PERANAN HUKUM DALAM MENDISEMINASIKAN NILAI-NILAI PERDAMAIAN
Oleh: C. Maya Indah s. -=~ - _Ku m
UKSW Salatiga & Ketua Bersama Satya Wacana Peace Center)
--- ~tan
-
• _...., t er kait dengan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu. --- -=-c:t a- citakan tercapainya tujuan moral, melayani kebutuh an ~:-""-=::..~ :~; · kelangsungan kehidupan social, seperti antara lain menciptakan -__...-----~~ - ::: t<edam aian, penyelesaian sengketa, termasuk juga meniadakan s~.:-.Jt " penyimpangan-penyimpangan' dalam pandangan hukum.
-
J
-=- . . "', -=-
. =-. ataannya, hukum juga bisa memiliki 'nilai latent". "The rule .:emiki an di sampaikan Gerald Turkel. Oleh karena itu, konsep .:= -==· r"d ak berkaitan dengan substantial justice . Keadilan yang
-----~--~,
1
:::=;:::=:_:= : - ""'ukum m odern adalah keadi lan berdasarkan hukum positif/ :a:E~~- = i ~ ·.
Suprem asi hukum diartikan sebagai supremasi undang~-=r==:-:=--c ::>"sa j adi undang - undang t id aklah menyuarakan sungguh~- sosia l unt u k m enciptakan perdamaian dalam masyarakat. -:.s:=-.::- _ s=. :aa· mal ah m em unculkan konflik . Ilmu Hukum terkungkung __ - _ ~ - fl itu se ndiri . Hukum dirasa tidak mampu lagi menjawab ~-£ :>enuh pluralit as. Huku m bahkan bisa dipakai sebagai alat ~___,-~~-5, ekuasa an dan ke pentingan.
=-
!:E:;:-:::; -~; :: -=~·=
2 '19
m el at a rbela ka ng i ada Ia h sebaga i beri kut : -ic"s, pemegang keku asaan dalam hukum mengunakan - -= se.c ""' , Kewen an gan menyelesaikan secara paksa pelbagai ----·- ; _:_- 'on ik. Kon f lik m enj ad i bertambah lagi ketika ada illegal _.;;;-- .: =.:.:.·,e ... yang dil akukan oleh pen eg ak hukum melaluijudicial 'U::t=::=, ~=:-=.;2 ~a•a slog an "Equal j ustice under law to all who can
·::
;- a-c: 3c::or ,Torcr: o, :995, p.1 2 .
• - -
:;.3-.,_
=·-- . -
20
2.
LOKAKARYA "MEMBANGUN PERDAMAIAN DI DALAM MASYARAKAT BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA" 28 & 29 Januari 2011 Di Ruang Probowinoto - Universitas Kristen Satya Wacana
Hukum yang digambarkan sebagai law as a tool of social control maupun social engineering seakan menegaskan hukum sebagai sebuah komunitas tertib, Ternyata, hukum sesungguhnya penuh dengan hubungan yang tidak seimbang. Pihak yang berkuasa, dan berpengaruh dapat mempengaruhi proses pembuatan dan penerapan hukum demi kepentingannya. Oleh karena itu hukum tidak bisa dikatakan sepenuhnya netral, objektif. Tetapi sebenarnya hukum tidak lepas dari pengaruh seperti politik, dan kekuasaan -kekuasaan lainnya. Jelaslah bahwa bekerjanya hukum bukan hanya secara rules and logic, tetapi juga meliputi social structure and behavior dari individu atau birokrasi yang terlibat. Critical Legal Studies menggaungkan bahwa power relationship dalam masyarakat ternyata mampu mempengaruhi hukum. Kepentingan masyarakat dominan yang membentuk hukum akan tercermin dalam hukum. 3. Hukum yang hanya dimaknai sebatas rules and logic semata akan melupakan hakekat bahwa hukum sebenarnya artifisial dan distict . Hukum tidak bisa mencakup keseluruhan tatanan sosial yang sosiologis, anthropologis. Hukum tanpa mengaca pada kebutuhan sosial akan menjadi hukum yang terasing dari masyarakatnya. Positivisme legisme mencirikan hukum yang dipercaya netral dan objektif dalam rule of law as it is in books/ formal/ structured rationality, dan tidak peduli pada substansi. Hukum mengalami distorsi dalam bentukan lege, sehingga hukum bisa mengalami alienasi dari kebutuhan masyarakat. Bahkan hukum dipisahkan dari moral.
Dengan demikian, berbicara mengenai hukum dalam konteks masyarakat Indonesia yang berBhinneka Tunggal Ika, maka seharusnya hukum di Indonesia itu, memiliki warna yang mengakomodasi keharmonisan dalam Bhinneka Tunga I Ika, sehingga mencitrakan perdamaian. Berdasar perenungan di atas, maka akan ditelusuri bagaimanakah ' pencarfan dan pembebasan hukum supaya mendiseminasikan kebenaran , keadilan. Hal ini juga sejalan dengan bagaimana mencitrakan pembelajaran ilmu hukum yang holistik yang memberikan karakter"peace building". Peranan Hukum Dalam Wajah Bhinneka Tunggal IKa Satjipto menyatakan bahwa hukum hanya menempati satu sudut kecil saja dalam jagad ketertiban. Hukum menghadapi kenyataan bahwa ia dihadapkan pada berbagai ordinat dalam masyarakat. Selanjutnya dikemukakan bahwa apabila ilmu hukum ingin menjadi sebenar ilmu, maka mengetahui tentang hukum negara saja tidak cukup. Hukum negara tidak memegang 2 monopoli kekuasaan untuk mengatur.
Ini artinya, dalam membangun perdamaian, hukum bukanlah dimakna i dalam suatu teks perundang-undangan saja. Tetapi, hukum akan selalu berada dalam suatu konteks dan kontekstualisasi yang bersimbiosis dengan kekuatankekuatan yang mempengaruhi hukum, yang melibatkan manusia dalam konstelasi sosial, politik, budaya, dsb.
2
Satjipto, Hukum dalam Jag at ketertiban UKI Press, Jakarta, 2006, hal. 97- 106 .
LOKAKARYA "MEMBANGUN PERDAMAIAN DI DALAM MASYARAKAT BER· BHINNEKA TUNGGAL I KA" 28 & 29 Januari 2011 Di Ruang Probowinoto - Universitas Kristen Satya Wacana
21
- _ ~ .... m t anpa mengaca pad a kebutuhan sosial yang hakiki, akan menjadi ::: -g t erasing dari masyarakatnya. Santos menggambarkan bahwa pad a s::r ~::. . =:ang ini, kita memasuki suatu era ketidakseimbangan antara prinsip ~c em ansipasi yang disebut sebagai "paradigmatic transition". s:::=:c : =e ... isme ingin mendudukan dinamika ketidakseimbangan untuk lebih 3 ~~.,.r..- =.-atk an pada keuntungan emansipasi. Berangkat dari pemikiran ~::' : :_· atas, penulis berpendapat bahwa jelaslah bahwa kajian dalam hukum . c ~ i d a k hanya didasarkan pad a aspek formalisme bel aka. Diperlukan - ~ -.ssault On Legal Exclusivism". Hukum tidaklah bebas nilai. • :s1ologi Masyarakat Indonesia yang pluralistik, menyimpan banyak : --4 ik . Reaksi terhadap kegagalan Hukum formal dalam mencari -~~pemu lihan dari konflik menyiratkan adanya suatu ketakberdayaan ..____ - =;ara yan g seharusnya tidak memberikan ruang konflik. Konflik _;.~·t:' : : . - s, sosi al, budaya, bahkan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia c~::-:--:_ - rasanya sudah tidak bisa dijawab lagi pemecahannya oleh hukum ----::.:· ~ -- . su mengenai kebebasan beragama, hak-hak minoritas, kebebasan .-.::;::::::-"..,.,_-=-,: :_ar'l berku mpul, demokrasi, dsb haruslah mampu dijawab oleh hukum.
=2•
-
_-, yang baik selalu mengakar pada "a peculiar form of social life". _,-~= ~ hu ku m merupakan suatu unikum yang berbasis pada kosmologi, - -- a· bangsa yang bersangkutan. Senada dengan konteks hukum dalam _ =: - am anaha menyatakan adanya "Mirror Thesis" yakni bahwa Law is a _ .,...- : c·ety, which functions to maintain social order... Law maintains social =.::ablishing and enforcing the rules of social intercourse, and by 4 ..: - s:;utes.
·-·
-'-~-
- - ::csila yang di dalamnya tercantum pula kata Bhinneka Tunggal Ika 5 :c -wku m bangsa Indonesia. Cita hukum itu akan mempengaruhi dan sc.Jag ai asas hukum yang mempedomani, norma kritik (ka idah can faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum ~E:~-=--· a1 , penemuan dan penerapan hukum). Dengan demikian, --~= :ata huku m itu merupakan sebuah eksemplar remifikasi cita hukum _e oag ai asas dan kaidah yang tertata (tersusun) dalam sebuah
-==~rasi
pemikiran di atas, memberikan suatu konsekuensi pekerjaan ___ s.,ya dala m upaya membangun hukum termasuk juga mencetak :-=: g a hu kum dengan suatu upaya membangun kultur berhukum. um ini bisa mewarnai arsitektur hukum yang berwajah Indonesia,
=- _ ~:::.==-
')e Sousa Santos, Toward a New Common Sense : Lawf Science and Politics in the ~::.:.:~-: --ansitionf Routledge, New York, 1995, h .l. - ~,:,-:: , a , A General Jurisprudence of Law and Society, Oxford University Press, -
_-.. --
· -=_- =e- 1Ukak an bah wa masyarakat manusia terbagai ke dalam masyarakat bangsa, -::=::::::-;- _- .a Volk geist (jiwa bangsa). Volkgeist adalah filsafat hidup suatu bangsa atau pola ::::::=::.:: ::z_ kepri badian yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi di masa lampau . .....__-.:-:a Struktur I/mu Hukum Indonesia, Refleksi Hukum, Jurnal Imu Hukum · S ··, edisi Oktober 2008 hai.1 34.Sistem hukum terdiri dari legal substance, legal :;r::;.," e.;..: =~ · ture . Lawrence M.Friedman, The Legal System, A Social Science c~ ::- -5sel Sa ge Foundation, New York, 1975.
-
22
LOKAKARYA " MEMBANGUN PERDAMAIAN DI DALAM MASYARAKAT BER-BHINNEKA TUNGGAL I KA" 28 & 29 Januari 2011
Di Ruang Probowinoto - Universitas Kristen Satya Wacana
yang diinjeksikan dalam suatu diseminasi nilai-nilai pendidikan hukum kita. Membangun hukum yang berBhineka Tunggal Ika bisa dilakukan dengan menanamkan nilai toleransi, penghormatan akan hak asasi, demokrasi, maupun nilai humanistik lainnya Cara berhukum yang memiliki kosmologi Indonesia yang berBhineka Tunggal Ika memiliki suatu karakter pula yang bisa dikategorikan sebagai "non conflict based", guna menjawab pluralisme bangsa. Hal ini untuk memberikan semua komponen hukum suatu tujuan yakni memberi keadilan pada masyarakat. Perlu dikonstruksikan hukum yang ada dalam suatu tujuan hukum 7 sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu: 1. Keadilan (Gerechtigkeit) yang didukung oleh keberlakuan filosofis (Philosophische Geltung). 2. Kemanfaatan (Zigwek-massigkeit) yang didukung oleh keberlakuan sosiologis (Sozio/ogische Geltung). 3. Kepastian hukum (Rechssic herheit), yang didukung oleh keberlakuan yuridis Uuristische Geltung). Sorotan kepada bekerjanya hukum di Indonesia, manakala terjadi diskrepansi antara ketiga tujuan hukum tersebut di atas. Fenomena masyarakat yang kompleks dan majemuk bisa tereduksi teknis semata dalam perundangundangan. Oleh karena itu betapa pentingnya suatu pembangunan hukum yang mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan hukum dalam masyarakat, yang sekaligus bisa mewakili tujuan hukum untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian . .
Pendidikan Hukum Dalam pembelajaran hukum, maka perlu direfleksi bahwa tatanan hukum sebagai sistem formalitas menghadapi dua masalah besar yang mendominasi hukum modern. Pertama adalah perjuangan untuk keluar dari dilema kesewenang-wenangan dan formalisme membabi buta, keadilan yang zalim, yang kedua adalah upaya untuk menciptakan perdamaian antara legalitas dan moralitas dengan menolak ekstrem -ekstrem individualisme dan kolektivisme serta menyediakan ruang yang lebih lapang di dalam hukum bagi nilai-nilai 8 solidaritas. Sejalan dengan pentingnya diseminasi nilai perdamaian dalam pendidikan hukum, maka tak lepas dari konsep pendidikan ilmu hukum yang holistik yang berarti bersifat interdisipliner. Paradigma akal budi merupakan suatu paradigma
7
Dalam Sidharta, Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Ad itama, Bandung, 2006. hal. 40 8 Roberto Mangabeira Unger, Law and Modern Society, terj. Teori Hukum Kritis: Pos isi Hukum Dalam Masyarakat Modern, Nusa media, Bandung, 2007, Hal. 275.
LOKAKARYA " MEMBANGUN PERDAMAIAN DI DALAM MASYARAKAT BER-BHINNEKA TUNGGAL I KA" 28 & 29 Januari 2011 Di Ruang Probowinoto - Universitas Kristen Satya Wacana
23
yang menjiwai paradigma 'Ekologi Dalam '. 9 Dengan demikian _.__ a ~ - p engertian dalam dunia akal budi yang menjadi simbol dari =--:_.·vi t as suatu ilmu, akan menggugat pemikiran hukum yang berupaya an hukum dari moral. Se:Jagaimana Notohamidjojo kemukakan bahwa hukum memiliki ~-a ""' m oral yang sangat kuat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari moral. se aras dengan tujuan hukum yang dikemukakan Notohamidjojo ~_.___. ., a yaitu bahwa tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan 10 - - .::am ai dalam masyarakat. - .(arena itu, hukum bukanlah tidak bernurani, melainkan suatu a-g bermoral, yaitu moral kemanusiaan dan keadil an. Hukum yang -csa .(eadilan adalah hukum yang tidak dalam bukan melayani dirinya - £ ainkan bi sa saja melampaui logika hukum untuk mencapai makna ang esensiil. oo=a.-r·gm a 'Ekologi Dalam' merupakan perubahan pa radigma yang :Jandangan dunia mekanistik yang berasal dari Descartes dan j2Cigma ini mengandaikan suatu kosmos yang memiliki jaringan satu ain dalam kehidupan dan saling bergantung baik pada individu dan )·ang pada akhirnya memunculkan kesadaran ekologis yang
- ,:;: •;;,•anlah seharusnya karakter pendidikan hukum kita. Hukum akan a, dala m fenomena sosi al dan kultur dalam masyarakat. Hukum ~-- asi dengan masyarakat. Hukum juga merupakan bagian integral ~- ""'lasyarakat manusia. Dalam setiap masyarakat manusia, selalu ,.., _ ... m. Ad a masyarakat, berarti ada norma hukum. Itu berart i, tata -a ""'JS men gacu pada penghorm atan dan perlindungan harkat dan -.a- _s·a. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan ----gan at au hasrat individu yang egositis dan kepent ingan bersama :e--:ac· konflik sebagaimana analogi ekosistem masyarakat manusia - g sa ing bergantung da n m enj adi inti dari paradigma " Ekol ogi
:g :;a am• m enj ang kau pu la paradig ma holist ik dalam hukum ,
m enjadikan ~~, s_a:u entitas yang t erbuka yang bisa dikaji dari banyak aspek atau pelbagai - - _- --erupakan suat u ent itas yang m emiliki suatu j alina n nilai- nilai yang ;::~ .:: - g o
e ..... <ead: an Dan Kem anusiaan, BPK Gunung Mu lia, Jakarta Pusat, 1975, ,=se ... .,. a:1 nor'Tla tentang yang baik, yang membeda kan dari yang j ahat, =a::J; a - a ...... s a oa ta11 m asyarakat. : oid, ha . 34 , 31.
=_.__.-_ . =-
24
LOKAKARYA "MEMBANGUN PERDAMAIAN DI DALAM MASYARAKAT BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA" 28 & 29 Januari 2011 Di Ruang Probowinoto - Universitas Kristen Satya Wacana
Undang-undang Dasar kita memiliki suatu kandungan moral. Dalam implementasi terhadap peraturan di bawahnya, maka membaca konstitusi memerlukan apa yang disebut Ronald Dworkin dengan "moral reading". 11 Diperlukan suatu pencarian asas-asas moral yang ada didalamnya. Sebagaimana dikatakan Scholten lebih lanjut bahwa orang tidak hanya berbicara mengenai penerapan hukum (rechtstoepassing) yang mekanistis melainkan penemuan hukum (rechtsvinding) yang lebih kreatif. 12 Hukum itu terus menerus dig arap dan ditetapkan oleh keseluruhan konteks sosial. 13 Oleh karena itu, jelaslah bahwa moral memang ada dalam konstitusi, namun hal ini harus diketemukan dan dibangun dalam segala sendi kehidupan. Pendidikan hukum akan diarahkan pada pembangunan suatu institusi 14 hukum yang responsif dan progresif. Hukum responsif memiliki keterbukaan dan fleksibilitas. Dalam persoalan mengenai integritas, maka pemikiran hukum responsif melawan serta mengurangi kecenderungan aparat untuk bersembunyi di balik peraturan dan menghindari tanggung jawab. Untuk melakukan hal ini, dalam konteks kebhinekaan, maka hukum responsif memperkuat cara-cara dimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang, walau terdapat benturan di antara keduanya. Lembaga responsif ini menganggap bahwa tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri. 15
• • • •
Satjipto mengemukakan Hukum Progresif memiliki karakter: Hukum ditempatkan dalam hubungan erat dengan man usia. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat digugat. Hukum dinilai dari tujuan sosial serta bekerjanya hukum. Mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.
Dalam konsep hukum progresif ini, menjadikan makna pendidikan hukum orientasikan pada penciptaan kurikulum pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai demi kemanusiaan. Konsep Hukum Progresif membuka tabir ideologi tertutup dan menjernihkan pertimbangan hukum. Entitas hukum tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat memutusjaringan dan menimbulkan gangguan (obstruction) terhadap keutuhan dan keberlangsungan jaringan. Hukum agar dapat menyesuaikan diri pada 16 jagad kehidupan dan tidak merusak jaringan jagad kehidupan tersebut. 11
Ronald Dworkin, Freedom's Law-The Moral Reading of the American Constitution, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1996 . . 12 Paul Scholten, Struktur 1/mu Hukum, terj . De Structuur Der Rechtswetenschap, alih bahasa B. Arief Sidharta, Alumni, Bandung, 2005 13 A. Gunawan Setiardja, Dasar dari Hukum, Ka pita Selekta hukum, FH UN DIP, 2007, hal. lO. 14 Pemikiran Hukum Responsif merupakan pemikiran Philippe Nonet, dan Philip, Selznick, Law and Society In Transition, Harper and Row, London, 1978. 15 Sajipto Raharjo m engagas mengenai Hukum Progresif. Pelbagai tulisan hukum Progresif antara lain dapat dibaca dalam Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009 16 Satjipto Rahardjo, Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2008. hal. 14.
LOKAKARYA "I"IEMBANGUN PERDAMAIAN DI DALAM MASYARAKAT BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA" 28 & 29 Januari 2011
Di Ruang Probowinoto - Universitas Kristen Satya Wacana
25
:- ~e k a Tunggal Ika mengindikasikan bahwa warn a kemajemukan _ =-= ·::: juga menuntut suatu hukum yang bisa menjangkau keharmonisan -:: svarakat maj emuk pu la. Kesaling terhubungan dalam jaringan ~-_...= - .'ang adalah esensi persis pendasaran spiritual dari paradigma ;- -= am ' . Dalam kaitan ini maka sed a pat mungkin dilakukan 'melek ::""'g berarti memahami prinsip -prinsip pengaturan komunitas- ~3 e
=- ·' aren a itu, pencitraan pendidikan hukum yang diinjeksikan untuk -=-2 ·an, adalah pendidikan hukum yang memiliki "a human face". _ - ...2-: dikail yang merupakan suatu "agents of the public" dan juga - c ....ange", yang memiliki karakter institusi responsif untuk r<arakter pendidikan yang lebih humanis, dan pada akhirnya - = ;em ban pelayanan pad a masyarakat seca ra keseluruhan. Arah - '"" ... .<Jm berarti "in line with the ,public's sense of justice"/public face ~-- - :.
=r.
~-
_e.. tan g perlu dikembangkan dalam pendidikan hukum yang .:s . an nilai perdamaian adalah yang memiliki "value bounded"
---= . . --nani sti k, karakter civil society participation/control social untuk --=- ~-· cari perspektif "the bottom up views of law.
Pendidikan hukum ~--: ::--=- Kan pad a suatu penelusuran akan tercitranya hukum yang adil - ~ ar, dal am suatu kon stru ks i terus menerus. _:_::_-33""'gan pa radigma il m u hukum yang berakal budi dengan ---z:a :::>edom an, akan mem iliki wawasan intuitif, terbuka, cerdas, ~=-e""'citrakan il m u hukum yang mencirikan Bhinneka Tunggal I ka. ____- _:= ,.. a .gus men cetak pemikiran hu kum untuk mempolakan nilai .:.=--ga n teru s m ewuj udkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.
Daftar Pustaka -~
.:.
Freedom 's Law-Th e Moral Reading of the American ---- _-: n , Cambri dg e, Mass: Harvard University Press, 1996. _ --e ce M. The Legal System, A Social Science Perspective, Russel ~- ~ -- _---uct:ion, New York, 197 5. : . Derni Kea dilan Dan Kemanusiaan , BPK Gunung Mulia, Jakarta
-- -
_ -=
:: .... Selznick, Philip . Law and Society in Transition, Harper and
---I
·- ·•
===--~-
-- .
- - .- .
978 , -1Jkum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006, ~
.....
26
•
LOKAKARYA "MEMBANGUN PERDAMAIAN DI DALAM MASYARAKAT BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA" 28 & 29 Januari 201 1 Di Ruang Probowinoto - Universitas Kristen Satya Wacana
-----------------------. Lapisan-Lapisan Da!am Studi Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2008. -----------------------. Hukum Progresif - sebuah sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Santos, Bonaventura De Sousa. Toward a New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition, Routledge, New York, 1995. Scholten, Paul. Struktur Ilmu Hukum, terj. De Structuur Der Rechtswetenschap, alih bahasa B. Arief Sidharta, Alumni, Bandung, 2005. Sidharta, B.Arief. Struktur Ilmu Hukum Indonesia, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKSW, edisi Oktober 2008. Setiardja, A. Gunawan. Dasar dari Hukum, Kapita Selekta Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, 2007. Tamanaha, Brian Z. A General Jurisprudence of Law and Society, Oxford University Press, 2006. Turkel, Gerald. Law and Society: critical approaches, Allyn and Bacon ,Toronto, 1995. Unger, Roberto Mangabeira. Law and Modern Society, terj. Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, Nusa media , Bandung, 2007.
