BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 3e{ TAHUN 2015 TENTANG
BAGI HASIL PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,
Menimbang
: a.
bahwa untuk rneningkatkan kapasitas Pemerintah Desa
dalampenyelenggaraantugas-tugaspemerintahan' pembangunan dan pelayanan masyarakat' perlu dilakukanupayapeningkatanpendapatanDesamelalrri Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah;
b.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Petraksanaan Dana Bagi Hasil P4ak Daerah Dan Retribusi Daerah;
: L. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2
tentang
PembentukanKabupatenKatingan,KabupatenSeruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
GunungMas,KabupatenPulangPisau,Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Tinnur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2oo2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Reprrbtrik Indonesia Norrror a 1 8O);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun zoo4 Nornor 126, Tambahan Lerrbaran Negara Republik lndonesia Nomor aa38);
3"
4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun zOOq tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
undang-undang Nornor 12 Tahun 2a].1 tentang
pernbentukan Peraturan Perundar,lg-undangan (Lenabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201L Nomor 82' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a)'; 5.
Undang-UndangNomor1Tahurr2al4tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun }aI4 Nomor
7, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ae5);
6.
Undang-Und.angNom.or25Tahu'n2al4tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2a14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undangundang Nor,rror 2 Tahun 2aL5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 20L4 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al5 Nom.or 24, Tarutbahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.
peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo5 Nornor L37, Tambahan Lerebaran Negara Republik Indonesia Noraor a575I;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo5 Nor,nor tr40, Tambahan LembaranNegara Repubtrik Indonesia Nornor a578);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2OO7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2aa7 Nomor 82, Tambahara Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
lo.PeraturanPemerintahNornor4sTahun2al4tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
Indonesia 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 2ol4 Nomor |23, Tambahan Lembaran Negara
Tahun
Republik Indonesia Nomor 5539); 11.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2oostentangPembagianUrusanPemerintahanyang menjadiKewenanganPemerintahKabupatenKatingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nornor 3);
t2. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2a14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN BUPATI KtrTINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN' BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
L
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pedoman Pelaksanaan dan Tata Cara Pembagian Dana Bagr Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah
pedomanyangmengaturtentangpenentuanbesaran
2. 3.
alokasi, pencairan, penggu'naan dan pertanggungiawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah adalah Kabupaten Katingan' Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomiyangseluas-luasnyadalamsister.ndanprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagair,nana
4.
dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah"
5.
Bupati adalah BuPati Katingan.
6.
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Katingan.
7. 8.
Kecamatan adalah wilayah Kerja carnat sebagai Perangkat Daerah KabuPaten Katingan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berrnrenang untuk mengatur dan fiLellgufl]s urLlsan pemerintahan, kepentingan rnasyarakat setempat
terdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul'
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
"i"t"* 9.
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
pemerintahan Desa adalah perryenenggaraan. urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat a*u* sistem penaerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan naEla lain dibantlr perangkat Desa sebagai unsur
10. Pemerintah Desa
penyelenggara Pemerintahan Desa' dengan 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
nama lain aaaurr lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Graasart
12.
pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan Peraturan Pelr.rndang-Undatrgan yang
digunakan untuk
mernbiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah' L4. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daeraih sebagai pernbayaran atas iasa atam pernberian izin tertenhr yalrg khustas disediakan dan/atatl diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Bagr hasil pajak daerah dan retribusi adalah bagian dari
penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa' 16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa'n yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dirnanfaatkan oxeh orang pribadi atam Badan, kecua-li
kawasanyangdigunakanun.tukkegiatanusaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan'
t7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa' 18.
Pembinaan adatrah pernberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penetritian, pengembangan' bimbingan , pendidikan dan pelatihan, konsultasi' supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
D
e
sa'
BAB II SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 2
(1)
Surnber Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai
berikut: a. 10 0/o (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak
b.
daerah; rz 10 % (sepuluh per seratus) dari penerinr.aan retribusi daerah; ,t
(21 Pqjak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi
(1)'
:
a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Air Tanah; h. Pajak Sarang Burung WaJet; i. Pajak Bumi dan Bangunalr. Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
j.
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
(3)
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. b. c.
Jasa Umurn; Jasa Usaha; dan Pertzinan Tertentu.
BAB III PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3
(uPenentuanbesaranbagianDesadariDanaBagrHasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah : a. Asas merata adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah yang sarna untuk setiap desa;
b. Asas adil adalah besar bagian pajak dan retribusi d.aerah secara proposional berdasarkan
nilai bobot
Desa.
(2)
Pengalokasian besaran bagian Desa dari Dana Bagi Hasil
PajakDaerahdanRetribusiDaerah,dilakrrkan berdasarkan ketentuan
:
a. 60 0/o (enam puluh perseratus) dibagi
secara merata
kePada seluruh desa;
b.40o/o(empatprrluhperseratrrs}dibagiSeca.ra
(3)
proposional berdasarkan nilai bobot Desa; Nilai bobot desa ditentukan oleh bebe tapa indikator, yaitu: 35 %; a. Jumlah Penduduk Miskin dengan bobot sebesar o/o; b. Jumlah penduduk dengan bobot sebesar 25 c. Jrrmlah luas wilayah dengan bobot sebesar la vo;
d.JurnlahketetapanltargetP4akBumidanBangunan dengan bobot sebesar 30
(4) (5)
a/o'
Besarnya penetapan Alokasi Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dirnaksud pada ayat (u ditetapkan dengan KePutusan BuPati. Penetapan besaran alokasi tsagian Desa dari Dana Bagi
Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)' disosialisasikan kepada Pemerintah Desa melalui kecamatan.
BAB IV PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 4
pengelolaan bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan umum keuangan desa'
Pasal 5
(1) Alokasi Bagian Desa dari DanaBagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Kelurahan' (2) Pengelolaan Bagran Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Kepala Desa. (3) Kepala Desa dalam Pengelolaan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (U, sesuai dengan Anggaran Pend.apatan dan Belanja Desa/ Kelurahan' BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN Pasal 6
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran. Pasal 7
(1) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Perattlran Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2) Pengajuan Dana Bagr Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dilakukan oleh Pemerintah De$a
dengan
mengajukan permohonan kepada Bupati melalui camat.
(3}PengajuanperunohonanpencairandanabagihasilPajak
dan Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), dengan melampirkan : a. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa; b. Fotocopy Surat Keputusan Bendahara Desa; c. Fotocopy surat Keputusan Bupati Katingan tentang Penetapan Alokasi Penerirnaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
d. e. f.
FotocoPY Rekening Desa;
Fotocopy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatatl dan Belanja Desa; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPruM)'
Faeai ( 1)
(21
I
fr-:rvaiuran dana sehaeaimana dimaksud dalam oasal 7 dilaksanakan dengan mekanisme transfer melalui bank 5iang di*.u:;-^. Pengambilan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 0) d.iiaksanakan oieh Een
;ar:
it"epata Desa dan rekomenciasi Camat' EAP'
1"'l
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL P,A.JABI DAEP-A'H DAN RETRIBUSI DAEPTAH Pasal 9 (1)
Dana Bagi Hasil Pajai< Daerah dan Retribusr Daeran ;ebagairnana dimaksuo dalam pasal 2, dipergunakan untuk
biayaan penyelen ggaraan pemerintah an De s a' Belanja penyelenggaraall pemerintahan desa sebagaimana di.maksud pada ayat {1}, dipergunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintah desa" pern
(21
/ai tq
pelaksanaan beianja penSreienggaraan pemei:intahan Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati Katingan tentang Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah-.
Pasal 10 (1)
(2i
penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Desa, sebagian untuk pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perde saan dar Perkotaan tanah kas desa.
Apabiia Pemerintah Desa beium meiunasi pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka pencairan dana dikurangkan langsung untuk membaSral pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkois-an Desa bersangkuta.n.
BAB VII PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAI''I
Pasai
11
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasii Pajak Retribusi Daerakr dianggarkan rrada APBDcS
Pasal 12 penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Bagr Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal
13
pertanggungjawaban Bagi Hasil P4ak dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggu.ngiawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungiawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. BAB IX PEMBtrNAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14
(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan mengkoordinasikan pelaksanaan dana Bagr Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa' (2) Camat berkewajiban melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa. (3) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa dilakukan oleh aparat pengawas fungsional' Pasal 15
Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 aYat (2) meliPuti : a. Memfasilitasi administrasi keuangan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kePada Desa; b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dana Bagr Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kePada Desa; c. Memfasilitasi pelaksanaan dana Bagr Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kePada Desa; d. Memfasilitasi penyelenggaraan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan dana Bagr Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kePada Desa.
BAB X PENUTUP
Pasal 16
peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundang!
AHMAD YANTENGUE
Diundangkan di Kasongan pada tanggal,3 -8- 2a6 KABUPATEN KATINGAN,
Z 25BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR
