1
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 18 TAHUN
2008
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,
Menimbang
: bahwa uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU.
3 Pasal 1 Mengatur uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. Pasal 2 Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan peraturan ini.
Pasal 3 Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.
Di tetapkan di Bengkulu Pada tanggal GUBERNUR BENGKULU
AGUSRIN M. NAJAMUDIN
Diundangkan di Bengkulu Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
H. HAMSYIR LAIR BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2008 NOMOR ...
4 Lampiran : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU Nomor : 18 TAHUN 2008 Tanggal : ________________________________
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SETIAP UNIT ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
I. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
SEKRETARIS DAERAH Tugas Pokok : Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Sekretaris Daerah adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Sekretaris Daerah, membawahkan : A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan C. Asisten Administrasi Umum. A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tugas Pokok : Tugas pokok Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : 1. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum 2. Kepala Biro Hukum 3. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat 1. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.
5 Fungsi : Fungsi Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan : a. Kepala Bagian Pemerintahan Umum b. Kepala Bagian Otonomi Daerah c. Kepala Bagian Tata Praja d. Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil a. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Tugas Pokok : Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Biro Administrasi Pemerintahan Umum di bidang pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan perangkat daerah, pemberhentian dan pengangkatan pejabat daerah dan ketatausahaan serta ketatalaksanaan biro, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro. Fungsi :
Pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian pejabat daerah.
Pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah provinsi.
Pengembangan kapasitas perangkat daerah, kabupaten dan kota.
Penetapan pedoman tata tertib DPRD provinsi.
Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota.
Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota.
Peresmian pengangkatan kabupaten/kota.
Fasilitasi pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.
Pembinaan peraturan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, DPRD, dan pejabat daerah.
Pelaksanakan ketatausahaan Biro
dan
pemberhentian
anggota
DPRD
Kepala Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan : 1). Kepala Sub Bagian Eksekutif mempunyai tugas, mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supevisi, misi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian pejabat daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota, mengelola data calon sekretaris daerah provinsi, dan menyiapkan pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah kabupaten/kota, pendataan pejabat provinsi,
6 kabupaten/kota, fasilitasi pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur. Serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2). Kepala Sub Bagian Legislatif mempunyai tugas, mengumpulkan bahan pembinaan, fasilitasi dan petunjuk teknis penetapan pedoman tata tertib DPRD provinsi. Kabupaten/kota, evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota, mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota dan pendataan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3). Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas menerima, membukukan, mendistribusikan dan mengarsipkan naskah dinas/surat masuk, memelihara barang inventaris serta mengurus kesejahteraan pegawai biro, menyusun naskah pidato/sambutan gubernur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Bagian Otonomi Daerah Tugas Pokok : Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan daerah, pengembangan daerah, kerjasama antar daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan urusan yang diserahkan kepada daerah serta tugas pembantuan. Fungsi :
Pengumpulan bahan dan data penyelenggaraan otonomi daerah.
Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah.
Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah.
Pembinaan pengembangan daerah.
penyelenggaraan
Kepala Bagian Otonomi Daerah, membawahkan : 1). Kepala Sub Bagian Pengembangan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pembentukan, penggabungan, penghapusan daerah otonom baru dan induk serta evaluasi Raperda pembentukan kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2). Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Daerah mempunyai tugas menyiapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyusunan LKPJ Bupati/Walikota, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah provinsi/kabupaten/kota/desa, penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, Evaluasi LPPD kabupaten/kota dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
7 3). Kepala Sub Bagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi kerjasama antar kabupaten/kota, antar provinsi, membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah, membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama kabupaten/kota dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Bagian Tata Praja Tugas Pokok : Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Biro Administrasi Pemerintahan Umum di bidang administrasi, koordinasi, pembinaan pertanahan, prasarana fisik pemerintahan, tata batas, ketertiban, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro. Fungsi :
Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta petunjuk teknis di bidang pertanahan dan prasarana fisik pemerintahan.
Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta petunjuk teknis di bidang tata batas serta pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar daerah.
Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta petunjuk teknis pelaksanaan ketertiban, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
Kepala Bagian Tata Praja, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Pembinaan Prasarana Fisik dan Administrasi Pertanahan mempunyai tugas, mengumpulkan bahan/data HGU perusahaan perkebunan, aset milik Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pusat termasuk tanah eigendom, menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dan administrasi pertanahan, menyusun laporan hasil pendataan dan pembinaan di bidang pertanahan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas mengontrol ketersediaan bahan/data untuk koordinasi dan pembinaan ketertiban, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Tata Batas Wilayah mempunyai tugas mengontrol ketersediaan bahan/data/peta batas wilayah untuk pembinaan dan penyelesaian sengketa batas wilayah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. d. Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Tugas Pokok : Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kependudukan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dalam provinsi Bengkulu mulai dari proses pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi, pelaporan dan pelayanan administratif selaku koordinator.
8 Fungsi :
Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil.
Pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil selaku koordinator.
Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi yang terkait baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
Pelaporan kependudukan kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu dan selanjutnya akan disampaikan kepada Departemen Dalam Negeri.
Pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap aparatur pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu.
Pengoordinasian data kependudukan di kabupaten/kota dalam rangka melengkapi data kependudukan yang pada akhirnya data tersebut dijadikan data yang permanen di tingkat provinsi.
Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas mengontrol penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Perkembangan Kependudukan mempunyai tugas mengontrol ketersediaan bahan pembinaan dan pengendalian perkembangan kependudukan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas mengontrol ketersediaan data dan informasi kependudukan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kepala Biro Hukum Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Biro Hukum adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 6Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Biro Hukum adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.
Kepala Biro Hukum, membawahkan : a. b. c. d.
Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kepala Bagian Bantuan Hukum Kepala Bagian Kontrak dan Legitasi Kepala Bagian Dokumentasi Hukum
9 a. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Tugas Pokok : Menyelenggarakan pengkajian dan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur serta pelaksanaan tata usaha biro dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro. Fungsi :
Penelitian, pengkajian analisis hukum tertulis maupun tidak tertulis serta identifikasi permasalahan dan evaluasi penerapan hukum.
Pemberian pertimbangan berupa upaya dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka penataan, pembaharuan dan pembentukan hukum.
Perumusan dan penyusunan rancangan peraturan daerah, peraturan Gubernur dan Keputusan Kepala Daerah.
Pelayanan, pembimbingan serta koordinasi penyempurnaan penyusunan materi hukum.
Penomoran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan pengundangan Perda dan Peraturan Gubernur kedalam lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Pelaksanaan ketatausahaan biro.
dalam
rangka
Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan pengolahan data serta penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Keputusan Gubernur mempunyai tugas mengumpulkan dan pengolahan data serta penyusunan rancangan Keputusan Gubernur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pengurusan surat menyurat, kepegawaian, barang inventaris, peralatan biro dan pemberian pelayanan administrasi di lingkungan biro dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Bagian Bantuan Hukum Tugas Pokok : Melaksanakan penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan hukum, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta memberikan pelayanan kepada Masyarakat, penegakan supremasi hukum dan Hak Azazi Manusia. Fungsi :
Perumusan kebijakan/advis bantuan hukum, penyelesaian sengketa hukum penegakan supremasi hukum dan hak azazi manusia.
Persiapan dan pelaksanaan pemberian bantuan pelayanan hukum.
Perencanaan, pembimbing dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.
Pengoordinasian pelaksanaan operasi yustisi dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan Gubernur.
10
Pengkajian, identifikasi dan analisis permasalahan hukum serta memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-Undangan, HAM dan Perlindungan hukum kepada Masyarakat.
Pengoordinasian penyelesaian sengketa hukum dan pelanggaran hak azazi manusia dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi profesi di bidang hukum dan hak lain yang terkait untuk mencari fakta dan data sebagai bahan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
Kepala Bagian Bantuan Hukum, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum mempunyai tugas penyusunan rencana, pengumpulan dan pengolahan data, penyelesaian sengketa hukum dan bantuan hukum dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana PPNS dan koordinasi pelaksanaan operasi yuridis penegakan peraturan daerah dan peraturan Gubernur dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Perlindungan HAM dan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan dan pengolahan data, fakta sebagai bahan pertimbangan untuk penegakan supremasi hukum dan HAM dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Bagian Kontrak dan Legitasi Tugas Pokok : Menyelenggarakan pembuatan kontrak dan legitasi, evaluasi dan pengawasan kontrak serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum. Fungsi :
Pengkoordinasian pembuatan kontrak kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dan atau swasta baik dalam maupun luar negeri.
Pemberian pertimbangan berupa upaya dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kontrak dan legitasi.
Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kontrak kerjasama yang telah ditetapkan.
Pemberian pelayanan dan pembimbing pembuatan kontrak kerjasama dan legitasi.
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kontrak kerjasama dan legitasi.
Kepala Bagian Kontrak dan Legitasi, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Perjanjian mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data dan penelaahan draf penyusunan/pembuatan kontrak dan legitasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengawasan Kontrak mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, penilaian dan memberikan
11 pertimbangan mengenai tindakan hukum yang akan diambil terhadap pelanggaran kontrak yang telah ditetapkan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kegiatan biro baik program yang bersumber dari dana APBD maupun APBN dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. d. Kepala Bagian Dokumentasi Hukum Tugas Pokok : Melaksanakan pengolahan dokumentasi hukum, penyuluhan hukum dan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro Hukum. Fungsi :
Perencanaan pengadaan, pengolahan, dokumentasi dan informasi hukum.
Pengolahan bahan penerbitan, pengadaan dan pendistribusian warga perundang-undangan.
Peningkatan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan hukum.
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan hukum.
pengamanan
bahan
Kepala Bagian Dokumentasi Hukum, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan hukum, pemantauan dan evaluasi penyuluhan hukum dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Dokumen Informasi Hukum dan Perpustakaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan perencanaan, pengadaan, penyimpanan bahan dokumentasi hukum dan buku-buku perpustakaan serta memberikan pelayanan peminjaman buku dan pengolahan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Penelitian Produk-produk Hukum mempunyai tugas menyusun bahan pengkajian produk hukum dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tugas Pokok : Tugas pokok Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.
12 Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : a. b. c. d.
Kepala Bagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Sosial. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Kepala Bagian Agama.
a. Kepala Bagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tugas Pokok : Membagi tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan fasilitasi dan koordinasi pembinaan pendidikan, tenaga kerja dan transmigrasi Fungsi : Perumusan kebijakan operasional pendidikan di Provinsi Bengkulu sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan per UndangUndangan yang berlaku. Pengoordinasian kebijakan operasional dan Program Pendidikan antar Kabupaten Kota. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. Pelaksanaan sosialisasi standar nasional. Pelaksanaan kebijakan pusat dan penetapan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan. Perencanaan kebijakan pedoman, norma, standar dan kriteria, monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Perencanaan formasi karir dan diklat SDM aparatur pelaksanaan urusan pemerintahan. Pengawasan pelaksanaan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri. Pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat lansia dan perempuan. Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi. Verifikasi dokumen TKI di wilayah provinsi. Pengoordinasian pelaksanaan penyiapan calon transmigrasi skala provinsi. Pengoordinasian pelaksanaan peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigrasi. Kepala Bagian Pendidikan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membagi tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan fasilitasi serta koordinasi pembinaan pendidikan, pemuda dan olahraga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Transmigrasi dan Tenaga Kerja membagi tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan fasilitasi serta koordinasi pembinaan transmigrasi dan tenaga kerja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro membagi tugas pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, barang inventaris, peralatan biro dan pemberian pelayanan administrasi di lingkungan biro dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
13 b. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Sosial Tugas Pokok: Membagi tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan fasilitasi serta koordinasi pembinaan kesejahteraan dan sosial Fungsi : Penyusunan bahan kebijakan umum bidang kesejahteraan dan sosial Pengoordinasian program kegiatan dari dinas dan lembaga tehnis daerah yang terkait dalam penyusunan program kegiatan perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat . Pengoordinasian kegiatan pencegahan narkoba dan HIV/AIDS oleh dinas dan unit serta Lembaga Sosial Masyarakat Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan narkoba, HIV/AIDS, penyakit TBC dan penyakit lainnya, serta koordinasi pelaksanaan asuransi kesehatan masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu. Pembinaan manajemen pelayanan kesehatan di RSUD Bengkulu dalam tim yang dibentuk oleh Gubernur Bengkulu. Monitoring pelaksanaan kegiatan dinas/unit terkait dan organisasi masyarakat yang peduli terhadap pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu, misalnya BK3S, Komda lansia, LPKMI (Lembaga Peduli Kesehatan Masyarakat), Gerdunas, PMI dan Organisasi peduli kesehatan dan kesejahteraan lainnya. Pengoordinasian kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Rumah Sakit Sayang Ibu sebagai wujud kegiatan percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Bengkulu. Pemantauan dan evaluasi kegiatan Badan Pembina Kesejahteraan Jiwa Masyarakat di Provinsi Bengkulu. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Sosial, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan fasilitasi serta koordinasi pembinaan di bidang kesehatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan fasilitasi serta koordinasi pembinaan di bidang kesejahteraan sosial dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Partisipasi Organisasi Masyarakat Bidang Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan fasilitasi serta koordinasi pembinaan di bidang partisipasi organisasi masyarakat bidang kesehatan dan sosial dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tugas Pokok : Mengatur pengkoordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan umum pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesadaran dan keadilan gender termasuk upaya pemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan serta memberikan petunjuk penyusunan program dan laporan.
14 Fungsi : Perumusan dan penyusunan bahan kebijakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta peran serta masyarakat dan analisa kebijakan Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan kegiatan Penganalisaan data serta penyebarluasan informasi, edukasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, peran serta masyarakat dan analisa kebijakan Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan umum pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Peran Serta Masyarakat dan Analisa Kebijakan mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan umum peran serta masyarakat dan analisa kebijakan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kegiatan biro baik program yang bersumber dari dana APBD maupun APBN serta menyusun laporan pelaksanaannya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Kepala Bagian Agama Tugas Pokok : Membagi tugas penyusunan bahan koordinasi, pembinaan keagamaan, meningkatkan kerukunan umat beragama dan pengelolaan urusan haji, pemberdayaan zakat, dana pnuia dan dana paramita serta pemberdayaan organisasi keagamaan Fungsi : a. Pelayanan dan pemberdayaan sarana ibadah b. Pengoordinasian teknis pelayanan ibadah haji. c. Pengoordinasian pemberdayaan zakat, infaq/shodaqoh, dana pnuia dan dana paramita. d. Perumusan bahan pembinaan organisasi keagamaan. Kepala Bagian Agama, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Urusan Keagamaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan urusan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan sarana ibadah, peningkatan kualitas pemahaman agama ditengah-tengah kehidupan umat beragama, perayaan hari-hari besar keagamaan, kerukunan umat beragama dan pembinaan peran lembaga pendidikan non formal kegamaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Urusan Haji dan Pemberdayaan Organisasi Keagamaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijaksanaan yang berkaitan dengan urusan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan peningkatan peran organisasi kegamaan, peran masyarakat dan peningkatan fungsi organisasi kegamaan dalam pembinaan umat beragama dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
15 3) Kepala Sub Bagian Zakat dan Wakaf mempunyai tugas mengelola administrasi zakat dan wakaf dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tugas Pokok: Tugas pokok Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Fungsi: Fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan : 1. Kepala Biro Administrasi Perekonomian 2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan 3. Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam 1. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Tugas Pokok: Tugas pokok Kepala Biro Administrasi Perekonomian adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Fungsi: Fungsi Kepala Biro Adminstrasi Perekonomian adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Kepala Biro Administrasi Perekonomian, membawahkan : a. Kepala Bagian Sarana Perekonomian b. Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata c. Kepala Bagian Perhubungan, Komunikasi/Informatika d. Kepala Bagian Pengembangan Usaha Daerah dan Penanaman Modal a. Kepala Bagian Sarana Perekonomian Tugas Pokok : Mempunyai tugas mengarahkan penyapan bahan penyusunan program, petunjuk tehnis pembinaan dan memantau perkembangan Koperasi, Pengusaha Kecil, Industri dan Perdagangan serta Pekerjaan Umum. Fungsi :
Penyiapan bahan pembinaan petunjuk tehnis
Pengembangan koperasi dan pengusaha kecil.
Pengembangan Industri dan Perdagangan.
Kepala Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Koperasi dan Pengusaha Kecil mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, petunjuk tehnis dan
16 pengembangan usaha perkoperasian dan pengusaha kecil dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, petunjuk tehnis dan pengembangan usaha industri dan perdagangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Pekerjaan Umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, petunjuk tehnis dan pengembangan usaha bidang pekerjaan umum dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata Tugas Pokok : Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk tehnis pelaksanaan pembangunan serta pemantauan perkembangan kebudayaan dan pariwisata. Fungsi :
Penyusunan bahan pembinaan, petunjuk tehnis dan pengembangan usaha peningkatan bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
Perencanaan, evaluasi serta pelaporan.
Pelaksanaan ketatausahaan biro.
Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, petunjuk tehnis dan pengembangan usaha bidang kebudayaan dan kepariwisataan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun program kerja biros serta melakukan mengevaluasi dan membuat laporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan biro dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
c. Kepala Bagian Perhubungan dan Komunikasi/Informatika Tugas Pokok : Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan serta pemantauan perkembangan sarana perhubungan, komunikasi dan informatika. Fungsi : Perumusan bahan pembinaan petunjuk tehnis dan pengembangan usaha perhubungan / transportasi, pos dan telekomunikasi. Perumusan bahan pembinaan petunjuk tehnis dan pengembangan informasi dan komunikasi.
17 Kepala Bagian Perhubungan dan Komunikasi/Informatika, membawahkan : 1)
Kepala Sub Bagian Perhubungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, petunjuk tehnis dan usaha peningkatan sarana dan kelancaran transportasi, pos dan telekomunikasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2)
Kepala Sub Bagian Komunikasi/Informatika mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, petunjuk tehnis usaha bidang informasi dan komunikasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
d. Kepala Bagian Pengembangan Usaha Daerah dan Penanaman Modal Tugas Pokok : Mempunyai tugas menyiapkan rumusan bahan pembinaan, kebijakan dibidang usaha daerah dan penanaman modal. Fungsi :
Perumusan bahan koordnasi dan pembinaan, petunjuk tehnis dan pengembangan usaha daerah. Perumusan bahan koordnasi dan pembinaan, petunjuk tehnis dan pengembangan perbankan daerah. Perumusan bahan koordnasi dan pembinaan, petunjuk tehnis dan pengembangan penanaman modal daerah.
Kepala Bagian Pengembangan Usaha Daerah dan Penanaman Modal, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Perusahaan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, petunjuk tehnis dan pengembangan perusahaan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Perbankan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, petunjuk tehnis dan pengembangan perbankan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Penanaman Modal mempunyai tugas pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk tehnis dan pengembangan usaha penanaman modal daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Tugas Pokok: Tugas pokok Kepala Biro Administrasi Pembangunan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Fungsi: Fungsi Kepala Biro Adminstrasi Pembangunan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Kepala Biro Administrasi Pembangunan, membawahkan : a. Kepala Bagian Perencanaan Program Pembangunan b. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan c. Kepala Bagian Analisa dan Monitoring Pembangunan
18
a. Kepala Bagian Perencanaan Program Pembangunan Tugas Pokok : Menghimpun bahan program/perencanaan program / kegiatan dari sumber dana anggaran pembangunan pemerintah dari masing-masing SKPD, termasuk dilingkungan Sekretariat Daerah melalui koordinasi tim anggaran pemerintah daerah dalam menyusun program kegiatan pembangunan, mengevaluasi kelayakannya serta melakukan urusan tata usaha biro administrasi pembangunan. Fungsi : Menghimpun/menyiapkan bahan/data program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dari sumber dana seluruh anggaran pembangunan pemerintah. Penilaian kelayakan program/kegiatan pembangunan dari seluruh skpd dan lingkup sekretariat, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan berlaku serta arah kebijakan pembangunan daerah. Pengarahan pengumpulan bahan penyusunan rencana program di lingkungan sekretariat daerah/skpd dan petunjuk pelaksanaannya. melaksanakan koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah dalam menyusun program kegiatan pembangunan Pelaksanaaan urusan tata usaha rumah tangga biro. Kepala Bagian Perencanaan Program Pembangunan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan biro dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program menghimpun bahan rencana program kegiatan pembangunan dan melaksanakan koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah dalam menyusun program kegiatan pembangunan serta petunjuk pelaksanaan administrasi pembangunan dilingkungan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Kelayakan Program APBD melaksanakan penilaian dan meneliti kesesuaian usulan program kegiatan pembangunan dari setiap SKPD dengan mengacu pada kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada masing-masing SKPD dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Tugas Pokok : Menghimpun/menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan bidang kegiatan ekonomi,sosial budaya dan fisik serta prasarana, melakukan pembinaan terhadap prosedur pelaksanaan pembangunann serta melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap administrasi pelaksanaan dan pembangunan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dari seluruh sumber dana anggaran pembangunan pemerintah.
19 Fungsi : Pembinaan terhadap mekanisme dan prosedur administrasi pelaksanaan pembangunan, dan petunjuk pelaksanaan pembangunan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dari seluruh sumber dana anggaran pembangunan pemerintah. Penelitian administrasi hasil pencapain pelaksanaan pekerjaaan fisik dari kegiatan pembangunan pada masing-masing skpd yang pelaksanaannya dibiayai dari APBD. Pengendalian/pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari APBN. Kepala Bagian membawahkan :
Pembinaan
dan
Pengendalian
Pembangunan,
1) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi dan Sosial Budaya menghimpun data kegiatan pelaksanaan pembangunan bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dari masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, sebagai bahan dalam rangka pelaksanaan pengendalian pembangunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Fisik dan Prasarana menghimpun data kegiatan pelaksanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana dari masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta melaksanakan pengendalian dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaannya dalam rangka pelaksanaan pengendalian pembangunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian APBN dan Dana Pembantuan menghimpun kegiatan pelaksanaan pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN pada masing-masing SKPD diingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatannya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Bagian Analisa dan Monitoring Pembangunan Tugas Pokok : Menghimpun bahan/data hasil pelaksanaan pembangunan yang pembiayaannya berasal dari seluruh sumber dana anggaran pembangunan pemerintah, melakukan monitoring terhadap hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menganalisa hasil pelaksanaan pembangunan tersebut sebagai bahan penetapan kebijakan gubernur dalam menetapkan/menyetujui program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam menjabarkan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi : Pengumpulan bahan/data hasil pelaksanaan pembangunan yang pembiayaannya berasal dari seluruh sumber dana anggaran pembangunan pemerintah
20 Pemantauan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dari seluruh sumber dana anggaran pembangunan pemerintah sebagai bahan analisa hasil pelaksanaan pembangunan . Penilaian hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tiap akhir tahun anggaran sebagai bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun anggaran berukitnya Kepala Bagian Analisa dan Monitoring Pembangunan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan menghimpun/ mendata seluruh bahan, data dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berjalan, yang pembiayaannya berasal dari seluruh sumber dana anggaran pembangunan pemerintah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Analisa Hasil Pembangunan melakukan analisis terhadap data hasil pelaksanaan pembangunan, baik yang dilaksanakan di lingkungan sekretariat pemerintah provinsi maupun yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Monitoring Pelaksanaan Pembangunan melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan SKPD lingkup pemerintah provinsi maupun lingkup sekretariat pemerintah provinsi, dalam tahun anggaran berjalan pada kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD/APBN. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Tugas Pokok: Tugas pokok Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Fungsi: Fungsi Kepala Biro Adminstrasi Sumber Daya Alam adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.
Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam, membawahkan : a. Kepala Bagian Ketahanan Pangan b. Kepala Bagian Perkebunan dan Kehutanan c. Kepala Bagian Pertambangan dan Energi d. Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Penyuluhan a. Kepala Bagian Ketahanan Pangan Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan umum, pembinaan dan koordinasi bidang ketahanan pangan. Fungsi :
Perumusahan bahan kebijakan umum penyelenggaraan ketahanan pangan;
21
Perumusan bahan kebijakan umum pelaksanaan pertanian tanaman pangan; Perumusan bahan kebijakan umum pelaksanaan peternakan; Perumusan bahan kebijakan umum pelaksanaan perikanan; Perumusan bahan fasilitasi kebijakan umum ketahanan pangan.
Kepala Bagian Ketahanan Pangan, membawahkan : 1)
Kepala Sub Bagian Pertanian mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan umum, petunjuk teknis dan koordinasi bidang pertanian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2) Kepala Sub Bagian Peternakan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan umum, petunjuk teknis dan koordinasi bidang peternakan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3)
Kepala Sub Bagian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan umum, petunjuk teknis dan koordinasi bidang kelautan dan perikanan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Kepala Bagian Perkebunan dan Kehutanan Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan umum bidang perkebunan dan kehutanan serta pelaksanaan ketatausahaan biro Fungsi : Perumusahan bahan kebijakan umum pelaksanaan perkebunan Perumusan bahan kebijakan umum pelaksanaan kehutanan Perumusan bahan kebijakan umum pelaksanaan ketatausahaan biro Kepala Bagian Perkebunan dan Kehutanan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan umum, petunjuk teknis dan koordinasi bidang perkebunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan umum, petunjuk teknis dan koordinasi bidang kehutanan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan biro dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
c. Kepala Bagian Pertambangan dan Energi Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan umum bidang pertambangan dan energi serta mengelola dokumentasi dan informasi
22 Fungsi :
Perumusahan bahan kebijakan umum pelaksanaan bidang pertambangan Perumusan bahan kebijakan umum pelaksanaan bidang energi Perumusan bahan kebijakan umum pelaksanaan dokumentasi dan informasi
Kepala Bagian Pertambangan dan Energi, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan umum, petunjuk teknis dan koordinasi bidang pertambangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Energi mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan umum, petunjuk teknis dan koordinasi bidang energi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas mengelola, menyajikan dan memelihara dokumentasi dan informasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. d. Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Penyuluhan Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan umum bidang lingkungan hidup dan penyuluhan Fungsi :
Perumusahan bahan kebijakan umum pelaksanaan urusan lingkungan hidup Perumusan bahan kebijakan umum pelaksanaan urusan penyuluhan Perumusan bahan kebijakan umum pelaksanaan perencanaan dan pelaporan
Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Penyuluhan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan umum, petunjuk teknis dan koordinasi bidang lingkungan hidup dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan umum, petunjuk teknis dan koordinasi bidang penyuluhan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. C. Asisten Administrasi Umum Tugas Pokok : Tugas pokok Asisten Administrasi Umum adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Asisten Administrasi Umum adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.
23 Asisten Administrasi Umum, membawahkan : 1. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana 2. Kepala Biro Pengelolaan Keuangan 3. Kepala Biro Umum 1. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Tugas Pokok : Tugas pokok Asisten Administrasi Umum adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Asisten Administrasi Umum adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan : a. Kepala Bagian Kelembagaan b. Kepala Bagian Tatalaksana c. Kepala Bagian Akuntabilitas dan Formasi Jabatan d. Kepala Bagian Tata Usaha dan Aparatur
a. Kepala Bagian Kelembagaan Tugas Pokok : Melaksanakan pembinaan, pengarahan, pengawasan, pengendalian, evaluasi kinerja, mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data, informasi dan permasalahan kelembagaan, serta meneliti rancangan PERDA pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan kelembagaan, dan melakukan urusan tata usaha Biro serta membuat laporan kegiatan sub bagian kelembagaan provinsi. Fungsi :
Pembinaan dan pengendalian kelembagaan Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan Evaluas dan pelaporan kegiatan Pelaksanaan ketatausahaan biro
Kepala Bagian Kelembagaan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Analisa Standarisasi dan Desain Kelembagaan menyusun bahan analisis kebutuhan kelembagaan serta menyusun dan desain penataan kelembagaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Evaluasi Organisasi mengumpulkan peraturanperaturan kelembagaan sebagai bahan evaluasi kelembagaan serta membuat laporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Data Informasi Organisasi mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta memelihara data nformasi kelembagaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
24 b. Kepala Bagian Tatalaksana Tugas Pokok : Melaksanakan kebijakan umum dan urusan tatalaksana, pengumpulan data dan pengolahan data, menyusun bahan petunjuk teknis pembinaan pembakuan prosedur kerja, sistem kerja, metode kerja prosedur kerja dan standarisasi Fungsi :
Pengkoordinasian pengelolaan informasi jabatan dan peta jabatan Pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis analisa jabatan Pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis formasi jabatan
Kepala Bagian Tatalaksana, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan melakukan pembinaan dan arahan pada bawahan serta petunjuk teknis kegiatan, menyusun program pelaksanaan sistem dan prosedur kerja, standarisasi sarana dan lingkungan kerja di bidang pemerintahan, mengumpulkan bahan-bahan analisa dan evaluasi dibidang tatalaksana Pemerintahan, mempelajari perundang-undangan serta pedoman kerja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pembangunan melakukan pembinaan dan arahan pada bawahan serta petunjuk teknis kegiatan, menyusun program pelaksanaan sistem dan prosedur kerja, standarisasi sarana dan lingkungan kerja di bidang pembangunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik menyusun program pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem dan prosedur kerja, standarisasi sarana dan lingkungan kerja pada pelayanan publik dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
c. Kepala Bagian Akuntabilitas dan Formasi Jabatan Tugas Pokok : Melakukan pembinaan dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi, melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, Mengumpulkan data formasi jabatan, teknis pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisa jabatan Fungsi :
Pembinaan, petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi, Pengelolaan data formasi jabatan, teknis pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisa jabatan Pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan formasi jabatan
Kepala Bagian Akuntabilitas dan Formasi Jabatan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Akuntabilitas melaksanakan pengumpulan, petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi, dan petunjuk teknis kegiatan pelaksanaan pekerjaan
25 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
dan
2) Kepala Sub Bagian Analisa dan Informasi Jabatan melakukan pembinaan, pelaksanaan analisa dan formasi jabatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Jabatan membuat rencana pelaksanaan evaluasi jabatan, membuat rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan, menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi jabatan dan mencari data dan informasi yang berkaitan dengan evaluasi jabatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. d. Kepala Bagian Tata Usaha dan Aparatur Tugas Pokok : Mengarahkan pelaksanaan ketatausahaan biro, menyusun rencana dan laporan kegiatan biro dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian setda. Fungsi :
Pelaksanaan ketatausahaan biro Penyusunan rencana dan laporan kerja biro Pengelolaan administrasi kepegawaian setda
Kepala Bagian Tata Usaha dan Aparatur, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan biro dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian Setda Provinsi mempunyai tugas melaksanakan administras kepegawaian setda dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Tugas Pokok : Tugas pokok Biro Pengelolaan Keuangan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Kepala Biro Pengelolaan Keuangan adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Kepala Biro Pengelolaan Keuangan, membawahkan : a. Kepala Bagian Anggaran b. Kepala Bagan Perbendaharaan c. Kepala Bagian Akuntansi d. Kepala Bagian Kas Daerah
26 a. Kepala Bagian Anggaran Tugas Pokok : Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD serta nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Bengkulu serta menyusun petunjuk pelaksanaan APBD Fungsi :
Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tidak langsung Penyusunan anggaran belanja langsung Pelaksanaan ketatausahaan biro
Kepala Bagian Anggaran, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung melaksanakan tugas penyusunan anggaran belanja tidak langsung serta meneliti rencana kerja anggaran, daftar pelaksanaan anggaran serta anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berkenan dengan belanja tidak langsung dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Belanja Langsung melaksanakan tugas penyusunan anggaran belanja langsung serta meneliti rencana kerja anggaran, daftar pelaksanaan anggaran serta anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berkenan dengan belanja langsung dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan biro dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Bagian Perbendaharaan Tugas Pokok : Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis administrasi keuangan, menerbitkan surat perintah penagihan/penerimaan, membayar serta menguji kebenaran penagihan belanja langsung dan belanja tidak langsung Fungsi :
Pembinaan adminstrasi keuangan Penerbitan surat perintah penagihan Pemeriksaan tagihan belanja langsung dan belanja tidak langsung
Kepala Bagian Perbendaharaan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Belanja Tidak Langsung melaksanakan tugas meneliti dan menerbitkan SP2D yang berkenan dengan belanja tidak langsung dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Belanja Langsung melaksanakan tugas meneliti dan menerbitkan SP2D yang berkenan dengan belanja langsung dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pembinaan kepada seluruh bendaharawan yang mengelola keuangan daerah, menerbitkan keputusan Gubernur tentang pejabat pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
27 c. Kepala Bagian Akuntansi Tugas Pokok Menyiapkan pembukuan
bahan
penyusunan
perhitungan
APBD
dan
melakukan
Fungsi :
Perhitungan APBD Pengelolaan pembukuan
Kepala Bagian Akutansi, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Pendapatan melaksanakan tugas menerbitkan realisasi pendapatan atas APBD serta menyusun laporan triwulan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Belanja Tidak Langsung melaksanakan tugas membukukan realisasi belanja tidak langsung serta menyusun laporan triwulan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Belanja Langsung melaksanakan tugas membukukan realisasi belanja langsung serta menyusun laporan triwulan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. d. Kepala Bagian Kas Daerah Tugas Pokok : Menerima setoran, meneliti berkas-berkas bukti penerimaan dan membukukan semua jenis penerimaan daerah, kwitansi dan SP2D Fungsi :
Pencatatan penerimaan uang kas daerah Penyusunan laporan kondisi kas Pemeriksaan SP2D
Kepala Bagian Kas Daerah, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Pendapatan melaksanakan tugas mencatat penerimaan kas daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Perhitungan melaksanakan tugas mencatat pengeluaran kas daerah serta mengoreksi SP2D sebelum diserahkan kepada Bank dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Pelaporan Kas melaksanakan tugas menyusun laporan anggaran kas baik yang menyangkut penerimaan maupun pengeluaran dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Biro Umum Tugas Pokok : Tugas pokok Biro Umum adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.
38
28 Fungsi : Fungsi Kepala Biro Umum adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Kepala Biro Umum, membawahkan : a. b. c. d.
Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Kepala Bagian Protokol dan Telekomunikasi Kepala Bagian Perlengkapan.
a. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Tugas Pokok : Melaksanakan tugas urusan tata usaha umum, kearsipan, pembinaan pengetikan dan penggandaan, persiapan bahan kebutuhan dan angkutan, perawatan kendaraan dinas, akomodasi, ruang kerja dan rumah dinas serta pemeliharaan kebersihan dilingkungan kantor Setda Provinsi Bengkulu. Fungsi :
Pelaksanaan administrasi surat keluar dan surat masuk serta ekspedisi
Pelaksanaan pembinaan pengetikan dan penggandaan
Pelaksanaan urusan ketatausahaan danrumah tangga biro
Pelaksanaan pelayanan kebutuhan pimpinan pemerintah provinsi Bengkulu
Pelaksanaan pengaturan dan lingkungan kerja rumah dinas
Pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan.
pemeliharaan
serta
pengamanan
Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan, mempunyai tugas melakukan pelayanan kebutuhan pimpinan daerah provinsi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Urusan Dalam, mempunyai tugas melakukan urusan kebersihan, penerangan dan keamanan lingkungan kerja, pelayanan kebutuhan pimpinan daeran provinsi serta urusan rumah tangga dinas dan urusan ketatausahaan rumah tangga dinas serta pimpinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Arsip, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan pemberian nomor surat dinas, penyimpanan pemeliharaan arsip serta pengetikan, penggandaan dan pendistribusian surat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Tugas Pokok : Menyelenggarakan tata usaha keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
29 Fungsi :
Penelitian dan verifikasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS)
Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM)
Verifikasi harian atas penerimaan
Penyusunan akuntansi dan laporan keuangan.
Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Verifikasi, mempunyai tugas meneliti dan memverifiksi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPPUP/GU/TU/LS), pengujian laporan pertanggungjawaban keuangan, verifikasi harian atas penerimaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas meneliti kelengkapan SPM, menyiapkan dan penandantanganan SPM dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, mempunyai tugas menghimpun data realisasi keuangan, melaksanakan akuntansi, menyusun laporan realisasi anggaran, menyusun catatan atas laporan keuangan dan membuat neraca dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Bagian Protokol dan Telekomunikasi Tugas Pokok : Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan acara resmi dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, melaksanakan tugas keprotokolan dan tata usaha pimpinan, pengagendaan naskah dinas, menyiapkan data dan bahan yang diperlukan pimpinan, pengiriman berita sandi dan faximile, pelayanan jaringan komunikasi telepon langsung dan telepon PABX, pemeliharaan alat sandi dan alat telekomunikasi serta pengamanan berita sandi dan tetekomunikasi. Fungsi :
Pengkoordinasian ketatausahaan pimpinan;
Pengkoordinasian pengaturan, persiapan rapat-rapat dinas dan pertemuan-pertemuan resmi yang dilaksanakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
Pengkoordinasian pengaturan persiapan tata tertib acara-acara formal maupun informal;
Pemberitaan urusan ketatalaksanaan sandi dan telekomunikasi melalui faximile;
Pengiriman, penyampaian berita melalui sandi dan telekomunikasi (faksimile);
Pemeliharaan dan perbaikan perangkat sandi dan telekomunikasi.
30 Kepala Bagian Protokol dan Telekomunikasi, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, mempunyai tugas melaksanakan persiapan acara-acara resmi dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, pengagendaan dan pendistribusian naskah dinas pada pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, serta menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan pimpinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan prasarana dan sarana komunikasi, pemeliharaan perangkat telekomunikasi dan alat komunikasi, serta pemeliharaan jaringan telekomunikasi (rangkaian perangkat telekomunikasi dan lingkungannya) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Persandian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatalaksanaan persandian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. d. Kepala Bagian Perlengkapan Tugas Pokok : Merencanaan kebutuhan barang keperluan unit kerja perangkat daerah Provinsi Bengkulu serta pemeliharaanya, pengadaan/pelelangan dan pendistribusian barang kepada unit kerja perangkat daerah Provinsi Bengkulu, inventarisasi dan melaporkan barang kekayaan negara/daerah yang berada pada unit kerja perangkat daerah provinsi kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu, inventarisasi barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang telah memenuni persyaratan penghapusan. Fungsi :
Pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang keperluan unit kerja perangkat daerah Provinsi Bengkulu serta pemeliharaanya;
Pelaksanaan pengadaan/pelelangan dan pendistribusian barang kepada unit kerja perangkat daerah Provinsi Bengkulu;
Pelaksanaan inventarisasi barang kekayaan negara/daerah yang berada pada unit kerja perangkat daerah provinsi kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu;
Pelaksanaan pelaporan barang inventaris kekayaan negara/daerah yang berada pada unit kerja parangkat daerah provinsi/kabupaten/kota secara periodik;
Pelaksanaan inventarisasi barang-barang bergerak maupun bergerak yang telah memenuni persyaratan penghapusan.
tidak
Kepala Bagian Perlengkapan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyampaikan, menyusun dan menganalisa data dan bahan penyusunan program, menganalisa dan menyusun rencana kebutuhan perlengkapan/barang, menyusun standar satuan harga keperluan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, melakukan pendataan, realisasi
31 penggunaan dan pemeliharaan barang bergerak milik Pemda Provinsi Bengkulu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2) Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi, mempunyai tugas menyiapkan data dan bahan untuk pengadaan pembekalan dan materil yang dibutuhkan, melakukan administrasi pendistribusian perbekalan, melakukan pengeluaran barang-barang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak kepada dinas/instansi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat laporan kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3) Kepala Sub Bagian Kekayaan Negara/Daerah, Penyimpan dan Penghapusan, mempunyai tugas melakukan administrasi barang dalam gudang, penyimpan dan penghapusan, menyimpan barang ditempat/gudang tertentu menurut berat, panjang dan jenis serta frekwensi penggunannya seperti kendaraan bermotor, alat tulis serta perlengkapan lainnya, melakukan pengecekan dan mengawasai barang dan membuat laporan secara berkala atas barang yang ada dalam gudang, mempersiapkan konsep keputusan Gubernur tentang barangbarang yang dihapuskan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. II. STAF AHLI GUBERNUR 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan III. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEKRETARIS DPRD Tugas Pokok: Tugas pokok Sekretaris DPRD adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Fungsi : Fungsi Sekretaris DPRD adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Sekretaris DPRD, membawahkan : a. Kepala Bagian Bagian Umum b. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah
32 c. Kepala Bagian Keuangan d. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat a. Kepala Bagian Umum Tugas Pokok : Melaksanakan ketatausahaan, administrasi keuangan, kepegawaian. urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan, menyiapkanfasilitas rapat-rapat dan rencana perjalanan dinas pimpinan, Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dan Sekretariat DPRD Propinsi Bengkulu. Fungsi : Pelaksanaan ketatausahaan Pelaksanaan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keuangan Pelaksanaan investaris barang bergerak dan barang tidak bergerak Pelaksanaan persiapan rencana perjalanan dinas dan pengadministrasian Pimpinan, Anggota dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat DPRD Propinsi Bengkulu Pelaksanaan pengaturan kendaraaan dinas
Kepala Bagian Umum, membawahkan ; 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, administarsi keuangan, administarsi kepegawaian dan kebutuhan yang berhubungan dengan kegiatan rapat-rapat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapat, melakukan inventaris barang, mengurusan rumah tangga dinas dan rumah jabatan memelihara keuangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas dan Kendaraan mempunyai tugas merencanakan perjalanan dinas pimpinan, anggota dan Sekretariai DPRD Propinsi Bengkulu, memgurus dan mengatur kendaraan dinas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Tugas Pokok : Mengarahkan pelaksanaan administrasi persidangan/rapat-rapat menyiapkan bahan-bahan rapat/sidang, membuat risalah dan meneliti aspek hukum dari produk hukum yang akan ditetapkan. Fungsi :
Pelaksanaan administasi sidang/rapat-rapat Pelaksanaan persiapan bahan-bahan sidang/rapat-rapat bagi pimpinan dan anggota Pelaksanaan penelitian tehadap produk hukum
33 Kepala Bagian Persidangan dan Risalah, membawahkan; 1. Kepala Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi persidangan/rapat-rapat dan menyiapkan bahan-bahan sidang/rapat-rapat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Sub Bagian Risalah mempunyai tugas pelaksanaan persiapan bahanbahan pembuatan risalah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menginventariskan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penelitian rumusan produk-produk hukum dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Kepala Bagian Keuangan Tugas Pokok : Menyusun anggaran baru, membuat DPA, melaksanakan pengelolaan keuangan dan meneliti, menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu Fungsi : Pelaksanaan Bengkulu Pelaksanaan Bengkulu Pelaksanaan Bengkulu Pelaksanaan
Penyusunan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Pembayaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Pembayaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Penyusunan Laporan Keuangan dan Perhitungan Anggaran
Kepala Bagian Keuangan membawahkan; 1. Kepala Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Anggaran,menyusun APBD, perhitungan APBD dan pembahasan APBD dan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Sub Bagian Pembayaran mempunyai tugas, memeriksa kelengkapan Administrasi pembayaran dan melaksanakan pembayaran dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas meneliti Anggaran, mencantum realisasi pembayaran dan dan menyususn laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
d. Kepala Bagian Humas Tugas Pokok : Melaksanakan Persiapan sarana Pengumpulan Informasi, Dokumentasi, verifikasi, memfasilitasi antara Pers dengan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan mengatur Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Fungsi Penyiapan Bahan Liputan, Dokumentasi dan publikasi. Fasilitasi antara Pers dengan anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Pengumpulan Informasi serta melaksanakan Publikasi dengan persetujuan DPRD Provinsi Bengkulu. Pengelolaan Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu.
34
Perencanaan kegiatan pimpinan, anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu.
Kepala Bagian Humas, membawahkan ; 1. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dokumentasi, mengumpulkan informasi dan mengelola Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Kepala Sub Bagian Pemberitaan, mempunyai tugas meliputi dan mempublikasikan kegiatan DPRD provinsi Bengkulu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Kepala Sub Bagian Protokol, mempunyai tugas merencanakan dan mengatur kegiatan-kegiatan Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
GUBERNUR BENGKULU
AGUSRIN M. NAJAMUDIN
