0 34 halaman L A K I P T a h u n P e n g a d i l a n A g a m a B a l i g e

0 | 34 halaman | L A K I P T a h u n 2 0 1 5 P e n g a d i l a n A g a m a B a l i g e

KATA PENGANTAR

Dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja sebagimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Instruksi

Presiden

Nomor

5 Tahun

2004

Tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Balige tahun 2015. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015 berarti Pengadilan Agama Balige telah menyelesaiakan kegiatannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2015-2019 yang merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama Tahun 2015, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai, kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Balige (LAKIP) Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Balige merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian kinerja yang dilakukan dengan merujuk pada indicator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi hasil pelaksanaan Tahun 2015. Beberapa sasaran yang belum tercapai secara maksimal pada tahun 2015, Insya Allah pada Tahun 2016 kekurangan tersebut akan diperbaiki dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan Rencana Strategis yang telah disepakati. Harapan kami semoga LAKIP ini dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Balige dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pada Tahun 2015 dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Balige untuk tahun-tahun berikutnya. Balige, 04 Januari 2016 Ketua Pengadilan Agama Balige

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail,M.H


IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY) Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan

Agama

pertanggungjawaban

Balige

Tahun

Pengadilan

2015

Agama

adalah Balige

merupakan dalam

suatu

memberikan

bentuk laporan

akuntabilitas kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) Tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah bertujuan untuk melaporkan “Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama Tahun 2015 yang dibandingkan dengan “Rencana Kinerja” (Performance Plan) Tahun 2015 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Balige Tahun 2015-2019. Pengadilan Agama Balige menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang ditunjang dengan anggaran yang dikelola Pengadilan Agama Balige Tahun 2015. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Pengadilan Agama Balige selama kurun waktu Tahun 2015 telah berusaha memenuhi / mencapai 5 (lima) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indicator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target. Salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Balige adalah penyelesaian perkara tingkat pertama

yaitu

menerima,memeriksa

dan

memutuskan

serta

melaksanakan

administrasi sesuai peraturan yang berlaku sehingga produk hukumnya dapat dijadikan salah satu indicator keberhasilan kinerja dalam Tahun 2015. Keberhasilan pencapaian Kinerja sangat tergantung pada beberapa kendala yang antara lain adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kwalitas maupun secara kwantitas. Namun Pengadilan Agama Balige selalu berusaha meningkatkan kwalitas dan kwantitas kinerja disemua unit termasuk Sumber Daya Manusianya sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Balige sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen.


Sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi Pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efekstif, efesien, transparan dan akuntabel. Prisnsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam system peradilan di dunia.Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparan), hakim dan pegawai

Pengadilan

akan

lebih

berhati-hati

dalam

menjalankan tugas

dan

tanggungjawabnya. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Balige disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010 -2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

ii

DAFATAR ISI

iv

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG

1

B. MAKSUD DAN TUJUAN

2

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3

D. STRUKTUR ORGANISSAI

6

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

7

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

9

A. RENCANA STRATEGIS

9

BAB II

BAB III

BAB IV

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

10

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

12

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

13

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

16

A. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

16

B. PENGUKURAN KINERJA

17

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

26

D. AKUNTABILITAS KEPEGAWAIAN

27

E. AKUNTABILITAS UMUM

27

PENUTUP

28

A. KESIMPULAN

28

B. SARAN-SARAN

29

LAMPIRAN 1.

PERJANJIAN KINERJA

2.

STRUKTUR ORGANISASI

3.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

4.

RENCANA KINERJA 2017

5.

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015-2019

6.

SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “ Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan Pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari Pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Balige merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara

tertulis, periodek dan melembaga. Pelaporan kinerja

dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Pengadilan Agama Balige dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi,


administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. B.

MAKSUD DAN TUJUAN Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas

Keterbukaan,

Asas

Proporsionalitas,

Asas

Profesionalitas

dan

Asas

Akuntabilitas. Sedangkan untuk mencipkan goog govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efesiensi dan efektif serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan kembali dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahteramelalui program peningkatan


pengawasan demi terciptanya akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur Negara/ pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Balige ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan sejauh mana pencapaian pelalsanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan. Dan pada LKjIP Tahun 2015 ini mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 Tanggal 17 November 2015 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Balige merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Medan. Pengadilan Agama Balige terletak di Jl. Balige-Laguboti Km 5 Tambunan Lumban Pea Timur Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir yang mempunyai wilayah yurisdiksi 2 (dua) Kabupaten yaitu : 1. Kabupaten Toba Samosir yang terdiri dari 194 Desa dari 16 Kecamatan, dengan luas wilayah 2.021,8 Km² dan jumlah penduduk 175.575 jiwa dengan penduduk mayoritas beragama Kristen,

penduduk

Kristen

sebanyak 162.902 jiwa sedangkan penduduk Muslim 12.513 jiwa. 2.

Kabupaten Samosir yang terdiri dari 117 Desa dari 9 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.616,9 Km² dan jumlah penduduk 133.401 jiwa dengan penduduk mayoritas beragama Kristen, penduduk Kristen sebanyak 131.445 jiwa sedangkan penduduk Muslim 1.571 jiwa.

2. TUGAS POKOK Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan


ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 3. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan

pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan

keuangan kecuali biaya

perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f.

Melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

seperti

memberikan

pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Balige, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur(SOP) Penanganan Perkara, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengananalisa beban kerja yang tertuang dalam

Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Agama

Balige

Nomor

:

W2-

A8/815/OT.01.3/XII/2011., tanggal 1 Desember 2011 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik dengan Standart Operasional Prosedur(SOP) Pelayanan Publik yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengananalisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor : W2-A8/814/OT.01.3/XII/2011, tanggal 1 Desember 2011 yang muatannya antara lain sebagai berikut :


1. Kejelasan proses kerja untuk setiap bidang tugas masing-masing ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : I.

SOP KEPANITERAAN 1.

Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;

2.

Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;

3.

Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;

4.

Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;

5.

Pemanggilan

para

pihak

berperkara,

saksi/saksi

ahli,

melalui

Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ; 6.

Tata persidangan ;

7.

Penyelesaian perkara melalui mediasi ;

8.

Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;

9.

Penyampaian Salinan Putusan ;

10.

Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;

11.

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;

12.

Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;

13.

Publikasi putusan ;

14.

Pengarsipan berkas perkara ;

15.

Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;

16.

Permohonan Banding ;

17.

Permohonan Perkara Kasasi ;


18.

Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;

19.

Penanganan Pengaduan Masyarakat ;

20.

Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

II.

SOP KESEKRETARITAN 1.

Pengelolaan Bagian Umum/ Urusan rumah tangga;

2.

Perlengkapan;

3.

Kehumasan;

4.

Pengelolaan Kepegawaian;

5.

Pengelolaan Keuangan;

6.

Pelayan Publik

D. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Balige terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera/ Sekretaris, dan Jurusita Pengganti. 1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya seharusnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (tiga) orang Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, namun kondisi saat ini di Pengadilan Agama Balige untuk jabatan Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum serta Panitera Pengganti tidak ada personilnya . 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.


6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris seharusnya dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Urusan (Kaur.) yaitu Kaur. Kepegawaian, Kaur. Keuangan dan Kaur. Umum, namun kondisi saat ini di Pengadilan Agama Balige untuk jabatan Kaur. Keuangan tidak ada personilnya. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama. E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Balige dalam tahun 2014. Capaian kinerja 2014 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Balige disusun sebagai berikut: Bab I –

Pendahuluan Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II –

Perencanaan Kinerja Diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III –

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2.

Membandingkan antara relaiassai kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka

menengah

yang

terdapat

dalam

dokumen

perencanaan strategis organisasi; 4.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);


5.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;

7.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untu7k mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. . Bab IV

Penutup Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI Rencana Strategis Pengadilan Agama Balige Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-

undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Balige diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Balige Adapun visi Pengadilan Agama Balige adalah: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BALIGE YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Balige menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sisitem peradilan; 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan Badan Peradilan Indonesia yang Agung” adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar, penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi. 2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Tugas

badan

peradilan

adalah

menyelenggarakan

peradilan

guna


menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. 3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Mahkamah Agung melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/zitting plaats dan pos layanan hukum (posyankum). . Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Balige menetapkan tujuan organisasi dan sasaran organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Balige yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. B. INDIKATOR KINERJA UTAMA Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Balige menetapkan sasaran strategis dengan indicator kinerja utama sebagai berikut : NO

KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase tunggakan perkara.

b. Persentase perkara yang diselesaikan:

PENJELASAN

ℎ

ℎ

100%

Jumlah perkara yang diselesaikan x 100% Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)


c. Persentase perkara yang diselesaikan maksimal 1 tahun d. Persentase penurunan tunggakan perkara

2.

3.

4.

ℎ

ℎ

1

(

ℎ

ℎ

1

ℎ

ℎ

)

100 %

100%

Peningkatan Persentase aksepbilitas putusan perkara putusan Hakim yang tidak mengajukan Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum x 100% upaya hukum: Jumlah putusan - Banding - Kasasi -Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase efektifitas berkas pengelolaan perkara yang Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap x 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK penyelesaian diajukan perkara kasasi dan Catatan: PK disampaikan Lengkap = terdiri dari bundel A dan B secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis x 100% dan siap Jumlah berkas perkara yang diterima didistribusik an ke Majelis Peningkatan a. Persentase aksesibilitas perkara masyarakat prodeo yang Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan x 100% terhadap diselesaikan Jumlah perkara prodeo peradilan (acces to justice) Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi zitting plaatz b. Persentase x 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara zitting plaatz perkara yang dan dapat ℎ diselesaikan di zitting 100% ℎ plaatz dan sidang keliling


5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Jumlah permohonan eksekusi perk perdata yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah permohonan eksekusi perkara

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

1.

Meningkatnya perkara

penyelesaian

2.

Peningkatan putusan Hakim

aksepbilitas

3.

4.

5.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase tunggakan perkara b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun d. Persentase penurunan tunggakan perkara Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK disampaikan secara lengkap a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)

5% 100 % 5%

100 %

100%

10%

100% 100% 10%

Jumlah anggaran kegiatan DIPA. 04 sebesar Rp. 29.860.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) Jumlah anggaran kegiatan DIPA. 01 sebesar Rp. 1.703.446.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)


D. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2015 Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempersentasekan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada kahir tahun 2015.

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BALIGE

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: Drs. Ramli Nasution

Jabatan : Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Balige. Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Balige Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail

Balige, 12 Januari 2015 Panitera/Sekretaris

Drs. Ramli Nasution


TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BALIGE TAHUN ANGGARAN 2015

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1.

Meningkatnya penyelesaian

a. Persentase tunggakan perkara

perkara

b. Persentase

perkara

TARGET

5%

yang

100%

yang

5%

diselesaikan c. Persentase

perkara

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun d. Persentase penurunan tunggakan

100%

perkara. 2.

Peningkatan

aksepbilitas Persentase putusan perkara yang

putusan Hakim

100%

tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi

dan

PK

10%

disampaikan

secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister

100%

dan siap didistribusikan ke Majelis 4.

Peningkatan masyarakat

aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang terhadap

peradilan (acces to justice)

100%

diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat

100%

diselesaikan dengan cara zetting plaat dan sidang keliling 5.

Meningkatnya terhadap pengadilan.

kepatuhan Persentase

putusan

pengadilan

putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)


10%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas

Kinerja

adalah

gambaran

mengenai

tingkat

pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Balige tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

5

7,14

92,85

100

92,85

92,85

5

0

100

100

87,5

87,5

tunggakan perkara b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang

diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 1 tahun d. Persentase penurunan tunggakan perkara


2.

Peningkatan

Persentase

aksepbilitas

perkara

putusan Hakim

mengajukan

putusan

yang

100

100

100

10

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

tidak upaya

hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan

a. Persentase

berkas

efektifitas

yang

diajukan

pengelolaan

kasasi

penyelesaian

disampaikan secara

perkara

lengkap

dan

b. Persentase

PK

berkas

yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 4.

Peningkatan

a. Persentase perkara

aksesibilitas

prodeo

masyarakat

diselesaikan

terhadap

yang

b. Persentase perkara

peradilan (acces

yang

to justice)

diselesaikan zetting

dapat di

plaat

dan

sidang keliling 5.

Meningkatnya

Persentase

putusan

kepatuhan

perkara perdata yang

terhadap

berkekuatan

putusan

tetap

pengadilan.

ditindaklanjuti

hukum yang (di

eksekusi)

B. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Balige Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Balige sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Balige telah melaksanakan seluruh kegiatan yang


menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : Sasaran 1.

: Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

5

7,14

92,85

100

92,85

92,85

5

0

100

100

87,5

87,5

a. Persentase tunggakan perkara b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun d. Persentase

penurunan

tunggakan

perkara. 

Persentase Tunggakan Perkara

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Balige menerima gugatan perkara perdata sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara, yang terdiri dari 10 (sepuluh) perkara gugatan dan 18 (delapan belas) perkara Permohonan, dan perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah 26 (dua puluh enam) perkara. Serta sisa perkara 2 (dua) perkara gugatan. Realisasi indikator kinerja utama pada Pengadilan Agama Balige yaitu : 2/28 X 100 % = 7,14 %. Pada tahun 2015 tunggakan perkara pada Pengadilan Agama Balige 7,14 % Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang tidak berhasil dengan akta perdamaian sebagai berikut : Perkara

Capaian (%) 2013

2014

2015

0

12,5

7,14 %

Gugatan/ Permohonan

Berdasarkan data tersebut di atas Pengadilan Agama Balige terjadi peningkatan capaian penyelesaian perkara pada tahun 2015. 

Persentase perkara yang diselesaikan:

Perkara gugatan dan permohonan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara, diselesaikan sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara, sehingga tahun 2015 Pengadilan Agama Balige mempunyai sisa perkara sebanyak 2 (dua) perkara dikarenakan perkara masuk di akhir tahun. Realisasi Indikator Kinerja Utama yaitu 26/28 X 100% = 92,85%


Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Balige menunjukan bahwa tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama tahun 2015 yaitu 92,85% . 2 (dua) perkara yang sisa pada tahun 2015 adalah merupakan perkara cerai gugat yang ghaib, adapun yang menjadi alasan Pengadilan Agama Balige tidak mencapai target yaitu Perkara Cerai gugat yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Agama Balige telah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dikarenakan pihak tergugat ghaib. Pada saat pemanggilan Tergugat yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Balige ternyata Tergugat tidak berada ditempat, lalu dipanggil melalui aparat desa atau kelurahan akan tetapi Tergugat dinyatakan bukan penduduk sebagaimana alamat yang tertulis di dalam surat gugatan Penggugat. Lalu perkara cerai gugat yag sebelumnya perkara biasa menjadi ghaib, yaitu pemanggilan melalui pengumuman dengan tenggang waktu 4 (empat) bulan antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut : 2013

2014

2015

Perkara Masuk Selesai Capaian Masuk Selesai Capaian Masuk Selesai Capaian

Perdata

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

28

28

100

16

14

87,5

28

26

92,85

Berdasarkan data tersebut di atas terjadinya penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 yaitu 87,5 %, dari capaian tahun 2013 dengan capaian sebanyak 100 %, sedangkan pada capaian tahun 2015 sebanyak 92,85% terjadi peningkatan dari tahun 2014 dengan capaian 87,5 %. 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 1 Tahun.

Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk perkara yang diselesaikan maksimal 1 tahun yaitu 0/0 X 100% = 0 %, Pengadilan Agama Balige tidak ada menyelesaikan perkara dengan jangka waktu maksimal 1 tahun, sehingga tidak mencapai target. Perkara

Capaian (%) 2013

2014

2015

Sisa Gugatan

0

0

0

Sisa Permohonan

0

0

0


Dari

tabel

perbandingan

tersebut

Pengadilan

Agama

Balige

belum

pernah

menyelesaikan perkara maksimal 1 tahun. Sasaran 2.

: Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 2.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan

Persentase

aksepbilitas

perkara

putusan Hakim

mengajukan

yang

putusan

TARGET

REALISASI CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

100

100

tidak upaya

hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 

Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 

Banding 

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Balige 28 (dua puluh delapan) perkara dan diputus sebanyak 26 (dua puluh enam) dan 2 (dua) perkara dicabut, berdasarkan perkara yang masuk tidak ada para pihak mengajukan upaya hukum banding. Realisasi Indikator Kinerja Utama yaitu : 26/26 X 100% = 100 % Pengadilan Agama Balige mencapai target untuk tahun 2015 yang ditargetkan 100 % dan hasil capaiannya 100% Perkara Banding

Capaian (%) 2013

2014

2015

0

100

100

Berdasarkan data tersebut di atas ada peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2013 sebanyak 0%, tahun 2014 capaian sebanyak 0%, capaian tahun 2015 sebanyak 100 %. 

Kasasi 

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Balige 28 (dua puluh delapan) perkara dan diputus sebanyak 26 (dua puluh enam) dan 2 (dua) perkara dicabut, berdasarkan perkara yang masuk tidak ada para pihak mengajukan upaya hukum kasasi.


Realisasi Indikator Kinerja Utama yaitu : 26/26 X 100% = 100 % -

Pengadilan Agama Balige mencapai target untuk tahun 2015 yang ditargetkan 100 % dan hasil capaiannya 100%.

Realisasi Indikator Kinerja Utama yaitu : 26/26 X 100% = 100 % Pengadilan Agama Balige mencapai target untuk tahun 2015 yang ditargetkan 100 % dan hasil capaiannya 100%. Perkara

Capaian (%) 2013

2014

2015

0

100

100

Kasasi

Berdasarkan data tersebut di atas tidak ada peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2013 sebanyak 0%, capaian tahun 2014 sebanyak 100 %, dan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %. 

Peninjauan Kembali Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Balige 28 (dua puluh delapan) perkara dan diputus sebanyak 26 (dua puluh enam) dan 2 (dua) perkara dicabut, berdasarkan perkara yang masuk tidak ada para pihak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI. Realisasi Indikator Kinerja Utama yaitu : 26/26 X 100% = 100 % Pengadilan Agama Balige mencapai target untuk tahun 2015 yang ditargetkan 100 % dan hasil capaiannya 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama yaitu : 14/14 X 100% = 100 %. Perkara Peninjauan Kembali

Capaian (%) 2013

2014

2015

0

100

100

Berdasarkan data tersebut di atas ada peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2014 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.


Sasaran 3.

: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO

SASARAN

3.

Peningkatan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase

perkara yang diajukan

pengelolaan

banding, kasasi dan PK

penyelesaian

disampaikan

perkara

lengkap

REALISASI CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

10

0

0

100

100

100

berkas

efektifitas

secara

b. Persentase berkas yang diregister

TARGET

dan

siap

didistribusikan ke Majelis 

Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap. -

Persentase proses pengiriman berkas perkara Banding. Perkara Gugatan

Capaian (%) 2013

2014

2015

0

0

0

Jumlah perkara banding yang diterima = 0 perkara Jumlah berkas perkara banding yang telah dikirim ke PTA Medan = 0 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0% Perkara banding Pengadilan Agama Balige tahun 2015 tidak ada. Sehingga untuk Indikator Kinerja prosentase proses pengiriman berkas perkara banding tidak mencapai target. -

Prosentase proses pengiriman berkas perkara Kasasi. Perkara

Capaian (%) 2013

2014

2015

Gugatan

0

0

0

Permohonan

0

0

0

Jumlah perkara Kasasi yang diterima = 0 perkara Jumlah berkas perkara Kasasi yang telah dikirim = 0 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0% Perkara Kasasi Pengadilan Agama Balige tahun 2015 tidak ada. Sehingga untuk Indikator Kinerja prosentase proses pengiriman berkas perkara banding tidak mencapai target.


-

Persentase proses pengiriman berkas perkara PK. Capaian (%)

Perkara

2013

2014

2015

Gugatan

0

0

0

Permohonan

0

0

0

Jumlah perkara PK yang diterima = 0 perkara Jumlah berkas perkara PK yang telah dikirim = 0 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0% Perkara Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Balige tahun 2015 tidak ada. Sehingga untuk Indikator Kinerja prosentase proses pengiriman berkas perkara banding tidak mencapai target. 

Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Pengadilan Agama Balige pada tahun 2015 menerima perkara sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara yang keseluruhannya telah didistribusikan atau telah dibagi, sampai dengan akhir tahun 2015 tidak ada perkara yang tidak dibagi kepada Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Balige. Jumlah perkara yang diterima = 28 perkara Jumlah berkas perkara yang telah didistribusikan ke Majelis = 28 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 28/28 x 100 = 100% Berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Pengadilan Agama Balige tahun 2015 tidak ada yang tersisa. Sehingga untuk Indikator Kinerja prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tahun 2015 mencapai target.

Sasaran 4.

: Peningkatan

Aksesibilitas

Masyarakat

Terhadap

Peradilan

(Accesto Justice) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut NO 4.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan

a. Persentase

aksesibilitas

prodeo

masyarakat

diselesaikan

terhadap peradilan

b. Persentase

perkara

TARGET

REALISASI CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

100

100

100

100

100

yang

perkara


(acces to justice)

yang

dapat

diselesaikan di zetting plaat

dan

sidang

keliling 

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Perkara

Capaian (%) 2013

2014

2015

Gugatan

100

100

100

Permohonan

100

100

100

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun 2015 untuk kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi pencari keadailan yang dianggap miskin (kurang mampu) tahun 2015 = 6 perkara x @ Rp.460.000,- = Rp. 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). adapun anggaran DIPA Tahun 2015 yang terserap sebesar Rp. 2.742.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah). Realisasi Indikator Kinerja Utama = 6/6 x 100 = 100%. 

Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zetting plaat dan sidang keliling. Perkara

Capaian (%) 2013

2014

2015

Gugatan

100

100

100

Permohonan

100

100

100

Tahun 2015 Pengadilan Agama Balige melaksanakan sidang keliling sebanyak 2 (dua) kali sidang, yang dilaksanakan di Kecamatan Pangururan, dengan jumlah perkara 14 (empat belas) perkara, dan pelaksanaan siding keliling di kecamatan Onan Runggu dengan jumlah perkara 6 (enam) perkara. Realisasi Indikator Kinerja Utama yaitu 20/20 x 100% = 100% Berdasarkan DIPA tahun 2015 jumlah pagu sidang keliling untuk Pengadilan Agama Balige sebesar Rp. 27.040.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 25.670.000,- (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sisa dana sebesar Rp. 1.370.000.- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah disetor ke kas Negara. Dengan demikian untuk indiktor kinerja mencapai target terhadap perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat (sidang keliling).


Pengadilan Agama Balige tetap memberikan pelayanan terhadap

seluruh

permohonan perkara yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama Balige. Sasaran 5. NO 5.



: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya

Persentase

putusan

kepatuhan

pengadilan

perkara

terhadap

perdata

putusan

hukum

pengadilan.

tindaklanjuti (di eksekusi)

Persentase

permohonan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

10

100

100

berkekuatan tetap

yang

eksekusi

di

atas

putusan

perkara

perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Bahwa Pengadilan Agama Balige ada menerima permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, sebagai berikut : Jumlah perkara permohonan eksekusi yang diterima = 1 perkara Perkara permohonan eksekusi Pengadilan Agama Balige tahun 2014 ada 1(satu) perkara yaitu terhadap putusan perkara Pengadilan Agama Balige Nomor 05/Pdt.G/2007/PA.Blg Tanggal 08 April 2008 dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 138/Pdt.G/2008/PTA Mdn. Tanggal 31 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/AG/2009 tanggal 08 Januari 2010. Sehingga untuk Indikator Kinerja prosentase proses penyelesaian berkas perkara permohonan eksekusi mencapai target. Realisasi Indikator Kinerja Utama yaitu 1/1 X 100% = 100%. Perkara Permohonan Eksekusi

Capaian (%) 2013

2014

2015

0

0

100

Berdasarkan data tersebut di atas tidak ada peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2012 sebanyak 0%, capaian tahun 2013 sebanyak 0 % dan capaian tahun 2014 sebanyak 100 % Berdasarkan data tersebut di atas tidak ada peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali


dari capaian tahun 2013 sebanyak 100%, capaian tahun 2014 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 1.

Anggaran Rutin. Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut : a)

Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2015 untuk Pengadilan Agama Balige;

b)

Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2015 untuk Pengadilan Agama Balige;

c)

Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu : (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Balige; (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Balige untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal; (3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA 01 Pengadilan Agama Balige dengan realisasi sebagai berikut : (a) Belanja Pegawai Pagu DIPA

Rp. 1.543.627.000,-

Realisasi DIPA

Rp. 1.433.566.522,-

Sisa dana DIPA

Rp.

Persentase Realisasi DIPA

110.060.478,92.87 %

(b) Belanja Barang Pagu DIPA

Rp.

285.312.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

267.411.112,-

Sisa dana DIPA

Rp.

17.900.888,-


93,73%

(c) Belanja Modal Pagu DIPA

Rp.

190.000.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

188.925.999,-

Sisa dana DIPA

Rp.

1.074.001,-



99,43%

(4). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA 04 Pengadilan Agama Balige dengan realisasi sebagai berikut : Belanja Barang Pagu DIPA

Rp.

29.860.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

28.412.000,-

Sisa dana DIPA

Rp.

1. 448.000,-

Persentase Realisasi DIPA 2.

95,15%

Pelaporan Keuangan Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Balige adalah sebagai berikut : (1). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Agama Balige setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balige dan Pengadilan Tinggi Agama Medan; (2). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Balige kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige.

D. AKUNTABILITAS KEPEGAWAIAN 1.

Mengupdate data Pegawai melalui aplikasi Sisitem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKEP), Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS).

2.

Menyusun dan mengusulkan kenaikan pangkat pegawai.

3.

Menyusun dan mengusulkan kenaikan gaji berkala pegawai.

4.

Merakapitulasi daftar hadir pegawai.

5.

Membuat laporan bulanan.

E. AKUNTABILITAS UMUM -

Pengelolaan dan Penatausahaan BMN, Arsip, Tata Persuratan dan Kerumahtanggaan pada Pengadilan Agama Balige.


BAB IV PENUTUP

A.

KESIMPULAN 1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Balige Tahun 2015 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

2.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016.

3.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Balige dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Balige dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada

para

pencari

keadilan,

dalam

melaksanakan

tugasnya

juga

berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik yang telah didiskusikan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Agama

Balige

Nomor

:

W2-

A8/83/OT.01.3/I/2014 dan Nomor : W2-A8/82/OT.01.3/I/2014 masing-masing tanggal 2 Januari 2014 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 4.

Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada Pengadilan Agama Balige telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, pada tahun 2015 ada sisa perkara sebanyak 2 (dua) perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Balige berjumlah 28 (dua puluh delapan) perkara, dari jumlah sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara tersebut

telah berhasil

diselesaikan sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara (92,85%). 5.

Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala, akan tetapi ada sedikit kendala, yaitu mengenai anggaran untuk Langganan Daya dan Jasa Khusus untuk Listrik yang pagu dalam DIPA sangat


kecil, tidak sesuai dengan realisasinya, dimana yang semestinya anggaran untuk pembayaran tagihan Listrik cukup digunakan selama 12 bulan akan tetapi hanya cukup digunakan selama 10 bulan, oleh karena itu anggaran Langganan Daya dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik perlu ditambah; B.

SARAN – SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Medan, agar : 1.

Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun;

2.

Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Balige Kelas II, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;

3.

Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya untuk merampungkan fisik bangunan gedung kantor Pengadilan Agama Balige khususnya pada pagar gedung kantor berikut prasarananya ;

4.

Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum, termasuk penganggaran sewa hosting dan jasa speedy;

5.

Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi, termasuk pelatihan admin siadpa dan website oleh tenaga ahli dibidangnya;

6.

Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Balige sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2015. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Balige yang diuraikan dalam laporan ini merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun; Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan, namun secara umum


pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, seperti uraian dalam laporan ini.

Balige, 4 Januari 2016 KETUA PENGADILAN AGAMA BALIGE,

Drs. H. MOHD. RIDHWAN ISMAIL,M.H NIP. 19580712 199303 1 001.



0 34 halaman L A K I P T a h u n P e n g a d i l a n A g a m a B a l i g e

Recommend Documents