~,..-
~J~'
~~0:
,<"'fir ,::'~~~.,~.\~.",: ,>'
,~!f '~:I~:.
, ",
~ 7'
.'..
'Ii'
8J~f1J~~~~ I
.
.'
-
~~.t'. KEPt!TUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS"""" . i IBUKOTA JAKARTA' i,
.~
i·'
,
NOMOR
69 TAHUN 2003
': (I,;
'TENTANG
.
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KOTAIKABUPATEN 'ii' , :
.
(
,
GUBERNUR P;ROPINSI DAERAH KHUS4S IBUKOTA JAKARTA.
r
Menimbang
bahwa berdasarkanketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Hornor 7 Tahun 2001 tentang Dewan Kpta/Kabupaten, 'penjabaran' Jugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten cperlu ditetapkan dengan keputusan ·Gubemur. .
Mengingat
1. Undang-undang Hornor 22 Tahun 1\1,99 tentang Pemerintahan Dae~
, 2. Undang-undang Hornor 25 Tahun 1~99 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan:9aerah ;
Perimbangan
3. unda~g-undang Hornor 34 Tahuri 1999 tentang Pemerintahan Propinsi ,Daerah Khusus Ibukota .Negara F,epublik Indonesia Jakarta; 4. Penituran Pemerintah Nomor 55. Tahun2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ; 5. Pera,turan Daerah Propinsi Daerah Khu~us Ibukota Jakarta Hornor 5 Tahun2000 tentang Dewan Kelur';lhan ; ", 6. Peratur~n Daerah Propinsi Daer;;h Khus,JS Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk SL!sunan·Organisasi dan Tata Kerja Percwgkllt Daerah dan Sekretariat Dew~nPerwakilan Rakyat Daerah Propinst Daerah Khusus Ibukota Jakarta, .
.
~:
.-
7. Peraturan Daerah PropinsfDaerah Khustls Ibukota Jakarta Nomor 4 .' Tahllh 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Seribu Utar'~ dan Kecamatan Kepulauan ~eribu Selatan Kabupaten Adrn,(nistrasi Kepulauan Seribu ;.~ 8. Pera'turan Daerah Propinsi Daerah Khus.Js Ibuk~taJakarta Hornor 7 Tahufl 2001 tentang Dewan Kota/Kabup'1ten.
(
!
•
;
,
'-1'.
,
'
2
MEMUTUSKAN :; )
Menetapkan
-
.:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DJi.ERAH KHUSUS IBUJ<:QTA JAKARTA iTENTANG SUSUNAN QRGAtnSASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KOTAIKABUPATEN i ' -,
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;' i ','.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Gubemur adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 4. Sekretariat Daerah ada1ah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; i
5. Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administra~i adc'lah Pemerintah Kotamadya .., IKabupaten Administra~ di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Walikotamadya/Bupati ;Administrasi adalah Wallkotanladya/Bupati Administrasi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; . 7. Dewan Kota/Kabupatel) adalah Dewan Kota/K~bupaten di Kotamadya/Kabupaten Administrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Sekretariat Dewan, Kota/Kabupaten Administrasi adalah Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Dewan
9. Sekretaris Dewan Kota/Kabupaten Administrasi adalah Sekretaris Dewan Kota IKabupaten Administrasi di Propinsi Daerah Khusus Ibuk0t:a Jakarta; 10. Urusan Tata Usaha Dewan Kota/Kabupaten Admlnistralii adalah Urusan Tata Usaha Dewan Kota/Kabupaten Administrasi dl Proplnsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga Dewan Kotal Kabupaten Administrasi adalah Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga Dewan Kotll/Kabupaten Administrasi di Propinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta; . 12. Urusan Keuangan Dew,m Kota/Kabupaten Admlnistrasl adalah Urusan Keuangan Dewan Kota/Kabupaten:,Administrasi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3
BAB II 'KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal2 (1) Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten Administrasi merupakan unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten Administrasi dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya. (2) Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kota/Kabupaten Adminjstrasi. ' Pasal3
~
, Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten. Administrasi' mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif, termasuk kerumahtanggaan dan keuangan kepada anggota Dewan Kota/Kabupaten Administrasi dal~m rangka pelaksanaan tugas Dewan Kota/Kabupaten Administlilsi,
Pasal4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan) Pasal 3, Se!
Dewan
a. pengkoordinasian seluruh pelaksanaan tugas Sekret,ariat Dewan Kota/Kabupaten Administrasi ; b. pengelolaan tata usaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, administrasi dan keuangan Dewan Kota/Kabupatel"! Administrasi'; c. pelaksanaan kegiatan rapat, pembuatan risalah rapat. dan pengaturan pemerimaan tamu. '1
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal5
,.
"
(1) Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten Administrasi terdiri'dari : a. b. c. d.
Sekretaris; Urusan Tata Usaha ; Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan; Urusan Keuangan.
•
" "
'
4
(2) Tiap urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang,dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seki',etaris Dewan Kota/Kabupaten Administrasi. ,
(3) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan l
Administrasi.
Bagian Kedua j Sekretaris Pasal6
Sekretaris Dewan Kota/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana c1imaksud dalam pasal 3 dan 4; .1
b. mengkoordinasikan kegiatan staf.
.
..,',
. '
I~
Bagian Ketiga Urusan Tata Usaha Pasal7 Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana
k~giatan
sekretariat dan
anggota
Dewan Kota/Kabupaten
Administrasi;
~
r
b. c. d. e.
menerima, mencatat dan mendistribusikan sura':;' ;.
;'
menyimpan dan memellhara arsip dan atau dokdmen; melaksanakan pekerjaan pengetikan, penjilidan 'dan penggandaan surat; menyampaikan bahan-bahan yang diperlukan dalam kecgiatan Dewan Kota/Kabupaten Administrasi.
f. menyusun laporan kegiatan Dewan Kota/Kabupaten Administrasi; g. mempersiapkan dan mengatur kelengkapan penyelen'sgaraan rapat-rapat dan atau pertemuan anggota Dewan Kota/Kabupaten Admini~.trasi serta menyusun risalah catatan rapat; ,. . h. mempersiapkan dan mengatur penerimaan tamu;
1. mengurus
tata usaha Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi;
dan
j. mengurus tata tertib, disiplin dan kesejahteraan
admin!strasi
pega~ai.
,
keanggotaan
Dewan
·, v
5 Bagian Keempat Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga Pasal B Urusan Perlengkapan dan Rumah Tanglla mempunyai tugas; '.
a. menyusun rencana dan mengurus kebutuhan perlengkarian; 1\
b. mengurus dan memelihara barang inventaris dan, perlengkapan Dewan Kotal " Kabupaten Administrasi.
c. mengatur keperluan dan fasilitas penyelenggaraan rapat/kegiatan; d. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor; e. mempersiapkan dan
m~ngatur
penerimaan tamu.
Bagian Kelima, Urusan Keuangan Pasal9 Urusan Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan mengurus keuangan untuk keperluan Dewan Kota/Kabupaten Administrasi dan Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten Administrasi; b. menyelenggarakan administrasi keuangan Dewan Kota/l(abupaten Administrasi; , c. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dewan Kota/Kabupaten Administrasi dan Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten Administrasi. ',:
BABIV TATA KERJA Pasal10 Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh S~kretaris Kotamadya. Pasal11
(1) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dewan· Kota/Kabupaten Administrasi dan Kepala Urusan menerapkan prinsip koordinasi, . integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. (2) Sekretaris dan Para Kepala Urusan bertanggung jawab .dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing ser'ta memberikan bimbingan dan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
6
BABV KEPEGAWAIAN Pasal12
(1)
Sekretaris Dewan Kota/Kabupaten Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikotamadya/Kabupaten Administrasi.
(2) Kepala Urusan Sekretariat Dewan Kota/Kabupate'n Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya/Bupati Administr'asi dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya/KabupatE:r1 Administrasi. . . q
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasa.1 13
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
I,
DitetaPk.an di Jakarta pada tar,iaal 13 Agustus 2003 GUBERN!JRPROPINSI DAERAH KHUSU~' . IBUKOTA JAKARTA,
v~ SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta padatanaal 27 Agustus
2003
Plh. SEKRETARIS DAERAH P, OPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA AKARTA,
MA'MUNAMIN NIP 470043239
,"'X
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA;JAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 63
,':-I~
j
, .'
WW
Lampiran
Keputusan .Gubemur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 TAHUN 2003 Tanggal IJ3Agustus 2003
BAGAN SUSUNAN ORGANISAS/ SEKRETARIAT DEWAN KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI
'; .
I· SEKRETARIS DEWAN KOTAIKABUPATEN ~j \
;,
.,,-..... ..
I URUSAN TATA USAHA
I
..
URUSAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
URUSAN KEUANGAN
.
,
,
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU'XOTA JAKARTA,
.~ SUTIVOSO
•
