.,,...:
-
NPSN
PUSAT DATA & STATIST* PENDIDIKAN
ilomor Pokok SaltolaA Nasional
KEMENTERIAIIIPEOCIOIKIIIIONIIIIESUDAYA4WROPUMUICIII001IES14
PENGAJUAN NPSN BARU (diisi dengan huruf kapital) Formulk A1-1
I. Yang mengajukan a. Nama Kepala Sekolah
3
6-
II. Identitas Sekolah a.Nama Sekolah b.Alamat
-r ? v s
SeNDA- N‘kkrnAt
42- -t- 0 C. Jenjang Sekolah
../ TK/RA
SD/MI
Negeri
VI Swasta
d.Status Sekolah e.Propinsi f. Kabu paten/Kota g.Kecamatan
(
3 A
WIA
g
C
A
1 1
P-
‘
SMA/MA/SMK
SLB
• 1— )
Li)
tg
SMP/MTs
N
6 i il4
h.Kelurahan i. Email
-& VSEIKarna
L eD1rnai-
I
c
o
fr?
III. Legalitas Sekolah a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah
0
b. Tanggal c.
9 0
No. SK/Izin Operasional Sekolah
d. Tanggal
V 20 13
3 0
3
0 0
Opera Dinas P dich an,
9uHrvtSA MPA tit9.1,r8t8 2co7 006 Keterangan 1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini, 2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah. 4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru. S. Aka mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kerndiklici. a.id 6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.
00 Pottcve€12kolah,
aol
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA KENONGOREJO KECAMATAN BRINGIN Alamat : Kantor Desa Kenongorejo, Kode Pos : 63285
KEPUTUSAN KETUA TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA KENONGOREJO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI Nomor : 08/SKR/PKK.DS/IV/2013 TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN POSYANDU SENDANG KAMAL DUSUN KENONGOREJO DESA KENONGOREJO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 19 ayat (1), (2), pasal 20, pasal 21 ayat (1), (2), pasal 22 ayat (1), (2), (3), pasal 23, dan pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Merited Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Mengingat : 1. UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah. Memperhatikan : Melihat anak-anak usia dini di Dusun Nongo yang masih perlu adanya bimbingan di lembaga PAUD. Menetapkan : MEMUTUSKAN Memeberikan Ijin Pendirian Kepada TAMAN POSYANDU SENDANG KAMAL Dusun Nongo Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi bedaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kenongorejo Pada Tanggal :18 April 2013 KETUA TIM PENGGERAK PKK NONGOREJO
alinri KeDutusan ml oisampaikan Kepacla 1 Yth. Ketua TP PKK Kecamatan BringiO 2. Yth. Kepala Desa Kenongorejo 3, Yth, Kepala Taman Posyaridu tioniao
PEMERINTAN KABUPATEN
NGAWI
DINAS PENDIDIKAN JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09 Faks. 0351 - 749078 Telp. 0351 —749198 Email :
[email protected] Website : Http://www.dindikngawikab.go.id SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI Nomor: 421.9/ 3.4 1 /404.101/2015 Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN POSYANDU Menimbang : a. Bahwa guna pelaksanaan Pasal 28 Undang — undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara optimal, maka diperlukan adanya perluasan akses layanan bagi anak usia dini; b. Bahwa dalam pelaksanaan Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memerlukan izin operasional sebagai landasan hukum. Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, 4. 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 8. 9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, Tentang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ),
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional, 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal, 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini, 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini. 15. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.
te" 0,00/
INEPAUTUSKAN
Menetapkan KESATU
Memberikan izin openssional pendidikan Kepada Lembaga Taman Posyandu Pendidikan Anak Usla Dini ( PAUD ) sebagai mana tercantum dalam lamplran surat keputusan lni KEDUA lAn operasional Taman Posyandu Pendidikan Anak Usla Dini (PAUD) tersebut berlaku teehltung mulai : Tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 2 Maret 2018. KETIGA Pernegang izin ml dipersyaratkan: 1 Wajib menyelenggarakan Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungal lembaga yang berguna membantu, menumbuhkembangkan anak secara optimal. 2 Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian. 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang ditentukan. 4 Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hail sebelum masa berlaku izin habis. KEEMPAT Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi berhak mencabut kembali IzIn Operasional apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dalam penyelenggaraannya. KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hail temyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Ngawi Tangoal : 2 Maret 2015 ALA DINAS PENDIDIKAN TEN NGAWI
Utama Muda 9600531 198603 1 011
429
15
KAMBOJA III
430 431
16 17
BABADAN
ANGGREK II MAWAR I
432
18
PANGKUR PARAS
433 434 435
19 20 21
KANTIL III SAKURA IV KENANGA III DAHLIA III
GANDRI PLESET
436
22
437 438
23 24
439
1
440 441 442
2 3 4
KEDUNGREJO NAMPU GENENGAN BRINGIN I
443 444 445 446 447 448 449
5 6 7 8
SONO KRAJAN MOJO I POJOK
FLAMBOYAN I MELATI1 KAMBOJA IV
SUMBER
WARUK TENGAH NGOMPRO POHKONYAL BABADAN BRINGIN
KROMPOL KROMPOL MOJO MOJO
450
9 10 11 12
SENDANGKAMAL MELATI KRAJAN KITERAN
451
13
NAMBUNG
KENONGOREj0 DERO LEGO WETAN LEGO WETAN DAMPIT
452
14
GANDONG KRAJAN
GANDONG
453
15
JATI SUAK
454 455 456 457 458
16 17 18 19 1
SURUH
BRINGIN II PAKIS LENGKONG MAWAR KENANGA IV
BRING1N KROMPOL MOJO
459
2
SUMBERBENING DUMPLENGAN
TERATAI II
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
KARANG GENENG
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
MELATI I! MELATI III DELIMA I DELIMA III DELIMA IV DAHLIA IV MAWAR I KENANGA I ANGGREK II TERATAI I MELATI I FLAMBOYAN I DELIMA!: MENUR II KEMUNING II MAWAR
NGANCAR NGANCAR PITU PITU PITU BANJAR BANGI CANTEL DUMPLENGAN KALANG
476 477 478 479 480 481 482
2 3 4 5 6 7 8
ANGGREK CENDRAWASIH BULU SIMO I BuGEL I DUWET MANDEN
BRINGIN
BRINGIN BRINGIN BRINGIN
KARANG GENENG NGANCAR PAPUNGAN PITU SELOPURO BAREJO LOR KENDAL KENDAL KENDAL PLOSO SIMO KARANGREJO KARANGGUPITO SIDOREJO
PITU
KENDAL
