-#, i. Cjta-cita bangsa, yalr,n'j berr:r;a rnasyrraicat adjl dan makmur bercjasarkan Pancasila j,enq hendak c'j'+.rujudkan inelalui me

r*'--

710

2 ii_ B

eI ii _ I A :j* q t)_*i-t U i,_! iei I iriiLl'"i. SIi\tili<.AI

_i

"._

t_q

.-.t'71V!''"']i

ILT

I

.:. L: A ii

)

u u. i. Cjta-cita bangsa, yalr,n'j berr:r;a rnasyrraicat adjl dan makmur bercjasarkan Pancasila j,enq hendaK c'j'+.rujudkan inelalui me kan'i sme Penrbangunan Nasi i:nai, pada irakr:kainya di,jasarkan pada panciangan hidup dan niia'i*njla'i luhilr bangsa. Meningkatn;ra Pernbangunan Nas ianal dan ilal arn rangka usaha

u_14

s,erta memperlancar usaha pemkrangunan, perl u di lakukan usaha yang terus-inenerus guna menertibkan dan menyempurnakan admini stras'i pembangunan yang mel iputi : penentuan strategi dasar; perumusan kebijaksanaan; perencanaan; pelaksanaan; pengendalian dan pengawasan. mengge!^akkan

?

adalah suatu unsur penting di dal am suatu 0r gani sasi . Baga j irana bentuk dan ,rluj udnya organi sasi , ba j k besar maup{rn keci l, adanya unsur pengawasan merupakan suaiu keharusan. Pada organi sasi yang lebih besar, dengan sendirinya diperlukan prosedur kerja dan tata administrasi yang lebih ba"i k, dgdr pimpinan dapat dengan mudah me Pengar^/asan

I

akukan pengawasan.

Eahkan jikalau organisasi jtu demikian tresar seperti se buah Departemen atau yang lebjh besar lagi seperti Negara, maka prosedun kerja,Jan tata administrasj saja tjdak akan cukup sebagai alat pengawasan, oleh karena itu perl u bantuan 0rang atau Badan untuk melakukan pengawasan. I

I.

MACAM DAN BTNTUK PENGAt^/ASAN

dapat djbedakan sesuaj dengan segi pan dangan yang dijadjkan pangkal tolak, yai tu antara lain se baEai berikut: Macam pengawasan

Berpangkal tol ak dari segi obyek atau bi dang kegiatan yang-di awasai .l

) 2) 3) 4) 5) 6) I

Pengawasan umum, Pengawasan Keuangan, Pen gawa san

materiii,

Pengawasan

kuraiilas (produksjJ,

Pengavrasan

personr'1, Di^osedur

Pen garra s an

( n uk unr)

.

Berpangkal

'-*,--+{{".

k-

-.,:i:;;=i;i3

-#,

27

ii

b. Berpangkai tol ak dal^i segi s ubyek atau petugas penga WAS

:

intern. yaitu petugas pengawasan di da lam unit ot"ganisasi 'i tu sendi ri. ?) Pengawasan ekstern, yai tu ol eh petugas pengawasan di I uar unit organj sasj yang bersangkutan. 3) Pengawasan f qngs.iondl, yaitu oleh petugas yang berI

)

Pengawasan

wenang sesua'i dengan fungsinya,

Contoh:

Pengawasan Keuangan otetr Inspektur Keuangpengawasan personjl oleh Inspektur Kepegawaian.

dfl,

onal, yaitu oleh atasan langsung menurut jaiur hjrarki (nuiit in control). 5) Pengawasan f orma'l , yai tu oleh petugas-petugas penge

4)

Pengawasan operasi

wasan

6)

se

cara resmi

.

Pengawasan i nformal

,

yai

tu

pengawasan

oleh masyara-

kat dan pers (soc'ial control). c. Berpangkal tolak darj segi tujuan atau sifat: I ) Pengawasan prevent j f , ya'i tu bers i f at pencegahan ter j a d'inya penyi mpan gan / penye I ewen gan den gan tu j uan memberikan t'indakan koreksi/penertiban.

?)

, ya'i tu pengawasanlpemeri ksaan yang dilakukan setelah ada indikasi penyimpanganlpe nyelewengan dengan tujuan memberi kan t'indakan korek Pengawasan repnesi f

si/penert'iban.

2. Bentuk pengawasan dapat dibedakan antara 1ain, sebagai be ri kut : a. Pengawasan langsung, yaitu dengan jalan mengadakan kun jungan setempat dan menyaksi kan sendirj kegiatan yang dilakukan secara faktuil. b. PenEawasan tjdak langsung, yaitu dengan jalan menerima i aporan-l aporan secara tertul i s dan li dak mel i hat sendii""i faktanya. c. Pengav,Jasan.....

f\FJ

e(L{:

T)

teratur atau berkala, ya'iiu yang dilakukan da lam jangka waktu tertentu secira teiatur ( rutin), walaupun saat pel aksanddr-rnld ti dak dt ketahrt'i kepasti annya. d. Pengawasan nrendadak atau kejuian, yaitu.yang djlakukan secara tiba-tiba tanpa d'i ciuga cleh yang d'iawasi. Contoh : Kejutan 0PSTIB. e. Pengawasan/pemeriksaan secard uji coba (samp1 ing/steek proef), yaitu dengan jalan mengambi 1 beberapa bagian sebagaj contoh : Mi salnya pemeri ksaan kwal i tas beras de ngan jalan hanya mel ihat i sj beberapa karung yang di pi Pengawasan

l'i h.

f. Pengawasan/pemeriksaan secara menyeluruh, misalnya ri ksaan pembuk uan keuangan proyek. III

.

AIARAT pAN

l.

l^lE hJ.Ery3N

G

-pE[GAt^rAsAN

( prRAN GKAT PENGAIiJASAN

)

peme-

.

uar tubuh Pemerintah ( Badan Eksekuti f Konsti tusi onal ) Badan Pemeriksa Keuangan, yang melaksanakan tugas konstitusi onal pemeri ksaan tanggung jawab Pemer.intah tentang Keuang an Negara dan semua pelaksanaan APBN, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemer j ntah, akan tetapi t j dak berdi ri d'i atas Pemerintah. (Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 jo. UU No. 5 tahun 1973 khususnya Bab I I pasa 1 2) . Badan Pemeriksa Keuangan ada'l ah sebuah Lembaga Tingg'i Ne gara, disamping Lembaga Tingg'i Negara lainnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Pemeri ntah dengan Pres'i denn Dewan Pertim Di I

bangan Agung dan Mahkamah Agung. Badan Pemeri ksa Keuangan sebagai aparatur pengawasan ekg tern terhadap badan eksekutj f dalam melaksanakan fungsinya senant'i asa memberi kan petun juk-petun j uk men.genai sa,!aran-st saran y-ang perlu diperiksa kepada Unjt-unjt pen,gawasan jn

tern

-'Pemeri

Hasi

I pemeriksaan

ntah. BPK

d'iberitahukan kepada

DPR

Di dalam tubuh Pamerjntah (intern Pemerintah-Eksekutip) lJak.i I Presiden membantu Pre si cien dalarn melakukan pembi n^in

nol;kqanaen

nAfln.lllA(An t/L'Y

umum

"

Menteri

2?i3 b. Menteri

Negara Pengawasan pembangunan dan L'ingkungan H.i dup bertugas mengkoordini r pe)aksanaan pengawasan pembangunan (Keppres No. Zg tahun .I979).

c. Men0eri Negara Penertiban Aparatur

Negara bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelak-canaan penel.itian dan pendayagunaan Aparatur Negara ( Keppres No. zg tahun' 7B) .

d.

rektur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJpKN) menyelenggarakan pengawasan secara'intern pada tingkat eksekuti f atas penguasaan dan pengurusan Keuangan Negara yang meliputi antara lain : l) Pemenjksaan terhadap semua penerimaan dan pengel uaran Di

Pemerintah ba'ik Pusat maupun Daerah, pengurusan ba rang-barang bergerak dan tidak bergerak mi lik Negara/ Daerah.

2)

Pengawasan dan pemeriksaan semua Badan Hukum publik dan privat di dalam maupun di luar negeri yang kekaya annya terdi ri dar j sebag'ian kekayaan Negara, termas uk badan-badan dimana Negara berkepentingan penyertaan moda I .

3) Menyelenggarakan koordinasi atas pelaksanaan tugas aparatur pen.gawasan pada t'ingkat eksekutip atas pe ! nglJasaan dan pengurusan keuangan Negara. (Keppres No. 7A tahun 197lt, khususnya pasal 1 ayat

(2), pasal 2 ayar (t) dan pasal 3 ayat (a), (b), (c)

dan (s).

e. Inspektur Jenderal (dan aparatur

pengawasan intern nya) menyel enggarakan pengawasan f ungsi onal 'i ntern hadap Departemen ( Oan Lembaga Non Departemen).

lain

ter-

Menurut Keppres No. 44 tahun 1978, tugas pokok dan fung

si Inspektur Jenderal adalah ; ' I ) Melakukan pengawasan dar am 1 ingkungan Dedartemen teL hadap pelaksanaan tugas semua unsur Departemen, agar supaya dapat berjal an sesua'i dengan rencana dan perg. turan yang berlaku baik tugas yang bersifat rutin maupun

tugas pembangunan.

2)

Dal

am

2? 2) Dalam melaksanakan

tugas pokok Inspektur Jenderal

nyelenggarakan fungsi

-

A

Lr-t

me-

:

terhadap seti ap unsur/instansj di 1 ing kungan Departemen yang d'ipandang perl u yang mel j Pemeri ksaan

puti dn,

bi dang admini strasi umum, admlnj strasi keuanghas'i,l-hasil fisik dari pelaksanaan proyek-pro

yek pembangunan dan lain-lain.

- Pengujian serta penelitjan atas hasi I laporan ber ka'la atau sewaktu-waktu dari seti ap unsur/instans j atas petunjuk Menteri. - Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau penyalahgunaan di bi dang admi ni strasi atau keuangan yang dj I akukan oleh unsur/instansi dilingkungan Departemen. di 1 ingkungan Departemen

?\

4)

Dalam rangka usaha penyempurnaan Departemen khususnya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawas dr'r, terutama yang di laksanakan oleh aparat Inspekto rat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern dan dalam hubungan dengan Inpres No. 9 .tahun 1977 tentang 0psti b; te I ah di perteEas wewenang Inspektorat Jende ral Departemen untuk atas nama Menteri mengambjl tindakan korekti f di I apangan, terhadap penyi mpangan pe laksanaan tugas oleh aparatur Departemen yang bersang kutan, serta pemberian wewenang untuk langsung mela porkan kepada alat-alat penegak hukum bjla terdapat oknum-oknum yang melakukan tjndak pidana. (SK.MENPAN No. B-0'l /I/MENPAN/Ins .9 /9 /1977 tanggal 27 September 1e77). Dalam rangka pelaksanaan Keppres No. l8 tahun l9Bl .l980 kepada Inspektur.Jendera Keppres No. I 4A tah un ' dibebankan tugas sebagai beri kut

jo. I

.:

-

Melakukan pemeriksaan atas penerimaan anggaran. Mengawasai pelaksanaan pembukuan dan peiaporan. Mengadakan penel iti an terhadap SPJP dan mengadakan penguijan terhadap efektjfjtas, efisiensi dan ketaatan dalarn pelaksanaan operasional . Meneri ma Iaporan dar j pi mpi nan p?"oyek bagi perubahan/pergeseran yang di putuskan pi mpinan proyek. Menerima beri ta aca ra dari pi mpi nan provek.

f.

Sek

reta ri

s

??

r5

f. Sekretari s Jenderal, Dj rektur Jenderal dan Pimpinan Uni t 0rganisasj lainnya menyelenggarakan penga!vasan operasi onal pelaksanaan tugas/kegiatan (bujlt in control) ter hadap uni t organi sasi yang bersangkutan ( Pengah/asan oleh Atasan terhadap

pe1

aksanaan tugas Bawahannya)

.

Sebab perl u disadari bahwa pelaksanaan pengawasan bukan hanya tugas Inspektorat Jenderal Departemen, tetapi pe ngawasan adalah tugas dari sel uruh unsur pimpinan Departe

3.

men .

Khusus.

a.

Kopkamtib bertugas membantu Departemen dan Lembaga-1em baga lajn daiam mengadakan penertiban secara operasional di 1 ingkungan masing-masing (Inpres No. 9 tahun 1977) .

b. Irjenbang menyelenggarakan pengawasan atas

pelaksanaan proyek Bantuan Desa dan proyek Daerah iainnya berdasar kan penugasan Presiden. IKeppres No. 25 tahun 1974)..

4. D'i Daerah e. Inspektorat hli layah Prop'ins'i (ITl^lILPR0P.) adalah perang kat pengatnrasan umum yang I ungsung berada d'ibawah dan ber tanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah T'ingkat I, yang melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksdnaan tugas Departemen Dalam Neqeri dj Daerah ba'ik yang bers'i fat rutin maupun pem ban gunan.

(SK Menteri Dalam Negeri No.2l9 tahun 1979. khususnya' Bab. I, pasal i ayat ( I ) dan pasal 2) .

b. Di tingkat daerah tugas dan fungsi pengawasan dikoordi nJr oleh Team Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pem bangunan di Daerah (Keppres No. 20 tahun 19Sl ). ' Team Koordinasi tersebut terdi ri dari , l) Ketua BPPD T'ingkat I sebagaj Ketua merangkap anggota. 2) Kepala Itw'i lprop sebagai wakil ketua merangkEp ang 3)

gota. Kepaia Kanwj anggoia.

I

Dj

rektorat Jenderai

Anggaran sebagai

4)

Kepaia

'2?'6 4) Kepaia Kanw'i I DJPKN sebagai anggota. 5) Kepala Cabang Bank Indones'i a sebagai anggota. 6) Kepala Sekretari at BPPD Ti ngkat I sebagai Sekretaris. i

V.

STRUKTTJR ORGAN I SAS

I

APARAT

PEN GAhjASAN .

Periksa Bagan-bagan terlampi r, sebagai contoh.

.lakarta, 30 iiopember l98l

.

(.\Ft -: l*,

rA

€.(Lt

[d

.l t. tlt' I

rl

I II

=

II I

rl I

lf

I

rl

I I

z Ld

I I

I

Ld

&.

I

Lrl

z. ul

I

L!.1

H

I

=

t-

I I I I I

Ir Ir

J

I

I U1

-t--

v. z.

sd l-- J

&.-

uJ >4

L

= r'l

E

H

rl

z.

I

lt

I

€.

1l

tl lltr

ti

=l rJ.l ul

ti

*l

I

z.-

rl It

tl tl It

Ir

I

tt

zl

ll

6l

gl

3l -t

rl

(5l

1l

z.l

lf

Ldl

o-I

:l

ll ll ll lf

rl

z,ll

ll il il tl

(/) o-

I

t'


tl tl

gl

I


ri lq

z.

ll

IJl FJ

It

It

lf

*.: I I I

tl.l

V.

z, LI'

,E

z.

:Z

j .
'--i

Z.HH

tj.f FZ.(] AJ

H

tr-

cY.

:Z

2

vTvla

44

===

r-5c5(9

-'J

I

n lol

L:]

t_t

't, 'Ll ,t

21'tri

) x

F

U A

rn 6

u

L F

v u q q

:

F

)<

U

'l F

t--

<J c< or l'- rd Yo -Yz

-{{

/-<

Y<;

u

a <-i Z.---)ELtJr,r :
2-

F

Y U

-

F

)/

U ln

F

I

-/_.-.--_J .1--tr--l E

F Y u o

? I

v

g

n

DAERAH

PI.,'SAT

'.{

i\

cu

H<

&<5

s7 F< z>

t{rrl

:q ><

f

tl tI )4& 0)(I)c6

I t

X >.'Q € ooE F.hq) q)

c

I I I I I I t

H

IrI

F

ztq

t I I I t t t t T I ! d I I

I

-

l

== == E

=

F ===E=======G======= a

A{ O.p.

I

tI]

(o

FJ

ll

ll

cdl ll

EI )l

It

J

n

ll brt ll dl il

-l 4l (sl

EI

tl

ll tl !l

ll ll

q) 60l u

H

rf

:l

lr l.v )1q) IE o lo lai t{

-l

I

r. ==:-

== -=======

== =====E======

t

f

J

cl Fl

trrl q,)

A

tl II

ll

it

u u

.)l

or{ hl

J

tl u u

I I

I

t I I

z,

I

=.z

t-{

rq

*HE5 6e2 A

P 2rt26F. a.z.e.
aA
;;3*5;J=J o"F".<3S9tr*fi

><

rl,t

:4H9=H5H5g

Ho

.- a f E

(tar z!4

|

? t{

cazo rs& AP.

|

, t

oul"-{ l. CO PC Q(H

((l ir{ cd(/r

t{}

q) cd0q +J bOH -L

v

u(n g.A

t" rd ^.{ () (6./)

tr1

(J

t l .rl

Hz (t

cco;{ (d r-'l O (/r oo

z,

H=

o &(3

> &

lll )
o

Fl

6a= ?2,

I

J lrlH Ag

U

(d

k.l d.HH

>z

z,

^o

g<

I

|fjlll

Z

-

I

z g{ ztr.l

GH

ro F-,

,r{ F{

d

n g)

(g u1 ul bO '-l 'r{ € l.li $H .rl H (Il

UI

{J

F{Gt

ro,x >. oo

trc (l)'r{

s.F

{)+r F{ ((l oJ< >\

bo

tlJ'r{

g. F.

.ri H d

ll

.a

(u{,

r{ CIl (l))4 >. oo (l) .r{

o.F<

tt dl cdl !

bqr Ndl r tl l.[ ()l I frl tl

a)l [.

ll I

i i i I

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN ANGGAFAN NEGARA KAf{lo8 P€il6ArfASA* AX6GABAI{ IIEGARA

2? x0 su8 la6lAN PE[6EIIDALIAH T€KT{'S OAII TATA USAHA

STXSI PENGAWASAfi

SEXSI PEIT6AWASAN

sEt(st PENGATf'rAsAil

P€IIEftIi(AAN NEGARA DAII OAERAH

PEI{GEIUARAI{ APEO DAI{ PROYEI( I'IPBES

PEIIGELUANAil APIB

SEKSI PETGAWASAs SAOAIi USAHATIIGARA

UfiUSAII PEIIGAWASATi PEBJAI{ & PENUM

UfiUSAII P€IIGAI{ASAI{ PESSESO OAiI BAOA'{ USAIIA LAIilNYA

URUSAil PENGAIYASAX PTNEBIMAAN OAERAH

URUSAII P€I{GAWASAI{

AilGEARAIi sUTII{ IIEGAfiA

OIREKTORAT JENDRAL

PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

DI BE KTO RAT JE }I O RA L PENOA1TASAII KEUANOAN NE GARA

SE X RE

TABIAl

DIBEXTORAT JEIONAL PEII 6AWASAN KEUA'{GAII

I{EGAfiA

OI RE KT OR AT

PEBTIICANAAN OAN

AilAUSA

tui dht xron^t lErSlxAAi

ttN gl!^5aN

su8

0tRtktoRAt

t!xGAwAsAr AnG6AfiAft ttaBANculrAN

OIREKTORAT P€N

OAV'ASAN

ANGGAIIAN NEGARA

OI RE

KTOBAl

AXUNTAN

ITEOAFA

suN 0rf,t xT0iaI PTNGAWAAX AII6GASAN

0AtnAfi a ?n0Y€t rrfR€s

OI RE KTORAT PENGAWASAIi PE RMttrYAJ(AII

OIREKTO

R

AI

AII KEUANGAN IIEOARA PEME UKU

DIBEKIOR/ PEII GAVIASJ KAS NEOAI

su! DlBtxronAl

?ilrGAWNAIt PENtnltMlt xEcAnA 0al{ ctss

sfxsl PING^\rasAx ABGCAnAfi DAInAH wrtaYAt{ ll

Itrlr | |

t€rsl PtltGAvlAsAli AfiGGARAil OATNAN YJILAYAH IIf

;.r

c\Fi?1 J s'* L

laou

(f UrPGM-

r(N€8atl^

I

EgttroAAt uua !torsftiGln.5s

tp(rtoaat utar troud urlsc

t- rpttruF a r&€(run I. 9taruF { r@trrui

l. tpa(ER (tTaaic I z rnttxrua uruxq I

tptxtua trtaao ! { rg((Iua uEao a l.

l. 8tao tEf€GlF

rc. I a I rc. I n a

r4

z arao rtuc:d EIAO ruruE_ |{@6OAi

I

ru6urce&IAaf,frd'g

a. 5.

trno or(ut

lrBo oala

oa ftKf !alA

l. ttRo uausg ((tGr& N€Uaa

IEETTUR

UFUW

?ficarase 'EKB^iTU ?€u(ss^s

t.

rsaE(roa rfgim utuSa ?ErcArAd a€u(saFe a-

FSrt lrot fev.m uattuoMlts|mg

oDlrot

r

a

F

5U! Ooama^t D(?^alL9€F r!rtsu!u{rt

u mmr^t

oE al€xa

t€rll

oEfatT[I€x ?(txuauv;a

Df

t^ltf

ofaat nrtt

tE(tl Eex ttrBUrUr.CAr

sE(51

I

talrtxtn

gxlllHs

?Etsa(tun usoR €U OT YGYA' 8TA

BE

5U8

oorTouI

i-._-_--L-r

i s€tsl wluY{x !l l

i

u^a nfcf tl

lf,(31 tu^r afcEr, I

-62',752 Tabel

3E

Inpres Kesel:atan

1. Obat:

Rp 250

7

Pcnhencrnnan PuSkeSnaS:

luu

3.

Pembangunan Puskesmas Penbantu:

2. 0oo

4.

Puskesmas

5.

Penbansunan Rrmah

jila

,_

// Lh / l\9 -L

Keliling;

6. Rehabilitasi

HIH:.*

Puskesnas dan

Puskesrnas Pembantu:

R

pcr

/ tuv/

F.aav

soo /5ooz

660 lzsaT 2.e00 G.aag

Air Bersih Pe
78.62s c2.7agl

Jumlah:

Rp 98,4

nilyar

/l ll i nGT 4VU Uvr

-'I f-,i.-?, rrs/

J