: NANIK SUDARYANI NPM

i

REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL MENJADI LAPORAN KEUANGAN FISKAL SEBAGAI DASAR PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BADAN TERUTANG PT. TANJUNG TIARA DI SURABAYA

SKRIPSI

Oleh : NANIK SUDARYANI NPM : 29133017

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2013 i

ii

REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL MENJADI LAPORAN KEUANGAN FISKAL SEBAGAI DASAR PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BADAN TERUTANG PT. TANJUNG TIARA DI SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya

Oleh : NANIK SUDARYANI NPM : 29133017

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2013

ii

iii

REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL MENJADI LAPORAN KEUANGAN FISKAL SEBAGAI DASAR PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BADAN TERUTANG PT.TANJUNG TIARA DI SURABAYA

NAMA

: NANIK SUDARYANI

FAKULTAS

: EKONOMI

JURUSAN

: AKUNTANSI

NPM

: 29133017

DISETUJUI dan DITERIMA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING

BACHTIAR RAHMAN HALIK, SE, MM

iii

iv

HALAMAN PENGESAHAN Telah diterima dan di setujui oleh tim Penguji Skripsi serta dinyatakan LULUS. Dengan demikian skripsi ini dinyatakan sah dan untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA Tim Penguji Skripsi : 1. Ketua

:

Dr. Soenarmi,SE,MM.

(

)

(

)

Dr. Fatimah Riswati, SE, MS (

)

(Dekan Fakultas Ekonomi)

2. Sekretaris :

Aminatuzzuhro, SE, MSi (Ketua Program Studi)

3. Anggota

: 1.

(Dosen Penguji I)

2.

Yoshi Trias Pratiwi, SE, M.Ak ( (Dosen Penguji II)

iv

)

v

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL MENJADI

LAPORAN

KEUANGAN

FISKAL

SEBAGAI

DASAR

PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BADAN TERUTANG PT. TANJUNG TIARA DI SURABAYA”. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Wijaya Putra Surabaya. Dengan terselesaikannya susunan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali pihak yang terlibat dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut mendukung dan membantu penulisan skripsi ini hingga selesai, yaitu kepada : 1. Yang terhormat Bapak H. Budi Endarto, SH, M.Hum selaku rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya 2. Yang terhormat Ibu Dr. Soenarmi, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya 3. Yang terhormat Ibu Aminatuzzuhro, SE, M.Si , selaku kepala Jurusan Akuntansi Universtas Wijaya Putra Surabaya

v

vi

4. Yang terhormat Bapak Bahtiar Rahman Halik, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 5. Segenap dosen dan seluruh Staf dan Karyawan Universitas Wijaya Putra Surabaya khususnya Fakultas Ekonomi. 6. Kepada kedua Orang tua ku terima kasih atas semangat dan do’a yang telah kalian berikan selama aku menyelesaikan Skripsi. 7. Untuk teman-temanku jurusan Akuntansi di Univeristas Wijaya Putra Surabaya yang telah membantu selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini.

Atas bantuan dan dorongannya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis dengan imbalan yang berlipat ganda. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi semua pihak. Surabaya, 05 Juli 2013

Penulis

vi

vii

Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal sebagai dasar Penentuan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Terutang PT. Tanjung Tiara di Surabaya Nanik Sudaryani NPM. 29133017 ABSTRAKSI Obyek penelitian ini adalah PT. Tanjung Tiara, sebuah perusahaan perseroan yang bergerak di bidang manufaktur. Tujuan penelitian ini untuk menentukan nilai pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Dengan melakukan rekonsiliasi, perusahaan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tujuan yang berbeda. Perusahaan cukup melakukan koreksi terhadap pos-pos yang berbeda. Koreksi positif akan menambah penghasilan kena pajak, sedangkan koreksi negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba untuk tujuan fiskal. Perbedaan ini dikarenakan laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedang laporan keuangan fiskal disusun sesuai peraturan perpajakan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsurunsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya : transaksitransaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak, atau sebaliknya. Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat (termasuk profesi akuntan). Dengan demikian, apabila terjadi kekurangsesuaian antara ketentuan perpajakan dan praktek atau standard akuntansi yang berlaku umum. Undang-undang perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi diatas praktek kelaziman akuntansi. Skripsi ini merupakan penelitian tentang penerapan rekonsiliasi atas laporan keuangan komersial. Sebagaimana prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan keuangan disusun manajemen perusahaan bukan untuk tujuan salah satu penggunanya saja, namun untuk tujuan umum seluruh pengguna laporan keuangan. Oleh sebab itulah untuk memenuhi kewajiban perpajakan, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Dalam proses rekonsiliasi tersebut perusahaan melakukan koreksi fiskal yaitu proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes, 2009 : 218). Kata kunci : Rekonsiliasi Fiskal, laporan keuangan komersial, Laporan keuangan fiskal, Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan vii

viii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL………………………………………………………...

ii

HALAMAN PERSETUJUAN………………………………………………

iii

KATA PENGANTAR……………………………………………………….

v

ABSTRAKSI………………………………………………………………...

vii

DAFTAR ISI………………………………………………………………...

viii

DAFTAR TABEL……………………………………………………………

x

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………..

xii

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………..

1

1.1

Latar Belakang Masalah…………………………………...

1

1.2

Rumusan Masalah………………………………………….

3

1.3

Tujuan Penelitian………………………………………......

4

1.4

Manfaat Penelitian………………………………………....

4

BAB II TELAAH PUSTAKA……………………………………………….

6

Landasan Teori……………………………………………..

6

2.1.1

Akuntansi dan Laporan Keuangan………………..

6

2.1.2

Pajak………………………………………………..

9

2.1

2.2

Penelitian Terdahulu………………………………………

41

2.3

Kerangka Konseptual……………………………………..

43

BAB III METODE PENELITIAN………………………………………….

45

3.1

Jenis Penelitian…………………………………………….

45

3.2

Teknik Pengumpulan Data………………………………..

45

3.3

3.4

3.2.1

Studi Kepustakaan…………………………………..

45

3.2.2

Studi lapangan………………………………………

46

Jenis dan Sumber data………………………………………

46

3.3.1

Jenis data…………………………………………….

46

3.3.2

Sumber data………………………………………….

47

Teknik Analisis data………………………………………….

47

viii

ix

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA………………………………

49

Penyajian Data………………………………………………..

49

4.1.1

Sejarah Singkat Perusahaan………………………….

49

4.1.2

Lokasi Perusahaan……………………………………

50

4.1.3

Tujuan Perusahaan…………………………………..

51

4.1.4

Struktur Organisasi Perusahaan……………………

52

4.1

4.2

Analisis Data………………………………………………....

60

4.2.1

Laporan Laba Rugi Komersial 2011 dan 2012………

60

4.2.2

Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi 2011 dan 2012…....

61

4.2.3

Pengaruh Rekonsiliasi terhadap laba/Rugi (Penghasilan Kena Pajak Perusahaan)………………………………

4.2.4

4.2.5

75

Perhitungan Pajak Penghasilan terutang sebelum Perencanaan Pajak……………………………………

76

Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2011 dan 2012…..

76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN………………………………………..

79

5.1

Kesimpulan……………………………………………………

79

5.2

Saran…………………………………………………………..

79

Daftar Pustaka Lampiran

ix

x

DAFTAR TABEL 2.1

Tarif Pajak atas wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi….....

31

4.1

Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2011…………………….

60

4.2

Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2012…………………….

61

4.3

Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2011…………………… 62

4.4

Rekonsiliasi Penyusutan Tahun 2011……………………………. 64

4.5

Rekonsiliasi Laba Atas Penjualan Aktiva Tahun 2011…………..

65

4.6

Rekonsiliasi Penyisihan Piutang Ragu-Ragu Tahun 2011……….

66

4.7

Rekonsiliasi Gaji Dan Upah Tahun 2011………………………… 66

4.8

Rekonsiliasi Biaya Entertaint Tahun 2011………………………. 67

4.9

Rekonsiliasi Pendapatan Bunga Jasa Giro Tahun 2011………….

4.10

Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2012…………………… 69

4.11

Rekonsiliasi Penyusutan Tahun 2012……………………………. 70

4.12

Rekonsiliasi Rugi Atas penjualan Aktiva Tahun 2012…………..

4.13

Rekonsiliasi Penghapusan Piutang Ragu-Ragu Tahun 2012…….. 72

4.14

Rekonsiliasi Penyisihan Piutang Ragu-Ragu Tahun 2012………

72

4.15

Rekonsiliasi Gaji Dan Upah Tahun 2012………………………..

73

4.16

Rekonsiliasi Biaya Entertaint Tahun 2012………………………

74

4.17

Rekonsiliasi Bunga Jasa Giro Tahun 2012………………………

74

4.18

Laba/Rugi Komersial dan Fiskal Sebelum Pajak Tahun 2011

x

68

71

xi

dan 2012…………………………………………………………… 75 4.19

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2011 & 2012….

4.20

Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2011………………………….. 77

4.21

Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2012…………………………… 78

xi

76

xii

DAFTAR GAMBAR 2.1

Kerangka Konseptual…………………………………………….

44

4.1

Struktur Organisasi PT. TANJUNG TIARA…………………….

53

xii

xiii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Masalah Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi dan untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan Negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional

yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta

kesejahteraan masyarakat, karena itu perlu dikelola dengan baik agar masyarakat dapat ikut berperan aktif didalamnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan perpajakan adalah pelaporan penghasilan yang tidak jujur oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan besarnya jumlah pajak terutang. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah jumlah pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak itu

xiii 1

2 xiv

benar atau tidak, maka Wajib Pajak khususnya untuk perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang akan menghasilkan laporan keuangan. Sistem pemungutan pajak yang kita gunakan adalah self assessment, artinya suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar sendiri dan melaporkannya sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undangundang perpajakan. Jika Wajib Pajak tidak mengikuti aturan yang berlaku, maka bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan sangat penting peranannya untuk mengetahui dan menghitung besarnya penghasilan kena pajak atas hasil usaha yang dikenakan pajak perusahaan, dimana untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak atas hasil usaha yang dikenakan pajak perusahaan terdapat perbedaan perlakuan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajak yaitu perbedaan pengakuan pendapatan dan beban. Karena terdapat perbedaan perlakuan menurut akuntansi dan pajak berarti terdapat dua macam laporan keuangan yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Dengan adanya perbedaan dalam

xiv

3xv

perhitungan laba kena pajak tersebut, maka diperlukan rekonsiliasi untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial yang mengacu pada Standar Akuntansi keuangan menjadi laporan keuangan fiskal yang mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka di lakukan penelitian pada PT. Tanjung Tiara tentang penyesuaian laporan keuangan komersialnya

dengan

Undang-undang

Pajak

Penghasilan

untuk

menghitung besarnya PPh terutang yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun skripsi yang berjudul “REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN

KEUANGAN

KOMERSIAL

MENJADI

LAPORAN

FISKAL SEBAGAI DASAR PENENTUAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 25 BADAN TERUTANG PT. TANJUNG TIARA DI SURABAYA”.

1.2

Rumusan Masalah Bagaimana rekonsiliasi fiskal atas Laporan keuangan komersial dalam menentukan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan terutang pada PT. Tanjung Tiara ?

xv

xvi 4

1.3

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana rekonsiliasi fiskal atas Laporan keuangan komersial dalam menentukan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan terutang pada PT. Tanjung Tiara

1.4

Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan literatur akuntansi terutama tentang penerapan akuntansi Perpajakan yaitu mengenai rekonsiliasi fiskal. 1.4.2 Manfaat Praktis 1. Bagi Penulis Berguna untuk mengaplikasikan teori yang telah ditempuh dalam perkuliahan dan mempraktekkan teori yang pernah didapat, baik dalam perkuliahan maupun dari literatur yang ada untuk mengatasi masalah. 2. Bagi Perusahaan Diharapkan

hasil

akhir

penelitian

ini

memberikan

kesimpulan akhir yang dapat membantu manajemen perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. xvi

xvii 5

3. Bagi Universitas Wijaya Putra Sebagai bahan tambahan pengetahuan di perpustakaan yang dapat berguna bagi mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra pada umumnya.

xvii

xviii

BAB II TELAAH PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan 1. Pengertian Akuntansi Ada beberapa definisi tentang ilmu akuntansi, antara lain: a. Menurut American Institute of Certified Publik Accountant (AICP) yang dikutip oleh Baridwan(2009:1) Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat kesatuan dari kesatuan suatu usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan–keputusan ekonomi dalam memilih alternatif–alternatif dari suatu keadaan. b. Menurut Yusuf(2009:5) Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Kegiatan pencatatan dan penggolongan merupakan proses yang dilakukan secara rutin dan berulang–ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan, sedangkan kegiatan pelaporan dan penganalisaan biasanya dilakukan pada waktu tertentu. 2. Laporan Keuangan Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat waktu, akurat dan obyektif. 6 xviii

xix 7

Beberapa pengertian dari laporan keuangan, antara lain: a. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009:2) Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan diberbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengaruh perubahan harga. b. Menurut Baridwan (2009:7) Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dan merupakan suatu transaksi–transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas–tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan. 3. Tujuan Laporan keuangan Dalam kerangka dasar Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam

pengambilan

keputusan

ekonomi

karena

secara

umum

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan xix

xx 8

manajemen(stewardship), atau pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, dan arus kas. Laporan keuangan perusahaan didasarkan pada aturan aturan dan konvensi-konvensi

akuntansi.

Untuk

mencapai

konsistensi

dan

komparabilitas, pertimbangan-pertimbangan subyektif diminimalkan. Tetapi penilaian suatu perusahaan didasarkan pada proyeksi atau prakiraan kinerjanya di masa depan. Hal ini melibatkan pertimbanganpertimbangan yang subyektif. Jadi, laporan akuntansi tidak mencatat nilai ekonomis. Sebaliknya, laporan-laporan itu memberikan informasi historis kuantitatif dasar yang merupakan sekumpulan input yang penting yang digunakan dalam menghitung nilai-nilai ekonomis.

4. Pemakai Informasi Akuntansi Pemakai informasi akuntansi dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu: pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal

adalah

pengambil

keputusan

yang

secara

langsung

mempengaruhi kegiatan internal perusahaan, yang termasuk dalam golongan ini adalah manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dan dewan direksi. Sedang pemakai eksternal merupakan pengambil keputusan yang berada di luar lingkungan perusahaan. Yang termasuk xx

xxi 9

dalam golongan ini adalah para kreditor, calon kreditor, investor, calon investor, badan pemerintah, masyarakat umum, dan pihak-pihak luar lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan, pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang berbeda.

2.1.2 Pajak 1. Pengertian Pajak a. Definisi dan Unsur Pajak Pengertian pajak menurut Soemitro (2007): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut Soemahamidjaja (2005:5) yaitu : Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat memiliki unsur-unsur :  Iuran dari rakyat kepada Negara

xxi

xxii 10

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).  Berdasarkan Undang – undang Pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.  Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.  Digunakan

untuk

membiayai

rumah

tangga

Negara,

yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. b. Fungsi Pajak Ada dua fungsi pajak, yaitu :  Fungsi penerimaan (budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengelurannya.  Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. c. Syarat Pemungutan Pajak

xxii

xxiii 11

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :  Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undangundang dan pelaksanaan pemungutan harus adil, Adil dalam perundang-undangan diantaranya menegakkan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.  Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.  Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

xxiii

xxiv 12

 Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan

pajak harus dapat

ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.  Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru. d. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak Atas dasar apakah Negara mempunyai hak untuk memungut pajak? terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori antara lain adalah :  Teori Asuransi, artinya Negara berhak memungut pajak karena Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak sebagai premi asuransi atas jaminan perlindungan tersebut.  Teori kepentingan, artinya semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara maka semakin besar pajak yang harus dibayar.  Teori Daya Pikul, artinya beban pajak semua orang harus sama beratnya, yang artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul

xxiv

13 xxv

masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu : 

Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.



Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

 Teori Bakti, artinya sebagai warga Negara yang berbakti rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban bagi wajib pajak.  Teori Asas Daya Beli, artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat ke Negara. e. Sistem pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga, yaitu :  Self Assesement System, suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  Official Assesement System, suatu sistem pemungutan pajak, dimana aparatur pajak (fiskus) menetapkan umlah pajak yang terutang dari wajib pajak. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam

xxv

xxvi 14

menghitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada aparatur pajak (fiskus).  With holding System, Suatu sistem pemungutan pajak dimana perhitungan pemotongan pajak dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ke tiga oleh Negara. Pihak ketiga yang diberi kepecayaan pemerintah untuk memotong atau memungut pajak misalnya badan-badan tertentu, Direktorat Jendral Bea cukai, Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan, dan lain-lain. f. Tata cara Pemungutan Pajak  Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan dua stelsel : 

Stelsel nyata (Riel Stelsel) Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutnya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).



Stelsel anggapan (Fictieve stelsel) xxvi

xxvii 15

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.  Asas Pemungutan Pajak 

Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.



Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.



Asas Kebangsaan

xxvii

xxviii 16

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia dikenakan setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Pajak Luar Negeri. g. Pengelompokan Pajak  Menurut golongannya 

Pajak langsung Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Penghasilan



Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat berpangkal pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai

 Menurut Sifatnya 

Pajak Subjektif

xxviii

17 xxix

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan 

Pajak Objektif Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib Pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

 Menurut Lembaga Pemungutnya 

Pajak Pusat Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.



Pajak Daerah Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

xxix

xxx 18

Pajak Daerah terdiri atas :  Pajak provinsi, Contohnya : Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor.  Pajak Kabupaten/kota, Contoh : Pajak Hotel, Pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan Jalan. h. Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dengan sanksi pidana menurut undangundang perpajakan adalah :  Sanksi Administrasi

xxx

xxxi 19

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.  Sanksi Pidana Merupakan siksaan atau penderitaan. Suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiksus pada norma perpajakan dipatuhi. i. Objek Pajak Penghasilan Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. j. Obyek Pajak Yang Di kecualikan  Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan  Warisan

xxxi

xxxii 20

 Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal  Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah  Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa  Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan



bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut

 Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

xxxii

xxxiii 21

 Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan  Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi  Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha  Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. k. Subyek Pajak Penghasilan Subjek PPh adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Subjek Pajak terdiri dari :  Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Dalam Negeri adalah : 

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam

xxxiii

xxxiv 22

suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.



Warisan

yang

belum

terbagi

sebagai

satu

kesatuan,

menggantikan yang berhak.  Subjek Pajak Luar Negeri. Subjek Pajak Luar Negeri adalah : 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.



Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka

xxxiv

xxxv 23

waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau 

Melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

l. Subyek pajak yang di kecualikan  Badan perwakilan negara asing.  Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat : 

Bukan warga Negara Indonesia



Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta



Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

 Organisasi-organisasi

Internasional

yang

ditetapkan

Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat : 

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

xxxv

dengan

xxxvi 24



Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

 Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat : 

Bukan warga negara Indonesia



Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2. Tinjauan umum UU Pajak Penghasilan (UU No.36 Tahun 2008) Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dan yang akan dipergunakan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). a.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pegawai) Menurut Rusjidi (2006) PPh pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pihak lain tersebut sepanjang tidak bersifat final dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terhadap PPh yang terutang pada akhir tahun pajak yang

xxxvi

xxxvii 25

bersangkutan. Adapun Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang semata-mata hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dan atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh pasal 21 secara benar dan PPH pasal 21 tersebut telah disetorkan oleh pemberi kerja maka wajib pajak tersebut tidak lagi diwajibkan menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dan PPh pasal 21 yang di potong oleh pemberi kerja tersebut merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Ketentuan pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. b. Pajak Penghasilan Pasal 23 (Jasa) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotongan dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terdiri dari : 

Pemotong PPh pasal 23 : 

Badan Pemerintah.

xxxvii

xxxviii 26



Wajib Pajak badan dalam negeri.



Penyelenggaraan kegiatan.



Bentuk Usaha Tetap (BUT).



Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya



Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

 Penerima penghasilan yang dipotong PPH pasal 23 

WP dalam negeri.



BUT.

c. Pajak Penghasilan Pasal 22 (Import). Pajak PPh pasal 22 adalah pph yang di pungut oleh bendaharawan

pemerintah

pusat/daerah,

instansi

atau

lembaga

pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang Impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemungut dan objek PPh pasal 22 terdiri dari :  Bank devisa dan diektorat jenderal bea cukai (DJBC), atas impor barang.

xxxviii

27 xxxix

 Direktorat jenderal anggaran (DJA), bendaharawan pemerintah pusat/daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.  BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan belanja daerah (APBD).  Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN.  Industri semen, industri rokok, indutri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.  Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas, atas penjualan hasil produksinya.  Industri dan eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. xxxix

28 xl

e.

Pajak Penghasilan Pasal 25 (Badan) Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya dan badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Ketentuan pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.

3. Laporan Keuangan Menurut Akuntansi dan Perpajakan Menurut Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 : Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan Kena Pajak perusahaan. (Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 46, 2009 :46.1) Laporan keuangan menurut akuntansi disebut juga sebagai laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial ini merupakan suatu alat pengukur yang dapat menunjukkan aktivitas, kinerja, serta prestasi perusahaan. Sebuah perusahaan tidak dapat dikatakan berhasil oleh

xl

29 xli

pihak luar ataupun manajemen perusahaan itu apabila tidak ada tolak ukur yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pihakpihak yang berkepentingan. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan merupakan suatu informasi yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pihak internal maupun eksternal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak internal yang dimaksud dalam hal ini adalah manajemen perusahaan, pihak eksternal secara langsung adalah kreditor dan investor, sedangkan pihak eksternal tidak langsung adalah pemerintah (dalam hal perpajakan), karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Bagi pemerintah tidak hanya laporan keuangan komersial yang diperlukan tetapi juga laporan keuangan lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak. Laporan keuangan lainnya adalah laporan keuangan menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak yang sesuai dengan peraturan Perpajakan. Pada prinsipnya, laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan sama dengan bentuk yang digunakan sesuai dengan

xli

30 xlii

peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun mempunyai bentuk yang sama, laporan keuangan menurut peraturan perpajakan memiliki ketentuan yang berbeda dengan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Internasional, mulai dari cara pengukuran, penilaian, ataupun pengakuan yang ada dalam unsur-unsur laporan keuangan baik dari Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Neraca yang diperkenankan atau tidak diperkenankan. Dalam hal ini Wajib Pajak dapat menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Biasanya, wajib Pajak memilih untuk tidak membuat dua pembukuan (pembukuan ganda), tetapi menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dan pada saat pengisian SPT PPh Badan, Wajib Pajak akan mengadakan rekonsiliasi (penyesuaian) terhadap laporan keuangan komersial tersebut agar menjadi sesuai dengan laporan keuangan menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak Sesuai Undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 dan pasal 31E, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dibagi menjadi dua, yaitu : a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

xlii

xliii 31

Tabel 2.1 Tarif Pajak atas wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50,000,000,00

5%

Rp 50,000,000,00 s/d Rp 250,000,000,00

15%

Rp 250,000,000,00 s/d Rp 500,000,000,00

25%

Di atas Rp 500,000,000,00

30%

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebagai berikut : Tarif pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), dan tarif pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah sebesar 25%. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh

persen) dari jumlah keseluruhan saham

yang disetor

diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto samapai dengan Rp 50,000,000,000.00 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25%) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,800,000,000.00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). xliii

xliv 32

5.

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal dalam Perhitungan PPh Pasal 25 Badan. a. Pengertian rekonsiliasi fiskal Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan

adanya

perbedaan

kepentingan

antara

akuntansi

komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu perbandingan

antara

pendapatan

dengan

biaya-biaya

terkait

(matching cost against revenue), sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan Negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Pengertian rekonsiliasi fiskal menurut Markus dan Yujana (2007) adalah : Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal).

xliv

xlv 33

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terjadi karena adanya perbedaan penghasilan dan beban menurut akuntansi dan fiskal. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :  Perbedaan tetap (permanent differences) Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan tetap dapat mengakibatkan terjadinya laba (rugi) menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan laba (penghasilan) kena pajak menurut fiskal. Perbedaan tetap tidak memungkinkan adanya koreksi dikemudian hari dan tidak akan terjadi kesamaan jumlah laba, perbedaan tetap dapat positif apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.  Perbedaan waktu/sementara (timing / temporary differences) Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan waktu yang bersifat sementara, terjadi karena adanya xlv

34 xlvi

ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban oleh administrasi pajak dan masyarakat profesi akuntan. Selain itu, suatu biaya atau penghasilan yang telah diakui menurut fiskal atau sebaliknya dapat menjadi penyebab perbedaan waktu/sementara. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, maka perlu dilakukan koreksi fiskal. Dalam koreksi fiskal ini akan dilakukan penyesuaian laporan keuangan komersial agar laporan keuangan tersebut menjadi sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipergunakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. b. Perbedaan dan Persamaan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial.  Menurut Suandy (2006:35) Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal adalah : 

Asset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode

tidak

boleh

langsung

dibebankan

pada

tahun

pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.

xlvi

xlvii 35



Asset/harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.



Asset/harta tidak berwujud yang dapat diamortisasi sesuai masa manfaatnya.



Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas yang memberikan hasil produksi dari kandungan tanah (Pertambangan, Hasil galian tanah, dan lain-lain).

 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal terdiri dari : 

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.



Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.



Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, yang dalam hal ini sampai tahun 1997 maksimum 3% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang, dan sejak tahun pajak 1998 :  5% dari kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus.

xlvii

xlviii 36

 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar.  50% dari kredit yag digolongkan diragukan  100% dari kredit yang digolongkan macet, masing-masing setelah dikurangi dengan nilai agunan.  Sewa guna usaha dengan hak opsi maksimum 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.  Cadangan premi untuk perusahaan asuransi kerugian sebesar 40% dari jumlah premi tanggung sendiri, yang diterima

atau

diperoleh

dalam

tahun

pajak

yang

bersangkutan.  Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya reklamasi. 

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib Pajak yang bersangkutan.



Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali :

xlviii

xlix 37

 Didaerah tertentu (daerah terpencil)  Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, berupa sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk tempat tinggal, termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya, makanan dan minuman bagi pegawai, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengangkutan, olahraga tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda bagi pegawai dan keluarganya sepanjang fasilitas dan sarana tersebut tidak tersedia sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri.  Di kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)  Merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk keamanan dan keselamatan kerja yang biasanya diwajibkan oleh Depnaker atau Pemda setempat, misalnya : Penyediaan makanan dan minuman serta penginapan untuk awak kapal/pesawat, antar jemput pegawai atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, misalnya, pakaian seragam pegawai hotel dan penyiar TV, makanan tambahan bagi operator komputer/pengetik, makan dan minum Cuma-Cuma bagi pegawai restoran. 

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. xlix

38 l



Harta yang dihibahkan, bantuan (kecuali untuk GNOTA) atau sumbangan, dan warisan.



Pajak penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 (tidak termasuk deviden) sepanjang PPh dimaksud ditambahkan sebagai dasar perhitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26.



Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.



Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.



Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya, kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah

benar-benar

dikeluarkan

(formal)

dan

benar

ada

hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil), dengan melampirkan pada SPT daftar nominatif yang berisi nama, tempat, atau alamat jenis, dan jumlah entertainment yang telah diberikan, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha relasi yang menerima entertainment.

l

li 39



Penghapusan piutang tak tertagih (piutang usaha) kecuali Wajib Pajak telah :  Membebankan piutang tak tertagih segala kerugian perusahaan dalam laporan Keuangan Komersial.  Menyerahkan dan mendaftarkan gugatan perdata atas nama debitor serta jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri, atau menyerahkan dan mendaftarkan penyelesaian penagihan atas nama debitor serta jumlah tak tertagih kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.  Telah

mengumumkan

daftar

nama

debitor

yang

penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan Negeri atau BUPLN, dalam suatu penerbitan internal pada asosiasi tersebut atau penerbitan lainnya.  Menyerahkan dan melaporkan kepada Dirjen Pajak “Daftar Piutang

Tak

Tertagih

yang

Dihapuskan”

yang

mencantumkan nama, alamat, NPWP, dan jumlahnya. 

Biaya

untuk

mendapatkan,

menagih,

penghasilan :  Yang bukan merupakan Objek Pajak.  Yang pengenaan pajaknya bersifat final.

li

dan

memelihara

40 lii

 Yang telah dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. 

Bunga Pinjaman (seluruhnya), dalam hal jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya di dalam negeri, kecuali :  Dana pinjaman tesebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan PPh yang bersifat final.  Adanya keharusan bagi wajib Pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu dalam suatu bank, dalam bentuk

deposito

berdasarkan

ketentuan

perundang-

undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut.  Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah pajak. 

Bunga pinjaman (sebagian) yaitu jumlah selisih beban bunga sebenarnya dengan yang diperkenankan dalam hal jumlah rata-

lii

liii 41

rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. 

Bantuan, sumbangan ; termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.



Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkuatn.



Warisan



Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.



Jasa lain yang memberikan manfaat/kenikmatan pihak lain, antara lain : biaya/pendapatan sewa, biaya/pendapatan komisi, laba/rugi selisih kurs, PPh final, Bunga pinjaman non Bank yang berbadan hukum, jasa Giro Bank, PPh Pasal 21, 22, dan PPh Pasal 23 lainnya yang telah dibayarkan.

2.2 Penelitian Terdahulu Beberapa peneliti telah melakukan penelitian pada perusahaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yuniarti (Universitas Brawijaya Malang, 2008), mengenai Rekonsiliasi Fiskal atas laporan Keuangan liii

42 liv

Komersial untuk menentukan pajak Penghasilan (Studi pada laporan Keuangan Tahun 2007 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsep pengakuan antara standard Akuntansi Keuangan dengan Undang-undang Perpajakan, sehingga diperlukan penyesuaian fiskal (rekonsiliasi) sebagai dasar penentuan besarnya nilai pajak penghasilan terutang. Penelitian mengenai pengaruh koreksi fiskal terhadap penentuan Pajak Penghasilan Badan juga telah dilakukan oleh Sunadi (Universitas Narotama Surabaya, 2010) yaitu Pengaruh Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan terhadap penentuan Pajak Penghasilan Badan (studi kasus PT. Citra Gemilang di Surabaya). Penelitian ini untuk mengetahui adanya koreksi fiskal yang menyebabkan kenaikan signifikan atas laba/rugi perusahaan atau penghasilan kena Pajak dan akan berpengaruh pada perhitungan Pajak Penghasilan Terutang perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lanjutan yang bersifat melengkapi penelitian sebelumya dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui apakah rekonsiliasi atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perpajakan, serta pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap laba/rugi dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan terutang perusahaan. Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut yaitu rekonsiliasi laporan keuangan yang diterapkan perusahaan harus sesuai dengan peraturan

liv

43lv

Perundang-undangan Perpajakan, serta adanya pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap penentuan Penghasilan Kena Pajak. 2.3 Kerangka Konseptual Kegiatan penelitian diawali dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dan informasi ini diperoleh juga melalui tanya jawab dan wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Setelah memperoleh informasi yang cukup, dilakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari analisis tersebut maka akan diperoleh informasi mengenai perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut perusahaan dan menurut peraturan perpajakan. Kemudian, dari hasil analisis ini dilakukan koreksi fiskal untuk meniadakan perbedaan yang ada, sehingga koreksi fiskal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dilakukan dengan cara meneliti atau memeriksa kembali pendapatan dan beban yang terjadi di perusahaan dalam satu periode akuntansi dan melakukan koreksi fiskal baik koreksi positif maupun koreksi negatif terhadap pendapatan dan beban tersebut. Jadi, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan pajak sehingga diketahui laba kena pajak perusahaan dalam satu periode akuntansi. Dari koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial tersebut akan menghasilkan Laporan Keuangan fiskal yang digunakan sebagai dasar

lv

44 lvi

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan terutang perusahaan. Terlihat pada Gambar 2.1. Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Laporan Keuangan Komersial

Koreksi Fiskal Tetap

Positif

Waktu

Negatif

Laporan Keuangan Fiskal

PPh Pasal 25 Badan terutang

Sumber : diolah oleh penulis

lvi

lvii

BAB III METODE PENELITIAN Penelitian

merupakan

usaha

penyelidikan

yang

sistematis

dan

terorganisasi. Kata sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuannya, penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur tertentu yang diatur dengan baik (metode-metode). Metode penelitian berisi pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian.

3.1 Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan untuk menyusun data ialah studi kasus yaitu dengan mengumpulkan data-data, mempelajari penyebab permasalahan yang timbul, menguji permasalahan yang ada dengan analisis-analisis yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan yang relevan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan kegiatan pengumpulan informasiinformasi yang menunjang atau mendukung penelitian. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 3.2.1

Studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian, sebagai bahan

lvii 45

lviii 46

referensi dan landasan teori. 3.2.2 Studi lapangan Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kelengkapan data mengenai obyek penelitian, sebagai bahan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Interview atau wawancara Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. 2. Dokumentasi Merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mempelajari dokumen-dokumen yang ada dalam perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber data 3.3.1 Jenis Data 1. Data kualitatif adalah data yang tidak diukur (data yang bukan angka dan biasanya data ini dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar). Contoh data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini antara lain gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan lain-lain. 2. Data kuantitatif adalah data-data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya : Laporan keuangan komersial perusahaan,

lviii

lix 47

laporan keuangan fiskal perusahaan, dan lain-lain. 3.3.2 Sumber Data Sumber data yang dipakai penulis adalah berasal dari internal perusahaan, yaitu sumber data yang berasal dari organisasi tersebut. Sumber data internal dibagi menjadi 2 yaitu : 2

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama dan diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung pada perusahaan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran umum perusahaan, struktur organisasi beserta job descriptionnya.

3

Data sekunder adalah Data-data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain, diluar peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan Perusahaan.

3.4 Teknik Analisis data Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, artinya data yang diperoleh di lapangan diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis, faktual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisa data yaitu dengan cara : 1. Menentukan pendapatan dan biaya menurut sistem akuntansi yang digunakan perusahaan

lix

48lx

2. Melakukan koreksi fiskal berdasarkan beda tetap dan beda waktu dengan mengidentifikasi hal-hal berikut :  Mengidentifikasi metode perhitungan penyusutan  Mengidentifikasi tarif penyusutan/ umur aktiva tetap  Mengidentifikasi cadangan kerugian piutang  Mengidentifikasi penghapusan piutang  Mengidentifikasi biaya yang tidak boleh dibebankan

4 Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar perseroan pada tahun 2011 dan 2012.

lx

lxi

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Penyajian Data 4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan. PT. Tanjung Tiara ini pada mulanya didirikan oleh seorang yang berkewarganegaraan Taiwan, yang bernama Huang Chiu Chin. Perusahaan ini sejak berdiri merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi dan memasarkan alas kaki (sepatu dan sandal) dimana pemasarannya dilakukan di dalam kota, luar kota, bahkan sekarang sudah sampai ke luar negeri. Pada awal pendirian usahanya di Indonesia, Huang Chiu Chin mengalami kesulitan karena beliau adalah seorang kewarganegaraan Taiwan. Akhirnya beliau memutuskan untuk bekerjasama dengan seorang yang berkewarganegaraan Indonesia yaitu Goey Handiyono Goetomo. Berdasarkan Akta Notaris No.113 yang dibuat oleh Notaris Soetjipto, SH., dan disahkan oleh Kementrian Kehakiman Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-9247 HT.01.01.Th.93 tertanggal 17 September 1993 dengan nama PT. Tanjung Tiara dan menyebutkan Bapak Goey Handiyono Goetomo dengan alamat Jalan raya Dukuh kupang No. 106 Surabaya sebagai Direktur Utama PT. Tanjung Tiara.

49 lxi

50 lxii

PT. Tanjung Tiara yang beralamatkan di Jl. Raya Tanjung sari No. 58 Surabaya 60188, sedangkan fasilitas produksi Perseroan beralamatkan di Jl. Tanjung Sari No. 23 Surabaya. Fasilitas produksi Perseroan seperti disebutkan diatas, dibangun pada tahun 1995 dan mulai dioperasikan pada tahun 1999. 4.1.2

Lokasi Perusahaan Lokasi perusahaan PT. Tanjung Tiara Surabaya terletak di Jalan Raya Tanjung sari No. 58 Surabaya. Adapun perusahaan ini mendirikan bangunan di wilayah tersebut tentu mempunyai alasan atau beberapa alternatif sebagai berikut : 1. Tersedia bahan baku Wilayah tersebut memiliki letak yang strategis dimana alat transportasi yang mendukung pengiriman bahan baku maupun dalam memasarkan barang pada konsumen. 2. Area transportasi Menghemat biaya transportasi dalam mempermudah arus penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen baik melalui pengiriman darat, laut, maupun udara. 3. Tersedianya tenaga kerja

lxii

51 lxiii

Banyak tersedianya tenaga kerja, mengingat daerah ini terletak di kota padat penduduk, juga dekat perkampungan, sehingga perusahaan ini tidak mengalami kesulitan tenaga kerja. 4.1.3

Tujuan Perusahaan Setiap perusahaan yang dibentuk pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Berikut adalah tujuan dari PT. Tanjung Tiara : 1. Misi Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri agar produk tersebut menjadi tuan rumah bahkan bisa diekspor ke negeri lain. 2. Visi Meningkatkan omset penjualan untuk memperoleh laba atau profit yang sebesar-besarnya. 3. Tujuan jangka pendek a. Meningkatkan kualitas produk b. Mencapai target produksi yang telah ditetapkan 4. Tujuan jangka panjang a. Menjaga kelangsungan hidup atau kontinuitas perusahaan. Jangan sampai mengalami kerugian. Atau harus mendapat keuntungan serta mampu membiayai seluruh aktifitas perusahaan. b. Mengadakan perluasan atau expansi perusahaan.

lxiii

lxiv 52

4.1.4

Struktur Organisasi Perusahaan Menurut Kast & Rosenzweig ”organisasi adalah sub sistem teknik, sub sistem struktural, dan sub sistem manajerial dari lingkungan yang lebih luas dimana ada kumpulan orang-orang berorientasi pada tujuan”. Dalam mencapai tujuan perusahaan, perlu adanya koordinasi yang baik oleh semua fungsi yang ada dalam perusahaan agar aktivitas yang dijalankan pada setiap fungsi dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi perusahaan diperlukan untuk menjelaskan dasar pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing fungsi dalam perusahaan. Berikut ini penulis akan mengemukakan pengertian dari organisasi adalah

tata

hubungan

antara

orang-orang

untuk

memungkinkan

tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Organisasi tersebut merupakan wadah dari kelompok orang, maka didalamnya diperlukan adanya struktur organisasi tersebut. Sehingga menjadi suatu kelompok dan yang telah dibentuk dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas serta menunjukkan bagaimana hubungan satu sama lainnya atas hubungan fungsionalnya. Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan antar pemimpin dengan bawahan yang ada di dalam organisasi, dan hubungan antara sektor dengan sektor yang lainnya. Struktur organisasi yang baik dan teratur sangat penting bagi perusahaan karena struktur organisasi ini lxiv

lxv 53

sangat membantu di dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya struktur organisasi yang baik akan memperoleh pengontrolan yang mudah terhadap pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan. Berikut adalah gambar struktur organisasi dari PT. TANJUNG TIARA Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. TANJUNG TIARA RUPS

DEWAN KOMISARIS

DIREKTUR

MANAGER AKUNTANSI & KEUANGAN

FINANCE

ACCOUNTING

MANAGER PAJAK

PAJAK

CASHIER

MANAGER PRODUKSI

MANAGER HRD

MANAGER MARKETING

KABAG PRODUKSI

PERSONALIA

MARKETING

PRODUKSI

Sumber : PT. TANJUNG TIARA

lxv

lxvi 54

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing departemen adalah: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tugas dan tanggung jawabnya adalah a. Merupakan kekuasaan tertinggi di dalam perusahaan. b. Mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan dewan

komisaris

dan

anggota

direksi,

serta

menentukan

kebijaksanaan terhadap pemegang saham. 2.

Dewan Komisaris Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Menyusun dan menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. b. Menyusun dan menentukan kebijakan yang ditugaskan kepada dewan direksi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. c. Mengawasi pekerjaan dan pengurusan dewan direksi. d. Mengadakan RUPS.

3. Direktur/Direksi Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Menjaga dan bertanggung jawab atas kelancaran jalannya kegiatan perusahaan. b. Menetapkan kebijakan perusahaan agar dapat dipakai sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 4. Manager Marketing

lxvi

lxvii 55

Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan rencana pemasaran serta program kegiatan pemasaran. b. Menyusun, mengatur, dan melaksanakan rencana promosi serta strategi pemasaran dalam satu periode. c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pelaksanaan promosi. d. Menganalisa kemajuan dan perkembangan produk di pasar guna menghadapi persaingan. e. Mencari order baru untuk meningkatkan penjualan dan membina hubungan baik dengan pelanggan lama maupun pelanggan baru. 5. Marketing Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Menangani kegiatan marketing b. Mengembangkan bisnis dan jaringan penjualan produk c. Melakukan analisa penjualan dan pendistribusian produk dengan berorientasi pada pencapaian target penjualan dan kepuasan pelanggan. 6. Manager Akuntansi dan Keuangan Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Menyusun sistem informasi keuangan yang berguna bagi manajemen dalam menjalankan tugasnya. b. Mengkoordinasi dan menganalisis laporan-laporan keuangan yang

lxvii

lxviii 56

telah disetujui oleh direktur. c. Mengawasi dan memeriksa pelaksanaan akuntansi atau laporan keuangan yang dihasilkan. d. Mengatur dan mengawasi kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang menurut prosedur yang telah ditetapkan. e. Mengadakan hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya sehubungan dengan kebutuhan keuangan perusahaan. 7. Bagian Akuntansi Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Menangani kegiatan pencatatan dan pembukuan umum serta pembukuan gudang. b. Mengadakan koordinasi dengan bagian keuangan dan bagian perpajakan. 8. Bagian Keuangan Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Membantu manajer keuangan dalam pengalokasian dan penggunaan sumber dana yang ada. b. Mengadakan koordinasi dengan bagian akuntansi. 9. Manager Pajak Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Bertanggung jawab atas semua transaksi perpajakan dalam perusahaan. b. Mengkoordinasi dan menganalisis laporan-laporan perpajakan yang

lxviii

57 lxix

telah disetujui oleh direktur. c. Mengawasi dan memeriksa pelaksanaan perpajakan yang terjadi dalam perusahaan. d. Bertanggung jawab atas laporan perpajakan baik bulanan maupun tahunan. e. Bertugas menghadapi petugas pajak (fiskus) dan membina hubungan yang baik terhadap petugas pajak (fiskus). 10. Bagian Pajak Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Menangani kegiatan penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak. b. Membantu Manager pajak untuk mengkoordinasi laporan perpajakan dengan cara membuat rekap atau rincian pemotongan dan pelaporan pajak. c. Mengadakan koordinasi dengan bagian akuntansi dan keuangan. d. Bertanggung jawab atas semua data-data pajak perusahaan. 11. Kasir Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Melaksanakan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. b. Membuat catatan harian saldo kas kecil maupun bank serta bon sementara yang belum dipertanggung jawabkan. 12. Manajer Personalia dan Umum

lxix

lxx 58

Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Mengkoordinir kegiatan kepersonaliaan dan umum. b. Mengatur dan mengawasi absensi pegawai. c. Mengotorisasi penerimaaan karyawan baru. d. Menangani masalah dari karyawan. e. Membuat peringatan atau teguran, serta penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. f. Mengadakan perhitungan gaji karyawan. 13. Bagian Personalia Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Mengurus posisi karyawan di perusahaan. b. Mengurus penyeleksian penerimaan karyawan baru. c. Mengurus mutasi karyawan di perusahaan. d. Menerima permohonan, kritik, dan saran akan kebutuhan karyawan dari karyawan. e. Mengurus administrasi dan sekretariat perusahaan. 14. Manager Produksi Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Merencanakan dan mengatur jadwal produksi produk agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan persediaan. b. Mengadakan pengendalian produksi agar produk sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu yang ditentukan.

lxx

59 lxxi

c.

Membuat laporan produksi secara periodik untuk mengenai pamakaian bahan dan jumlah produksi.

d. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan produksi untuk mengetahui kekurangan dan penyimpangan sehingga dapat dilakukan perbaikan. e. Membuat rencana produksi sesuai dengan permintaan pemasaran. 15. Kepala Bagian Produksi Tugas dan tanggung jawabnya adalah : a. Mengkoordinir dan mengawasi serta memberikan pengarahan kerja kepada setiap seksi di bawahnya untuk menjamin terlaksananya kesinambungan dalam proses produksi. b. Memonitor pelaksanaan rencana produksi agar dapat dicapai hasil produksi sesuai jadwal, volume, dan mutu yang ditetapkan. c. Bertanggung jawab atas pengendalian bahan baku dan efisiensi penggunaan tenaga kerja, mesin, dan peralatan. d. Meningkatkan keterampilan setiap penanggung jawab dan karyawan di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan tenaga ahli yang didatangkan oleh perusahaan. e.

Membuat laporan harian dan berkala mengenai kegiatan di bagiannya sesuai dengan sistem pelaporan yang berlaku.

f. Menjaga disiplin kerja dan menilai prestasi kerja bawahannya secara berkala. g. Melakukan penilaian terhadap prestasi kerja bawahannya secara berkala.

lxxi

60 lxxii

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manager produksi. 4.2 Analisis Data 4.2.1 Laporan Laba Rugi Komersial 2011 dan 2012 Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2011 PT. TANJUNG TIARA LAPORAN LABA RUGI Yang Berakhir 31 Desember 2011 (dalam rupiah) Penjualan Bersih Beban Pokok penjualan Laba kotor

74,643,019,272 (28,460,020,184) 46,182,999,088

Beban Usaha Beban Penjualan Beban umum dan administrasi Jumlah beban usaha

(36,025,994,957) (7,131,783,515) (43,157,778,472)

Laba Usaha

3,025,220,616

Pendapatan lain-lain Laba penjualan aktiva tetap pendapatan bunga

222,344,820 2,396,672 224,741,492

Beban lain-lain Beban pinjaman dan pembiayaan Kerugian kurs valuta asing

(1,931,620,232) (67,035,092) (1,998,655,324)

Total pendapatan dan biaya lain-lain

(1,773,913,832)

Lain-lain bersih

237,902,302

Laba sebelum Pajak penghasilan

1,489,209,086

Sumber : diolah oleh penulis dari Laporan laba rugi PT. Tanjung Tiara

lxxii

lxxiii 61

Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2012 PT. TANJUNG TIARA LAPORAN LABA RUGI Yang Berakhir 31 Desember 2012 (dalam rupiah) Penjualan Bersih Beban Pokok penjualan Laba kotor

101,580,973,204 (38,335,140,870) 63,245,832,334

Beban Usaha Beban Penjualan Beban umum dan administrasi Jumlah beban usaha

(47,364,324,663) (11,775,598,703) (59,139,923,366)

Laba Usaha

4,105,908,968

Pendapatan lain-lain Laba penjualan aktiva tetap pendapatan bunga

292,837,697 31,957,199 324,794,896

Beban lain-lain Beban pinjaman dan pembiayaan Kerugian kurs valuta asing

(1,807,950,740) (112,068,519) (1,920,019,259)

Total pendapatan dan biaya lain-lain

(1,595,224,363)

Lain-lain bersih

725,356,700

Laba sebelum Pajak penghasilan

3,236,041,305

Sumber : diolah oleh penulis dari Laporan laba rugi PT. Tanjung Tiara

4.2.2 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2011 dan 2012 Rekonsiliasi Laporan merupakan usaha menyesuaikan perbedaan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Komersial (yang disusun berdasarkan standar Akuntansi Keuangan) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan).

lxxiii

lxxiv 62

Tabel 4.3 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2011 PT. TANJUNG TIARA REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI Yang Berakhir 31 Desember 2011 (dalam rupiah) Keterangan

Saldo Komersial

Beda Tetap

Beda Waktu

Urutan Koreksi Saldo Fiskal Fiskal

Penjualan 74,643,019,272

74,643,019,272

Awal tahun

3,362,716,039

3,362,716,039

Pembelian

18,031,388,827

18,031,388,827

Tersedia untuk digunakan

21,394,104,866

21,394,104,866

Akhir tahun Bahan baku dan pembantu yang digunakan

(5,081,222,551)

(5,081,222,551)

16,312,882,315

16,312,882,315

3,218,323,717

3,218,323,717

Beban Pokok Penjualan Bahan baku dan pembantu

Upah buruh langsung Beban Pabrikasi : Peny mesin & alat pabrik

978,271,872

10,878,189

(1)

967,393,683

Peny bangunan pabrik

1,613,908,260

603,874,299

(1)

1,010,033,961

Peny kendaraan pabrik

345,161,790

186,038,019

(1)

159,123,771

(1)

2,565,585,152

B. Gaji staff produksi

2,571,722,061

Listrik dan air Produksi

1,419,725,458

1,419,725,458

B. Prod tak langsung lainnya

1,962,222,253

1,962,222,253

8,891,011,694

8,084,084,278

2,350,603,322

2,350,603,322

Akhir tahun

(2,333,677,462)

(2,333,677,462)

Beban pokok produksi

28,439,143,586

27,632,216,170

Persediaan barang jadi awal tahun

2,764,503,060

2,764,503,060

Persediaan barang jadi akhir tahun

(2,743,626,462)

(2,743,626,462)

28,460,020,184

27,653,092,768

46,182,999,088

46,989,926,504

Total beban Pabrikasi Persediaan barang dlm proses Awal tahun

Jumlah beban pokok penjualan

Laba kotor

lxxiv

6,136,909

63 lxxv

Beban Penjualan : By. Promosi Gaji staff Penjualan

27,701,944,514 7,530,280,680

27,701,944,514 27,022,096

(1)

7,503,258,584

By. Perjalanan Dinas

397,334,900

397,334,900

By. Kirim barang

396,434,863

396,434,863

36,025,994,957

35,998,972,861

Total beban Penjualan Beban umum & administrasi : B. Gaji umum & administrasi Peny. Alat kantor

4,305,736,235

35,038,393

406,514,106

15,468,876

(1)

4,270,697,842

(1)

391,045,230

Telepon

69,521,768

69,521,768

Listrik & air

59,567,987

59,567,987

184,039,429

184,039,429

ATK Umum & Adm lain-lain Penghapusan piutang

2,064,858,845

34,624,150

41,545,145

(763,620)

(2)

2,030,234,695

(3)

42,308,765

Total beban umum & administrasi

7,131,783,515

7,047,415,716

Laba usaha

3,025,220,616

3,943,537,927

Pendapatan lain Laba penjualan aktiva tetap Pendapatan bunga

222,344,820 2,396,672

69,773,906 (2,396,672)

(2)

292,118,726 -

(3)

224,741,492

292,118,726

(1,931,620,232)

(1,931,620,232)

(67,035,092)

(67,035,092)

(1,998,655,324)

(1,998,655,324)

237,902,302

237,902,302

Beban lain - lain B. Pinjaman dan Pembiayaan Kerugian Kurs valuta asing

Lain - lain bersih

Laba sebelum pajak Penghasilan 1,489,209,086 Pajak Penghasilan 2011 Perhitungan PPh untuk peredaran bruto diatas 50,000,000,000.00

2,474,903,631

Peredaran bruto 74,643,019,272 Penghasilan kena Pajak 2,474,903,631 PPh terutang 25% x Rp2,474,903,631.00

618,725,908

Laba bersih per 31 Des 2011 870,483,178

Sumber : diolah oleh penulis lxxv

100,424,876

885,269,669

64 lxxvi

Di dalam rekonsiliasi Laba Rugi terdapat beda waktu berupa : 1. Koreksi Positif sebesar Rp 816,259,383 atas beban penyusutan aktiva tetap yang disebabkan adanya perbedaan dalam hal penerapan umur ekonomis aktiva tetap dan penerapan harga perolehan, serta metode penyusutan yang digunakan, perhitungan lihat tabel di bawah ini. Tabel 4.4 Rekonsiliasi Penyusutan Tahun 2011 Penyusutan Aktiva

Nilai Perolehan

Tarif

Umur

(%)

Ekonomis

5,778,436,947

0

0

25,336,543,720

5

8,446,098,024

Koreksi

Tarif

Umur

(%)

ekonomis

0

0

0

0

0

20

1,870,701,485

5

20

1,266,827,186

603,874,299

12.5

16

1,066,640,442

12.5

8

1,055,762,253

10,878,189

1,564,180,920

25

8

406,514,106

25

4

391,045,230

15,468,876

4,862,867,576

25

8

1,401,754,913

25

4

1,215,716,894

186,038,019

3,929,351,563

816,259,383

Komersial

Fiskal

Fiskal

Pemilik langsung Tanah Bangunan Mesin dan Peralatan Peralatan kantor Kendaraan Jumlah

45,988,127,187

4,745,610,946

Sumber : diolah oleh Penulis Perbedaan

sebesar

Rp

816,259,383

terjadi

akibat

komersial

menggunakan metode saldo menurun sedangkan fiskal menggunakan metode garis lurus.

2. Koreksi Positif sebesar Rp 69,773,906 yang merupakan Laba atasPenjualan Aktiva Tetap perusahaan. lxxvi

lxxvii 65

Tabel 4.5 Rekonsiliasi Laba Atas Penjualan Aktiva Tahun 2011 Keterangan Nilai Perolehan

Laba atas penjualan Aktiva Komersial Fiskal

Koreksi Fiskal

1,096,253,300

1,096,253,300

-

Akumulasi penyusutan

783,098,120

713,324,214

69,773,906

Nilai Buku

313,155,180

382,929,086

69,773,906

Harga Jual

535,500,000

535,500,000

-

Laba/Rugi

222,344,820

152,570,914

69,773,906

Sumber : diolah oleh penulis Perbedaan sebesar Rp 69,773,906 terjadi akibat komersial menggunakan metode saldo menurun sedangkan fiskal menggunakan metode garis lurus.

3. Koreksi Negatif sebesar Rp 763,620 yang merupakan penghapusan piutang perusahaan yang telah dihapuskan oleh perusahaan. Perusahaan ini menggunakan metode indirect method dalam mengadministrasikan piutang ragu-ragu, dalam tahun 2011 terjadi kenaikan atas penyisihan piutang ragu-ragu. Sesuai dengan undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1c yang menyatakan cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.

lxxvii

66 lxxviii

Tabel 4.6 Rekonsiliasi Penyisihan Piutang Ragu-Ragu Tahun 2011 Penyisihan piutang ragu-ragu

Komersial

Saldo awal Penghapusan piutang usaha Saldo Akhir

Fiskal

Saldo Fiskal

32,150,215

32,150,215

0

-763,620

0

-763,620

31,386,595

32,150,215

0

Sumber : diolah oleh penulis Koreksi fiskal sebesar Rp 763,620 terjadi akibat perusahaan menaikkan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar nilai tersebut, dimana menurut peraturan Undang-undang Perpajakan yang tertera diatas bahwa penambahan penyisihan tersebut tidak diakui.

Di dalam rekonsiliasi Laba Rugi terdapat beda tetap berupa : 1. Koreksi Positif sebesar Rp 68,197,398 pada perkiraan yang berhubungan dengan gaji dan upah. Tabel 4.7 Rekonsiliasi Gaji Dan Upah Tahun 2011 Gaji dan Upah Subsidi By Kost BBM

Keterangan Komersial

0

Koreksi Fiskal 0

Fiskal

Upah

3,218,323,717

3,218,323,717

0

Gaji Pabrikasi

2,571,722,061

2,045,636

4,091,273

2,565,585,152

6,136,909

Gaji Penjualan Gaji Administrasi Umum

7,530,280,680

9,007,365

18,014,731

7,503,258,584

27,022,096

4,305,736,235

11,679,464

23,358,929

4,270,697,842

35,038,393

Jumlah

17,626,062,693

22,732,465

45,464,933

17,557,865,295

68,197,398

Sumber : diolah oleh penulis Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 yang menyatakan pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dan bukan objek pph pasal.21 Upah tidak dikoreksi fiskal lxxviii

lxxix 67

karena upah yang dibayarkan nilainya dibawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak), koreksi fiskal atas biaya gaji adalah biaya kost dan subsidi bbm sedangkan yang tidak termasuk koreksi fiskal adalah gaji yang tidak dikoreksi fiskal adalah biaya gaji pokok, transport, uang makan, THR dan Bonus.

2. Koreksi Positif sebesar Rp 34,624,150 pada perkiraan beban perjamuan dan sumbangan (entertain). Tabel 4.8 Rekonsiliasi Biaya Entertaint Tahun 2011 Biaya Entertaint

Keterangan

Komersial

Fiskal

Koreksi Fiskal

Biaya Entertaint

431,718,780

397,094,630

34,624,150

Jumlah

431,718,780

397,094,630

34,624,150

Sumber : diolah oleh penulis Untuk koreksi biaya entertain sebesar Rp 34,624,150 akibat perusahaan tidak membuat daftar nominatifnya. Dalam surat edaran Dirjen Pajak No. SE 27/PJ.22/1996, yang berkaitan dengan biaya entertainment representasi dan jamuan tamu, wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan mengurangkan. Didalam SPT harus dilampirkan daftar nominatif mengenai nomor urut, tanggal diberikan, nama dan tempat entertaiment diberikan, alamat entertaiment, jenis entertainment, jumlah, relasi : nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha. Bila data nominatif tidak dapat dilampirkan maka biaya tersebut

lxxix

68 lxxx

tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

3. Koreksi Negatif sebesar Rp 2,396,672 pada perkiraan pendapatan atau Jasa Giro. Tabel 4.9 Rekonsiliasi Pendapatan Bunga Jasa Giro Tahun 2011 Keterangan

Pendapatan bunga jasa giro Komersial

Pendapatan Bunga Jasa giro Jumlah

Koreksi

Fiskal

Fiskal

2,396,672

0

-2,396,672

2,396,672

0

-2,396,672

Sumber : diolah oleh penulis

Untuk koreksi sebesar Rp 2,396,672 tersebut diatas, Pendapatan bunga jasa giro harus dikeluarkan dari perhitungan laba/rugi fiskal, karena telah dikenakan PPh 23 yang bersifat final. Hal ini berdasarkan Undangundang Perpajakan No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 tentang bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

lxxx

69 lxxxi

Tabel 4.10 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2012 PT. TANJUNG TIARA REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI Yang Berakhir 31 Desember 2012 (dalam rupiah) Keterangan

Penjualan Beban Pokok Penjualan Bahan baku dan pembantu Awal tahun Pembelian Tersedia untuk digunakan Akhir tahun Bahan baku dan pembantu yang digunakan Upah buruh langsung Beban Pabrikasi :

Saldo Komersial

Beda Tetap

Beda Waktu

Urutan Koreksi Saldo Fiskal Fiskal

101,580,973,204

101,580,973,204

5,081,222,551 26,683,916,357 31,765,138,908 (5,605,575,358)

5,081,222,551 26,683,916,357 31,765,138,908 (5,605,575,358)

26,159,563,550 3,191,757,564

26,159,563,550 3,191,757,564 1,008,677,159

Peny mesin & alat pabrik

1,116,044,119

107,366,960

(1)

Peny bangunan pabrik Peny kendaraan pabrik B. Gaji staff produksi Listrik dan air Produksi B. Prod tak langsung lainnya Total beban Pabrikasi Persediaan barang dlm proses Awal tahun Akhir tahun Beban pokok produksi Persediaan barang jadi awal tahun Persediaan barang jadi akhir tahun Jumlah beban pokok penjualan

1,870,701,480 1,042,629,591 3,608,094,626 1,700,712,755 2,355,320,385 11,693,502,956

111,541,326 57,723,954

(1) (1) (3)

1,759,160,154

Laba kotor Beban Penjualan : By. Promosi Gaji staff Penjualan By. Perjalanan Dinas By. Kirim barang Total beban Penjualan Beban umum & administrasi : B. Gaji umum & administrasi Peny. Alat kantor Telepon Listrik & air ATK Umum & Adm lain-lain Penghapusan piutang Total beban umum & administrasi Laba usaha

19,530,375

984,905,637 3,588,564,251 1,700,712,755 2,355,320,385 11,397,340,341

2,333,677,462 (4,043,511,093) 39,334,990,439 2,743,626,462 (3,743,476,031) 38,335,140,870

2,333,677,462 (4,043,511,093) 39,038,827,824 2,743,626,462 (3,743,476,031) 38,038,978,255

63,245,832,334

63,541,994,949

36,037,966,882 9,396,390,006 1,223,599,840 706,367,935 47,364,324,663 5,242,062,697 297,251,617 52,651,293 59,416,183 233,408,439 5,851,715,293 39,093,181 11,775,598,703 4,105,908,968

lxxxi

46,275,494

(3)

90,146,021 26,915,552

463,419,895 96,875,863

(3) (1)

(4) (1) & (2)

36,037,966,882 9,350,114,512 1,223,599,840 706,367,935 47,318,049,169 5,151,916,676 270,336,065 52,651,293 59,416,183 233,408,439 5,388,295,398 (57,782,682) 11,098,241,372 5,125,704,408

lxxxii 70

Pendapatan lain Laba penjualan aktiva tetap Pendapatan bunga

292,837,697 31,957,199 324,794,896

Beban lain - lain B. Pinjaman dan Pembiayaan Kerugian Kurs valuta asing

Lain - lain bersih Laba sebelum pajak Penghasilan

(88,040,622) (31,957,199)

(2) (5)

204,797,075 204,797,075

(1,807,950,740)

(1,807,950,740)

(112,068,519) (1,920,019,259) 725,356,700

(112,068,519) (1,920,019,259) 725,356,700

3,236,041,305

4,135,838,924

Pajak Penghasilan 2012 Perhitungan PPh untuk peredaran bruto diatas 50,000,000,000.00

PPh terutang 25% x Rp4,135,838,924

101,580,973,204 4,135,838,924 1,033,959,731

Laba bersih per 31 Desember 2012

2,202,081,574

Peredaran bruto Penghasilan kena Pajak

684,290,449

215,507,170

Sumber : diolah oleh penulis Di dalam rekonsiliasi Laba Rugi terdapat beda waktu berupa : 1. Koreksi Positif sebesar Rp 303,547,792 atas beban penyusutan aktiva tetap yang disebabkan adanya perbedaan dalam hal penerapan umur ekonomis aktiva tetap dan penerapan harga perolehan, serta metode penyusutan yang digunakan. Perhitungan lihat tabel di bawah ini. Tabel 4.11 Rekonsiliasi Penyusutan Tahun 2012 Aktiva

Penyusutan Tarif Komersial (%)

Koreksi

Nilai Perolehan

Tarif (%)

Umur Ekonomis

Umur ekonomis

5,778,436,947

0

0

0

0

0

0

0

35,183,203,080

5

20

1,870,701,480

5

20

1,759,160,154

111,541,326

8,069,417,272

12.5

16

1,116,044,119

12.5

8

1,008,677,159

107,366,960

1,144,500,680

25

8

313,040,722

25

4

286,125,170

26,915,552

5,008,692,436

25

8

1,309,897,063

25

4

1,252,173,109

57,723,954

4,306,135,592

303,547,792

Fiskal

Fiskal

Pemilik langsung Tanah Bangunan Mesin dan Peralatan Peralatan kantor Kendaraan Jumlah

55,184,250,415

4,609,683,384

Sumber : diolah oleh penulis

lxxxii

lxxxiii 71

Perbedaan

sebesar

Rp

303,547,792

terjadi

akibat

komersial

menggunakan metode saldo menurun sedangkan fiskal menggunakan metode garis lurus. 2. Koreksi Negatif sebesar Rp 88,040,622 yang merupakan Rugi atas penjualan Aktiva Tetap perusahaan. Tabel 4.12 Rekonsiliasi Rugi Atas penjualan Aktiva Tahun 2012 Keterangan Nilai Perolehan

Laba atas penjualan Aktiva Komersial Fiskal

Koreksi Fiskal

1,044,550,000

1,044,550,000

-

Akumulasi Penyusutan

865,280,642

3.300 953,321,264

(88,040,622)

Nilai Buku

179,269,358

91,228,736

(88,040,622)

Harga Jual

472.000.000

472,000.000

-

Laba/Rugi

292.730.642

380,771,264

(88,040,622)

Sumber : diolah oleh penulis Perbedaan sebesar Rp 88,040,622 terjadi akibat komersial menggunakan metode saldo menurun sedangkan fiskal menggunakan metode garis lurus.

Di dalam rekonsiliasi Laba Rugi terdapat beda tetap berupa : 1. Koreksi Positif sebesar Rp 31,413,595 atas penghapusan piutang raguragu untuk tahun 2010. Sesuai dengan pasal 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1c yang menyatakan cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.

lxxxiii

lxxxiv 72

Tabel 4.13 Rekonsiliasi Penghapusan Piutang Ragu-Ragu Tahun 2012 Penyisihan piutang ragu-ragu Saldo awal Penghapusan piutang usaha

Komersial 32,150,215 -736,620

Fiskal 32,150,215 -736,620

31,413,595

0

Saldo Akhir

Saldo Fiskal 0 0 31,413,595

Sumber : diolah oleh penulis Koreksi fiskal sebesar Rp 31,413,595 terjadi akibat perusahaan menaikkan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar nilai tersebut, dimana menurut peraturan Undang-undang Perpajakan yang tertera diatas bahwa penambahan penyisihan tersebut tidak diakui. 2. Koreksi Positif sebesar Rp 65,462,268 yang merupakan penyisihan piutang ragu-ragu untuk tahun 2012. Perusahaan ini menggunakan metode indirect method dalam mengadministrasikan piutang ragu-ragu, dalam tahun 2012 terjadi kenaikan atas penyisihan piutang ragu-ragu. Sesuai dengan pasal 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1c yang menyatakan cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Tabel 4.14 Rekonsiliasi Penyisihan Piutang Ragu-Ragu Tahun 2012 Penyisihan piutang ragu-ragu Saldo awal Penghapusan piutang usaha Tambahan Saldo Akhir

Komersial 32,731,134 32,731,134 65,462,268 65,462,268

Fiskal 32,731,134 32,731,134 0 65,462,268

Saldo Fiskal 0 0 65,462,268 0

Sumber : diolah oleh penulis Koreksi fiskal sebesar Rp 65,462,268 terjadi akibat perusahaan lxxxiv

73 lxxxv

menaikkan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar nilai tersebut, dimana menurut peraturan Undang-undang Perpajakan yang tertera diatas bahwa penambahan penyisihan tersebut tidak diakui. 3. Koreksi Positif sebesar Rp 155,951,890 pada perkiraan yang berhubungan dengan gaji dan upah, perhitungan lihat tabel di bawah ini : Tabel 4.15 Rekonsiliasi Gaji Dan Upah Tahun 2012 Keterangan Komersial

Gaji dan Upah Subsidi By Kost BBM 0

Koreksi Fiskal 0

Fiskal

Upah

3,191,757,564

3,191,757,564

0

Gaji Pabrikasi

3,608,094,626

6,510,125

13,020,250

3,588,564,251

19,530,375

Gaji Penjualan Gaji Administrasi Umum

10,134,840,006

15,425,165

30,850,329

10,088,564,512

46,275,494

6,333,244,334

30,048,674

60,097,347

6,243,098,313

90,146,021

Jumlah

23,267,936,530

51,983,964

103,967,926

23,111,984,640

155,951,890

Sumber : diolah oleh penulis Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2008 yang menyatakan pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dan bukan objek pph pasal.21, Upah tidak dikoreksi fiskal karena upah yang dibayarkan nilainya dibawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak), koreksi fiskal atas biaya gaji adalah biaya kost dan subsidi bbm sedangkan yang tidak termasuk koreksi fiskal adalah biaya gaji pokok, transport, uang makan, THR dan Bonus. 4.

Koreksi Positif sebesar Rp 463,419,895 yang merupakan beban perjamuan dan sumbangan (entertain). lxxxv

lxxxvi 74

Tabel 4.16 Rekonsiliasi Biaya Entertaint Tahun 2012 Keterangan Biaya Entertaint Jumlah

Biaya Entertaint Komersial Fiskal 985,678,455 522,258,560 985,678,455 522,258,560

Koreksi Fiskal 463,419,895 463,419,895

Sumber : diolah oleh penulis Untuk koreksi biaya entertain sebesar Rp 463,419,895 akibat perusahaan tidak membuat daftar nominatifnya. Dalam surat edaran Dirjen Pajak No.SE 27/PJ.22/1996, yang berkaitan dengan biaya entertaiment representasi dan jamuan tamu, wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya- biaya tersebut benar-benar berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan mengurangkan. Didalam SPT harus dilampirkan daftar nominatif mengenai nomor urut, tanggal diberikan, nama dan tempat entertaimen diberikan, alamat entertaiment, jenis entertainment, jumlah, relasi : nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha. Bila data nominatif tidak dapat dilampirkan maka biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 5. Koreksi Negatif sebesar Rp 31,957,199 yang merupakan pendapatan atas Jasa Giro dan Bunga Deposito. Tabel 4.17 Rekonsiliasi Bunga Jasa Giro Tahun 2012 Pendapatan bunga jasa giro

Keterangan

S Pendapatan Bunga Jasa giro S

Jumlah

Komersial 31,957,199 31,957,199

Sumber : diolah oleh penulis lxxxvi

Koreksi

Fiskal 0

Fiskal -31,957,199

0

-31,957,199

lxxxvii 75

Untuk koreksi sebesar Rp 31,957,199 tersebut diatas, Pendapatan bunga jasa giro harus dikeluarkan dari perhitungan laba/rugi fiskal, karena telah dikenakan PPh 23 yang bersifat final. Hal ini berdasarkan Undangundang Perpajakan No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 tentang bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

4.2.3 Pengaruh Rekonsiliasi Terhadap Laba/Rugi (Penghasilan Kena Pajak Perusahaan)

Tabel 4.18 Laba/Rugi Komersial dan Fiskal Sebelum Pajak Tahun 2011 dan 2012 Laba/Rugi Komersial dan Fiskal sebelum pajak Tahun 2011 dan 2012 Tahun 2011 2012

Komersial 1,489,209,086 3,236,041,305

Fiskal 2,474,903,631 4,135,838,924

Selisih 985,694,545 899,797,619

Sumber : diolah oleh penulis

Dengan adanya rekonsiliasi laba rugi perusahaan sebagai bentuk penerapan peraturan perpajakan (taat asas) dalam suatu pelaporan keuangan, maka dapat terlihat terjadi kenaikan pengakuan laba/rugi serta Pajak Penghasilan Terutang perusahaan. Dimana laba/rugi komersial pada tahun 2011 meningkat sebesar 985,694,545 dari Rp 1,489,209,086 menjadi Rp 2,474,903,631 karena adanya koreksi atas perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan lxxxvii

lxxxviii 76

dengan Undang-undang Perpajakan. Sama halnya dengan laba/rugi komersial pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp 899,797,619 dari Rp 3,236,041,305 menjadi Rp 4,135,838,924

4.2.4

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Sebelum Perencanaan Pajak Jumlah bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Terutang. Dimana besarnya pajak terutang akan dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 2a. Berikut adalah perhitungan Pajak PenghasilanTerutang PT.Tanjung Tiara

Tabel 4.19 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2011 & 2012 Keterangan

2011

Laba Sebelum Pajak

1,489,209,086

2012 3,236,041,305

Pajak Penghasilan Tahun 2011 25% x Rp 2,474,903,631

618,725,908

Tahun 2012 25% X Rp 4,135,838,924 30% x Rp 3.910.558.000 Laba setelah pajak 30% xBersih Rp 4.844.030.000

1,033,959,731 870,483,178

2,202,081,574

Sumber : diolah oleh penulis 4.2.5

Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2011 & 2012 Laporan Laba Rugi Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan pajak dan digunakan untuk keperluan penghitungan

lxxxviii

lxxxix 77

pajak. Laporan Laba Rugi Fiskal bisa dikatakan sebagai hasil dari Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi. Tabel 4.20 Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2011 PT. TANJUNG TIARA LAPORAN LABA RUGI Yang Berakhir 31 Desember 2011 (dalam rupiah)

Penjualan Bersih Beban Pokok penjualan Laba kotor Beban Usaha Beban Penjualan Beban umum dan administrasi Jumlah beban usaha

74,643,019,272 (28,460,020,184) 46,182,999,088 (36,025,994,957) (7,131,783,515) (43,157,778,472)

Laba Usaha

3,025,220,616

Pendapatan lain-lain Laba penjualan aktiva tetap pendapatan bunga

222,344,820 2,396,672 224,741,492

Beban lain-lain Beban pinjaman dan pembiayaan Kerugian kurs valuta asing

(1,931,620,232) (67,035,092) (1,998,655,324)

Total pendapatan dan biaya lain-lain

(1,773,913,832)

Lain-lain bersih

237,902,302

Laba sebelum Pajak penghasilan

1,489,209,086

Koreksi fiskal

985,694,545

Laba setelah koreksi fiskal

2,474,903,631

Pajak Penghasilan tahun 2011

618,725,908

Laba bersih setelah pajak per 31 Desember 2011

1,856,177,723

Sumber : diolah oleh penulis

lxxxix

xc 78

Tabel 4.21 Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2012 PT. TANJUNG TIARA LAPORAN LABA RUGI Yang Berakhir 31 Desember 2012 (dalam rupiah)

Penjualan Bersih Beban Pokok penjualan Laba kotor

101,580,973,204 (38,335,140,870) 63,245,832,334

Beban Usaha Beban Penjualan Beban umum dan administrasi Jumlah beban usaha

(47,364,324,663) (11,775,598,703) (59,139,923,366)

Laba Usaha

4,105,908,968

Pendapatan lain-lain Laba penjualan aktiva tetap pendapatan bunga

292,837,697 31,957,199 324,794,896

Beban lain-lain Beban pinjaman dan pembiayaan Kerugian kurs valuta asing

(1,807,950,740) (112,068,519) (1,920,019,259)

Total pendapatan dan biaya lain-lain

(1,595,224,363)

Lain-lain bersih

725,356,700

Laba sebelum Pajak penghasilan

3,236,041,305

Koreksi fiskal

899,797,619

Laba setelah koreksi fiskal

4,135,838,924

Pajak Penghasilan tahun 2012

1,033,959,731

Laba bersih setelah pajak per 31 Desember 2012

3,101,879,193

Sumber : diolah oleh penulis

xc

xci

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan keuangan PT. Tanjung Tiara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial yang disusun oleh perusahaan, dengan melakukan koreksi terhadap biaya-biaya dan penghasilan telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Sehingga menghasilkan laporan keuangan fiskal dimana laba sebelum pajaknya dijadikan sebagai dasar penentuan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan terutang pada PT. Tanjung Tiara.

5.2 Saran Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis maka penulis dapat memberikan saran yang sekiranya dapat menjadi feed back bagi perusahaan diantaranya : 1. Agar perusahaan bisa melakukan perencanaan dan penghematan pajak mempengaruhi pada perhitungan laba kena pajak penghasilan. Contohnya yang penulis temukan pada biaya entertaint dan biaya kesejahteraan karyawan. 2. Untuk aktiva tetap ada baiknya metode/persentase penyusutan, umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut disesuaikan dengan kelompok aktiva tetap dalam Undang-undang Perpajakan, untuk menghindari terjadinya xci 79

xcii 80

koreksi atas biaya penyusutan aktiva tetap. 3. Perusahaan

sebaiknya

selalu

mengikuti

perkembangan

peraturan

perpajakan di Indonesia baik melalui surat edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, berita pajak dan artikel lainnya yang berhubungan dengan pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah pajak yang terhutang.

xcii

xciii

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki, (2009), Intermediate Accounting, Gramedia, Yogyakarta : BPFE Ikatan Akuntan Indonesia, (2009), Standard Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta Mardiasmo (2011), Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta Markus & Yujana, (2007), Pajak Penghasilan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Notoatmodjo, Dr Soekidjo, (2010), Metodologi Penelitian, PT. Rineka Cipta, Jakarta Rusjidi, Muhammad, (2006), Pajak Penghasilan Edisi ketiga, penerbit Indeks, Kelompok Gramedia, Jakarta Setiawan, Agus (2008), Cara mudah menghitung PPh Badan dengan Undangundang Pajak, Penerbit Andi, Yogyakarta Soemahamidjadja, Soeparman, (2005), Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta Soemitro, Rochmat, (2007), Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta Suandy, Erly (2006), Perencanaan Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta Sugiyono, (2007), Statistika untuk penelitian, CV. Alfabeta, Bandung Sukrisno, Agoes & Trisnawati Estralita (2009), Akuntansi Perpajakan Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta Undang-undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Yusuf, Al Haryono (2009), Dasar-dasar Akuntansi, Penerbit VPP AMP YKPN, Yogyakarta xciii

xciv

xciv