g Indek : ..
LEMBAR DISPOSISI / CATATAN
DINAS KOMUNlKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA 06., If· ~ 1-<'. Tanggal Masuk
),b.'M~......................
Kode
. MJfv (),~
........................
Y::<-7
/ h..}
:
,CiJu f.Jl" IJ, '/Hn -Iv *:11\n
.
II';'
.:P(Fi~1jf:i'0F.::P~~:f/F.i~~::::1i;/i.0.:~j::::::
Hal/lsi Ringkas
f7J/J:''lY. ~ .. ,~..~
.
::~iiZS)JJ/5jj!.~~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tgl./Nomor Sural Asa I
Inslruksi /Informasi :
Dileruskan / Kepada : 1. Sekrelaris ______ ~Kabid Media Massa
C- _ 1'1 _ . -... .
or
~ ~
~
l!'/' ~ £? A
I'
Jl .At ~O {. 'J~"
(7-"
'-2Jabid Informasi Publik 4. KabidSIM 5. Kabid Infraslruklur
A
Perangkal Lunak 6. Kabid Infraslruklur
•
V't'"l
Perangkal Keras
..
~7Z ~IH~'
,~. .Pb 1:1~
~
./' MM
7.
KabidPOS~L~' ~
~~~
/
~\c,toV'
V ..
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: , " * Coret yang tidak perlu
~\
~
/
'(..(111 \
~
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
w-
DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat Telp. (021) 3823355,3823449,3822956,3822156. Fax. (021) 3848850, 3822846, 3822256
JAKARTA 10110
..
NOTA DINAS Nomor: ~7Y'1 /079.3 Kepada
Yth. Kepala Oinas Komunikasi, !nformatika dan Kehumasan Pemerintah Provinsi OK! Jakarta.
Oari
Kepala Bidang Media Massa, Oiskominfo dan Kehumasan Pemprov OK! Jakarta
Tanggal
1 November 2012
Lampiran
1 berkas
Hal
Usulan Oibentuknya Tim Pemantau dan Penghimpun Aspirasij Opini Publik.
Sehubungan dengan meningkatnya penyampaian pendapat secara langsung (unjuk rasa) oleh masyarakat ke Pemerintah Provinsi OK! Jakarta, khususnya dilingkungan gedung Balaikota Prov. OK! Jakarta maka diusulkan perlunya dikembangkan sikap antisipatif kerja dalam penanganan dinamika aspirasij opini publik dimaksud dalam internal Oiskominfo dan Kehumasan Pemprov. OK! Jakarta. Pengembangan dimaksud kiranya dapat ditindaklanjuti, misalnya melalui pembentukan Tim Pemantau dan Penghimpun Aspirasij Opini Publik Oinas Komunikasi, !nformatika dan Kehumasan Pemprov. OK! Jakarta. Hasil diskusi dengan unsur Badan Kesbang dan Biro Umum (Pamdal) Pemprov. OK! Jakarta tentang teknis penanganan para pengunjuk rasa (demo) maka tugas dan fungsi Tim Tingkat Oiskominfo dan Kehumasan Pemprov OK! Jakarta dimaksud, kami persepsikan antara lain:
1. Menghimpun dan mengolah data dan informasi mengenai pendapat/ opinij sikap masyarakat terhadap kebijakan Pemprov. OK! Jakarta yang diunjukrasakan. 2. Mengembangkan data dan informasi mengenai pendapat/ opini/ sikap masyarakat yang diunjukrasakan, terkait kebijakan dan program Pemprov. OK! Jakarta tertentu bersama unit! SKPO terkait. 3. Melakukan koordinasi dengan instansij lembaga/ publik sehubungan data dan informasi yang diunjukrasakan bersama unit/ SKPO terkait. 4. Menyiapkan materi pendukung tentang kebijakan dan program Pemprov. OK! Jakarta, terutama
sehubungan
pengembangan
data
dan
informasi
aspirasij
opini
yang
diunjukrasakan, bagi kebutuhan penanganan unjuk rasa itu sendiri maupun berkenaan layayan data dan informasi Pimpinan Pemprov. OK! Jakarta ..
~"01
jlr II
5. Bersama Unit Kerjal SKPD terkait berkomunikasi dengan perwakilan pengunjuk rasa, serta memfasilitasi dialog Pimpinan dengan pengunjuk rasa (situasional).
6. Melaporkan progres dan hasil kerja penanganan unjuk rasa dimaksud kepada Pimpinan. Merujuk pada Peraturan Gubernur Provo DKI Jakarta Nomor : 88 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Diskominfo dan Kehumasan, khususnya pada Bagian Keempat (Bidang Media Massa) dan Bagian Kelima (Bidang Informasi Publik) maka tugas dan fungsi Tim sebagaimana diusulkan dalam uraian di atas, merupakan ranah tugas Bidang Informasi Publik yaitu Seksi Data dan Informasi serta Seksi Informasi Publik (Pasal 18, 19 dan 21 Pergub 881 2009). Adapun kutipan Pergub dimaksud terlampir dalam lampiran Nota Dinas ini. Menurut hemat kami, tim sebagaimana diusulkan dapat dibantu Bidang Media Massa dalam hal:
1. Pendokumentasian aktifitas penanganan dan atau progres penyampaian aspirasi/ opini publik (unjuk rasa dan lain-lain perilaku sejenis), meski Bidang Informasi Publik juga memiliki sarana merekam kegiatan secara audio visual (foto dan video); 2. Publikasi kebijakan dan program Pemprov. DKI Jakarta, utamanya terkait atas permasalahan yang diunjukrasakan. Kiranya
perkenankan
kami
menyimpulkan
bahwa
terkait
kerja
antisipatif
menghimpun dan pengelolaan aspirasi/ opini publik (unjuk rasa) melalui pembentukan Tim Pemantau dan Penghimpun Aspirasi/ Opini Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov. DKI Jakarta tersebut, maka Bidang Informasi Publik bertindak sebagai
front liner tim, sedangkan Bidang Media Massa bertindak sebagai supporting tim. Demikian laporan disampaikan untuk mendapat arahan dan koreksi lebih lanjut. Atas perhatian dan arahan yang diberikan, diucapkan terima kasih.
Kepala Bidang Media Massa,
tv
t-J RINTA A. IMRON
NIP. 195712161984031003 Tembusan:
1. Sekretaris Dinas Kominfo dan Kehumasan Pemprov. DKI Jakarta.
, "
"
1\\., ~.,\ "".,
~
h ~'r
':~~~l,·:·>~~i:d· J~ 'I'i.~""'I"'-'-" . "
'.,. "
-~:-
/j,
;:~
,~~~~'J/l:;W
'-'((I JfI~" '7~~~""'~'). ""C@l'}.'I'
8Jtde'Vntbt g>~i rpj)aM£ti ~U6 e§tuiota ~ta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUI
DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
lI!Ienirnbang
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah NornaI' 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkal Daerah, perlu rnenetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata I<erja Dinas Kornunikasi, Inforrnatika dan Kehurnasan;
lI!Iengingat
1. Undang-Undang NornaI' 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagairnana telah diu bah dengan Undang-Undang NornaI' 43 Tahun
1999. 2. Undang-Undang NornaI' 17 Tahun 2003 tentang I(euangan Negara. 3. Undang-Undang NornaI' 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 4. Undang-Undang NornaI' 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang NornaI' 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaall dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara, 6. Undang-Undang NornaI' 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah sebagairnana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang NornaI' 12 Tahun 2008. 7. Undang-Undang NornaI' 29 Tahun 2007 tentang Pernerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara I<esatuan Republik Indonesia. 8. Unclang-Undilng NornaI' 11 Tallun 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik,
9
Bagian f(eeillpal Bidang Media Massa Pasal 12
CI)
BJdang Media Massa Illerupakan Unit I<erja Iini Dinas f
(2)
Bidang Media Massa' dipilllpin 0lel1 seorang I<:epala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada f<epala Dillas
Yi\IIU
Pasal!3 CI)
Bidang Media Massa rneillpunyai lugas Illelaksanakan keljasarna, Ilelllill <';111 dan peligeillbangan n'ledia nlassa,
(2)
Untuk Illelaksanakan tugas sebagailllana dimaksud pada ayat Cl), Bid", I Media Massa mempunyC!i fungsi : a, penyusunan . Rencana I<:erja dan Anggaran (RI<:A) dall DO!IUIII"II Pelaksanaan 'Al1ggaran (DPA) Bidang Media Massa sesuai liIIUI:'!p lugasnya; b, pelallsanaan Dollurnen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang rvle'.lia Massa sesuai Iingkup tugasnya; c, penyiapan maleri untuk media rnassa; d, penyelenggaraan keria sama dengan media massa: e, penyelenggaraan Ilemilraan dengan lembaga pemerinlall clall 1i'1I1 pernennlah serta rnasyarakalj r. penyebarluasan inforrnasi dall sosialisasi I\ebijakan Pellierinlall Uael ;i11 melalui publilcasi di media massa; g, pelaksanaan analisa dan monitoring pemberitaan di media Inassa; 11. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkail dengan [Ligas dall IUI1;lsi Bidang Media Massa; dan i. penyusunan IClPoran dan pertanggungjawaban pelalcsanaall tugas d,1I1 fungsi Bidang Media Massa,
Pasal14 ('I)
Seksi Analisa dan Monitoring Berita rnerupakan Saluan I<erja Bidany r,'!e',lia Massa c1alalll pelaksanaan Analisis dan MOllilOi ing Berita.
(2)
Seksi Analisa dan Moniloriny Berita c1ipilllpin olell seorang I<epala S81si yang berkedudullan di bawah dan bertanggung jawab lIepada "epala Bidilll,! Media Massa,
(3)
Sellsi Analisa <Jan Monitoring Berita mellipunyai tugas : a, Illenyusun bailall Rencana i<elja dan Anggaran (RI<:A) <Jan Dokulll'll Pelaksanaan Anggaran (lJPA) Bidang Media Massa sesuai L1elll1'l\l linglcup lugasnya; , lJ, Illela!lsanakan lJollulllen Pelallsanaan Anggal'an (lJPA) GiLiany fvle,.Iiil rVlassa sesuai dengan Iingllup tugasnya; c.-lnelalfsanallan kegialan 1ll0niiOling progralll dwi uerila 1118ngellli , tPemerintali'1:Jaerahl ~.. - .. - ,"
10
d. melakukananallsls terhadap berita; e. menyusun dan menyampaikan tang'gapan clan atau Idarifikasi berila; f. Illengelola Idiping berita harian; g. mengelola kliping berita khusus dan informasi tereetak; h. menyusun agenda rapim clari infollnasi media massa; i. menyiapkan sinopsis berita media massa dan opini publik; j. menyiapkan summary eksekutif bagi pimpinan pemerintah daerah; Ie. mengoordinasikan penyusunanRencana Kerja dan Anggaran (RI
Pasal15
(1)
Seksi Kemitraan dan I<erjasarna l<ellumasan merupakan SaLuan 1<"1 ja Bidang Media Massa dalam pelaksanaan kemitraan dan kerja sa,lla kehumasan.
(2)
Seksi I'<elllilraan dan I<:erjasama Kellumasan clipimpin oleh seorang I<epilla Seksi yang berlledudui
(3)
Sellsi I<emilraan dan I<eljasama l<ellumasan Illempunyai tugas :
a. menyusun baban Rencana I<:elja dan Anggarall (RKA) dan ODkulllHII Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Media Massa sesuai uell,li)1I lingkup tugasnya; b. melallsanakan Ookulllen' Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Mellia Massa sesuai dengan Iingkup tugasnya; c. menyiapkan rellC;3na dan melaksanakan kegiatan tatap rnuka pimpilHIIi pernerinlah daerall dengan pengelola media massa; 01: rnenyiapkan rencana dan melakukan kerja sama dengan media IlIa,;na dalalll penyebarluasan informasi kebijakan dan program pemel ill[; Ih daerah; , / e. menyiapkan dan memfasililasi lalap Illuka pilllpinan clengan put >iik rnelalui media massa; (/ f. rnelakukall kernitraan dengan lembaga-Ierllbaga I<ehumasan; g. Iilelakullan forurn dialogis dengan pengelola humas dan pel's; ........Ii. menyiapkan bahan laporan Biclang Media Massa yang Leillail uenu,111 lugas Seksi I<elllitraan dan I<erjasarna I<ehurnasan; dan i.' melaporkan dan rnemperlanggungjawabl
Pasal'16 (1)
Seksi Penyiapan Maleri dan Publikasi llIerupakan Satuan I<erja Bidi'llig Media Massa dalaln pelaksanaan penyusunan bahan mater! dan publil',i,lsi media massa..
(2)
Seksi Penyiapan Maleri dan Publikasi dipilllpin oleh seorang I<epala SE+.si yang berkedudui
'11
(3)
Sellsi Penyiapan Materi dan PUblfl,asr mempunyai tugas : a. rnenyusun ballan Rencana I<elja dan Anggaran (RI
Bagian I<elirna Bidang Infonllasi F'uLJlik Pasal17
(1)
Bidang Infonnasi Publil( lllerUpal(all Unill<erja Iini Oinas l
(2)
Gidang Infol'lllasi Publil( dipirnpin oleh seorang f<epala Bielan!,] yill Ig berketluuukan di bawah dan berlanggllng j8wab I<epada I<epala Oinas.
Pasal'18
(\ )
BiJallY Infonnasi Publil, Illelnpunyai luyas melaksanakall pelllbiIl8;!II, pellgernbangan Lian pelayallan infonnasi publik.
(2)
Ulllul< IlIelaksanal,C1n tugas sebagailnana dirnal,sud pada ayal (I), Bidatlg Infol'lnasi Publik mempunyai fungsj : a. penyusllnan Rellcana I<elja dan Anggaran (Rf
.
'12
d. pemanfaatan Informasi pUblik me/alul media Iuar ruang dan peneranq31 I publik; e. pembinaan, koordlnasi dan fasililasi al,ses informasl pUlJlik [el'l1a,I;'1! pemerintah daerah pad a perangkal daerah; f. pembinaan kellumasan terlladap perangl,al daerah; g. pengolahan dan 'pelayanan informasl publik melalui media center; h. pengumpulan; pengolallan dan penyajian data inforrnasi I,ellurnasan; i. pelaksanaan pernantayaq dan kajian aspirasi/opini publik; j. pelaksanaan penyulullan langsung kepada masyarakat; Ie penyiapan bahan laporan Oinas yang terkait dengan tugas ual I flll'qsi Bldang Informasl Publik; dan I. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan lugas '.Ll11 fungsi Bidang InFormasi Publile
Pasal'19 ('I)
Seksi Il'Ifol'lnasi Publik merupakan Saluall I(erja Bidang Infunnasi Pull/ii, dalam pelaksanaan pernbinaan, pengernbangan dan pelayanan illfollililsi publik.
(2)
Seksi Informasi Publik dipimpin oleh seorang I<epala Sel,si ydl1g berl,edudul,an di bawah dan berlanggung jawab kepada I<epala Bid; 1119 Inforrnasi Publik. . .
(3)
Seksi Informasi Publik rnempunyal tugas : a. menyusun Rencana I<erja dan AlIggaran (RI
Pasal 20 ('I )
Sel,sl Penel lliiall dall Media Luar Ruang rneilipakan Saluan I<erja Bit1
(2)
Sel,si PenerlJitan dan Media Luar Ruang dipirnpin olel1 seorang I(epala S(+.5i yang berl,edudul,an di llawall dan berlanggllng jawab kepada l<epalaBid. Illy Infonnasi Publ;k.
13
(3)
Seksi Penerbitan dan Media '-uar Ruang mempunyai lugas : a. rnenyusun Rencana I<erja dan Anggaran (RI~) dan Ool
Pasal 21 (1)
Seksi Data dan Illforillasi I<ehuillasan rnerupakan Satuan I<erja Bidany Inforlllasi Publik dalam pelaksanaan pengelolaan data dan ilffonllnsi kel1umasan selia pernbinaali, koordinasi dan fasilitasi al<ses puLJliI\.
(2)
Seksi Data dan Informasi I<ehurnasan dipimpin oleh seorang I<epala St"ksi yang berkedudukan di bawah dan belianggung jawab kepada I<epala Bid<J'lg Informasi Publik.
(3)
Seksi Data dan Informasi Kehumasan Illernpunyai lugas : a. menyusun Rencana I<erja dan Anggal'an (RI~) dan OOkUll'Oll Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Inforrnasi Publik sesuai derru,lI 1 Iingkup tugasnya; b. rnelaksanakan Ookurnen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidallg IIlfol"ll"I;1s1 Publik sesuai deng'an Iingkup tugasnya; c. Illengurnpull
