-5-
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPETEN
1.
Nama Organisasi : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.
Tugas
: melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3.
Fungsi : a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir; b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN; c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir; dan d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi
-6-
dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. 4.
Indikator Kinerja Utama : ISU STRATEJIK
KINERJA UTAMA
Melindungi
pekerja, Pencapaian
masyarakat
dan Kondisi
Indeks
PENJELASAN
Keamanan,
dan (skala INES: 0 - 7)
kegiatan
di Indonesia sesuai
ketenaganukliran
dengan
Standar
Internasional
kejadian
nuklir/INES.
keselamatan nuklir kejadian
mungkin timbul dari Safeguards Nuklir
SUMBER DATA
angka Secara Internasional, terdapat 7 kategori Laporan
kejadian
lingkungan hidup dari Keselamatan, bahaya radiasi yang
IKU
kejadian
Indeks
ditentukan
dari
kecelakaan
radiasi
angka keselamatan nuklir . kategori yang
signifikan.
Skala INES dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu: 1. Skala 0 dapat diartikan kejadian tidak memiliki
dampak
yang
signifikan
terhadap keselamatan; 2. Skala 1–3 dimasukkan dalam kategori insiden, yang artinya kejadian dapat diatasi
dengan
adanya
sistem
keselamatan, intervensi operator, atau penerapan tanggap darurat sehingga tidak
terjadi
peningkatan
kejadian
paparan
-7-
radiasi ke lingkungan; 3. Skala 4–7 dimasukkan dalam kategori kecelakaan, telah
yang
artinya
kejadian
menyebabkan
peningkatan
paparan
adanya radiasi
ke
lingkungan. Jumlah keamanan
kejadian Kejadian
Keamanan
Nuklir
adalah Laporan
nuklir kejadian penyalahgunaan Zat Radioaktif keselamatan
yang signifikan
atau
Bahan
Nuklir,
penyalahgunaan dan/atau
bahan non nuklir dan peralatan terkait pembacaan
kejadian nuklir Laporan Radiation
daur Bahan Bakar Nuklir, dan sabotase Portal Monitor (RPM). Fasilitas Nuklir, Instalasi Nuklir, Fasilitas Radiasi,
atau
Radioaktif
pengangkutan yang
mengancam,
membahayakan, membahayakan langsung
negara,
berpotensi atau
terhadap
kedamaian,
dan
Zat
berpengaruh keselamatan,
kesejahteraan
masyarakat,
dan
warga bangsa,
terlindunginya kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan
-8-
pembangunan nasional. Jumlah
kasus Jumlah kasus penggunaan bahan nuklir Laporan
penyalahgunaan
yang digunakan tidak sesuai kondisi izin.
bahan nuklir
kejadian
keselamatan dan/atau
nuklir Laporan
pembacaan
Radiation
Portal Monitor (RPM). Tingkat Kesesuaian Membandingkan
hasil
Pengawasan
safeguards
Safeguards
pengawasan safeguards IAEA
BAPETEN hasil
BAPETEN
pengawasan Laporan dengan
pengawasan
hasil safeguards.
dengan
Pengawasan
Safeguards
IAEA
(%) Meningkatnya
Prosentase pekerja Persentase pekerja yang menerima dosis Laporan evaluasi dosis.
Kepatuhan
radiasi
yang melebihi 1 mSv dalam 1 tahun melalui
Pengguna
menerima
dosis evaluasi dosis yang dilakukan secara
Terhadap
radiasi lebih dari 1 regular setiap tahun.
Peraturan
mSv (%)
Perundang-
Nilai
Batas
Dosis
(NBD)
masyarakat
adalah 1 mSv pertahun
undangan
Tingkat
Rata–rata Perbandingan antara jumlah Laporan Hasil Inspeksi.
Ketenaganukliran
pelanggaran
temuan
pelanggaran
di
fasilitas
saat
-9-
pengguna terhadap pelaksanaan
inspeksi
ketentuan
dengan
keselamatan,
keamanan dan safeguard
keamanan
ketentuan
dibandingkan keselamatan,
dan
safeguards (%)
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
JAZI EKO ISTIYANTO
- 10 -
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON I
A. Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi 1.
Nama Organisasi
: BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.
Nama Satuan Kerja : Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi
3.
Tugas
: melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4.
Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi
- 11 -
radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya; b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya; c. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengendalian keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir; dan d. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. 5.
Indikator Kinerja Utama : ISU STRATEJIK
Memastikan pemanfaatan nuklir
KINERJA UTAMA Meningkatnya
Tingkat
memenuhi pelayanan
perizinan (%)
pemanfaatan
perundang-undangan
tenaga nuklir
persyaratan Meningkatnya
keselamatan, keamanan safeguards
penyelesaian
ALASAN
Tingkat
SUMBER DATA
pelayanan Mengukur tingkat efektifitas Balis online
tenaga Efektifitas Pelaksanaan perizinan sesuai dengan ketentuan penyelesaian
peraturan
dan
IKU
pelayanan
perizinan.
pelanggaran
terhadap Menghitung
jumlah Laporan
Efektifitas Pelaksanaan ketentuan keselamatan, keamanan pelanggaran oleh pengguna. dan Inspeksi
Hasil
Inspeksi
Keselamatan, dan safeguards
Keamanan,
Prosentase pelaksanaan inspeksi Menghitung
dan Safeguards Nuklir
dibanding direncanakan
dengan
jumlah Laporan
yang pelaksanaan inpeksi dalam Inspeksi satu tahun.
Hasil
- 12 -
Meningkatnya
Kesiapsiagaan
nuklir
dan Mengukur
tingkat Laporan
Efektifitas Pelaksanaan keamanan nuklir yang efektif (%)
kesiapsiagaan dan kemanan kesiapsiagaan
keteknikan,
nuklir nasional.
sistem
mutu dan kesiapsiagaan
dan keamanan nuklir nasional
nuklir
B. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir 1.
Nama Organisasi
: BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.
Nama Satuan Kerja
: Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir
3.
Tugas
: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir
4.
Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional; b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional; dan c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
- 13 -
5.
Indikator Kinerja Utama :
ISU STRATEJIK
KINERJA UTAMA
IKU
ALASAN
Memastikan
Peraturan
Prosentase
ketersediaan
peraturan Mengukur
sistem
ketenaganukliran
perundang–undangan ketenaganukliran peraturan
ketersediaan SJDIH perundang-undangan
pengawasan yang yang memberikan tiap tahun dibanding 5 tahun RPJMN keselamatan, efektif
dalam kepastian
dan (%)
rangka
perlindungan
memberikan
hukum
kepastian
keamanan
dalam
dan
pemanfaatan
tenaga nuklir. pada Prosentase
dan masyarakat
penerapan
ketenaganukliran
perlindungan hukum
seifgard
SUMBER DATA
peraturan Mengukur
yang
hasil
kajian
dan
data Mengukur efektivitas hasil kajian Dokumen hasil
penerapan rumusan kebijakan yang dalam
kebijakan
dimanfaatkan
pengawasan
perizinan dan inspeksi
oleh
unit
mendukung kajian.
peraturan, pengembangan pengawasan
sistem
dan
ketenaganukliran
peraturan
yang
ketenaganukliran.
andal,
termanfaatkan
dan Prosentase pengawasan diterbitkan
Hasil
sudah diundangkkan.
rumusan
berkualitas
penerapan Laporan
sudah peraturan ketenaganukliran yang Inspeksi.
diundangkan (%) Hasil kajian dan Prosentase
tingkat
makalah ketenaganukliran dalam
publikasi
dibanding dengan yang dibuat
terkait Menghitung
penyusunan perundangan
jumlah
yang yang dipublikasikan. ilmiah
makalah Prosiding.
- 14 -
C. Sekretaris Utama 1.
Nama Organisasi
: BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.
Nama Satuan Kerja
: Sekretaris Utama
3.
Tugas
: mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN.
4.
Fungsi : a. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAPETEN; b. pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BAPETEN; c. pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BAPETEN; d. pembinaan organisasi dan tata laksana, dan pelayanan urusan kehumasan; e. pelayanan administrasi hukum dan bantuan hukum di bidang pengaturan pengawasan tenaga nuklir, dan pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan selain pengaturan ketenaganukliran; dan f. pengkoordinasian dan penyusunan laporan BAPETEN.
5.
Indikator Kinerja Utama : Isu Stratejik
Kinerja Utama
Menguatkan
Meningkatnya
Sistem
kapasitas
Manajemen
kapabilitas
IKU Tingkat
dan akuntabilitas (dari skala AA)
PENJELASAN kualitas Mengukur
kinerja
organisasi
SUMBER DATA dalam Hasil
kinerja melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Lapkin pengawasan ketenaganukliran
evaluasi Inspektorat
dan KEMENPAN RB
- 15 -
Pengawasan
organisasi.
Indeks
Integritas Mengukur
Pemanfaatan
Pelayanan Publik (skor yang
Tenaga
Nuklir
0–10).
yang
efektif,
transparan
dan
akuntabel
serta
terkait
kepuasan
penggunaan
masyarakat Hasil
survey
pemanfaatan terhadap
tenaga nuklir dan pelayanan publik.
kepuasan
masyarakat
dan
kepuasan pengguna. Indeks
Reformasi Mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi Hasil
Birokrasi (skor 1– 100)
berorientasi pada Pengembangan hasil.
tingkat
sistem
TIK
Indeks
BAPETEN
e–Government Mengukur
yang (skala 0–4).
bermutu.
evaluasi
Reformasi Birokrasi tingkat
penerapan
penggunaan
teknologi
komunikasi
oleh
informasi
BAPETEN
dalam Hasil
survey
e–
dan Government . untuk
menyediakan informasi dan layanan publik ke masyarakat. Pengelolaan anggaran optimal
Opini
atas
yang keuangan.
laporan Mengukur
kinerja
organisasi
pengelolaan keuangan Negara.
dalam Hasil audit laporan keuangan.
dan
akuntabel.
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
JAZI EKO ISTIYANTO
