SURAT PERJANJIAN TENTANG JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG AREA PELAYANAN PRIMA JAKARTA SELATAN DAN PT ALMARON PERKASA ( APARTEMEN BLOOMINTON) Nomor PIHAK PERTAMA : 0030 PJ/AGA.01.01/APPJS/2015 Nomor PIHAK KEDUA : 004A/LK-PLN/V/2015 Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan Juli tahun Dua ribu lima belas bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan dibawah ini :
( 08 –07– 2015)
I.
PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Prima Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Drs. JUSUP HUDIHARTO, selaku Manajer, berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang No. 010.SKu/432/DISJAYA/2015 tanggal 16 Januari 2015, berkantor di Jalan Warung Buncit Raya No. 10 Jakarta 12740, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut : PIHAK PERTAMA.
II.
PT. ALMARON PERKASA ( APARTEMEN BLOOMINTON), dalam hal ini diwakili oleh LUCKY BUDIMAN dan IGNATIUS RAINER berdasarkan Surat Kuasa No. 015.B/SK/LGL-AP/I/2015 tanggal 12 Januari 2015, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut : PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Surat Permohonan Pelanggan No.004/LK-PLN/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 2. Rekomendasi Sistem No. 0016 /REN.06.03/A.BLG/2015 tanggal 03 Juni 2015 Nama : APARTEMEN BLOOMINGTON Alamat : Jl. PANGERAN ANTASARI (KEMANG VILLAGE ) NO.36 JAKARTA SELATAN Tarif/Daya : B3/2.770 kVA 3. Surat Ijin Penyambungan PIHAK PERTAMA No. 54840/150520/1837 tanggal 20 Mei 2015 Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan ketentuan–ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal– Pasal sebagai berikut :
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN 1.
Maksud Perjanjian ini adalah PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan pada persil1 dan/ atau bangunan milik PIHAK KEDUA yang beralamat di Jl. PANGERAN ANTASARI (KEMANG VILLAGE ) NO.36 JAKARTA SELATAN. Tujuan Perjanjian adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyaluran tenaga listrik ke persil dan/ atau bangunan milik PIHAK KEDUA.
2.
PASAL 2 RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi: 1. Ketentuan Teknis; 2. Pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, perluasan, rehabilitasi instalasi dan/ atau peralatan listrik; 3. Pemakaian tenaga listrik pada waktu beban puncak; 4. Uang Jaminan Langganan 5. Biaya Penyambungan; 6. Fasilitas bangunan gardu distribusi listrik 7. Larangan menjual-belikan dan/ atau memberikan tenaga listrik; 8. Batas pemilikan; 9. Cara pengukuran dan pembatasan; 10. Peneraan alat ukur; 11. Keamanan instalasi atau peralatan; 12. Tarif Listrik; 13. Pembayaran rekening bulanan dan sanksi keterlambatan; 14. Pajak dan/ atau pungutan; 15. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) 16. Force Majeure; 17. Hak preferens (istimewa); 18. Persil dan/ atau Bangunan 19. Pengakhiran perjanjian; 20. Penyelesaian perselisihan; 21. Perubahan-perubahan; 22. Berlakunya surat perjanjian.
1
Persil adalah lokasi/ tempat dimana terdapat sebidang tanah yang digunakan untuk bangunan.
2
PASAL 3 KETENTUAN TEKNIS 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
PIHAK PERTAMA akan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dengan daya 2.770 kVA dengan tegangan nominal 20.000 Volt atau sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) setempat, dengan pasokan TM/TM/TM. PIHAK PERTAMA akan mengupayakan menyalurkan tenaga listrik dengan frekuensi 50 Hertz. Pelaksanaan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 100 (seratus) hari kerja terhitung sejak tanggal pembayaran Biaya Penyambungan (BP). PIHAK KEDUA akan menyesuaikan peralatan rele (relay : English) pengaman instalasinya dengan peralatan rele pengaman PIHAK PERTAMA dan peralatan rele PIHAK KEDUA dapat dikoordinasikan dengan peralatan rele PIHAK PERTAMA. Peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA harus tidak peka/ dibuat tidak peka terhadap kedip tegangan sesuai Edaran Direksi PIHAK PERTAMA yang berlaku. Penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal–hal sebagai berikut : a. Diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perbaikan gangguan, perluasan atau rehabilitasi instalasi PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan instalasi PIHAK KEDUA; b. Terjadi sesuatu hal pada instalasi yang membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik, dan/ atau keselamatan umum serta keamanan jiwa manusia; c. Dianggap membahayakan keselamatan umum serta keamanan jiwa manusia; d. Dianggap membahayakan keselamatan umum serta keamanan daerah dan Negara; e. Atas perintah instansi yang berwajib dan/ atau pengadilan; f. Apabila terdapat perubahan standar dalam bidang ketenagalistrikan; g. Apabila terjadi sebab kahar (force majeure); h. Apabila dilakukan pemutusan sementara sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian ini akibat adanya tunggakan dan tagihan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL); i. Apabila penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan kesepakatan dan/ atau mengakibatkan gangguan tegangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. Apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
3
8.
PIHAK KEDUA wajib memasang instalasi milik PIHAK KEDUA sesuai Standart teknis yang berlaku dan mendapatkan Sertifikat laik Operasi dari Lembaga sertifikasi sesuai dengan UU RI No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pada pasal 44 ayat 4 : “Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat laik Operasi” dan pasal 54 ayat 1: “ Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana yang di maksud dalam pasal 44 ayat 4 (dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah).
PASAL 4 PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, PERLUASAN, REHABILITASI INSTALASI DAN/ ATAU PERALATAN LISTRIK (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pekerjaan pengoperasian dan/ atau pemeliharaan dan/ atau perbaikan dan/ atau perluasan dan/ atau rehabilitasi instalasi dan/ atau peralatan listrik miliknya sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali, atau melakukan pekerjaan perbaikan peralatan listrik miliknya setiap saat apabila terjadi gangguan/ kerusakan secara mendadak terhadap instalasi dan/ atau peralatan listrik dimaksud. PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA mengenai rencana pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan/ atau perbaikan dan/ atau perluasan dan/ atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini minimal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dimaksud. Apabila diperlukan pekerjaan perbaikan secara mendadak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebagai akibat adanya gangguan/ kerusakan instalasi dan/ atau peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA mengenai pekerjaan perbaikan dimaksud pada hari pelaksanaan pekerjaan tersebut. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini. Pemadaman/ penghentian penyaluran tenaga listrik dimaksud akan diberitahukan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan pemadaman, kecuali apabila dalam keadaan force majeure akan terjadi gangguan atau pemadaman mendadak. PIHAK KEDUA memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk memasuki halaman/ area tanah atau bangunan miliknya apabila pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan di halaman/ area tanah milik PIHAK KEDUA atau di bangunan milik PIHAK KEDUA.
4
PASAL 5 PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK PADA WAKTU BEBAN PUNCAK (1)
(2)
(3)
PIHAK KEDUA dapat menggunakan tenaga listrik yang disalurkan PIHAK PERTAMA sesuai dengan daya dan peruntukkannya baik pada Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) maupun Waktu Beban Puncak (WBP), selama tidak terjadi kendala pada sistem penyaluran tenaga listrik PIHAK PERTAMA. Bahwa dalam hal terjadi kendala pada sistem penyaluran tenaga listrik PIHAK PERTAMA, yang mengakibatkan berkurangnya penyaluran tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA, maka pada Waktu Beban Puncak, PIHAK KEDUA bersedia untuk mengurangi pemakaian tenaga listrik/ keluar dari sitem jaringan PLN dan akan dipasang Load Limitted Controller (LLC) atau Alat Pengatur Beban Otomatis dengan mengoperasikan Alat Pembangkit Listrik (Genset) milik PIHAK KEDUA dan dikembalikan seperti keadaan semula oleh pihak pertama sistem penyaluran tenaga listrik normal. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum saat terjadinya kendala pada sistem penyaluran tenaga listrik PIHAK PERTAMA.
PASAL 6 UANG JAMINAN LANGGANAN
(1) Sesuai Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 424.K/DIR/2013, tanggal 31 Mei 2013 tentang Uang Jaminan Langganan (UJL) PT. PLN (Persero),maka besarnya UJL adalah :Rp.554.000.000,- (# Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah #), dengan rincian sebagai berikut : 2.770.000 VA x Rp. 200,-/VA = Rp. 554.000.000,-
(2) UJL di bayar lunas sebelum pelaksanaan penyambungan baru tenaga listrik dan/atau perubahan daya (penambahan/Pengurangan daya) dengan cara membayar langsung pada Bank-Bank yang tergabung dalam Sistem Pembayaran secara Online (PPOB), dengan mencantumkan nomor Registrasi. (3) Apabila pelanggan Pasang Baru (PB) terbit belum dikenakan UJL,maka diberlakukan TTL (Tarip Tenaga Listrik) Baru, dan apabila Tambah Daya belum Penyesuaian UJL dengan TTL (Tarip Tenaga Listrik) Baru berlaku SK Direksi Nomor 424.K/DIR/2013 tanggal 31 Mei 2013 pasal 9 tentang Ketentuan Peralihan.
(4) PIHAK KEDUA yang mengakhiri Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL), baik atas permintaan PIHAK KEDUA maupun karena hal – hal lain, maka UJL dapat di restitusi dan akan dibayarkan kembali kepada PIHAK KEDUA setelah diperhitungkan dengan tagihan listrik dan semua hutang kepada PIHAK PERTAMA yang belum di lunasi. (5) PIHAK KEDUA yang mengajukan pengurangan daya, maka UJL akan diperhitungkan sesuai dengan tarif yang berlaku, apabila terdapat kekurangan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan apabila terdapat kelebihan akan direstitusi oleh PIHAK PERTAMA.
5
PASAL 7 BIAYA PENYAMBUNGAN
(1)Besarnya Biaya Penyambungan (BP) sesuai TDL yang berlaku saat ini ( Sesuai Lampiran Peraturan Menteri ESDM No: 33 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014) adalah sebesar : Rp. 1.747.870.000,- (# Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah #), dengan rincian sebagai berikut : 2.770.000 VA x Rp. 631,- / VA = Rp. 1.747.870.000,Diluar biaya materai dan Administrasi Bank jika ada.
(1) Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara membayar langsung pada Bank-Bank yang tergabung dalam Sistem Pembayaran secara Online (PPOB), dengan mencantumkan nomor Registrasi. PIHAK KEDUA yang telah melunasi Biaya Penyambungan dan belum mendapatkan penyambungan daya listrik, menyetujui untuk diterapkan perubahan biaya penyambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk membayar selisih Biaya Penyambungan apabila : a. Dalam batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Perjanjian ini belum dilaksanakan penyambungan, atau; b. Lewat batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Perjanjian ini, Instalasi PIHAK KEDUA belum siap untuk dilaksanakan penyambungan karena sebab apapun juga. Jika PIHAK PERTAMA telah siap sambung akan tetapi PIHAK KEDUA belum siap, maka PIHAK PERTAMA akan tetap melaksanakan penyambungan dan tagihan rekening akan terbit pada bulan depan setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan penyambungan dengan perhitungan Tagihan Rekening Minimum yaitu : Daya tersambung x 40 jam nyala x biaya pemakaian. Biaya Penyambungan yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak bisa diganggu gugat oleh PIHAK KEDUA, meskipun Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini berakhir karena sebab apapun juga. Apabila PIHAK PERTAMA mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sebelum tenaga listrik disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA disertai dengan alasannya. Dalam kejadian tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan seluruh jumlah uang Biaya Penyambungan (BP) yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA.
6
PASAL 8 FASILITAS BANGUNAN GARDU DISTRIBUSI LISTRIK (1). Untuk keperluan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA secara cuma–cuma penggunaan tanah dan atau ruangan untuk bangunan Sipil Gardu Distribusi dengan status pinjam pakai untuk jangka waktu selama diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, sebagai fasilitas Gardu Distribusi Listrik guna penempatan instalasi beserta perlengkapan milik PIHAK PERTAMA yang diperlukan dalam penyaluran tenaga listrik; (2). Lokasi dan luas serta batas–batas tanah dan/ atau ruang untuk Gardu Distribusi dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini; (3). Penyerahan hak pakai atas tanah / ruangan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah/ Ruang untuk Gardu Distribusi Listrik yang ditanda-tangani PARA PIHAK yang akan dituangkan kedalam akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris; (4). Biaya yang timbul akibat peningkatan Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini kedalam akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA; (5). Hak atas Tanah atau ruangan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap menjadi milik PIHAK KEDUA; (6). PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA dan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa PIHAK PERTAMA tetap dapat menggunakan tanah dan/ atau ruangan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini walaupun terjadi peralihan hak atas tanah dan/ atau bangunan tersebut; (7). PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memasuki area tanah atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan atau memindahkan atau mengubah instalasi beserta perlengkapannya milik PIHAK PERTAMA sebagaimana terdapat dalam area tanah dan/ atau ruangan dimaksud tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. (8). PIHAK KEDUA mengijinkan PIHAK PERTAMA atau petugas–petugas PIHAK PERTAMA untuk memasuki jalan/ halaman/ daerah/area/ tanah PIHAK KEDUA setiap saat diperlukan untuk memasuki instalasi beserta perlengkapannya milik PIHAK PERTAMA yang terletak di dalam daerah/ area tanah PIHAK KEDUA, guna mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan atau perbaikan instalasi tersebut dengan memperhatikan ketentuan mengenai keamanan yang berlaku di area PIHAK KEDUA. (9). Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas tanah dan/ atau bangunan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. (10). PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA untuk mengurus dan mendapatkan ijin–ijin yang diperlukan dalam melakukan kegiatan pemasangan atau pembangunan instalasi listrik beserta perlengkapan milik PIHAK PERTAMA.
7
PASAL 9 LARANGAN MENJUAL BELIKAN DAN / ATAU MEMBERIKAN TENAGA LISTRIK (1)
(2)
(3)
PIHAK KEDUA dengan alasan apapun tidak berhak untuk menjual atau memberikan kepada pihak lain tenaga listrik yang diterima dan dibeli dari PIHAK PERTAMA di luar persil dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA menjual atau memberikan tenaga lisitrik kepada pihak lain diluar persil dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum saat pengakhiran. PIHAK KEDUA dilarang untuk menjual atau memberikan kepada pihak lain tenaga listrik yang diterima dan dibeli dari PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA melakukan usaha penjualan tenaga listrik harus memenuhi perizinan yang diperlukan sebagai usaha penjualan tenaga listrik yaitu penetapan wilayah usaha dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PASAL 10 BATAS PEMILIKAN Semua instalasi Listrik setelah alat pengukuran dan pembatas milik PIHAK PERTAMA yang terdapat pada instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini, baik instalasi tenaga listrik maupun instalasi penerangan di halaman PIHAK KEDUA adalah milik dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
PASAL 11 CARA PENGUKURAN DAN PEMBATASAN (1)
(2)
(3)
(4)
Pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA, akan diukur dengan seperangkat Meter Elektronik yang pembacaannya menggunakan sistem AMR (Automatic Meter Reading) milik PIHAK PERTAMA. Kelas Meter Elektronik yang akan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA. Sistem pasokan sambungan listrik PIHAK KEDUA adalah sistem TM/TM/TM *) (Pelanggan TM / diukur di sisi TM / di pasok dengan TM)* * Sistem TM/TM/TM : energi yang digunakan = 1,00 x energi terukur Perangkat meter elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipasang pada sisi jaringan Tegangan Menengah TM) (*) instalasi milik PIHAK PERTAMA tersebut dalam Pasal 8 Surat Perjanjian ini.
8
(5)
Pembatasan daya tersambung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian ini dilakukan dengan penyetelan rele arus lebih yang bekerja pada : In
In = Q= E=
100 % Q 3 E
Arus untuk menentukan peneraan rele dengan satuan Ampere (A). Daya tersambung sesuai Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini dengan satuan Volt Ampere. Tegangan sesuai Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini dengan satuan Volt (V).
Ketentuan peneraan rele sesuai tabel dibawah ini : Pada arus Waktu Trip 1,05 x In Tidak trip sebelum 60 menit 1,20 x In Trip sebelum 20 menit 1,50 x In Trip sebelum 10 menit 4,00 x In Dikoordinasikan dengan pengaman hubung singkat (OCR)
(6)
(7)
Untuk seting pelanggan I3 dan I4 peleburan baja, batasan seting disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA. Jika perangkat alat pengukur dan pembatas Meter Elektronik tersebut, karena sesuatu hal rusak dan/ atau hilang, maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti perangkat Meter Elektronik tersebut dan untuk perhitungan energi yang tidak terukur yang digunakan PIHAK KEDUA selama Meter Elektronik tersebut rusak dan/ atau hilang berdasarkan pemakaian rata-rata disepakati oleh PARA PIHAK. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk melakukan sistem pasokan listrik secara Pararel dengan Captive Power / Generator Set milik PIHAK KEDUA kecuali PIHAK KEDUA menggunakan Tarif Layanan Premium Diamond dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 12 PENERAAN ALAT UKUR (1)
(2)
Meter elektronik yang digunakan untuk mengukur pemakaian tenaga listrik PIHAK KEDUA harus ditera oleh Direktorat Metrologi dan disegel oleh PIHAK PERTAMA, dan biaya peneraan serta penyegelan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Apabila terjadi keragu–raguan dari PIHAK KEDUA terhadap bekerjanya meter elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dapat meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan peneraan kembali meter elektronik dimaksud dan biaya tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
PASAL 13 KEAMANAN INSTALASI ATAU PERALATAN
9
PIHAK KEDUA wajib menjaga instalasi atau peralatan milik PIHAK PERTAMA yang terdapat di areal tanah dan atau bangunan milik PIHAK KEDUA agar instalasi atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik. PASAL 14 TARIF LISTRIK (1) (2)
(3)
(4)
Tarif listrik yang berlaku untuk jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini adalah Tarif B3 / TM; Apabila terjadi perubahan mengenai tarif listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan menyesuaikan tarif listrik dimaksud dengan tarif listrik yang baru. Ketentuan mengenai tarif listrik yang baru sebagai perubahan dari tarif listrik terdahulu akan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan berlaku sejak tanggal diberlakukannya tarif listrik yang baru tersebut. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuatkan Amandemen dengan diberitahukannya secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pemberitahuan dimaksud mengikat kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
PASAL 15 PEMBAYARAN REKENING BULANAN DAN SANKSI KETERLAMBATAN (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Rekening untuk pemakaian tenaga listrik PIHAK KEDUA akan diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu) bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini. Pembayaran rekening listrik bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini untuk pemakaian tenaga listrik bulan sebelumnya akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA antara tanggal 5 (lima) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya. Perubahan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuatkan Amandemen/ Suplemen dengan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pemberitahuan dimaksud mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan Suplemen. Apabila batas waktu terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran rekening listrik dimaksud harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Apabila ada permintaan dari PIHAK KEDUA, mengenai besarnya rekening listrik bulanan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini akan dikirim melalui email berupa Invoice oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan, kecuali apabila tanggal 10 jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pemberitahuan dimaksud akan disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran rekening listrik bulanan tersebut dalam ayat (2) Pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara membayar langsung
10
pada Bank-Bank yang tergabung dalam Sistem Pembayaran secara Online (PPOB), sebelum jatuh tempo pembayarannya; (7)
a.
Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus membayar biaya keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 3 (tiga) persen dari jumlah rekening bulanan yang bersangkutan untuk setiap bulan keterlambatan *). *)
Yang dimaksud dengan setiap bulan keterlambatan adalah : Pembayaran rekening listrik bulanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan pada bulan yang bersangkutan. Untuk bulan keterlambatan berikutnya dihitung mulai tanggal 1 (satu) setiap bulan sampai dengan batas waktu terakhir untuk pembayaran rekening listrik bulanan yang bersangkutan dilunasi.
b.
PARA PIHAK akan menyesuaikan besarnya biaya keterlambatan dengan biaya keterlambatan yang baru yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. c. Perubahan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf b. ayat ini, akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuatkan Amandemen dengan diberitahukannya secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. (8) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari terakhir dari jangka waktu pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai keterlambatan dimaksud dan PIHAK PERTAMA akan melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik. (9) Pelaksanaan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pemutusan sementara tersebut oleh PIHAK KEDUA. (10) Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah rekening listrik yang terhutang berikut biaya keterlambatannya dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA. (11) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemutusan sementara tersebut dalam ayat (10) Pasal ini, PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi pembayaran rekening listrik bulanan yang terhutang berikut biaya keterlambatan dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan melakukan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik milik PIHAK PERTAMA yang ada dalam halaman atau bangunan milik PIHAK KEDUA. (12) Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus rampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik baru dan
11
membayar Biaya Penyambungan serta melunasi semua rekening listrik yang masih terhutang berikut biaya keterlambatannya dan setelah melunasi Tagihan Susulan dan tunggakan lainnya bila ada. (13) PIHAK KEDUA bersedia membayar Rekening Minimum sesuai ketentuan tarif tenaga listrik yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA apabila karena suatu hal, kesiapan instalasi di bangunan PIHAK KEDUA belum terpenuhi dan/ atau pemakaian tenaga listrik kurang dari 40 (empat puluh) jam nyala. (14) Apabila pada lokasi PIHAK KEDUA terdapat lebih dari satu IDPEL, dan salah satu IDPEL mengalami Pemutusan Sementara / Bongkar Rampung karena menunggak pembayaran tagihan listrik atau Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), maka IDPEL lainnya haru dalam keadaan diputus sementara oleh PIHAK PERTAMA.
PASAL 16 PAJAK DAN ATAU PUNGUTAN Pajak-pajak dan atau pungutan yang ada sehubungan dengan jual beli tenaga listrik ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
P A S A L 17 PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (1)
PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik terhadap sambungan listrik yang terdapat pada persil dan/ atau bangunan PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Apabila terdapat temuan penertiban pemakaian tenaga listrik di bangunan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
PASAL 18 PERSIL DAN/ ATAU BANGUNAN (1)
(2)
(3)
Apabila dikemudian hari ternyata pada persil dan/ atau bangunan PIHAK KEDUA pernah ada tunggakan pemakaian listrik dari pemilik lama dan/ atau tagihan susulan akibat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyelesaikannya; PIHAK PERTAMA berhak menebang atau memotong tumbuhan-tumbuhan yang menghalangi jaringan milik PT PLN (Persero) yang berada di pekarangan atau halaman bangunan PIHAK KEDUA; PIHAK KEDUA mengijinkan Kawat/ kabel milik PIHAK PERTAMA berupa jaringan tegangan rendah/ menengah melintas di atas atau di bawah persil dan/ atau bangunan dan/ atau halaman PIHAK KEDUA yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
12
(4)
PIHAK KEDUA mengijinkan PIHAK PERTAMA menempatkan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) milik PIHAK PERTAMA sedemikian rupa, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA;
PASAL 19 FORCE MAJEURE Yang dimaksud dengan sebab kahar/ force majeure tersebut dalam Pasal 3 ayat (6) huruf g adalah semua kejadian di luar kemampuan PIHAK PERTAMA untuk mengatasinya, termasuk didalamnya, tetapi tidak terbatas oleh karena adanya peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, atau perintah dari Militer atau Polisi, kerusuhan, huru–hara, halilintar, banjir, musim kemarau yang panjang, gangguan–gangguan pada peralatan listrik PIHAK PERTAMA yang dapat mengakibatkan gangguan pada kontinuitas penyaluran tenaga listrik tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
PASAL 20 HAK PREFERENS ( ISTIMEWA )
(1)
(2)
Apabila dikemudian hari PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak preferens (hak istimewa) atas tunggakan tagihan rekening listrik dan/ atau tagihan susulan yang belum dilunasi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku; PIHAK KEDUA akan menempatkan kedudukan PIHAK PERTAMA sebagai Kreditur Preferens sehingga mengakibatkan tunggakan tagihan rekening listrik/ tagihan susulan harus didahulukan untuk dibayar oleh PIHAK KEDUA yang telah dinyatakan pailit. PASAL 21 PENGAKHIRAN PERJANJIAN
(1)
(2)
Apabila PIHAK KEDUA akan mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, sekurang– kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal yang diusulkan untuk pengakhiran dimaksud. Apabila salah satu PIHAK melakukan pemutusan perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.
PASAL 22 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
13
(1) (2)
Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 23 PERUBAHAN – PERUBAHAN (1)
(2)
Setiap perubahan ketentuan Pasal atau Pasal-pasal Surat Perjanjian ini kecuali untuk perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan atau Pasal 15 ayat (3) Perjanjian ini setelah disepakati dibuat dalam suatu Amandemen/ Suplemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Usul perubahan ketentuan Pasal atau Pasal–pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada pihak yang lainnya selambat–lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum saat perubahan yang diusulkan.
PASAL 24 BERLAKUNYA PERJANJIAN Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing PIHAK dengan memperhatikan ketentuan untuk pengakhiran dimaksud. PASAL 25 PENUTUP Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing–masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA Meterai 6000
LUCKY BUDIMAN
IGNATIUS RAINER
Meterai 6000
JUSUP HUDIHARTO Manajer
14
15
