PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 7 TAHUN Z0Oz TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN I(AWASAN HUTAN, PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN JASA LINGKUNGAN SERTA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
PADA HUTAN PRODUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN RIAU,
Meninnbang
: a. bahwa hutan merupakan sumberclaya
alam yang dapat diperbaha
adalalr anugerah dan karunia dari rulran yang Maha Esa c nrerupakan anranah yang harus dikelola, dimanfaatkan seci terencana, rasional, optimal, transparan dan bertanggung javr untul< nrenrberikan kontribusi sebagai srrmber pendapatan i daeralr yang sangat potensial dalam menunjang pembangunan b.
;
bahwa agar pelaksanaan di lapangan dapat terselenggara deng
tertib, baik teknis maupun administrasi maka harus
mela
pengaturan yang jelas sehingga dapat meningkatkan kelancar
pelayanan kepada masyarakat, dengan baik, transparan bertanggurrg jawab dan akauntabel
c.
;
bahwa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi . sumf pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan, maka pemanfaat kawasan hutan, pemanfaatan dan pemurrgutan hasil hutan se
penranfaatan
jasa lingkungan sesuai Jengan
perkembang
pembangunan, perlu mengadakan pungutan terhadap pemanfaat kawasan, liasil hutan maupun jasa lingkungan hutan tersebut
;
d. bahwa
.
bahra sehubungan dengan hal-haltersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan lan dan luran Usaha pemanfaatan Kawasan Hutan, luran lzin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Retribusi Pemanfaatan Pemungutan Hasil Hutan serta Retribusi pemanfaatan
Jasa Lingkungan dalam suatu peraturan Daerah
Kabupaten
Kepulauan Riau. Mengingat
: 'i. undang-undang Nomor i2 Tahun 1956, Tentang pembentukan Dagrah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)
2.
;
61 Tahun l gs8 Tentang penetapan Darurat Nomor 1g rahun 1gs7 Tentang
Undang-undang Nomor
undang-undang
Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat I sumatera B.arat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3g3g)
3.
;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1gg0 ientang Konservasi sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 4g
"/
Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 341g); ,1.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)
5.
;
Undang-undang Nomor
I
Tahun 1995 Tentang Usaha
Kecil
t/
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
6.
Undang-undang Nomor
20 Tahun 1gg7 Tentang
Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Iembaran Negara Tahun 1gg7 Nomor 43 Tambahan L_embaran Negara Nomor 3687) ; Undang-undang Nomor
23 Tahun 1gg7
Tentang
,
Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1g97 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 369g)
;
8- Undano-undanrr
z
Undai:g-undaig
N::::-
12 lahun 'i999 Tentang pemerintah Daerah (Ler-nbaral Nega:a Ia:-r lggg No,-ncr 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33gC; :
3'
Undang-undang Nomor 2s rahun lggg rentang perinrbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1g9g Nom or 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3g4g) ;
10.Undang-undang Nomor 41 Tahun l ggg Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nom or 167 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3BBB) ;
i 1' Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun Pemungutan Hasil Flutan (Lembaran Negara
1g70 Tentapg,
Hak
Tahun 1g7o Nomor 3i,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2g3b); sebagaimana yang
Telah Dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 1gZ5 perubahan pasar g peraturan pemerinah Tentang Nom or 2l Tahun 1970 Tentang r-rak pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nonr or 22) .,
i2.Peraturan pemerintah Nornor 22 Tahun 1967 Tentang ruran Hak Pengusahaan Hutan dan ruran Hasir Hutan (Lembaran Negara Tahun 1g6z Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2844) Sebagainrana Yang Telah Dirubah Dengan Peraturan pemerintah Nonror Tahun l gBO Tentang perubahan Atas peraturan
1
Penrerintah Nonror 22 Talrun 1967 Tentang luran Hak pengusahaan l-lutan dan ruran Hasir rJutan (Lembaran Negara Tahun 1gg0 Nomor
31); l3'Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1g70 Tentang perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1g70 Nomor 49, Tambahan Lelnbaran Negara Nomor 2ga5)
;
l4.Peraturan Penrerintah Nomor 6 tahun 1gg9 Tentang pengusahaan l-lutan d,rr luran r-rasir Hutan (Lembaran Negara Tahu, 198O Nomor 3r); 15. Peratur"n....2
l5.Perai'";ra:r Penierinlan Nomor 27 Tahun lggg tentang Analisis Mengei:ai Dampak Lrngkungan (Lembaran Negara Tahun lggg Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor
38*?B);
l6.Peraturan Pemerntah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Penrerintalr dan l(ewenangan Propinsi sebagai Daeralr otonom (Lernbaran Negara Talrun 2oo0 Nomor 54, Tarhbahan Lembaran Negara Nonror 3952); i7, Keputusan Presiden
Nomor
44 Tahun l ggg tentang Teknis
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusarr Presiden (Lembaran Negara Talrun lggg Nomor 70);
18.
[]eraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi .dan Tata Kerja Drnas
l(ehutanarr darr Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten l(epulauan Riau Tahun 2001 Nomor 33);
Dengan
Persetujuan
o
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
MEMUTUSKAN
:
PERATUMN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN, PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN JASA LINGKUNGAN SERTA PEMANFMTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI.
BAB I KETENTUAN UMUM
'
Pasal
1
Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten l(epulauan Riau;
1.
:
' J 4. 5'
per.e:i::iin Daerah
acj;riah pernerintah Kabupaten Kepurauan Riau Bupati adara' r(epara Daerah Kabupaten Kepurauan Riau ;
Kepara Dinas adarah Kepara Dinas Kehutanan.dan perkebunan Kabupaten Kepulauan Riau
;
Pengusaha kecir, nrenengah adarah orang perorang anggota
masyarakat , warga negara rndonesia yang bergerak dibidang usaha kehutanarr baik skala kccir rraupun meningah yang terah berbadan
hukurn
6'
;
Koperasi adarah badan usaha yang beranggotakan orang - orang atau badan hukr-rnr koperasi yang merandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekarigus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan ;
BUMN adarah Badan Usaha Mirik Negara yang memperoreh izin
usaha dibidang kehutanan o U.
c
rU.
;
BUlvlD adarah Badan Usaha Mirik Daerah yang memperoreh izin usaha dibidang kehutanan ; BUMS adarah Badan Usaha Mirik swasta Nasionar yang berbentuk perseroan terbatas yang memperoleh izin usaha dibidang kehutanan ; Badan Usaha Mirik Asing adarah perusahaan asing yang berbentuk perseroan lerbatas berbac,an hukum rndonesia dan memperoreh izin usalra dibidang kelrutanan,
1i
Masyarakat setempat adarah kerompok-kerompok masyarakat warga negara Repubrik rndonesia yang tinggar di daram atau di sekitar hutan dan nrenririki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesanraan mata pencaharian yang terkait dengan hutan (profesi), kesejarahan, kedekatan tempat tinggar bersama serta faktor ikatan kornunitas ;
tz
Kehutanan adarah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan rrutan, r
4a tJ-
rlutan adarah suatu kesatua' ekosistem berupa hamparan rahan yang telah ditetapkan oien pererintah sebagai
I
: N
t
t
*
iN*
il
kawasan hutan yang
bervegetasi dan berisi sunrber daya aram rrayati yang didominasi pcporronan daram persekutuan aram ringkungannya, yang satu c'errgan lainnya tidak clapat dipisalrkan ;
14
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang drtunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah .untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
15.
,
Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah
;
16.
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan ;
17.
Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasat dari hutan ;
18.
Pemanfaatan hasil hutan kayu,adalah suatu kegiatan usaha didalam
kawasan hutan produksi alani untuk menghasilkan produk utama berupa kayu 19.
;
Perizinan adalah salah satu bentuk peraksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengawasan dan pengendalian yang dimiliki oleh
pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang harus dimilikinya sebelum dapat melakukan kegiatan atau tindakan dibidang kehutanan ;
20. Pemungutan hasil hutan adalah suatu kegiatan untuk mengambil hasil hutan menurut jenis, jumlah dan rokasi yang ditentukan dengin jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun 21. luran lzin usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah pungutan yang
dikenakan kepada Pemegang lzin usaha pemanfaatan Kawasan Hutan dalam luasan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan untuk kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan ; 22.
Retribusi hasil hutan adalah pungutan yang dikenakan terhadap hasil hutan yang diambil sebagai pembayaran/pengganti nilai intrinsik dari
hasil hutan, baik yang dihasilkan dalam wilayah Kepulauan Riau maupun yang masuk ke wilayah hukum Kepriauan Riau Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepula,ian Riau ;
23
24. Pembinaan adalah usaha, tindakan
;
dan kegiatan yang dilakukan
secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperoleh hasil yang lebih baik ;
Rekomendasi adarah pertimbangan teknis yang diberikan oleh Kepara
Dinas
kepada Bupati Kepulauan Riau, pemohon yang terah memenuhi persyaratan admirristrasi dan teknis Kehutanan sesuai
26
Kawasan i-i.an pr-cciul"isi aianr adaiah
kav,,asan huian
nrempunyai fungsi pokok nrenrproduksi hasil hutan
BAB
yanE
;
II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Pcrtama Azas
Pasal
Azas lzin
2
Usalra Pemanfaatan Kawasan Hutan, luran lzin Usaha
penranfaatan jasa lingl
lrasii hutan serta Retribusi pemanfaatan jasa lingkungan
dilakukan
bercjasarkan rasionalitas, transparan, bertanggung jawab secara teknis dan
a,inrinistrasi, berinrbang atas pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan qtengan nrenrperhatikan rasa keadilan dan pemerataan bagi masyarakat
yang nremanfaatkan kawasan hutan dan hasil hutan secara indiviclu atau L'.r:iriadan hul
.
Bagian Kedua Tujuan
Pasal
3
Tujuan lzin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan sena retribusi atas Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan adalah unt.lk nrewujudkan keberadaan sumber daya hutan secara kontinuitas,
isstari, dan berkesinambungan yang berkualitas tinggi baik kawasan nraupun vegetasinya sehingga memperoleh manfaat ekonomi, ekologi, sosial, perlindugan yang nraksimal dan lestari serta menjamin distribusi manfaat secara adil, merata khususnya atas masyarakat
di dalam dan
cjisekitar hutan baik perorangan, kelompok koperasi, usaha kecil menengah cj
c r rg o t'r
berd asarkan ekonotni kerakyatarr.
BAB ilt ....2
BAB
III
PEMANFAATAN HUTAN Pasal 4
Pein:.nfaatan hutan dapat diberir
a. lzin Usaha Pernanfaatan Kawasan (lUp-l(). b. lzrn Pernungutan Flasil lrirtan Kayu dan Bukan Kayu (lpHHK-BK) Bagian Pertama lzin Usaha Pemanfaatan l(awasan Paragraf 1 Bentuk lzin Pemanfaatan Kawasan
pasal
S
(1) penranfaatan kawasan dapat berbentuk
a. lzin Usaha pemanfaatan Kawasan Hutan produksi
selanjutnya
disingkat dengan lUp-Kl-lp
i,. izin
',:
Usalra pemanfaatan Kawasan Hutan Tanaman seranjutnya
Jisingkat dengan lUp-KHT tzitl Usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan seranjutnya disingkat clerrgan IUP-JL terdiri cJarl :
1.
lzin Usaha Pemanfaatan Air;
2. lzin Usaha Wisata i Rekreasi 3. lzin Usaha Perburuan Satwa Liar; 4. lzin Usaha Olah Raga Tantangan; 5. lzin Usaha Dalam Rangka pembinaan 6, lzin usaha Carbon Trade; 7. lzin Usaha penelitian.
Mental dan Fisik;
I
(2)
Kegiatan pemanfaatan hutan meliputi penebangan dan
atau
pen-ranfaatan kayu, bukan kayu clan ekosistem yang ditimbulkannya,
pcrnruclaan (reboisasi) cian perleliharaan hutan, pengolahan dan n:rnrasaran hasil hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, penataan
?aragraf
2
Pcrsyaratan Pasal
6
(1) Pemanfaatan kawusan diajukan melalui pernrohonan oleh perorangan, Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah, BUMN, BUMD, BUMS (2) Penrohonan yang diajul
.
(4) Khusus untul< permohonan perpanjangan maka penyampaiannya paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum lzinnya berakhir masa berlakunya (5) Luas lokasi yang dapat dimohon
:
a.
IUP-KHP luas Minimal 5 Ha dan Maksimal 50 Ha
b.
luP-KHT, untuk perorangan Maksimal 100Ha, Koperasi 500 Ha dan UUMN/BUMS maksimal 50,000 Ha.
c
IUP-JL terdiri darl
:
1. lzin Usaha Pemanfaatan Air; untuk perorangan adarah 50 Ha, untuk l
2.
lzin Usaha wisata / Rekreasi, untuk perorangan adalah 50 Ha, untuk Koperasi adalah 100 Ha dan untuk BUMN/BUMD/BUMS adalah seluas 200 Ha dengan luas masing-masing izin usaha maksimal adalah 1.000 Ha.
3. lzin Usaha Perburuan satwa Liar; untuk perorangan adalah 10 Ha, untuk Koperasi adalah 25 Ha dan untuk BUMN/BUMD/BUMS adalah seluas 100 Ha dengan luas masing-
4.
masing izin usaha maksimal adalah 1,000 Ha. lzin Usaha olah Raga Tantangan, untuk perorangan adalah 10
Ha, untuk Koperasi adarah 2s r-ra dan ,
untuk
BUMN/BUMD/BUMS adalah seluas s0 Ha dengan'luas masing_ nrasing izin Usaha nraksimal adalah 1.000 Ha.
5. lzin Usaha
Dalam Rangka pembinaan Mental dan Fisik; untuk Koperasi adarah 200 Ha dan untuk BUMN/BUMD/BUMS adarah
seruas 400 Ha dengan ruas masing-masing izin usaha maksimar adalah 1.000 Ha.
6
tzin usaha carbon Trade
; untuk
Koperasi adaiah 200 Ha dan untuk BUMN/BUMD/BUMS adalah seluas 400 Ha dengan luas masing-nraslng izirr usaha rnaksimal adalah 1.00C Ha.
7
lzin Usaha Penelitian untuk Koperasi,
dan
BUMN/BUMD /BUMS
adalah maksimal 1.000 l-la. (6) Project proposal dilampiri dan dilengkapi dengan
a.
:
Dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas perusahaan dan
atau badan hukum yang memohon seperti Akte Notaris Badan Usalra/Koperasi, slru, sluP, Laporan Arus Keuangan minimal dalanr 3 tahun terakhir, sDM yang dimiliki, struktur organisasi dan
'
personalianya, NPWP dan lain-lainnya.
b.
Pasphoto ukuran 3 cm x 4 cm dan 4 cm x 6 cm' masing-masing sebanyak
5 (lina) lembar dan fotokopi KTp yang masih
berlaku
sebaiknya dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah seternpat.
Peta lokasi yang dirnohon dengan skala 1
:
100.000, sebaiknya
dengan skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas d. surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi semua ketentuan ,
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlahu.
Paragraf
3
Persetuj uan Pencadangan Kawasan
Pasal 7 (1) IUP-K dengan perubalran fungsi kawasan hutan, harus didasarkan atas persetujuan Menteri Kehutanan terlebih daliulu, baik untuk perkebunan,
transrnigrasi, pertanian dan lain-lain.
(2i Pernrohonan luP-l( tanpa perubahan fungsi kawasan hutan, maka
,:alam permohonan memenuhi persyaratan Bupati
memberikan
persetujuan pencadangan (31
Ferrrrohonan luP-K'tanpa perubahan fungsi kawasan hutan, apabila
oalam permohonan tidak memenuhi persyaratan maka
Bupati
rrrerlberikan surat penolakan.
('i; Dalanr
ltal Bupati
menyetujui laporan hasil inventarisasiisurvey
roDoneorr. UKUUPL dan AMDAL maka
.
p
,:
Ir ['
:
-Kepalallas:-e:e:a;l::a::'-asoigdrke:'a:al3'"la:-'Pereiapa: T
arge'.
-l-ebarga;: (tsP--l'
lBupatrmenerbiti
(5)JalamlralBupatitidakmenyetujUilaporarrhasilinventarisasi/survey lapangan,UKL/UPL(izinusahasdl000ha)danAMDAL(>-1000ha) surat penolakan' i',-ial
Bupati Ciatas diatur oleh dalam Keputusan
i
Paragraf 4 IUP-K Jangka Waktu lzin Usalra dan Pelaksanaan
Pasal
I
B
(1)Dalarrrhallrerttrohonantelalrmemenuhisyarat'makaBupati keputusan dengan jarrgka waktu nrenerbitkan IUP-K dalanr bentuk a. IUP-KHP nraksimal 5 tahun
:
D. IUP-I(HT maksinral 35 taltun
c.
IUP-JL terdiri darl
:
l,lzinUsahaPemanfaatanAir,untukizinperoranganadalah3 talrun,urntukKoperasi5tahundanBUMN/BUMD/BUMSadalahS
tahun,clenganmasing-masingizinusahamaksimall0tahun.
'
2,lzinUsalraWisataiRekreasiuntukizinperoranganadalah5 tahun,untukKoperasiTtahundanBUMN/BUMD/BUMSadalahB tahun,denganmasing-masingizinusahamaksimall0tahun.
3.lzinUsahaPerburuanSatwaLiar;untukizinperoranganadalahl tahun'untukKoperasi2tahundanB,UMNiBUMD/BUMSada.lah 5tahun,dengarrrnasing-masingizinusahamaksimallOtahun. izin perorangan adalah 4.lz\nUsaha olatr Raga Tantangan untuk
1
tahun,untukKoperasi2tahundanBUMN/BUMD/BUMS adalah5talrun,denganmasing.masingizinusahamaksimall0 tahutr'
,5.lzinUsahaDalamRangkaPembinaanMentardanFisik,untuk
Koperasiadalah3tahundanBUMN/BUMD/BUMSadalah5 talrun,denganmasing-masingizinusahamaksimall0tahun'
6.lzinusahaCarbonTrade;urrtukKoperasidan i'l lrlrr
rn
: "i: -sa..a 3e:e;,:,a-.
-nii-rk Kcpe:asi cair 3rJl,iN/BUli'lD. 3J'.:S aiaia': ::a:is ^:ai iC iahu;r.
')' Pcnrega:g IUP-K l',a;:b :renrb,.;al Rencana Karya Pengusahaan (RKP),
Rencana Karya
Lima Taliunan (RKL) dan Rencana Karya Tahunan
(llKT) untuk disahkan oleh pejabat yang benarenang. (3;
Ketentuan lebilr lanjut pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional pengesahan dan pembuatan Rencana Karya Pengusahaan (RKP), Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Karya Tahunan (Rl(T) sebagaimana tersebut diatas diatur dalam keputusan Bupati.
Paragraf Flal<
5
Dan Kewajiban
Pasal
9
Manfaat berupa hasil produksi yang diperoleh dari adanya IUP-K adalah menjadi hak pernegang lzin sepanjang lzin masih berlaku. ('') iUP-K tidal< merupakan kepernilikan hak atas lahan hutan. (3)
Apabila IUP-K telalr beraklrir masa berlakunya, maka kepada si pemegang IUP-K diberi kesempatan untuk perpanjangan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi, penilaian dan pengkajian sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan.
i4) Pemegang IUP-K berkewajiban
a. b.
:
Melaksanakan sistem silvikultur kehutanan yang ditetapkan.
Menrbayar iuran IUP-K, performance bond, Garansi Bank (Dana .Kinerja IUP-t() yang dapat dicairkan kembali apabila pemegang lUpK dinilai baik sesuai ketentuan yang berlakir.
c.
Mernbuat dan atau melaksanakan UKL/UPL dan AMDAL
d. e.
Melaksanakan perrataan hutan dan penataan baias.
Melaksanakan RKP, RKL
dan RKT ses.uai jadwal waktu
yang
ditetapkan.
f.
Membayar Oaha Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) dan Retribusi yang dipungut atas produksi
yang
dimanfaatkan.
g
Pernberdayaan masyaral
I
lvleiaksanakai: keg
ala; sccai-a nyata diiapangan paling lambat
1
(satu) buian seielah iUP-K diterbitkan oleh Bupati.
i
Menatausahakan senrua kegiatan IUP-K sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
I.
Memberil
dan petr.rgas lainnya yang clitunjuk apabila ada kegiatan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas IUP-K tersebut.
K, Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan peraturan
dan
cerundangan-undangan yang berlaku dibidang kehutanan, sesuai
lengan IUP-K tersebut. (5) i'ata cara penyediaan, penyetoran, pembayaran, penilaian dan tata cara
pencairan dana ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
Bagian Kedua lzin Pemungutan Hasil Hutan
,
6 t
Paragraf
1
Bentuk Perizinan Pemungutan llasil Hutan Pasal 10 Per::ungutan hutarr dapat diberikan oleh Pemerintah Da.erah melalui perizinan
:
a. lzrrr Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) b. rzin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Pasal
11
(1) Pernungutan lrasil lrutan dapat berbentuk
a. izin Pemungutan
Flasil Hutan
:
Kayu selanjutnya disingkat dengan
IPFIHK
b' izin Pemungutarr llasil
Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat
dengan IPHHBK (2)
r.egiatan pemungutan hasil hutan meliputi penebangan dan atau penranfaatan kayu, bukan kayu dan ekosistint yang ditimbulkannya, pe;rnudaan (Reboisasi) dan pemeliltaraan hutan, pengelolaan hasil
Paragraf 2 Persyaratan Pasal 12 (1)Pemanfaatan pentungutan hasil hutan diajukan melalui permohonan oleh perorangan, koperasi, pengusaha kecil, menengah, BUMN, BUMD, B
UMS.
(2) Permohonan
yang diajukan cJilengkapi dengan project
proposal
pemanfaatan pemungutan lrasil hutan.
surat pernrolronan clisampaikan dan ditujukan kepada Bupati. (4) l(husus untuk permohonan perpanjangan maka penyampaiannya paling 13)
iarlbat 1 (satu) bulan sebelunr lzinnya berakhir masa berlakunya. (5) Luas lokasi yang dapat dimohon
:
a. lPllHK nraksimal seluas 100 ha o. lPFlHl(-BK mahsimal seluas 100 ha (6) Project proposal dilarnpiri dan dilengkapi dengan
a.
:
Dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas perusahaan dan atau badan hukum yang memohon seperti akte notaris badan usaha/
koperasi, slru,
slup, laporan arus keuangan minimal dalam 3 tahun [cral
f.
Pasphoto ul
x4
cm dan4
cmx6 crn terbaru masing_
masing sebanyak 5 (lirna) lernbar dan fotokopi KTp yang berlaku sebaiknya dilegalisir .
c. Peta lokasi yang cii mohon clengan skala skala 1 : s0.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas
d'
.
surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi semua ketentuan dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Paragraf 3 persetujuan pencadangan Kawasan ' pasal 13
(1)lPlll-lK dan IpHHBK dengan perubahan fungsi kawasan hutan, h'arus didasarkan atas persetujuan menteri kehutanan terrebih daltulU. baik untux nerkehrrnan trrncmia,^^i
q ,2) Pernrchor:an rpFrFrK dan rpFilJBK tanpa perubahan fungsi, -a.:a
dalarn permorrorran nrenrenuhi persyaratan rnaka
Bupa;.
rrrcnrberikan per'.setuju:ilr pencaclarrgan kepada pernohon dengan
'ewajibkan
ul(uu'L
penrolro' untuk merakukan kegiatar
inventarisasi,
c,an AMDAL serta meraporr
fungsi, maka daram pernrohonan tidak menrenuhi persyaratan nraka Bupati memberikan surat penolakan
(4) Dalam
har Bupati rnenyetujui raporan hasir inventarisasi/survey
lapangan, UKUUpL dan AMDAL maka : a. Kepara Dinas Kehutanan menetapkan luas areal kerja dan Bprr. b, Bupati menerbitkan spp jaminan berupa Bank Garansi. (5) Dalam hal Bupati tidak menyetujui laporan hasil inventarisasi/ survey
lapanga', uKLiuPL dan AMDAL maka Bupati nrenerbitkan surat penolakan. {6) i(etentuan rebih ranjut pecroma' peraksanaan dan petunjuk teknis
operasional persetujuan pencadangan IPHFIK
dan IpHHBK
sebagainrana tersebut diatas diatur oreh keputusan Bupati.
paragraf 4 Jangka Waktu lzin Usaha Dan PolakEanaan IPHHK dan IPHHBK
pasal 14 (1)Dalanr hal permohonan telah pun memenuhi syarat, maka bupati rnenerbitkan rpHr-rK dan rpHHBKdaram bentuk
surat keputusan
dalam jangka waktu
r, D
:
lPl-lHK maksimal 1 tahun lPl-IHBK maksirnal 1 tahun
(2r[-'cnregang rpr-lHK dan lpFlHBK wajib membuat
RKT
untuk
drsahkan oleh Kepala Dinas. (31
rretentuan rebih ranjut pedoman peraksanaan dan petunjuk teknis
operasional pengesahan
dan pembuatan Rl(T
tersebut cjiatas c1iatur oleh keputusan Bupati
Paraqraf
5
.
sebagaimana
pasal 15 11)
Manfaat berupa hasir produksi yang diperoreh dari.adanya rpHHK dan IPHHBK adaralr nrenjadi hak pemegang rzir sepanjang
rzin
nrasih berlal
i3) Apabila lPr-rHr( dan rpril-rBK terah berakhir masa berrakunya, maka kepada si pernegang rpHr-lK/ IPHHBK diberikan kesempatan untuk
perpanjangan dengan terlebih dalrulu dilakukan evaluasi, penilaian dan pengkajian sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan khususnya kepada pentegang lUp_K yang kinerjanya baik. (4) Iremegang lPFlllK dan atau tpl-ll-tBK berkewajiban :
a. Melaksanakan sistern silvil
f.
Me'yediakarr ciana untuk meningkat lptek dan sDM pada
, masyarakat
g,
Memberdayakan masyarakat dalam dan disekitar hutan dengan penuh tanggungjawab.
h.
Melaksanakan kegiatan secara nyata dilapangan paling lambat (satu) bulan setetah IpHHK/lpllHBK cliterbitkan olen Bupati.
1
i.
Menata usahakan semua kegiatan IpHH}(IpHHBK sesuai
j
dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Menrberir
kehutanan dan petugas rainnya yang ditunjuk apabira ada Itegiatan pemltinaan, pengawasan, evaluasi dan nronitoring atas I PHH Kl Pl-l HBK tersebut.
k.
Menaati clan melaksanal
P l-l l-l
l(/l
P l-i t-l BK re
rsebui
pembayaran, -retila;an dan tata
sesuai c.tengar-, teraturan dan
Bagian Keempat
llapusnya lzin Pasal 16 11) lzin yang telah diterbitkan hapus karena
a. b.
:
Masa berlaku telah berakhir.
Diserahkan kenrbali kepada pemerintah Daerah sebelum masa berlaku. izin berakhrr.
c. lzin dicabut karena
pemegang
izin melanggar
ketentuan
scbagairttana diatur dalam Peraturan Daerah inr dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Kehutanan.
d.
Setelah 6 ( enam
) bulan setelah diterbit lzin belum melakukan
kegiatan sesuai dengan peruntukkan izin'tersebut.
(2) l-lapusnya IUP-K dan lPHHwtpt-IHBK sebagaimana pada ayat (1)
diatas dengan kewajiban pemegang rUp-K'dan lpHHlvlpHHBK untuk tetap
:
a.
Melunasi seluruh kewajiban finansial dan kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
b.
Menyerahkan tanpa syarat atas benda bergerak yang menjadi milik pemegang izin, apabila pemegang lzin belum memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah.
c. Melaksanakan semua
ketentuan-ketentuan
yang
ditetapkan.
clalarn rangka berakhirnya lzin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkarr. (s) Pada saat hapusrrya lzin sebagaimana dimaksud ayat (1) maka ,iarana dan Prasararra, jalan, base camp dan lain-lainnya yang telah Jibangun dalarn ardal lzin menjadi mirik pemerintah Daerah. (+; Penrerintah Daerah dibebaskan dari tanggung jawab yang rnenjadi beban pemegang lzin dengan hapusnya lzin dan lzin sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatas.
BAB
IV
IURAN USAHA PEMANFAATAN
KAWASAN HUTAN / JASA LINGKUNGAN DAN RETIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN
Bagian Portama
luran Usaha Pomanfaatan l(awasan Hutan i Jasa Lingkungan
Pasal
17
Kepada setiap Penrohon lzin Usaha pemanfaatan Kawasan Hutan clan usaha Penranfaatan Jasa Lingkungan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan tarif progresif sesuai luas areal diwajibkan untuk membayar iuran usaha sebesar : i
JENIS IZIN
N-O
SATUAN
TARIF/SATUAN (Rp)
luran lzin Usaha Pemanfaatan Kawasan l-1utan
Tanpa lvlerubah Fungsi Hutan
.6lurar -l:r
aatan
l-lektare
50.000
Usaha
llektare
s0.000
uran lzrr iJsaha Penranfaatan l-lasil
l-lektare
50,000
lr.rran'iziri Pernungutan Flasil Flutan Hektare Kayu /Vnl"v bn\,.ov, be[v dD5
50,000
luran izir"r Pemungutan Hasil
25.000
Kawas;r,: b. Pemanfaatan
Pemanlaatarr Kayu
Hutan Bukarr Kayu
e,
Hutan
Hektare
Bukan Kayu
f. luran
Pemanfaatan Jasa Hektare
Usaha
200.000
Lingkun.qan
g.
luran Us:ha []emanfaatan Kawasan Flektare
50.000
l-lutan I .rn.int3n h.
luran Usaha Pemanfaatan Kawasan l-lutan
-i:tttr;tn
Hektare
10.000
llektare
s0 000
Wisata Alam
i. lurarr !,:,illtal Pcntarnfaalirrr
l(;rwasarr
,?7-tv. 7rt- , l],>8,:'1, 40
'4t'4t
-
'--il:
r-'
: -ie::
-;'
, 2
iri-nn lzirr
I
i'luta
i
li
il il
I
rt
i
*:La{:aiC i-l
u:u
Pcmanfaaiait i(ar..'asa:
Perubaharr
ci
I (pcruntut
i-jer
2Ci
Fl;r:gs,
kchutarran)
tlll r_l____
i i I
_i
I
Bagian Kedua
Rctribusi Pcntarrfaatan Hasil Hutan
Pasal (1)
18
Setiap hasil lrutarr yang dlmanfaatkan, dipungut
dari
hutan
dikenakan Retribusi Flasil Hutan berdasarkan perhitungan jumlah produl<si lrasil hurtan yang dimanfaatkan atau dipungut t)\
;
Besurnya Retribusi l-lasil l-1utan dikerrakan sebesar 3% (tiga perseratus) dari harga dasar yang ditetapkan oleh Bupati terhadap jqnis hasil lrutan Bupati menetapkan jenis dan harga dasar hasil hutan jasa ,
/?\
lingkungan dimaksud ayat (2) pasal ini secara berkala dengan surat Keputusan atas usul Kepala Dinas .
JENIS
A
TARIF/SATUAN (Rp)
Atas lzir' Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, lzin Pemunguian Hasil l-lutan Kayu cjan Bukan l(ilyu
Produksi i-iasil lJutan Kayu
a.
Senrua lenis clengan dianleter
3O
M3
ke atas
b. Kayu
i:irlat
diarneter kurahg dari M3
30 cm c.
Kayu cerircuk, tiang jermal, pancang
Btg
3%
.t u
Arang D;rkau kayu bakau, dan jenis Ton
3%
lainnya
e.
Galangan rel lori
M3
Kay't, -axar
g
Siafel
2 0.,
J/C
meter Lintbal: pernbalakan diametcr kurang dari 3C cm dan panjang kurang dari
Ton/rn3
1.30 rrreter
h,
Bahan l;al
i.
l(ayu
rJarr
hutan tanaman
M3
10/ o/o
Ton
1,50/o
ProcJuksi r-lasil Flutan [3ukan l(ayu
-[on
b. Getal.r-.c;etahan
')o/ J/O
Ton
J7o
Ton
J/O
Kg
3%
Ton
LlO
Lembar
2%
Kg/btg/ton
2%
Kg/ton/
3%
Btgim3 Mengambril/menangkap turnbuhan alam Sesuai dan satwa liar yang tidak cJilindungi oleh jenis
3%
c. Dantar d. Saran; burung e. Kulit kayu
f,
walet
Atap nipah, rumbia, sirap Maclu,,nibung, sagu
g. h. Lain-larrr
jenis
ao/
ao/
undarrg-uncJang
Bagian Ketiga Cara Perrghitungan clan pembayaran
pasal
1g
(1)
Jumrah penerimaan Daerah yang terutang atas iuran dan retribusi sebagainrana pasar 17 dan pasar 18 peraturan daerah ini yang mempunyai tarif daram bentuk rupiah dihitung dengan cara tarif dikalikan jurnlalr satuan.
)\,
Jurnlah Penerimaa'n Daerah yang terutang atas iuran dan retribusi sebagainrarra pasar 1B peraturan daerah ini yang mempunyai tarif cJalarn bentuk presentase clilritung dengan cara tarif dikalikan harga oatol
(
Dro^l'ln
i-
Pasal
20
:relal<sanaan pettrbayaran ruran dan retribusi sebagairrrana dalam pasal 17, 1B cJart 20 Peraturan Daerah ini trdal< nreniadakan ke'.vajiban lzin untuk rr;enrenuhi kewajiban lainnya
Pasal (1)
21
lulan lzin Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa
Pungutan
Lirrgkungan dan Retribusi Pemanfaatan dan pemungutan Hasil hutan
tersebut pada pasal 17,18 dan 19 peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas l(ehutanarr dan Perl<ebunan. (2)
Kepada petugas pelaksana penrungutan criberikan uang insentif sebesar 3% dari lrasil pernungutan yang pembagiannya bitetapkan olelr Bupati.
r3)
Bupati nrengangkat dan atau nrenunjuk Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Kehutanan dan perkebunan untuk menerima luran lzin Pemanfaatan kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan dan Retribusi Perrranfaatan dern Penrungutan Hasil hutan dan Jasa Lingkungan atas usui l(epala Dinas
BAB
.
V
KETENTUAN SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administratif Pasal 22
(1)setiap pemegang luP-t( dan tpHFtK dan atau IpHHBK
yang
nrelanggar ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalanr Pasal 6,7.8,9, 12,13,14 dan 15 peraturan Daerah ini
akan dikenak'an sanksi administrasi dan denda sesuai dengan kriteria pelanggaran yang diatur peraturan yang dibuat dibidang ke h uta nan.
(2) Terhadap m^l^^^^^.
pemegang IUP-K dan IPHHK dan atau IPHHBK yang l'
t^,.^
.^^-l^
fA\
I
Pasal
20
:)elal<sanaan perrbayaran ruran dan retribusi :;ebagaimana dalam pasal 17, 1B dart 20 Peraturan Daerah ini tidal< nreniadakan ke'.vajiban lzin untuk rr:enrenuhi kewajiban lainnya.
Pasal (1)
Pungutan
21
luran lzin pemanfaatan
Kawasan Hutan dan Jasa
Lirrgkungan dan Retribusi pemanfaatan dan pemungutan Hasil hutan
tersebut pada pasal
17
, 18 dan i g peraturan Daerah ini dilakukan
oleh Dinas l(ehutanarr dan Perkebunan. (2)
Kepada petugas pelaksana penrungutan cliberikan uang insentif sebesar 3% dari lrasil perriungutan yang pembagiannya bitetapkan oleh Bupati.
1i)
Bupati rlengarrgkat dan atau nrenunjuk Bendaharawan khusus penerirna pada Dinas Kehutanan cjan perkebunan untuk menerima luran lzin Pemanfaatan kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan dan
Retribusi Penranfaatan clan penrungutan Hasil lrutan dan Jasa Lingkungan atas usui l(epala Dinas .
BAB
V
KETENTUAN SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administratif Pasal 22
(1)setiap pemegang lup-l< dan tpHl-lK dan atau IpHHBK
yang
nrelanggar ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana cliatur dalam Pasai 6,7.8,g, 12,13,i4 dan 15 peraturan Daerah ini
akan dikenak'an sanksi administrasi dan denda sesuai dengan kriteria pelanggaran yang diatur peraturan yang dibuat dibidang kelrutanan. (2) Terhadap pemegang melanOOaf
tup-K dan rpHHK darr atau IpHHBK yang (1\
v:i--i -:' :'''-( i.:a: a:a- L-::r:3:. .a-: :=-:diterbiikarr oiei: 3;pal: alas usul Kepala Dinas. Pelca:-:a-
b.
l)engurangan luas arcai sebagaintatr IUP-K dan !PHHK cian ai.au IPIJFIBK yang telah diterbitkan.
Pemberlrentian pelayanan administrasi. .)
tJ
_
Dcrtda adrnirtisttasi.
Bagiarr l(edua Sanl<si Pidana
Pasal 23 (1)
t3arang siarpa melanggar kctcrrtuan-ketentuart dimaksucJ dalant Pasal
,18 dan 19 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (ena,m) bulan atau
0,7,8.9.12,13,14,15,
17
denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) (?-)
l-lasil lrutan yang bersartgkutan derrgan pelanggaran Peraturan Daerah irri dapat dirampas oleh Negara
/.)\
;
;
Tindak pidana seperti dirnaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
(4)
Ketentuan dalant ayat (1) diatas tidak mengurangi ancaman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB
VI
PENYIDIKAN
Pasal 24 lain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, p';:iryidikan atas tindak pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah jni
Se
dapat juga cjilakukan olelr Pejabat Penyidik Pegrwai Negeri Sipil ciilingkungan Dinas l(ehutanan dan Perkebunan Kepulauan Riau yang pcngangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundanganunclangan yang berlaku,
Pasal 25
ueirrr S,1--;'
nrelaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
sebagainrana drmaksud Pei-aturan Daerah ini berwenang
:
a.
Metrcrinra laporan atau licrrg;-tciuan dari sescorailj
b.
iindak Pidana l/r lakukarr tindal
niclal
t-
r
adanya
clttenrl;': :'- -- ::
'--
;
c'
pe:;. j"z-. Menyuruh berlrenti seseorang tersangl
d.
memeriksa tanda pengenal cjari te/sangka Me lakul
-' ='.
;
;
:
e.' lv1:.nganrbil siclik jari darn tncnrotret seseorang t.Memanggilseseorangutrtukdidengardandiperiksasebagaitanca ;
tersangka atau saksi
;
!J
hubungantrya dengan Menclatangkan orang ahli Yang diperlukan dalanl
h.
pemeriksaalr Perkara ; lvlenghentikarr pcnyiclikan sete
l-'--unlum balrwa tidak terdapat cr-rhup bukti atau pe|istiwa tersetr-: penyrci{ -:- -^nlerupakan tirrclak pidarra clan selanjutnya nrelalui tersang
i.
lalt ntendapat petunlui'i ca: '=' : - '
;
ltuku:: a-: Mengadakan tindakan hukum lainnya menurut itetentuan " 5:rlaku.
BAB
VII
PENUTUP
Pasal 26
ral yang beltrrlr cukuP dtatur dalam Peraturan Daerah ini akan diaiur ianjr.rt
olelr BuPati sePanjang mengenai teknis Pelaksanaannya.
Pasal 27
ii,-aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangKan.
t I
I
I I
Ta n1ttr,3
P tn a
ng
B April 20A2 tAU
Diurrdangkarr
pada
dI
Tarrjurrgpinang
tanggal B APril
2002
RIAU
NOMOR B 3ER'] KEPULAUAN RIAU TAHUN 2OO2 KABUPATEN DAERAFI LEMBARAN C NOMOR 4.
