b. c.
Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
,t
Tclah menga,tbil titdakan uniiik mencegah iiml;ul atau berlan-juttya
langsung atas tindakan pengurusan yang mengatriibatkan kenrgian; dan kerugran tersebut.
Memperhatikan ketentuan perundffig-undangan ,vang berlaku, Drreksi rvajrb terlebih dahulu rnendapatkarr persetu"iuan Dervan Komisaris, dalam hal :
a. b.
l'"{clcpas ataii ineniual cian n:enghapus aktiva tetap milik Perseroan yans fficlebihi ";umlah tertentu yang drtetapkan aleh Rapat Detvan Kr:misaris. Mengadakan keqasama dengan badan usaha atair pihak lain. perSanliiur-Perjanjian iain 1-ang mempunyai srfat yang sama vang berlaku untuk jangka w'alitu lebih dari 3 (tiga) tahun atau perpanjangannya vang mengakibatkan.langka u,aktu leblh dafi 3 (tiga) tahun;
c \lcnganrbi!
bagia.n baik sebagiar atau sclurirhni,a aiari iliut scrla dalam Perusahaan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelarnatan prutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.
Perbuatan Direksi untuk tidak menagih iagi, mengalihkan danlatau rnelepaskan hak tagih baik sebagian maupun keseluruhan atas :
a. b.
5
Plutang pokok rnacet dalam rangka penyeiesaian piutans.
Selisih antara nrlai pokok dengan nilai pengaliharlpelepasan hak atas piutang pokok macet. dilaksanalia:r oleh Direksi sampai dengan jumlah atau hatas tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Sedangkan untuk jumlah atau batas yang melebihi kervenangan Drreksi sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Kornisaris tersebut, dilaksanakan dengan peisetu.juan te*ulis dari Dena;i Komisaris.
Direksi meminta persetujuan RUPS. untuk
a. b
.
L,fengafihkan kekayaan Perseroan dalamjangka waktu I (satu) tahun buku atau; Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
(lrrra puluh pcrscn) ,Cai-l -iumlah lickaiaan l:crslh Pcrscroan i]alarn I
(sc*u)
transaksi atau lebih. baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 6.
Anggota Direksi tidak berwenang mewakrli Perseroan. apabila
.
Teriadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi .,^^." L^--^-.-t,,..^*. ^r^.. J d iti vli 5sr '5N uldli. dl6U
b.
Anggota Direksi vang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
Dalam ha1 terdapat keadaan sebagaimana dimaksud diatas maka yang berhak mei.vakili Perseroan adalah
:
a.
Anggota Direksi lainnya yang trdak mempunyai benturan kepenringan dengan
b.
Dewan Komisaris daiain hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan
c.
Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi
Perseroan;
kepentingan dengan Perseroan: atau Dewan Komisaiis Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan Perseroan.
atar-r
/
EE-r&r
cP
LapnranFenrrapanTATAKEL[tATahun2[1fi
-pT.BPREikarangRaharja
/l
, 0'
(/
\
8.
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengunisan tersebut Drreksi, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RLrPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
9.
Direksi mempertanggungjarvabkan peiaksanaafl tllgasnya kepada pemegang saham rt)c. *^l^1..: Dr trtEl4lul t\ut J_
10. Setiap anggota Direksi meiaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penu h tanggung j awab dengan rnemperhatikar-r
11.
p ri n
sip keh ati-hati an ;
Direksi melaksanakan prinsip-prinsip Good L)orporate (kn:entunce-GL'G
dalarn
setrap kcgiaian usalta di scluruir tirrgkaiarr atau.jcri.jarrg urg.uiitasi-
12. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Goorl Carprtnste Goveruance pada Perseroan. Direksi telah membentuk Unit Kerja Audit lntern, sedangkan untuk Unrt Kerja Kepatuhan dan Manqiemen Risiko direncanakan dibentuk pada tahun 2017;
l.i. Direksi iirenirrdaklanjuti
temuarr audit drzr rek,-lrrendasi dari unit kerja auciit inierri-
auditor eksternal. hasil pengarvasan Otorrtas Jasa Keuangan, Bank lndonesia daniatau hasil pengawasan otoritas lain; 14. Direksi benvenang men";alankan pengurusan sesuai dengan kebrlakan yang dipandang tepat, sesuai dengan mt*isud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
i5. Direksi memastikan penerapan Tata Keiola serta Manajemen Risiko
secara
terintegrasi pada Perseroan;
16 Direksi menyusuaikan Kebiiakan Remunerasi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
17.
Direksi mengungkapkan kepada kepada pegau,ai kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
18. jr,{elaksanakan tugas, wewenang serta kewaliban
lainnya dalam menjalankan
Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS serta ketentuan Ferundang-undangan yang beliak u
C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS SUSTINAI{ DEWAN KOMISARIS Susunan Komisaris PT. BPR Cikarang Raharja sebagaimana dipertegas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-1271KR"1212A15, tanggal 26 Mei 2015 Perihal
Susunan Pengurus Bank bahwa Susunan Komisaris BPR Cikarang Raharja, adalah sebagai berikut :
NA}IA RoyJanuar SuryanA SE., MM. Junus Surja
@
Laporan Fenerapan IATA Ktl-ilLA Tahun
2fiE " m.
JABATAN Komisaris Utama Komisaris BPR Eikarans Raharia
t/(
JUMLAH. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS Persyaratan berupa Jumlah. Komposisi- Kriteria dan Independensi Deu'an Komisaris PT.BPR Clikarang Raharia seperti vang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuansan (OJK)
telah terpenuhi seseuai dengan Peraturan otoritas Jasa Keuangan (Po.IK) l\omor 4lPolts'03l20i5, tangga"l 3l Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank .
Perkreditan Rakyat. dengan ganrbaran sebagai berikut.
1. 2. 3. 4" 5. 6.
Jumiah anggota Dewan Komisaris paling kurang
2
(dua) orang, tidak lebih
banyak atau maksimal sama dengan jumlah anggota Direksr. l)ew'an Komisaris dipirnpin oleh Komisaris LItama.
Minimal i (satu) anggota Der,van Komisaris berdomisili di wilayah Kerja BPR: I)er.l'an Komisaris terdiri dari Komrsaris dan Komisaris lndependen dengan lurnlah a.nggota Komisaris Independen paiing kurarrg 509,; (lima puluh perseratus) darr .lumlah anggota l)ewan Komi sans;
Dewan Komisaris merupakan maielis dan setiap anggota Dewan Komisaris tid;rk dapat berlrndak sendiri.
lulus uji kemampuan dan kepatutan dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan
Semi.ra anggota Dewan Komis;u'is telah sesr"iai
{/it
urt"l g;i't.,1ter te,st) -varg berlaku bagi BFE".
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS De-wal Kt-,litisai:is ueirriliki tuga; dair tariggung ia-wa'o :/alg sudali dilaksanakall sebq;ai berikut .
telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan *,ervenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan
Devn'an Komisaris
rnaupLrn kepentingan pi hak manapun, 2.
3.
4.
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi peiaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengalvasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung larvab Drreksi serta memberikan r-rasihat kepada Direksi; fJew-an Komisaris melakukan revierv atas suatu transaksl dalam rangka pelaksanaan pengarvasan. Tr"rgas pengawasan oleh Dew.an Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini; Setiap anggota Dervan Komisaris dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahka,n peraturan perundang-undangan yzing berlakri"
5.
Der,van Komisaris telah memastikan terselenggaranya peiaksanaan Tata Keloia ((irtotl
Corytorute (]orernance-GtlGj dalam setiap kegraian usaha BPR pada seluruh trngkatarr atau jenlanS organisasi. 6.
€9
Dew'an Komisaris telah memastikan bahrla Direksi teiah rnenindaklanjuti temuan Unit Kerja Audit Intern dan rekomendasi dari Unit Audit Intern. Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) danlatau hasil pengawasan otoritas lain:
Lapnran Penerapan 1ATA l(ELilLA Tahun
2[18
-
PT. EpR Eikarang Raharja
6
7.
Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat (sepuluh) hari ker.ya sejak ditemukannya a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan
l0
:
di bidang ketrangan dan perbankan;
dan
b. 8.
Keadaan atau perkiraan keadaan vang dapat membahavakan kelangsungan usaha BPR.
Anggota Dewan Komisaris, baik hersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktlr pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainny4 memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain sena berhak untuk mengetahui segala tindatrran yang telah dijalankan oieh Direksi:
9.
Der,van Komisaris meminta Direksi" setiap anggota Direksi, dan atau Jaiaran Manajemen untuk memberikan pen;elasan tentang segaia ha1 mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka, i"0. Dewaur Komisaris memilikr hak mengusulkan penggantian da:'v'atau pengangkatar anggota Direksi kepada RUPS / RLIPSLB, 1"1". Der,,,an Komisaris setiap w-aktu berhak memutuskar untuk memberhentikan untuL sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi telsebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan. merugikan Perseroan" rnelalaikan kewa.liban danlatau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlakLr. Adapun iat.a oara pemtrerhentian semeniara mengacu pa
12. Dewan Komisaris telah:
a. Membuat risalah Rapat Delvan Komisaris dan menyimpan salinannya, b. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan vang telah dilakukan selama tahun l.,.l-,, uur\tt.
1"3.
Dew'an Komisaris dalam melaksanakan ker,lajihan, tugas. tanggung jawah dan wewenarlgnya. memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
R E KO i\,I ENDA S T DEWA_I{ KO MI SA_RIS
Selam tahun 2016, Dewan Komisaris PT. BPR Cikarang Raharja karena belunl dibentuknya Unit Kerja Kepatuhan, belum memberikan rekomendasi secara tertulis terkait dengan penerapan Tata Kelola di BPR Cikarang Raharta.
D. KELENGIi{PAN DAN PELAKSAilIAAN TUGAS ATATJ FUI{GSI KOMITE PT BPR
Cikarang Raharja untuk tahrrn 2016, helum ada Komite-Komite lain, selain Komite Kredit (KK). dalam pelalanannya Surat Keputusan Drreksi tentang Komite Kredit mengalami perubahan-perubahan. dan terakhir Komite kredit melalui Surat Keputusan Direksi Nomor . 0i3/SK-DIR/BCRI)02016. tanggal 31 Oktober 2016 tenrang Komite Kredit Kornite-Komite lainnya akan drbsntuk sesuai kebutuhan dan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Gl
lapnran Penerapan
TATA l(ELilLA Tahun
2fi8
PT. BPR
[ikarang Raharja
(\
KOMITB KREDIT (KK) Misi Komite I'redit (KK) adalah membantu Direksi dalarn mengevaluasi danlatarr memherikan keputusan kredit sesuai batas wewenans yang ditetapkan l)ireksi sebagaimana dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkat prinsip kehati-hatian (prud e nt i a I banki n g).
FTII{GSI POKOK KOMITE KREDIT
r
Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit
yarg
lebih
mendal am dan komprehen sif .
r
Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasilpengusui yang terkait dengan:
-
Debitur-debitur besar'; Industri yang spesifik, dan; Permintaan khusus dari Direksi.
WEWE]\ANG KOMITE KREDIT Keu.errangan Komite Kredit dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit mengacu pada ketentuan / Pedon"lan Kebilakan Perkreditan BPR (PKPB) yang dibuat BPR.
RTJANG LINGKTIP WEWENANG YANG
r
Komite Kredit berw-enang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi (SK Direksi) tentang Komite Kredit
Dari segi obyek keputusan kredit
-
Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersial diatas nilai tertentu;
[{emberika,r keputusan atas usulan tb.silrtas kredrtMenetapkan rencana pengambilalihan kredit (tlredit Take Ot,er) dari lembaga keuangan lain dengan tetap memperhatikan proses kredrt yang sehat dan prinsip kehatia-h atian (pru de nt)
.ITIGAS
POKOK ANGGOTA KOMITE KREDIT
:
Berikut beberapa ketentuan tentang tugas pokok Komite Kredit, adalah
o
d
:
Dari segi besamya kervenangan
-
r
DIMILIKI KOMITE KREDIT
.
htlemberikan arahan jika perlu diadakan analisis kredit yang lebih komprehensif,
Laporan Fenerapan TAIA I(ILILA Tahun
2fi8 -
FT. EPR Eikarang Raharia
berhubung informasi 17ang disajikan belum mencukupr untuk digunakan dalam pengambil an keput usan;
Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasiipengusr.rl, Memutuskan kredit berilasarkan kemahiran prof'esional seeara dan seksama.
jujur
oh_vektil, eermat,
PtrNGA]VIBILAN KEPT lTtISAN Pengambilan keputusan kredit dapat dilakukan melalui persetu-juan atas r-ancangan k'epuiusa:i 5,*ng diedarkart Seeaia tertiilis {cii'ctiltitit;it inernt;,i atau k*irfii:nasi pelset,.ij*air
kepada anggota Komrte Kredrt atau melalur rapat Kcmite Kredlt yang sah. Jika rancangan keputusan -vang diedarkan tidak disetujui oleh saiah satu anggota Kornite Kredit, maka sesegera mr-rngkin dgadu.alkan kembaii rapat Komite Kredit.
E.
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAI\{ KEUANGAN DANiATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DANGAN ANGGOTA DElryAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR
a.
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank dan/atau perusahaan lain
NAMA
KEPEIUILIKAN SA}{AM BANK PT. Lainnya
JABATAN I
t Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT. BPR Cikarang Raharja,
tidatr<
memiliki saham
baik pada BPR Cikarang Raharja arau Bank maupun perusahairr larn
b.
Hubungan Keuangan / Keluarga Auggota Direksi dengan Dewan Komisaris
J{AMA DIREKTUR
NAMA KOMISARIS
HUBTINGAI{ KEUANGAN
HUBUNGAN KELUARGA
Hubungan keuangan atau keluarga antar Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris di PT. BPR Crkarang Rahar;a tidak ada.
/l
69
Lapnran Fenerapan TATA KELILA lahun
2fi8 -
FT. BPR Eikarang
Raharja
t,
b
//
ff f
c.
Hubungan Keuangan / Keluarga Anggott Direktur dengan Pemegang Saham
NAMA DIREKTUR
NAMA PEMEGANG SAHAM
I{UBIJNGAN KEUANGAN
HUBTINGAN KELUARGA
I
t Hubungan keuangan atau keluarga xrtm Anggota Direksi dengan Pemegang Saham di PT. BPR Cikarang Raharja tidak ada.
F.
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBI"INGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN AII{GGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR
a.
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Bankdanlatau perusahaan lain
NAMA
JABATAN
RoyJanuar Suryan4 SE,. MM
Komisaris Utama
KEPEMILIKAN SAHAM BANK PT Lainnya BPR
PT. Pasific N{otor I
Cikarang Rahaja
(20%)
{80 %}
Ilubungan Keuangan / Keluarga Anggota Dervan Komisaris dengan Komisaris Lain
NAMA KOMISARIS
NAMA KOMISARIS
HUBUNGAN
KELUARCA
Hubungan keuangan atau keluarga afitar Anggota Dewan Komisaris dengan Komisaris Iain di PT. BPR Cikarang Raharja tidak ada. b.
Hubuagan Keuangan /Keluarga Anggota Denvan Komisaris dengan Direksi
}IAMADIREKTI]R
NAMA KOMISARIS
HLIBTII{GANl
KELUARGA
I t
Hubungan keuangan atau keluarga antar Anggota De-,van Komisaris dengan Direksi di PT.BPR Cikarang Raharjatidak ada.
,s9
Laporan Fenerapan IATA KILilLA Tahun
2fifi -
PT. BpR
[ikarang Raharia
dr
Eubungan Keuangan I Keluarga Anggota Dervan Komisaris dengan pemegang Saham
NAMA }]AMA KOMiSARIS
HUBUNGAN KEUANGAN
PEMEGANG SAHA]\,I
HUBUNGAN KELUARGA
- Roy Januar Suryana (80%)
It i^ q,,-,.^.
En., Irn,,r. Qttr.re-" Str \,'l\l
Saudara
- Rio Suryana
Kandung
(200;o)
G.
PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Paket atau kebijakail remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komrsaris dan Direksi sepanjang tahun2016, disajikan sebagai berikut :
No.
1
2
Jenis Remunerasi dan Fasilitas
Lain
Jumlah Diterima Dalarn I Tahun Direksi Jutaan Jutaan Orang Orang Rp. Rp.
Dewan Komisaris
Remunerasi (gaji, bonr-is, tunlangan rr-rtin. tantiem dan fasrlitas lainnya dalam bentuk non natura)
i
2
552
671 15
2
I
i i
Pasilrtas lain dalam bentuk natura (perunrahan. tran sportasi. asuransi kesehatan dsb) yang *) .
a. f)apat dimiliki .b. Ticiak ciapat dimiiiki
li4
2
i 34.44
2
Totai
*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah
Jumlah remunerasi dalam I (satu) tahun untuk anggota Dewan Kamisaris dan Direksr bila dikelompokkan dalam kisaran trngkat penghasilan adalah sebagar berikut :
Jumlah Remunerasi per Orang dalam
L
tahun
Jumlah Direksi
Jumlah Komisaris
2
2
Diatas Rp.2 Milyar
Didas Rp.l Milyar s/d Rp.2 Milyar Diatas Rp500 Juta s/d Rp1 Miyar Rp500 Juta kebawah
6S
Laporan Fenerapan TATA
l(tt0lA
Tahun
2[18
PT. BpR Eikarang l{aharia
/ ,\
1,4
L
H.
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 3 i Desember 2016 adalah sebagai benkut .
r r r o
L
Rasio gaji pegawai yang tertrnggi dan terendah Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah
56-95 04
Rasio gaji Komrsaris yang tertinggi dan terendah Rasio gajr Direksi tertinggi dan pega*.ar rertinggr
32.43 %
29,22% 65,A0 %
FREKTJEI{SI II{PAT DBWAN KOh{ISARIS Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengadal,;an rapat sebanyak dengan rincian sebagai berrkut :
T{AMA
JIi]ULAH
4
(empat) kali
KEHADIRAN
PERSENTASE
RAPAT
J.
Roy Januar Suryana, SE.,MM
4
+I
100?'o
Junus Surja
4
4
lAAo/o
JUMLAH PEI\IYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR sepanjang tahun 2016, di PT. BPR Cikmang Raharja ndak adafraud yarrg terjadi baik Intem maupun ekstern, dapat dilihat dari tabel berikut : Jumlah Kasus Yang Dilakukan oleh Anggota Dew.an
Internal Fraud Daiam 1 (satu) Tahun
Komismis dan Anggota Direksi Tahun Sebelum
nya
Tahun Berjalan
Pegawai
Pegarvai Tetap
Tahun Sebelum
nya
Tahun Berjalan
Tidak Tetap Tahun Sebelum
nya
Tahun
Berialan
Total Fraud Telah diselesaikan Dalam proses penyelesaian di internal Bank
Belum diupayakan penyelesaiannya
felah ditrndaklanlutr meialui proses hukum
/ G$
Laporan Penerapan 1ATA KEl"ilLA Tahun
2fi8
PI. Bpn fiikarang
Raharia
,t
t
[1/
q
K.
JUMI,AH PBRMASALAIL{N HLIKUM DAN UPAYA PEI{YELESAIAN OLEH BPR Pennasalahan hukum yang terjadi
di BPR
Cikarang Raharja selama tahun 2016, adalah
sebagai berikut:
Jnmlah Perdata Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Dalam proses penyelesaian
2 ,t
Total
Selama tahun 20i5 terjadi 2 (dua) masalah hukum perdata yartu terkait nasabah kredit yang rnenunggak pembayaran atas nama PT Ekalaya Saputra dan PT. Putra Putri Kumia.
1.
Pada saat kredit atas nama PT. Ekalaya Saputra menunggak plhak Bank berusaha untuk melakukan penagihan. naffIun pihak debitur tidak ada kemampuan untuk membayar dan akhiraya pihak bank memutuskan untuk melelang jaminannya. Pada tanggal 17 Mei 2A]ro pihak debitur melakukan gugatan terhadap pihak Bank karena pada intrnya pihak debitur tidak setuju jaminannya di lelang karena jangka u'aktu kredit yang diberikan oleh pihal<
Bank miisih ada berdasarkan Perjanjran Kredit (PK) Nomor 04. tertanggal 15 April 2014 bahwa jangka rvaktu kredit yang diberikan kepada debitur yaitu selama 48 bulan terhitung
sejak tanggal 14
April 20i4
sampai tanggal 14
April 2018. Sampai
dengan akhir
Desember 2016 masalah hukum perdata dengan pihak debitur PT. Ekalaya Saputra masrh dalan: proses pe.nyelesaian di persidangan.
2. PT
Putra Putri Kumia pada tanggal 21 Desember 20l5melakukan Dropping pinjaman sebesar RP 600.000.000,- dengan jangka waktu i2 bulan di BPR Cikarang Rahar-ia. Pada
tahun 2016 Handrik Kurniawan selaku pemiiikPT Putra Putri Kurnia di gugat di pengadilan daiam Perkara Kepailitan oleh pihak lain dan pada putusannya Handrik Kurniawan di putuskan dipailitkan. Oleh karena putusan tersebut ciebitur trdak lagr mempunyai kewenangan dalam mengeloia aset atas namanya ataupun istri dan anakanaknya, sehingga apabila debitur hendak melakukan penjualan atau pengalihan aset maka
harus dengan izin sepengetahuan sefia bersama-sama dengan kurator. Sehingga pihak Bank menunggu peryualan aset oleh pihak Lurator untuk memenuhi kewajiban debitur di BPR Crkarang Raharla.
L.
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAI{ PT BPR Cikarang Rahar.la belum memiliki komitmen secara tertulis untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undzurgan berlaku. antara lain Peraturan Bank Indonesia (Ptsl) dan Peraturan Otontas Jasa Keuangan (OJK).
(9
Lapnran Fenerapan TAIA l(ELilLA lahun
2[lE - m. Bptt Eikarang Raharja
\
Untuk menunjang hal tersebut PT. BPR Cikarang Raharja, Direksr atau Manajemen akan membuat Kebijakan Internal mengenai yang mengatur benturan kepentingan, antara lain dimuat dalarn :
. . . . .
Surat Keputlrsan Direksi; Anggaran Dasar Perusahaan; Kode Etik Karyawan dan Pengurus,
Kebijakan i Memo-memo Internai terkait Transaksi. Standar Operasional Prosedur (SOP) antara larn SOP Tata Kelola (GCG), SOp Bagian Umum dan SOP-SOP lainnya yang berkaitan untuk menghindari benturan l--^^-.- -.-a:.-I rgAu. NEPEITLI
Misal untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam keputusan pengadaan barang danlatau.;asa
.
FT
BPR Cikarang Raharia akan melakukan antara iain sistem pengadaan yaitu
:
Stntr-alisasi Perrgadaan
Pengadaan barang / jasa logistik dikelola oleh Bagian Limum yang bertanggun-e jawab, baik dari sisi pengadaan maupun administrasi persediaan:
'
Juga memiliki kebrjakan intemal yang mengharuskan seluruh anggota Dewan Komisaris, Anggota f)ireksi dan Seluruh Karyawan di semua unrt kerja mernbuat Surat Pernyataan 1'ang memuat semua keadam atau situasi untuk menghindari ada kemungkinan timbulnya henturan kepentingan.
Dalam tahun 2016 PT. BPR Cikarang Raharj4 tidak memiiiki transaksi atau jalannya operasional bank yang mengandung benturan kepentrngan
Barik juga senantiasa berupaya agar lierrturau keperriiirgiir tiriak irija,ii pada kaiangari Pengurus (I)ewan Komisaris dan Direksi) dan Pegawai Bank Untuk itu Bank memherikan pelatihan at"au ttaining kepada pengurus dar, pegawai bank yang berhubungan dengrm benturan kepentingan, antara lain seperti:
-
Pelatihan Manajemen resiko, Pelatrhan APLI i PPT; Pelatihan Analisis Kredit;
Pelatihan lainnya yang berirubungan atau yang berkaitan untuk menghindari Benturan Kepentingan.
€9
Lapnran Penerapan iATA l(tL[LATahun
2[18
- FI. BPR Eikarang
Raharja
I
/ ,\
