: DR. H. Happy Bone Zulkarnaen, MS

www.parlemen.net

Disampaikan oleh

: DR. H. Happy Bone Zulkarnaen, MS.

Anggota DPR RI

: A-451

Assalaamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat Saudara Pimpinan Pansus, Yang Terhormat Menteri Sekretaris Negara RI Yang Terhormat Menteri Hukum dan HAM RI Yang Terhormat Menteri Dalam Negeri Yang Terhormat Para Anggota Pansus dan hadirin yang Kami Muliakan

Mengawali Pengantar Musyawarah ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadlirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat mengikuti Rapat Pansus yang penting dan strategis ini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Tanpa ijin dan perkenanNya niscaya kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini.

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

Selanjutnya perkenankanlah kami, Fraksi Partai Golkar DPR RI, menyampaikan pendapat fraksi sebagai Pengantar Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Pansus RUU tentang Partai Politik.

Fraksi Partai Golkar DPR memandang bahwa undang-undang tentang Partai Politik sangat penting dan sangat menentukan masa depan format perpolitikan nasional. Dalam konteks dan perspektif ini, maka kami ingin menegaskan bahwa UU inilah perpolitikan nasional masa depan harus dirancang secara baik, jernih dan kuat, serta memiliki daya jangkau jauh ke depan sehingga UU ini tidak berdimensi jangka pendek, terlalu 'temporer, terlalu mudah uhtuk diubah serta direvisi semata-mata karena perubahan selera dan kemauan politik sesaat. Justru hal-hal tersebut harus dihindari, demi kepentingan bangsa yang lebih besar.

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa UU tentang Partai Politik juga harus menjamin kejelasan tujuan dan arah masa depan perpolitikan nasional yang mampu meningkatkan kualitas demokrasi, memperkuat sistem presidensiil. Sekaligus mampu menata kelembagaan negara menjadi sinergis dan produktif bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini akan dapat tercapai apabila kita memiliki komitmen bersama bahwa UU yang kita lahirkan adalah merupakan format politik yang mencerminkan idealisme kita di dalam pembangunan bidang politik, dan bukan hanya sekedar hasil dari kesepakatankesepakatan politik yang bersifat subyektif dan pragmatis.

Dalam pandangan Fraksi Partai Golkar, bahwa partai politik disamping sebagai instrumen demokrasi, instrumen pembangunan, juga sekaligus merupakan instrumen pemersatu bangsa. Oleh karena itu UU tentang Partai politik harus memiliki substansi pengaturan sistem kepartaian yang demokratis, mandiri, dan kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus mampu membangun sistem perwakilan rakyat yang kredibel dan aspiratif. Karena hanya dengan sistem kepartaian seperti itulah yang akan dapat menentukan terbentuknya pemerintahan yang stabil, kapabel, dan responsif sehingga mampu memberikan sumbangan yang nyata dan menentukan bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat, yang menjadi salah satu tujuan bangsa dan negara.

Pimpinan, anggota , Wakil Pemerintah dan hadirin Yang Terhormat, Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

Fraksi Partai Golkar merasa perlu mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan posisi yang sangat penting bagi Partai Politik, dan karena itu peran Partai Politik juga menjadi sangat strategis dalam format politik kita. Posisi Partai Politik yang penting, sentral dan strategis tersebut dalam pandangan Fraksi Partai Golkar, haruslah dinilai sebagai perwujudan betapa besarnya tanggung jawab yang dimilikinya, daripada hanya sekedar previlege politik saja. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa penguatan partai-partai politik menjadi suatu keniscayaan manakala kita ingin membangun perpolitikan nasional yang kredibel, kapabel, dan responsif sebagaimana tersebut di atas. Sungguh sangat sulit membayangkan untuk memiliki sistem perpolitikan seperti itu, tanpa adanya Partai Politik yang mandiri, kuat, demokratis dan berfungsi dengan baik untuk mampu menjalankan perannya sebagai instrumen demokrasi, instrumen pembangunan dan intrumen pemersatu bangsa.

Pimpinan, Anggota Pansus, Wakil Pemerintah, dan Hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana telah menjadi komitmen dan pandangan kita bersama bahwa Partai Politik merupakan pilar utama demokraksi, dan kita tidak bisa membayangkan demokrasi

tanpa

Partai

Politik.

Dalam

perspektif

itu,

Fraksi

Partai

Golkar

berpandangan bahwa sebagai konsekuensi logis dari posisi tersebut, maka harus ada komitmen bersama untuk membangun partai-partai politik yang, sehat, kuat dan berfungsi dengan baik sebagaimana ideaInya sebuah partai politik yang modern. Partai Politik yang sehat, kuat dan fungsional sangat penting karena hanya partai yang semacam ini yang dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal, baik fungsi pendidikan politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, . komunikasi politik, maupun fungsi rekrutmen politik dan pengelolaan konflik.

Dengan Partai Politik yang kuat pula, maka konflik dan konsensus dapat dikelola secara proporsional dan terkendali sehingga dapat meningkatkan kedewasaan dan kematangan politik bangsa. Artinya konflik yang terjadi tidak lantas menjadi alasan bagi terpecahnya sebuah partai politik sehingga menjadi seperti layaknya amuba, tapi konflik yang timbul dapat diselesaikan secara internal melalui mekanisme konsensus Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga merupakan perwujudan dari komitmen sebagai bangsa yang bermartabat. Jika mekanisme penyelesaian konflik bisa terjadi seperti ini maka kehidupan partai politik akan menjadi semakin sehat, fungsional, dan produktif bagi masa depan bangsa. Dengan demikian, maka posisi partai politik tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga kuat secara sosiologis yang ditandai dengan semakin menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai instrumen demokrasi, pembangunan, dan pemersatu bangsa.

Pimpinan, Anggota Pansus, Wakil Pemerintah, dan Hadirin yang berbahagia,

Dalam pembahasan revisi UU tentang Partai Politik, Fraksi Partai Golkar mengajak Pansus ini untuk bersama-sama memiliki komitmen: (1) untuk membangun sistem kepartaian yang demokratis, mandiri, dan tangguh dalam NKRI; (2) membangun sistem perwakilan rakyat yang kredibel dan aspiratif; (3) terbentuknya pemerintahan yang stabil, kapabel dan responsif; serta (4) terciptanya pola hubungan antar-lembaga negara yang fungsional, sinergik, dan produktif dalam sistem pemerintahan presidensiil.

Untuk mewujudkan kehidupan kepartaian yang modern, demokatis, mandiri, dan tangguh dalam kerangka NKRI, maka Fraksi Partai Golkar mengajak Pansus ini memfokuskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: •

Pertama, Mempertegas ciri dan karakter Partai sebagai instrumen demokrasi, pembangunan dan integrasi bangsa.

•

Kedua, Mempermudah pendirian Partai, namun tetap mempertimbangkan hal-hal yang memberi jaminan akan kelangsungan hidup Partai.

•

Ketiga, Mempertegas komitmen terhadap ideologi Pancasila.

•

Keempat, Kemandirian Partai, utamanya kemandirian dibidang Sumber Daya Manusia dan pendanaan Partai. Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

•

Kelima, Pelembagaan Partai Politik.

•

Keenam, Demokratisasi internal Partai.

•

Ketujuh, Penguatan management internal Partai.

•

Kedelapan, Penyertaan 30% perempuan dalam kepengurusan Partai.

Pimpinan, Anggota Pansus, Wakil Pemerintah, dan Hadirin yang berbahagia,

Dalam rangka mengurai prinsip-prinsip pembahasan tersebut maka Fraksi Partai Golkar menuangkan kedalam substansi-substansi pembahasan Daftar Isian Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik. Substansi-substansi tersebut antara lain tercermin dalam hampir keseluruhan Bab yang ada dalam RUU berikut penambahan Bab dari FPG. Dalam pembahasan mengenai pengertian partai politik, Fraksi Partai Golkar berprinsip ingin mempertegas ciri dan karakter Partai Politik sebagai organisasi yang berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang berperan sebagai instrumen demokrasi, instrumen pembangunan, instrumen integrasi bangsa dan ikut kontestasi pemilu. Menyangkut masalah pendidikan politik, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa pendidikan politik harusnya dilihat sebagai: Proses pembelajaran dan penyadaran hak dan kewajiban sebagai warga Negara, Terbentuknya moral, etika dan budaya politik (kedewasaan politik), Terbangunnya keseimbangan antara kekuatan negara dan masyarakat. Dalam

hal

keuangan

Partai

Politik

Fraksi

Partai

Golkar

berprinsip,

Mempertegas rnakna konsep yang digunakan untuk menghindari multi interpretasi, dengan tetap mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan kemandirian Mengenai pembentukan partai politik Fraksi Partai Golkar berprinsip, mempermudah pembentukan partai politik dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang menjamin kelangsungan hidup Partai Politik, eksistensi Partai Politik sebagai instrumen demokrasi, pembangunan, integrasi bangsa dan ikut kontestasi Pemilu Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

harus tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan semangat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyangkut Asas Dan Ciri, Fraksi Partai Golkar mempunyai Pandangan: •

Mempertegas komitmen terhadap ideologi bangsa dan negara

•

Memperkokoh pilar-pilar NKRI yang saat ini mulai memudar Dalam melihat tujuan dan fungsi partai politik Fraksi Partai Golkar bermaksud :

Ingin menegaskan Komitmen dan Orientasi Perjuangan Partai Politik untuk Dapat Diaplikasikan, Optimalisasi Fungsi Partai Politik sebagai sarana perjuangan politik rakyat secara demokratis Dalam melihat masalah Hak dan Kewajiban, Fraksi Partai Golkar mempunyai pandangan : untuk mempertegas hak dan kewajiban Partai Politik sebagai wadah perjuangan sekaligus ingin membentuk partai yang programatik . Sementara dalam hal Kepengurusan Partai Politik, Fraksi Partai Golkar mempunyai prinsip bahwa partai politik harus mampu membangun basis, terciptanya partai kader dan pemberdayaan kader. Dalam upaya untuk mendorong penguatan partai, Fraksi Partai Golkar menegaskan

pentingnya

perbaikan

mekanisme

pengambilan

keputusan

dan

pengaturan lebih tegas menyangkut organisasi dan tempat kedudukan. Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa pengambilan keputusan harus dilihat sebagai instrumen Penguatan Menejemen Partai Politik, membangun Demokrasi Internal Partai Politik dan Penguatan Hirarkhi Organisasi Partal Politik. Menyangkut Bab Organisasi dan Tempat Kedudukan, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa dalam melihat bab tentang Organisasi dan Tempat Kedudukan harus dilihat sebagai, Proses Demokratisasi, Pelembagaan dan Legitimasi Partai Politik, Penguatan manajemen kepemimpinan Partai.

Pada bagian larangan, fokus Partai Golkar pada pengaturan Iebih lanjut mengenai Partai Lokal yang tetap ditempatkan dalam kerangka NKRI. Saat ini semangat pembentukan Partai Lokal begitu kuat setelah partai lokal diperbolehkan dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah NAD. Agar partai lokal tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu ada aturan yang tegas mengenai partai politik lokal yaitu adanya larangan mengunakan bendera, lambang dan simbol-simbol organisasi separatis. Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

Terkait dengan masalah keterwakilan perempuan dan dalam rangka semangat persamaan

gender

FPG

menilai

dan

mempertegas

bahwa

sudah

saatnya

diinplementasikan, untuk penyertaan 30% perempuan dalam kepengurusan partai.

Hal-hal tersebut di atas secara rinci telah kami tuangkan di dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi Partai Golkar yang suda kami lampirkan sebagai bahan persidangan-persidangan selanjutnya.

Pimpinan, Anggota Pansus, Wakil Pemerintah, dan Hadirin yang berbahagia,

Demikian beberapa substansi utama yang kami ajukan dalam pengantar Musyawarah ini secara garis besar. Akhirnya berdasarkan pandangan di atas maka dengan mengucapkan

Bismillahirramannirahim

Fraksi

Partai

GOLKAR

menyatakan

Menyetujui dan Siap membahas Rancangan Udang-undang tentang Partai Politik pada tingkat berikutnya.

Demikian pengantar Daftar Inventarisasi Masalah Fraksi Partai Golkar, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita semua dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaikbaiknya. Wabillahittaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 12 September 2007

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net