\ PERATURAN BUPATI PACITAN I NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI

PACITAN

\ PERATURAN BUPATI PACITAN I NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA BAG! PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN j

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN >

Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk menjamin terpeliharanya lata tertib, suasana kerja dan terlaksananya ketentuan jam kerja kantor guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja pegawai negeri sipil, perlu peningkatan disiplin jam kerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf "a" diatas, maka perlu menetapkan Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam suatu Peraturarn 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturar^, Disiplin Pegawai Negeri Sipil; ' . * 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawm Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unisan Pemerintahan anlara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Keija di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman, Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkiongan Departemen Dalam Negeri; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Seketariat Daerah dan Sekretariat DPRD; >> . 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomof 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; Jalan Jaksa Agung Supraplo Nomor 8 Pacilan Kode Pos 63512 I Jawa Timur i Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472 i

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacilan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organsiasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan; i I.

i

•

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG DISIPLIN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN i

\

BAB I KETENTUAN UMUM

I

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Pacitan; 2. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesu^ peraturan perundang-undangan; 3. Disiplin jam keija adalah ketaatan kehadiran Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi; 4. Apel pagi adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama di suatu tempat yang dipimpin oleh Pembina Apel; 5. Pembina Apel adalah pimpinan komponen masing-masing atau Pejabat yang ditunjuk; 6. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang bekeija di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan; 7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempuny^ kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipil; 8. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Bupati Pacitan kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

; \

BAB I I DISIPLIN JAM KERJA Bagian Kesatu Pelaksana

]

Pasal 2

i

(1) Bupati melakukan pcmbinaan dan pengawasan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan; (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang kepada Pejabat Eselon I I dan III pimpinan unit kerja untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil guna mentaati ketentuan disiplin jam kerja, pelaksanaan apel pagi dan pengisian daftar hadir di lingkungan unit kerja masing-masing; (3) Di setiap lingkungan unit keija dapat ditunjuk petugas pengelola jam keija yang tugas fungsinya membidan^ kepegawaian. ^

Bagian Kedua Ketentuan Hari dan Jam Kerja

1

1

Pasal 3

(1) Ketentuan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) minggu pada Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah lima hari keija dengan jam kerja efektif sebanyak 37,5 jam (tiga puluh tujuh jam 30 menit); I

I

(2) Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.00 - 15.00 WIB tanpa istirahat; dan b. Hari Jum'at Pukul 07.00 - 14.30. Istirahat sholat Jum'at pada pukul 11.00 -13.00 WIB. (3) Dalam pelaksanaan Hari dan Jam Keqa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap komponen wajib melaksanakan apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai negeri sipil, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis Pukul 07.00 WIB; dan b. Hari Jum'at pukul 06.00 yang dilanjutkan dengan kegiatan senam pagi/olahraga. j Pasal 4 i

(1) Setiap pegawai negeri sipil wajib mentaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja dengan mesin absensi (handkey, mesin kartu) atau manual di lingkungan unit kerja masing-masing. (2) Setiap pegawai negeri sipil wajib mentaati apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan mengisi daftar hadir apel pagi setiap hari kerja di lingkungan unit kerja masing-masing. BAB I I I PENGELOLAAN DAFTAR HADIR I

Pasal 5

I

Pengisian daftar hadir pegawai negeri sipll yang tidak mengikuti apel pagi dan atau tidak masuk kantor, adalah sebagai berikut: a. S (Sakit) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; b. I (Izin) yang dibuktikan dengan izin lisan maupun tulisan; c. D (Dinas) yang dibuktikan dengan surat tugas; d. C (Cuti) yang dibuktikan dengan surat izin cuti; e. TD (Tugas Belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan f. TK (Tanpa Keterangan) tanpa diketahui alasannya. i

1

Pasal 6

I

Pejabat Eselon II dan III pimpinan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan wajib menyampmkan laporan pelaksanaan disiplin jam kerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap awal bulan. i

j

Pasal 7

t

Format daftar hadir apel pagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, sebagaimana tercantuna dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF I

Pasal 8

i

(1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi dan/atau tidak hadir tanpa keterangan (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (f), dikenakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil; (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. 5 (lima) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam satu bulan diberikan sanksi berupa teguran tertulis;

i 1

i

b. 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) hari keija secara terus menerus dan atau . berselang dalam satu bulan diberikan sanksi berupa Pemyataan Tidak Puas secara Tertulis; c. 11 (sebelas) sampm 15 (lima belas) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam satu bulan diberikan sanksi berupa Penundaan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; d. Lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari keija secara terus menerus dan atau berselang dalam 2 (dua) bulan, diberikan sanksi berupa Penurunan Gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. Lebih dari 31 (tiga puluh satu) sampai 40 hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 2 (dua) bulan, diberikan sanksi berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 6 (enam) bulan dan tidak diikutsertakan dalam suatu kegiatan; f. Lebih dari 41 (empat puluh satu) sampai 50 (lima puluh) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 3 (tiga) bulan, diberikan sanksi berupa Penundaan Kenaikan Pangkat paling lama 1 (satu) tahun dan honorarium kegiatan dibatalkan. (3) Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi disiplin atau sedang menjalankan sanksi disiplin dan melakukan pelanggaran kembali sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, wajib dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. » ) I Pasal 9 (1) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-imdangan; (2) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil dijadikan bahan pertimbangan pembuatan DP.3 dan pembinaan karier pegawai negeri sipil yang bersangkutan; (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditembuskan kepada Inspektur Kabupaten Pacitan. I

; BABV PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN I

Pasal 10

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar aturan disiplin kepada pejabat-pejabat tertentu dl lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan; (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat menjatuhkan hidcuman disiplin pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing; (3) Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin yang didelegasikan kepada pejabat tertentu, sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. ' \

BAB V I PENGHARGAAN

I

Pasal 11

(1) Pejabat Eselon II wajib memberikan penghargaan kepada pegawai negeri sipil pada unit keija masing-masing, yang telah melaksanakan disiplin jam keija dalam k m ^ waktu selama 1 (satu) tahun secara terus menerus. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), dapat diberikan berupa: a. Piagam; b. Pengembangan karier; dan c. Peningkatan kesejahteraan.

1

1

(

f

BAB VII

I

KETENTUAN LAIN-LAIN

I

Pasal 12

Pelaksanaanaan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan SKPD sesuai dengan ketentuiin perundang-undangan yang berlaku;

I

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

I

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai disiplin jam kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, dinyatakan tidak berlaku. I

?

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memermtahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan d i ; Pacitan Pada tanggal : Z - Z -2009 BUPATI PACITAN

H.SUJONO

BAB V I I KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Pelaksanaan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlakuJ BAB V I I I KETENTUAN PENUTUP I

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai disiplin jam kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. I

Pasal14

Peraturan Bupati ini muiai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal

2 - 2 - 2009

BUPATI PACITAN Cap. ttd ILSUJONO Diundangkan di Pacitan Pada Tanggal 2 Pebniari 2009 SEKRETARIS DAERAH

Ir.MULYONO.MM. Pembina Utama Muda MP. 080 062 150 BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2009 NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 3 TAHUN 2009 TANGGAL : Z - 2 -2009

A. DAFTAR HADIR APEL PAGI PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NEGERI

SIPIL

DI LINGKUNGAN

DAFTAR HADIR APEL PAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL f Instansi / Unit Kerja:

BULAN NO

NAMA

1 1 2 3 4 5 6 dst

2

\

NIP 3

1 4

TANDA TANGAN 2 4 3 5 6 7

KET dst 8

JUMLAH PEGAWAI Jumlah Hjidir Jumlah Tidak Hadir i KETERANGAN TIDAK HADIR Jumlah Sakit (S) Jumlah Izin (I) * Jumlah Cuti (C) i Jumlah Dinas (D) Jumlah Tugas Belajar (TB) Jumlah Tanpa Keterangan (TK)

a. b. a. b. c. d. e. f.

Pacitan, • •

Keterangan: Kolom 4-8 diisi tanggal dalam I bulan Jumlah hadir/tidak hadir dan keterangannya diisi setiap hart setelah apel pagi

Mengetahui: KEPALA UNIT KERJA

NAMA JELAS PANGKAT NIP

s

12

B. LAPORAN DAFTAR HADIR APEL PAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN APEL PAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ' Instansi / Unit Keija:

BULAN I

JUMLAH PEGAWAI A. HADIR B. TIDAK HADIR

orang orang orang

II

KETERANGAN TIDAK HADIR A. SAKIT (S) B. IZIN (I) C. CUTI(C) D. DINAS (D) E. TUGAS BELAJAR (TB) F. TANPA KETERANGAN aK)

Pacitan, Mengetahui: KEPALA UNIT KERJA

NAMA JELAS PANGKAT NIP

(

]

t

C. DAFTAR HADIR KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN i

I

KOP INSTANSI

i

j

DAFTAR HADIR

t

BULAN

:

!

IN A I V I A

P AMnjiT A T

2

/GOL 3

1

P 4

TAb GGAL DALAM SAlr U BULAN S P S P S P 6 7 8 9 10 5

KPT

s

11

sI

1

i t

•

>

Kasubbag T U / Sekretaris

ii

Keterangan: P' ^^Si S: Siang

j :

I * :

Pacitan, . Mengetahui: KEPALA UNIT KERJA

NAMA JELAS PANGKAT NIP

i

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

! i 1

i

12

LAMPIRAN 11 : PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : 5 TAHUN 2009 TANGGAL : Z - Z - 2009 KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN NO PEJABAT BERWENANG Pada Badan / Dinas / A Setwan / Setda \ Eselon II i 1

TINDAKAN 1. Tegoran lisan diberikan kepada Eselon III di bawahnya 2. Tegoran tertulis dijatuhkan kepada: - Eselon III di bawahnya - Eselon IV setelah menerima laporan pelanggaran dari Eselon 111 - Staf setelah menerima laporan pelanggaran dari Eselon IV dengan diketahui oleh eselon III bidangnya. 2. Pemyataan tidak puas secara tertulis dijatuhkan kepada: - Eselon III di bawahnya - Eselon IV setelah menerima laporan pelanggaran dari Eselon III - Staf setelah menerima laporan pelanggaran dari Eselon IV dengan diketahui oleh eselon III bidangnya 3. Penundaan gaji berkala selama 3 bulan - Eselon I I mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Bupati bagi eselon III di bawahnya - Eselon I I mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Bupati bagi eselon IV setelah . mendapat laporan dari eselon III atasan langsungnya; - Eselon II mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Bupati bagi staf di unit kerjanya setelah menerima laporan dari eselon IV dengan mengetahui eselon III bidang yang bersangkutan.

Eselon III

Tegoran lisan dijatuhkan kepada Eselon IV dan yang setingkat di bawahnya ditindaklanjutl dengan laporan ke Pimpinan, kemudian dilaporkan ke BKD dengan tembusan Inspektorat

Eselon IV

Tegoran lisan dijatuhkan kepada staf di lingkup bidangnya dan ditindaklanjuti laporan kepada Pimpinan (eselon II) dengan diketahui oleh Eselon III bidang bersangkutan. Kemudian dilaporkan ke BKD dengan tembusan ke Inspektorat

KET

B I

2.

Pada Kantor / Kecamatan / Kelurahan/RSUD ; 1. Tegoran lisan dijatuhkan kepada eselon IV d! unit Eselon III i kerjanya dan dilaporkan ke BKD dengan tembusan Inspektorat 2. Tegoran tertulis dijatuhkan kepada Eselon IV di unit kerjanya 3. Pemyataan tidak puas secara tertulis 4. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 3 bulan, dijatuhkan kepada: - Eselon III mengusulkan penjatuhan sanksi _ kepada Bupati bagi eselon IV - Eselon III mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Bupati bagi staf setelah mendapat laporan dari eselon IV Tegoran lisan dijatuhkan kepada staf di unit kerjanya dan dilaporkan ke pimpinan dan ditindaktanjuti dengan laporan ke BKD dengan tembusan Inspektorat

Eselon IV

BUPATI PACITAN

H. S U J O N O

i

i 1

t i

t

J i

i t

J

I

*

( ! 1

I

i