- 1 - PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI BENGKULU

-1-

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI BENGKULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang

: bahwa uraian tugas pokok dan fungsi setiap Dinas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

-2(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1 Mengatur tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2 Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan peraturan ini. Pasal 3

-3-

Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Bengkulu ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Di tetapkan di Bengkulu Pada tanggal GUBERNUR BENGKULU

AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Bengkulu Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

H. HAMSYIR LAIR

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2008 NOMOR....

-1Lampiran : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU Nomor : Tanggal : ________________________________

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SETIAP UNIT ORGANISASI PADA DINAS PROVINSI BENGKULU

A. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU

KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

-22. Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan pedoman bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan Fungsi :  Penyusunan program kerja bidang pendidikan dan tenaga kependidikan  Penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan  Pembinaan pengembangan karier tenaga kependidikan Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, membawahkan; a. Kepala Seksi Penyusunan Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program bidang pendidikan dan tenaga kependidikan serta mengolah data pendidik dan tenaga kependidikan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, pengolahan data dan informasi, standar pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Perlindungan dan Pengembangan Karier, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan pemberian penghargaan, sertifikasi dan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK serta PLB, penetapan angka kredit tenaga pendidik golongan III dan IV serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan pedoman penerimaan siswa, pelaksanaan dan penyempurnaan kurikulum, dan usaha kesehatan sekolah TK, SD dan SMP, evaluasi rencana kebutuhan guru, penjaga sekolah dan tenaga lainya serta pengadaan dan distribusi sarana pendidikan TK, SD dan SMP, memberi rekomendasi izin pembentukan TK, SD, SMP dan pemberian bantuan kepada sekolah swasta, evaluasi peningkatan kemampuan guru dan dan tenaga Fungsi :onal lainya, pengelolaan data Informasi jumlah sekolah, kesiswaan, guru, penjaga sekolah dan tenaga lainnya TK, SD, SMP di propinsi, merumuskan pedoman program pembinaan kesiswaan TK, SD dan SMP, pelatihan kepemimpinan siswa. Fungsi :  Penyusunan pedoman pembinaan sekolah TK, SD dan SMP  Pembinaan Pendidikan Luar Biasa  Peningkatan kemampuan/keahlian guru  Pengelolaan data dan informasi sekolah TK, SD, dan SMP  Penyusunan pedoman pembinaan kesiswaan  Pemberian rekomendasi pendirian TK Kepala Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan; a. Kepala Seksi Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), menyusun pedoman wajib belajar, kurikulum, kalender pendidikan evaluasi belajar, kebutuhan guru, inventarisasi barang inventaris, mutasi guru dan penjaga sekolah dan mengolah data jumlah sarana pendidikan dan usaha kesehatan sekolah TK / SD serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

-3b. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP), menyusun pedoman wajib belajar,kurikulum, kalender pendidikan evaluasi belajar, kebutuhan guru, inventarisasi barang inventaris, mutasi guru dan penjaga sekolah dan mengolah data jumlah sarana pendidikan dan usaha kesehatan sekolah SMP. c. Kepala Seksi Pendidikan Luar Biasa (PLB), menyusun pedoman wajib belajar,kurikulum, kalender pendidikan evaluasi belajar, kebutuhan guru, inventarisasi barang inventaris, mutasi guru dan penjaga sekolah dan mengolah data jumlah sarana pendidikan luar biasa serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan pedoman penerimaan siswa, pelaksanaan dan penyempurnaan kurikulum, dan usaha kesehatan sekolah SMU, evaluasi rencana kebutuhan guru, penjaga sekolah dan tenaga lainnya serta pengadaan dan distribusi sarana pendidikan SMU, memberi rekomendasi izin pembentukan SMU dan pemberian bantuan kepada sekolah swasta, evaluasi peningkatan kemampuan guru dan dan tenaga Fungsi :onal lainnya, pengelolaan data Informasi jumlah sekolah, kesiswaan, guru, penjaga sekolah dan tenaga lainnya SMU di provinsi, merumuskan pedoman program pembinaan kesiswaan SMU, pelatihan kepemimpinan siswa. Fungsi :  Penyusunan pedoman pembinaan sekolah SMU  Pembinaan Pendidikan Luar Biasa  Peningkatan kemampuan/keahlian guru  Pengelolaan data dan informasi sekolah SMU  Penyusunan pedoman pembinaan kesiswaan  Pemberian rekomendasi pendirian SMU  Pengkoordinasian dengan perguruan tinggi Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi, membawahkan; a. Kepala Seksi Sekolah Menengah Umum, mempunyai tugas menyusun bahan penyempurnaan kurikulum dan evaluasi SMA, mengolah data kebutuhan dan mutasi guru, penjaga sekolah dan tenaga lainnya, inventarisasi barang inventaris, mutasi guru dan penjaga sekolah dan mengolah data jumlah sarana pendidikan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan , mempunyai tugas menyusun bahan penyempurnaan kurikulum dan evaluasi SMK, mengolah data kebutuhan dan mutasi guru, penjaga sekolah dan tenaga lainnya, inventarisasi barang inventaris, mutasi guru dan penjaga sekolah dan mengolah data jumlah sarana pendidikan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perguruan Tinggi, mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan kelembagaan pendidikan dan pengkoordinasian dengan perguruan tinggi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan, bimbingan teknis, standar, kriteria, prosedur Taman Penitipan Anak, Pendidikan Anak Usia Dini.

-4Fungsi :  Penyusunan program bagi PAUD bidang Taman Penitipan Anak, kelompok bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini  Pembinaan bimbingan teknis Taman Penitipan Anak dan kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan; a. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas menyusun bahan pembinaan teknis Taman Penitipan Anak, kelompok bermain dan PAUD serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Kesetaraan Pendidikan mempunyai tugas menyusun bahan pembinaan pendidikan kesetaraan pendidikan formal dan informal dan mengkoordinir pelaksanaan ujian negara serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus/Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pendidikan masyarakat, kursus/kelembagaan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan serta penyelenggaraan ujian negara bagi peserta kursus serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BENGKULU KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang

Sarana Prasarana Kepemudaan Olah Raga Prestasi Pemberdayaan Olah Raga

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan,

-5b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Bidang Sarana Prasarana Tugas Pokok : Melakukan perumusan kebijakan pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pemuda dan olah raga. Fungsi :  Penetapan prosedur, ketentuan pemanfaatan prasarana dan sarana pemuda dan olah raga  Pelayanan dan pemanfaatan prasarana pemuda dan olah raga  Pemeliharaan dan pengembangan prasarana dan sarana olah pemuda dan olah raga. Kepala Bidang Sarana Prasarana membawahkan : a. Kepala Seksi Sarana Prasarana Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta pemeliharaan prasarana dan sarana olah raga serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, merumuskan peraturan hukum yang mengatur tentang penetapan, penggunaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pemuda serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pemberian izin atas pemanfaatan prasarana dan sarana pemuda dan keolahragaan milik daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Kepemudaan Tugas Pokok : Melakukan perencanaan, analisis dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan pembinaan pengembangan pemuda. Fungsi :  Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kepemudaan.  Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan.  Pelaksanaan koordinasi perencanaan analisis, evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan kepemudaan. Kepala Bidang Kepemudaan, membawahkan : a. Kepala Seksi Produktifitas Kepemudaan mempunyai tugas melakukan analisis, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan produktifitas kepemudaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas melakukan analisis, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan kepemudaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

-6c. Kepala Seksi Pemberdayaan Kepemudaan mempunyai tugas melakukan analisis, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan kepemudaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Olah Raga Prestasi Tugas Pokok : Melaksanakan pemassalan, pemilihan bibit atlet, pembinaan atlet dan pengembangan prestasi dan ilmu pengetahuan keolahragaan dalam rangka mewujudkan atlet yang berprestasi, termasuk pembinaan dan pengembangan olah raga dalam komunitas pelajar dan mahasiswa. Fungsi :  Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemassalan, pemilihan bibit atlet, pembinaan atlet olah raga,  Pengembangan prestasi dan ilmu pengetahuan keolahragaan  Pembinaan dan pengembangan olah raga dalam komunitas pelajar dan mahasiswa.  Pengkoordinasian pelaksanaan, analisis dan evaluasi pelaksanaan pemassalan, pemilihan bibit atlet, pembinaan atlet olah raga, pengembangan prestasi dan ilmu pengetahuan keolahragaan serta pembinaan dan pengembangan olah raga dalam komunitas pelajar dan mahasiswa. Kepala Bidang Olah Raga Prestasi, membawahkan : a. Kepala Seksi Pembibitan Olah Raga mempunyai tugas melakukan pemassalan dan pemilihan bibit atlet yang akan dibina. serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pembinaan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan Melakukan pembinaan atlet ilmu pengetahuan keolahragaan termasuk pemilihan pelatih, atlet yang akan mengikuti even olah raga prestasi dan pemilihan perangkat sumber daya manusia lainnya yang berhubungan dengan pencapaian prestasi atlet, melaksanakan even olah raga prestasi ataupun mengikutsertakan atlet pada even olah raga prestasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Olah Raga Pelajar dan Mahasiswa mempunyai tugas mengembangkan dan melakukan pembinaan keolahragaan ditingkat pelajar dan mahasiswa serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Olah Raga Tugas Pokok : Menggali dan mengembangkan potensi keolahragaan serta memberdayakan masyarakat selanjutnya melakukan pemberian bantuan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan potensi sektor keolahragaan. Fungsi :  Penggalian dan pengembangan potensi keolahragaan  Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan olah raga  Pembinaan dan pengembangan pemberdayaan keolahragaan. Kepala Bidang Pemberdayaan Olah Raga, membawahkan : a. Kepala Seksi Olah Raga Rekreasi dan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan olah raga rekreasi dan olah raga dilingkungan masyarakat umum serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Industri Olah Raga mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha industri keolahragaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

-7c. Kepala Seksi Pengembangan SDM Olah Raga mempunyai tugas melakukan pengadaan, pembinaan dan perekomendasian penempatan/penugasan sumber daya manusia keolahragaan atas tenaga Fungsi :onal keolahragaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Kepala Bidang Bina Kesehatan masyarakat

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran. serta tugas lain yang diberikan oleh atasan 2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan pendidikan dan pelatihan, pendayagunaan tenaga kesehatan, penelitian dan informasi kesehatan serta registrasi, akreditasi dan pengendalian sarana dan prasarana kesehatan.

-8Fungsi : 

Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan.  Penelitian dan Informasi Kesehatan  Registrasi, Akreditasi dan pengendalian Sarana Prasarana Kesehatan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan; a. Kepala Seksi Diklat dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan Diklat dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan serta melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan langsung serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Penelitian dan Informasi Kesehatan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan Penelitian dan Informasi Kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Registrasi, Akreditasi, Sarana dan Prasarana Kesehatan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan Registrasi, Akreditasi, Sarana dan Prasarana Kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tugas Pokok : Menyelenggarakan program pengamatan dan penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan.

pencegahan

penyakit,

Fungsi :  Pengamatan (surveilans) dan Pencegahan penyakit  Penanggulangan Penyakit  Penyehatan lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan : a. Kepala Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan surveilans epidemiologi, imunisasi, kesehatan matra, dan penyakit tidak menular serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan penyakit menular langsung dan pencegahan penyakit bersumber binatang serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan penyehatan air dan sanitasi dasar, pengawasan kualitas lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, pengembangan wilayah sehat, pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

-94. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Tugas Pokok : Menyelenggarakan program bidang pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan rujukan dan laboratorium, pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Fungsi :  Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan.  Melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan dan laboratorium  Melaksanakan pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan : a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Jaminan Kesehatan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Jaminan Kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Laboratorium, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan Kesehatan Rujukan dan Laboratorium serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pelayanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan Pelayanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Tugas Pokok : Menyelenggarakan program promosi kesehatan dan UKBM, peningkatan gizi masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak Fungsi :  Promosi Kesehatan dan UKBM  Peningkatan Gizi Masyarakat  Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan : a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM, melaksanakan tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan Promosi Kesehatan dan UKBM serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Gizi Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan Gizi Masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan Kesehatan Ibu dan Anak serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 10 D. DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI BENGKULU KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008.

Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kepala Bidang Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Penyuluhan

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, pendayagunaan sumber dana sosial dan jaminan kesejahteraan sosial serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran. Fungsi :  Perumusan kebijakan teknis, standarisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial.

- 11  

Penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendayagunaan sumber dana sosial dan jaminan kesejahteraan sosial Penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang bantuan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan; a. Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standardisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Bina Sumber Dana Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengumpulan, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan kesejahteraan sosial serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan sosial anak, tuna sosial serta korban penyalahgunaan napza, penyandang cacat dan lanjut usia. Fungsi :  Penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan sosial anak  Penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan sosial tuna sosial serta korban penyalahgunaan napza  Penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan sosial penyandang cacat dan lanjut usia Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan; a. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan sosial anak serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial serta korban penyalahgunaan napza serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Dan Lanjut Usia, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat dan pelayanan sosial lanjut usia serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 12 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Tugas Pokok: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan fakir miskin, Keluarga dan Komunitas adat terpencil. Fungsi :  Penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan fakir miskin  Penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan Keluarga dan Komunitas adat terpencil. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan; a. Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan fakir miskin serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil melaksanakan penyiapan perumusan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan keluarga dan komunitas adat terpencil serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Keperintisan, Kepeloporan dan Kepahlawanan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang keperintisan, kepeloporan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Penyuluhan Sosial Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan organisasi sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, karang taruna dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya, serta penyuluhan dan bimbingan sosial. Fungsi :  Penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan Organisasi Sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat .  Penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan karang taruna dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya.  Penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial. Kepala Bidang membawahkan ;

Pemberdayaan

Organisasi

Sosial

dan

Penyuluhan,

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan organisasi sosial dan Wahana

- 13 Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pemberdayaan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang pemberdayaan karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sekretaris Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang

Penempatan dan Perluasan Kerja Pelatihan dan Produktifitas Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 14 c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Tugas Pokok Melaksanakan pembinaan informasi pasar kerja dan bursa kerja, penempatan dan penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kerja Fungsi :  Penempatan tenaga kerja berdasarkan kondisi daerah  Penyediaan informasi kerja dan bursa kerja Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja membawahkan : a. Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan informasi kerja dan bursa kerja, analisis dan klasifikasi jabatan serta penyuluhan bimbingan jabatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Penempatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penempatan tenaga kerja ke luar dan dalam negeri dan penggunaan tenaga kerja asing serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Perluasan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan kegiatan usaha mandiri, penerapan teknologi tepat guna, PKPSPK, padat karya dan perluasan kerja serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tugas Pokok Melaksanakan pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja Fungsi :  Pembinaan kelembagaan pelatihan, instruktur, sarana dan program  Pengembangan program pelatihan dan produktifitas  Penempatan ekspor jasa tenaga kerja dan penggantian tenaga asing  Pembinaan standarisasi dan sertifikasi  Pelaksanaan penyuluhan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan : a. Kepala Seksi Pelatihan Pemerintah dan Swasta mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga pelatihan pemerintah dan swasta serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pelatihan Perusahaan dan Pemagangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan pemagangan di perusahaan swasta serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Sertifikasi dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan program pelatihan, sertifikasi tenaga kerja, akreditasi kelembagaan pelatihan serta penyuluhan produktiifitas tenaga kerja serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Tugas Pokok Melaksanakan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerjasama Biparti, Triparti, pembinaan hubungan industrial dan pelaksanaan persyaratan kerja, pembinaan jaminan sosial tenaga kerja dan pengusulan upah minimum

- 15 serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja Fungsi :  Pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial serta kesejahteraan pekerja  Pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha  Pembinaan lembaga kerja Biprati dan Triparti Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja membawahkan : a. Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas menyiapkan petunjuk teknis penyusunan syarat kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama dan melakukan pelatihan hubungan industrial bagi pekerja dan pengusaha serta koordinasi dengan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha dan membina perantara/mediator serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan petunjuk teknis pengusulan Upah Minimum Provinsi dan sidangsidang pengupahan dengan Dewan Pengupahan Provinsi dan mengadakan pembinaan jaminan sosial tenaga kerja serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja serta pemogokan/unjuk rasa serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Tugas Pokok Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan norma kerja umum dan khusus termasuk tenaga kerja wanita, anak dan orang muda Fungsi :  Pembinaan norma kerja umum dan khusus tenaga kerja wanita, anak dan orang muda  Pengawasan norma kerja secara langsung kepada perusahaan  Pengawasan izin kerja wanita pada malam hari dan pekerja anak, orang muda di perusahaan yang melakukan kerja lembur.  Pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja  Pengawasan preventif dan represif terhadap perusahaan yang belum mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membawahkan : a. Kepala Seksi Norma Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan norma kerja umum dan khusus termasuk tenaga kerja wanita, anak dan orang muda serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Keselamatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Kesehatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan norma kesehatan kerja serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 16 6. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tugas Pokok : Mengkoordinir pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi. Fungsi :  Pelaksanaan, pengolahan, penganalisaan, dan penyajian data serta sistem informasi manajemen ketransmigrasian (SIMTRANS). 

Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian ketransmigrasian.



Pelaksanaan penataan kawasan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan.



Pelaksanaan promosi, motivasi, kerjasama investasi, kerjasama antar daerah, mediasi pendanaan investasi.

Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi membawahkan : a. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengendalian Transmigrasi melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyajian data serta sistem informasi manajemen ketransmigrasian (SIMTRANS), rapat koordinasi dan pengendalian ketransmigrasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyajian, pemantauan dan pengendalian kawasan transmigrasi dan sekitarnya serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Tata Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penataan, pengelolaan, pemantauan, inventarisasi potensi dan evaluasi kawasan lingkungan dan sekitarnya serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Promosi, Investasi dan Kemitraan mempunyai tugas Melaksanakan promosi, komunikasi, informasi dan edukasi, pelayanan, advokasi, evaluasi kerjasama antar daerah, penilaian kelayakan investasi dan kerjasama investasi, fasilitasi pendanaan pemerintah dan swasta, pelaksanaan model kemitraan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 7. Kepala Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan Tugas Pokok : Mengkoordinir pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan. Fungsi : 

Pelaksanaan penyiapan tanah transmigrasi



Pelaksanaan penyiapan penyediaan sarana dan prasarana



Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana



Pelaksanaan fasilitasi pengerahan dan penempatan

Kepala Bidang Penyiapan Permukiman dan Penempatan, membawahkan: a. Kepala Seksi Penyediaan Areal dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan identifikasi calon lokasi permukiman, pengurusan legalitas lahan, penyusunan perencanaan ruang satuan permukiman, rancang kapling dan batas keliling, pengurusan, pengelolaan dan pengamanan hak atas tanah dan penyelesaian hak atas tanah dan sertifikasi tanah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan b. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknis, penyiapan, evaluasi, pengendalian dan bimbingan dan inventarisasi rehabilitasi sarana dan prasarana serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 17 c. Kepala Seksi Fasilitasi Perpindahan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan seleksi serta keterampilan calon transmigran, penampungan, pembekalan dan angkutan, administrasi penempatan dan penempatan dan adaptasi transmigrasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 8. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Tugas Pokok Mengkoordinir pembinaan masyarakat daerah transmigrasi dan sekitarnya Fungsi : 

Pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan



Pemberian bimbingan kewirausahaan



Pembinaan usaha produktif dan pemasaran dan kerjasama kelembagaan ekonomi dan permodalan



Fasilitasi sosial budaya masyarakat transmigrasi dan sekitarnya

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi membawahkan : a. Kepala Seksi Pembinaan Teknis Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis pembinaan masyarakat transmigrasi dan sekitarnya, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, inventarisasi dan evaluasi status UPT serta penilaian transmigran dan UPT teladan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan usaha mandiri dan pengembangannya, pelayanan investasi dan kemitraan, pemantauan dan pemanfaatan sarana produksi, pembinaan usaha produktif dan pemasaran, bimbingan pengembangan usaha ekonomi, pembinaan kelembagaan dan permodalan, inventarisasi dan evaluasi kelembagaan dan usaha serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pelayanan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan, pendistribusian, pengendalian dan pemanfaatan bantuan pangan, fasilitasi pendidikan umum, pelayanan kesehatan dan KB, bimbingan mental, spiritual, seni, budaya dan pelayanan pos, pembinaan karang taruna, PKK dan pemerintah desa serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. DINAS PERHUBUNGAN, BENGKULU

KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA

PROVINSI

KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008.

- 18 Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sekretaris Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pelayanan Perhubungan Kepala Bidang Perhubungan Darat Kepala Bidang Perhubungan Laut Kepala Bidang Perhubungan Udara Kepala Bidang Pelayanan Komunikasi dan informasi Publik Kepala Bidang Aplikasi Telematika dan Desiminasi Informasi Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagan Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pelayanan Perhubungan Tugas Pokok : Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kerjasama antar lembaga, dan melaksanakan pembinaan terhadap pelayanan dan pentarifan jasa perhubungan didaerah dalam rangka meningkatkan peran dan kinerja sektor perhubungan dalam melayani masyarakat dan menunjang pembangunan daerah. Fungsi :   

Pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan sistem transportasi di wilayah provinsi. Pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kerjasama antar lembaga serta kegiatan pembinaan pelayanan jasa perhubungan di wilayah provinsi. Pengkoordinasian kegiatan penentuan dan pengawasan tarif jasa perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi serta melaksanakan pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya.

- 19 Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pelayanan membawahkan :

Perhubungan

a. Kepala Seksi Penelitian Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan transportasi darat, laut, udara dan penyeberangan serta penyusunan konsep pos dan telekomunikasi, melakukan penelitian bidang perhubungan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga dan pelayanan msayarakat dibidang perhubungan serta menyiapkan bahan koordinasi, administrasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan pelayanan masyarakat kepada masyarakat dibidang perhubungan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pentarifan mempunyai tugas melaksanakan bahan perumusan dan penentuan tarif jasa perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi serta menyiapkan bahan koordinasi, administrasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pentarifan dibidang perhubungan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Perhubungan Darat Tugas Pokok : Melaksanakan, mengendalikan dan pengawasan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan, prasarana, keselamatan dan teknik sarana serta pengendalian operasional perhubungan darat lintas Kabupaten/Kota serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan darat tingkat provinsi. Fungsi :       

Penyiapan rencana dan program penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Penyiapan rencana dan program penyusunan dan penetapan jaringan trasportasi jalan, kereta api, penyeberangan, sungai dan danau antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi. Penyiapan rencana, program, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan angkutan, pemberian perizinan, pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan prasarana perhubungan darat. Penyiapan rencana dan program pembangunan, pemasangan, pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan, kereta api, sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota. Penyiapan penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan penumpang dan tertib pemanfaatan sarana perhubungan darat antar Kabupate/Kota. Penyiapan rencana penetapan, lokasi dan pengelolaan jembatan timbang. Pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan darat tingkat provinsi.

Kepala Bidang Perhubungan Darat, membawahkan; a. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan manajemen lalu lintas, penyiapan bahan penyusunan rencana dan penetapan jaringan transportasi darat antar Kabupaten/Kota, penyiapan rencana penetapan lokasi dan rencana pengelolaan jembatan timbang, penyiapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan penyeberangan dan sungai lintas Kabupaten/Kota, penetapan lintas penyeberangan dalam provinsi serta melakukan perencanaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan angkutan, pemantauan dan analisis kinerja pelayanan

- 20 angkutan, penyiapan penetapan perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan angkutan barang antar Kabupaten/Kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Prasarana dan Keselamatan Teknik Sarana mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis kinerja operasional prasarana perhubungan darat, penyiapan rencana peningkatan kapasitas dan program pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat serta melaksanakan rekayasa lalu lintas, bimbingan keselamatan, pemantauan dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas, dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta pengawasan teknis rancang bangun teknik sarana perhubungan darat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pengendalian, pengawasan operasional dan penertiban lalu lintas darat serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan darat tingkat provinsi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Perhubungan Laut Tugas Pokok : Melaksanakan pengendalian dan pengawasan koordinasi kegiatan angkutan laut, kepelabuhan, perkapalan dan kepelautan, keselamatan pelayaran serta penjagaan dan penyelamatan dengan memperhatikan keterpaduan antar moda serta penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan rambu laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil, serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan provinsi yang dibangun atas prakarsa provinsi dan atau pelabuhan yang diserahkan oleh pemeritah kepada provisi serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan laut tingkat provinsi. Fungsi :     

Pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut. Pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhan. Pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional perkapalan dan kepelautan dan keselamatan pelayaran. Pengendalian dan pengawasan kegiatan penjagaan, penyelamatan dan kebandaran. Pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan laut di tingkat provinsi.

Kepala Bidang Perhubungan Laut membawahkan ; a. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayaran antara Kabupaten/Kota, bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut lainnya, fasilitas jasa pengurusan transportasi dan penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Kepelabuhan dan Perkapalan mempuyai tugas melakukan pengendalian, pengawasan dan pengarahan penjagaan dan penyelamatan di pelabuhan, laut dan pantai serta Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kegiatan perkapalan,

- 21 keselamatan pelayaran dan kelautan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seks Penyehatan dan Penjagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana dan program penyelenggaraan serta program pengembangan pembangunan perhubungan laut di Provinsi Bengkulu serta penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Provinsi, serta penyiapan pengedalian pengawasan pengelolaan pelabuhan yang dibangun atas prakarsa Provinsi dan atau yang diserahkan oleh pemerintah kepada Provinsi, serta bimbingan pelaksanaan pemanduan, pemberian pengarahan kegiatan pengembangan pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan serta pendalaman kolam dan alur pelayaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Perhubungan Udara Tugas Pokok : Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Bandar udara yang dibangun atas prakarsa Provinsi dan/atau Bandar Udara yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Provinsi, serta kegiatan angkutan udara, keselamatan penerbangan, kegiatan sistem operasi dan perawatan fasilitas Bandar Udara dengan memperhatikan keterpaduan antar moda serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan udara di tingkat provinsi. Fungsi :    

Pengendalian dan pengawasan kegiatan kelancaran angkutan udara di Provinsi. Pengendalian dan pengawasan kegiatan, sistem operasi dan keselamatan penerbangan. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan Bandar Udara Provinsi. Pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan udara tingkat provinsi.

Kepala Bidang Perhubungan Udara membawahkan: a. Kepala Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan angkutan udara di Provinsi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Kebandarudaraan mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Bandar udara provinsi yang dibangun atas prakarsa Provinsi dan/atau yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Provinsi yang meliputi kesiapan operasi dan pengawasan fasilitas sisi darat (land side) serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian keselamatan penerbangan pada sisi darat (land side), pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan, kesiapan operasi, perawatan fasilitas sisi darat dan sisi udara serta fasilitas elektronika dan listrik serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 6. Kepala Bidang Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik Tugas Pokok : Melakukan pelayanan informasi dan komunikasi, menyerap dan menyebarluaskan kepada publik, mengelola media center dan website, melakukan peliputan, dokumentasi dan perpustakaan.

- 22 -

Fungsi :  Penyebarluasan informasi  Peliputan dan pendokumentasian berita  Pengelolaan media center dan website

Kepala Bidang Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik membawahkan : a. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Politik, Hukum, Keamanan dan Pendapat Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pelayanan informasi dan komunikasi bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pendapat Umum serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Perekonomian mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pelayanan informasi dan komunikasi bidang perekonomian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pelayanan informasi dan komunikasi bidang kesejahteraan rakyat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Bidang Aplikasi Telematika dan Desiminasi Informasi Tugas Pokok : Melakukan kemitraan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan informasi dan komunikasi yang meliputi penyuluhan, visualisasi, kelompok komunikasi sosial, media cetak dan media elektronik Fungsi :  Pengaturan dan pemantauan media komunikasi  Pengembangan kerjasama  Pemberdayaan media tradisionil dan visual  Pemanfaatan aplikasi telematika dilingkungan pemerintahan  Pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan evaluasi

Kepala Bidang Aplikasi Telematika dan Desiminasi Informasi membawahkan : a. Kepala Seksi Pemberdayaan Telematika dan e-Goverment mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan teknis pemanfaatan telematika dan eGoverment dilingkungan pemerintah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Kemitraan Media dan Penyiaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan teknis pengembangan kemitraan Media dan Penyiaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Kelembagaan Komunikasi Pemerintah dan Komunkasi Sosial mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan teknis pemberdayaan kelembagaan komunikasi Pemerintah dan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 8. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Tugas Pokok : Melakukan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan usaha jasa per-Pos-an, jasa telekomunikasi, penyiaran dan teknologi informatika Fungsi :  Pengawasan dan pengendalian usaha bidang pos dan telekomunikasi

- 23 

Pemantauan penggunaan telekomunikasi

Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahkan : a. Kepala Seksi Pos mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan teknis, prosedur, norma dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pengaturan standarisasi pos serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan teknis pemanfaatan sarana telekomunikasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Kelembagaan Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan teknis pemberdayaan kelembagaan pos dan telekomunikasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BENGKULU KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kepala Bidang Pemasaran Kepala Bidang Kebudayaan Kepala Bidang Bidang Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 24 2. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata. Tugas Pokok : Melaksanakan pembangunan pariwisata terpadu dan berkelanjutan lintas kabupaten/kota, pengelolaan dan pengawasan di bidang pengembangan destinasi pariwisata Fungsi :  Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan Destinasi Pariwisata.  Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pertimbangan, saran laporan di bidang pengembangan Destinasi Pariwisata.  Pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan Produk Destinasi Pariwisata  Perumusan Standarisasi, Norma, Kriteria dan Prosedur Pengembangan Produk Destinasi Pariwisata. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahkan : a. Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai tugas menginventarisir dan mengidentifikasi potensi objek wisata dalam rangka pengembangan objek wisata serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pengembangan Event dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta langkahlangkah pembinaan dan pengembangan event dan daya tarik wisata serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Kepala Seksi Sarana Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengembangan sarana rekreasi dan hiburan umum, mewujudkan koordinasi terpadu dalam upaya peningkatan pengembangan sarana rekreasi dan hiburan umum serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Pemasaran Tugas Pokok : Menyiapkan bahan Pembinaan, Penyelenggaraan Usaha Pemasaran Pariwisata Daerah sebagai Daerah Tujuan Wisata dan melakukan Pembinaan serta kerjasama masyarakat peduli Wisata. Fungsi :  Penyiapan Analisa dan Rencana Pengembangan Pasar wisata;  Pengembangan dan Penyusunan bahan Promosi melalui Media Cetak dan Elektronik;  Promosi, Publikasi dan Pelayanan Informasi;  Penerbitan rekomendasi dan bahan Promosi;  Pengembangan dan melaksanakan kegiatan Bimbingan Sadar Wisata;  Perencanaan kegiatan kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka promosi pariwisata daerah. Kepala Bidang Pemasaran membawahkan : a. Kepala Seksi Analisa Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengelola, menganalisa dan mengevaluasi pengembangan pasar wisata serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi, menyusun rencana kegiatan dan pengembangan promosi, menerbitkan dan izin penerbitan bahan promosi pariwisata, mengelola pusat-pusat informasi pariwisata, menerbitkan bahan promosi dan meningkatkan publikasi kepariwisataan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 25 c. Kepala Seksi Kerja sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi sadar wisata bagi masyarakat luas dan masyarakat peduli pariwisata serta Kelompok Sadar Wisata, peran serta pemerintah, media dan mitra pariwisata serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Kebudayaan Tugas Pokok : Menyusun rencana, menghimpun bahan rumusan, menganalisa, memberikan petunjuk dan pedoman, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan, pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta pelestarian bidang Kebudayaan yang meliputi : kesenian dan perfilman, budaya dan nilai-nilai tradisional, sejarah, museum dan kepurbakalaan. Fungsi :  Pendataan dan pembinaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pelestarian, penelitian, penggalian, pemasyarakatan, penyusunan juklak dan juknis kesenian, pelaksanaan festival, pergelaran, pertunjukan seni, pameran seni dan perfilman, budaya dan nilai-nilai tradisional, bahasa dan sastra;  Penyusunan inventarisasi, dokumentasi, penelitian, penggalian di bidang kebudayaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pelestarian, mensosialiasikan melalui pameran benda-benda peninggalan sejarah, museum dan kepurbakalaan;  Pembuatan bahan informasi Kebudayaan;  Pengembangan kerja sama bidang kebudayaan di Kabupaten/Kota.  Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi kerja sama dengan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan di bidang pengelolaan Kebudayaan. Kepala Bidang Kebudayaan membawahkan : a. Kepala Seksi Kesenian yang mempunyai tugas menyusun rencana program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pelestarian, penggalian, pemasyarakatan, penyusunan juklak, juknis, penyelenggaraan festival, pergelaran, pertunjukan, lomba, pameran seni dan perfilman serta melakukan koordinasi kerjasama dengan pihak terkait serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Budaya dan Nilai-nilai Tradisional, mempunyai tugas menyusun rencana program, mengelola, melakukan pendataan, perlindungan dan pengembangan, pemanfaatan, pelestarian, penelitian, penggalian, pengkajian pembinaan, mensosialisasikan budaya dan nilai-nilai tradisional, bahasa dan sastra daerah serta melakukan koordinasi, kerjasama dengan pihak terkait, masyarakat dalam kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, dokumentasi, penelitian, penggalian, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pelestarian, mensosialisasikan melalui pameran benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan pihak/instansi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan seksi sejarah dan Kepurbakalaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan rumusan, kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata.

- 26 Fungsi :  Pelayanan dan penyiapan bahan-bahan rumusan, kebijakan di bidang usaha pariwisata, investasi pariwisata, standarisasi pariwisata dan aneka wisata;  Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang kemudahan pariwisata, kemitraan usaha, investasi usaha, iklim usaha, diversifikasi usaha dan standarisasi pariwisata dan aneka wisata;  Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemudahan pariwisata, kemitraan usaha, investasi usaha, iklim usaha, diversifikasi usaha dan standarisasi pariwisata dan aneka wisata;  Pelaksanaan kerjasama standar pariwisata serta fasilitas lembaga sertifikasi pariwisata dan akreditasi. Kepala Bidang Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata membawahkan; a. Kepala Seksi Usaha Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan usaha pariwisata, merumuskan standar, norma, kriteria dan prosedur kemudahan pariwisata, kemitraan usaha, iklim usaha dan diversifikasi usaha serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Standarisasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan desiminasi standar pariwisata, standar kompetensi dan standar usaha serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Aneka Wisata dan Investasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan, perencanaan dan pembinaan aneka wisata dan investasi pariwisata serta fasilitas penunjang wisata; perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur investasi pariwisata dan aneka wisata serta fasilitas penunjang wisata. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi investasi pariwisata, aneka wisata dan fasilitas penunjang wisata serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

H. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BENGKULU KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Sumber Daya Air Kepala Bidang Bina Marga Kepala Bidang Cipta Karya Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :

- 27   

Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan keuangan Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi

Sekretaris membawahkan; a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang sumber daya air yang meliputi prasarana irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan pengelolaan sumber daya air. Fungsi :  Penyelenggaraan tugas pembantu yang diserahkan kepadanya.  Pelimpahan Bidang Sumber Daya Air berdasarkan kepada petunjuk dan kebijaksanaan departemen atau instansi vertikal di daerah.  Pelaksanakan tugas–tugas sektoral Bidang Sumber Daya Air yang ditugaskan kepadanya berdasarkan petunjuk dan kebijaksanaan Departemen Pekerjaaan Umum dan atau instansi vertikal di daerah.  Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan dan pelimpahan wewenang yang diberikan.  Pembinaan, pengaturan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahkan : a. Kepala Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air di bidang irigasi dan rawa serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Sungai, Danau, Pengamanan Pantai dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian bidang sumber daya air dibidang sungai, danau dan pengelolaan sumber daya air serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Bina Marga Tugas Pokok Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Bina Marga.

- 28 Fungsi :  Penyusunan rencana teknik dan program peningkatan, pembangunan dan rehabilitas jalan nasional dan provinsi di bidang prasarana jalan dan jembatan antara lintas kabupaten / kota.  Pembinaan dan bimbingan teknik jalan nasional dan provinsi dalam bidang prasarana jalan dan jembatan lintas kabupaten /kota dengan instansi terkait.  Pengawasan dan pengendalian dalam rangka memberi pedoman dan standarisasi petunjuk teknik serta rekomendasi bagi para pengguna jalan nasional dan provinsi lintas kabupaten /kota dalam pelaksanaan pekerjaan prasarana jalan dan jembatan.  Pengumpulan dan pengelolaan data serta menyusun dan menyampaikan laporan bidang prasarana jalan provinsi dan jalan nasional lintas kabupatan /kota.  Penanggulangan penanganan jalan dan jembatan pada ruas jalan nasional dan provinsi lintas kabupaten / kota serta dukungan peralatan akibat bencana alam. Kepala Bidang Bina Marga, membawahkan : a. Kepala Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang bina marga di bidang jalan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pembangunan/Penggantian Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang bina marga di bidang jembatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melaksanakan sebagian tugas bidang bina marga di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Cipta Karya Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Dibidang Cipta Karya meliputi Tata Bangunan, Perumahan dan Pemukiman, Penyehatan Lingkungan. Fungsi :  Penetapan rencana penataan bangunan, rencana teknis dan kegiatan di Bidang Cipta Karya.  Pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan di Bidang Cipta Karya.  Pengawasan dan pengendalian serta memberi pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Cipta Karya.  Pengelolaan gedung – gedung Pemerintah dan rumah – rumah dinas.  Pengelolaan data serta penyajian laporan di Bidang Cipta Karya.  Penanggulangan akibat bencana alam. Kepala Bidang Cipta Karya membawahkan : a. Kepala Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya di bidang Tata Bangunan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya di bidang Perumahan dan Pemukiman serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya di bidang penyehatan lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 29 5. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian Tugas Pokok : Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian Program. Fungsi :  Pelaksanaan Tata Ruang Provinsi dan membina Perencanaan Tata Ruang Kabupaten / Kota.  Pelaksanaan Tata Ruang Kawasan atau Lintas Kota/Kabupaten dan Kawasan Prioritas dan Andalan.  Pembinaan Panataan Ruang Kabupaten / Kota.  Pengembangan kawasan prioritas dan andalan.  Pembinaan, evaluasi dan pengendalian penataan ruang wilayah Provinsi dan kawasan.  Pengembangan sistem informasi penataan ruang dan pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dalam rangka penyusunan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.  Pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar dan peluang investasi.  Pengendalian pelaksanaan program dan membuat laporan evaluasi pelaksanaan program bidang ke – PU – an.

Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian membawahkan : a. Kepala Seksi Pembinaan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang di dalam melakukan pembinaan penataan ruang tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang di dalam melakukan pengendalian dan pemanfaatan ruang serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pengendalian Bidang ke–PU–an mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian di dalam melakukan pengendalian bidang ke – PU – an seta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

I. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Lembaga Koperasi dan Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Kepala Bidang Perindustrian

- 30 6. Kepala Bidang Perdagangan 7. Kepala Bidang Pengkajian Industri Perdagangan 8. Kepala Bidang Pengkajian Potensi 1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Lembaga Koperasi dan Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam Tugas Pokok : Melaksanakan rencana perumusan dan penjabaran, penyusunan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan kelembagaan dan fasiilitas pembiayaan simpan pinjam. Fungsi :  Perumusan dan penjabaran teknis pemberian bimbingan  Pelaksanaan rencana dan proses bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan bimbingan koperasi dan tatalaksana koperasi.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan fasilitas pembiayaan simpan pinjam koperasi. Kepala Bidang Lembaga Koperasi dan Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam membawahkan : a. Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyiapkan bahan perumusan, penjabaran kebijaksanaan teknis melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan koperasi UKM serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Simpan Pinjam dan Penilaian Kesehatan KSP/USP mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penyebaran kebijaksanaan teknis, melakukan bimbingan usaha dibidang simpan pinjam dan penilaian kesehatan KSP/USP serta evaluasi kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 31 c. Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penyebaran kebijaksanaan teknis, melakukan bimbingan usaha dibidang permodalan dan jasa keuangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan bimbingan usaha koperasi. Fungsi :  Pelaksanaan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan bimbingan usaha produk.  Pelaksanaan rencana dan proses perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pembinaan bimbingan usaha aneka jasa usaha. Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi membawahkan: a. Kepala Seksi INKRAMTALIS mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penyebaran kebijaksanaan teknis, melakukan bimbingan usaha dibidang industri, kerajinan, pertambangan dan kelistrikan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pertanian Hortikultura Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penyebaran kebijaksanaan teknis, melakukan bimbingan usaha dibidang pertanian, hortikultura, kehutanan dan perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. d. Kepala Seksi Aneka Jasa dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penyebaran kebijaksanaan teknis, melakukan bimbingan usaha dibidang jasa dan perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan program, bahan perumusan dan penyebaran kebijaksanaan teknis, melakukan pembinaan dan bimbingan dibidang usaha kecil menengah. Fungsi :  Pelaksanaan rencana dan program perumusan dan penyebaran kebijaksanaan teknis, bimbingan kepada usaha kecil menengah di bidang pertanian.  Pelaksanaan rencana dan program perumusan dan penyebaran kebijaksanaan teknis, bimbingan kepada usaha kecil menengah di bidang industri.  Pelaksanaan rencana dan program perumusan dan penyebaran kebijaksanaan teknis, bimbingan kepada usaha kecil menengah di bidang perdagangan aneka usaha. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah membawahkan : a. Kepala Seksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penyebaran kebijaksanaan teknis, melakukan bimbingan kepada usaha kecil menengah di bidang pertanian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Industri mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penyebaran kebijaksanaan

- 32 teknis, melakukan bimbingan kepada usaha kecil menengah di bidang industri serta evaluasi kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penyebaran kebijaksanaan teknis, melakukan bimbingan kepada usaha kecil menengah di bidang perdagangan dan aneka usaha serta evaluasi pelaksanaan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Perindustrian Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana produksi, pengendalian lingkungan industri, standarisasi dan HKI, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang industri Fungsi :  Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan bidang industri.  Penyiapan bahan pembinaan dibidang industri.  Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan produksi.  Penyiapan pemberian bimbingan teknis pengendalian lingkungan industri.  Penyiapan petunjuk teknis standarisasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang industri. Kepala Bidang Perindustrian membawahkan : a. Kepala Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha insustri, pemilihan dalam penggunaan mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong serta pedoman perizinan usaha industri serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan terhadap kelancaran pengadaan barang modal, bahan baku dan bahan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi, dan penerapan teknologi. Serta melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis penerapan standar, pengawasan mutu dan menyiapkan petunjuk teknis dan memberikan bimbingan yang berkaitan dengan produksi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Lingkungan mempunyai tugas melakukan tugas persiapan bahan bimbingan teknik penanggulangan dan melakukan pemantauan serta pencegahan pencemaran lingkungan akibat usaha industri yang berpotensi mencemari lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 6. Kepala Bidang Perdagangan Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, tertib niaga, pengadaan penyaluran, usaha, ekspor dan impor serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang perdagangan Fungsi :  Perumusan arah kebijakan pemerintah dalam policy perdagangan dalam dan luar negeri.  Pengkoordinasian pihak-pihak terkait dalam rangka tertib dan kelancaran arus barang.

- 33       

Pemantauan perkembangan harga barang dan upaya menjaga stabilitas harga. Pelayanan dan bimbingan terhadap perkembangan kegiatan ekspor dan impor. Pembinaan terhadap pertumbuhan sarana dan prasarana pasar tradisional dan pertokoan. Pengawasan barang beredar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan konsumen dan memfasilitasi tegaknya jaminan hukum terhadap konsumen. Pengamanan tersedianya kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok dan barangbarang kebutuhan inventaris untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat. Pelayanan penerbitan perizinan dalam usaha perdagangan dan ekspor impor.

Kepala Bidang Perdagangan membawahkan: a. Kepala Seksi Ekspor dan Impor melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan ekspor dan impor, pengendalian mutu, pedoman perizinan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dibidang perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri baik pembinaan pengembangan usaha dan sarana perdagangan dalam negeri maupun pemantauan, evaluasi dan laporan pengadaan dan penyaluran, stok dan harga kebutuhan pokok masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan koordinasi perlidungan konsumen, dan pengawasan barang beredar dibidang perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 7. Kepala Bidang Pengkajian Industri Perdagangan Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengembangan kerjasama lembaga industri dan perdagangan kabupaten / kota, provinsi, regional dan internasional serta memfasilitasi kerjasama promosi dan investasi, pengkajian industri dan perdagangan serta pengembangan perdagangan luar negeri. Fungsi :  Penyiapan bahan bimbingan teknis dibidang kerjasama industri dan perdagangan. kabupaten / kota, provinsi, regional dan internasional serta memfasilitasi kerjasama promosi dan investasi, pengkajian industri dan perdagangan  Pengembangan perdagangan luar negeri.  Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan promosi dagang, misi dagang, kerjasama lembaga industri dan perdagangan.  Fasilitasi rapat kinerja ekspor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama pembinaan terhadap bahan-bahan komoditi ekspor. Kepala Bidang Kerjasama Industri Perdagangan membawahkan : a. Kepala Seksi Promosi dan Investasi melakukan penyiapan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan kerjasama promosi dan investasi bagi dunia usaha serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Kerjasama Industri dan Perdagangan melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis kerjasama dibidang industri dan perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 34 c. Kepala Tugas Seksi Pengkajian Industri dan Perdagangan melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengkajian kerjasama industri perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 8. Kepala Bidang Pengkajian Potensi Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan bahan pengkajian industri, perdagangan dan meningkatkan keterampilan, kemampuan dibidang industri dan perdagangan serta mempersiapkan bahan pengembangan potensi daerah dibidang pengolahan hasil pertanian, kehutanan, pertambangan dan kelautan. Fungsi :  Penyiapan informasi potensi sumber daya industri dan perdagangan untuk menunjang pengembangan industri dan perdagangan.  Penyiapan data analisa pengkajian dan penelitian sektor industri dan sektor perdagangan.  Penyiapan koordinasi untuk pengembangan sektor industri dan sektor perdagangan.  Penyiapan petunjuk teknis penyiapan dan pengembangan sektor industri dan sektor perdagangan. Kepala Bidang Pengkajian Potensi membawahkan : a. Kepala Seksi Analisa Data Industri melakukan penyusunan rencana dan program pengelolaan penyusunan dan analisa data di bidang industri dan melakukan penyiapan bahan rancangan pelaksanaan analisa data industri serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Analisa Data Perdagangan melakukan penyusunan rencana pengelolaan penyusunan dan analisa data di bidang perdagangan dan melakukan penyiapan bahan rancangan pelaksanaan analisa data perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Industri Perdagangan melaksanakan penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijakan di bidang industri dan perdagangan serta melakukan kajian hasil penelitian bidang industri dan perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

J.

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BENGKULU KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Kepala Bidang Pajak Daerah Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-lain dan Dana Bagi Hasil Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan

- 35 1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Penyuluhan. Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan mencari, menggali sumber-sumber potensi pendapatan yang baru, membuat dan menyusun rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Keputusan Kepala Dinas serta melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat Wajib Pajak/Wajib Retribusi, menghimpun, mengolah dan mencatat data Objek/Subjek Pajak/Retribusi serta melakukan penyajian/menginformasikan data Objek dan Subjek Pajak/Retribusi. Fungsi : 

Penelitian dan pengembangan potensi yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah.



Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur/Instruksi Gubernur maupun Keputusan Kepala Dinas yang berkenaan dengan peningkatan pendapatan daerah



Penyuluhan kepada masyarakat Wajib Pajak/Wajib Retribusi.



Pengelolaan data serta menyajikan data Objek Pajak/Retribusi.

Kepala Bidang Pengembangan dan Penyuluhan, membawahkan : a. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan melaksanakan penelitian potensi dan pengembangan yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Hukum dan Penyuluhan membuat Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur/Istruksi Gubernur yang berkenaan dengan bidang pendapatan, menghimpun/menginventarisir peraturan dan melaksanakan penyuluhan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 36 c. Kepala Seksi Data dan Informasi menghimpun, mengolah dan mencatat data Objek/Subjek Pajak/Retribusi dan menginformasikan data tersebut kepada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Pajak Daerah Tugas Pokok : Merumuskan kebijakan teknis dibidang Perpajakan, merumuskan program dan pelaksanaan Pungutan Pajak Daerah. Fungsi :  Pelaksanaan kegiatan Administrasi Pendaftaran Wajib Pajak.  Pelaksanaan Pengolahan Data dan Informasi tentang Wajib Pajak/Objek Pajak.  Pelaksanaan Penetapan dan Perhitungan jumlah Pajak.  Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak. Kepala Bidang Pajak Daerah, membawahkan : a. Kepala Seksi Penerimaan PKB dan BBN-KB melaksanakan penyusunan Rencana Penerimaan PKB dan BBN-KB serta Penyusunan Data Kendaraan Bermotor serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya melaksanakan penyusunan Rencana Penerimaan Pajak-Pajak Daerah Lainnya serta Penyampaian Data Objek Pajak Daerah Lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Verifikasi dan Keberatan melaksanakan verifikasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkaitan dengan Pajak Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain dan Dana Bagi Hasil Tugas Pokok : Pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan dalam bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain dan Sumbangan pihak ke III (tiga) yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi serta Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pengurusan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Fungsi : 

Penataan administrasi pemungutan Retribusi, Penerimaan Lain-Lain dan Sumbangan Pihak ke III (tiga) serta Pendataan dan Pelaporan.



Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Penerimaan Lain-Lain dan Sumbangan Pihak ke III (tiga).



Penyempurnaan administrasi pemungutan Retribusi, Penerimaan Lain-Lain dan Sumbangan Pihak ke III (tiga).



Penyuluhan dan bimbingan teknis terhadap petugas serta Wajib Retribusi.



Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumbangan Pihak ke III (tiga).



Perumusan kebijakan dibidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain dan Sumbangan Pihak ke III (tiga). Penataan administrasi penerimaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).



Retribusi,

Penerimaan

tugas

Retribusi,

Lain-Lain

dan

- 37  

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Seksi Bagi Hasil, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Seksi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengkoordinasian Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain dan Dana Bagi Hasil, membawahkan : a. Kepala Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain melaksanakan penatausahaan administrasi penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak melaksanakan administrasi penatausahaan, pengkajian dan kebijakan pelaksanaan Bagi Hasil Pajak kepada pihak terkait serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak melaksanakan administrasi penatausahaan, pengkajian dan kebijakan pelaksanaan Bagi Hasil Bukan Pajak kepada pihak terkait serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan Tugas Pokok : Melakukan pengawasan pemungutan penerimaan, pembinaan pelaksanaan teknis pemungutan dan pelaporan. Fungsi :  Pengawasan pelaksanaan pemungutan penerimaan Pajak dan Retribusi serta Penerimaan Lainnya.  Pelaksanaan pembinaan teknis pemungutan.  Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan teknis pelaporan.  Pelaksanaan evaluasi pemungutan dan pelaporan.  Pelaporan berkala bidang pendapatan. Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan, membawahkan : a. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan melaksanakan pencatatan penerimaan pemungutan/pembayaran kedalam kartu penerimaan sejenis/buku, menyusun laporan berkala realisasi penerimaan dan membuat laporan penerimaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional mengawasi dan memantau pelaksanaan pemungutan penerimaan serta membina petugas pelaksana pemungutan penerimaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah menghimpun data seluruh jenis Penerimaan Daerah, melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 38 K. DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Hortikultura Kepala Bidang Produksi dan Tanaman Pangan Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Bidang Hortikultura Tugas Pokok : Melaksanakan Penyusunan rencana identifikasi, pembinaan mutu bibit unggul hortikultura, kebijaksanaan operasional perlindungan tanaman, perbenihan dan sarana produksi hortikultura. Fungsi :  Pelaksanaan penyusunan rencana identifikasi,pembinaan mutu,pembinaan penangkar,memantau penggunaan bibit unggul buah-buahan ,tanaman hias,pembinaan mutu.

- 39  

Pelaksanaan penyusunan rencana identifikasi,pembinaan mutu,memantau penggunaan bibit unggul sayuran dan biofarmaka Pelaksanaan kebijaksanaan operasional dan petunjuk teknis perlindungan tanaman,perbenihan dan sarana produksi hortikultura.

Kepala Bidang Hortikultura membawahkan : a. Kepala Seksi Buah-Buahan dan Tanaman Hias melaksanakan penyiapan rekomendasi paket teknologi buah-buahan dan tanaman hias,pembinaan mutu dan petunjuk teknis serta memantau penggunaan bibit unggul bermutu dan penetapan kebijaksanaan pengembangan buah-buahan dan tanaman hias serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Sayuran dan Biofarmaka melaksanakan penyiapan rekomendasi paket teknologi Sayuran dan Biofarmaka ,pembinaan mutu dan petunjuk teknis serta memantau pengugunaan bibit unggul bermutu dan penetapan kebijaksanaan pengembangan benih sayuran dan biofarmaka serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Perbenihan dan Sarana Produksi melaksanakan penyiapan kebijaksanaan operasional teknis perlindungan tanaman, pembinaan penangkar,penyusunan rencana kebutuhan sarana produksi hortikultura,petunjuk teknis perbenihan dan sarana produksi hortikultura serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan benih, pemantauan penyaluran dan penggunaan varietas benih unggul, padi, palawija, umbi-umbian, dan kacang–kacangan, serelia serta rencana kebutuhan penyediaan,pemantauan proteksi dan penggunaan sarana produksi. Fungsi :  Pelaksanaan penyusunan standar, norma, pedoman, juklak , juknis, kriteria dan prosedur di bidang budi daya padi irigasi rawa , padi tadah hujan dan lahan kering, jagung , serelia lainnya , kacang – kacangan, umbi –umbian dan perbenihan perlindungan saprodi.  Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang budi daya padi irigasi dan rawa , padi tadah hujan dan lahan kering, jagung , serelia lainnya, kacang–kacangan, umbian dan perbenihan perlindungan saprodi lainnya.  Penyiapan perumusan kebijakan dibidang budi daya padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan kering, jagung, serelia, kacang–kacangan, umbi–umbian dan perbenihan perlindungan saprodi. Kepala Bidang Produksi dan Tanaman Pangan membawahkan : a. Kepala Seksi Serealia melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, juklak, juknis, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang budidaya serealia serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, juklak, juknis kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang budidaya kacang-kacangan dan umbiumbian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Perbenihan Perlindungan Dan Saprodi melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, juklak, juknis, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang sarana produksi, perbenihan dan perlindungan saprodi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 40 4. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Tugas Pokok : Melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengelolaan lahan, air dan perluasan areal. Fungsi :  Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air dan perluasan areal.  Pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air.  Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang perluasan areal pengelolaan lahan dan pengelolaan air.  Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan areal, pengelolaan lahan pengelolaan air  Pelaksanaan Administrasi Bidang Pengelolaan lahan dan pengelolaan air serta perluasan areal.

Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, membawahkan : a. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengelolaan lahan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pengelolaan Air melaksanakan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengelolaan air serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Perluasan Areal melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perluasan areal serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tugas Pokok : Melaksanakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pelaksanaan analisa kebutuhan pasar lokal, domestik dan ekspor

pertanian,

Fungsi :  Menetapkan standar teknis hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan pengolahan hasil pertanian  Pelaksanaan analisa/pengkajian kebutuhan pasar lokal, domestik dan ekspor  Menetapkan standar pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan pengolahan mutu hasil pertanian  Pembinaan pengembangan sistem usaha pertanian dan memfasilitasi usaha yang saling menguntungkan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian membawahkan : a. Kepala Seksi Pengolahan Hasil Pertanian melaksanakan dan mempersiapkan bahan keperluan juknis standar pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan pengolahan mutu hasil pertanian dan melakukan pembinaan, pemantauan terhadap hasil pertanian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 41 b. Kepala Seksi Pemasaran Hasil Pertanian melaksanakan penyiapan dan menganalisa kebutuhan pasar serta harga pasar data konsumen untuk keperluan lokal , domestik serta pengaturan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ,serta perlengkapan kerja dalam rangka kegiatan informasi pasar serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pengolahan Mutu Hasil Pertanian melaksanakan dan mempersiapkan bahan juknis standar mutu, juknis pasca panen dan melaksanakan pembinaan, pengawasan mutu hasil sesuai dengan standarisasi mutu dan pembinaan pasca panen serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

L. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008.

Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Budi Daya Tanaman Kepala Bidang Usaha Tani Kepala Bidang Pengembangan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Masyarakat

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 42 2. Kepala Bidang Budi Daya Tanaman Tugas Pokok : Mengarahkan dan melaksanakan pembinaan teknis perbenihan, budi daya tanaman tahunan, semusim, rempah dan penyegar serta budi daya aneka tanaman Fungsi :  Pembinaan teknis budi daya tanaman  Pemberian rekomendasi teknis budi daya tanaman Kepala Bidang Budi Daya Tanaman membawahkan : a. Kepala Seksi Perbenihan mempunyai tugas melakukan pengembangan budi daya tanaman serta menyiapkan bahan pembinaan perbenihan/pembibitan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Budidaya Tanaman Tahunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan budidaya tanaman tahunan serta aneka tanaman serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Budidaya Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan budidaya tanaman semusim, rempah dan tanaman penyegar serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Usaha Tani Tugas Pokok : Mengarahkan dan melaksanakan pembinaan teknis izin usaha perkebunan, memberikan rekomendasi izin usaha perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan Fungsi :  Pembinaan teknis izin usaha perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan  Pemberian rekomendasi izin usaha perkebunan Kepala Bidang Usaha Tani membawahkan : a. Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan izin usaha perkebunan dan izin pengolahan hasil perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan manajemen usaha perkebunan, pendataan dan peningkatan kemitraan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan standar pengolahan dan pemasaran mutu hasil perkebunan, pengembangan, promosi dan penyebarluasan informasi pemasaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Pengembangan Tugas Pokok : Mengarahkan dan melaksanakan pengembangan tanaman perkebunan melalui perluasan areal perkebunan, peremajaan, rehabilitasi serta perlindungan tanaman perkebunan Fungsi :  Pembinaan perluasan areal perkebunan  Pemberian rekomendasi teknis pengembangan tanaman perkebunan

- 43 

Pembinaan teknis peremajaan dan rehabilitasi, pendataan dan perlindungan tanaman perkebunan

Kepala Bidang Pengembangan membawahkan : a. Kepala Seksi Perluasan Areal mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan perluasan areal perkebunan, inventarisasi dan kajian potensi lahan perluasan areal perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Inventarisasi dan Informasi Data mempunyai tugas menyiapkan, mengkoordinasikan dan mengolah data pembangunan perkebunan serta memvalidasi data dari kabupaten/kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Peremajaan, Rehabilitasi dan Perkembangan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan peremajaan, rehabilitasi dan perlindungan tanaman perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Masyarakat Tugas Pokok : Mengarahkan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat perkebunan, penyuluhan dan peningkatan sarana dan prasarana perkebunan Fungsi :  Pengembangan sumber daya manusia perkebunan  Pengembangan kelembagaan perkebunan  Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan  Pemberian rekomendasi teknis pengembangan sumber daya manusia perkebunan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Masyarakat membawahkan : a. Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan peningkatan sumber daya manusia petani dan petugas serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan peningkatan sarana dan prasarana perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

M. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. Sekretaris

- 44 2. 3. 4. 5.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan Kepala Bidang Produksi Peternakan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Peternakan

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi.

Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan Tugas Pokok : Bidang Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal pengembangan usaha di bidang peternakan dan tugas perbantuan yang diberikan oleh kepala dinas. Fungsi :  Menyusun program pembinaan pengembangan usaha di bidang peternakan.  Mengkoordinasikan pembinaan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil ternak.  Menyusun program pembinaan, peningkatan SDM dan kelembagaan peternakan dan Kelembagaan Masyarakat.  Mengevaluasi pembinaan usaha peternakan, SDM dan Kelembagaan, pengolahan dan pemasaran hasil ternak. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan, membawahkan : a. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak menyusun informasi pasar dan distribusi hasil ternak lintas kabupaten/kota, pembinaan penanganan pasca panen, pengolahan hasil, mutu dan standarisasi produkproduk peternakan, pembinaan dan bimbingan sarana pemasaran ternak lintas kabupaten/kota, koordinasi, mengevaluasi pemasaran dan distribusi hasil ternak lintas kabupaten/kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Peternakan Melakukan pembinaan dan bimbingan usaha bidang peternakan baik usaha kecil, menengah maupun besar lintas kabupaten/kota, promosi komoditas peternakan, pengawasan dan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha peternakan, dan evaluasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 45 c. Kepala Seksi SDM dan Kelembagaan menjabarkan, mengkoordinasikan, pembinaan SDM dan kelembagaan peternakan serta Kelembagaan Masyarakat, pendayagunaan SDM dalam sistem pembinaan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan evaluasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Produksi Peternakan Tugas Pokok : Bidang Produksi dan melaksanakan sebagian pengembangan ternak.

Pengembangan Peternakan mempunyai tugas tugas Kepala Dinas di bidang produksi dan

Fungsi :  Peningkatan produksi peternakan.  Pengendalian perbibitan, budidaya ternak.  Pengendalian perbibitan pakan ternak dan pengembangan ternak di kabupaten dan kota.  Pengkajian atas penerapan teknologi peternakan. Kepala Bidang Produksi Peternakan, membawahkan: a. Kepala Seksi Perbibitan Ternak mengkoordinir pelaksanaan peningkatan mutu genetik ternak, melalui penyebaran pejantan unggul, inseminasi buatan ataupun melalui embrio transfer lintas kabupaten/kota, pengembangan lembaga pembibitan yang dilakukan asosiasi atau swasta atau perorangan/kelompok/koperasi dalam usaha pembibitan di wilayah sumber bibit, melestarikan dan pemanfaatan sumber daya genetik ternak asli dan lokal dalam rangka pembentukan dan penyediaan bibit bermutu serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pakan Ternak menyusun petunjuk/pedoman penggunaan dan penerapan teknologi pakan ternak, penerapan teknologi pakan ternak di tingkat peternak di lintas kabupaten/kota, pengawasan terhadap mutu pakan ternak di kabupaten/kota. inventarisasi bahan-bahan pakan lokal di lintas kabupaten/kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Budidaya Ternak menyusun petunjuk/pedoman pelaksanaan budidaya dan tata laksana ternak lintas kabupaten/kota, pengembangan strategi budidaya ternak di kabupaten/kota, membina, fasilitasi dan evaluasi teknologi pengolahan limbah peternakan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Tugas Pokok : Bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

tugas

Fungsi :     

Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner lintas kabupaten/kota Pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner lintas kabupaten/kota Pengamatan, pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan kesehatan masyarakat veteriner lintas kabupaten/kota Pengkajian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Pengamatan mutu produk peternakan lintas kabupaten/kota

- 46 Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, membawahkan : a. Kepala Seksi Pengamatan Penyakit Penyakit Hewan (P2H) menyusun rencana strategi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyidikan, pengamatan, peramalan wabah dan epidemiologi penyakit hewan lintas kabupaten/kota, membuat peta penyakit hewan dan memonitor kejadian wabah penyakit hewan lintas kabupaten/kota, membina Pos Kesehatan Hewan lintas kabupaten/kota serta melaksanakan koordinasi dengan Laboratorium Type A, Type B dan Type C serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Pengadaan Obat Hewan menyusun rencana kegiatan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan lintas kabupaten/kota antar provinsi, koordinasi dan pembinaan peredaran dan penggunaan obat hewan lintas kabupaten kota, pengawasan distribusi perdagangan besar obat hewan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyusun rencana dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner lintas kabupaten/kota, pengawasan lalu lintas Bahan Asal Hewan (BAH) dan Produk Asal Hewan (PAH) lintas kabupaten/kota dan antar provinsi, mengawasi peredaran Bahan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), higiene-sanitasi Unit Usaha Pangan Asal Hewan, penyakit zoonosis lintas kabupaten/kota, kesejahteraan hewan (Kesrawan), pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH) dengan Laboratorium Kesmavet serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Peternakan Tugas Pokok : Bidang Pengembangan Kawasan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengembangan Kawasan Peternakan. Fungsi :  Pembinaan, identifikasi wilayah dan pengembangan ternak.  Penyiapan wilayah dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.  Penerapan AMDAL di bidang peternakan.  Penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang peternakan.  Pelaporan hasil penyebaran ternak dan pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Peternakan, membawahkan : a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mengelola lahan, air dan perluasan areal kebun-kebun hijauan makanan ternak untuk pengembangan usaha peternakan, strategi penggunaan alat mesin peternakan, penggunaan sarana dan prasarana lintas kabupaten/kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pembinaan Kawasan Peternakan menyusun dan menetapkan pengembangan wilayah berdasarkan sumber daya alam dan lingkungan serta komoditas ternak lintas kabupaten/kota. menerapkan AMDAL di bidang peternakan, menetapakan strategi dan pola perkawinan ternak, mekanisme dan strategi repolving (pengguliran) ternak, melaksanakan identifikasi seleksi lokasi dan penyebaran ternak lintas kabupaten dan kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pengembangan dan Penataan Ternak menyusun dan menetapkan aturan-aturan perjanjian gaduhan ternak antara pemerintah dan petani, menetapkan sistem dan pola gaduh ternak, pola pengidentifikasian ternak lintas kabupaten/kota, mengkoordinasikan serta menindaklanjuti hasilhasil dari penyebaran dan pengembangan ternak, mengkoordinasikan

- 47 pelaksanaan rekonsiliasi (pemutakhiran data) penyebaran dan pengembangan ternak lintas kabupaten/kota serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

N. DINAS KEHUTANAN PROVINSI BENGKULU KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan Kepala Bidang Pengelolaan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepala Bidang Keamanan dan Penyuluhan

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan, penataan, penyiapan dan informasi kawasan hutan serta melaksanakan evaluasi penggunaan kawasan hutan. Fungsi : 

Penyiapan rencana dan pengelolaan kawasan hutan

- 48  

Pelaksanakan penataan kawasan hutan Penyiapan data dan evaluasi penggunaan kawasan hutan

Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan membawahkan : a. Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana umum pengelolaan kawasan melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung dan Produksi, melaksanakan penyiapan pengelolaan penggunaan kawasan hutan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Penataan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengukuhan kawasan hutan dan penyiapan bahan penyusunan/revisi tata ruang serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Data dan Evaluasi Kawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi kawasan hutan, layanan data dan informasi berupa peta, potret udara, serta melaksanakan evaluasi kawasan dan penggunaan kawasan hutan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Pengelolaan Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perizinan pemanfaatan hasil hutan, perizinan pengolahan hasil hutan hulu, pengendalian hasil hutan, pembinaan hutan alam produksi, pembinaan tenaga teknis, pungutan dan penerimaan iuran kehutanan, pembinaan dan pengendalian produksi olahan hasil hutan hulu, pengujian dan peredaran hasil hutan. Fungsi :  Penyiapan izin usaha pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan.  Pengawasan, pengendalian dan pembinaan pemanfaatan hasil hutan dan iuran kehutanan.  Pengendalian terhadap pengolahan, pemasaran hasil hutan.

Kepala Bidang Pengelolaan, membawahkan : a. Kepala Seksi Penyiapan Usaha mempunyai tugas melakukan penilaian, pembinaan dan penyiapan keputusan yang berhubungan dengan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan serta izin usaha industri pengolahan hasil hutan hulu serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan iuran mempunyai tugas mengolah dan menganalisa data untuk pengendalian produksi hasil hutan dan eksploitasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan alam produksi, menyusun rencana penerimaan kehutanan yang berasal dari pungutan di bidang kehutanan dan menyiapkan usulan tarif pungutan serta monitoring, pengendalian dan evaluasi penerimaan pungutan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan hulu, pengadministrasian dokumen peredaran hasil hutan, mengelola penerimaan dan pendistribusian dokumen monitoring pengendalian pengguna dokumen hasil hutan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Tugas Pokok : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembuatan persemaian dan pengadaan bibit, pemantauan hama dan penyakit, melaksanakan pemolaan

- 49 rehabilitasi dan konservasi lahan, pembangunan hutan tanaman aneka usaha kehutanan.

Fungsi : Penyiapan pembinaan pembuatan persemaian dan pengadaan bibit  Penyiapan teknis produksi dan hama/penyakit  Penyiapan pengembangan hutan tanaman dan aneka usaha kehutanan. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan membawahkan : a. Kepala Seksi Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembuatan persemaian/pengadaan bibit guna mendapatkan bibit yang bermutu, memberikan bimbingan teknis terhadap pembangunan dan pengelolaan sumber benih, peningkatan produksi dan distribusi benih serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Proteksi Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan tanaman, pemantauan gejala hama dan penyakit, menganalisa dan mengolah data lokasi, jenis dan tingkat serangan hama/penyakit, dan memberi informasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis tanaman unggul dan tahan terhadap hama dan penyakit serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan inventarisasi lahan kritis di dalam/di luar kawasan hutan, melakukan bimbingan dan pembinaan teknis terhadap rehabilitasi DAS, teknik konservasi tanah dan pengelolaan DAS, dan melaksanakan pengumpulan data pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta pengembangan aneka hasil hutan ikutan seperti lebah madu, rotan, sutra alam, gaharu, damar dan lain-lain serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Keamanan dan Penyuluhan Tugas Pokok : Melaksanakan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan, penyuluhan kepada masyarakat, pembinaan Polhut dan PPNS, pengawasan peredaran dan perizinan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi serta evaluasi pemanfaatan kawasan hutan untuk non kehutanan.

Fungsi :  Pengamanan dan perlindungan penanggulangan kebakaran hutan.

hutan

serta

pencegahan

dan



Penyuluhan bidang kehutanan kepada masyarakat.



Pengawasan terhadap peredaran dan perizinan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan perburuan satwa.

Kepala Bidang Keamanan dan Penyuluhan, membawahkan : a. Kepala Seksi Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan dan hasil hutan dari gangguan perambahan, illegal logging, melakukan pengawasan baik pemanfaatan kawasan hutan maupun kerusakan dampak lingkungan, mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan, membina tenaga Polhut dan PPNS serta kelompok masyarakat pengamanan hutan swakarsa, melaksanakan proses

- 50 penyelidikan, penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan kegiatan penyuluhan, melakukan pembinaan dan penilaian kegiatan kelompok tani kehutanan, kader konservasi alam dan pencinta alam, membina tenaga/ kelompok Fungsi :onal penyuluh kehutanan, LSM, dan kelompok pramuka serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Konservasi Flora dan Fauna mempunyai tugas melakukan pengawasan perizinan, peredaran tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi, membina dan mengawasi kegiatan kelompok perburuan satwa, membina kegiatan penangkaran satwa, budidaya flora/tumbuhan yang tidak dilindungi, membina dan mengawasi taman satwa, taman safari, pusat penyelamatan satwa dan kebun binatang, melindungi dan melestarikan plasma nutfah dan pohon induk serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

O. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008.

Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepala Bidang Perikanan Budidaya Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P3K) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 51 c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan menyangkut perumusan, penyiapan bahan kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program. Fungsi :  Perumusan kegiatan teknis , pembinaan pemberian pembimbingan teknologi penangkapan;  Perumusan kebijakan teknis , pembinaan , pemberian pengembangan sarana dan metode penangkapan yang baik ;  Perumusan kebijakan teknis pengendalian sumberdaya ikan;  Perumusan rencana, program dan metode penyediaan data dan informasi perikanan tangkap;  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perikanan tangkap;  Perumusan kebijakan teknis , pembinaan dan bimbingan usaha perikanan tangkap;  Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahkan : a. Kepala Seksi Sumberdaya Ikan Menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis pembinaan pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Penangkapan menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup pembinaan dan pelayanan usaha penangkapan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Tugas Pokok : Melaksanakan palayanan teknis, pembinaan, standardisasi pengembangan pembudidayaan dan peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan. Fungsi :   

Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan standarisasi dan pelaksanaan pengembangan perbenihan ikan. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pelaksanaan pengembangan prasarana budidaya. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan standarisasi dan pelaksanaan pengembangan pembudidayaan.

- 52   

Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pelaksanaan peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan. Perumusan rencana, program dan penyediaan data dan informasi perikanan budidaya. Evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan : a. Kepala Seksi Pengembangan Budidaya Dan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan menyusun kebijakan teknis, penyusunan program, pembinaan dan pengelolaan sumberdaya ikan dan pengembangan potensi, kesehatan ikan dan lingkungan serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Budidaya merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan pengembangan prasarana budidaya, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana budidaya perikanan, bimbingan operasional serta pemeliharaan prasarana budidaya perikanan serta mengevaluasi kegiatan prasarana budidaya perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Budidaya menyiapkan bahan kebijakan dan teknis dan penyusunan program ruang lingkup pelayanan usaha, pembinaan, bimbingan investasi, permodalan, ketenagakerjaan, standarisasi dan peningkatan usaha serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tugas Pokok : Merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kelautan , pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Fungsi :  Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pelaksanaan pengelolaan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil  Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya kelautan , pesisir dan pulau-pulau kecil.  Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil..  analisa dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil Kepala Bidang Pesisir dan pulau-Pulau Kecil, membawahkan : a. Kepala Seksi Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melaksanakan sebagian tugas bidang kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, di bidang pembinaan tata ruang, berdasarkan kebijakan teknis yang di tetapkan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melaksanakan sebagian tugas bidang kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, di bidang konservasi, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, rehabilitasi dan pendayagunaan

- 53 serta mitigasi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan kebijakan teknis yang di tetapkan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Melaksanakan Sebagian Tugas di bidang kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di bidang pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Kebijakan Teknis yang di tetapkan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan teknis, identifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, evaluasi dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Fungsi :  Pelaksanaan identifikasi di bidang pengolahan hasil perikanan  Pelaksanaan diversifikasi di bidang usaha pengolahan hasil perikanan  Pelaksanaan rehabilitasi di bidang usaha pengolahan hasil perikanan  Pelaksanaan evaluasi di bidang pengolahan hasil perikanan  Pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan hasil perikanan dan Standar Mutu  Penyiapan rumusan kebijakan kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan  Pengelolaan Data Statistik Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahkan : a. Kepala Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Standar Mutu melakukan penyiapan bahan rumusan pelayanan teknis, identifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, evaluasi dan membuat prosedur standar mutu program pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana melaksanakan pelayanan teknis, identifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, evaluasi dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana program pengembangan pengolahan hasil perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Promosi dan Peluang Investasi melaksanakan pelayanan teknis, identifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, evaluasi dan merencanakan kebutuhan bimbingan Promosi dan Peluang Usaha pemasaran hasil perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

P. DINAS ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BENGKULU KEPALA DINAS Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Dinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 64 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi KepalaDinas adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008.

- 54 Kepala Dinas, membawahkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Kepala Bidang Geologi Kepala Bidang Pertambangan Umum Kepala Bidang Energi Kepala Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi

1. Sekretaris Tugas Pokok : Mengarahkan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi. Fungsi :  Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan informasi Sekretaris membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Umum, mengelola administrasi kepegawaian, peraturan perundang-undangan, perlengkapan, persuratan, rumahtangga, dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Sub Bagian Keuangan, mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Bidang Geologi Tugas Pokok : Melaksanakan penyelidikan, pemetaan geologi, pengamatan vulkanologi, pemberian bimbingan teknis penambangan air bawah tanah dan inventarisasi sumber daya mineral.

Fungsi :  Pelaksanaan penyelidikan, pemetaan geologi dalam rangka pengembangan wilayah dan pengamatan gunung api serta pelaksanaan penanggulangan bencana alam geologi.  Pelaksanaan eksplorasi endapan bahan galian dalam rangka pengembangan sumber daya mineral.  Pelaksanaan penyelidikan, pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah serta perencanaan tata ruang.  Pelaksanaan penyelidikan, pemetaan hidrogeologi, pengelolaan administrasi dan pemberian bimbingan teknis penambangan air bawah tanah.  Pelaksanaan pemeriksaan dan analisa bahan galian. Kepala Bidang Geologi membawahkan : a. Kepala Seksi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan eksplorasi pendahuluan dan pemetaan bahan galian dalam rangka pengembangan sumber daya mineral pada setiap kabupaten serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 55 b. Kepala Seksi Geologi Tata Lingkungan, Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan pemetaan hidrogeologi, geologi teknik dan geologi tata lingkungan untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah serta penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan pada setiap lokasi, pengelolaan administrasi/rekomendasi dan bimbingan teknis penambangan air bawah tanah dan air permukaan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Geologi Umum dan Vulkanologi mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan pemetaan geologi pada setiap lokasi dalam rangka pengembangan wilayah serta pengamatan gunung api dan penanggulangan bencana alam geologi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bidang Pertambangan Umum Tugas Pokok : Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis pengusahaan pertambangan, pengelolaan data hasil survei bahan galian, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan lingkungan hidup di bidang pertambangan, upaya konservasi bahan galian dan pembinaan tenaga kerja pertambangan umum serta pembinaan dan pengawasan perusahaan penunjang pertambangan umum. Fungsi :  Pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis dan pemberian izin pengusahaan pertambangan umum.  Pelaksanaan penilaian administrasi dan penyiapan perizinan perusahaan jasa penunjang pertambangan umum.  Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan teknis, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup dibidang pertambangan umum serta pemberian rekomendasi pemakaian bahan peledak dan bahan beracun berbahaya.  Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan konservasi bahan galian. Kepala Bidang Pertambangan Umum, membawahkan : a. Kepala Seksi Pengawasan Teknis Lingkungan dan K3 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan teknis penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dibidang pertambangan umum serta penyiapan perizinan dan rekomendasi yang terkait dengan keselamatan kerja pertambangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Konservasi mempunyai tugas melaksanakan pemetaan zonasi pertambangan, mengkompilasi dan mengolah data hasil survei, melaksanakan pengujian peta lokasi permohonan izin usaha pertambangan dan melakukan pengawasan pelaksanaan konservasi dan produksi bahan galian serta menyusun data cadangan pertambangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Bimbingan Teknis Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis, menyiapkan bahan perizinan usaha jasa pertambangan serta pengawasan dan pemantauan kegiatan usaha jasa penunjang pertambangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- 56 4. Kepala Bidang Energi Tugas Pokok : Melaksanakan penyelidikan , penelitian dan analisis data sumber-sumber energi, penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta pengolahan data dan pengembangan sumber-sumber energi, melaksanakan pemberdayaan energi, pembinaan , pemantauan, dan pengawasan pelayanan usaha dibidang energi kemasyarakatan, pemantauan pelaksanaan peraturan peraturan perundangundangan keselamatan dan kesehatan kerja lindungan lingkungan pada usaha dibidang energi dan migas. Fungsi :  Pelaksanaan penyelidikan, penelitian, pengumpulan dan analisis data sumbersumber energi dan migas.  Pelaksanaan perumusan program rencana dan pengelolaan data serta pengembangan sumber-sumber energi dan migas.  Pelaksanaan pemberdayaan energi dan migas, pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelayanan usaha dibidang energi kemasyarakatan, pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja lindungan lingkungan pada usaha dibidang energi dan migas. Kepala Bidang Energi membawahkan : a. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Migas mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penelitian, pengamatan, pengumpulan/pengelolaan energi dan migas serta analisis data dalam rangka intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber energi pada tiap kabupaten serta melaksanakan pemantauan penggunaan sumbersumber energi baru terbarukan dan migas serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan Energi Baru, Terbarukan dan Migas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengembangan sumber energi baru, terbarukan dan migas, pengaturan penyusunan program rencana ketenagalistrikan di daerah dan memberikan rekomendasi yang bersifat teknis untuk keperluan proses perizinan dalam rangka pengembangan sumber energi baru, terbarukan dan migas serta melaksanakan pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan terhadap pengusahaan dibidang energi baru, terbarukan dan migas serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Bimbingan Ketenagalistrikan Energi Baru, Terbarukan dan Migas mempunyai tugas melaksanakan bimbingan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan migas serta pengolahan data usaha ketenagalistrikan, data pengembangan sumber daya energi serta penyusunan program rencana ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan migas serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. Kepala Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perizinan pertambangan, menyiapkan perizinan usaha penunjang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, menyiapkan perizinan pengusahaan air bawah tanah dan air permukaan. Fungsi :  Pelaksanaan penyiapan perizinan pertambangan.  Pelaksanaan penyiapan perizinan ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan.  Pelaksanaan penyiapan perizinan air bawah tanah dan air permukaan.

- 57 Kepala Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi, membawahkan : a. Kepala Seksi Perizinan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan persiapan perizinan pertambangan dan izin prinsip tahap pendahuluan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Seksi Perizinan Ketenagalistrikan Energi Baru, Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perizinan ketenagalistrikan energi baru, terbarukan dan memberikan bimbingan/penjelasan tentang persyaratan untuk memperoleh izin pegusahaan ketenagalistrikan energi baru dan terbarukan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Seksi Perizinan Pengusahaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian izin usaha pengeboran air bawah tanah dan air permukaan, pemberian izin pengeboran dan surat izin pemanfaatan air bawah tanah serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

GUBERNUR BENGKULU

AGUSRIN M. NAJAMUDIN