- 1 - PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG

-1-

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 20

TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang

: bahwa uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

-24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu, (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8)

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI BENGKULU. Pasal 1

Mengatur tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

-3-

Pasal 2 Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan peraturan ini. Pasal 3 Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Di tetapkan di Bengkulu Pada tanggal GUBERNUR BENGKULU

AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Bengkulu Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

H. HAMSYIR LAIR BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2008 NOMOR

-1Lampiran : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR : TANGGAL : ________________________________

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI BENGKULU A. INSPEKTORAT PROVINSI

INSPEKTUR Tugas Pokok : Tugas pokok Inspektur adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Inspektur adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Inspektur, membawahkan; 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV

1. Sekretaris Tugas Pokok : Membantu Inspektur menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Fungsi     

Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis Fungsional. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan Pelaksanaan urusan Kepegawaian, Keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Sekretaris, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Perencanaan menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

-2b. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Inspektur Pembantu Wilayah I Tugas Pokok : Membantu Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan di wilayah kerjanya. Fungsi :    

Pengusulan program pengawasan di wilayah. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan : a. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kemasyarakatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Inspektur Pembantu Wilayah II Tugas Pokok : Membantu Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan di wilayah kerjanya. Fungsi :    


Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan : a. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

-3b. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kemasyarakatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Inspektur Pembantu Wilayah III Tugas Pokok : Membantu Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan di wilayah kerjanya. Fungsi :    


Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan : a. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kemasyarakatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Inspektur Pembantu Wilayah IV Tugas Pokok : Membantu Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan di wilayah kerjanya. Fungsi :    


Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan : a. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

-4b. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kemasyarakatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA BADAN Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Daerah Nomor 8 Tahun 2008.

Peraturan

Kepala Badan, membawahkan; 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sekretaris Kepala Bidang Ekonomi Kepala Bidang Sosial Budaya Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Kepala Bidang Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kepala Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Kerjasama Pembangunan

1. Sekretaris Tugas Pokok Melaksanakan pembinaan administrasi meliputi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta penyusunan program Fungsi     

Pengkoordinasian penyusunan program kegiatan internal Pembinaan administrasi menyangkut ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian dan perlengkapan. Pelayanan teknis dan administratif . Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bappeda. Pengelolaan administrasi keuangan.

Sekretaris, membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Umum melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta memberikan dukungan pelayan teknis dan administratif serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

-5b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan pengelolaan administrasi keuanga serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Ekonomi Tugas Pokok: Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi . Fungsi :     

Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan daerah bidang produksi dan sarana perekonomian. Pengkoordinasian rencana pembangunan bidang produksi dan sarana perekonomian terkait sektor pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan pertambangan energi serta sektor terkait. Inventarisasi permasalahan bidang perencanaan ekonomi menyangkut produksi dan sarana perekonomian serta langka-langka kebijaksanaan pemecahannya. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang pembangunan ekonomi dalam rangka pelaksanaan RPJMD dan RPJPD. Pengkoordinasian proyek-proyek yang diusulkan pada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan.

Kepala Bidang Ekonomi, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Produksi mempunyai tugas mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang produksi serta pemantauan dan penilaian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Sarana Perekonomian mempunyai tugas mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana perekonomian serta pemantauan dan penilaian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Sosial Budaya Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial budaya. Fungsi :    

Pengkoordinasian/memadukan rencana pembangunan di bidang sosial budaya dan ipolekhankam. Pemecahan permasalahan di bidang perencanaan sosial budaya dan ipolekhankam. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya dan ipolekhankam. Pengkoordinasian perencanaan di antara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, kabupaten/kota, kecamatan dan badan-badan yang berada dalam Provinsi Bengkulu.

-6 

Pengkoordinasian rencana anggaran pendapatan belanja daerah provinsi bersama-sama dengan biro keuangan serta berkoordinasi dengan sekretariat daerah provinsi. Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Kepala Bidang Sosial Budaya, membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang SDM dan kebudayaan serta pemantauan dan penilaian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Ipolekhankam mempunyai tugas mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Ipolekhankam serta pemantauan dan penilaian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana. Fungsi :    

 

Pengkoordinasikan rencana pembangunan infrastruktur pemukiman dan prasarana wilayah (pu), pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemecahan permasalahan perencanaan di bidang fisik dan prasarana Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana Pengkoordinasian perencanaan fisik dan prasarana pada dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah,instansi vertikal, kabupaten/kota, kecamatan dan badan-badan lain yang berada di Provinsi Bengkulu. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersamasama biro keuangan dengan berkoordinasi sekretaris daerah provinsi. Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemantauan dan penilaian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah mempunyai tugas mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan sarana wilayah serta pemantauan dan penilaian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

-75. Kepala Bidang Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pendataan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta pengolahan data dan informasi. Fungsi :    

Perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Pengumpulan data dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan dalam menyusun statistik hasil pelaksanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Penyebarluasan informasi pembangunan secara elektronik.

Kepala Bidang membawahkan :

Pendataan

dan

Pengendalian

Pembangunan

Daerah,

a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi, pendataan, pemantauan, evaluasi dan penilaian pelaksanaan program kinerja pembangunan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyediakan dan mengembangkan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan pengelolaan dokumen, data dan informasi serta mengkoordinasikan pengembangan jaringan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Kerjasama Pembangunan Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penataan ruang dan kerjasama pembangunan Fungsi :     

Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dibidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan kerjasama pembangunan. Pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dibidang kewilayahan, otonomi daerah, serta perkotaan, tata ruang dan kerjasama pembangunan. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang kewilayahan, otonomi daerah, serta perkotaan, tata ruang dan kerjasama pembangunan. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional dibidang kewilayahan, otonomi daerah, serta perkotaan, tata ruang dan kerjasama pembangunan. Perencanaan pembangunan nasional dibidang kewilayahan, otonomi daerah, serta perkotaan, tata ruang dan kerjasama pembangunan.

Kepala Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Kerjasama Pembangunan, membawahkan;

-8a. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang penataan ruang serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan rencana pembangunan daerah di bidang kerjasama pembangunan serta melaksanakan pemantauan evaluasi penilaian dan pelaporanatas pelaksanaannya serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH KEPALA BADAN Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kepala Badan, membawahkan; 1. 2. 3. 4.

Sekretaris Kepala Bidang Promosi Kepala Bidang Pendataan dan Informasi Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Daerah 5. Kepala Bidang Pelayanan dan Kerjasama 1. Sekretaris Tugas Pokok Membantu Kepala BKPMD melaksanakan pembinaan Administrasi meliputi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta penyusunan program dan pelayanan administrasi kepada Kepala BKPMD dan semua unsur lingkungan BKPMD Fungsi     

Penyusunan program kegiatan BKPMD. Pembinaan administrasi menyangkut ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian dan perlengkapan. Pelayanan teknis dan administratip kepada Kepala BKPMD dan semua unsur di lingkungan BKPMD. Pengkoordinasian kegiatan di likungan BKPMD. Pengelolaan administrasi keuangan.

Sekretaris, membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Umum melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta

-9memberikan dukungan pelayan teknis dan administratif serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan pengelolaan administrasi keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Bidang Promosi Tugas Pokok : Melaksanakan, merencanakan serta mempersiapkan sarana dan prasarana promosi baik dalam negeri maupun luar negeri serta mengadakan koordinasi dalam tingkat propinsi maupun Kabupaten dan Kota dalam upaya peningkatan mendatangkan investasi dalam negeri dan luar negeri dalam mengangkat potensi yang menjadi unggulan daerah dengan menciptakan iklim yang lebih kondusif. Fungsi :       

Pengemasan promosi sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi yang ada. Penyajan informasi yang lengkap dan akurat . Pelaksanaan program dan rencana promosi. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan antar perangkat daerah dalam Propinsi, Kabupaten dan Kota Promosi investasi baik dalam maupun luar negeri. Penyelenggaraan pameran baik dalam maupun luar negeri. Pengkoordinasian dan Sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal.

Kepala Bidang Promosi, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Publikasi Sarana dan Prasarana Promosi mempunyai tugas mempersiapkan sarana dan prasarana alat promosi untuk pelayanan informasi kepada para investor luar dan dalam negeri mengenai potensi dan peluang investasi yang ada di propinsi, kabupaten/kota dalam Propinsi Bengkulu serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Promosi Dalam Negeri Dan Luar Negeri mempunyai tugas mempersiapkan segala kebutuhan promosi dalam mengikuti event event pameran dan memberikan penjelasan promosi sebaik mungkin,serta mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Propinsi Kabupaten dan Kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Pendataan dan Informasi Tugas Pokok : Mengkoordinasikan, merencanakan/memprogramkan serta menyiapkan data dan informasi akurat mengenai perkembangan perusahaan yang ada, serta menyiapkan data potensi dan peluang investasi yang menjadi prioritas/unggulan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

- 10 Fungsi :   

Pengelaolaan data dan informasi perusahaan-perusahaan Pengelaolaan data dan informasii SDA, Potensi Investasi dan Peluang Investasi di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota . Pengkoordinasian dengan instansi terkait untuk sinkronisasi data.

Kepala Bidang Pendataan dan Informasi, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas merencanakan/ memprogramkan pengumpulan dan pengolahan data yang lebih akurat tentang perkembangan perusahaan-perusahaan yang ada serta prioritas produk unggulan di propinsi, kabupaten dan kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Informasi mempunyai tugas merencanakan dan menginformasikan data-data yang ada baik potensi maupun peluang investasi serta perkembangan perusahaan yang ada baik PMA,PMDN dan perusahaan kecil dan menengah sesuai kondisi yang ada serta melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, informasi ke dinas terkait antar propinsi, kabupaten dan kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tugas Pokok: Melaksanakan pengendalian, pembinaan dibidang penanaman modal daerah.

serta melakukan pengembangan

Fungsi :    

Perumusan kebijakan dan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal. Pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan iklim penanaman modal. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data yang lebih akurat tentang pelaksanaan Penanaman modal di daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan iklim penanaman modal serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pelayanan dan Kerjasama Tugas Pokok: Melaksanakan pembinaan serta melakukan pelayanan dan kerjasama.

- 11 Fungsi :  

Perumusan kebijakan dan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pelayanan dan kerjasama. Pengendalian pelayanan dan kerjasama penanaman modal.

Kepala Bidang Pelayanan dan Kerjasama, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data yang lebih akurat tentang pelayanan penanaman modal di daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Kerjasama mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan kerjasama bidang penanaman modal serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. D. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEPALA BADAN Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kepala Badan, membawahkan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sekretaris Kepala Bidang Pemantapan Kebangsaan Kepala Bidang Permasalahan Strategis Daerah Kepala Bidang Komunikasi, Politik dan Kemasyarakatan Kepala Bidang Ideologi Negara Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat

1. Sekretaris Tugas Pokok : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi :

 Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan.  Pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga.  Perumusan perencanaan dan program serta penyiapan peraturan perundang-undangan.  Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan.  Pengelolaan dan pembinaan pegawai.

- 12 Sekretaris, membawahkan :

a. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris, pengadaan, pemeliharaan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, urusan pengembangan dan mutasi pegawai serta penyusunan rancangan peraturan dan kebijakan teknis, serta penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan perencanaan dan program, pengumpulan dan analisa data, pemantauan dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan administrasi keuangan serta verifikasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Pemantapan Kebangsaan Tugas Pokok :

Merumuskan kebangsaan.

kebijakan

dan

fasilitasi

pelaksanaan

pemantapan

Fungsi :

 Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan, sosialisasi wawasan kebangsaan dan pemantapan wawasan kebangsaan.  Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi sosialisasi dan pembinaan kewaspadaan nasional.

pelaksanaan

 Penyiapan rumusan pembauran bangsa.

pelaksanaan

kebijakan

dan

memfasilitasi

 Penyiapan rumusan kebijaksanaan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan budaya bangsa.  Penyiapan rumusan kebijakan Undang-Undang Dasar 1945.

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bidang pemantapan kebangsaan. Kepala Bidang Pemantapan Kebangsaan, membawahkan :

a. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan Wawasan Kebangsaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Kepala Sub Bidang Pembauran dan Budaya Bangsa menyiapkan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembauran dan budaya bangsa dan pembinaan budaya bangsa serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 13 3. Kepala Bidang Permasalahan Strategis Daerah Tugas Pokok :

Menganalisa, merumuskan dan menyimpulkan masalah-masalah strategis daerah yang meliputi; bidang Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan HAM serta pengawasan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di daerah. Fungsi :

 Perumusan pedoman pemecahan masalah strategis daerah yang mencakup bidang bidang Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan HAM.  Pemantauan dan penganalisaan tentang permasalahan yang terjadi di daerah yang mencakup bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan HAM serta pengawasan tentang keberadaan dan kegiatan orang asing.  Koordinasi dengan dinas/instansi/satuan kerja terkait terutama kepada Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam rangka pemecahan masalah strategis daerah di bidang Ipoleksosbud dan HAM serta pengawasan orang asing.  Perumusan hasil pemecahan masalah strategis daerah dan rencana tindak lanjut kebijaksanaan penanganan pemberdayaannya.  Evaluasi dan pelaporan hasil pemecahan masalah strategis daerah dan saran tindak lanjut. Kepala Bidang Permasalahan Strategis Daerah, membawahkan :

a. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya menyiapkan bahan-bahan pemecahan permasalahan strategis daerah yang menyangkut aspek-aspek ekonomi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Kepala Sub Bidang Ideologi, Politik, HAM dan Orang Asing menyiapkan bahan pemecahan permasalahan strategis daerah yang menyangkut aspek-aspek Ideologi, Politik, HAM dan Orang Asing serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Ideologi Negara Tugas Pokok :

Menganalisa dan merumuskan kebijakan dan memfasilitasi Pemasyarakatan Pancasila, UUD 1945, Ketahanan Bangsa dan Bela Negara. Fungsi :

 Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pemasyarakatan, pengamalan Pancasila.

pelaksanaan

 Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketahanan bangsa.

- 14 -

 Penyiapan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemantapan Bela Negara.  Penyiapan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.  Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Ideologi Negara. Kepala Bidang Ideologi Negara, membawahkan :

a. Kepala Sub Bidang Pemasyarakatan Pancasila dan UUD1945 melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan memfasilitasi pelaksanaan Pemasyarakatan, Pengamalan Pancasila dan UUD 1945 serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Bela Negara melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan Ketahanan Bangsa dan Pemantapan Bela Negara serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Komunikasi, Politik dan Kemasyarakatan Tugas Pokok : Melaksanakan tugas pembinaan dan komunikasi, politik dan kemasyarakatan

perumusan

kebijakan

di

bidang

Fungsi :

 Pendataan dan penganalisaan data dan informasi yang berkaitan dengan komunikasi politik dan kemasyarakatan.  Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pemilu.

pelaksanaan

 Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi Hubungan Antar Ormas, LSM dan Partai Politik.

pelaksanaan

 Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pemilu.

pelaksanaan

 Penyiapan rumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga Pemerintah (Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif) dan Pemilu.  Penyiapan rumusan kebijakan dan Sosialisasi Pemantapan Budaya Politik.

memfasilitasi

pelaksanaan

 Evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan komunikasi politik dan kemasyarakatan. Kepala Bidang Komunikasi, Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Hubungan Ormas, LSM dan Partai Politik

mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Hubungan Ormas, LSM dan Partai Politik serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 15 b. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan

Pemilu, mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pemilu serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 6. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Linmas Tugas Pokok :

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menganalisa, merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan Perlindungan Masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Fungsi :

 Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pendataan anggota satuan perlindungan masyarakat dan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.  Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kemampuan SDM anggota satuan linmas.  Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengerahan dan pengendalian sumber daya Linmas dalam rangka penanganan dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.  Perumusan kebijaksanaan dan memfasilitasi penanganan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

pelaksanaan

 Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Linmas, membawahkan :

a. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengerahan Sumber Daya melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengerahan sumber daya manusia serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Bencana dan Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengendalian bencana serta melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. BADAN LINGKUNGAN HIDUP KEPALA BADAN Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008.

- 16 Fungsi : Fungsi Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kepala Badan, membawahkan; 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Kepala Bidang Penaatan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :   

Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan keuangan Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi

Sekretaris, membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagan Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal Tugas Pokok Mengkoordinasikan, menyusun dan merumuskan bahan pembinaan dan koordinasi operasional bidang Amdal. dan konservasi tata lingkungan. Fungsi:     

Pengkoordinasian masalah tata lingkungan dan amdal dengan instansi terakit Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, konservasi dan tata lingkungan. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian kemerosotan, pemantauan pengawasan pelaksanaan, penyelesaian konflik Pemanfaatan keanekaragaman hayati skala propinsi pengelolaan data base keanekaragaman hayati skala propinsi.

- 17 -

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, membawahkan : a. Kepala Sub Bid Konservasi dan Tata Lingkungan, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengendalian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi teknis dalam bidang konservasi tata lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Amdal, mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian Amdal bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Propinsi, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Tugas Pokok : Merumuskan kebijakan bidang pengendalian pencemaran pengelolaan limbah dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

lingkungan

Fungsi :  

Pengelolaan dan pengendalan kualitas air, udara dan pengendalian pencemaran air, udara. Pengelolaan limbah domestik dan B3

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan meliputi air, udara serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik Dan B3 melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan mempersiapkan izin pengumpulan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Tugas Pokok : Menyusun bahan kebijaksanaan operasional dalam bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan. Fungsi :   

Pengkoordinasian dan pengawasan tentang pengendalian kerusakan lingkungan Pemulihan lingkungan Penetapan kebijakan dalam rangka pembinaan teknis pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan lingkungan.

Kepala Bidang membawahkan;

Pengendalian

a. Kepala Sub mempersiapkan

Kerusakan

dan

Pemulihan

Lingkungan

Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan bahan koordinasi pelaksanaan pengendalian serta

- 18 pencegahan kerusakan lingkungan serta penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah Propinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempersiapkan bahan dalam rangka penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana dan mengumpulkan data bahan pembinaan teknis pemulihan lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Penaatan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan. Tugas Pokok : Merumuskan kebijakan bidang penaatan lingkungan dan komunikasi lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Fungsi:    

Pengkoordinasian penaatan lingkungan. Pembinaani SDM dalam meningkatkan pelayanan bidang lingkungan hidup. Penyelesaian permasalahan lingkungan pada tingkat perdata. Perumusan kebijakan bidang penaatan lingkungan dan komunikasi lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.


Penaatan

Lingkungan

dan

Komunikasi

Lingkungan

a. Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak ketiga untuk penegakan hukum lingkungan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan mengumpul bahan kebijakan operasional pembinaan dan pemberdayaan peran serta masyaraka dan meningkatkan komunikasi yang berwawasan lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. BADAN KETAHANAN PANGAN KEPALA BADAN Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kepala Badan membawahkan; 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Kepala Bidang Distribusi Pangan Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Kepala Bidang Informasi dan Kelembagaan

- 19 1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :   


Sekretaris membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagan Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pemantapan produksi pangan nabati dan hewani, serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan, pemantapan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan

Fungsi : 

Penyusunan, rencana dan pelaksanaan pengkajian pengembangan, pemantauan evaluasi dan pemantapan produksi pangan serta cadangnan pangan nabati dan hewani



Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan pangan nabati dan hewani



Penyusunan bijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Pemantauan Produksi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan pemantauan dan evaluasii pemantapan produksi pangan nabati dan hewani, serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 20 b. Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemantapan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Distribusi Pangan Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis distribusi pangan nabati dan hewani dan analisis harga pangan akses pangan perkotaan dan pedesaan Fungsi :   

Penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pematauan evaluasi dan analisa distribusi pangan nabati Penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan evaluasi dan analisa distribusi pangan hewani Penyiapan penyusunan kebijakan teknis distribusi pangan nabati dan hewani

Kepala Bidang Distribusi Pangan, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Analisis Distribusi Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan analisa distribusi dan harga pangan nabati dan hewani serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Sub Bidang Analisis Akses Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi dan analisa dan akses pangan nabati dan hewani serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemantapan pola konsumsi dan kebutuhan konsumsi pangan serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan pola konsumsi pangan, Menjalankan promosi dan penganekaragaman pangan serta pengembangan pangan lokal, pemantapan keamanan pangan serta preferensi pangan masyarakat Fungsi : 

Penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, pemantapan pola konsumsi pangan, promosi dan penganekaragaman pangan



Penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pematapan kebutuhan konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal



Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan pola konsumsi pangan

- 21 Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemantapan pola konsumsi dan kebutuhan konsumsi pangan serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan pola konsumsi pangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Keamanan dan Penerimaan Pangan Masyarakat melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemantapan keamanan pangan dan preferensi pangan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Informasi dan Kelembagaan Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan rencana pengembangan, pemantauan, evaluasi kelembagaan

dan pelaksanaan pengkajian, dan pemantapan informasi dan

Fungsi : 

Penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, pemantapan informasi dan kelembagaan pangan



Perumusan kebijakan pengelolaan informasi dan pengaturan kelembagaan pangan

Kepala Bidang Informasi dan Kelembagaan, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Ketahanan Pangan, melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, kelembagaan ketahanan pangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Pangan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengelolaan informasi pangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH

KEPALA BADAN Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008.

- 22 Kepala Badan membawahkan; 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sekretaris Kepala Bidang Ekonomi dan Investasi Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Kepala Bidang Iptek dan Sumber Daya Daerah Kepala Bidang Pendataan dan Kerjasama Kepala Bidang Statistik



Sekretaris membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagan Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Investasi Tugas Pokok : Mengumpulkan dan menganalisa data serta mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mempersiapkan penyusunan kegiatan Penelitian dan Pengembangan, Ekonomi dan Investasi serta memonitor perkembangannya

Fungsi 

Pelaksanaan penyiapan bahan serta perangkat pendukung untuk penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan nvestasi.



Pelaksanaan koordinasi dengan badan/dinas/lembaga/biro lembaga non pemerintah terkait dalam rangka koordinasi operasional kegiatan penelitian dan pengembangan bidang, ekonomi dan investasi.



Pelaksanaan pengaturan bidang pemaparan dan laporan hasil-hasil penelitian dan pengembangan, ekonomi dan nvestasi



Pelaksanaan memonitor perkembangan dan pengembangan bidang ekonomi dan investasi.

proses

kegiatan

penelitian

dan

- 23 Kepala Bidang Ekonomi dan Investasi, membawahkan : a. Kepala Sub bidang Ekonomi, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan bidang industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha serta golongan ekonomi lemah dan penanaman modal serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Investasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perekonomian daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Tugas Pokok : Mengumpulkan dan menganalisa data serta mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mempersiapkan penyusunan kegiatan penelitian dan pengembangan, pemerintahan dan sosial budaya serta memonitor perkembanganya. Fungsi : 

Pelaksanaan penyiapan bahan serta perangkat pendukung, peraturan perundangn dan pedoman teknis untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.



Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah dalam rangka koordinasi operasional kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.



Pelaksanaan persiapan pemaparan dan laporan hasil-hasil penelitian dan penembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mempersiapkan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya mengumpulkan dan menganalisa data serta mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mempersiapkan kegiatan penelitian dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Iptek dan Sumberdaya Daerah Tugas Pokok : Melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monev kegiatan penelitian dan pengembangan iptek dan sumberdaya daerah yang meliputi bidang kajian ilmu pengetahuan dan teknologi, pisik dan prasarana wilayah serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Fungsi : 

Perencanaan dan penyiapan bahan serta perangkat pendukung untuk kegiatan penelitian dan pengembangan iptek dan sumberdaya Daerah



Pengorganisasian stakeholder dalam penelitian dan pengembangan Iptek dan sumberdaya daerah.

- 24 

Pemantauan dan evaluasi proses dan hasil penelitian dan pengembangan Iptek dan Sumberdaya Daerah.

Kepala Bidang Iptek dan Sumberdaya Daerah, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Teknologi Fisik dan Prasarana Wilayah melaksanakan tugas perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan monev kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta fisik prasarana wilayah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monev kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mencakup bidang kajian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Pendataan dan Kerjasama Tugas Pokok : Melaksanakan tugas pengumpulan data Litbang.

dan pengembangan kerjasama

Fungsi : 

Pelaksanaan penyiapan bahan Pendataan bidang penelitian.



Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektoral lembaga non pemerintah terkait, dalam rangka kerjasama bidang penelitian dan pengembangan.



Pelaksanaan persiapan Pendataan dan Informasi Kerjasama di bidang penelitian dan pendataan



Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka sosialisasi hasil penelitian dan pendataan .



Mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian dan pendataan



Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendataan.

dan Informasi kerjasam di

Kepala Bidang Pendataan dan Kerjasama, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, informasi, kerjasama , menganalisa serta mengimformasikan kegiatan dalam rangka mempersiapkan penelitian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Kerjasama mempunyai tugas mempersiapkan kerjasama penelitian dan memonitor perkembangannya serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Bidang Statistik Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan pengeloalaan data statistik daerah baik bidang ekonomi maupun bidang kependudukan

- 25 Fungsi : 

Pengumpulan data statistik daerah.



Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektoral lembaga non pemerintah terkait, dalam rangka pengelolaan statistik daerah.



Mendokumentasikan dan mempublikasikan statistik daerah

Kepala Bidang Statistik, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Statistik Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data statistik daerah bidang ekonomi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Statistik Sosial Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data statistik daerah bidang sosial kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

H. BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KEPALA BADAN Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kepala Badan, membawahkan; 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sekretaris Kepala Bidang Layanan Bahan Pustaka, Deposit dan Bahan Dokumentasi Kepala Bidang Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Kepala Bidang Pembinaan dan Perpustakaan dan Arsip Kepala Bidang Dokumentasi



- 26 Sekretaris membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagan Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Layanan Bahan Pustaka dan Deposit Tugas Pokok : Melaksanakan layanan bahan pustaka dan deposit perpustakaan keliling.

serta penyelenggaraan

Fungsi :  

Pelayanan bahan pustaka; Pelayanan perpustakaan keliling

Kepala Bidang Layanan Bahan Pustaka, Deposit, dan Perpustakaan Keliling membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Layanan Bahan Pustaka dan Deposit melaksanakan jasa layanan perpustakaan dan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam daerah serta melaksanakan penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah Bengkulu, Katalog Induk Terbitan Daerah, Indek dan Artikel Bengkulu serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Layanan Perpustakaan Keliling dan LTPS melaksanakan survei dan pendataan lokasi pos Perpustakaan Keliling dan Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) di dalam wilayah Provinsi Bengkulu serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka Tugas Pokok : Merumuskan rancangan kebijakan pengembangan pengolahan bahan pustaka dan pelestarian bahan pustaka, pendataan semua jenis bahan pustaka baik karya cetak maupun karya rekam serta melaksanakan konservasi dan reprografi bahan pustaka dan pengolahan bahan pustaka melalui automasi perpustakaan; Fungsi :   

Pengolahan dan pelestarian bahan pustaka karya cetak maupun rekaman Pelayanan konservasi dan reprografi Automasi perpustakaan

Kepala Bidang Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Pengolahan Bahan Pustaka melaksanakan seleksi judul buku untuk bahan pengadaan serta pengolahan bahan pustaka dan

- 27 melaksanakan penyusunan dan penerbitan daftar tambahan (Eccession List) serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

buku

b. Kepala Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka melaksanakan pendataan dan menginventarisasikan bahan pustakan yang akan diperbaiki, pelestarian fisik bahan pustaka melalui pemeliharaan, perbaikan dan penjilidan serta fumigasi, ahli media serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Tugas Pokok : Merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarankan pembinaan kegiatan pengolahan, pelayanan, penyimpanan, penataan, akuisisi, pengembangan dan perawatan Arsip in aktif dan Arsip statis; Fungsi :   

Pembinaan pelayanan, pengolahan dan penataan arsip; Penyimpanan dan akuisisi arsip Pembinaan dan pengembangan kearsipan dilingkungan pemerintah daerah;

Kepala Bidang Pengelolaan Arsip membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Arsip In Aktif menyelenggarankan pekerjaan dan kegiatan pengolahan, pelayanan, penyimpanan, penataan, Akuisisi, pengembangan dan perawatan Arsip in aktif serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Arsip Statis menyelenggarankan pekerjaan dan kegiatan pengolahan, pelayanan, penyimpanan, penataan, Akuisisi, pengembangan dan perawatan Arsip Statis serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Arsip Tugas Pokok : Melakukan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan pembinaan semua jenis perpustakaan dan arsip Fungsi : 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan sumber daya manusia dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.  Pengkoordinasian pemmbinaan minat baca;  Pembinaan teknis Perpustakaan, Arsip dan dokumentasi di instansi / lembaga pemerintah dan swasta dalam wilayah propinsi.  Pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Arsip, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pembinaan perpustakaan pada semua jenis perpustakaan serta melaksanakan dan mengkoordinir peningkatan minat baca masyarakat dengan instansi terkait serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pembinaan Kearsipan mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan kearsipan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 28 -

6. Kepala Bidang Dokumentasi Tugas Pokok : Menyiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang dokumentasi baik dokumentasi yang divisualisasikan melalui media cetak maupun elektronika dan tradisional. Fungsi :    

Perumusan kebijakan teknis di bidang dokumentasi baik dokumentasi yang divisualisasikan melalui media cetak maupun elektronika dan tradisional. Pengumpulan data sebagai bahan dokumentasi ; Sosialisasikan dan menginformasikan hasil dokumentasi. Pengembangan dan Pendayagunaan teknologi dokumentasi.

Kepala Bidang Dokumentasi membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Visual mengumpulkan bahan rumusan pedoman pelaksanaan ketentuan dokumentasi data visual serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Non Visual mengumpulkan bahan rumusan pedoman pelaksanaan ketentuan dokumentasi data non visual serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. I. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KEPALA BADAN Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kepala Badan, membawahkan; 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Kepala Bidang Pemanfaatan SDA Desa dan TTG

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  

Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan keuangan

- 29 

Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi

Sekretaris, membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagan Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan. serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bengkulu dibidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan kebijakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Fungsi :      

Koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi penyusunan dan pengawasan peraturan perundangan tentang Desa/Kelurahan Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen dan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pendapatan dan kekayaan Desa dan Kelurahan, melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Koordinasi perumusan kebijakan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dan bantuan keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Pembinaan Aparatur Desa dan Kelurahan mempunyai tugas menyelenggakan bimbingan teknis penyusunan Renstrades, Lakipdes RPJM Desa/Kelurahan, Rencana Kerja Tahunan Desa (RKTD), Musrenbangdes/Kelurahan dan Peraturan Desa, pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan serta pertanggung jawaban keuangan Desa, pedoman pengelolaan dan fasilitasi Kebun Kas Desa dan pengelolaan sumber-sumber keuangan Desa lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 30 3. Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bengkulu dibidang Pembinaan Kelembagaan Desa, Pelatihan dan Pembinaan / Peningkatan Motivasi Gotong Royong, Pembinaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya Masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Fungsi :         

Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelelestarian tradisi dan budaya masyarakat Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif Penyelenggaraan perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi dan Bulan Bakti Gotong Royong. Penyelenggaran Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi. Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan Sosial Budaya Masyarakat.

Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan, membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan penguatan peran pengurus kelembagaan masyarakat Desa, menyusun Profil, Monographi Desa dan penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Propinsi, bimbingan teknis kelembagaan desa serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Motivasi gotong royong dan Pembnaan Lembaga Adat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, memelihara dan melanjutkan pembangunan pemantapan nilai budaya adat, fasilitasi penyelenggaraan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong dan Tata Ruang Desa dan menyelenggarakan Bimbingan dan motivasi pembangunan Desa dalam bentuk P3MD, KPD serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Kemiskinan

Usaha

Ekonomi

Masyarakat

dan

Penanggulangan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu dibidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan ketentuan yang berlaku

- 31 Fungsi :     

Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan ekonomi perdesaan. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kredit mikro non bank dan non koperasi. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi usaha ekonomi keluarga dan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dalam bentuk SPKD, Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan, Penetapan Program Prioritas, Peneatapan Indikator Kemiskinan Lokal, dan Koordinasi.

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kemandirian masyarakat melalui usaha ekonomi keluarga serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Bantuan lembaga dan Keuangan Mikro mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis memberi bantuan modal dan memfasilitasi perluasan usaha melalui jaringan kemitraan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pemanfaatan SDA Desa dan TTG Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bengkulu dibidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan ketentuan yang berlaku. Fungsi :     

Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi Sumber Daya Alam Desa. Perumusan kebijakan teknis fasilitasi pelaksanaan sumber daya alam pesisir. Perumusan kebijakan teknis fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan kerja sama teknologi tepat guna Perumusan kebijakan teknis fasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan, pemanfaatan dan bantuan teknologi tepat guna Pelaksanaan evaluasi kebijakan fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

Kepala Bidang Pemanfaatan SDA Desa dan TTG, membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Peningkatan Lomba Cipta dan Gelar Teknologi Tepat Guna mengumpulkan bahan rumusan kebijakan teknis fasilitasi pemasyarakatan , pemanfaatan, lomba cipta dan gelar Teknologi Tepat Guna, bantuan permodalan kepada kelompok/perorangan inovater TTG lokal, bantuan sarana/prasarana kepada pelaku TTg dan tehnologi lokal melalui Posyantekdes, Wartekdes, Kelompok pelaksana TTG, Perorang/pelaksana TTG serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 32 b. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Konservasi SDA Desa mempunyai tugas mengumpulkan bahan rumusan kebijakan teknis fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan kerja sama teknologi tepat guna dan kerja sama pembinaan masyarakat disekitar hutan lindung serta bimbingan masyarakat pesisir, darat dekat pantai untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, pemasyarakatan dan penerapan TTG lokal, pengembangan lingkungan pemukiman dan pembangunan air bersih pedesaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

J. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA BADAN Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kepala Badan, membawahkan; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sekretaris Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana Kepala Bidang Kesehatan Reproduksi Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepala Bidang Analisa dan Pendataan



Sekretaris, membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagan Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan. serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 33 2. Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan pengendalian program pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dan kelangsungan hidup ibu, bayii dan anak Fungsi : 

Pengendalian program pelayanan keluarga berencana



Pembinaan partisipasi pria dan jaminan kelangsungan hidup ibu, bayii dan anak

Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional pembinaan peningkatan partisipasi pria serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Kesehatan Reproduksi Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan operasional kesehatan reproduksi Fungsi :   

Perlindungan hak-hak reproduksi Pemberian jaminan reproduksi Pembinaan remaja

Kepala Bidang Kesehatan Reproduksi, membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Kesehatan Reproduksi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional penanggulangan kesehatan reproduksi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan operasional pembinaan dan pengendalian keluarga sejahtera

- 34 Fungsi : 

Pembinaan keluarga sejahtera



Pengendalian penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga



Pemberdayaan dan pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi, Anak Lansia dan keluarga rentan

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga, Balita, Anak, Lansia dan Keluarga Rentan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional Pemberdayaan Keluarga, Balita, Anak, Lansia dan Keluarga Rentan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional pembinaan kesejahteraan dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan operasional pembinaan ketahanan keluarga Fungsi : 

Pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga



Peningkatan institusi



Pengkatan ketahanan lingkungan keluarga

Kepala Bidang Ketahanan Keluarga membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Institusi dan Peran Serta, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian program keluarga berencana dan peningkatan partisipasi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Ketahanan Lingkungan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional peningkatan dan pengembangan ketahanan lingkungan keluarga serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan operasional pengembangan ekonomi keluarga dan pelayanan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program Fungsi : 

Peningkatan dan pengembangan ekonomi keluarga



Pelayanan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program

- 35 Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat, membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Keluarga, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan peningkatan ekonomi keluarga serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program mempunyai tugas memberikan pelayanan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan operasional dan pengendalian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan keterpaduan lintas sektor Fungsi : 

Peningkatan pemberdayaan perempuan



Peningkatan keterpaduan lintas sektor


Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak,

a. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Keterpaduan Lintas Sektor mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional pelaksanaan kerjasama dan keterpaduan lintas sektor serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Kepala Bidang Analisa dan Pendataan Tugas Pokok : Mengarahkan pelaksanaan pengelolaan data, pendataan keluarga dan organisasi perempuan dan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Fungsi : 

Pengeloaan data dan pendataan keluarga



Penyebarluasan nformasi dan pengembangan teknologi informasi

Kepala Bidang Analisa dan Pendataan, membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Analisa Kebijakan, Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan analisa kebijakan, pemantauan dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pendataan, Dokumentasi dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pendataan keluarga dan penyebarluasan informasi pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 36 K. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA BADAN Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kepala Badan, membawahkan; 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Kepala Bidang Diklat Teknis Kepala Bidang Diklat Fungsional Kepala Bidang Pengembangan Kediklatan



Sekretaris, membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagan Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan. serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Tugas Pokok : Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk mencapai kompetensi aparatur sesuai jenjang jabatan struktural yang dipersyaratkan. Fungsi 

Persiapan adminstrasi pelaksanaan Kepemimpinan dan pra jabatan

Pendidikan

dan

Pelatihan

- 37 

Penetapan calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan prajabatan



Pembinaan penyelenggaraan Kabupaten/kota



Pengkoordinasian pelaksanaan Diklat Kepemimpinan dengan instansi vertikal

Diklat

Kepemimpinan

dan

dan

prajabatan

dan pra jabatan

Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Diklat Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan Diklat Pra Jabatan dan mengumpulkan bahan pembinaan pelaksanaan pra jabatan di Kabupaten/Kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Kepemimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan atau mengirimkan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV serta mengumpulkan bahan pembinaan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV di Kabupaten/Kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Diklat Teknis Tugas Pokok : Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis untuk mencapai kompetensi aparatur sesuai jenjang jabatan tertentu yang dipersyaratkan. Fungsi : 

Persiapan administrasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis



Penetapan calon peserta pendidikan dan pelatihan teknis



Pembinaan penyelenggaraan Diklat Teknis di Kabupaten/kota



Pengkoordinasian pelaksanaan Diklat Tekns dengan instansi vertikal

Kepala Bidang Diklat Teknis, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan Diklat Teknis bidang pemerintahan dan mengumpulkan bahan pembinaan pelaksanaan diklat teknis pemerintahan di Kabupaten/Kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Admnistrasi dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan diklat teknis di bidang administrasi dan pembangunan serta mengumpulkan bahan pembinaan pelaksanaan Diklat teknis bidang administrasi dan pembangunan di Kabupaten/Kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Diklat Fungsional Tugas Pokok : Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional untuk mencapai kompetensi aparatur sesuai jenjang jabatan fungsional yang dipersyaratkan.

- 38 Fungsi 

Persiapan administrasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional



Penetapan calon peserta pendidikan dan pelatihan fungsional



Pembinaan penyelenggaraan Diklat Fungsional di Kabupaten/kota



Pengkoordinasian pelaksanaan Diklat Fungsional dengan instansi vertikal

Kepala Bidang Diklat Fungsional, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Diklat Profesionalisme Kediklatan mempunyai tugas menyelenggarakan diklat fungsional bidang profesionalisme kediklatan dan mengumpulkan bahan pembinaan pelaksanaan diklat fungsional profesionalisme kediklatan di Kabupaten/Kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Diklat Profesi mempunyai tugas menyelenggarakan diklat fungsional di bidang diklat profesi serta mengumpulkan bahan pembinaan pelaksanaan Diklat Fungsional bidang profesi di Kabupaten/Kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pengembangan Kediklatan Tugas Pokok : Mengarahkan dan merumuskan kebijakan di bidang pengembangan kediklatan sebagai program unggulan dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Fungsi : 

Perumusan bahan kebijakan pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai analisis kebutuhan diklat



Pengkoordinasian penyelenggaraan diklat dengan seluruh perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal



Pemberdayaan alumni Diklat

Kepala Bidang Pengembangan Kediklatan, membawahkan : a. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Analisis Kebutuhan Diklat mempunyai tugas mengumpulkan bahan kebijakan pengembangan kediklatan sesua kebutuhan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi Pemberdayaan Alumni Diklat mempunyai tugas melakukan pemantauan pemberdayaan alumni Diklat serta evaluasi penyelenggaraan diklat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 39 -

L. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BADAN Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Badan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kepala Badan, membawahkan; 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Informasi dan Peningkatan Kualitas Pegawai Kepala Bidang Mutasi dan Kedudukan Hukum Pegawai Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier Kepala Bidang Kesejahteraan dan Jabatan Fungsional

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan perpustakaan. Fungsi :   

Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan keuangan Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, rumah kearsipan dan pengelolaan perpustakaan.

tangga,

persuratan,

Sekretaris, membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, kearsipan dan perpustakaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagan Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, usul kegiatan evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Bidang Informasi dan Peningkatan Kualitas Pegawai Tugas Pokok : Mengarahkan pelaksanaan pengelolaan bahan data informasi serta dokumentasi sistem kepegawaian serta menyusun bahan kebijakan, petunjuk teknis, prosedur peningkatan kualitas pegawai serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 40 Fungsi :  Pengelolaan informasi dan dokumentasi kepegawaian secara elektronik  Pengelolaan website/situs kepegawaian BKD Provinsi Bengkulu  Perumusan bahan kebijakan pimpinan mengenai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai melalui tugas belajar dan izin belajar D1, D2, D3, D4, S1, S2 dan S3 dan Diklat Teknis Fungsional  Pengelolaan administrasi calon mahasiswa IPDN  Pengelolaan administrasi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, III, II dan I. Kepala Bidang Informasi dan Peningkatan Kualitas Pegawai, membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah berbasis teknologi informasi serta melakukan penyajian dan merekam data kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Pegawai, mempunyai tugas merencanakan dan mengumpulkan bahan, perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan dalam peningkatan kualitas pegawai serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Mutasi dan Kedudukan Hukum Pegawai Tugas Pokok : Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi kepangkatan, pemindahan pemberhentian dan gaji berkala pegawai serta pembinaan kedudukan hukum pegawai Fungsi :  

Pengelolaan adminstrasi mutasi kepangkatan, pemberhentian dan gaji berkala pegawai Melakukan pembinaan hukum pegawai

pemindahan

dan

Kepala Bidang Mutasi dan Kedudukan Hukum Pegawai, membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Mutasi, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola administrasi kepegawaian bidang kepangkatan, pemindahan dan gaji berkala pegawai, peninjauan masa kerja serta memproses pengangkatan CPNS menjadi PNS, serta ujian dinas serta ujian penyesuaian ijazah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai, mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan bahan rumusan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan kepegawaian dan status kedudukan hukum pegawai, pemberian sanksi dan hukuman disiplin, pengukuhan, cuti dan penyelenggaraan sumpah janji PNS serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan pengadaan pegawai serta penerapan pembinaan dan pengembangan karier pegawai daerah.

- 41 Fungsi :   

Perumusan bahan kebijakan perencanaan pengadaan pegawai sesuai kebutuhan daerah Perumusan bahan kebijakan, kriteria, prosedur penetapan pengangkatan dalam jabatan struktural Perumusan kebijakan sistem pengembangan karier berdasarkan sistem karier atau berdasarkan prestasi kerja atau perpaduan kedua sistem tersebut

Kepala Bidang Perencanan dan Pengembangan Karier, membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan bahan analisis kebutuhan pegawai serta bahan petunjuk teknis pengadaan pegawai, melaksanakan seleksi CPNS serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Pengangkatan Jabatan Struktural mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan kebijakan penempatan dalam jabatan struktural berdasarkan informasi jabatan dan pola pengembangan karier pegawai serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Jabatan Fungsional Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengembangan kesejahteraan, koordinasi pembekalan, pemberian penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan mental pegawai dan penempatan dalam jabatan fungsional. Fungsi :    

Perumusan bahan kebijakan pengembangan kesejahteranan pegawai Perumusan bahan kebijakan pembekalan, pemberian penghargaan dan mengelola dan memproses bahan usul pensiun PNS tanda jasa serta pembinaan mental pegawai Pembinaan pengelolaan administrasi jabatan fungsional Perumusan kebijakan penempatan dalam jabatan fungsional

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Jabatan Fungsional, membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian penghargaan dan tanda jasa, jaminan pemeliharaan kesehatan, perumahan, menyelenggarakan dan menyiapkan tes psikologi serta pensiun PNS serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola administrasi pengangkatan, pemberhentian dan kepangkatan serta pembinaan dan pengembangan jabatan struktural serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 42 M. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. YUNUS DIREKTUR Tugas Pokok : Tugas pokok Direktur adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Direktur adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Direktur, membawahkan; 1. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan 2. Wakil Direktur Penunjang Medik dan Kependidikan 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 1. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Tugas Pokok : Melaksanakan dan menggkoordinasikan perencanaan program dan pengembangan, pemantauan kegiatan, bimbingan teknis, penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan pelayanan medik dan keperawatan Fungsi :    

Pengembangan pelayanan Pelayanan Medik dan Keperawatan Pemantauan kegiatan pelayanan Pelayanan Medik dan Perawatan Pembinaan teknis terahadap Pelayanan Medik dan Perawatan Penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan Medik dan Keperawatan

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan : a. Kepala Bidang Pelayanan Medik b. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan c. Kepala Bidang Pelayanan Farmasi dan Gizi a. Kepala Bidang Pelayanan Medik Tugas Pokok : Mengkoordinasikan, mengawasi serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan pelayanan medik. Fungsi :  

Pengkoordinasian pelayanan medik Pemantauan dan supervisi penggunaan fasilitas utk pelayanan medik.

Kepala Bidang Pelayanan Medik, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik pada Instalasi Rawat Inap sesuai dengan protap dan standar pelayanan medik serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 43 2) Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Khusus, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik pada Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Khusus sesuai protap dan standar pelayanan medik serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan Tugas Pokok : Melaksaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program dan pengembangan keperawatan Fungsi :    

Pengembangan keperawatan Pemantauan kegiatan keperawatan Pemberian bimbingan teknis pada kegiatan keperawatan Penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan pada kegiatan di Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi .

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pelayanan Perawatan Rawat Inap, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan pengembangan pelayanan perawatan pada Rawat Inap serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Khusus, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan pengembangan pelayanan perawatan pada Rawat Jalan dan Khusus serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Kepala Bidang Pelayanan Farmasi dan Gizi Tugas Pokok : Melaksaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program dan pengembangan, pemantauan kegiatan, bimbingan teknis, penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan di instalasi farmasi dan instalasi gizi Fungsi :    

Pengembangan Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi . Pemantauan kegiatan Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi . Pemberian bimbingan teknis pada kegiatan di Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi . Penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan pada kegiatan di Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi .

Kepala Bidang Pelayanan Farmasi dan Gizi, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pelayanan Farmasi, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemantauan, bimbingan teknis, penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan di Instalasi Farmasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Seksi Pelayanan Gizi, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemantauan, bimbingan teknis, penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan Gizi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 44 2. Wakil Direktur Penunjang Medik dan Kependidikan Tugas Pokok : Melaksanakan dan menggkoordinasikan perencanaan program dan pengembangan, pemantauan kegiatan, bimbingan teknis, penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan penunjang medik, pendidikan, penelitian, pelatihan, kesehatan lingkungan kerja, kesehatan kerja, sarana, prasarana, mutu dan akreditasi. Fungsi :    

Pengembangan pelayanan penunjang medik, kesehatan lingkungan kerja, kesehatan kerja, pendidikan, penelitian, pelatihan, sarana dan prasarana, mutu dan akreditasi. Pemantauan kegiatan pelayanan penunjang medik, kesehatan lingkungan kerja, kesehatan kerja, pendidikan, penelitian, pelatihan, sarana dan prasarana, mutu dan akreditasi. Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan peralatan, pelayanan penunjang medik, kesehatan lingkungan kerja, kesehatan kerja, pendidikan, penelitian, pelatihan, sarana dan prasarana, mutu dan akreditasi. Penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan penunjang medik, kesehatan lingkungan kerja, kesehatan kerja, pendidikan, penelitian, pelatihan, sarana dan prasarana, mutu dan akreditasi.

Wakil Direktur Penunjang Medik dan Kependidikan, membawahkan : a. Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan dan Penunjang Medis b. Kepala Bidang Pendidikan c. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana a. Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Tugas Pokok : Melaksaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan, pemantauan kegiatan, bimbingan teknis, penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan tentang kesehatan lingkungan kerja, kesehatan kerja, laboratorium, radiologi dan rehabilitasi medik. Fungsi :    

Pengembangan kesehatan lingkungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, laboratorium, radiologi, dan rehabilitasi medik. Pemantauan kegiatan kesehatan lingkungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, laboratorium, radiologi dan rehabilitasi medik. Pemberian bimbingan teknis pada kegiatan pelayanan penunjang medik, kesehatan lingkungan kerja, kesehatan kerja, pendidikan, penelitian, pelatihan, sarana dan prasarana, mutu dan akreditasi. Penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan pada kegiatan pelayanan penunjang medik, kesehatan lingkungan kerja, kesehatan kerja, pendidikan, penelitian, pelatihan, sarana dan prasarana, mutu dan akreditasi.

Kepala Bidang membawahkan :

Kesehatan

Lingkungan

dan

Kesehatan

Kerja,

1) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja, mempunyai tugas mengembangkan, memantau, memberikan bimbingan

- 45 teknis, menyusun prosedur tetap dan standar pelayanan kesehatan lingkungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Seksi Laboratorium, Radiologi dan Rehabilitasi Medik, mempunyai tugas mengembangkan, memantau, memberikan bimbingan teknis, penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan Laboratorium, Radiologi dan Rehabilitasi Medik serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Bidang Pendidikan Tugas Pokok : Melaksaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan profesionalisme aparatur melaui pendidikan formal maupun in formal. Fungsi :   

Pengembangan profesonalisme Pemantauan pelaksanaan kegiatan pendidikan Pemberian bimbingan teknis pelaksanaa pelayanan kesehatan masyarakat

Kepala Bidang Pendidikan, membawahkan : 1) Kepala Seksi Diklat Medik dan Keperawatan, mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi, mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi serta mengendalikan mutu pelayanan dan akreditasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tugas Pokok : Melaksaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program dan pengembangan, pemantauan kegiatan, bimbingan teknis, penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan tentang sarana dan prasarana baik medik maupun non medik. Fungsi :    

Pengembangan sarana dan prasarana baik medik maupun non medik. Pemantauan kegiatan sarana dan prasarana baik medik maupun non medik. Pemberian bimbingan teknis pada kegiatan sarana dan prasarana baik medik maupun non mediK. Penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan pada kegiatan sarana dan prasarana baik medik maupun non medik.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan : 1) Kepala Seksi Sarana Medik dan Non Medik, mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan, memantau, dan memberikan bimbingan teknis, penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan sarana medik dan non medik serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 46 2) Kepala Seksi Prasarana Medik dan Non Medik, mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan, memantauan, memberikan bimbingan teknis, penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan prasarana medik maupun non medik serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan Tugas Pokok : Membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan, bidang keuangan, perencanaan dan evaluasi. Fungsi :      

Pembinaan kegiatan pelayanan medis Pembinaan kegiatan penunjang medis dan non medis Pembinaan kegiatan pelayanan keperawatan Pembinaan pelayanan rujukan Pembinaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit Pengkoordinasian pelaksanaan mutu pelayanan rumah sakit

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan : a. Kepala Bagian Sekretariat b. Kepala Bagian Keuangan c. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi a. Kepala Bagian Sekretariat Tugas Pokok : Melaksanakan tugas kesekretariatan, Umum dan Perlengkapan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, diklat dan jabatan fungsional, pelayanan administrasi kepada setiap unit kerja, bidang hukum dan penatalaksanaannya, mengkoordinasikan tugas dilingkungan unit organisasi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Fungsi :   

Pengelolaan administrasi ketatausahaan, umm, perlengkapan, kepustakaan dan dokumentasi., kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur Pembinaan hukum dan tata laksana Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dilingkungan unit organisasi

Kepala Bagian Sekretariat, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas melaksanakan pengadaan kebutuhan logistik rumah sakit, ketatausahaan, keprotokolan, kepustakaan, loundry, perlengkapan, serta kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian, pengelolaan pendidikan, penelitian dan jabatan fungsional serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Kemitraan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hukum, hubungan masyarakat dan kemitraan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 47 b. Kepala Bagian Keuangan Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan anggaran, mobilisasi dana, perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi keuangan Fungsi :    

Penyusunan rencana dan perubahan anggaran Pembinaan mobilisasi dana Pembinaan perbendaharaan dan verifikasi Pengelolaan akuntansi keuangan

Kepala Bagian Keuangan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Anggaran dan Moblisasi Dana, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran dan moblisasi dana serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan verifikasi, mempunyai tugas melakukan audit dan verifikasi pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Pemasaran dan Asuransi, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan pemasaran dan asuransi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi Tugas Pokok : Mengkoordinasikan dan mengarahkan realisasi program dan pelaporan

penyusunan program, evaluasi

Fungsi :   

Pengkoordinasian bahan penyusunan dan pelaksanaan program Pengkoordinasian bahan evaluasi kegiatan Pengkoordinasian bahan penyusunan laporan

Kepala Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan data dan penyebarluasan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Rekam Medik, mempunyai tugas menyimpan dan memelihara rekam medik pasien serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan laporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 48 N. RUMAH SAKIT JIWA KETERGANTUNGAN OBAT SUPRAPTO DIREKTUR Tugas Pokok : Tugas pokok Direktur adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Direktur adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Direktur membawahkan : 1. Wakil Direktur Pelayanan 2. Wakil Direktur Umum

1. Wakil Direktur Pelayanan Tugas Pokok : Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program dan pengembangan, pemantauan kegiatan, bimbingan teknis, penyusunan prosedur tetap dan standar pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik serta instalasi-instalasi pelayanan medik. Fungsi :    

Pengembangan pelayanan-pelayanan medik dan keperawatan dan penunjang medik; Pemantauan kegiatan pelayanan pelayanan medik perawatan dan penunjang medik; Pemberian bimbingan teknis terhadap pelayanan medik perawatan, dan penunjang medik; Penyusunan prosedur tetap dan standar medik keperawatan, dan penunjang medik;

Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan : a. Kepala Bidang Pelayanan Medis b. Kepala Bidang Penunjang Medis c. Kepala Bidang Keperawatan a. Kepala Bidang Pelayanan Medis Tugas Pokok : Merumuskan kebijakan bidang pelayanan medik, peningkatan standar mutu pelayanan, serta mengkoordinasikan pelayanan medik; Fungsi :     

Pengkoordinasian seluruh perencanaan kegiatan, peningkatan standar; Peningkatan mutu pelayanan dan kebutuhan satuan kerja fungsional dalam bidang pelayanan medik; Pelaksanaan pengawasan kegiatan satuan kerja fungsional pelayanan medik; Penyusunan bahan laporan kegiatan pelayanan medik; Penyiapan bahan evaluasi kegiatan pelayanan medik;

- 49 Kepala Bidang Pelayanan Medis, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Program dan Standar Pelayanan, mempunyai tugas meningkatkan perumusan standar mutu pelayanan dan evaluasi program pelayanan di bidang pelayanan medis serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.. 2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan kebutuhan, pengelolaan, pembinaan, peningkatan mutu standar pelayanan dan pengawasan sumber daya manusia tenaga teknis fungsional dan sarana/prasarana di bidang pelayanan medik serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.. b. Kepala Bidang Penunjang Medis Tugas Pokok : Merumuskan perencanaan kebijakan kegiatan program bidang penunjang medik serta melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan tugas penunjang medik. Fungsi :    

Pengkoordinasian seluruh perencanaan, kegiatan dan kebutuhan semua instalasi bidang penunjang medik; Pelaksanaan pengawasan kegiatan instalasi bidang penunjang medik; Penyusunan bahan laporan kegiatan instalasi bidang penunjang medik; Penyiapan bahan evaluasi kegiatan instalasi bidang penunjang medik.

Kepala Bidang Penunjang Medis, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Program dan Mutu Penunjang Medik, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan program dan peningkatan mutu pelayanan pada semua instalasi di bidang penunjang medik serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebutuhan, pembinaan dan koordinasi tenaga teknis fungsional dan sarana pada semua instalasi di bidang penunjang medik serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Bidang Keperawatan Tugas Pokok : Merencanankan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga serta sarana dan prasarana keperawatan, peningkatan mutu asuhan keperawatan serta pembinaan dan pengembangan karir tenaga keperawatan melalui pendidikan dan latihan secara berjenjang dan berlanjut;

Fungsi :   

Perencanaan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga serta sarana dan prasarana keperawatan; Penyusunan perumusan peningkatan mutu asuhan keperawatan; Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir tenaga keperawatan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berlanjut;

- 50   

Pemberian bimbingan teknis kepada semua sub bidang di bawah Bidang Perawatan untuk terlaksananya pelayanan keperawatan, dalam memelihara serta meningkatkan mutu pelayanan keperawatan; Pengendalian pelaksanaan peraturan/tata tertib pelayanan keperawatan sesuai dengan etika keperawatan dan peralatan keperawatan; Pengevaluasian dan pelaoran mutu pelayanan keperawatan yang di laksanakan dalam upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan.

Kepala Bidang Keperawatan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Asuhan Keperawatan dan Mutu, mempunyai tugas merencanakan jenis kegiatan pelayanan asuhan keperawatan dan pembinaan, bimbingan dan motivasi tentang penerapan proses keperawatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Perawatan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan perumusan kebutuhan tenaga teknis fungsional dan sarana/prasarana di bidang perawatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Wakil Direktur Umum Tugas Pokok : Membantu Direktur dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, bidang keuangan, umum, perlengkapan serta instalasi-isntalasi umum Fungsi :     

Pembinaan kegiatan kesekretariatan; Pembinaan kegiatan bagian kepegawaian; Pembinaan kegiatan sarana dan prasarana; Pembinaan kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia; Pengkoordininasian perencanaan dan pelaksanaan tugas rumah sakit jiwa

Wakil Direktur Umum , membawahkan : a. Kepala Bagian Sekretariat b. Kepala Bagian Keuangan a. Kepala Bagian Sekretariat Tugas Pokok : Melaksanakan tugas kesekretariatan, umum dan perlengkapan, keprotokolan/hukum/kehumasan administrasi umum, kepegawaian, diklat dan jabatan fungsional, rekam medik, bidang penatalaksanaannya. Serta mengkoordinasikan tugas di lingkungan unit organisasi . Fungsi :   

Pengelolaan administrasi ketatausahaan, umum dan perlengkapan, kepustakaan dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, pendidikan dan jabatan fungsional; Pembinaan hukum dan tata laksana; Pengkoordinasian tugas di lingkungan unit organisasi

Kepala Bagian Sekretariat, membawahkan :

- 51 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas mengelola urusan logistik rumah sakit, ketatausahaan, keprotokolan, kepustakaan, loundry, kendaraan operasional serta kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Diklat dan Jabatan Fungsional, mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian, pengelolaan pendidikan, dan pelatihan, penelitian dan jabatan fungsional serta melaksanakan urusan kesejahteraan pegawai serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Rekam Medik, Informasi dan dokumentasi, mempunyai tugas mengelola pelaksanaan kegiatan di rekam medik serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4) Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan program dan laporan, kehumasan dan pemasaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Bagian Keuangan Tugas : Melaksanakan penyusunan anggaran, mobilisasi dana, perbendaharaan dan verifikasi serta pengelolaan dana intern, analisa kebutuhan, efisiensi dan efektivitas pengeluaran. Fungsi :    

Pengelolaan administrasi keuangan; Pengkoordininasian bahan penyusunan rencana dan perubahan anggaran; Pengkoordininasian dalam pelaksanaan pembukuan sistem akuntansi, laporan keuangan, pembukuan harian, monitoring data harian dan laporan bulanan, arus kas, neraca laba rugi Verifikasi kelengkapan administrasi keuangan

Kepala Bagian Keuangan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Anggaran Mobilisasi Dana, mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mobilisasi dana serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Akuntansi, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan sistem akuntansi keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas mengelola administrasi perbendaharaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4) Kepala Sub Bagian Verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan verifikasi perlengkapan administrasi pengeluaran dan perbendaharaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 52 O. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KEPALA SATUAN

Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Satuan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Satuan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kepala Satuan, membawahkan : 1. 2. 3. 4.

Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bidang Perencanaan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana

1. Kepala Bagian Tata Usaha Tugas Pokok : Mengarahkan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  

Pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan informasi Pengelolaan administrasi keuangan

Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Perencanaan Tugas Pokok : Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan Fungsi :  

Penyusunan dan pengkoordinasian program, Penyusunan bahan evaluasi dan laporan

- 53 Kepala Bidang Perencanaan membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Perencanaan, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun evaluasi dan laporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Tugas Pokok : Mengarahkan dan mengkoordinasikan tugas penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Fungsi :  

Penegakan dan pengkoordinasian pelanggaran peraturan daerah Pemantauan pelaksanaan peraturan daerah

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Penyidikan, mempunyai tugas melakukan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Penegakan Disiplin, melakukan penegakan disiplin bidang Kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana Tugas Pokok : Mengarahkan dan mengkoordinasikan tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan bantuan penanggulangan bencana alam Fungsi :  

Penegakan dan pengkoordinasian pemeliharaan ketertiban umum Pemberian bantuan kepada korban bencana

ketenteraman

dan

Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana membawahkan; a. Kepala Sub Bidang Pembinaan Operasional Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas melakukan operasi penegakan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana, mempunyai tugas memberikan bantuan teknis penyelamatan orang dan benda atas terjadinya bencana serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 54 P. KANTOR PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU DI JAKARTA KEPALA KANTOR Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Kantor adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 64 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Kantor adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kepala Kantor, membawahkan; 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, akomodasi dan transportasi dan mengelola Mess, evaluasi dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan promosi dan penyebarluasan informasi seni budaya, potensi dan pembangunan Provinsi Bengkulu serta mengelola anjungan Bengkulu di Taman Mini Indonesia Indah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas mengumpulkan bahan kerjasama Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan lembaga Pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Seksi Hubungan Antar Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan kerjasama Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. Q. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KEPALA KANTOR Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Kantor adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 68 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Kantor adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kepala Kantor, membawahkan; 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Bidang Pemerintahan/Kesra mempunyai tugas mengumpulkan, meneliti dan mengkaji serta mengkoordinasikan pelayanan permohonan perijinan dan non perijinan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 55 3. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Bidang Perekonomian/Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan, meneliti dan mengkaji serta mengkoordinasikan pelayanan permohonan perijinan dan non perijinan di bidang ekonomi dan pembangunan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Seksi Kerjasama dan Promosi mempunyai tugas mengumpulkan serta mengkaji penggalangan kerjasama dan promosi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Seksi Kepuasan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas memberikan pelayanan atas pengajuan keberatan para pemohon sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

GUBERNUR BENGKULU

AGUSRIN M. NAJAMUDIN

- 1 - PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG

Recommend Documents