1
PO '
#
@
m
FORUM KOMUNIKASI MASYAR fiBPPfcilUKUR INDONESIA ^
(FKMNI)
Jl . Lebak Bulus Raya 49 Pasar Jumat , Jakarta 12440 Te!p. 021 -7690709 Ex . 174, Fax, 021 -7691607/7513270
: 0$ / FKMNI / V / 2016 Nomor Lampiran : 1. Surat Himbauan kepada Bapak. Presiden 2. Surat Pemyataan ditujukan kepada Bapak. Presiden 3. Copy file tayangan ppt untuk Bapak. Presiden
Perihal
: Surat Pengantar Jakarta, 30 Mei 2016
Kepada Yth, Bapak.Presiden R.I. Bapak. Joko Widodo di Jakarta
Bapak. Presiden Yang Kami Muliakan,
Perkenankanlah kami dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersikap pro-nuklir dan pro-pembangunan PLTN untuk menyampaikan himbauan kami kepada Bapak.Presiden sebagai berikut. 1. Kita di Indonesia sudah sejak lama mempertimbangkan pembangunan PLTN sebagai bagian dari bauran energi Nasional. Namun hingga kini masih ditunggu keputusan dari Bapak. Presiden.
2. Harga energi dunia yang mengacu pada harga minyak mentah intemasional dalam tahun ini telah meningkat dari $30/bbl pada akhir Januari 2016 hingga saat ini sudah mencapai sekitar $50/bbl. Dengan demikian harga tersebut dapat mencapai $80/bbl atau bahkan lebih pada tahun 2025. Berkenaan dengan itu kiranya tarif listrik yang berlaku sekarang harus dinaikkan dalam tahun tahun mendatang.
-
3. Biaya pembangkitan listrik nuklir cukup bersaing dengan biaya pembangkitan listrik dari energi fosil, apalagi setelah tahun 2020. Berhubung pembangunan PLTN memerlukan waktu 8-10 tahun, maka seyogyanya diambil keputusan untuk pembangunan PLTN dalam waktu dekat ini. Infrastruktur untuk realisasi proyek pembangunan PLTN sudah tersedia. 4. PLTN jenis PWR berukuran 1000-1200 Mwe dapat dipasok oleh beberapa pihak, di antaranya Areva dari Perancis, Kepco/KHNP dari Korea Selatan, Rosatom dari Federasi Rusia, dan Westinghouse/Toshiba dari Amerika Serikat dan Jepang. Kepada pihak-pihak tersebut dapat diminta usulannya berupa keijasma PMA seperti di Turki atau keijasama patungan sebagai kontraktor seperti di Uni Emirat Arab.
Untu memperkuat himbauan kami ini bersama ini kami sampaikan pula: 1. Surat petisi kami yang menyampaikan ringkasan perkembangan kajian PLTN 2. Surat Pemyataan kami berkenaan dengan kata kata “ nuklir sebagai pilihan terakhir” 3. Copy file tayangan kami tentang perlunya diambil keputusan segera.
-
Demikian usulan dan himbauan kami semoga mendapat perhatian dari Bapak Presiden.
Hormat kami.
•It. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Nuklir Indonesia Mewakili Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) Women In Nuklir (WIN) dan Institut Energi Nuklir (IEN)
&o
o§\7. bo \
^
r
m . . . FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT WCttlR INDONESIA
1N
,
^
( FKMNI )
Jl . Lebak Bulus Raya 49 Pasar Jumat , Jakarta 12440 Telp. 021 -7690709 Ex . 174, Fax, 021 -7691607/7513270
Nomor
: 06 / FKMNI / V / 2016
Lampiran :
Perihal
: Himbauan Jakarta, 30 Mei 2016
Kepada Yth, Bp.Presiden R.I. Bp. Joko Widodo
di Jakarta Bp. Presiden Yang Kami Muliakan, Berkenaan dengan telah banyak bermunculan wacana di kalangan masyarakat dewasa ini mengenai perlu atau tidaknya kita di Indonesia membangun Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) serta telah bergulimya berbagai usul mengenai jenis dan ukuran Pusat Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia, perkenankanlah kami dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersikap pro nuklir dan pro-pembangunan PLTN untuk menyampaikan pendapat serta himbauan kami kepada Bp.Presiden sebagai berikut.
-
1 . Menurut hemat kami kita di Indonesia sudah sejak lama mempertimbangkan pembangunan PLTN sebagai bagian dari bauran energi Nasional. Namun kita sebagai bangsa tidak atau kurang berfokus pada permasalahan yang dihadapi. BATAN sebagai lembaga yang semula diberi tanggung-jawab untuk pengembangan tenaga nuklir termasuk pengawasannya, pemah melaksanakan studi kelayakan pembangunan PLTN 600 MW di Muria dalam tahun 1978-1980. Namun Pemerintah sendiri mengubah kebijakannya dengan memulai pembangunan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Nulkir di Serpong, yakni Reaktor Serba Guna G.A.Siwabessy beserta sejumlah laboratorium dan fasilitas litbangnya selama 1983 1987 yang bertujuan untuk mempersiapkan industri nuklir berlandaskan pengembangan PLTN jenis PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor). Studi Lokasi dan Kelayakan Pembangunan PLTN dilaksanakan lagi dalam tahun 1991 1996 untuk PLTN jenis PWR 900 MW di Muria, akan tetapi kemudian Indonesia diterpa Krisis Moneter Asia tahun 1997 8 yang berlanjut menjadi krisis total dengan tumbangnya Orde Barn. Undang undang Ketenaganukliran No. 10 tahun 1997 mengubah nama BATAN dari Badan Tenaga Atom Nasional menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional dan memisahkan satuan pengawasan tenaga atom dari BATAN menjadi Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Selain itu BATAN juga tidak lagi mendapat tugas untuk pengembangan PLTN, kecuali melakukan studi.
-
-
-
-
2. Namun pengkajian kemungkinan PLTN untuk masuk ke dalam bauran energi nasional tetap dikaji oleh BATAN. Setelah kunjungan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Intemasional (IAEA) El Baradei keijasama BATAN dengan IAEA pada tahun 2001 2002 dalam melakukan studi “ Comprehensive Assessment of Different Energy
-
r
Sources for Electricity Generation” (CADES) menghasilkan kesimpulan studi bahwa PLTN dapat menjadi bauran energi nasional mulai tahun 2016. Laporan diterima oleh Presiden Megawati pada tahun 2003, dikaji ulang oleh Tim Nasional, dijadikan bagian dari dokumen Badan Koordinasi Energi Nasional ( Bakoren ) pada tahun 2005, dan kemudian kesimpulan bahwa PLTN menjadi bagian dari bauran energi nasional tahun 2025 dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pada akhir tahun 2006 seharusnya dibentuk NEPIO (Nuclear Energy Programme Implementation Organization ) sesuai saran IAEA. Namup hjugga saat ini beium ada tindak lanjut. Bahkan tenaga nuklir kini disebut-sebut sebagai pilihan terakhir karena tercantum di dalam naskah Kebijakan Energi Nasional yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014.
(
-
-
3. Berkenaan dengan perkembangan tersebut, dengan ini kami dari LSM pro nuklir menghimbau kepada Pemerintah kiranya alangkah baiknya apabila Indonesia kembali kepada jalur yang telah dirintis semula, yaitu memulai pembangunan serangkaian PLTN jenis PWR guna dapat memanfaatkan teknologi nuklir secara sistematis, terukur, dan terkendali. Untuk ini perlu segera dibentuk Nuclear Energy Programme Implementation Organization (NEPIO) sesuai saran IAEA. NEPIO atau apapun yang akan dibentuk oleh Bp. Presiden dapat segera mengambil langkah langkah yang diperlukan demi terwujudnya program pembangunan listrik nuklir nasional
-
-
4. Usui ini kami sampaikan berhubung akhir akhir ini berkembang berbagai wacana mngenai program nuklir nasional yang cenderung mngubah arah pengembangan pembangunan program nuklir nasional yang telah dirintis sebelumnya. Kami dengan ini pula memohon kesempatan untuk menghadap Bapak guna menyampaikan pendapat serta pandangan kami. Kami sertakan file tayangan yang sama dengan yang telah kami siapkan untuk presentasi di Komisi 7 DPR-RI dan Kementerian Menko Kemaritiman dan Sumberdaya. Atas perhatian dan kebijakan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.
Hormat kami,
* PfOUltt
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Nuklir Indonesia Mewakili Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) Women In Nuklir ( WIN) dan Institut Energi Nuklir (IEN)
!MA> SYARAWPKIUKUR @
FORUM KOMUNIKASI
( FJCMNI )
^
INDONESIA
Jl. Lebak Bulus Raya 49 Pasar Jumat, Jakarta 12440 , Telp. 021 -769070 9 Ex. 174, Fax , 021 -7691607/7513270
Nomor : 07 / FKMNI / V / 2016 Lampiran : Perihal : RUEN hasil DEN Jakarta, 30 Mei 2016
Kepada Yth.: Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo Di- Jakarta.
Dengan hormat, Setelah membaca Rencana Umum Energi Nasional 2016-2025 hasil bahasan DEN ( Dewan Energi Nasional ), di mana pembangunan Energi Nuklir menja di pilihan terakhir, maka bersama ini kami menyampaikan pendapat sebagai berikut:
1. Pemanfaatan Energi Nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik di-lndonesia telah menjadi polemik bertahun-tahun sejak Orde Baru sampai saat ini dimana tidak ada keputusan tegas dari Pemerintah. Bahkan polemik tsb bukan hanya terjadi dalam masyarakat dengan pola pro dan kontra atas keberadaan Energi Nuklir untuk listrik, tetapi juga para Anggota Kabinet ikut terlibat dalam pro dan kontra sehingga kami sangat prihatin atas kenyataan ini. 2. Dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasan IPTE K Nuklir, Indonesia paling maju dari negara2 ASEAN, dimana ada 3 reaktor nuklir yang beroperasi , memiliki 4 kawasan Nuklir dengan berbagai fasilitas infra struktur, Organisasi yang lengkap, peraturan per-undang2an serta SDM baik kwalit as dan kwantitas yang memadai, studi tapak, dll yang semuanya telah mengi syaratkan Indonesia sudah siap membangun pembangkit Energi Nuklir sebagaimana juga penilaian IAEA (International Atomic Energy Agency ).
3. Berdasarkan Peraturan Presiden No.5 tahun 2006 tentang KEBIJAKAN ENERGI NASIONA, maka pasal 2 Per. Pres. tsb mengamanatkan bahw a energi mix optimal pada thn 2025 di mana energi baru dan terbarukan lainny a termasuk nuklir menjadi 5%
1
4. Bertolak dari semua kenyataan tsb di atas, maka Undang2 Nomor 17 tahun 2007 mengamanatkan babwa dalam Rencama Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2015-2019, pembangunan Energi Nuklir untuk Listrik pertama sudah beroperasi di-Indonesia.
5. Di sisi Iain, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL, pasal 11 mengamanatkan bajiwa energi nuklir sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat. Pasal ini selalu menjadi acuan dari DEN sehingga merumuskan Energi Nuklir sebagai pilihan terakhir dalam Draft RUEN 2016-2025. 6. Draft RUEN merumuskan bahwa Energi Nuklir sebagai pilihan terakhir sebenarnya tidak mengacu pada NAWAC1TA butir 6 dan 7 serta TRI SAKTI Bung Karno sebagaimana menjadi program prioritas Pemerintahan Jokowi-JK 20152019 yang terfokus pada membangun KEMANDIRIAN EKONOMI yang didukung oleh KEMANDIRIAN ENERGI dalam memperkuat Ketahanan Energi yang bermuara pada memperkuat Ketahanan Nasonal. Rumusan RUEN tsb juga mengabaikan penjelasan pasal 11 Per.Pem. No. 79 thn 2014 yang menegaskan bahwa “ dalam hal telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai adanya teknologi pengembangan energy nuklir untuk tujuan damai, pemenuhan kebutuhan energi yang semakin meningkat, Penyediaan Energi Nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon , serta adanya kepentingan nasional yang mendesak, maka pada dasarnya Energi Nuklir dapat dimanfaatkan ” . Kami menilai kajian mendalam sebagaimana diamanatkan penjelasan pasal 11 ini tidak dilakukan oleh DEN secara serius dan komprehensif sehingga mengambil keputusan yang ceroboh dan sangat keliru dengan menempatkan energi nuklir sebagai pilihan terakhir. Di sisi lain, menempatkan Energi Nuklir sebagai pilihan terakhir, bertentangan dengan pasal 2 Per.Pem. No.79 tsb. yang menegaskan bahwa “ Kebiajakan Energi Nasional merupakan kebijakan Pengelolaan Energi yang berdasarkan prinsip Keadilan, Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional” .
Bertolak dari hal-hal tsb. di atas, maka Forum Komunikasi Masyarakat Nuklir Indonesia (FKMNI ) yang terdiri dari Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI), Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL ), Woman In Nuclear (WIN ) dan Institut Energi Nuklir (IEN), dengan ini menyampaikan PERNYATAAN sebagai berikut : Menolak Rumusan dalam Draft RUEN hasil Kajian DEN yang menempatkan Energi Nuklir sebagai pilihan terakhir yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2014, karena :
2
1.
f
17 tahun Rumusan tsb. cacad hukum karena bertentangan dengan Undang2 No. NG 2007 tentang PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJA NASIONAL yang mengamanatkan PLTN pertama beroperasi tahun 2019.
sebagaimana 2. Rumusan tsb. tidak berdasarkan hasil kajian yang mendalam tidak diamanatkan penjelasan pasal 11 Per. Pem. No.79 tahun 2014 serta gan dengan memperhatikan Amanat COP Paris 2015 untuk penyelamatan lingkun pengurangan emisi karbon dan pemanasan global .
TRI SAKTI 3. Rumusan tsb. tidak memenuhi bahkan mengingkari NAWACITA dan i tekad menjad untuk mewujudkan Kemandirian Bangsa sebagaimana Pemerintahan Jokowi-JK. bergerak 4. Rumusan tsb. akan menjadikan Indonesia menuju negara gagal karena terus kearah jurang krisis energi yang menjelma dalam bentuk subsidi yang yang membengkak, impor bahan bakar terus meningkat sehingga menguras devisa semuanya bermuara pada melemahnya ketahanan nasional. Bapak Dengan 4 butir Pernyataan tsb diatas, maka bersama ini kami mengusulkan kepada Presiden sebagai berikut : kemudian 1. Memasukan Energi Nuklir dalam Draft RUEN 2016-2025 yang A TENAG dijabarkan dalam RUPTL (RENCANA UMUM PENYEDIAAN LISTRIK) sekaligus mengubah PP No.79 tahun 2014 tentang KEBIJAKAN energi ENERGI NASONAL dengan memasukan porsi Energi Nuklir dalam bauran tahun baru dan terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sampai 2025, sehingga perubahan Per.Pem. tsb. benar2 mengacu pada UU No.7 tahun 2007 AM 2. Pemerintah segera membentuk NEPIO (NUCLEAR ENERGY PROGR IMPLEMENTATION ORGANIZATION) untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pembangunan PLTN sesuai amanat RUEN tsb.
perkenan Demikian penyampaian Pernyataan dan Usui kami dan atas perhatian dan Bapak Presiden kami haturkan banyak terima kasih.
Hormat kami,
*
k
Budi Sudargmjo (Plt.Ketua FKMNI, Ketua MPEL)
Arnold Soetrisnanto (Ketua Umum HIMNI ) Tri Murni (Presiden WIN ) Ali Herman Ibrahim ( Ketua IEN) Markus Wauran ( Liaison Officer FKMNI ) 3
