( J. . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
~l .~
(~l (
(~l (~l (
>
r]
r] I]
I]
r
'.'
~J
~]
C"J
fJ {
I.J ~J l
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
l. J Daftar lsi
l Kata Pengantar
.
I
Ringkasan Eksekutif iv
Pelaksanaan Tugas 1
1. Peraturan Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat
J l J
Peraturan Perundang-undangan
1
Komite Koordinasi Nasional TPPU
Peraturan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat
2
4
5
Sosialisasi dan Pelatihan 5
Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi
7
2. Sistem Teknologi Informasi dan Sumber Daya Teknologi Informasi 8
~J
Pengembangan Aplikasi 8
Arsitektur Infrastruktur 8
Layanan J aringan Eksternal (Internet) 9
Layanan Kepada Penyedia J asa Keuangan (P IK) 10
Layanan J aringan Internal 10
Pus at Data (Database) 11
Organisasi, Logistik, dan Sumber Daya Manusia
1
J
11
Logistik 12
Anggaran 12
Pengembangan Sumber Daya Manusia 13
Program Magang 14
Studi Banding 14
Seminar 14
KursusIPelatihan 15
3. Analisis, Kepatuhan dan Pengawasan Analisis 17
J
8
17
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 17
Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 19
Laporan pembawaan uang tunai lintas batas negara 19
Kepatuhan dan Pengawasan 19
Peningkatan Kepatuhan PJK 21
1
J
I
LAPORAN TAHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
1
4. Kerjasama Dalam Negeri dan Internasional KeIjasama Dalam Negeri 22
22
KeIj asama Antar Instansi 22
Kerjasama Intemasional 23
]
"l
]
]
J
Lampiran - Peristiwa Penting Tahun 2004 Oaftar Tabel Tabel1. Indikasi Tindak pidana asal 18
Tabel2. Jumlah PJK yang sudah dan belum melapor LTKM perbidang usaha Oaftar Grafik
Grafik 1. Jumlah LTKM yang diterima
17
]
]
1
_J
1
J
j
J
LAPORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
}
27
20
Kata Pengantar Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang
Pusat
Pelaporan
dan
Analisis
Transaksi
Keuangan
(PPATK)
sebagaimana di atur di dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Tahunan Tahun 2004. _~aporan
Tahunan ini memuat penjelasan atas berbagai kegiatan PPATK sepanjang
tahun 2004 yang meliputi beberapa pilar yaitu hukum dan hubungan masyarakat; sistem teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia; analisis, kepatuhan dan pengawasan; kerjasama domestik dan internasional. Pilar pertama bertujuan agar tersedia kerangka hukum dan peraturan perundang undangan yang kuat sehingga dapat menciptakan ketegasan dan kejelasan pengaturan tentang
rezim
anti
pencucian
uang.
Ketegasan
dan
kejelasan
pengaturan tersebut akan mempermudah proses penegakannya. Upaya tersebut ditempuh antara lain dengan membuat peraturan pelaksanaan undang-undang baik untuk melengkapi dan atau memperjelas undang-undang yang telah ada. Untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terkait dengan rezim anti pencucian uang, sosialisasi dan pelatihan menjadi bagian penting dalam pilar inL Pilar kedua bertujuan untuk menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan terjamin keamanannya, serta menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, terampil dan memiliki moral yang tinggi. Langkah ini pada gilirannya akan mengefektifkan dan mengefisienkan rezim anti pencucian uang. Pencapaian pilar ini harus ditunjang dengan ketersediaan dana yang memadai baik untuk membangun sistem teknologi informasi maupun meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang ada. Pilar ketiga bertujuan membangun suatu kondisi yang dapat mendorong Penyedia Jasa Keuangan dan instansi lain memahami peranan dan kewajibannya dalam rezim
LAPORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
anti pencucian uang khususnya dalam kewajiban penyampaian laporan yaitu laporan
transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan yang
dilakukan secara tunai, dan laporan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia. Laporan-Iaporan tersebut merupakan sumber informasi utama bagi pelaksanaan tugas PPATK. Untuk itu, tidak saja dibutuhkan pengaturan
yang jelas tetapi juga
perlu adanya
pemahaman
yang
sama.
Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan
juga menjadi bagian penting antara lain untuk memastikan
kepatuhan dari penyedia jasa keuangan dalam memenuhi kewajiban undang undang. Dengan dukungan perangkat teknologi sistem informasi, laporan-Iaporan dari penyedia jasa keuangan yang berkualitas, dan tenaga anal is yang profesional, maka PPATK akan mampu menghasilkan hasil analisis yang berkualitas sehingga pada gilirannya dapat membantu penegak hukum secara optimal dalam penegakan hukum. Pilar keempat ditujukan untuk mempererat kerja sama antar instansi dalam negeri dan kerjasama internasional sehingga akan dapat diciptakan koordinasi lintas sektoral maupun lintas negara secara efektif dan efisien. Kerjasama dalam negeri secara berkesinambungan akan ditingkatkan baik dari sisi peningkatan peranan masing-masing instansi maupun jumlah instansi yang terkait dengan rezim anti pencucian uang. Kerjasama tersebut dilakukan baik secara formal maupun informal. Kerjasama internasional dilakukan dengan sesama FlU (Financial Intelligence Unit) untuk dapat mempercepat terjadinya tukar menukar informasi dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan. Dari sisi penegakan hukum, dalam kasus tindak pidana pencucian uang diperlukan kerjasama dalam pemberian bantuan hukum timbal balik dibidang pidana
(mutual legal assistance) dan ekstradisi baik secara
bilateral maupun multilateral. Berbagai kegiatan dan pencapaian yang cukup menonjol mewarnai perjalanan PPATK dalam tahun 2004. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung keluarnya Indonesia dari daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs).
LApORAN T AHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
ii
~
Meskipun masih berada di dalam daftar NeeTs. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) secara objektif mengakui kemajuan yang telah dicapai oleh rezim anti pencucian uang Indonesia cukup signifikan. Meski demikian perlu dicatat bahwa penilaian FATF kepada negara-negara yang masuk dalam daftar NeeTs tidak terlepas dari adanya
faktor-faktor yang bersifat politis. yang
pemecahannya memerlukan pendekatan secara politis pula. Kami menyadari bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan di atas. PPATK masih ... menghadapi banyak hambatan yang berasal dari eksternal maupun internal. Hambatan eksternal lebih banyak disebabkan oleh masih belum terbangunnya kesamaan persepsi akan pentingnya rezim anti pencucian uang yang efektif. Hambatan internal lebih disebabkan oleh relatif masih barunya keberadaan institusi ini. Namun demikian hambatan tersebut tidak mengurangi semangat dan komitmen kami untuk bersama-sama institusi lain membangun rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia. Oleh karena itu. dukungan dan kerjasama segenap pihak sangat diperlukan oleh PPATK untuk dapat mewujudkan visi dan misinya. Akhir kata. perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas dukungan. perhatian dan kerjasama segenap pihak yang diberikan kepada PPATK dalam mengemban tugas dan wewenang yang diamanatkan UU TPPU. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.. Jakarta,
Februari 2005
Dr. Yunus Husein, S. H" LL. M Kepala PPATK
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
iii
Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan
Tahun
2004
ini
merupakan
bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama periode tahun 2004 sekaligus sebagai bagian dari bentuk perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam Pasal26 Undang undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 1\10. 25 Tahun 2003 (UU TPPU). Sebagaimana tahun sebelumnya, kegiatan PPATK pada tahun laporan masih berlandaskan pada 4 (empat) pilar strategis pembangunan rezim anti pencucian uang Indonesia yang mencakup pilar pertama, perundang-undangan dan hubungan masyarakat; pilar kedua, teknologi sistem informasi dan sumber daya; pilar ketiga, analisis laporan dan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan pilar keempat, kerjasama domestik dan internasional. Kegiatan PPATK selama tahun 2004 difokuskan pada pelaksanaan butir-butir Rencana Implementasi Pemerintah RI (Implementation Plan) di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rencana Implementasi tersebut berisi kegiatan PPATK maupun instansi Pemerintah lainnya, yang merupakan komitmen nasional dalam mendukung upaya Indonesia keluar dari daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs). Keluarnya Indonesia dari daftar
NCCTs merupakan prioritas yang mendesak untuk diperjuangkan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap ekonomi dan politik Indonesia. Secara ekonomi, keberadaan Indonesia di dalam daftar NCCTs dalam beberapa hal telah berakibat meningkatnya biaya transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan nasional dalam berhubungan dengan mitranya di luar f1egeri, sehingga pada gilirannya antara lain dapat menurunkan daya saing produk-produk nasional di pasaran dunia. Sementara itu, secara politis dapat mengganggu
kepentingan
Indonesia dalam kancah pergaulan internasional.
LAPORAN T AHUNAN PUSA T PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
iv
Berdasarkan pad a empat pilar dan mengacu pada butir-butir Rencana Irnplementasi Pemerintah RI (implementation plan) tersebut diatas, telah banyak kemajuan yang dapat dicapai selama tahun laporan. Beberapa kemajuan yang telah dicapai diantaranya peningkatan
secara signifikan jumlah Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Keuangan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada PPATK. Seiring dengan itu, terjadi peningkatan jumlah hasil analisis LTKM yang disampaikan oleh PPATK kepada penegak hukum; penerbitan pedoman tata cara penyusunan LTKT dan pedoman pengecualian LTKT; pelaksanaan compliance audit terhadap PJK yang dilakukan oleh PPATK· bersama lembaga- yang berwenang melakuk~m pengawasan- terhadap P.JK; peningkatan kerjasama antar lembaga domestik melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan instansi Polri, Kejaksaan, dan KPK; peningkatan kerjasama internasional melalui penandatanganan
nota kesepahaman (MoU)
dengan Financial Intelligence Unit (FlU) negara-negara lain. Oi samping itu, PPATK telah diterima sebagai anggota the EGMONT Group sehingga memperluas aksesibilitas PPATK ke dalam komunitas intelijen keuangan dunia; pengangkatan 3 (tiga) wakil kepala PPATK, penambahan jumlah pegawai PPATK dan peningkatan
capacity building; pemenuhan anggaran dari APBN untuk mendukung kegiatan PPATK; pengembangan lanjutan sistem teknologi informasi
guna mendukung
penyampaian laporan P..IK kepada PPATK secara on-line; dan Pelaksanaan sosialisasi, seminar, pelatihan dan berbagai forum diskusi dengan PJK, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, pers dan masyarakat luas di beberapa kota dalam rangka penyebarluasan dan peningkatan pemahaman terhadap rezim anti pencucian uang Indonesia. Dalam upaya mencapai kemajuan-kemajuan yang lebih optimal, masih terdapat berbagai hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain masih rendahnya kesadaran P..IK dan masyarakat pengguna jasa keuangan
akan
pentingnya
penerapan UU TPPU dan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah. Secara internal kendala yang dihadapi PPATK di antaranya belum adanya gedung kantor yang mandiri,
belum
ditetapkannya
Kepala
PPATK
sebagai
LAPORAN T AHUNAN PUSA T PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
Pejabat
Pembina
v
Kepegawaian, dan belum adanya penetapan sistem remunerasi bagi pimpinan dan pegawai PPATK. Menyongsong tantangan
kedepan,
dalam tahun
2005
PPATK
akan
terus
membangun sinergi yang lebih intensif bersama dengan institusi lain dalam membangun rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia dan lebih meningkatkan hubungan dengan FlU negara lain. Sehingga dengan demikian diharapkan dalam tahun 2005, Indonesia
dapat keluar dari daftar NCCTs.
Disamping itu, untuk melanjutkan kinerja yang lebih baik lagi, maka dalam tahun itu pula. PPATK akao,Jerus meningkatkan kepatuhan PJK terhadap
. UU TPPU,
meningkatkan capacity building, dan meningkatkan sarana dan prasarana guna terwujudnya sasaran yang ingin dicapaL
LApORAN T AHUNAN PUSAT PELAPORAN OAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004 ,
'
vi
Pelaksanaan Tugas 1. Peraturan Perundang-undangan Masyarakat
dan
Hubungan
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pembangunan hukum yang baik harus mampu memberikan arah dalam menentukan kebijakan
untuk
mencapai
tujuan/sasaran
melalui
pembentukan
peraturan
perundangan-undangan yang komprehensif, yaitu dimulai dari undang-undang sampai dengan peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menyediakan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang kuat. Hal ini untuk menciptakan ketegasan dan
kejelasan
tentang
pengaturan
rezim
anti
pencucian
uang
sehingga
mempermudah proses penegakannya. Produk hukum dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU). Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan adalah Keppres No.1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Keppres No. 3 Tahun 2004 Tentang Sistem Kepegawaian PPATK. Kedua Keputusan Presiden ini
melengkapi
peraturan
perundan-undangan
pemerintah pada tahun sebelumnya seperti
yang
telah
dikeluarkan
oleh
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun
2003 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi, Keputusan Presiden untuk mendukung operasional PPATK yang terdiri dari Keppres No. 81 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK, Keppres No. 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK.
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
1
Komite Koordinasi Nasional TPPU Koordinasi merupakan kata kunci untuk sebuah keberhasilan. Pasal
298 Undang-undang No.iS Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
No.2S Tahun 2003 menegaskan pula perlunya sebuah koordinasi yang
dilakukan secara nasional untuk dapat melakukan pencegahan dan
Kebutuhan adanya
pemberantasan tindak pidana pencucian uang. . wadah.ini·-juga. dinyatakan oleh Pemerintahdalam Instruksi Presiden·
(IN PRES) No. S Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi
Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan
International Monetary Fund (1M F). Oi dalam Pasal 298 dan INPRES tersebut ditetapkan, dalam rangka pemantapan rejim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang perlu dibentuk dan dideklarasikan Komite Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai aplikasi dari Undang-undang dan INPRES tersebut, Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan KEPPRES No. 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (disebut "Komite TPPU") pada tanggal 5 Januari 2004. Tugas dari Komite TPPU itu sendiri oleh Keppres ditetapkan untuk mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan tindak pidana pencucian uang; memberikan pemberantasan rekomendasi kepada Presiden mengenai arah dan kebijakan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara nasional, mengevaluasi pelaksanaan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; melaporkan perkembangan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada Presiden. (bersambung...)
LAPORAN T AHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
2
(sambungan...)
Keanggotaan berikut:
Komite TPPU
Ketua:
Menteri Koordinator Keamanani
diatur oleh
KEPPRES sebagai
Bidang
Politik
dan
Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomiani Sekretaris :
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangani
Anggota:
1. Menteri Luar Negerii 2. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusiai 3. Menteri Keuangan; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa Agung Republik Indonesia; 6. Kepala Badan Intelijen Negarai
7. Gubernur Bank Indonesia. Komite TPPU ini mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu kal1 dalam satu tahun, dan dalam melaksanakan tugasnya Komite TPPU dibantu oleh Tim Kerja yang terdiri dari, Ketua : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Wakil Ketua: Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bidang Keamanan Nasional, dengan Anggota : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional; Direktur lenderal Multilateral Politik Sosial Keamanan, Departemen Luar Negeri; Direktur lenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Man usia; Direktur lenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; Direktur lenderaL Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; Direktur lenderal Pajak, Departemen Keuangan; Direktur lenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan; Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan; Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia; laksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Bidang Pengamanan; Deputi Gubernur Bidang Perbankan Bank Indonesia.
LApORAN T AHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
3
Untuk memberikan landasan hukum yang kuat pada penerapan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dalam masalah pidana, saat ini sedang disusun RUU MLA. Hingga saat ini tim interdep telah melakukan beberapa kali pembahasan yang intensif dan telah melakukan finalisasi RUU MLA tersebut. RUU MLA dimaksud telah disarnpaikan oleh Departemen Hukum dan HAM kepada Presiden RI pada tanggal 25 November 2004. Diharapkan RUU MLA dapat disampaikan Presiden kepada DPR RI untuk segera dilakukan pembahasan. Penyusunan RUU MLA ini juga merupakan salah satu rencana aksi yang terdapat di dalam Implementation Plan yang disusun oleh Pemerintah RI dan telah disampaikan kepada FATF pada bulan Februari 2004. Dalam pertemuan dengan Komisi III DPR-RI periode 2004-2009 pada tanggal 6 Desember
2004,
beberapa
anggota
dewan
yang
terhormat
mengusulkan
amandemen UU TPPU. Salah satu perubahan yang diusulkan itu adalah pemberian kewenangan penyidikan bag; PPATK. PPATK sendiri telah menyampaikan usulan amandemen UU TPPU kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, antara lain tentang perlunya diperluas instansi yang dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, diberikannya kewenangan kepada PPATK memblokir rekening untuk dapat mencegah hilangnyadana hasil tindak pidana, dan lebih diperberatnya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang
PERATURAN PELAKSANAAN
Laporan transaksi keuangan mencurigakan maupun laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) merupakan penopang utama bagi efektifnya pelaksanaan tugas PPATK. Sebagai pelengkap atas pedoman-pedoman tentang identifikasi dan pelaporan yang dikeluarkan oleh PPATK tahun lalu, dalam tahun laporan dikeluarkan pula Surat Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATKl2004 Tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai Dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Selain itu dikeluarkan pula Surat Keputusan Kepala PPATK No. 3/9/KEP.PPATKl2004 Tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dari
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PeLAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
4
Kewajiban Pelaporan. Kedua Surat Keputusan tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan tunai. Dengan demikian sampai saat ini PPATK telah mengeluarkan 7 (tujuh) surat keputusan Kepala PPATK yang berisi pedoman bagi P..IK dalam memenuhi kewajiban pelaporan. transaksi keuangan mencurigakan danpelaporan transaksi keuangantunai.
. HUBUNGAN MASYARAKAT
Sosialisasi dan Pelatihan PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian masyarakat.
uang
memiliki tugas
Tujuannya
antara
memberikan
lain
melakukan
pemahaman
sosialisasi
kepada
seluas-Iuasnya
kepada
masyarakat mengenai rezim anti pencucian uang yang meliputi antara lain proses pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, kewajiban dan hak masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelapor dan saksi, ancaman
pidana,
dan
kelembagaan PPATK. Guna mengefektifkan tugas tersebut, berbagai cara dan metode serta peningkatan intensitas kegiatan sosialisasi ke berbagai sektor telah dilaksanakan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan antara lain melalui media massa baik cetak, elektronik maupun on-line. Selain itu dilakukan pula seminar, workshop dan berbagai pelatihan dengan meliq(3tka.n penyedia jasa keuangan, instansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan akademisi, pers dan masyarakat secara umum. Dalam berbagai kesempatan tersebut, PPATK memberikan kontribusi sebagai pemakalah,
narasumber
maupun
instruktur.
Beberapa
acara
yang
telah
menghadirkan PPATK sebagai narasumber antara lain pendidikan bagi calon Jaksa, Polisi
dan Hakim se-Indonesia, dan diberbagai seminar nasional tindak pidana
pencucian uang yang diadakan oleh institusi pemerintah, perbankan, dan perguruan
LApORAN T AHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
5
tinggi. Oalam kaitannya kerjasama dengan perguruan tinggi, PPATK dan Bank Indonesia
telah melaksanakan kerjasama dengan lima universitas besar di
Indonesia: Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Oiponegoro,
dan Universitas Airlangga, untuk melakukan
pelatihan/lokakarya dalam bentuk video conference dengan thema "Undang-undang Pencucian Uang, Kenali Nasabah Anda dan Pelaporan Transaksi Keuangan".
Oi
samping itu untuk meningkatkan pemahaman dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle I KYC) dan implementasi UU TPPU bagi PJK dan penegak hukum, PPATK secara khusus telah melaksanakan sosialisasi di 5 '(tima) Kota besar yaitu'Medan, Padang, Satam,'SoIO;' Clan Oer;pasar. Untuk lebih meningkatkan 'Public Awareness' dilakukan pula sosialisasi dengan menerbitkan booklet "Indonesia Melawan Praktik Pencucian UangJl, menerbitkan kumpulan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencucian uang serta peraturan pelaksanaannya, dan penyebaran leaflet lewat outlet PJK. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap rezim anti pencucian uang ini, dilakukan pula kerjasama dengan Bank Indonesia dan Fortune Public Relation dalam hal mengkampanyekan kepada publik hal berkaitan dengan KYC dan anti pencucian uang di Indonesia. Pendekatan terhadap media cetak dan elektronik dilakukan dengan membangun hubungan dan komunikasi secara baik dengan mengirimkan berbagai informasi umum sebagai bahan pemberitaan atau konsumsi wartawan sebagai bahan peningkatan pengetahuan. Selain itu dilakukan pula penulisan artikel, siaran pers, dan konperensi pers. Serangkaian acara talk show di berbagai stasiun radio dan televisi yang ada di Jakarta, baik dalam bentuk wawancara khusus dengan PPATK maupun dalam bentuk diskusi dengan narasumber lain serta interaktif dengan masyarakat dilakukan secara terprogram. Acara talk show ini bertujuan untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat luas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencucian uang dan pentingnya keberadaan rezim anti pencucian uang di Indonesia.
LApORAN T AHUNAN PUSAT PEI.APORAN DAN ANAWSIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
6
Hasil dari serangkaian kegiatan sosialiasasi dan pelatihan diatas telah menunjukan tanda-tanda semakin
meningkatnya perhatian masyarakat terhadap masalah
pencucian uang. Hal ini diharapkan dapat mempermudah upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberi tugas kepada PPATK antara lain untuk memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi terse~ut ti~ak bertentangan dengan un_Qa.ng-undang, dalam bentuk Laporan Tahunan dan Laporan 8emesteran.
Bentuk lainnya dari
akuntabilitas yang dilakukan PPATK melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR-RI. Dalam tahun laporan RDP telah dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada Juni 2004 dan Desember 2004. Diluncurkannya website PPATK : http://www.ppatk.go.id adalah salah satu sarana yang diberikan kepada publik untuk dapat mengakses informasi dan mengetahui perkembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Rubrikasi website dirancang khusus untuk memudahkan pihak-pihak berkepentingan maupun masyarakat umum akan informasi yang diinginkan. Untuk layanan kepada masyarakat, disediakan rubrik tanya-jawab (contact-us) dimana masyarakat dapat bertanya mengenai hal hal yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 8ejauh ini, antusias masyarakat khususnya kalangan mahasiswa cukup baik dalam memanfaatkan sarana yang disediakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang dikirirnkan oleh berbagai kalangan masyarakat yang masuk melalui website ini yang pada tahun laporan mencapai 400 email dengan kualitas pertanyaan yang semakin baik. PPATK juga membantu mahasiswa 81 maupun 82 yang melakukan penelitian berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
LApORAN T AHUNAN
PUSA T PeLAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
7
2. Sistem Teknologi Informasi dan Sumber Oaya TEKNOLOGIINFORMASI
PPATK dalam membangun sistem teknologi informasi
berlandaskan pada tiga
prinsip, yaitu availability, integrity dan security serta mengacu pada standar FlU internasional untuk meningkatkan kinerja sistem informasi. Dalam tahun laporan, PPATK masih terus melakukan pengembangan aplikasi, jaringan infrastruktur dan pusat data (database). Pengembangan aplikasi meliputi pelaporan online dari PJK dan analisis transaksi keuangan, se:dangkan pengembat:lgan jaringan infrastruktur mencakup layanan jaringan internal dan eksternal.
Pengembangan Aplikasi
PPATK telah mengoperasikan perangkat lunak aplikasi anti pencucian uang (anti money laundering solutions) yang disebut TRACeS. Aplikasi ini digunakan untuk
menerima laporan dari· penyedia jasa keuangan secara on-line yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (suspicious transaction reports) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (cash transaction reports). Sejak awal bulan Desember 2004, PPATK telah mengembangkan
beberapa aplikasi pendukung untuk dapat
menganalisis laporan transaksi keuangan secara optimal, yaitu: .. Sistem Aplikasi Pencocokan Nama dan Alamat Pelaku Transaksi Keuangan (Name and Address Matching)
... Sistem Aplikasi Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (Analytical Tools) .. Sistem Aplikasi Pengaturan dan Dokumentasi Kasus (Case Management)
Ars itektu r I n'frastru ktu r
Untuk mendukung sistem teknologi informasi PPATK, telah dibangun jaringan infrastruktur komputer yang dilindungi dengan sistem pengamanan yang memadai seperti:
LApORAN T AHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
8
•
Sistem Firewall, yaitu penyekatan dan pembatasan inter-koneksi jaringan berdasarkan kepentingan pengamanan.
'. Sistem Secured Socket Layer (SSL). yaitu sistem pelapisan keamanan atas jaringan koneksi melalui media internet dengan enkripsi dan dekripsi data. '. Sistem Anti Virus, yaitu sistem pencegahan masuknya virus ke dalam jaringan komputer. '. Sistem
Deteksi
Penyusup
(Intrusion
Detection
System),
yaitu
sistem
pendeteksi jika. terjadi penyusupan·· dan akses ilegal terhadap sistem komputer.
'* Sistem e-mail acak dan tandatangan digital. Konfigurasi perangkat keras yang saat ini digunakan adalah sebagai berikut:
• SeNer Aplikasi
• KVM Switch Console 16 port
• . SeNer Website
• UTP Kabel Cat 5 dan 6
• SeNer Database
• Scanner
• SeNerProxy
• Laser Printer
• SeNerFax
• Switch 100 - 1000 Mbps
• Firewall
• 56 Kbps USB Fax Modem
• IDS Device Sensor
• 2 Mbps Bandwidth Internet
• Cisco
Router
1710
series
• 20 KVA UPS (Uninteruptable.
device
Power Supply)
• SeNer Access door system Layanan Jaringan Eksternal (Internet) PPATK masih tetap menyediakan layanan jaringan komputer eksternal yang dapat diakses oleh
publik,
penyedia jasa
keuangan
dan
pihak-pihak lain
yang
berkepentingan baik dari dalam maupun luar negeri, yaitu:
LApORAN T AHUNAN PUSAT PEL.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
9
Layanan Kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Penyediaan Sistem Pelaporan On-line melalui jaringan komputer (network) yang aman dengan aksesterdokumentasikan dan terkontroI melalui penggunaan dynamic password (kode sandi dinamis) dari remote secure acces/token untuk setiap PJK,
dan
koneksi
jaringan
yang
internet
terproteksi
dengan
teknologi
encryption/decryption melalui aplikasi SSL.
Layanan Jaringan Internal '··'···'··I::ayanan jaringan internal meliputi penyediaan fasilita-s p-erkantoran- bagi pegawai guna mendukung pelaksanaan tugas yaitu : 1. Domain: a. PC dan Koneksi Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN) b. Sistem Desktop c. Sistem Operasional Jaringan d. Sistem Jaringan Percetakan 2. Akses internet 24 jam dengan bandwidth Local 256 KBps ratio 1:1 dan bandwidth international 128 KBps ratio 1:1 :
a. Layanan Berita/Pesan b. Sistem surat elektronik (e-mail) 3. Sistem fax e-mail 4. Layanan Penyimpanan Arsip (Filing and Backup System)
LAPORAN T AHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
10
Pusat Data (Database) Sampai dengan tahun laporan, pusat data (database) PPATK memuat data laporan transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transaction report) dan laporan transaksi keuangan tuna; (cash transaction report) disimpan pada database yang kapasitasnya diperkirakan dapat menyimpan data sampai dengan tahun 2006. Database tersebut sebagai pusat informasi yang sangat penting dalam sistem analisis transaksi keuangan.
ORGANISASI, LOG1~JIK, .DAN SlJMBER. D.AYA. MANUSIA..
Dalam tahun laporan, Pemerintah telah mengangkat untuk masa jabatan tahun
2004~2008,
tiga Wakil Kepala PPATK
yaitu Drs. Priyanto yang membidangi
Administrasi; Brigjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH., M.Sc. membidangi Hukum dan Kepatuhan; Bambang Setiawan, S.E., Akt., MBA membidangi Teknologi Informasi. Pada tanggal 29 Agustus 2004 ketiga wakil kepala tersebut telah melakukan pengucapan sumpah dihadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan pengangkatan tersebut, struktur kepemimpinan PPATK telah sesuai dengan amanat Undang-undang yaitu dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh paling banyak 4 (empat) orang wakil kepala yang masing-masing membidangi Riset, Analisis dan Kerja Sama Antar Lembaga; Hukum dan Kepatuhan; Teknologi Informasi; dan Administrasi. Selanjutnya, untuk memperkuat kelembagaan PPATK dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 81
Tahun 2003 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja PPATK, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala PPATK Nomer 3/3/KEP.PPATKl2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK tanggal 11 Maret 2004 yang berisikan uraian secara rinci mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Susunan Organisasi PPATK. Sebelum Surat Keputusan Kepala PPATK tersebut diterbitkan, susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK telah disetujui oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui surat Nomor B/354/M.PAN/2/2004 tanggal13 Februari 2004.
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
11
Logistik Sampai dengan akhir tahun laporan, PPATK belum memiliki gedung perkantoran yang permanen. Saat ini, PPATK masih menempati gedung perkantoran Bank Indonesia yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih Jakarta. Status penggunaan gedung tersebut merupakan pinjaman dari Bank Indonesia yang bersifat sementara sampai PPATK memiliki gedung sendiri. Disamping gedung, PPATK juga memperoleh fasilitas lainnya seperti listrik, air, telepon, keamanan lingkungan serta akses pemasangan jaringan sistem teknologi informasi. Sejak tahun 2003, PPATK telah berupaya untuk mendapatkan geol.lng perkantoran tersendiri yang sifatnya permanen
yaitu dengan mengajukan permintaan kepada
Pemerintah, namun sampai dengan berakhirnya tahun laporan permintaan tersebut belum dipenuhi. Sebagai lembaga pemerintah yang permanen, seyogyanya PPATK memiliki gedung tersendiri. Pada periode yang akan datang pengadaan gedung tersebut merupakan prioritas utama.
Anggaran Mulai tahun anggaran 2004, sumber dana untuk kegiatan operasional PPATK dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sebelumnya dibiayai dari bantuan hibah Bank Indonesia. Dalam merealisasikan anggarannya, PPATK menghadapi beberapa kendala yaitu belum mempunyai pejabat pelaksana anggaran yakni Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan dan Mata Anggaran sendiri. Oleh karena itu untuk anggaran periode tahun 2004, realisasinya dibantu oleh Departemen Keuangan. Dari alokasi anggaran periode tahun 2004 yang disetujui sebesar Rp 34,8 milyar, Departemen Keuangan hanya menyediakan anggaran sebesar Rp 20,3 milyar. Menurut Departemen Keuangan, rendahnya penyediaan anggaran tersebut karena beberapa pos mata anggaran tidak mungkin direalisasikan dalam tahun laporan, yang disebabkan antara lain belum adanya ketentuan yang mengatur sistem remunerasi bagi pimpinan dan pegawai PPATK.
LAPORAN T AHUNAN PUSA T PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
12
Sampai dengan akhir tahun laporan,
realisasi anggaran PPATK mencapai Rp.
12,19 milyar atau 60,02% dari total penyediaan anggaran. Rendahnya realisasi anggaran tersebut disebabkan
antara lain beberapa kegiatan belum dapat
dilaksanakan secara penuh seperti audit kepatuhan yang baru dapat dilaksanakan pada bulan Desember 2004. Selain itu, beberapa kegiatan yang telah dianggarkan seperti seminar, pelatihan dan studi banding, dalam pelaksanaannya dibiayai oleh donor.
Pengembangan Sumber Oaya Manusia Dalam tahun laporan, PPATK telah merekrut 16 pegawai kontrak, dan 4 pegawai yang dipekerjakan.
Hingga akhir tahun laporan, jumlah pegawai PPA TK tercatat
sebanyak 48 (empat puluh delapan) terdiri dari seorang Kepa/a dan 4 (empat) Wakil Kepala, 18 Indone~ia,
(delap~n
bel as) pegawai yang dipekerjakan (12 orang dari Bank
3 orang dari Departemen Keuangan, serta masing-masing 1 orang dari
Kejaksaan, BKN. dan POLRI) dan 25 pegawai kontrak. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia NO.3 Tahun 2004 tentang sistem kepegawaian
PPATK,
selain pegawai
kontrak dan pegawai yang
dipekerjakan, formasi pegawai PPATK akan diisi oleh pegawai tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun hingga tahun laporan, pengisian formasi pegawai tetap belum dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Kepala PPATK belum ditetapkan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga tidak
mempunyai
kewenangan mengangkat pegawai tetap. sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 2003 mengenai kewenangan Pengangkatan, Pemindahan. dan Pemberhentian PNS. Upaya yang telah dilakukan PPATK adalah meminta kepada instansi terkait agar dapat mengamandemen PP dimaksud, sehingga kepala PPATK mempunyai kewenangan untuk mengangkat pegawai tetap. Upaya untuk meningkatkan kualitas/kompetensi
pegawai, selama periode tahun
laporan telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain melalui pengiriman pegawai PPATK ke berbagai seminar dan lokakarya di dalam maupun di luar negeri. serta studi banding dan program magang di FlU negara lain. Untuk mempercepat proses
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALtSIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
13
alih keterampilan khususnya dalam melakukan analisis transaksi keuangan, PPATK menerima bantuan konsultan dari Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), Australia, dan Financial Crime Prevention Program (FCPP), Amerika Serikat. Kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai selama tahun 2004, dapat dilihat sebagaimana rincian berikut:
Program Magang Pengiriman 3 (tiga) pegawai PPATK untuk mengikuti program magang (attachment) di AUSTRAC dalam bidang teknologi informasi,
regulasi dan pengawasan
kepatuhan serta analisis.
Studi Banding 1. Pengiriman 2 (dua) pegawai PPATK ke FlU dan
Regulator Office of the
Seperintendent of Financial Institutions (OSFI) di Canada. 2. Pengiriman 7 (tujuh) pegawai PPATK ke FlU Belanda, Belgia, Polandia dan Spanyol. 3. Pengiriman
5
(Lima)
pegawai
PPATK
ke
FlU
Rumania
sekaligus
menandatangani MoU. 4. Pengiriman 5 (Lima) pegawai PPATK ke FlU Brasil.
Seminar 1. Pengiriman 1 (satu) pegawai PPATK pada Pelatihan Detecting dan Preventing Terorist Financing di Kuala Lumpur - Malaysia 2. Pengiriman 1 (satu) pegawai PPATK pada Seminar dan Workshop on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terorism di Jepang. 3. Pengiriman 1 (satu) pegawai PPATK pada Egmont Working Group
and
Committee Meetings and 3rd Egmont Group Training Seminar di Bangkok Thailand.
LApORAN T AHUNAN PUSAT PeLAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
14
4. Pengiriman 1 (satu) pegawai PPATK pada Asia Pasific Financial Crime Conference Cum Exhibition di Singapura. 5. Pengiriman 2 (dua) pegawai PPATK pada Terrorist Financing Issues oleh Organization for Economics Co-operation and Development di Canada. 6. Pengiriman 1 (satu) pegawai PPATK pada
Seminar on Promotion of
Accesion to the International Convention for the Financing Terorism di Jepang.
KursuslPelatihan 1. Pengiriman 2 (dua) pegawai PPATK pada Workshop Intelligence Analysis & Intelligence Report and Program Analysis di Australia. 2. Pengiriman 1 (satu) pegawai PPATK pada
Bank Restructuring and
Government Seminar di Washington DC - Amerika Serikat. 3. Pengiriman 1 (satu) pegawai PPATK pada Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC) di Brunei Darussalam. 4. Pengiriman 1 (satu) pegawai PPATK pada Sidang Umum Interpol ke 73 di Meksiko. 5. Pengiriman 4 (em pat) pegawai PPATK pada Asia Pasific Group on Money Laundering's 2004 annual meeting dan Annual Forum on Technical Assistance dan Training di Seoul- Korea Selatan. 6.
Flen~iriman
2 (dua) pegaWai PPATK pada Egmont Group Plenary Meeting di
Inggris. 7. Pengiriman 1 (satu) pegawai PPATK pada Sidang Commision on Crime Prevention and Criminal Justice ke 13 di Wina. 8. Pengiriman 4 (empat) pegawai PPATK pada APG Typology Workshop 2004 di Brunei Darussalam.
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
15
9. Pengiriman 2 (dua) pegawai PPATK pada UNODC (United Nations Office Drugs ang Crimes) Financial Investigation Training with Focus on Anti Money Laundering Investigative Technique di Jakarta. 10. Pengiriman Jajaran Staf PPATK pada Workshop of Anti Money Laundering Compliance Audit Program di Jakarta.
LAPORAN T AHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALIsrs TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
16
3. Analisis, Kepatuhan dan Pengawasan ANALISIS
Tujuan dilakukannya analisis transaksi keuangan oleh PPATK adalah untuk memberikan nilai tambah terhadap informasi yang di peroleh dari laporan PJK sehingga dapat dijadikan acuan dalam proses hukum selanjutnya yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan penegak hukum dalam tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asal (predicate crimes). Dalam melakukan anal isis transaksi keuangan, PPATK menggunakan sumber informasi baik
yang
tersedia
di
database
PPATK maupun
menggunakan
datalinformasi yang dimiliki oleh instansi lain di dalam negeri maupun FlU negara lain. HasH analisis transaksi keuangan PPATK dapat digunakan oleh penyidik untuk memulai dilakukannya kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas suatu kasus yang baru maupun sebagai informasi pendukung terhadap kasus yang sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Grafik 1. Jumlah LTKM yang diterima
Selama tahun 2004, PPATK telah menerima
LTKM
sebanyak
846
(delapan ratus empat puluh enam), sehingga
sampai
dengan
tahun
laporan LTKM yang diterima tercatat sebanyak 1.256 (seribu dua ratus lima puluh enam), atau meningkat sebesar 206% dibandingkan
dengan LTKM
yang diterima pada tahun sebelumnya
2002-2003
2004
sebanyak 41 0 (grafik 1).
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
11
Seluruh LTKM yang diterima tersebut berasal dari 77 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang terdiri dari 68 Bank Umum, 3 Perusahaan Efek, 3 Pedagang Val uta Asing, 1 Dana Pensiun, 1 Lembaga Pembiayaan dan 1 Perusahaan Asuransi. Berdasarkan hasH analisis terhadap seluruh LTKM yang diterima, sebanyak 253 hasil analisis yang berasal 495 LTKM telah disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Hasil anal isis yang diserahkan pada tahun 2003 sebanyak 59 dan pada tahun 2004 sebanyak 194. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hasil analisis yang telah diserahkan oleh PPATK kepada Kepolisian dan Kejaksaan selama tahun laporan meningkat sebesar 296%. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut, indikasi tindak pidana penipuan menduduki peringkat pertama atau sebesar 43,5%. Secara rinci modus indikasi tindak pidana yang dilakukan dapat dilihat dengan rincian berikut (tabel 1). Tabel 1. Indikasi Tindak pidana asal
85 18
7,1%
Tak teridentifikasi
13
5,1%
5 Pemalsuan dokumen 6 . Terrorisme
9
3,6%
5
2,0%
Penyelundupan
4
1,6%
Penggelapan Pajak
2
0,8%
2
0,8%
1
0,4%
3 4
7
0,4% 12
!
1
Pemalsuan uang/rupiah
13
Pencurian
14
Penyuapan
0,4% 0,4%
Total
1
0,4%
253
100,00/0
LApORAN TAHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
18
Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) Sampai dengan berakhirnya tahun laporan, PPATK telah menerima sebanyak 739.183 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga) Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dari 98 bank dan satu perusahaan efek. LTKT tersebut merupakan salah satu bahan pendukung dalam melakukan analisis terhadap LTKM.
Laporan pembawaan uang tunai lintas batas negara .Hingga. akhir tahun pelaporan, PPATK belum menerima laporan pembawaan uang tunai lintas batas negara sejumlah Rp. 100.000.000,- atau lebih dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan Pasal 16 UU TPPU, setiap orang wajib melaporkan uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- atau lebih atau dalam mata uang asing lain yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada PPATK.
Kepatuhan dan Pengawasan MeskipLin secara kuantitas LTKM yang diterima PPATK menunjukan peningkatan yang signifikan, namun hingga akhir tahun laporan tingkat kepatuhan PJK dalam memenuhi kewajiban pelaporan LTKM dirasakan masih belum optimal. Hal ini tercermin dari perbandingan jumlah PJK yang menyampaikan laporan dengan jumlah PJK secara keseluruhan. Hingga akhir tahun 2004 PJK yang telah menyampaikan LTKM tercatat sebanyak 77, sementara total PJK di Indonesia untuk saat ini tercatat sebanyak 3.811, diantaranya termasuk Bank Perkreditan RakyatlBPR sebanyak 2.162 (tabeI2).
LApORAN T AHUNAN PUSAT PeLAPORAN OAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
19
Tabel 2. Jumlah PJK yang sudah dan belum melapor LTKM perbidang usaha No.
I
i
Belum melapor
Bidang usaha
Sudah melapor
Jumlah
2
Asuransi
159
1
160
3
Perusahan Efek
216
3
219
4
Dana Pensiun
392
1
393
5
Lembaga Pembiayaan
116
1
117
6
Valas
702
3
705
7
BPR
2.162
0
2.162
Total
3.811
77
3.888
i
Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan PJK dalam memenuhi kewajiban pelaporan tersebut. Pada tanggal 30 Maret 2004, diadakan pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, BAPEPAM, dan PPATK dengan berbagai PJK untuk membahas masalah masih rendahnya jumlah LTKM yang disampaikan. Dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekenomian menghimbau kepada PJK untuk .Iebih meningkatkan kepedulian dan kepatuhan terhadap penerapan UU TPPU. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut di atas, pada tanggal 6 September 2004 PPATK dan Bank Indonesia telah mengadakan pertemuan dengan direksi dari 87 Bank Umum yang belum pernah menyampaikan LTKM. Dalam pertemuan ini perbankan dihimbau untuk lebih berperan aktif dan berpartisipasi sesuai dengan kapasitas, porsi dan ,
'.
kewajibannya dalam rangka mencegah Indonesia terkena counter measures dan mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCTs. Selain itu PPATK telah memberikan feedback kepada tiap-tiap PJK yang telah melakukan pelaporan. Dengan feedback ini masing-masing PJK pelapor akan mengetahui kuantitas dan kualitas LTKM yang selama ini telah disampaikan, sehingga lebih memahami hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan
LApORAN TAHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
20
pelaporan. Dalam rangka membantu PJK yang mempunyai permasalahan atau pertanyaan yang terkait dengan LTKM dan LTKT, PPATK telah membuka jalur "Helpline" pada website PPATK, yang dapat digunakan oleh PJK untuk mengirimkan
permasalahan atau pertanyaan melalui e-mail. Berkaitan dengan pelaporan secara elektronis, sampai saat ini terdapat 80 PJK yang telah memiliki RSA Key, user id dan password agar dapat melakukan pelaporan secara on-line. Diharapkan dengan berjalannya waktu akan semakin banyak PJK yang memilih melakukan pelaporan secara on-line kepada PPATK.
Peningkatan Kepatuhan PJK Dalam rangka meningkatkan peran PJK khususnya bank dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK membantu Bank Indonesia denganmemberikan masukan-masukan dalam penyusunan pedoman pemeriksaan dan pengawasan terhadap perbankan dalam kaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dan pencegahan penggunaan perbankan sebagai sarana pencucian uang. Sebagai akhir dari proses penyusunan pedoman tersebut, pada tanggal 10 September 2004 BI telah mengeluarkan Surat Edaran kepada Bank Umum . perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban yang terkait dengan UU TPPU. PPATK juga telah mengembangkan pedoman audit kepatuhan untuk penyedia jasa keuangan non-bank (PJK non-bank), dan dalam pembuatan pedoman ini mendapat bantuan teknis dari AUSTRAC. Berdasarkan pedoman audit tersebut PPATK pada bulan Desember 2004 telah melakukan monitoring terhadap 8 (delapan) PJK yang berbentuk Asuransi (4 perusahaan), Perusahaan Pembiayaan (2 perusahaan) dan Dana Pensiun (2 perusahaan). Monitoring ini dilakukan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Departemen Keuangan. Kegiatan yang dilakukan oleh PPATK ini melengkapi pemeriksaan kepatuhan PJK terhadap penerapan KYC dan UU TPPU yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam.
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
@2004
21
4. Kerjasama Dalam Negeri dan Internasional KERJASAMA DALAM NEGERI
Kerjasama Antar Instansi Dalam
rangka
meningkatkan efektifitas pelaksanaan
UU TPPU,
diperlukan
koordinasi yang baik antara PPATK dengan instansi terkait. Dalam tahun laporan, PPATK telah
melakukan
kerjasama
dalam
bentuk penandatanganan
Nota
Kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada " . tanggal 29 April 2004; Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juni 2004 dan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 27 September 2004. Hal ini melengkapi kerjasama yang telah dilakukan PPATK dengan instansi terkait lainnya yaitu Bank Indonesia, .Bapepam, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. lsi kesepakatan bersama itu antara lain
menyangkut pertukaran
informasi,
bantuan
dalam
melakukan
anal isis,
penunjukan pegawai penghubung (liaison officer), sosialisasi UU TPPU dan peraturan perundang-undangan terkait, serta pendidikan dan pelatihan. Sementara itu kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan Direktorat Jenderallmigrasi dan Departemen Kehutanan diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2005. Dalam pada itu, bersama dengan beberapa instansi lain PPATK juga aktif berperan dalam pembahasan kegiatan, yaitu : .. Penyusunan . Rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) pemberantasan korupsi. .. Persiapan penyusunan bahan untuk beberapa pertemuan internasional, yaitu pertemuan G 20, pertemuan tahunan IMF dan pertemuan forum negara donor yang tergabung dalam CGI. .. Sebagai anggota tim monitoring dan penyusunan laporan Resolusi Dewan Keamanan PBB (United Nation Security Council Resolution) Nomor 1267 dan 1373 yang berkaitan dengan terorisme dan pendanaan terorisme.
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
22
KERJASAMA INTERNASIONAL
Selama tahun 2004 PPATK telah
aktif berperan serta di berbagai forum
internasional, baik sebagai peserta, pembicara maupun sebagai anggota dari beberapa kelompok kerja. Dalam tahun itu pula PPATK semakin aktif melakukan pertukaran informasi intelijen keuangan dengan berbagai FlU negara lain. Hal ini tentunya akan semakin memperkuat posisi dan eksistensi PPATK dalam dunia internasional. Berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). sejak PPATK beroperasi penuh pada tahlJn 2003, PPATK (dalam hal ini mewakili Indonesia) telah berperan-aktif dalam berbagai kegiatan APG antara lain: ..... Penunjukan Wakil Kepala PPATK sebagai co-chair dalam APG Typologies
Working Group untuk periode 2003-2005. Pada bulan Juni 2004 dan Oktober 2004, Indonesia bersama dengan New Zealand memimpin pertemuan
working group tersebut untuk melakukan pengumpulan tipologi dari negara anggota, membuat laporan sekaligus menyampaikan laporan tersebut dalam forum lebih besar yaitu APG Annual Meeting dan APG Typologies Workshop . ... . Keikutsertaan PPATK sebagai anggota APG Implementation Issues Working
Group. Pada bulan Juni 2004 Indonesia memberikan masukan dan sekaligus mengiklJti pertemuan working group tersebut untuk menghasilkan paper tentang implementasi dari revised 40 recommendation yang dapat digunakan oleh negara anggota . ... Keikutsertaan PPATK sebagai anggota tim APG mutual evaluation terhadap negara Niue pada bulan November 2004. APG mutual evaluation tersebut merupakan program tahunan dari APG yang dimaksudkan untuk melihat tingkat kepatuhan
negara anggota
APG terhadap
ketentuan
tentang
pencucian uang yang berlaku dan international best practice, seperti 40+9
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANAUSIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
23
recommendation yang dikeluarkan oleh FATF. Indonesia sendiri telah dinilai
oleh APG pada tahun 2002. Selama tahun 2004, PPATK juga diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan internasional, antara lain: '. Kepala PPATK menjadi pembicara pada pertemuan APEC STAR (Asia Pacific Economic Cooperation - Secure Trade in the APEC Region) di Chile
pada bulan Maret 2004 . ..... , '. _..... Kepala.--RPATK. menjadi pembicara· pada Asia Pasific Financial Crime Conference and Exhibition di Singapura pada bulan September 2004.
,. Kepala PPATK menjadi pembicara pada Seminar for Non Egmont Member di Bangkok pada bulan Oktober 2004. Selain sebagai pembicara, PPATK juga diundang sebagai anggota delegasi RI dalam menghadiri berbagai pertemuan internasional, antara lain: .. Pertemuan sidang tahunan IVIMTC (Ministerial Meeting on Transnational Crime) di Bangkok, Thailand, pada bulan Februari 2004. .. Pertemuan sidang tahunan Interpol di Cancun, Meksiko, pada bulan September 2004. .. Pertemuan tahunan SOMTC (Senior Officer Meetingg on Transnational Crime) di Brunei Darussalam, pada bulan September 2004. Pada lingkup yang lain, tanggal 23 Juni 2004 PPATK secara resmi diterima sebagai anggota The Egmont Group. The Egmont Group (TEG) adalah suatu organisasi internasional informal yang dibentuk pada tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace di Brussel. The Egmont Group beranggotakan Financial Inteligence Unit (FlU) dari berbagai negara, yang sebagian besar merupakan focal point dari rezim anti pencucian uang di masing-masing negara. Diterimanya PPATK sebagai anggota TEG ini menunjukan bahwa PPATK telah diterima dan diakui oleh dunia
LApORAN T AHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
24
internasional sebagai FlU yang telah beroperasi secara penuh dan mempunyai kedudukan yang sama dengan FlU dari negara lainnya. PPATK juga telah melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan FlU Thailand (Anti Money Laundering Office), FlU Malaysia (Bank Negara Malaysia). FlU Korea Selatan (Korea Financial Intelligence Unit), FlU Australia (Australian Financial Reports & Analysis Centre), FlU Filipina (Anti Money Laundering Council) dan FlU Rumania (National Office for Prevention and Control Money Laundering). Kerja sama dengan FlU negara lain tersebut .eterutama' berkaitan dengan pertukaran informasi intelijen dibidang keuangan. Saat ini sedang dijajagi kerjasama dengan FlU lainnya yang diharapkan dapat diwujudkan dalam tahun 2005 ini, antara lain dengan FlU Italia, FlU Belgia, FlU Spanyol, dan FlU Polandia sebagai tindak lanjut dari pembahasan informal dengan masing masing FlU tersebut. Dalam pertukaran informasi intelijen keuangan, sejauh ini PPATK telah melakukan 21 (dua pulah satu) kali permintaan informasi kepada FlU negara lain, seperti Australia, Belgia, Filipina, Amerika Serikat, Cook Island, Uni Emirat Arab, Malaysia, Swiss, Hongkong, Singapura dan Macau. Sebagian besar dari permintaan PPATK tersebut dipenuhi oleh FlU negara counterpart tersebut. Sementara itu PPATK telah menerima 16 kali permintaan informasi dari FlU negara lain dan sebagian besar telah dipenuhi oleh PPATK. Dalam
kaitan
dengan
masih
dimasukkannya
Indonesia dalam daftar Non
Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF, dalam tahun 2004 PPATK bertindak sebagai koordinator pembuatan dan penyampaikan laporan resmi kepada FATF untuk menanggapi komentar dan rekomendasi yang tertuang dalam surat-surat FATF. Pada bulan Februari 2004, atas nama pemerintah RI, PPATK menyampaikan Implementation Plan sebagaimana dipersyaratkan oleh FATF. Pada bulan Oktober 2004, kembali PPATK mengkoordinir, membuat dan menyampaikan laporan resmi pemerintah RI kepada FATF. Selain penyampaian laporan, PPATK juga bertindak sebagai koordinator delegasi RI dalam setiap pertemuan bilateral
LApORAN TAHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
25
dengan tim review FATF, yang dalam tahun 2004 diselenggarakan 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Juni 2004 di Seoul, Korea Selatan, dan pada bulan Oktober 2004 di Brunei Darussalam.
LAPORAN T AHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
26
Lampiran - Peristiwa Penting Tahun 2004 Sejalan dengan semakin meningkatnya dukungan terhadap kegiatan operasional PPATK yang meliputi ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana kerja, sumber daya manusia serta kerjasama instansi terkait yang semakin solid, beberapa kegiatan telah dilakukan sepanjang tahun 2004. Dari berbagai kegiatan tersebut, terdapat beberapa peristiwa penting di tahun 2004 baik yang dilakukan oleh PPATK maupun bersama instansi terkait lainnya, meliputi:
1. 5 Januari 2004
Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan
2. 6 Januari 2004
Bank
Indonesia
No.
6/1/PBI/2004
Tentang
Pedagang Valuta ASing
3.
3 Februari 2004
4. 4 Februari 2004
Penugasan Pejabat Badan Pengawas Pasar Modal di PPATK
Penandatanganan MoU antara Kepala PPATK dengan Jaksa Agung Australia The Han Philip
Ruddock MP, atas nama
AUSTRAC, Australia
5. 10 Februari 2004
Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATKl2004 Tentang Pedoman
Pelaporan
Transaksi
Tunai
dan
Tata
Cara
Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
6. 17 Februari 2004
Pertemuan pertama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)
yang
dipimpin
oleh
Bapak
Susilo
Bambang
Yudhoyono, Menko Polkam selaku Ketua Komite TPPU.
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
27
7.
18 Februari 2004
Penyampaian
Implementation
Plan
Pencegahan
dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pemerintah RI kepada FATF.
8.
20 Februari 2004
Penugasan
Perwira
Kepolisian
Negara
RI
di
PPATK.
Penugasan Pejabat Badan Kepegawaian Negara di PPATK.
9.
1 April 2004
Penugasan Pejabat Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan di PPATK.
10.
12 April 2004
Pelatihan penyampaian LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai) bagi Penyedia Jasa Keuangan
11 . 25 Mei 2004
Keputusan Kepala PPATK No. 3/9/KEP.PPATKl2004 Tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan
12. 29 April 2004
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala PPATK Dr. Yunus Husein dengan Ketua KPTPK Drs. Taufiqurahman Ruki
13.
15 Juni 2004
"Face to Face Meeting" antara Pemerintah RI dengan Tim Review FATF di Seoul di sela-sela acara APG Annual Meeting 2004. Pertemuan tersebut membahas materi Implementation Plan yang telah disampaikan oleh Pemerintah RI kepada FATF pada bulan Februari 2004 sekaligus perkembangan pelaksanaannya.
14.
16 Juni 2004
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala PPATK Dr. Yunus Husein dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderai Pol. Drs. Da'i Bachtiar. S. H.
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
28
15. 23 Juni 2004
PPATK diterima menjadi anggota the EGMONT Group (perkumpulan
Financial
Intelligence
Unit
se-dunia).
Penerimaan ini merupakan pengakuan komunitas intelijen keuangan dunia terhadap PPATK sebagai FlU.
16. 2 Juli 2004
Surat
FATF
ditujukan
kepada
Kepala
PPATK
yang
menyatakan apresiasinya terhadap materi Implementation Plan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada
FATF serta terhadap
beberapa
perkembangan
signifikan yang berhasil dicapai oleh Pemerlntah Indonesia dalam
rangka
mengatasi
kelemahan-kelemahan
dalam
pembangunan rezim anti pencucian uang. Selanjutnya FATF meminta Pemerintah RI untuk lebih memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu penerapan bantuan hukum timbal batik (MLA), penerapan program audit kepatuhan anti pencucian uang (AML compliance audit) dan efektifitas pengggunaan UU TPPU dalam penuntutan kasus-kasus TPPU. 17. 9 Juli 2004
Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 103/M Tahun 2004 yang mengangkat Wakil-wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan masa jabatan tahun 2004-2008, masing-masing: Drs. Priyanto sebagai Wakil
Kepala
yang
membidangi
Administrasi; Brigjen Pol. Drs. Sus no Duadji. S. H., M. Sc. Sebagai
Wakil
Kepala
yang
membidangi
Hukum
dan
Kepatuhan; Bambang Setiawan, S. E., Akt., M. B. A sebagai Wakil Kepala yang membidangi Teknologi Informasi.
18. 13 Juli - 10 September 2004
Sosialisasi
penerapan
Undang-undang
Tentang
Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pembangunan Rezim Anti Pencucian
Uang
di
Indonesia
kepada
Penyedia
Jasa
Keuangan. Penegak Hukum yaitu Polri, Kejaksaan dan Pengadilan di 5 kota : Solo, Denpasar, Medan. Padang, dan Batam.
LAPORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
29
19. 29 Agustus 2004
Pengucapan sumpah Wakil Kepala PPATK Drs. Priyanto, Brigjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc., Bambang Setiawan, S.E., Akt., MBA di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Bagir Manan, S.H .• MCL
20. 6 September 2004
Pertemuan Bank Indonesia. PPATK dan Perbankan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Bank terhadap ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) dan
Undang~undang
Tentang
TinClak Pidana Pencuciari Uang.
21. 10 September 2004
Penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/37/DPNP Tentang
Penerapan
Prinsip
Mengenal
Nasabah
dan
Kewajiban Lainnya Terkait dengan UU Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
22. 20 September 2004
Studi banding ke Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC). Canada.
23. 27 September 2004
Penandatanganan Nota Kesepahaman Kepala PPATK Dr. Yunus Husein dengan Jaksa Agung RI M. A. Rahman, S. H.
24. 4 Oktober 2004
"Face to Face Meeting" antara Pemerintah RI dengan Tim Review FATF di Brunai Darussalam di sela-sela acara APG Typologies Wrokshop 2004. Pertemuan tersebut membahas beberapa perkembangan terhadap 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian FATF sebagaimana disebutkan dalam surat 2 Juli 2004.
25. 5 Oktober 2004
Kepala
PPATK
menandatangani
Nota
Kesepahaman
(Memorandum of Understanding - MoU ) dengan Vicente S. Aquino. Executive Director Anti-Money Laundering Council (AMLC) Philipina. Penandatangan MoU dilakukan disela-sela acara Asia Pacific Group .on Money Laundering (APG). di Brunei Darussalam.
lAPORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KeUANGAN
©2004
30
r~ct:,c~
F'
'J:- /',' ",,'
·.r
26,
: f~~~'f'~~'
' , -
5-8 Oktober 2004
," , :
"
."
"
,- ,
:,:
.
PPATK menghadiri Sidang Umum Interpol ke-73 di Cancun, Meksiko.
27.
11-13 Oktober 2004
Studi visit ke The National Office for Prevention and Control of Money
Laundering
penandatanganan Nota
(NOPCML) Kesepahaman
Rumania (Memorandum
dan of
Understanding - MoU ) antara Kepala PPATK Dr. Yunus Husein dengan Mr lIie lulian Dragomir, President of NOPCML, Rumania.
28.
22 Oktober 2004
Surat FATF ditujukan kepada Kepala PPATK yang kembali menyatakan
apresiasinya
terhadap
perkembangan
substansial yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka penerapan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, sidang pleno memutuskan bahwa Tim Review FATF akan melakukan kunjungan (on-site visit) ke In.donesia untuk memastikan efektifitas penerapannya
dalam rangka peninjauan status
Indonesia dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs).
29.
25-30 Oktober 2004
30.
3 - 12 Nopember 2004
Studi Visit ke FlU Brazil (Council for Financial Activity Control)
Studi Visit PPATK ke FlU Belanda (MOT), FlU Spanyol (SEPBLAC), FlU Polandia (GIFI), dan FlU 8elgia (CTIF-CFI). Kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh European Commision.
31.
5 Nopember 2004
PPATK mengumumkan 5 Penxedia Jasa Keuangan Bank yang tidak kooperatif dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.
32.
9 Nopember 2004
Kunjungan kerja Pimpinan PPATK ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Widodo A.S.
33.
11 Nopember 2004
Kunjungan kerja Pimpinan PPATK ke Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh
LApORAN T AHUNAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
31
34.
25 Nopember sId
Indonesia bersama beberapa negara lain anggota Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) melakukan Mutual
5 Desember 2004
35. 29 Nopember 2004
Assessment terhadap rezim anti pencucian uang negara Nieu.
Penandatanganan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters diantara negara-negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam, di Kuala Lumpur.
36. 6 Desember 2004
Rapat Dengar Pendapat pertama Komisi III DPR-RI masa tugas 2004-2009 dan Kepala PPATK.
37. 13 - 24 Desember 2004
Audit
Kepatuhan
dilakukan oleh
Penyedia
Jasa
Keuangan
Non-Bank
PPATK dan Departemen Keuangan (Ditjen
Lembaga Keuangan dan Bapepam)
I'
L
r'
L
l
LApORAN T AHUNAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
©2004
32
