Lettre Annexe (n°1) PARIS, le/~ ~~t- 1968
..
Monsieur le President, Ence qui concerne l'utilisation de la sorn111e de 21 millions de francs affectee a des importations d'equipements lourds, je tiens a confirmer que la question du financement de la contrepartie en monnaie locale ne posera en fait pas de probleme puisque It
j
a) la plupart des projets seront executes par le Gouvernement et ne necessiteront done aucune contrepartie. b) pour ceux qui seront executes par des entreprises d'Etat, les montants necessaires en roupiafu seroni deg ages.
~
/'~ "' \., ./
Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma haute consideration. l'Ambassadeur de la Republique d' Indonesie.•
Signed . ~~SIEUR LE PRESIDENT DE LA DELEGATION FRANCAISE.
Lettre .Annexe n° 2 PARIS, le/~
a...c,..-.-.t
1968
.,,,,
I
Monsieur le President,
Me referant au Protocole financier signe ce jour, relatif aux credits frangais d 1 aide economique
a 1 1 Indonesie,
je souhaiterais qu 1 il
soit bien entendu que 1 1 entree en vigueur de cet accord implique a - la confirmation, dans les deux semaines
a venir,
par la
Banque Frangaise du Commerce Exterieur, du· taux d'interet final des credits bancaires; b - la confirmation que ce taux final d 1 interet, payable aux memes dates que les remboursements en capital, n'excedera pas 6,8
%1 1an.
Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurance de ma haute consideration.
1 1 AMB.ASS.ADEUR de la REPUBLIQUE d 1 IN1XlNESIE,
Signed Monsieur le PRESIDENT de la DELEGATION FRANCAISE
it· .
P R 0 T 0 K 0 L
KEUANGAN
MENGENAI KREDIT2 PERA.NTJIS UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
•
-:-:-:-:-:-:-:-:-
Pemerintah Republik Perantjis dan Pemerintah Republik Indonesia telah mengadakan permuf'akatan pengenai ketentuan2 sebagai berikut jang ditudjukan untuk mempermudah usaha2 rehabilitasi dan pembangunan ekonomi Indonesia.
Pasal 1 Suatu djumlah sebesar limapuluh lima djuta francs (55.000.000 FF) disediakan untuk Pemerintah Indonesia dalam bantuk grant serta kredit2 jang dimaksud untuk membiajai pembelian2
,
barang2 dan djasa2 Berantjis oleh Indonesia. Pasal 2
f
Keseluruhan kerdjasama keuangan tsb terdiri atas : - Sebuah grant dari Perbendaharaan Perantjis kepada Pemerintah Indonesia sebesar lima djuta francs (5.000.000 FF) jang maksudnja membiajai impor2 peralatan2 berat sebagaimana diuraikan dalam pasal 6 - sub a) dari naskah ini ; - Sebuah pindjaman dari Perbendaharaan Perantjis kepada Bank Sentral Indonesia (Bank Negara Indonesia Unit I) jang bertindak untuk Negara Indonesia, sedjumlah delapan djuta francs (8.000.000 FF) serta kredit2 bank jang didjamin oleh Perbendaharaan Perantjis sebesar delapan djuta francs J
(8.000.000 FF), mendjadi seluruhnja enambelas djuta francs (I6.000.000 FF) dengan tudjuan untuk membiajai pemasukan alat2 berat sesuai dengan ketentuan2 dalam pasal 6 sub a) dari naskah ini ;
- 2 -
- Sebuah pindjaman dari Pe r bendab.araan Perantjis kepada Bank Sentral Indonesia (Bank Negara Indonesia Unit I), jang bertindak atas nama Negara Indonesia, dari tudjuh djuta francs (7.000.000 FF) dan kredit2 bank jang didjamin oleh Perbendaharaan Perantjis sedjumlah tudjuh djuta francs
'
(7.000.000
FF),
mendjadi sebesar seluruhnja empatbelas
djuta francs (14.000.000 FF) untuk membiajai impor2 alat2 menurut ketentuan2 dalam pasal 6 - sub b) dari protokol i ni ; - Sebuah pindjaman Perbendaharaan Perantjis ke pada Bank Sentral Indonesia . (Bank Negara Indonesia Unit I), jang bertindak untuk Negara I ndonesia, sebes ar s epuluh dj uta fran cs (10 . 000 .000 FF) s erta kredit2 bank jang didjamin oleh Perbendab.araan Perantjis sedjumlah sepuluh djuta francs (10.000.000
FF),
mendjadi duapuluh
djuta francs (20.000.000 FF) total dimaksud untuk mem'f
biajai pemasukan barang2 konsumsi, pera~an2 ketjil, bahan mentah dan pupuk, sesuai dengan pasal 6 - sub c) dari protokol ini. - Pasal 3 Pelunasan ketiga pindjaman dari Perbendaharaan Perantjis tsb dilakukan dalam d 1 h uapu u tahun dengan angsuran setengah tahunan ber-turut2 jang sama besar djumlahnja, terhitung dari tanggal setiap penarik an dengan bung tudj uh tahun •
•
a
3 5
d
'
7°
P• a. dan grace period
- 3 -
Bunga jang terhutang atas baki2 harus dibajar pada achir tiap semester. Suatu persetudjuan penggunaan antara Credit National, jang bertindak atas nama Pemerintah Perantjis, dan Bank Sentral Indonesia, jang bertindak untuk Pemerintah Indonesia, akan mengatur tjara2 penggunaan dan pelunasan pindjaman2 jang bersangkutan. Pasal 4 Pelunasan kredit2 bank jang didjamin itu dilakukan dalam djangka waktu sepuluh tahun. Suku hunganja adalah jang lazim diperhitungkan untuk pemberian kredit sewaktu pengeksporan, dengan ditambah ongkos2 asuransi kredit. Sebuah persetudjuan keU11angan antara perusahaan2 bank Perantjis dan Bank Sentral Indonesia akan mengatur tjara2 penggunaan dan pelunasan kredit2 bank jang didjamin jang dimaksud untuk membiajai pemasukan barang2 konsumsi, peralatan2 ketjil, I
·bahan2 mentah dan pupuk menurut pasal 6 - sub o) dan impor alat2 dari pasal 6 sub b) •
-
Persetudjuan2 tentang kredit2 bank jang dimaksud untuk membiajai peralatan2 berat sebagaimana tertera dalam pasal6 sub a) harus disetudjui oleh Bank Sentral Indonesia djikalau dokumen2 jbs tidak ditandatanganinja sendiri. Pasal 5 Untuk setiap kontrak pindjaman2 Perbendaharaan dan kredit2 bank jang diberikan bersamanja, dipergunakan dalam perbandigan jang sama.
- 4-
Dengan demikian hak2 tarik atas pindjaman Pemerintah akan sama dengan separoh dari nilai2 barang2 jang dipesan di Perantjis bagi setiap kontrak mengenai impor barang2 konsumsi, peralatan2 ketjil, bahan2 mentah dan pupuk menurut pasal6 - sub c) dan untuk setiap kontrak berkenaan dengan pemasukan alat2 sebagaimana disjaratkan dalam pasal6 sub b). Adapun kontrak2 mengenai peralatan2 berat dari pasal6 sub
a),
maka hak2 tarik atas grant adalah untuk setiap kontrak
lima per duapuluh satu (5/21) dari nilai barang2 dan djasa2 jang dipesan/diperoleh di Perantjis, sedangkan hak2 tarik atas pindjaman Pemerintah akan sama dengan delapan per duapuluhsatu (8/21) dari nilai barang2 serta djasa2 sedemikian. Pasal 6 Dana2 finansiring sebagaimana tertera dalam pasal 1 harus
digun~kan
untuk djumlah :
a) duapuluh satu djuta francs (21.000.000 FF) untuk pembiajaan pemasukan peralatan2 berat, ialah jang tertjantum
pa~
da daftar prioritas dari rentjana pembangunan ekonomi Indonesia b) empatbelas djuta francs (14.000.000 FF) untuk finansiring impor2 alat2 sebagaimana ditentukan bersama menurut Lampiran2 dari protokol ini dan jang terdapat pada Golongan A dan B dari keputusan Indonesia ttg. 24 Djanuari 1967 ; djumlah rata2 setiap kontrak adalah sediki t-diki tnja duaratus limapuluh ribu francs (250.000 FF)
c) duapuluh djuta francs (20.000.00
FF) untuk pembelian barang2
konsumsi, peralatan2 ketjil, bahan2 mentah dan pupuk
- 5 -
jang termasuk Golongan A dan B dari keputusan Indonesia ttg. 24 Djanuari 1967 dan bagi setiap kontrak djumlah rata2 supaja minimum duapuluhlima ribu francs
(25.000 FF). Pasal 7 Setiap pesanan dari peralatan2 berat termaksud dalam pasal6 sub a) merupakan bagian kontrak antara supplier Perantjis dan pembeli Indonesia, jang dapat masuknja dalam protokol ini mengharuskan persetudjuan instansi2 Perantjis dan Indonesia jang berwenang. Mengenai pesanan2 barang2 konSUJ11si, peralatan2 ketjil, bahan2 mentah dan pupuk termaksud dalam pasal 6 sub c), maka instansi Perantjis jang berwenang dengan kata-sepakat pihak jang berwadjib Indonesia akan dapat menentukan daftar barang2 jang pembiajaannja dinjatakan tidak termasuk protokol ini. Mata uang ·untuk menghitung dan untuk membajar dalam rangka kontrak2 adalah Francs Perantjis. Uang muka sebesar 10% dari djumlah kontrak dibajar dengan pesanan ~dan
sisa harga diatur pembajarannja antara waktu peme-
sanan dan'penerimaan menu,rut angsuran2 sebagaimana tertjantum dalam kontrak,
~emuanja
dengan memperhatikan urutan penggunaan
dana2 pembiajaan sebagaimana ternjata dalam pasal 2, manurut petundjuk2 jang diuraikan dalam pasal 5 dari protokol ini. Pasal 8 Tanggal berachirnja kontrak2 pembiajaan jang berlaku dibawah protokol ini ialah 31 Desember 1969, baik untuk pembelian2 barang2 dan djasa2 jang diuraikan sub a) dari pasal 6 maupun bagi golongan2 penjerahan menurut b) dan c) pasal jang sama.
- 6 -
.P asal 9 Protokol ini berlaku mulai tanggal penandatanganannja •
•
• Dibuat dan ditanda tangani di Paris pada tanggal
~;;J"~.tf'a.alam
{'¢!(.
rangkap dua, dalam bahasa Indoneeia dan
bahasa Perantjis, masing2 merupakan naskah autentik.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Untulc Pemerintah Republik Perantjie
Signed
Signed • Deguen
G.J'.H. Djatikusumo
c
c
('J •
-
LAMPIRAN NO. 1
Pasal 1 Dalam rangka persetudjuan bilateral jang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 18 Djuli 1968 mengenai konsolidasi hutang2 Indonesia dan untuk kontrak2 jang dinjatakan dalam persetudjuan penangguhan pembajaran bilateral antara Republik Perantjis dan Republik Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menjanggupi akan menjetor pada Banque Frangaise du Commerce Exterieur, untuk kredit suatu rekening chusus jang berdjudjul "accord bilateral de reechelonnement" (persetudjuan rescheduling bilateral), suatu djumlah dalam francs jang merupakan 10% perkiraan djumlah hutang2 jang djatuh. temponja dalam 1968 dan terkena rescheduling. Pasal 2 Untuk .dapat malaksanakan pasal ini, maka
10%
perkiraan djumlah
tersebut dinilai berdjumlah 10 djuta francs. Djumlah
~ni
dibajar kembali dalam tiga angsuran, jang masing2
djatuh. waktunja pada
t~nggal
31 Djuli, 31 Oktober dan 31 Desember
1968, sebagai berikut : · pada tanggal
31 Djuli
1968 :
3.333.333 Fr
pada tanggal
31 Oktober
1968
3.333.333 Fr
pada tanggal
31 Desember 1968
1
3.333.333 Fr
Pasal 3 Dana2 jang terdapat pada rekening diatas ini diperuntukkan semata2 untuk kemungkinan pembajaran2 pertama atas fasilitas2 kredit jang dinamakan "buyerscredit" kepada Bank Indonesia dengan izin serombongan (consortium) bank2 Perantjis.
- 2 -
Pasal 4 Atas dana2 jang terdapat demikian dapat diberikan bunga, menurut ketentuan2 jang umumnja berlaku pada Banque Fran9aise du Commerce Exterieur sebelum penggunaan efektif sewaktu pembajaran2 pertama atas kredit pembeli.
.
..
SURAT LAMPIRAN NO l Paris, ~~ Augstus 1968
Sdr. Duta .Besar jth.,
Berdasarkan persetudjuan jang ditanda tangani hari ini, maka Perantjis menjediakan untuk Indonesia segabungan bantuan keuangan, diantaranja djuml• h sebesar 21 djuta francs jang diperuntukkan untuk memperoleh peralatan2 serta djasa2 sebagaimana dimaksud dala.m pasal 6 sub a) dari protokol ini . Harga satuan jang agaktinggi dari beberapa bahan2 mungkin tidak mudah terbajar oleh tjalon2 importir Indonesia djika diperhitungkan dalam mata uang setempat. Maka ingin saja diberitahukan mengenai angsuran2 pembajaran atau kredit2 jang akan diperkenankan oleh Bank Indonesia untuk para pembeli Indonesia untuk memudahkan pembiajaan impor2 barang2 peralatan termaksud dalam pasal 6 sub a) dari protokol Perantjis-Indonesi a , dalam mata uang setempat .
Hormat kami, Ketua Delegasi Perantjis,
Signed Sdr . Duta .Besar R. I . di Paris .
j
Deguen
SURAT LAMPIRAN NO 1 Paris,
/6
Agustus 19 68
Kepada jth., Ketua Delegasi Perantjis
PARIS
Sdr. Ketua jth.,
Mengenai penggunaan djumlah sebesar 21 djuta francs jang dimaksudkan untuk pengimporan peralatan2 berat, bersama ini saja memastikan bahwa soal pembiajaan dari "counterpart" dalam mata uang setempat sebetulnja tidak akan mendjadi persoalan, oleh karena a)
kebanjakan projek2 akan dilaksanakan oleh Pemerintah dan dengan dernikian tidak akan membutuhkan counterpart.
b)
sepandjang projek2 akan dilaksanakan oleh perusahaan2 Negara, suatu djumlah dalam rupiah jang dibutuhkan akan disediakan.
,Horma t kami,
Signed
jJP.H.
Djatikusumo
Duta :Besar
LAMPIRAN NO 2
Daftar chusus alat2 jang dipilih diantara impor2 jang dikenakan
·
B.E. (Bonus Ekspor) .
Nomor2 Tarif Bea-Tjukai Indonesia Golongan A 727 - 728 (Idan II) - 729 - 734 - 766 (Ia) Golongan B - 220 - 235 (II dan IV) - 236 (II). - 366 - 357 - 331 (I dan II). - 536 - 541 - 542 - 545 - 562 - 564 - 565 (I a2, Ib, Ic, Id, le, If, II)570 (II) - 571 - 578 (I dan II) - 579 - 580 (I dan II) - 581. - 609 - 610 - 611 - 624 - 634 - 648 (I dan II) - 658 - 692 - 696 (II). - 711 - 712 - 713 (I dan II) - 714 - 715 - 716 - 717 (I dan II) - 718 (I dan II) -
719 (I dan II) - 720 - 722 - 723 (I dan II) - 724 (I dan II) - 725 - 726 -
-
728 (I dan II) - 730 - 731 (II) - 732 (I dan II) - 733 - 735 - 736 (I dan II)737 - 738 (I dan II) - 739 (I dan II) - 740 - 741 - 742 (I dan II) - 743 - 744 746 (I dan II) - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 755 (Ib dan IIb) - 756 757 - 758 - 759 - 760 - 761 (I dan II) - 762 - 764 - 765 (I dan II) - 766 (II) 768 - 769 - 776 (I) - 777 - 778 - 779 (I dan II) - 780 - 781 (I dan II) - 782783 - 784 - 785 (I dan II) - 786 (I dan II) - 789 (I dan II) - 790 (I) - 791 (
dan
II) - 792 (I, III dan IV) - 793 - 796 - 797 - 798 - 199 (I dan II). - 800 (I dan II) - 802 - 803 (II) - 804 (II) - 805 - 806 - 807 - 812 (I) - 813 ( 814 - 815 - 816 (Ila dan IIb) - 817 - 818 - 819 (II) - 820 - 821 - 829 - 830 831 - 832 - 833 - 834 (I al, I a2, I a3, II a, IV) - 836 (I dan II) - 837 (I)8)8 (Ia) - 839 (I dan IIb) - 841 (IIa) - 844 - 845 - 846 (I, III dan IV) - 848 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859 (Illa) - 860 (III) - 861 - 862 864 - 866 - 867 - 869 - 872 - 874 - 875 (I) - 877 (I) - 880 - 884 - 885 (I) .
.
886 (Ib) - 887 (I) - 891 - 894 (I). dan setiap barang jang lain, mengenai paralatan2, jang akan diakui dalam persetudjuan bersama antara pedjabat2 keuangan kedua negara.
SURAT L.AMPIRAN NO 2
Paris,
/6 Agustus 1968
Kepada jth., Ketua Delegasi Perantjis PARIS
Sdr. Ketua jth.,
Menundjuk pada Protokol Keuangan jang ditanda tangani hari ini, tentang kredit2 Perantjis sebagai bantuan ekonomi kepada Indonesia, saja ingin menegaskan bahwa mulai berlakunja persetudjuan tersebut meliputi a) kepastian dalam dua minggu jang akan datang oleh .Banque Fran9aise du Commerce Exterieur tentang tingkat bunga jang achirnja ditetapkan untuk kredit2 bank. b) kepastian bahwa tingkat bunga jang achirnja ditetapkan itu, bunga mana akan dibajar bersama dengan angsuran2 pelunasan modal, tidak akan melebihi 6,8
~orma t
kami,
Signed
Gf%11· -DJ~'l'IKUSUMO Duta Besar
%p.a.
SURAT UMPIRAN NO 2
Paris,
/(° Agustus 1968
Kepada jth., Duta Besar Republik Indonesia PARIS
Sdr. Duta ::Besar jth.,
Sd.r. Duta Besar telah meminta kepada saja untuk memastikan bahwa mulai berlakunja Protokol tentang kredit2 Perantjis jang dimaksud.kan untuk pembangunan ekonomi di Indonesia, jang ditanda tangani hari ini, meliputi pemberian kepa tian oleh B.F.C.E. dalam djangka waktu dua minggu, tentang tingkat bunga
•
definitif untuk kredit2 bank jang didjamin •
Tentang hal tersebut saja setudju, dengan tjatatan bahwa
•
tingkat bunga definitif jang dipakai untuk kredit2 bank tidak tergantung dari jang berwadjib Perantjis dan harus ditetapkan dengan persetudjuan bersama antara jang berwadjib Indonesia dan ba~
Perantjis jang bersangkutan.
Ketua Delegasi Perantjis, Signed
D. DEGUEN
PROTOCOLE FINANCIER relatif aux credits fran~ais destines au developpement economique de l'INDONESIE
Le Gouvernement de la Republique de l'Indonesie et le Gouvernement de la Republique Fran~aise sont convenus des dispositions suivantes en vue de faciliter l'effort de redressement et de developpement economiques de l'INDONESIE. Article 1 .-
Une somrne de cinquante cinq mi llions de francs (55.000.000 F.) est mise a la disposition du Gouvernement indoncsien sous forme d'un don et de credits destines a financer l'achat par l'Indone sie de biens et de services fran~ais. 11
Artic le 2 .est constitue par :
L'ensemble de ces concours financiers
- un don du Tresor pub li c fran~ais au Gouvernement indonesien de cinq millions de francs (5.000.CXJO F.) destine a financer l'importation d 'equipements lourds selon les modalites definies a l'article 6 - alinea a - du present texte ;
a
- un pr~t du Tresor fran~ais a la Banque Centrale de l' Indonesie (Bank Negara Indonesia I), agissant pour le compte de l'Etat indoncsien de huit millions de fr an cs ( 8 . 000 . 0GO F.) et des credits ba ncaires garantis par le Tresor fran~ais de huit millions de francs ( 8 . 000 . 000 F.), soit au total 16 millions de francs ( 16.000. 000 F.) destines a financer l'importation d ' equ ipements lourds selon les modalites dcf inies a l'article 6 - a1n?a a - du present texte;
...
2.
- un pret du Tresor fran~ais a la Banque Centrale de l'Indonesie (Bank Negara Indonesia I), agissant pour le compte de l'Etat indoncsien de sept millions de francs (7.000.000 F.) et des credits bancaires garantis par le Tresor fran~ais de sept millions de francs (7.C00.000 F.), soit au total quatorze mill ions de francs (14.000.000 F.) destines a financer l'importation de biens d'cquipement selon les modalites definies a l'article 6 - alinea b du present protocole ; - un pret du Tresor fran~ais a la Banque Centrale de l'Indonesie (Bank Negara Indonesia I), aglssant pour le compte de l'Etat indonesien de dix millions de francs (10 ~JOO .OOO F.) et des credits bancaires garantis par le Tresor fran~ais de dix millions · d·e...francs (10.000.000 F.), soi t au total vingt millions de fra0cs (20.000~000 F .), destines a financer l'importation de biens d~ consommation, petits equipements , matieres premieres et engrais conforme ~ en a !'article 6 - alinea c - du present protocole. Artic le 3. - Les trois prets du Tresor fran~ais sont . amortissables en vingt ans par semestrialit~s egales et successives a compter de la date de chaque tirage et portent inter~t au taux de 3,5% l'an. Ils comportent un differe d'amortissement de sept ans . Les inter~ts sur le solde dQ sont payables a la fin de chaque semestre . Une convention d'application entre le Credit National, agissant pour le compte du Gouvernement frah~ais, et la Banque Centrale de l'Indonesie agissant pour le compte du Gouvernement indonesien , precisera les modalites d'utilisation et de remboursement de ces prets~ Article 4 .Les credits bancaires garantis sont amortissables en dix ans. Leur taux d' in teret est le taux usuel de credit a l'exportation auquel s 'ajoute l e cout de l'assurance-credit. Un accord financier entre les e tablissements ~) ancaires fran~ais et la Banque Centrale de l 'Indoncsie precisera les modalites d'utilisation et de remboursement des credits
3.
barrcaires garantis destines a financer l'importation de biens de consommation ,. petits equipemen.ts, matieres premieres et engrais de l'article 6 - alinea c -; et l'importation des biens d ' equipement de l'article 6 - alinea b. Les accords relatifs aux credits bancaires destines au financement des equipements lourds de l'article 6 - alinea a - seront ap~rouves par la Banque Centrale de l'Indonesie s'ils ne sont pas signes directement par elle. Art icle 5 .- Les pr~ts du Tresor et les credits bancaires garantis qui l'accompagnent seront, pour chaque contrat, utilises dans une proportion egale . Les droits de tirage sur le pr~t gouvernemental seront done egaux a la moitie de la valeur des biens commandes en France pour chaq~e contrat relatif a l'importation de biens de consommation, de petits equ ipements, de matieres premieres et d'engrais de l'article 6 - Ll lin ea c - et pour chaque contrat relatif a l ''i mpor_tation de biens d' equipement prevus par l'article 6 - alinea b~
•
En ce qui concerne les contrats int eressant les equipements lourds de ! ' article rn - alinea a -, les droits de tirage sur le don seront egaux , pour chaque contrat aux cinq vingt ~t u~iem~ (5/21) de la valeur des biens et services cornmandes en France et !es droit s de tirage sur le pr~t gouvernemental seront e gaux aux huit vingt et uniemes ( 8/21 ) de la valeur de ces m~mes biens et services.
a
Ar ticle 6.- Les moyens de financement prevus l' article - 1 sont aff ectes a concurrence de :
a) vingt et un millions de francs (21.COO . OOOF .) au financement d'importations d'equipements lourds tels qu'ils sont definis par la liste des priorites du plan de developpement economique de l'Indon6sie; b) quatorze millions de francs (1 4 . 000.000 F.) au fin ancement d'i~portations de biens d'equipement determines
...
4. d ' un commun accord dans l 'annexe III du present protocole parmi ceux qui figurent sur les listes A et B du decret indonesien du 24 janvier 19 67 , le mcrntant minimum unitaire de chaque cormnande etant de deux cent cinqu ante mille fr ancs; (250.000 F.) c) vingt mi llions de francs (20.000.000 F.) a l ' achat de biens de consomma tion, petits equipements , matieres premieres et engrais figurant sur les listes A e t B du decret indonesien du 24 j anvie r 19 67, le montant minimum unitaire de chaque commande etant de vingt-cinq mille francs (25. 000 F.) Article 7.- Chaque command e relative aux ~ qui pements iourds de l'articl e 6 - a linea a- fait l'objet entre le fournisseur fran~ais et l'acheteur indonesien d'un contrat dont l ' imputation sur le present protocole doit ~tre approuv6e par les autorit6s fran~aises et indonesiennes com::>e ten te s.
.
En ce qui concerne les comrna ndes de bien s d2 conso~mation , petits equipements, ma ti~r e s premieres et engra de l'article 6 - alinea c - les autorites financieres fran_£aises pourront ar r~t e r d ' un com1:.u n accord avec les autorites indonesiennes la liste des b iens dont le fin on cement ne sera pas imputable sur le present proto cole. La monnaie de compte et la monnaie de paiement des c ontrats sont le Franc Fran~ais. Un acompte egal a 10% du montant du contrat est paye a l a command e et le sold~ du prix est regle en tre la , t 'a ~ 1 cc ' h can ' , commande et la r e, cept ion conformo~en ci. er prlvu au contrat, le tout par utilisation successive des moyens de fin an cemen t pr6vus ~ l ' ar ticle 2 , se lon l es moda l i t ~ s d{f i nies a l 'article 5 du prC sent protocolo . Article 8 .- la date limite de passotion de s contrats finances en app lication du p rlse ~ t protocole est fixee au 3 1 decembre 1969, t ont po ur l e s achats de biens e t services prevus au par agrap he a de l 'article 6 qu~ pour les cat egories de fournitur es pr6vues aux paragr ~p h e s b et c du
m~me
a rt icle.
,.
5.
Article 9.- Le present protocole entrera en vi gueur a partir de la date de sa signature. En foi de quoi, les representants des deux Gouvernements ont signe le present accord et y ont appose leurs sceaux. Fait a PARIS, le /lb~~\<. !:: 'J~S en double exemplaire, en langue fran~aise et indonesienne, les deux textes faisant egalement foi.
POUR LE GOUVERNEr•. ENT DE LA RE PUBLIQUE D'INDONESIE
s.igned
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RE PUBLIQUE FRAl~ CAISE
Signed
ANNEXE N° 1
Article 1 En application du proces-verbal signe du 18 octobre 1967 sur la consolidation des dettes indonesiennes, et pour les contrats definis par l'accord bilateral de moratoire entre la Republiqu e Frangaise et la Republique d'Indonesie, le Gouvernement indonesien s'engage a verser chez la Banque Fran~aise du Commerce Exterieur, au credit d 'un compte special intitule "accord bilateral de reechelonnement" une somme en francs representant 10% du montant evaluatif des dettes dont les echeances tombant en 1968 sont reechelonnees. Article 2 Pour l'a pplicati on du present article, les 10% du montant evaluatif ont ete estimes a francs 10 millions. Ce montant sera regle en trois echeances, les 31 juillet, 31 octobre et 31 decembre 196 8 , de la maniere suivante : - au 31 juillet 1968 - au 31 octobre 1968 - au 31 decembre 1968
.• .
3.333.333 fr. 3 .333 .3 33 fr. 3.333.334 fr.
Article 3 La provision constituee au compte susvise est destinee exclusivement a permettre le r eg leme nt des premieres annuites des fa cilites de credit dites "credit acheteur" consenties par un groupe de banques frangaises a l a Banque d'Indonesie. Article 4 La provision ainsi constituee peut porter interet, aux conditions generales admises par la Banque Frangaise du Commerce Exterieur avant son utilisation effective au remboursement des prem iere s annuites du credit acheteur.
Lettre Annexe (n° I) Paris, le
I G a.e-..,()::-
1968
Aonsieur l'Ambassadeur, Par l'accord signe en date de ce jour, la France met a la disposition de l'Indonesie un ensemble de concours financiers, dont un montant de 21 millions de francs est destine a 1 1 acquisition de materiels d'equipement et de services vises a l'article 6, alinea a, du present protocole . Le prix unitaire relativement eleve de certains de ces materiels ne saurait etre acquitte aisement au comptant en monnaie locale par les diff erents importateurs indonesiens interesses. Je souhaiterais done connaitre les delais de paiement ou credits qui seront consentis par la Banque d ' Indonesie aux acheteurs indonesiens pour faciliter le financement en monnaie locale des importations de biens d'equipement vises par l ' article 6, alinea a, du protocole franco-indon esien. Je vou s prie d ' agreer , Monsi eur l ' Ambassadeur , l'assurance de ma tr~ s haute consideration . Le President de la De legation Franc;aise.
Signed SON E,'CELLENCE i\101-JSIEUR L' AJ.iBASSADEUR DE LA
d ' INDONESIE PARIS
EPUBLIQUE
ANNEXE
~
Liste speciale des materiels choisis parmi les importations autorisees sur certificat de change (Bonus-export)
Numeros du tarif douanier indonesien
Groupe A - 727 - 728 (I et II) - 729 -
734 - 766 (I a)
Groupe B - 220 - 235 +II et IV) - 236 (II) - 331 (I et II) - 386 - 387 - · - 536 - 541 - 542 - 545 - 562 - 564 - 565 ( I a2, I b~ I c, I d, I e, I f, II) - 570 (II) - 571 - 578 (I et II) -&79 580 (I et II) - 581 - 609 - 610 - 611 - 624 - 634 - 648 - (I et II)- 658 692 - 696 (II) - - 711 - 712 - 71J (I et II) - 714 - 715 - 716 - 717 (I et II) - 718 (I et II) - 719 (I et II) - 720 - 722 - 723 (I et II) - 724 (I et II) - 725 - 726 - 728 (I et II) - 730 731 (II) - 732 (I et II) - 733 - 735 - 736 (I et II) - 737 738 ( I et II) - 739 (I et II) - 740 - 741 - 742 (II) - 743 744 - 746 t I et II) - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 755 (I b et II b) - 756 - 757 - 758 - 759 -760 - 761 (I et II) 762 - 764 - 765 (I et II) - 766 ~II) - 768 - 769 - 776 (I) 7 7 7 - 77 8 (I ) - 7 7 9 ( I et I I ) - 7 80 - 7 811 ( I et I I ) - 7 82 783 - 784 - 785 (I et II) - 786 (I et II)-789 (I et II) - 790 (I) - 791 ( I et II) - 792 (I, III et IV) - 793 - 796 - 797 798 - 799 ( I et II) - 800 ( I et II) - 802 - 803 (II) - 804 (II) - 805 - 806 - 807 - 812 (I) - 8 13 (I) - 814 - 815 - 816 . (II a et II b) - 817 - 818 - 819 (II) - 820 - 821 - 829 - 830 831 - 832 - 833 - 834 (I a1, I a2, I a3, II a-, IV) - 836 (I et II)- 837 (I) { 838 (I a) - 839 (I et II b )-841 (II a) 844 - 845 - 846 ( I, III et IV) - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 853 - 854 - 855 - 859 (III a) - 860 (III) - 86 1 - 862 - 864 866 - 867 - 869 - 872 - 874 - 875 (I) -877 (I)- 880 -884-885 (I)886 (I b) - 887 (I) - 891 - 894 (I). et tout autre article, visant des materiel s, qui serait admis d'un commun accord entre les autorites fin ancieres desdeu~ pays.
Lettre Annexe(n° II)
PA IS, le
)6 a+ .·
t-
1968
. onsieur l ' Ambassadeur, Vous avez bien voulu me demander de vou s preciser que l'entree en vigueur du Protocole relatif aux credits fran~ais destines au developpement economique de l'Indonesie signe ce jour, implique la conf irma tion par la Banque Fran~aise du Commerce Exterieur, dans un delai de deux semaines , du taux d ' interet definitif des credits bancaires garantis .
'
Je vous donne mon accord sur ce point, etant entendu que le taux d ' interet final ap plicable aux credits bancaires garantis ne depend pas des autor ites fran ~a ises et doit etre de termin e d ' un commun accord entre l e s autorites indonesiennes et l e s banques fran~aises int eressees . Je vous prie d ' agr eer , Monsieur l ' Ambassadeur, ! ' assurance de ma tre s haute consid eration. Le President de la Delegation Franc;aise •
• SON EXCELLENCE MONSIEUR L 1 AI.rnASSADEUR DE LA REPUBLIQUE d ' I NDONESIE PARIS
Signed
