(%) Prosentase Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan (%)berbasis perubahan iklim dan pengelolaan DAS Jumlah Program penyuluhan (40%, 125 unit)

MISI

TUJUAN

SASARAN

3.Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan melalui penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, kompetensi tenaga penyuluh serta peran dan fungsi BP3K, Posluhdes dan kelompok tani sebagai basis kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan

INDIKATOR SASARAN (%)  Prosentase Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan (%)berbasis perubahan iklim dan pengelolaan DAS  Jumlah Program penyuluhan (40%, 125 unit)

 Jumlah Tenaga penyuluh (%;orang)  Jumlah Kelembagaan penyuluhan (BP3K dan Posluhdes)aktif (unit)  Jumlah kelompok tani

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

66,6%

75%

83,3%

91,6%

100%

60,5%, 185 Unit

70,4%, 215

80,2%, 245 Unit

90,14%, 275 Unit

100%, 306 unit

65,62%, 1615 Orang

71,71%, 1765 Orang

77,8%, 1915 Orang

83,9%, 2065 Orang

90%, 2.253 org

230 Unit

269 unit

308 Unit

346 unit

385 unit

16.828 Klmpok

17.497 klmpok

17.831 Kelompok

18.165 Klmpok

18.500 klmpk

V - 16

MISI

TUJUAN

SASARAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

 Populasi ternak sapi(ekor)

896.508

937.538

978.567

1.019.597

1.060.626

 Populasi ternak kerbau (ekor)  Populasi ternak kuda (ekor)

157.527

160.604

162.604

165.143

167.682

115.968

119.373

122.777

126.181

129.585

 Populasi ternak kambing/domba(ekor)

601.896

613.430

624.963

636.497

648.030

 Populasi Domba (ekor)

63.878

64.262

64.646

65.031

65.415

 Populasi ternak babi (ekor)  Jumlah wisatawan mancanegara (orang)

1.756.060

1.771.933

1.787.805

1.803.677

1.819.549

105.419

105.419

124.356

143.293

162,231

 Jumlah kunjungan wisatawan domestik (orang)

440.013

490.784

541.555

592.326

643,097

 Rata-rata lama menginap (hari)  Meningkatkan jumlah IKM yang dibina (mengembangkan IKM dan menumbuhkan

2,41

2,5

2,58

2,66

2,75

5.653 unit usaha

5.818 unit usaha

5.984 unit usaha

6.149 unit usaha

6315 unit usaha

INDIKATOR SASARAN (kelompok)

4.Meningkatnya pendapatan peternak

5.Meningkatnya kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal wisatawan

6.Meningkatnya aktifitas Perdagangan Dalam Negeri dan ekspor RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

V - 17

MISI

TUJUAN

SASARAN

7.Meningkatnya Jumlah, jenis dan sebaran Koperasi dan UMKM

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

1.692

1.697

1.703

1.708

1,714

3.209

3.543

3.876

4.209

4.543

663.653

704.492

745.331

786.170

827,009

429.345.012

643.687.505

858.029.99 8

1.072.372.4 92

1.286.714. 985

 Meningkatnya modal luar koperasi (juta)

1.395.641.3 61

1.495.316.9 59

1.594.992.5 56

1.694.668.1 53

1.794.343. 750

 Meningkatnya aset koperasi (juta)

1.498.963.4 57

1.820.317.9 90

2.141.672.5 23

2.463.027.0 55

2.784.381. 588

 Meningkatnya volume usaha koperasi (juta)

1.619.434.0 23

1.819.434.0 23

1.940.729.6 24

2.062.025.2 26

2.183.320. 827

 Meningkatanya SHU Koperasi (juta)

1.619.434.0 23

1.819.434.0 23

1.940.729.6 24

2.062.025.2 26

2.183.320. 827

66,6 Ha

100 Ha

133,3 Ha

166,6 Ha

200 Ha

1.599.768

2.016.435

2.433.102

2.849.768

3.266.435

INDIKATOR SASARAN wira usaha baru)  Penyerapan tenaga kerja (org)  Meningkatnya proporsi jumlah koperasi yang aktif (unit)  Meningkatkan Jumlah Anggota Koperasi (org)  Meningkatnya Modal sendiri koperasi (juta)

8.Meningaktnya perbaikan lingkungan dan potensi ekonomi masyarakat berbasis cendana

 Luas tanaman

 Jumlah bibit tanaman RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

V - 18

MISI

TUJUAN

SASARAN

3.Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pasar produk unggulan 4.Meningkatka n pembangunan pusat ekonomi baru ekonomi kerakyatan

Meningkatnya pertumbuhan jumlah industri

INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

Cendana yang ditanam  Peningkatan Jumlah Industri (unit)

27

28

29

31

32

 Meningkatnya realisasi investasi dan kerjasama di daerah (Kab/Kota)

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

 Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi daerah (kab/Kota  Tersedianya informasi peluang usaha sektorunggulan (kab/Kota)) Meningkatnya pelayanan perijinan

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

Semua jenis jenis pada KPPTSP





Meningkatnya jumlah angkatan kerja yg memiliki ketrampilan

1,57 %

2,02 %

2,47 %

2,92 %

3,37 %

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 75

21,89 %

23,44 %

24,99 %

26,55 %

26,55 %

1.Meningaknya jumlah dan volume kegiatan investasi

2.Meningkatnya pelayanan Perizinan sesuai SPM 3.Meningatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja


V - 19

MISI

TUJUAN

SASARAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

 Penyelesaian kasus PHI melalui PB

96,61

97,26

97,91

98,56

99,21 %

 Peninjauan kembali UMP tiap tahun

Rp. 1.450.000

Rp. 1.712.500

Rp. 1.975.000

Rp. 2.237.500

Rp. 2.500.000

 Besaran pemeriksaan perusahaan  Pengujian peralatan perusahaan  Besaran peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi

36,25%

42,82%

49,39%

55,96%

62,53%

1,70%

2,10%

2,50%

2,90%

3,31%

52,8%

54,98%

57,17%

59,35%

61,54%

 Besaran pemanfataan cadangan areal yang behasil dibangun

41%

49,98%

58,96%

67,94%

76,92 %

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

50%

50%

75%

75%

>75%

INDIKATOR SASARAN %

4.Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

5.Meningkatnya jumlah peserta transmigrasi dalam wilayah NTT dan keluar wilayah NTT

Misi-4: Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah

1.Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sesuai prinsipprinsip good governance

1.Terwujudnya penataan kelembagaan dan sumber daya pada Pemprov NTT

- Perda penataan kelembagaan

- Efisiensi dan kinerja perangkat organisasi daerah/SKPD (%) RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

V - 20

MISI

TUJUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

- Penataan dan pengendalian kelembagaan , anjab dan ABK Kab/kota - Terlayaninya kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugastugas kedinasan - Terfasiliitasi dan terkoordinasinyadaerah dengan K/L - Meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan KI-Bolok menjadi kawasan ekonomi khusus - Pengembangan ekonomi dan industri di Kapet Mbay - Kerjasama investasi antara daerah, sektor swasta dan pelaku usaha lainnya (Perbankan, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya)

50%

50%

75%

75%

>75%

50%

60%

70%

80%

>90%

50%

60%

70%

80%

90%

75%

75%

75%

100%

100%

75%

75%

75%

100%

100%

50%

75%

75%

100%

100%

- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PNS sesuai

50%

50%

75%

75%

>75%

SASARAN

2.Terwujudnya kebijakan ekonomi NTT yang kompetitif

3.Terwujudnya aparatur yang profesional

INDIKATOR SASARAN


V - 21

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN tupoksi (%) - % pejabat struktural yang mengikuti diklat penjenjangan struktural - % Pegawai yang mengikuti diklat teknis - % Pejabat fungsional yang mengikuti diklat penjejangan fungsional - % Pegawai yang dapat meningkatkan ketrampilan dan profesionalitas - Jumlah pendidikan Diploma, S1, S2 dan S3 bagi PNS

2.Mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat

Terbentuknya - Produk Legislasi Daerah sistem hukum daerah yang terarah untuk menyelesaiakan berbagai masalah sosial di NTT dan terciptanya sinkronisasi hukum dan HAM yang berpihak pada kepentingan rakyat - Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu


TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

50%

50%

75%

75%

75%

25%

25%

50%

50%

50%

50%

50%

75%

75%

75%

50%

50%

75%

75%

75%

75%

75%

100%

100%

100%

463

495

511

527

543

67

100

133

167

200

V - 22

MISI

TUJUAN

3.Mewujudkan P-5 HAM

SASARAN

Terwujudnya komitmen dan koordinasi hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemebntukan produk hukum serta terwujudnya P5 HAM

INDIKATOR SASARAN - Rapat koordinasi permasalahaan hukum - Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/kota Penanganan kasus di dalam dan luar pengadilan

- Sosialisasi dan advokasi peraturan perundangundangan dan inventarisasi masalahmasalah hukum - Pengembangan JDIH tingkat Provinsi dan pembinaan JDIH kab/kota - LHKPN - Koordinasi pelaksanaan RANHAM dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

16

17

18

19

20

405

421

437

453

469

31

32

33

35

36

33

35

37

39

41

27

27

28

28

29

402 16

427 19

451 23

476 29

500 32

V - 23

MISI

TUJUAN

4.Mewujudkan ketertiban keteraturan dan keamanan dalam masyarakat 5.Memperkoko h kesatuan dan persatuan serta politik didaerah yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui sistem pengembangan politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

33,3 % gangguan yang muncul

50 % gangguan yang muncul



100% gangguan yang muncul

1.Terwujudnya - Meningkatnya peran ketahanan seni, Badan Kesbangpol dalam budaya, agama, koordinasi ketahanan kemasyarakatan seni, budaya, agama, dan ekonomi serta kemasyarakatan dan peningkatan ekonomi koordinasi fasilitasi kewaspadaan nasional

100%

100%

100%

100%

100%

- Meningkatnya peran aparatur pemerintahan dalam memfasilitasi kewaspadaan nasional di daerah - Meningkatnya ketahanan ideologi dan kewaspadaan nasional

100%

100%

100%

100%

100%

33,3 %

50 %

66,6 %

83,3 %

100%

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum

perumusan kebijakan hukum Menurunnya tingkat gangguan ketertiban di daerah

2.Meningkatnya penghayatan, pengamalan,


V - 24

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

33,3 %

50 %

66,6 %

83,3 %

100%

33,3 %

50 %

66,6 %

83,3 %

100%

4

6

8

9

11

pelestarian dan pengamanan idiologi pancasila serta meningkatkan rasa kebangsaan, cinta tanah air dan patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negara serta meningkatkan kesadaran politik dan partsispasi dalam berdemokrasi - Meningkatnya partisipasi politik dan kualitas demokrasi 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi

4. Terwujudnya pelayanan publik yang memenuhi SPM dan SPD

Jumlah PERDA inisiatif, jumlah anggaran pendidikan dan kesehatan, jumlah rekomendasi DPRD kepada Pemerintah sebagai TL dari aspirasi masyarakat - Meningkatnya pelayanan perijinan - Meningkatnya kerjasama


V - 25

MISI

TUJUAN

SASARAN

5.Kajian Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)

6.Peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah

INDIKATOR SASARAN antar pemerintah daerah - Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian yang berkualitas dan tepat waktu - Jumlah perencanaan Pengelolaan DAS terpadu antar daerah difasilitasi Pemda dan Forum DAS NTT - Terbentuknya Daerah otonom Baru (DOB)

- Meningkatnya fasiliitasi koordinasi daerah dengan K/L 1. Meningkatnya - Meningkatnya pendapatan daerah penerimaan pendapatan dan pengelolaan daerah; aset daerah - Meningkatnya upaya penataanusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan pengamanan aset secara akuntabel; - Meningkatnya pengelolaan keuangan


TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

15

15

15

15

15

6

8

10

11

13

2

2

3

4

5

100%

100%

100%

100%

100%

647,6 Milyar

728,3 Milyar

818,6 Milyar

909,3 Milyar

1.000 Milyar

26,6%

40%

53,3%

66,6%

80%

80%

V - 26

MISI

TUJUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya jumlah kejuruan sekolah kejuruan sesuai kebutuhan daerah dan lulusan sekolah kejuruan yang masuk pasar kerja

50%

62,5%

75%

87,5%

100%

Meningkatnya jumlah kluster kegiatan ekonomi produktif dan terbentuknya korporasi kegiatan berskala usaha menengah

50%

62,5%

75%

87,5%

100%

Tersedianya publikasi hasil penelitian bidang politik dan pemerintahan

50%

62,5%

75%

87,5%

100%

Terwujudnya hasil-hasil penelitian sebagai bahan masukandalam proses

50%

62,5%

75%

87,5%

100%

SASARAN

2. Terbangunnya sistem pengawasan internal pada setiap SKPD Pemprov 14. Meningkatnya sumber daya pendidikan kejuruan yang berbasis inovasi daerah untuk menciptakan lapangan kerja sendiri 3. Menciptakan korporasi kegiatan ekonomi produktif dan inovatif antar Desa Mandiri Anggur Merah menuju kemandirian ekonomi lokal 4. Efektivitas dan dampaknya dalam pelaksanaan Pemilu Kada Langsung 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga

INDIKATOR SASARAN dan aset secara profesional dan kompetensi aparatur Kualifikasi SDM Pengawas;


V - 27

MISI

TUJUAN

peneliti Misi-5: Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;

1. Peningkatan kualitas dan persebaran aksesibilitas wilayah berbasis tata ruang

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

pengambilan keputusan publik - Perda Tata Ruang (buah)

22

22

22

22

23

- Perda RDTL Kawasan

8

12

15

19

22

50%

55%

60%

70%

75%

50%

55%

60%

70%

75%

20%

20%

20%

20%

20%

1397,12 Km

1430,46 Km

1263,79 Km

1497,12 Km

1530,46 Km

50%

55%

60%

70%

75%

SASARAN

1.Tersusunnya Rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan berwawasan lingkungan

INDIKATOR SASARAN

- Pemanfaatan Ruang sesuai struktur RTRWP (%) - Pemanfaatan Ruang sesuai Pola RTRWP (%) - Luasan RTH publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 2.Terciptanya konekktivitas antar pusat produksi dan pusat koleksi/distribusi barang dan jasa 3.Meningkatnya kapasitas, partisipasi masyatakat dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

Panjang Jalan Provinsi (Km)

Parasarana Irigasi dan Jaringan Irigasi baik (%)

V - 28

MISI

TUJUAN

2. Peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

produktifitas layanan jaringan irigasi teknis 4.Meningkatnya Perda IUJK sesuai profesionlisme peraturan perundang masyarakat jasa undangan (Kab/Kota ) konstruksi dalampembanguna n infrastrukstur 5.Meningkatnya Peningkatan Jumlah jumlah rumah layak Rumah Layak Huni %) huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan 6. Meningkatnya Sarana Air Bersih cakupan pelayanan Perdesaan air bersih untuk masyarakat 7.Meningkatnya Pelayanan Air Minum Ketersediaan Air (%) Baku Bersih untuk Masyarakat Perdesaan 1. Review Kawasan Luas wilayah DAS/Pulau Hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan minimal 30%


TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

11

14

16

19

22

63,3

66,6

73,3

76,6

80

20

30

40

50

60

43,33

47,5

51,66

55,83

60

1.733.173 ha

1.695.265 ha

1.657.357 ha

1.619.448 ha

1.581.540 ha

V - 29

MISI

TUJUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

2.Peningkatan - Penurunan jumlah kasus Perlindungan dan kehutanan Pengamanan hutan 50% - Peningkatan penyelesaian kasus kehutanan

69 kasus

63 kasus

56 kasus

49 kasus

42 kasus

53,06%

57,3%

61,53%

65,76%

70%

- Penurunan luas kebakaran lahan kawasan hutan

9,795 Ha

8,846 Ha

7,897 Ha

6.948,64 Ha

6.000 Ha

272.083 Ha

273.650 Ha

273.217 Ha

273.783 Ha

274.350 H a

0

0

1

2

3

3

3

3

3

3

4

7

9

11

13

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

daya saing wilayah

3.Rehabilitasi dan Lahan seluas 3.500 Ha

- Pembuatan tanaman kehutanan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan (RHL, HKm, HD, Pengelolaan DAS dan Pembibitan - Penyusunan rencana detail/teknis tata ruang kawasan DAS lintas kabupaten - Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (Benanain, Noelmina dan Aesesa) - Lokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS sesuai kebijakan tata


V - 30

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

ruang 4.Meningkatnya Sanitasi lingkungan yang Kualitas Sanitasi berkualitas Lingkungan 5.Meningkatnya - Jumlah dan kapasitas Pelayanan transportasi umum Transportasi Publik - Peningkatan Keselamatan Transportasi 6.Mitigasi dan - Jumlah kawasan hutan Adaptasi Perubahan yang dapat dikelola oleh Iklim masyarakat sbg bagian dari strategi mitigasi dan adaptasi - Rencana tanggap bencana dan perubahan iklim mulai dari tingkat desa (kab/kota) 7.Men Kelestarian - Optimalisasi HukumLingkungan hidup hukum lingkungan - Tersedianya Tenaga Fungsional Pengawas Lingkungan - Tersusunnya Perda mengenai Penegakan Hukum Lingkungan 8.Perlindungan dan Penurunan Kerusakan pengawasan Pesisir dan Laut ekosistem pesisir, laut dan pulaupulau kecil RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

53,33%

60%

66,66%

73,33%

80%

53,33%

60%

66,66%

73,33%

80%

23 %

35 %

46,6 %

58,3 %

70%

22 kab/kota

22 kab/kota

22 kab/kota

22 kab/kota

22 kab/kota

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

V - 31

MISI

TUJUAN

Misi-6: Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak

1. Meningkatka n pemberdaya an dan perlindunga n perempuan

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

3

4

5

5

5

100%

100%

100%

100%

100%

Regulasi pelaksanaan PUG, perempuan dan anak

16

25

33

41

50

- Kelompok usaha perempuan mendapat akses pinjamam modal dari lembaga formal permodalan (%) - Jumlah kelompok usaha bersama perempuan (KUB) (%)

33,3%

50%

66,6%

83,3%

100%

20%

30%

40%

50%

60%

30%

30%

30%

30%

30%

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

9.Penggunaan Energi Baru Terbarukan 10.Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Peningkatan Kelestarian Lingkungan akibat Pertambangan 1.Meningkatnya kapasistas perempuan untuk mengkakses sumber daya pembangunan

Jumlah Pembangkit Listrik tenaga Surya dan Air Jumlah Ijin Usaha Pertambangan dan Wajib AMDAL

2.Meningkatnya Kelompok usaha perempuan

3.Tercapainya 30% - Keterwakilan Perempuan keterwakilan dalam jabatanlegislatif, jabatan perempuan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

V - 32

MISI

TUJUAN

2. Peningkatan Kesejahteraan Anak

Misi-7: Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan

Peningkatan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

sebagai tindakan eksekutif, yudikatif dan afirmatif dalam sosbud (%) jabatan legislatif, judikatif dan eksekutif Terbentuknya Desa - Jumlah Desa Layak Anak Layak Anak

1.Meningkatnya produksi dan produktivitas berkualitas perikanan dan kelautan dan PAD

- Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Musrenbang Desa/kelurahan Berperspektif anak - Produksi Tangkap (ton)

- RTP Tangkap - Jmh Tenaga teknis yang profesional (orang) - Produksi Budidaya (Ton) 2.Meningkatnya - Jml RTP Budidaya (RT) SDM kelautan dan Perikanan 3. Meningkatnya - Jumlah penyuluh (org) Ketahanan Pangan dan gizi masyarakat RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

100

150

200

250

300

106

155

203

252

300

78.878,55

82.069,82

85,261,09

85.261,09

88.452.36

19.555.802, 07 84

20.380.349, 31 89

21.204.896, 54 93

22.029.443. 78 97

22.853.99

1.572.702,3 5

1.705.668,4 0

1.838.643,4 5

1.971.600,5 0

2.104.566. 55

54.554.897

57.332.345

60.109.793

62.887.242

65.664.69 0

163

171

179

187

V - 33

101

196

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

162.045.16 4

170.295.05 6

178.544.94 8

186.794.83 9

472.530

356.759

240.981

125.207

TAHUN 2018

dan Promosi - Jumlah Produk Export

- Jumlah Produk domestik 4.Jumlah investor dan industriperikanan mendukung peningkatan PDRB

- Jumlah KUB (klpk)

- Jumlah Investor (PT) Misi-8: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan.

1. Percepatan penurunan Kemiskinan masyarakat

1.Menurunnya Angka Kemiskinan penduduk dari 20,03 % menjadi 15,0 %

195.044.7 31

9.433 1291

1029

767

505 243

26

28

29

31

33,50

- Jumlah Penduduk miskin (%)

18,48

17,61

16,74

15,87

15,00

- Kelembagaan Desa/kelurahah yang dibina (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

100

7.398

9.605

11.812

14.018

16.225

- Jumlah Desa pengembangan TTG - Jumlah Rumah dibangun (unit)


V - 34

MISI

TUJUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

100%

100%

100%

100%

100%

1472

1916

2359

2802

3.246

- Jumlah KK Miskin yang 2.Meningkatnya perlindungan sosial mempunyai ketrampilan berusaha/ KUBE bagi masyarakat (kab/kota) miskin - Jumlah penghuni panti dinas yang ditangani (kab/kota) - Jumlah KAT yang ditangani (Kab/kota)

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana

Jumlah Desa Tangguh Bencanatermasuk bencana karena dampak

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

Percepatan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau terdepan

6 Kabupaten dan 5 Pulau terdepan




6 Kabupate n dan 5 Pulau terdepan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN - Jumlah Peningkatan Kapasitas aparatur Desa/kelurahan (%) - Jumlah Lokasi Desa Mandiri Anggur Merah (Desa/ kelurahan)

2. Meningkatkan Ketahanan masyarakat terhadap bencana 3. Percepatan pembangunan wilayah perbatasan

Meningkatnya situasi keamanan yang kondusif di kawasan perbatasan antar Negara dan antar daerah

-


V - 35

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN - Jumlah penyelesaian perselisihan batas di beberapa segmen yang bermasalah


TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

6 segmen

7 segmen

8 segmen

9 segmen

10 segmen

V - 36

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 6.1.1. Strategi Pokok Pembangunan Daerah Strategi pembangunan daerah merupakan pendekatan utama mengenai upaya-upaya pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan visi pembangunan daerah. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui 5 (lima) Strategi Pokok pembangunan daerah yaitu kemitraan, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, pemberdayaan masyarakat dan keterpaduan sektor. 1.

Strategi Kemitraan

Satuan pemerintahan Provinsi mengemban misi representasi pemerintah Pusat dan sekaligus sebagai daerah otonom. Karenanya, pemerintah Provinsi memiliki kewenangan sekaligus tanggungjawab untuk mengembangkan kemitraan secara internal dan eksternal. Kemitraan internal dengam kabupaten/kota didasarkan atas asas/prinsip kebersamaan, solidaritas dan komitmen yang sama untuk mewujudkan kemajuan bersama serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Kemitraan daerah Provinsi, LSM regional/nasional/internasional maupun Negara sahabat merupakan bentuk kemitraan eksternal. 2.

Strategi Berkelanjutan

Program pembangunan yang digulirkan merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya. Melalui proses pengkajian dan evaluasi yang akurat, dipetik hikmah dan pengalaman untuk menata programprogram pembangunan selanjutnya dan tetap merangkainya sebagai suatu jalinan yang bermanfaat bagi rakyat. Pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 3.

Strategi Peningkatan dan Percepatan

Pembangunan diarahkan untuk dapat mencapai perubahan dari kondisi pembangunan yang saat ini sedang berkembang dan belum optimal menuju kondisi perkembangan pembangunan yang lebih pesat, berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai perubahan dimaksud, maka perlu dilakukan peningkatan dan percepatan melalui program dan kegiatan yang berdaya ungkit besar dan pro rakyat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2013-2018

VI - 1

4.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan peran dan akses masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Terkait dengan strategi tersebut, dikembangkanlah spirit dan paradigmaAnggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah), yaitu mengembangkan birokrasi pelayanan publik yang cepat dan murah melalui penataan kelembagaan dan kultur untuk mewujudkan anggaran pembangunan yang lebih besar berpihak pada kepentingan rakyat (belanja publik) dari pada untuk belanja pemerintah (belanja aparatur) dengan penerapan pengangaran program/kegiatan dari berbagai sumber-sumber dana lebih Pro-Rakyat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. 5.

Strategi Keterpaduan Antar Sektor

Keberhasilan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh sektor pembangunan dan komponen bangsa baik pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait. Tiap pihak yang terkait mewakili berbagai kepentingan dan sektor yang menjadi kewenangannya, karena itu dibutuhkan payung integrasi guna menciptakan keterpaduan agenda pembangunan yang ditetapkan dalam upaya percepatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Arah kebijakan pembangunan dilaksanakan untuk megoptimalkan lima strategi pokok pembangunan yang menjadi landasan seluruh program dan kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu ditetapkan arah kebijakan umum pembangunan yang mendukung strategi pembangunan yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan masing-masing misi pembangunan. 6.2.1. Peningkatan Investasi Pembangunan Arah kebijakan pembangunan untuk mendukung strategi kemitraan pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan investasi pembangunan dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan. Peningkatan investasi dilaksanakan melalui peningkatan jumlah dan kualitas penggunaan dana investasi pada 8 agenda pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka strategi kemitraan pembangunan melalui peningkatan investasi pembangunan diwujudkan melalui penggalian dana, peningkatan kualitas dan peningkatan pengelolaan investasi pembangunan; 1. Penggalian Sumber Dana Investasi Pembangunan Penggalian sumber-sumber investasi pembangunan dilaksanakan melalui dukungan perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai kebutuhan daerah. Sumber-sumber dana investasi pembangunan yang perlu didorong dan digerakan peningkatannya untuk mendukung 8 agenda pembangunan yaitu; Dana Kantor Pusat, Dana Kantor Daerah, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas pembantuan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, Lain-lain pendapatan yang syah, APBD Kabupaten/Kota Investasi Swasta, Hibah kerjasama bilateral dan multilateral, NGO Internasional, CSR BUMN, Kerjasama pemerintah Swasta dan sumber-sumber investasi pembangunan lainnya.


VI - 2

Peningkatan investasi pembangunan juga dilaksanakan melalui optimalisasi kerjasama pembangunan yaitu kerjasaam provinsi sunda kecil, kerjasama Provinsi Kepulauan, Kerjasaama kota kembar dengan Kota Negara sahabat (Sisters City); Kota Kupang-Kota Palmeston di Australia dan Kota Larantuka dengan Kota Kota Fatima di Portugal; Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan investor Swasta dalam pengelolaan Asset, penyertaan Modal pada Bank NTT dan PT. Bangun Askrida, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Flobamora dan optimalisasi aset-aset daerah yang dikoordinasikan pengelolaannya oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. 2. Meningkatkan Kualitas Investasi Pembangunan Peningkatan kualitas investasi pembangunan dimaksudkan bahwa untuk setiap pembiyaan harus mampu memberikan daya ungkit besar dan mampu menyelesaiakan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian yang optimal 8 agenda pembangunan. Untuk mewujudkan kualitas investasi pembangunan maka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pendanaan investasi dilaksanakan dengan prinsip transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berdaya ungkit besar dengan tetap berwawasan lingkungan untuk menjamin kesinambungannya. 3. Peningkatan Pengelolaan Hasil Investasi Pembangunan Pengeloaan hasil investasi pembangunan yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan kesinambungan pembangunan harus dilaksanakan dengan baik untuk menjamin tingkat fungsionalnya optimal. Untuk menjamin setiap hasil investasi pembangunan berfungsi optimal maka pemangku kepetingan yang mengelola, memelihara, membina, mengendalikan dan memberikan pengawasan harus jelas standar operasi prosedurnya sejak selesai pembangunan hingga pengelolaannya. Sehubungan sumber dana pembangunan dari berbagai sumber dengan prosedur yang berbeda maka setiap hasil pembangunan dilaksanakan pencatatan secara baik dilengkapi dengan standar prosedur yang akan dipergunakan secara bersama sebagai kartu kendali. 6.2.2. Optimalisasi Pelaksanaan 6 Tekad Pembangunan Sebagai potensi unggulan daerah dalam mendukung pemangunan ekonomi daerah maka pelaksanaan 4 tekad pembangunan yaitu menjadikan NTT sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Koperasi dan Provinsi cendana dilanjutkan dengan melakukan revitalisasi dan peningkatan skala usaha serta peningkatan jangkauan pembangunan ke seluruh wilayah. Untuk memperbesar daya ungkit pembangun ekonomi daerah maka akan dilaksanakan percepatan dan peningkatan pengelolaan potensi unggulan baru yaitu pariwisata serta perikanan dan kelautan dengan menetapkan sebagai tekad pembangunan yaitu NTT sebagai Destinasi utama Dunia dan NTT sebagai Provinsi Kepulauan berbasis Perikanan dan Kelautan. Pelaksanaan strategi kesinambungan pembangunan dijabarkan dalam pelaksanaan 6 tekad pembangunan untuk mendukung pelaksanaan 8 agenda pembangunan khususya agenda pembangunan ekonomi kerakyatan dan pariwisata serta agenda perikanan dan kelautan.


VI - 3

Pembangunan pariwisata dilaksanakan di seluruh wilayah dengan mewujudkan “ Sail Komodo 2013 sebagai jembatan emas NTT sebagai destinasi Pariwisata Dunia. Untuk kesiapan kawasan destinasi wisata maka kebijakan nasional dalam pembangunan Desa Wisata akan disinergikan dengan program desa wisata daerah. Sehubungan Kota Kupang ditetapkan sebagai lokasi Flag off Sail Indonesiamaka akan didukung pembangunan marina dan pengembangan kawasan wisata Lasiana. Rantai jaringan destinasi dunia dengan pintu masuk Labuan Bajo dengan jaringan destinasi dunia Komodo-Kampung Megalitik Dunia di Sumba-Taman laut terindah di Teluk Maumere–Pulau Kepa, Prosesi Jumat Agung di Larantuka dan proses penangkapan Paus Tradisional di Lembata, Kampung adat dan penduduk tradisional Boti, dan Nemrala sebagai pusat selancar skala dunia serta didukung aneka ragam potensi destinasi wisata yang terbagi dalam empat klaster destinasi wilasata dikembangkan secara terpadu. Untuk meningkatkan promosi pariwisata akan Badan Promosi Pariwista Nusa Tenggara Timur yang beranggotakan para, pengusaha, pelaku dan profesional bidang pariwisata. Nusa tenggara Timur sebagai Provinsi kelautan dengan basis perikanan dan Kelautan akan didukung melalui peningkatan ekonomi, aksesibilitas wilayah dan kelestarian kelautan melalui; (i) mengoptimalkan pengelolaan kawasan strategis Taman Nasional Perairan Laut Sawu seluas 3,2 Juta Ha, (ii) Pengembangan 8 Satuan Wilayah Pengembangan Laut Terpadu (SW-PLT), (iii) Peningkatan pengelolaan Kawasan budaya rumput laut, mutiara dan kawasan pengembangan garam serta (vi) Peningkatan penelolaan potensi perikanan dan kelautan melalui peningkatan pengelolaan potensi tangkap dan budidaya. Pelaksanaan 6 tekad pembangunan untuk mencapai hasil yang optimal dilaksanakan dengan pendekatan kewilayahan dan didukung sektor terkait dengan sesuai potensinya. Pendekatan pembangunan dilaksanakan basis desa/kelurahan pada klaster kawasan yaitu kawasan pertanian terpadu untuk pengembangan jagung dan peternakan, kawasan pesisir dan laut terpadu, kawasan wisata terpadu, kawasan pengembangan cendana dan pengembangan koperasi secara merata berbasis desa/kelurahan. Khusus untuk prikanan juga dilaksanakan Pengembangan industri maritim pengolahan ikan dan rumput laut serta dan untuk peternakan dilaksanakan pengembangan rumah potong hewan modern. 6.2.3. Peningkatan dan Percepatan Pembangunan Nusa Tenggara Timur mampu sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi ke 15 dari 33 provinsi, tetapi kontrusi terhadap PDRB Nasional belum mencapai 1 %. Belum optimlanya kontribusi Nusa Tenggara Timur secara nasional karena banyaknya potensi unggulan belum dikelola dan rendahnya infrastruktur fasilitas pelayanan dasar. Sehubungan dengan itu strategi peningkatan dan percepatan pembangunan dilaksanakan melalui; (i) peningkatan kinerja potensi unggulan yang sudah dikelola; (ii) Perluasan dan percepatan pengelolaan potensi yang belum dikelola; dan (iii) peningkatan dan percepatan dukungan pembangunan infrasruktur wilayah dan infrastruktur pelayanan sosial dasar.


VI - 4

Untuk mewujudkan capaian tersebut maka arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan strategi peningkatan dan percepatan pembangunan difokuskan pada pembangunan sumberdaya manusia, ekonomi wilayah, konektivitas wilayah, air bersih dan kelistrikan serta reformasi birokrasi. 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Peningkatan mutu sumberdaya manusia agar berdaya saing tinggi didukung pembangunan pendidikan, kesehatan dan pelatihan kompetensi secara reguler didukung kebijakan peningkatan dan percepatan yaitu; - Pembangunan pendidikan dan kebudayaan melalui penerapan manajemen pengelolaan pendidikan yang didukung oleh Gong Belajar, penyediaan guru kontrak, Biaya operasional sekolah (BOS), beasiswa, peningkatan kompetensi guru, tutor, pamong belajar, seniman, budayawan, dan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan yang berbasis teknologi serta peningkatan prasarana dan sarana pendidikan - Pembangunan kesehatan masyarakat didukung Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (Revolusi KIA) yang disinergikan dengan Biaya Operasional Kesehatan (BOK),Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM), Jaminan Kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan, Peningkatan gizi masyarakat melalui mandiri pangan yang didukung pengelolaan pangan lokal dan Pembangunan Rumah sakit Rujukan Tipe A - Peningkatan daya saing sumberdaya manusia dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi tenaga kerja berbasis kewirausahaan untuk mendukung pencapaian jumlah wirausaha 2 % dari total penduduk; 2. Pembangunan Ekonomi Peningkatan, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita maka akan dilaksanakan melalui sinergi pembangunan ekonomi daerah dengan kebijakan pembangunan afirmatif Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu; (i) Direktif Presiden untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Provinsi Pupua dan Provinsi Papua Barat; (ii) Direktif Presiden untuk percepatan penyelesaian masalah eks pengungsi Timor Timur dan pembangunan desa/kelurahan terkena dampak langsung;(iii)Pengembangan KAPET Mbay sebagai kawasan strategis Nasional dan optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri Bolok menjadi kawasan Ekonomi Khusus yang terintegrasi dengan kawasan Pelabuhan Tenau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; (iv) Optimalisasi MP3EI koridor V NTT bersama Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung ketahahan pangan nasional; (v) Kebijakan pariwisata Nasional yang menetapkan NTT sebagai destinasi wisata utama Indonesia; (vi) Kebijakan nasional sebagai daerah pendukung swasembada daging dan garam; dan (vii) Sebagai wilayah terdepan Negara di selatan indonesia yang berbatasan darat dan laut dengan negara lain.


VI - 5

Percepatan pembangunan ekonomi juga didukung Pembangunan NTT Fair sebagai pusat promosi daerah skala Nasional, dan pembangunan segi tiga emas ekonomi yang didukung konektivitas Internasional Kupang-Dilli-Darwin. Untuk maksud tersebut diperlukan kerjasama yang terintegrasi antara ketiga negara. l meningkatkan geliat sektor jasa dalam pembangunan ekonomi perkotaan akan dibangun “Pusat kuliner dan Olah Terpadu pada Kawasan Gelanggang Olah Raga Oepui dan kawasan lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mencegah penumpukan kegiatan ekonomi pada satu pusat maka pada kawasan strategis dibangunan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai bagian dari jaringan kota-kota yang telah tumbuh. 3. Peningkatan Konektivitas Wilayah Pembangunan ekonomi, pelayanan sosial dan kemasyarakatan perlu didukung konektivitas wilayah. Sehubungan dengan itu pembangunan infrastruktur dipacu jumlah dan kualitasnya. Pembangunan infrastruktur berdaya ungkit besar yang akan dibangun yaitu; (i) Pembangunan Bandara Internasional pada lokasi baru, (ii) peningkatan kualitas jalan provinsi untuk mencapai mantap 100 %, (iii) Pembangunan jembatan lintas pulau yaitu “Jembatan Palmerah” yang menghubungan ujung Timur Pulau Flores dengan Pulau Adonara, (iv) peningkatan transportasi terpadu antar modal dan (v) peningkatan prasarana transportasi ke 44 Pulau yang di huni. 4. Peningkatan Perumahan Air Bersih dan Kelistrikan Percepatan pembangunan daerah juga dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan sosial daerah yaitu rumah layak huni, air bersih dan listrik. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan upaya terobosan pembangunan melalui; (i) Pembangunan perumahan layak huni integrasi program desa mandiri anggur merah, P2LDT dan pembangunan rumah swadaya, (ii) peningakatan layanan air bersih pedesaan melalui penyediaan air baku dari bendungan, embung-embung, penyulingan air laut dan pengembangan air tanah yang disninergikan dengan program Pamsimas, dan (iii) Pelayanan listrik melalui optimalisasi pengembangan energi baru dan terbarukan serta percepatan pembangunan “Sumba Iconic Island” energi dan terbarukan. 5. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik Reformasi birokrasi birokrasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi.


VI - 6

Penerapan tata kelola pemerintah yang baik tersebut harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, dan kapasitas dana kuntabilitas kinerja bikrokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan .Pelayanan publik juga merupakan hal yang penting karena kewajiban utama pemerintah adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakatnya agar dapat hidup lebih aman, nyaman dan sejahtera. Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan melalui penyiapan peraturan daerah yang dapat melindungi hakhak sipil, peningkatan keterbukaan informasi, peningkatan akses masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) secara konsiten, penandatangan pakta integritas, Pelaksanaan E-procrument dalam penagadaan barang dan jasa, dan meningkatkan pendelegasian pelaksanaan kegiatan secara swakelola langsung oleh masyarakat, lembaga swasdaya mansyarakat dan perguruan tinggi sesuai dengan kompetensinya serta pembentukan Tim Pengendali Mutu pelaksanaan dan pengendali pelaksanaan kegiatan pada seluruh SKPD. 6.2.4. Program Desa Mandiri Anggur Merah Penjabaran strategi pemberdayaan untuk mewujudkan anggaran pembangunan yang lebih besar berpihak pada kepentingan rakyat (belanja publik) dari pada untuk belanja pemerintah (belanja aparatur) dengan penerapan pengangaran program/kegiatan dari berbagai sumber-sumber lebih Pro-Rakyat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dilaksanakan mealui Program Desa Mandiri Anggur Merah. Sebagai program dengan pendekatan kewilayahan terpadu dan menyeluruh, maka pelaksanaannya strategis sebagai berikut; (1) Mendukung pelaksanaan enam tekad pembangunan yang ditetapkan sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan pendapatan perkapita, menurunkan angka kemiskinan yang masih mencapai 20,03% keadaan maret 2013 dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian; (2) Merupakan mendukung pelaksanaan 8 agenda pembangunan; dan (3) Mendukung pembangunan pedesaan karena sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian; Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah didukung alokasi dana APBD yaitu dana segar (Fresh Money)Rp. 250 juta untuk ekonomi produktif, Rp.50 juta untuk pembangunan rumah layak huni, pendamping kelompok masyarakat (PKM), operasional pengendalian pembangunan tingkat desa, kelurahan dan pemerintah kecamatan yang didukung Polsek dan Koramil diharapkan dapat menciptakan masyarakat desa/kelurahan maju dan produktif. Program Desa mandiri Anggur Merah disinergikan pelaksanannya dengan PNPM Mandiri, Program Kementrian/Lembaga, Program Hibah Lembaga Internasional, CSR BUMN dan Replikasi Program Desa Mandiri Anggur Merah melalui APBD Kabupaten/Kota serta partisipasi masyarakat pada Gerakan Pulang kampung (GPK). Untuk mendukung pembangunan ekonomi pada lokasi program Desa Mandiri Anggur Merah maka melalui kemitraan Bank NTT dan Bank mitra lainnya akan didorong kemitraan dengan Koperasi Desa mandiri Anggur Merah dan Koperasi lainnya.


VI - 7

6.2.5. Perwilayahan Pembangunan Pewilayahan pembangunan dilaksanakan sebagai penjabaran strategi keterpaduan antar sektor yang dapat menjamin peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan. Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur dibagi dalam 3 wilayah pembangunan yaitu; (i) Wilayah pembangunan I (WP-I), meliputi wilayah Kabupaten/kota di Pulau Timor Barat, Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua; (ii) Wilayah pembangunan II (WP-II), meliputi wilayah Kabupaten di Pulau Flores, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya; dan (iii) Wilayah pembangunan III (WP-I), meliputi wilayah Kabupaten di Pulau Sumba. Selanjutnya dalam setiap satuan wilayah pembangunan dibangun dalam sub-sub wilayah pembangunan hingga satuan wilayah terkecil pembangunan yaitu Desa/Kelurahan. Prioritas utama dalam pembangunan lintas sektor terpadu yaitu; Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengembangan Infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup dan tata ruang serta tata Kelola Pemerintahan hingga Desa/ Kelurahan. Pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil yang optimal harus didasarkan pada karakteristik wilayah dengan pendekatan pembangunan yaitu: (i) keberpihakan, (ii) percepatan, (iii) peningkatan, (iv) penyerasian dan mengoptimalkan; (v) pengembangan, serta (vi) Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan dengan penerapan pada masing-masing elemen sebagai berikut: a. Pembangunan SDM Indeks pembangunan manusia (IPM) mencerminkan tiga aspek utama yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia, yaitu: (i) aspek pendidikan ditunjukkan dengan tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah; (ii) aspek kesehatan, ditunjukkan dengan angka harapan hidup, angka kematian bayi waktu lahir, dan angka kematian ibu waktu melahirkan; (iii) aspek Ekonomi, ditunjukkan dengan pengeluaran untuk konsumsi per tahun. Berdasarkan katagori tersebut maka strategi pengembangan sesuai Wilayah Pembangunan (WP) sebagai berikut: 1) WP kualitas SDM rendah diterapkan kebijakan percepatan. Percepatan peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan SD, SLTP dan SLTA yang sejenis, peningkatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan memberikan bantuan khusus kesehatan di daerah miskin; peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pemaganggan dan penciptaan peluang kerja; 2) WP kualitas SDM sedang diterapkan kebijakan pemberdayaan. Pemberdayaan terhadap SDM dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana yang dapat menjamin kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat; 3) WP kualitas SDM tinggi diterapkan kebijakan penguatan. Penguatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui fasilitasi pengembangan pendidikan unggulan, peningkatan pelayanan kesehatan; peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, pemberian bantuan modal usaha, dukungan pada Jamsostek bagi tenaga kerja dan pemberian beasiswa pada mahasiswa di bidang yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan setempat. b. Pembangunan Basis Ekonomi Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan maka harus diupayakan dua hal utama yaitu melakukan eksploitasi sumber daya alam


VI - 8

termasuk kelautan dan potensi keanekaragaman hayati dalam batas-batas lestari (apabila sumber daya alam tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka hasil eksploitasinya sebagian digunakan mencari cadangan baru atau mengembangkan komoditas pengganti) dan penganekaragaman ekonomi baik horizontal maupun vertikal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat diidentifikasi empat karakteristik basis ekonomi wilayah yaitu; (1) WP Pertanian Terpadu, dengan unggulan Tanaman Pangan Lahan Kering, Tanaman pangan lahan basah, Perkebunan, peternakan, dan industri kecil pengolahan hasil pertanian; (2) WP Pesisir Terpadu, dengan unggulan perikanan budidaya, perikanan perikanan Tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan didukung kegiatan ekonomi lainnya; (3) WP Wisata Terpadu, Unggulan Wisata Bahari, Unggulan Wisata Alam, Unggulan Wisata Budaya dan Religius, Wisata Kuliner dan ekonomi kreatif khas destinasi wisata didukung kegiatan ekonomi lainnya; (4) WP Pertambangan dan Industri terpadu, dengan unggulan Unggulan Pertambangan dan Industri menengah didukung ekonomi lainnya; dan (5) WP Jasa terpadu, denganunggulan perdagangan dan jasa-jasa didukung ekonomi lainnya. Wilayah potensial tersebut dibangun dengan strategi pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan sebagai berikut: 1) WP potensi dan keragaman usaha rendah, diterapkan kebijakan pengembangan sumber daya secara berkelanjutan dengan strategi pemanfaatan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat lokal dengan melibatkan pihak-pihak terkait; perkembangan agroindustri berbasis sunberdaya terbaharui; pengelolaan usaha penambangan berwawasan lingkungan, pengembangan energi baru dan terbarukan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan pendekatan ekosistem. 2) WP potensi rendah dan keragaman usaha tinggi diterapkan kebijakan peningkatan daya saing dan daya tarik investasi dengan strategi penetpan standarisasi dan peningkatan mutu produksi; pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; pengupayaan harga-harga produksi berada pada harga pasaryang wajar dan pemberian intensif bagi usaha pengelolaan sumber daya alam lestari 3) WP potensi tinggi dan keragaman usaha rendah, diterapkan kebijakan peningkatan keanekaragaman produk hasil pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dengan strategi penganekaragaman horizontal bagi produk-produk yang mempunyai nilai tambah dan permintaan pasar tinggi dan penganekaragaman produk sumber daya alam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. 4) WP potensi dan keragaman usaha tinggi, diterapkan kebijaksaan peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi produk-produk sumber daya alam yang mempunyai nilai tambah dan permintaan pasar tinggi baik di dalam maupun luar negeri; serta peningkatan akses pasar, sistem distribusi, dan pemasaran.


VI - 9

c. Pembangunan Prasarana dan Sarana Ketersediaan prasarana dan sarana wilayah merupakan faktor penunjang pengembangan desa/kelurahan. Oleh sebab itu, secara garis besar terdapat tiga katagori kondisi sarana dan prasarana yang pembangunannya dilaksanakan strategi pengembangan sebagai berikut:  WP dengan prasaran dan sarana tinggi, kebijakan pembangunan yang diterapkan adalah penyerasian dan pengoptilmalan serta penguatan prasarana dan sarana yang ada;  WP dengan prasaran dan sarana sedang, kebijakan pembangunan yang diterapkan adalah pengoptilmalan yang ada dan percepatan pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan;  WP dengan prasarana dan sarana rendah, kebijakan yang diterapkan adalah percepatan dan perluasan pembangunan prasarana dan sarana. d. Percepatan Penurunan Kemiskinan Kebijakan percepatan penurunan kemiskinan dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan secara terpadu dan menyeluruh aspek-aspek pembangunan yang menjadi sumber utama kemiskinan masyarakat melalui pengembangan potensi keunggulan wilayah melalui sinergi Program pemberdayaan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabuaten/kota dan program-program pemberdayaan masyarakat lainya yaitu:  Kluster-1: Bantuan perlindungan sosial. Bantuan perlindungan sosial berupa alokasi BOS, PKH, Jamkesmas, BOK dan bantuan pada korban bencana alam dan lansia dalam pelaksanaannya telah disinergikan dengan program hibah dari dana APBD Provinsi seperti beasiswa, jamkesda dan hibah sosial yang disinergikan dengan program perlindungan sosial Kabupaten/kota dan sumber-sumber pembangunan lembaga internasional, CSR BUMN, Lembaga sosial kemasyarakatan dan lainnya  Kluster-2: Pemberdayaan Masyarakat.Pelaksanaanprogram pemberdayaan meliputi PNPM, PUAP,PPIPD, Desa Wisata dan P2DTK telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan yang disinergikan dengan program perlindungan sosial Kabupaten/kota dan sumber-sumber pembangunan lembaga internasional, CSR BUMN, Lembaga sosial kemasyarakatan dan lainnya  Kluster-3: Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan sumber permodalan bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan KUR melalui kelembagaan Koperasi terus dilaksanakan advokasi pada masyarakat;  Kluster-4: Program Pro rakyat.Kebijakan nasional tentang program rumah sangat murah dan murah, kendaraan umum angkutan murah, penyediaan air minum berbasis masyarakat, listrik murah dan hemat sangat penting bagi masyarakat yang disinergikan dengan program perlindungan sosial Kabupaten/kota dan sumber-sumber pembangunan lembaga internasional, CSR BUMN, Lembaga sosial kemasyarakatan dan lainnya.


VI - 10

6.2.6. Prioritas Lokasi Pembangunan Lokasi pembangunan merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembangunan yang efsien, efektif serta berdaya guna dan berhasil guna. Penetapan lokasi pembangunan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2010 yang rincikan pada satuan pembangunan terdepan yaitu Desa/Kelurahan. Sehubungan dengan itu lokasi pembangunan dilaksanakan dengan prioritas Sebagai berikut: a. Aspek Tata Ruang Lokasi pembangunan mengacu pada Rencana Struktur dan Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai berikut: 1) Lokasi prioritas sesuai rencana struktur Tata Ruang meliputi: (i) Lokasi pembangunan pada pusat-pusat kegiatan di wilayah Provinsi terdiri atas: (i) Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); (ii) Lokasi kegiatan dengan fokus mendukung sistem jaringan prasarana utama yaitu: sistem jaringan transportasi darat; sistem jaringan transportasi laut; sistem jaringan transportasi udara; dan (iii) Lokasi kegiatan dengan fokus mendukung sistem jaringan prasarana lainnya yaitu: sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan dan 2) Lokasi kegiatan sesuai arahan Pola Ruang yaitu: (i) Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; kawasan rawan bencana; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya; dan (ii) Kawasan budi daya meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; dan kawasan peruntukan permukiman. 3) Lokasi program pada lokasi Kawasan Strategis meliputi : (i) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :  PKNp Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan PKNp Maumere di Kabupaten Sikka;  PKWp Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, PKWp Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, PKWp Ende di Kabupaten Ende, PKWp Ruteng di Kabupaten Manggarai dan PKWp Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;  Kawasan Mena di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu;  Kawasan Tenau dan Kawasan Namosain di Kota Kupang;  Kawasan Nebe-Konga di Kabupaten Flores Timor dan Kabupaten Sikka;


VI - 11

 Kawasan Nangaroro, Mautenda, Waiwajo di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende;  Kawasan Aesesa di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo;  Kawasan Buntal di Kabupaten Manggarai Timur;  Kawasan Wae Jamal, Lembor di Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;  Kawasan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat;  Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah;  Kawasan Waepesi di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada;  Kawasan Lewoleba di Kabupaten Lembata;  Kawasan Industri Bolok di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;  Kawasan Industri Maurole di Kabupaten Ende; dan  Kawasan Industri Kanatang di Kabupaten Sumba Timur. 4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:  Kawasan Noelmina di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;  Kawasan Benanain di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu;  Kawasan Konservasi Kelimutu di Kabupaten Ende;  Kawasan Konservasi Riung di Kabupaten Ngada;  Kawasan Konservasi Laut Sawu;  Kawasan Konservasi Laut Flores;  Kawasan Satuan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu yang meliputi: Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Selat Ombai – Laut Banda; Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Sawu I; Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Sawu II; Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Sawu III; Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Flores; Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Selat Sumba; Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Timor; Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Hindia; dan Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Selat Sape.  Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas: Kawasan Larantuka di Kabupaten Flores Timur; dan Kawasaokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.  Kawasan strategis lainnya yaitu berupa Kawasan Pendukung Strategis Perbatasan sebagai penunjang Kawasan Strategis Nasional perbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan Australia; terdiri atas : Kawasan Baing di Kabupaten Sumba Timur, sebagai penunjang Pulau Mengkudu; Kawasan Ndana di Kabupaten Rote Ndao, sebagai penunjang Pulau Ndana; Kawasan Dana di Kabupaten Sabu Raijua, sebagai penunjang Pulau Dana;


VI - 12

Kawasan Batek di Kabupaten Kupang, sebagai penunjang Pulau Batek; Kawasan Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai penunjang kawasan perbatasan dengan Distrik Oekusi; dan Kawasan Amfoang di Kabupaten Kupang, sebagai penunjang kawasan perbatasan dengan Distrik Oekusi, dan Kawasan Motaain dan Motomasin di Kabupaten Belu, sebagai penunjang kawasan perbatasan Atambua. b. Pengembangan Ekonomi Berbasis Desa/Kelurahan Sesuai potensi utama Desa/kelurahan maka untuk menjamin keterpaduan pembangunan maka ditetapkan lima kegiatan ekonomi berbasis Desa/kelurahan yaitu; (i) Pembangunan desa/kelurahan terpadu berbasis pertanian,(2) pembangunan desa/kelurahan terpadu berbasis kelautan dan perikanan, (3) Pembangunan desa/kelurahan berbasis Wisata, (4) pembangunan desa/kelurahan terpadu berbasis Industri dan pertambangan dan (5) pembangunan desa/kelurahan terpadu berbasis jasajasa. 6.2.7. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Keberhasilan implementasi strategi pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sampai sejauhmana sejumlah factor penentu keberhasilan dapat dikendalikan dan dipenuhi dengan baik. Faktor penentu keberhasilan yang dimaksud mencakup perencanaan dan penganggaran partisipatif, pemberdayaan masyarakat, kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). 1. Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan sinkronisasi antara perencanaan dan kemampuan keuangan daerah. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran secara berjenjang akan membantu meningkatkan kualitas perencanan. Model perencanaan dan penganggaran secara partisipatif akan menjamin keterkaitan antara permasalahan riil yang sedang dihadapi masyarakat dan prioritas upaya pemecahannya dengan memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu perencanaan dan penganggaran secara partisipatif akan menjamin tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan keberlanjutan pembangunan. Prinsip perencanaan dan penganggaran partisipatif adalah:1). Proses pengambilan keputusan dilakukan bersama dan 2). Keberlanjutan proses pengambilan keputusan bersama tersebut dalam tahapan selanjutnya yaitu: a). penetapan tujuan, b). identifikasi sumber daya dan kebutuhan, c). koleksi sumber daya dan perumusan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan), d). alokasi sumber daya untuk kegiatan prioritas, e). pelaksanaan kegiatan, dan monitoring dan evaluasi. Perencanaan dan penganggaran secara partisipatif dilakukan mulai dari tahapan proses perencanaan yang paling bawah yaitu Musrenbang Dusun/Desa. Perencanaan dan dan penganggaran partisipatif merupakan salah satu faktor penentu yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah jangka menengah yang telah ditetapkan.


VI - 13

2. Partisipasi Masyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat melalui Pemberdayaan dengan mengikuti kaidah yang benar yaitu mengikuti suatu siklus kegiatan pemberdyaan melalui tahap-tahap inisiasi, sosialisasi, pemberian program, penguatan kemampuan baik petani sebagai individu maupun kelompoknya. Dengan demikian, kemampuan yang diperoleh masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan akan menjadi nilai baru dan terinternalisasi dalam kehidupan mereka setiap hari. Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan harus dalam konteks memberdayakan masyarakat sehingga visi yang diemban dapat dicapai. Dalam memberdayakan masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti: 1).Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh rakyat, 2). Adanya kontribusi dari masyarakat, 3). Menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat, 4). Bekerja untuk dan bersama masyarakat, 5). Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berbasis masyarakat, 6). Kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, dan 7). Desentralisasi. 3. Tersedianya Data Yang Akurat. Faktor ini memiliki nilai yang strategis dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Data yang akurat dan mutakhir merupakan informasi dasar yang sangat menentukan penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, informasi memiliki posisi strategis untuk merealisasikan terwujudnya kebijakan pemerintah yang memiliki responsivitas, cermat, dan tepat sasaran. Semangat desentralisasi dalam otonomi daerah menuntut pemerintah daerah lebih mendayagunakan dan mengembangkan potensi daerah. Dengan adanya tuntutan tersebut, daerah memerlukan data potensi dan kondisi daerah yang obyektif, akurat dan aktual, sebagai bahan informasi kebijakan daerah. Hal tersebut dikarenakan suatu informasi tidak akan bernilai tanpa didukung data. Informasi yang baik dan berbobot hanyalah informasi yang didukung oleh data. Penggunaan data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah dan sudah barang tentu akan mewujudkan kebijakan/keputusan yang salah pula. Selain hal tersebut, keputusan yang baik hanya berasal dari pembuat keputusan yang baik (jujur, berani, objektif, dan tahu persoalan) dan didukung dengan data yang obyektif, mewakili (representatif), memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan relevan terhadap permasalahan yang dipecahkan. Apabila data yang digunakan sebagai input merupakan data yang salah maka apabila diproses akan menghasilkan output berupa informasi yang salah. Informasi yang salah akan menghasilkan keputusan yang salah pula sehingga tujuan yang diharapkan tidak dapat dicapai. 4. Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menjelaskan tentang kemampuan kelembagaan pemerintah mengakomodasi aspirasi yang berkembang, menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi, kemampuan mendefinisikan permasalahan dan merumuskan berbagai kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, kemampuan aparatur dalam mengimplementasikan


VI - 14

kebijakan-kebijakan secara arif-bijaksana serta kemampuan aparat untuk berempati dalam melayani kepentingan masyarakat. Kemampuan-kemampuan yang disebutkan di atas mengisyaratkan adanya perubahan mendasar dalam model kepelayanan birokrasi dari rowing oriented ke steering oriented. Birokrasi pemerintah bukanlah satu-satunya sarana yang mengerjakan segala sesuatu (rowing) untuk pembangunan, tetapi hanya salah satu sarana yang menjalankan fungsi pokok mengarahkan dan memberikan kesempatan (steering) bagi segenap elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan kata lain postur birokrasi harus mengalami pencerahan (enlightment) dari postur birokrasi yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani. 5. Sinergi Pembangunan Keberhasilan pembangunan membutuhkan keterpaduan pembangunan yang dilaksanakan berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait. Tiap pihak yang terkait diwakili oleh berbagai kepentingan dan sektor yang menjadi kewenangan mereka, oleh sebab itu dibutuhkan suatu payung untuk mewadahi berbagai sektor tersebut sehingga agenda pembangunan bisa terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat. 6. Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Fakta menunjukkan bahwa praktik KKN yang telah berkembang demikian canggih merupakan penghambat yang paling utama dalam pembangunan. Budaya KKN yang terus meluas telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Ide good governance mendapat aksentuasi yang kuat dalam kaitannya dengan pertanggungjawab moral, sosial, politik dan hukum pemerintah terhadap masyarakat sebagai sumber kekuasaan yang dimiliki pemerintah. UNDP merumuskan sembilan prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance) adalah sebagai berikut: Partisipasi yang konstruktif, Penegakan hukum, Keterbukaan, Melayani,Berorientasi pada kesepakatan, pemerataan, efektif dan efisien, bertanggungjawab dan memiliki visi.Mewujudkan sembilan prinsip good governance tersebut dalam praktik pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Praktik pemerintahan yang diwarnai KKN, cenderung top down dan sentralistik yang telah demikian lama diterapkan telah menjadikan birokrasi pemerintah resistens terhadap berbagai perubahan. Diperlukan kerja keras dengan strategi yang tepat untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang memenuhi prinsip good governance tersebut. 6.3. TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya. Selanjutnya berdasarkan lima strategi pembangunan daerah serta berbagai factor pendukung maka dirumuskan keterkaitan misi, tujuan, strategi yang menentukan


VI - 15

arah kebijakan yang perlu akan ditetapkan. Sehubungan dengan itu arah kebijakan masing-masing misi sebagaimana tabel 6.1


VI - 16

Tabel 6.1 Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan tahun 2013-2018 TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014

2016

2017

2018

Misi-1: Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing; 1.

Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan pada semua jenjang

1. Meningkatn 1. Penyiapan pendidikan ya rata-rata murah lama sekolah 2. Perluasan akses pendidikan bagi masyarakat; 3. Kebijakan GONG BELAJAR

1.Pendidikan dasar 1.Pendidikan dasar 1.Pendidikan dasar 1.Pendidikan dasar tanpa biaya bagi tanpa biaya bagi tanpa biaya bagi tanpa biaya bagi masyarakat masyarakat masyarakat miskin masyarakat miskin miskin melalui miskin melalui melalui BOS dan melalui BOS dan BOS dan Beasiswa BOS dan Beasiswa Beasiswa Beasiswa 2.Peningkatan 2.Peningkatan 2.Peningkatan 2.Peningkatan Partisipasi Partisipasi sekolah Partisipasi sekolah Partisipasi sekolah sekolah SD/MI 96.47 % 3. Wajib Belajar 9 tahun 3. Wajib Belajar 9 3. Wajib Belajar 9 dan SMP/MTS tahun tahun 90.63% 3. Wajib Belajar 9 tahun

2. Meningkatny 1. Pelaksanaan PLS Kejar 1.Meningkatkan 1.Meningkatkan a Tingkat (Paket B, C) pendidikan yang pendidikan yang Pendidikan ditamatkan ditamatkan SD Masyarakat 2. Meningkatkan 2.Menurunkan 100% , SMP pemerataan fasilitas penduduk buta98.46% , SMA pendidikan huruf 95.06 % dan SMK 3.Meningkatkan 98.37 % Penduduk 2.Menurunkan berijazah penduduk buta4.Peningkatan rasio huruf yang sekolah dengan berumur > 15 penduduk usia tahun sebesar sekolah 8.49 % 3.Meningkatkan Penduduk berijazah 4. Peningkatan rasio sekolah dengan penduduk usia sekolah


1.Meningkatkan pendidikan yang ditamatkan 2.Menurunkan penduduk buta-huruf 3.Meningkatkan Penduduk berijazah 4.Peningkatan rasio sekolah dengan penduduk usia sekolah

VI - 17

1.Meningkatkan pendidikan yang ditamatkan 2.Menurunkan penduduk butahuruf 3.Meningkatkan Penduduk berijazah 4.Peningkatan rasio sekolah dengan penduduk usia sekolah

1.Pendidikan dasar tanpa biaya bagi masyarakat miskin melalui BOS dan Beasiswa 2.Peningkatan Partisipasi sekolah 3. Wajib Belajar 9 tahun

1.Pendidikan dasar tanpa biaya bagi masyarakat miskin melalui BOS dan Beasiswa 2.Peningkatan Partisipasi sekolah 3. Wajib Belajar 9 tahun



TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

3. Meningkatny 1. Meningkatkan kualitas a kualitas proses belajar dan mengajar prosentase kelulusan semua jenjang pendidikan 2.Meningkatnya rasio guru murid

2. Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan persebaran guru

1.Peningkatan kompetensi guru (sertifikasi)

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014 1.Meningkatnya kualitas dan jumlah kelulusan

2016

2017

2018

1.Meningkatnya kualitas dan jumlah kelulusan





2.Meningkatnya 2.Meningkatnya rasio guru murid rasio guru murid pada tingkat SD 1:20, SMP 1:19, SMA/MA/SMALB 1:21, dan SMK 1:17 1.Peningkatan 1.Peningkatan kompetensi guru kompetensi guru (sertifikasi) 38.32 (sertifikasi) %

2.Meningkatnya rasio guru murid

2.Meningkatnya rasio 2.Meningkatnya guru murid rasio guru murid

3.Meningkatnya rasio guru murid



2.Peningkatan jumlah guru berijasah S1

1.Peningkatan 2. Meningkatnya kompetensi guru ketersediaan, (sertifikasi) kualitas dan persebaran guru

2.Peningkatan jumlah guru berijasah S1 pada tingkatan SD 26.8%, SMP 62.4%, SMA 86.69% dan SMK 38.32% 3.Penyebaran guru 3.Penyebaran guru berdasarkan kebutuhan berdasarkan kebutuhan



2.Peningkatan jumlah 2.Peningkatan guru berijasah S1 jumlah guru berijasah S1

3.Penyebaran guru berdasarkan kebutuhan



3. Penguatan Kualitas Pengelolaan pendidikan

1.Meningkatnya sekolah kondisi baik 2.Penerapan

1.Meningkatnya sekolah 1.Meningkatnya 1.Meningkatnya kondisi baik sekolah kondisi baik sekolah kondisi baik 2.Penerapan kebijakan 2.Penerapan 2.Penerapan

1.Meningkatnya sekolah kondisi baik 2.Penerapan


VI - 18

(1) enyebaran guru berdasarkan kebutuhan 1.Meningkatnya sekolah kondisi baik 2.Penerapan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI kebijakan pendidikan berbasis sekolah

3. Peningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan Perpustakaan

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah Raga

1. Meningkatn 1. Memperluas ya kesempatan pemuda partisipasi berorganisasi pemuda dalam pembanguna n pemuda

2. Meningkatkan Kepekaan sosial dan kompetensi pemuda

1. Meningkatkan 2. Memperluas cakupan

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014

3.Peningkatan Pengawasan kependidikan Pengembangan perpustakaan berbasis Sekolah dan Desa

Penguatan peran serta pemuda dalam setiap dimensi pembangunan

kebijakan pendidikan berbasis sekolah 48% 3.Peningkatan Pengawasan kependidikan 1.Peningkatan perluasan dan mutu Perpustakaan 2.Pengembangan perpustakaan berbasis IT Penguatan peran serta pemuda dalam setiap dimensi pembangunan. Terdapat 12 organisasi kepemudaan yang aktif S 1.Mengembangkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial di kalangan pemuda

pendidikan berbasis sekolah 3.Peningkatan Pengawasan kependidikan 1.Peningkatan perluasan dan mutu Perpustakaan 2.Pengembangan perpustakaan berbasis IT Penguatan peran serta pemuda dalam setiap dimensi pembangunan

2016

kebijakan pendidikan berbasis sekolah

2017 kebijakan pendidikan berbasis sekolah

3.Peningkatan 3.Peningkatan Pengawasan Pengawasan kependidikan kependidikan 1.Peningkatan 1.Peningkatan perluasan dan mutu perluasan dan Perpustakaan mutu 2.Pengembangan Perpustakaan perpustakaan 2.Pengembangan berbasis IT perpustakaan berbasis IT Penguatan peran serta pemuda dalam setiap dimensi pembangunan

Penguatan peran serta pemuda dalam setiap dimensi pembangunan

2018 kebijakan pendidikan berbasis sekolah 3.Peningkatan Pengawasan kependidikan 1.Peningkatan perluasan dan mutu Perpustakaan 2.Pengembangan perpustakaan berbasis IT Penguatan peran serta pemuda dalam setiap dimensi pembangunan

1. Mengembangka 1.Mengembangkan rasa 1.Mengembangkan 1.Mengembangka 1.Mengembangkan n rasa kesetiakawanan dan rasa n rasa rasa kesetiakawanan kepedulian sosial kesetiakawanan dan kesetiakawanan kesetiakawanan dan kepedulian dikalangan pemuda kepedulian sosial dan kepedulian dan kepedulian sosial di dikalangan pemuda sosial sosial dikalangan kalangan dikalangan pemuda pemuda pemuda 2. Menumbuhkemb 2.Menumbuhkemba 2.Menumbuhkembangk 2.Menumbuhkembang 2.Menumbuhkem 2.Menumbuhkemba angkan ngkan an kewirausahaan kan kewirausahaan bangkan ngkan kewirausahaan kewirausahaan generasi pemuda generasi pemuda kewirausahaan kewirausahaan generasi generasi pemuda generasi generasi pemuda pemuda pemuda 1. Meningkatkan 1.Meningkatkan 1.Meningkatkan 1.Meningkatkan 1.Meningkatkan 1.Meningkatkan


VI - 19

TUJUAN

SASARAN prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014

2016

2017

olah raga usia dini di organisasi olah organisasi olah lingkungan sekolah dan raga raga perguruan tinggi 2. Meningkatkan 2. Meningkatkan peminaan atletpeminaan atletatlet berprestasi atlet berprestasi 3. Penyelengaraan 3.Penyelengaraan lomba dan lomba dan pertandingan/kej pertandingan/kej uaraan di daerah uaraan di daerah

organisasi olah raga organisasi olah raga organisasi olah 2.Meningkatkan 2.Meningkatkan raga peminaan atlet-atlet peminaan atlet2.Meningkatkan berprestasi atlet berprestasi peminaan atlet3.Penyelengaraan 3.Penyelengaraan atlet berprestasi lomba dan lomba dan 3.Penyelengaraan pertandingan/kejuara pertandingan/kejua lomba dan an di daerah raan di daerah pertandingan/k ejuaraan di daerah 3. Peningkatan 1. Peningkatan 1.Peningkatan 1.Peningkatan 1.Peningkatan 1.Peningkatan pembinaan olahragwan pembinaan jenis pembinaan jenis pembinaan jenis olah pembinaan jenis pembinaan jenis berbakat dan olah raga prestasi olah raga prestasi raga prestasi olah raga prestasi olah raga pemberian reward 2. Peningkatan 2.Peningkatan 2.Peningkatan jumlah 2.Peningkatan jumlah prestasi insan olahraga yang jumlah atlet jumlah atlet atlet berperstasi atlet berperstasi 2.Peningkatan berdesikasi dan berperstasi berperstasi tingkat Nasional dan tingkat Nasional dan jumlah atlet berprestasi tingkat Nasional tingkat Nasional Internasional Internasional berperstasi dan Internasional dan Internasional tingkat Nasional dan Internasional 2. Meningkatnya Peningkatan dan 1. Peningkatan 1.Peningkatan 1.Peningkatan jumlah 1.Peningkatan jumlah 1.Peningkatan jangkauan pengembangan sarana jumlah jumlah Lapangan Lapangan Olah raga Lapangan Olah raga jumlah pelayanan dan prasarana olah raga Lapangan Olah Olah raga 2.Peningkatan 2.Peningkatan Lapangan Olah sarana dan raga 2.Peningkatan Pemerataan Pemerataan raga prasarana 2. Peningkatan Pemerataan parasarana olahra parasarana olah 2.Peningkatan olah raga Pemerataan parasarana olah raga raga Pemerataan parasarana olah raga parasarana olah raga raga

2018 organisasi olah raga 2.Meningkatkan peminaan atletatlet berprestasi 3.Penyelengaraan lomba dan pertandingan/kej uaraan di daerah 1.Peningkatan pembinaan jenis olah raga prestasi 2.Peningkatan jumlah atlet berperstasi tingkat Nasional dan Internasional 1.Peningkatan jumlah Lapangan Olah raga 2.Peningkatan Pemerataan parasarana olah raga

Misi-2: Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat jangkau seluruh masyarakat 1. Meningkatkaka 1. Meningkatny n umur harapan a Kualitas Hidup pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Posyandu

Meningkatkan akses dan 1. Percepatan mutu upaya kesehatan pembangunan yang berkelanjutan infrastruktur pelayanan kesehatan; 2. Kemitraan dan koordinasi dalam pendataan


2.Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan; 3. Kemitraan dan koordinasi

1. Percepatan 1. Percepatan pembangunan pembangunan infrastruktur infrastruktur pelayanan kesehatan; pelayanan 2. Kemitraan dan kesehatan; koordinasi dalam 2. Kemitraan dan pendataan koordinasi dalam kepesertaan serta pendataan

VI - 20

1. Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan; 2. Kemitraan dan koordinasi dalam

1. Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan; 2. Kemitraan dan koordinasi dalam pendataan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI kepesertaan serta peningkatan cakupan layanan kesehatan;

2. Penurunan kematian ibu baru melahirkan dan dan anak baru lahir 3. Menurunny a angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014

2017

kepesertaan serta peningkatan cakupan layanan kesehatan;

3. Peningkatan 3. Peningkatan 3. Peningkatan kapasitas institusi kapasitas institusi kapasitas institusi pelayanan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan dan kesehatan dan dan penguatan penguatan sistem penguatan sistem sistem rujukan; rujukan; rujukan;

3. Peningkatan kapasitas institusi pelayanan kesehatan dan penguatan sistem rujukan;



Revolusi KAI

Pembangunan kesehatan Preventif terpadu






1. Meningkatkan mutu pelayanan RSUD W.Z. Johanes sebagai rumah sakit rujukan daerah dan rumah sakit pendidikan

Meningkatkan kapasitas pelayanan Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Yohannez melalui: a). peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit b). Pemindahan Lokasi Rumah Sakit ke tempat yang lebih layak




Meningkatkan kapasitas pelayanan Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W.Z. Yohannez melalui: a). peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit b). Pemindahan Lokasi Rumah Sakit ke tempat


VI - 21

pendataan kepesertaan serta peningkatan cakupan layanan kesehatan;

2018

peningkatan cakupan layanan kesehatan;


dalam pendataan kepesertaan serta peningkatan cakupan layanan kesehatan;

2016

kepesertaan serta peningkatan cakupan layanan kesehatan;

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI 2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen kesehatan

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014 (1) Peningkatan kapasitas institusi dan terintegrasinya jaringan SIKDA di seluruh kabupaten/kota; (2) Peningkatan kapasitas dinas kesehatan dalam pemahaman dan penguasaan regulasi serta implementasinya; (3) Kemitraan dan koordinasi dengan organisasi profesi dan badan yudikatif; (4) Peningkatan advokasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan serta pemberdayaan masyarakat; (5) Pemberdayaan masyarakat dan penatalaksanaan layanan publik yang memadai (customer focus); (6) Kemitraan lintas sektor melalui pengembangan


2016

2017

2018

(1) Peningkatan kapasitas institusi dan terintegrasinya jaringan SIKDA di seluruh kabupaten/kota; (2) Peningkatan kapasitas dinas kesehatan dalam pemahaman dan



yang lebih layak (1) Peningkatan kapasitas institusi dan terintegrasinya jaringan SIKDA di seluruh kabupaten/kota; (2) Peningkatan kapasitas dinas kesehatan dalam pemahaman dan


penguasaan regulasi serta implementasinya; (3) Kemitraan dan koordinasi dengan organisasi profesi dan badan yudikatif; (4) Peningkatan advokasi dan pengawasan terhadap implementasi

penguasaan regulasi serta implementasinya; (3) Kemitraan dan koordinasi dengan organisasi profesi dan badan yudikatif; (4) Peningkatan advokasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan serta pemberdayaan

penguasaan regulasi serta implementasinya; (3) Kemitraan dan koordinasi dengan organisasi profesi dan badan yudikatif; (4) Peningkatan advokasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan serta

penguasaan regulasi serta implementasinya ; (3) Kemitraan dan koordinasi dengan organisasi profesi dan badan yudikatif; (4) Peningkatan advokasi dan pengawasan terhadap

penguasaan regulasi serta implementasinya; (3) Kemitraan dan koordinasi dengan organisasi profesi dan badan yudikatif; (4) Peningkatan advokasi dan pengawasan terhadap implementasi

VI - 22

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy); dan (7) Peningkatan kapasitas SDM dan terintegrasinya sistem pencatatan dan pelaporan.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014

masyarakat; (5) Pemberdayaan masyarakat dan penatalaksanaan layanan publik yang memadai (customer focus); (6) Kemitraan lintas sektor melalui pengembangan kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy); dan (7) Peningkatan kapasitas SDM dan terintegrasinya sistem pencatatan dan pelaporan

pemberdayaan masyarakat; (5) Pemberdayaan masyarakat dan penatalaksanaan layanan publik yang memadai (customer focus); (6) Kemitraan lintas sektor melalui pengembangan kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy); dan (7) Peningkatan kapasitas SDM dan terintegrasinya sistem pencatatan dan pelaporan

(1) Pemberdayaa (1) Pemberdayaan (1) Pemberdayaan n masyarakat masyarakat masyarakat dalam dalam dalam pembangunan pembangunan pembangunan upaya kesehatan upaya upaya kesehatan berbasis masyarakat kesehatan berbasis (UKBM); (2) berbasis masyarakat Pengawasan masyarakat (UKBM); (2) melekat dan (UKBM); (2) Pengawasan penguatan regulasi Pengawasan melekat dan mengenai kesehatan melekat dan penguatan lingkungan dan penguatan regulasi kesehatan kerja; (3) regulasi mengenai Pemberdayaan

(1) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); (2) Pengawasan melekat dan penguatan regulasi mengenai kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja; (3) Pemberdayaan


kebijakan serta pemberdayaan masyarakat; (5) Pemberdayaan masyarakat dan penatalaksanaan layanan publik yang memadai (customer focus); (6) Kemitraan lintas sektor melalui pengembangan kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy); dan (7) Peningkatan kapasitas SDM dan terintegrasinya sistem pencatatan dan pelaporan.

2016

VI - 23

2017

2018

implementasi kebijakan serta kebijakan serta pemberdayaan pemberdayaan masyarakat; (5) masyarakat; (5) Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat dan masyarakat dan penatalaksanaan penatalaksanaan layanan publik layanan publik yang memadai yang memadai (customer focus); (customer (6) Kemitraan focus); (6) lintas sektor Kemitraan lintas melalui sektor melalui pengembangan pengembangan kebijakan berbasis kebijakan bukti (Evidence berbasis bukti Based Policy); dan (Evidence Based (7) Peningkatan Policy); dan (7) kapasitas SDM dan Peningkatan terintegrasinya kapasitas SDM sistem pencatatan dan dan pelaporan terintegrasinya sistem pencatatan dan pelaporan (2) (1) Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat masyarakat dalam dalam pembangunan pembangunan upaya kesehatan upaya kesehatan berbasis berbasis masyarakat masyarakat (UKBM); (2) (UKBM); (2) Pengawasan Pengawasan melekat dan melekat dan penguatan regulasi penguatan mengenai regulasi kesehatan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

4. Meningkatkan upaya pemenuhan Jumlah, Mutu dan distribusi secara berkeadilan SDM kesehatan

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014

2016

kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja; (3) Pemberdayaan masyarakat; (4) Kemitraan dengan masyarakat dan eksternal agencies; dan (5) Peningkatan kegiatan advokasi dan kemitraan yang sustain dengan masyarakat.

masyarakat; (4) Kemitraan dengan masyarakat dan eksternal agencies; dan (5) Peningkatan kegiatan advokasi dan kemitraan yang sustain dengan masyarakat.

(1) Peningkatan jumlah, jenis dan kualitas SDM kesehatan serta redistribusi tenaga kesehatan; (2) Pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan di setiap level pelayanan kesehatan; dan (3) Kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

1) Peningkatan jumlah, jenis dan kualitas SDM kesehatan serta redistribusi tenaga

(1) Peningkatan jumlah, jenis dan kualitas SDM kesehatan serta redistribusi tenaga kesehatan;

(1) Peningkatan jumlah, jenis dan kualitas SDM kesehatan serta redistribusi tenaga kesehatan; (2)



kesehatan; (2) Pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan di setiap level pelayanan

(2) Pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan di setiap level pelayanan kesehatan; dan (3)

Pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan di setiap level pelayanan kesehatan; dan (3)

(2) Pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan di setiap level pelayanan

(2) Pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan di setiap level pelayanan kesehatan; dan (3)

VI - 24

mengenai kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja; (3) Pemberdayaan masyarakat; (4) Kemitraan dengan masyarakat dan eksternal agencies; dan (5) Peningkatan kegiatan advokasi dan kemitraan yang sustain dengan masyarakat.

2018

mengenai kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja; (3) Pemberdayaa n masyarakat; (4) Kemitraan dengan masyarakat dan eksternal agencies; dan (5) Peningkatan kegiatan advokasi dan kemitraan yang sustain dengan masyarakat.


masyarakat; (4) Kemitraan dengan masyarakat dan eksternal agencies; dan (5) Peningkatan kegiatan advokasi dan kemitraan yang sustain dengan masyarakat.

2017

lingkungan dan kesehatan kerja; (3) Pemberdayaan masyarakat; (4) Kemitraan dengan masyarakat dan eksternal agencies; dan (5) Peningkatan kegiatan advokasi dan kemitraan yang sustain dengan masyarakat.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014 kesehatan; dan (3) Kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

5. Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang bermutu masyarakat

2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan keluarga

4. Meningkatn ya kualitas dan jangkauan pelayanan KB

Kerjasama terpadu Lintas pelaku peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanaan KB

(1) Kemitraan regional dalam penyediaan jumlah sediaan farmasi yang bermutu,aman dan terjangkau; (2) Peningkatan jumlah sediaan alat kesehatan yang terstandar di setiap level pelayanan kesehatan; dan (3) Pengetatan regulasi dan mekanisme pengawasan pangan dan konsumsi pangan.

(1) Kemitraan regional dalam penyediaan jumlah sediaan farmasi yang bermutu,aman dan terjangkau; (2) Peningkatan jumlah sediaan alat kesehatan yang terstandar di setiap level pelayanan kesehatan; dan (3) Pengetatan regulasi dan mekanisme pengawasan pangan dan konsumsi pangan.

Kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. (1) Kemitraan regional dalam penyediaan jumlah sediaan farmasi yang bermutu,aman dan terjangkau; (2) Peningkatan jumlah sediaan alat kesehatan yang terstandar di setiap level pelayanan kesehatan; dan (3) Pengetatan regulasi dan mekanisme pengawasan pangan dan konsumsi pangan.

1. Pemberdayaan 1.Pemberdayaan 1.Pemberdayaan masyarakat masyarakat serta masyarakat serta serta pengembangan pengembangan pengembangan kebijakan kebijakan kesehatan kebijakan kesehatan yang yang berkelanjutan kesehatan yang berkelanjutan dari dari hulu sampai hilir; berkelanjutan hulu sampai hilir; 2.Pemberdayaan dari hulu 2.Pemberdayaan masyarakat dan sampai hilir; masyarakat dan koordinasi pelayanan 2. Pemberdayaan koordinasi KB.


VI - 25

2016

Kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

2017

kesehatan; dan (3) Kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. (1) Kemitraan (1) Kemitraan regional dalam regional dalam penyediaan jumlah penyediaan sediaan farmasi jumlah sediaan yang bermutu,aman farmasi yang dan terjangkau; (2) bermutu,aman Peningkatan jumlah dan terjangkau; sediaan alat (2) Peningkatan kesehatan yang jumlah sediaan terstandar di setiap alat kesehatan level pelayanan yang terstandar kesehatan; dan (3) di setiap level Pengetatan regulasi pelayanan dan mekanisme kesehatan; dan pengawasan pangan (3) Pengetatan dan konsumsi regulasi dan pangan. mekanisme pengawasan pangan dan konsumsi pangan. 1.Pemberdayaan 1.Pemberdayaan masyarakat serta masyarakat pengembangan serta kebijakan kesehatan pengembangan yang berkelanjutan kebijakan dari hulu sampai kesehatan yang hilir; berkelanjutan 2.Pemberdayaan dari hulu sampai masyarakat dan hilir; koordinasi 2.Pemberdayaan

2018 Kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. (1) Kemitraan regional dalam penyediaan jumlah sediaan farmasi yang bermutu,aman dan terjangkau; (2) Peningkatan jumlah sediaan alat kesehatan yang terstandar di setiap level pelayanan kesehatan; dan (3) Pengetatan regulasi dan mekanisme pengawasan pangan dan konsumsi pangan. 1.Pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kebijakan kesehatan yang berkelanjutan dari hulu sampai hilir; 2.Pemberdayaan masyarakat dan koordinasi

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI masyarakat dan koordinasi pelayanan KB.

2. Optimalnya perlindungan kesehatan masyarakat

Meningkatnya Askes pembiayaan kesehatan masyarakat

Sinergi pembiyaan kesehatan masyarakat dengan JKN dan mitra potensial

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014

(1)Meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam JKN,(2) Peningkatan alokasi anggaran pembiayaan kesehatan bersumber APBD; (4) Kemitraan dengan donor agencies dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan perorangan dan masyarakat; dan (5) Realokasi anggaran secara proporsional di setiap sub sistem kesehatan daerah

pelayanan KB.



2016

2017

2018

pelayanan KB.

masyarakat dan koordinasi pelayanan KB.

pelayanan KB.




Misi -3 : Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal; 1. Meningkatn ya ketahanan pangan Derah

Meningkatkan Diversifikasi pangan

1. Peningkatan 1.Peningkatan Produksi pangan Produksi pangan 2. Pegembangan 2.Pegembangan pangan khas pangan khas daerah daerah


1.Peningkatan Produksi 1.Peningkatan pangan Produksi pangan 2.Pengembangan 2.Pengembangan pangan khas daerah pangan khas daerah

VI - 26

1.Peningkatan 1.Peningkatan Produksi Produksi pangan pangan 2.Pengembangan 2.Pengembangan pangan khas pangan khas daerah daerah

TUJUAN

SASARAN 3. Meningkatn ya hasil hutan

1. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi jagung, ternak , cendana, Destinasi Utama pariwisata Dunia dan NTT sebagai provinsi Koperasi

STRATEGI Meningkatkan pengelolaan potensi hasil hutan kayu dan non kayu

1. Terwujudny a komoditas jagung sebagai pendukung ketahahan pangan nasional

Peningkatan produksi dan Produktivitas Komoditas jagung

2. Meningkatn ya pendapatan peternak

Meningkatkan jenis dan Populasi ternak

4. Meningaktn Pengembangan cendana ya perbaikan berbasis masyaraat lingkungan dan potensi ekonomi masyarakat berbasis cendana 5. Meningkatn 1. Meningkatkan kualitas ya dan keterjangkauan kunjungan akses seluruh destinasi wisata dan wisata rata-rata 2. Peningkatan kualitas lama tinggal pelayanan wisata

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014

2016

Peningkatan Pengelolaan kawasan hutan produksi Meningkatkan Peranan komoditas jagung sebagai pendukung ketahahan pangan nasional sesuai kebijakan MP3EI


1. Pengembangan pemembibitan ternak 2. Peningkatan skala kepemilikan ternak 3. Pencegahan penyakit terpadu 1. Pengembangan cendana sistem kontrak hidup 2. Kerjasama terpadu lintas pelaku pengembangan cendana 1. Penataan Destinasi dan pelayanan wisata berbasis Desa Wisata 2. Peningkatan

1.Pengembangan 1.Pengembangan 1.Pengembangan pemembibitan pemembibitan ternak pemembibitan ternak 2.Peningkatan skala ternak 2.Peningkatan skala kepemilikan ternak 2.Peningkatan skala kepemilikan 3.Pencegahan penyakit kepemilikan ternak ternak terpadu 3.Pencegahan 3.Pencegahan penyakit terpadu penyakit terpadu


1. Pengembangan cendana sistem kontrak hidup 2. Kerjasama terpadu lintas pelaku pengembangan cendana 1.Penataan Destinasi dan pelayanan wisata berbasis Desa Wisata 2.Peningkatan

Peningkatan Pengelolaan kawasan hutan produksi

Peningkatan Pengelolaan kawasan hutan produksi

Meningkatkan Peranan komoditas jagung sebagai pendukung ketahahan pangan nasional sesuai kebijakan MP3EI

Meningkatkan Peranan komoditas jagung sebagai pendukung ketahahan pangan nasional sesuai kebijakan MP3EI

1.Pengembangan cendana sistem kontrak hidup 2.Kerjasama terpadu lintas pelaku pengembangan cendana

1.Pengembangan cendana sistem kontrak hidup 2.Kerjasama terpadu lintas pelaku pengembangan cendana

1.Penataan Destinasi 1.Penataan Destinasi dan pelayanan wisata dan pelayanan berbasis Desa Wisata wisata berbasis 2.Peningkatan investasi Desa Wisata dan daya serap tenaga 2.Peningkatan kerja kepariwisataan investasi dan daya

VI - 27

2017

2018



1.Pengembangan pemembibitan ternak 2.Peningkatan skala kepemilikan ternak 3.Pencegahan penyakit terpadu 1.Pengembangan cendana sistem kontrak hidup 2.Kerjasama terpadu lintas pelaku pengembangan cendana 1.Penataan Destinasi dan pelayanan wisata berbasis Desa Wisata 2.Peningkatan

1.Pengembangan pemembibitan ternak 2.Peningkatan skala kepemilikan ternak 3.Pencegahan penyakit terpadu 1.Pengembangan cendana sistem kontrak hidup 2.Kerjasama terpadu lintas pelaku pengembangan cendana 1.Penataan Destinasi dan pelayanan wisata berbasis Desa Wisata 2.Peningkatan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

wisatawan

2. Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pasar produk unggulan

6. Meningkatn ya Jumlah, jenis dan sebaran Koperasi

1. Meningkatnya daya tarik masyarakat 2. Meningkatkan daya dukung koperasi dalam pembangunan ekonomi daerah

1. Meningkatn ya Pertumbuha n jumlah Industri

Peningkatan partisipasi masyarakat dan investasi swasta pengembangan industri

2. Meningkatka n Perdaganga n Dalam Negeri dan

Meningkatkan kecintaan masyarakat menggunakan produksi dalam daerah

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014 investasi dan daya serap tenaga kerja kepariwisataan 3. Pengembangan SDM pariwisata 4. Pembetukan Badan Promosi Wisata 1. Peningkatan advokasi dan pelatiha n Kperasi 2. Meningkatkan jumlah koperasi baru dan koperasi aktif 3. Meningkatkan skala dan daya serap tenaga kerja usaha koperasi 1. Pengembangan industri berbais bahan baku dalam daerah 2. Pengembangan SDM Industri 3. Peningkatan Skala dan daya serap tenaga kerja usaha Industri 1. Meningkatkan investasi usaha perdagngan produksi daerah 2. Meningkatkan


investasi dan daya 3.Pengembangan SDM serap tenaga kerja pariwisata kepariwisataan 4.Pembetukan Badan 3.Pengembangan Promosi Wisata SDM pariwisata 4.Pembetukan Badan Promosi Wisata 1.Peningkatan 1.Peningkatan advokasi advokasi dan dan pelatiha n Kperasi pelatiha n Kperasi 2.Meningkatkan jumlah 2.Meningkatkan koperasi baru dan jumlah koperasi koperasi aktif baru dan koperasi 3. Meningkatkan skala aktif dan daya serap tenaga 3. Meningkatkan kerja usaha koperasi skala dan daya serap tenaga kerja usaha koperasi 1.Pengembangan 1.Pengembangan industri berbais industri berbais bahan baku bahan baku dalam dalam daerah daerah 2.Pengembangan 2.Pengembangan SDM SDM Industri Industri 3.Peningkatan Skala 3.Peningkatan Skala dan daya serap dan daya serap tenaga tenaga kerja kerja usaha Industri usaha Industri 1.Meningkatkan investasi usaha perdagngan produksi daerah 2.Meningkatkan

1.Meningkatkan investasi usaha perdagngan produksi daerah 2.Meningkatkan

VI - 28

2016

2017

serap tenaga kerja investasi dan kepariwisataan daya serap 3.Pengembangan SDM tenaga kerja pariwisata kepariwisataan 4.Pembetukan Badan 3.Pengembangan Promosi Wisata SDM pariwisata 4.Pembetukan Badan Promosi Wisata 1.Peningkatan 1.Peningkatan advokasi dan advokasi dan pelatiha n Kperasi pelatiha n 2.Meningkatkan Kperasi jumlah koperasi 2.Meningkatkan baru dan koperasi jumlah koperasi aktif baru dan 3. Meningkatkan skala koperasi aktif dan daya serap 3. Meningkatkan tenaga kerja usaha skala dan daya koperasi serap tenaga kerja usaha koperasi 1.Pengembangan 1.Pengembangan industri berbais industri berbais bahan baku dalam bahan baku daerah dalam daerah 2.Pengembangan SDM 2.Pengembangan Industri SDM Industri 3.Peningkatan Skala 3.Peningkatan dan daya serap Skala dan daya tenaga kerja usaha serap tenaga Industri kerja usaha Industri 1.Meningkatkan 1.Meningkatkan investasi usaha investasi usaha perdagngan perdagngan produksi daerah produksi daerah 2.Meningkatkan 2.Meningkatkan

2018 investasi dan daya serap tenaga kerja kepariwisataan 3.Pengembangan SDM pariwisata 4.Pembetukan Badan Promosi Wisata 1.Peningkatan advokasi dan pelatiha n Kperasi 2.Meningkatkan jumlah koperasi baru dan koperasi aktif 3. Meningkatkan skala dan daya serap tenaga kerja usaha koperasi 1.Pengembangan industri berbais bahan baku dalam daerah 2.Pengembangan SDM Industri 3.Peningkatan Skala dan daya serap tenaga kerja usaha Industri 1.Meningkatkan investasi usaha perdagngan produksi daerah 2.Meningkatkan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ekpor

3. Meningkatkan pembangunan pusat ekonomi baru ekonomi kerakyatan

1. Meningakny a jumlah dan volume kegiatan investasi

2. Meningatny a kompetensi dan daya

Penciptaan iklim investasi yang kondusif

Pelatihan ketrampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi di perdesaan

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014

2016

kualitas dan Promosi produksi unggulan daerah 3. Meningkatkan daya serap tenaga kerja perdagangan 1. Peningkatkan partisipasi dan akses masyarakat pada kegiatan investasi 2. Meningkatkan investasi melalui pengembangan lembaga penjamin pinjaman daerah untuk usaha kecil dan menengah 3. Meningkatkan daya dukung 4. investasi dalam penyerapan tenaga kerja dan kapasitas ekonomi daerah

kualitas dan kualitas dan Promosi Promosi produksi produksi unggulan unggulan daerah daerah 3.Meningkatkan 3.Meningkatkan daya daya serap tenaga serap tenaga kerja kerja perdagangan perdagangan

4.investasi dalam penyerapan tenaga kerja dan kapasitas ekonomi daerah

3.menengah 4.Meningkatkan daya dukung investasi dalam penyerapan tenaga kerja dan kapasitas ekonomi daerah

3.menengah 4.Meningkatkan daya dukung investasi dalam penyerapan tenaga kerja dan kapasitas ekonomi daerah

1. Meningaktnya peluang tenaga kerja 2. Meningkatnya penempatan

1.Meningaktnya peluang tenaga kerja 2.Meningkatnya penempatan

1.Meningaktnya peluang tenaga kerja 2.Meningkatnya penempatan tenaga kerja

1.Meningaktnya peluang tenaga kerja 2.Meningkatnya penempatan tenaga


kualitas dan Promosi produksi unggulan daerah 3.Meningkatkan daya serap tenaga kerja perdagangan

1.Peningkatkan 1.Peningkatkan 1.Peningkatkan partisipasi dan partisipasi dan akses partisipasi dan akses masyarakat masyarakat pada akses masyarakat pada kegiatan kegiatan investasi pada kegiatan investasi 2.Meningkatkan investasi 2.Meningkatkan investasi melalui 2.Meningkatkan investasi melalui pengembangan investasi melalui pengembangan lembaga penjamin pengembangan lembaga penjamin pinjaman daerah lembaga penjamin pinjaman daerah untuk usaha kecil dan pinjaman daerah untuk usaha kecil untuk usaha kecil dan menengah dan 3.Meningkatkan daya dukung

VI - 29

2017

2018

kualitas dan kualitas dan Promosi Promosi produksi produksi unggulan daerah unggulan daerah 3.Meningkatkan 3.Meningkatkan daya serap tenaga daya serap kerja perdagangan tenaga kerja perdagangan 1.Peningkatkan 1.Peningkatkan partisipasi dan partisipasi dan akses akses masyarakat masyarakat pada kegiatan pada kegiatan investasi investasi 2.Meningkatkan 2.Meningkatkan investasi melalui investasi melalui pengembangan pengembangan lembaga penjamin lembaga pinjaman daerah penjamin untuk usaha kecil pinjaman daerah dan untuk usaha kecil dan

3.menengah 4.Meningkatkan daya dukung investasi dalam penyerapan tenaga kerja dan kapasitas ekonomi daerah 1.Meningaktnya peluang tenaga kerja 2.Meningkatnya penempatan

3.menengah 4.Meningkatkan daya dukung investasi dalam penyerapan tenaga kerja dan kapasitas ekonomi daerah 1.Meningaktnya peluang tenaga kerja 2.Meningkatnya penempatan

TUJUAN

SASARAN

saing tenaga kerja

3. Meningkatn ya perlindunga n Tenaga kerja

4. Meningkat nya jumlah peserta transmigra si dalam

STRATEGI melalui pelatihan institusional dan institusional

tenaga kerja 3. Meningkatkan peran tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi daerah 1. Peningkatan kapasitas 1. Menciptakan pengetahuan atas hak pengawasan dan kewajiban ketenagakerjaan tenaga kerja secara mandiri (Independent) , tidak memihak dan seragam di seluruh NTT 2. Pencegahan TKI Ilegal 3. Peurunan kasuskasus ketenaga kerjaan 1. Meningkatkan 2. Menciptakan produktivitas hubungan industrial tenaga kerja yang harmonis dan 2. Penyelesaian meningkatnya peran Kasus kelembagaan Perselisihan hubungan industrial Hubungan Industrial, Penetapan UMP dan pembentukan LKS Bipartit dan Tripartit Pembangunan kawasan 1. Pembinaan dan transmigrasi baru yang pemberdayaan potensial secara masyarakat ekonomi serta transmigrasi penguatan kapasitas dan SDM dan kelembagaan pengembangan


ARAH KEBIJAKAN 2015

2014 tenaga kerja 3.Meningkatkan peran tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi daerah 1.Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (Independent) , tidak memihak dan seragam di seluruh NTT 2.Pencegahan TKI Ilegal 3.Peurunan kasuskasus ketenaga kerjaan 1.Meningkatkan produktivitas tenaga kerja 2. Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Penetapan UMP dan pembentukan LKS Bipartit dan Tripartit 1.Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan

3.Meningkatkan peran tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi daerah

2016

2017

kerja tenaga kerja 3.Meningkatkan peran 3.Meningkatkan tenaga kerja dalam peran tenaga pembangunan kerja dalam ekonomi daerah pembangunan ekonomi daerah 1.Menciptakan 1.Menciptakan 1.Menciptakan pengawasan pengawasan pengawasan ketenagakerjaan ketenagakerjaan ketenagakerjaan secara mandiri secara mandiri secara mandiri (Independent) , tidak (Independent) , tidak (Independent) , memihak dan memihak dan tidak memihak seragam di seluruh seragam di seluruh dan seragam di NTT NTT seluruh NTT 2.Pencegahan TKI Ilegal 2.Pencegahan TKI 2.Pencegahan TKI 3.Peurunan kasus-kasus Ilegal Ilegal ketenaga kerjaan 3.Peurunan kasus3.Peurunan kasuskasus ketenaga kasus ketenaga kerjaan kerjaan 1.Meningkatkan 1.Meningkatkan 1.Meningkatkan produktivitas tenaga produktivitas produktivitas kerja tenaga kerja tenaga kerja 2.Penyelesaian Kasus 2.Penyelesaian Kasus 2.Penyelesaian Perselisihan Perselisihan Kasus Hubungan Industrial, Hubungan Perselisihan Penetapan UMP dan Industrial, Hubungan pembentukan LKS Penetapan UMP dan Industrial, Bipartit dan Tripartit pembentukan LKS Penetapan UMP Bipartit dan dan Tripartit pembentukan LKS Bipartit dan Tripartit 1.Pembinaan dan 1.Pembinaan dan 1.Pembinaan dan pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat masyarakat transmigrasi dan transmigrasi dan transmigrasi dan pengembangan pengembangan pengembangan kawasan transmigrasi kawasan kawasan

VI - 30

2018 tenaga kerja 3.Meningkatkan peran tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi daerah 1.Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (Independent) , tidak memihak dan seragam di seluruh NTT 2.Pencegahan TKI Ilegal 3.Peurunan kasuskasus ketenaga kerjaan 1.Meningkatkan produktivitas tenaga kerja 2.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Penetapan UMP dan pembentukan LKS Bipartit dan Tripartit 1.Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

wilayah NTT dan keluar wilayah NTT

melalui pemberian jaminan hidup, pelatihan, sarana produksi dan sarana ekonomi lainnya menuju kemandirian

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014

2016

kawasan transmigrasi sebagai pusat transmigrasi transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru sebagai pusat sebagai pusat pertumbuhan dalam mendukung pertumbuhan baru pertumbuhan baru dalam pengembangan dalam mendukung baru dalam mendukung perdesaan dan pengembangan mendukung pengembangan ekonomi lokal perdesaan dan pengembangan perdesaan dan 2.Mewujudkan daya ekonomi lokal perdesaan dan ekonomi lokal saing kawasan 2.Mewujudkan daya ekonomi lokal 2. Mewujudkan daya transmigrasi saing kawasan 2. Mewujudkan saing kawasan menduking transmigrasi daya saing transmigrasi pembagunan ekonomi menduking kawasan menduking daerah pembagunan transmigrasi pembagunan ekonomi daerah menduking ekonomi daerah pembagunan ekonomi daerah

2017

2018

transmigrasi transmigrasi sebagai pusat sebagai pusat pertumbuhan pertumbuhan baru dalam baru dalam mendukung mendukung pengembangan pengembangan perdesaan dan perdesaan dan ekonomi lokal ekonomi lokal 2.Mewujudkan 2.Mewujudkan daya daya saing saing kawasan kawasan transmigrasi transmigrasi menduking menduking pembagunan pembagunan ekonomi daerah ekonomi daerah

Misi-4. Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah 1. Mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat

Terbentuknya sistem hukum daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di NTT

Peningkatan kapasitas aparatur

Membentuk produk hukum daerah dilaksanakan 5 tahun

Membentuk produk Membentuk produk hukum daerah hukum daerah dilaksanakan 5 dilaksanakan 5 tahun tahun

Membentuk produk Membentuk hukum daerah produk hukum dilaksanakan 5 tahun daerah dilaksanakan 5 tahun

Membentuk produk hukum daerah dilaksanakan 5 tahun

2. Mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keamanan dalam masyarakat

Terciptanya sinkronisasi hukum dan HAM yang berpihak pada kepentingan rakyat

Peningkatan penyuluhan hukum

Evaluasi dan kaji ulang produk hukum daerah dilaksanakan 5 tahun






3. Mewujudkan P5

Terwujudnya P5-HAM

Peningkatan pelaksanaan RAHHAM di daerah

Koordinasi penegakan hukum dan HAM


Koordinasi penegakan hukum dan HAM dilaksanakan 5 tahun





VI - 31

TUJUAN

4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

5. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan sesui prinsipprinsip good governance

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014 dilaksanakan 5 tahun

dilaksanakan 5 tahun Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dilaksanakan tahun 1-2

Terwujudnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan Pelanggaran HAM

Peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan

Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dilaksanakan tahun 1-2

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum.

Peningkatan partisipasi masyarakat

1.Sosialisasi produk hukum dilaksanakan 5 tahun 2.Pengawasan Produk Hukum dilaksanakan 5 tahun

Menata pengembangan aparatur Pemprov menuju aparatur yang profesional

Penerapan Assement Centre

Meningkatkan kompetensi layanan publik dilaksanakan 5 tahun

Sistem, Proses dan Prosedur kerja yang Jelas, Efektif, Efisien, Terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip

1.Penerapan Sistem Manajemen Pemerintah Daerah yang berbasis E Planing, E Organazing, E Actuating, dan E. Controling (E. POAC) 2.Penerapan E. Tata

Meningakatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dilaksanakan 5 tahun


2016

dilaksanakan 5 tahun Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dilaksanakan tahun 1-2


1.Sosialisasi produk 1.Sosialisasi produk hukum hukum dilaksanakan dilaksanakan 5 5 tahun tahun 2.Pengawasan Produk 2.Pengawasan Hukum dilaksanakan Produk Hukum 5 tahun dilaksanakan 5 tahun








VI - 32

2017

2018

dilaksanakan 5 tahun

dilaksanakan 5 tahun




1. Sosialisasi produk hukum dilaksanakan 5 tahun 2. Pengawasan Produk Hukum dilaksanakan 5 tahun





TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014

2016

2017

2018

Naskah Dinas

6. Peningkatan kondisi pembangunan yang kondusif

7. Peningkatan pelaksanaan reformasi biroktrasi

Meningkatnya pembentukan dan sinkronnya produk-produk hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat

Pengendalian dan pembinaan produk hukum daerah

Menjamin kepastian hukum dan HAM pelayanan publik dilakanakan selama 5 tahun

Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan,

Penguatan koordinasi dan kerjasam pemeliharaan keamanan dan pemberdayaan masyarakat

Terpeliharanya situasi yang kondusif didaerah selam 5 Tahun

Meningkatnya Pemahaman wawasan kebangsaan dan kesadaran msyarakat dalam berdemokrasi

Peningkatan partisipasi politik dan demokrasi melalui penguaatan dan permberdayaan masyarakat, institusi, kelompok (perempuan) dan Partai Politik

Meningkatkan Partisipasi Politik Dan Kulaitas Demokrasi Selama 5 Tahun

Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah

1) memastikan tersedianya indikator kinerja utama yang cukup solid untuk mengukur kinerja SKPD; 2) meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundangan; 3) Memberikan perhatian serius terhadap aspek

Meningkatnya kenirja yang terukur pemerintah dalam penyelenggraaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama 5 tahun







Terpeliharanya situasi Terpeliharanya situasi yang kondusif didaerah yang kondusif selam 5 Tahun didaerah selam 5 Tahun













VI - 33


TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 2015

2014

2016

2017

2018

pengendalian, evaluasi dan pelaporan

8. Peningkatan kapasitas pembiayaan pembangun daerah,

Meningkatkan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sistem pengawasan internal

1) Menerapkan Sistem pengawasan internal pada setiap SKPD; 2) Meningkatkan profesionalisme aparat / SDM pengawas; 3) Komitmen untuk menindaklanjuti LHP dengan menyelesaikan temuan-temuan yang ada

Terwujudnya akuntabilitasi pengelolaan keuangan selama 5 tahun menuju opini WTP






Meningkatkan pelayanan publik melalui sarana dan prasarana aparatur/perka ntoran yang memadai

Peningkatan dan percepatan penyediaan sarana prasarana aparatur/perkantoran

Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan publik selama 5 tahun






Meningkatkan pendapatan daerah

Intensifikasi dan extensifikasi sumbersumber penerimaan daerah.

Penigkatan sistim informasi dan menejemen pendapatan dan asset daerah selama 5 Tahun.






Menigkatkan pengelolaan aset daerah

1). Optimalisasi pendayagunaan aset bagi peningkatan PAD

Teroptimalisasiny a pendayagunaan Aset bagi peningkatan PAD selama 5 Tahun.

Teroptimalisasinya pendayagunaan Aset bagi peningkatan PAD selama 5 Tahun.



Teroptimalisasiny a pendayagunaan Aset bagi peningkatan PAD selama 5 Tahun.


2). Peningkatan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi aparatur.


VI - 34

(%) Prosentase Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan (%)berbasis perubahan iklim dan pengelolaan DAS Jumlah Program penyuluhan (40%, 125 unit)

Recommend Documents