiban : a. menyediakan dan meme/ihara kelayakan fasilitas pelabuhan; b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pe/abuhan sesuai dengan standar pe/ayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;

{c.

12

Menjaga .....

c.

menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;

d.

ikut menjaga keselamatan, keamanan, yang menyangkut angkutan di perairan;

e. f.

memelihara kelestarian lingkungan; memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian; dan

g.

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional.

dan ketertiban

konsesi

dalam

r

Bagian Ketiga PENGGUNA JASA PELABUHAN Pasal 13 (1)

(2)

Perusahaan angkutan laut nasionaVagen bertanggung jawab atas: a. ketepatan waktu dan kebenaran pengisian Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) beserta ke/engkapan dokumen; b. penyelesaian kewajiban keuangan kepada Badan Usaha Pe/abuhan (BUP), dan kewajiban lainnya kepada Otoritas Pelabuhan, serta lnstansi Pemerintah terkait sesuai peraturan perundangundangan. Pelaksana bongkar muat (BUP/PBM) bertanggung jawab terhadap: a. kelancaran kegiatan bongkar muat dan keselamatan penyerahan dan penerimaan barang; b. penyediaan a/at mekanis dan non mekanis serta alat bantu bongkar muat /ainnya dalam kuantitas dan kualitas yang memadai; c. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Tenaga Kerja Bongkar Muat selama melaksanakan kegiatan bongkar muat; d. ke/ancaran dan kebenaran penyampaian laporan kegiatan operasional yang dilakukan; e. pemenuhan kewajiban keuangan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang ber/aku; f. terpenuhinya standar kinerja/target produktivitas bongkar muat yang telah ditetapkan.

/(3) Pemilik .... 13

(3)

Pemilik barang/kuasanya bertanggung jawab atas: a. Ke\engkapan dan kebenaran/keabsahan dokumen barang; b. kesiapan barang yang akan dimuat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan (Clossing Time); c. kesiapan sarana angkutan, gudang penerima, tenaga kerja dan alat bongkar muat di luar pelabuhan yang disesuaikan dengan waktu kerja operasional pelabuhan; d. memanfaatkan gudang dan lapangan penumpukkan sesuai fungsinya sebagai gudang//apangan penumpukkan transit.

BABV SANKS! Pasai 14 Perusahaan angkutan laut nasionallagen, pelaksana bongkar muat (BUP/PBM), pemilik barang/kuasanya yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pad a pasal (13) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikannya pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok dan/atau sanksi lainnya sesuai peraturan perundangundangan. BABVI KETENTUAN LAIN-LAiN Pasal 15 (1)

(2)

Dalam hal belum terbangunnya teknologi sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis teknologi sistem informasi dan komunikasi untuk melakukan proses pelayanan kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang, maka pelaksanaan Tata Cara pe/ayanan kapal dan bongkar muat ini disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan tetap berpedoman kepada tahapan/proses dan standar waktu layanan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini sampai dengan terbangunnya teknologi sistem informasi dan komunikasi secara terpadu. Penyediaan pelayanan fasilitas untuk tambat, bongkar muat, dan penumpukkan termasuk receiving/delivery /di terminal ....

14

-

-

--------

----------

-

di terminal peti kemas, tetap menggunakan sistem layanan secara elektronik dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada pada masing-masing termlnal sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut, dengan ketentuan melaporkan perencanaan dan reatisasi penggunaan iasilitas termasuk kondisi Yard Occupancy Ratio (YOR) , dan kewajiban lainnya kepada Otoritas Pelabuhan, Instansi Pemerintah terkait lainnya dan Sadan Usaha Pelabuhan (SUP) sesuai dengan peraturan perundanp-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 (1)

Otoritas Pelabuhan selaku pelaksana fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pad a pelabuhan yang diusahakan secara komersial, melakukan pemantauan atas pelaksanaan Tata Cara Pelayanan Kapal dan Bangkar Muat Sarang di pelabuhan Tanjung Priak.

(2)

Otar/tas Pelabuhan bersama Instans/ Pemerlntah terkalt dan Sadan Uaaha Pelabuhan (SUP), melakukan koordmasi dan eva/uaai secara berkala paling sed/kit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 17

Peraturan ini mula; berlaku sejak tanggaJ 8 Me; 2011.

Dikeluarkan di Pada tan9gal

15

: TANJUNG PRIOK : 28 April 2011

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perhubungan; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 4. Oirektur Jenderal Perhubungan Laut; 5. Sekretaris Oirektur Jenderal Perhubungan Laut; 6. Para Oirektur di lingkungan Oirektorat Jenderal Perhubungan Laut; 7. Kepala Oinas Perhubungan Provinsi OKI Jakarta; 8. Kepala Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Priok; 9. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; 10. Kepala Kantor Imigrasi Pelabuhan Tanjung Priok; 11. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok; 12. Kepa/a Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok; 13. Kepala Balai Karantina Ikan Tanjung Priok; 14. Kepala POL RES Pelabuhan Tanjung Priok; 15. Oirektur Utama PT. Pelabuhan Indonesia 1/ (Persero); 16. General Manager PT. Pelabuhan Indonesia 1/ (Persero) Cabang Tanjung Priok; 17. Oirektur Utama PT. Jakarta Intemasional Container Terminal; 18. General Manager Unit Terminal Peti Kemas (KSO) Koja; 19. Oirektur Utama PT. Multi Terminal Indonesia; 20. Oirektur Utama PT. Mustika Alam Lestari; 21. Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Priok; 22. Ketua OPC/OPO INSA JAYA; 23. Ketua OPW APBMI OKI Jakarta; 24. Ketua OPW ALFI / GAFEKSI OKI Jakarta; 25. Ketua OPC ANGSUSPEL ORGANOA OKI Jakarta.

16

PERATURAN KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOK Lampiran I : Tata Cara Pelayanan Kapal Masuk Nomor : UK.11212110/0P.TPK.11 Tanggal : 28 April 2011

BAGAN ALiR KAPAL MASUK

OP ~_. ~'. SjAU I

PKK /

LXIC/

RKSP

PPKB

PENfTAPAN PElAYANAN

SPOG

SPI( PANOU

KAPAl TIM

PEMANOUANI PENUNOAAN

BT

B/M

OQH

,.... BUP

24""104

AT

INWARD MANIFEST

(IMPOR)

KETERANGAN : 1. PKK

: PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL

2. RKSP : RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT 3. LKK

: LAPORAN KEDATANGAN KAPAL

4. PPKB : PERMINTAAN PELAYANAN KAPAL DAN BARANG S.OP

: OTORITAS PELABUHAN

6. ClQH : CUSTOMS, IMMIGRA TlON, QUARANTINE, HARBOUR MASTER 7. BUP

: BADAN USAHA PELABUHAN

8.SPOG : SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK 9.SPK

: SURAT PERINTAH KERJA

10. B/M : BONGKAR/MUAT 1l.BT

: BERTHING TIME

SH MH

a Tk. I (IV/b) 623 198010 1 0)1

PERATURAN KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOK Lampiran II Tata Cara PelayananKapalPindahlShifting Nomor Uk.1121211010P.TPK.11 Tanggal 28 April 2011

BAGAN ALiR KAPAl PINDAH/SHIFTING

OP

PPK SYHB

SPOG

1JAM

6 JAM

1.IAM

-' SUP ,-- -

KETERANGAN : 1.

PKK

: PEMBERITAHUAN

2.

OP


3.

SYHB

: SYAHBANDAR

4.

BUP


5.

SPOG

: SURAT PENGAWASAN

6.

SPK


KEDATANGAN KAPAL

OLAH GERAK

P{NETAPAN WAICTU PEMANOUAN

PENEJUIITAN SPIC PANOO! TUNOA

PElAICSAHAAN PEMAHOUAN/ PENUNOMH

KAPAl PlNOAH

PERATURAN KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOK Lampiran III : Tata Cara PelayananPerpanjanganMasaTambat Nomor :UI<.1121211010P.TPK.11 Tanggal : 28 April 2011

BAGAN ALIR PERPANJANGAN MASA TAMBAT OP

1 JAM PENETAPAN PERPANJANGAN MASATAMBAT

2 JAM

KETEAANGAN : 1. PPMT

: PERMOHONANPERPANJANGAN

2. OP


3. BUP


._--

...

-----

MASA TAMBAT

..

BUP

1 JAM

PERATURAN KEPALA KANTOR OTQRITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOK Lampiran IV Tata Cara PelayananKapalKeluar Nemer Uk.11212110/0P.TPK.11 TanggaJ : 28 April 2011

BAGAN ALIR KAPAL KELUAR ep '.

llMl

I'fNETAPN< WAIffiJ

PKK

SI'l£SAlIII\4

I'f.WAHDUAH

OQH

BUP 1

••

KETERANGAN : 1. PKK

: P~MBERITAHUAN KEBERANGKATAN KAPAL.

2. LKK

: LAPORAN KEBERANGKATAN KAPAL

3. PPKB

: PERMINTAAN PELAYANAN KAPAL DAN BARANG

4.0P


5. CIQH

: CUSTOMS, IMMIGRA TlON, QUARANTINE, HARBOUR MASTER

6. BUP


7. SPB

: SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

8. SPK


TOR OTORITAS PELABUHAN JUNG PRIOK

PERATURAN KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOK Lampiran V Tata Cara PelayananPembatalanlPerubahan Nemer Uk.112J2J1010P.TPK.11 Tanggal 28 Aprll2011

BAGAN ALiR PEMBATALAN/PERUBAHAN

OP

o PENETAPAN PEMBATALAN /" PERUBAHAN

BUP

o KETERANGAN : 1. PPB

: PERMOHONANPEMBATALAN

2. OP


3. BUP


/ PERUBAHAN

I

0P.TPK.11 TENTANG

Recommend Documents